SEMARANG- Menjelang Pilkada DKI putaran II, seluruh Polda sekitar menerapkan Siaga I dan menjaga ketat wilayah perbatasan.
Penjagaan ketat itu untuk mencegah
kelompok-kelompok massa berangkat ke Jakarta dan dapat mengganggu
kelancaran Pilkada DKI putaran II. Polda Jateng misalnya, menjaga ketat
pintu tol Brebes Timur, jalan utama pantai utara, serta beberapa ruas
jalan utama pantai selatan. Jalur kereta api juga dipantau dengan
berkoordinasi dengan PT KAI.
‘’Kami jaga 1 x 24 jam, lakukan razia,
termasuk pemeriksaan kendaraan. Antisipasi oknum yang membawa barang
berbahaya, seperti bom dan senjata tajam,’’ tandas Humas Polda Jateng
Kombes Pol Djarod Padakova. Polda juga mengimbau dan menyampaikan
maklumat agar masyarakat tetap tenang serta tidak berbondong- bondong ke
Jakarta. ‘’Laporan dari Polres Brebes, belum ada indikasi masyarakat
yang mengistilahkan tamasya berangkat ke Jakarta,’’tandasnya.
Djarod juga menegaskan, langkah- langkah
tersebut dilakukan sesuai instruksi Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro
Kirono. Polda Jawa Timur juga menetapkan status Siaga I hingga 20 April
mendatang. ‘’Kami Siaga I. Pasukan Brimob sudah kita siapkan, on call,’’
kata Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin. Sementara itu, Siaga I di
Polda Jabar berhasil menggagalkan massa dari Ciamis yang akan ke
Jakarta.
Kapolres Ciamis AKBP Didi Hayamansyah
mengatakan, pihaknya menyiagakan 1.500 personel di sejumlah titik. Massa
yang akan berangkat ke Jakarta pun dicegah. ‘’Kemarin kami lakukan
pencegahan, kembalikan, bahkan turunkan dari kendaraan,’’kata Didi
Pencegahan terjadi di Kawali.
Kapolsek Kawali Kompol Kusnadi Erisyadi
menjelaskan, massa dihentikan saat akan berangkat ke Jakarta. ‘’Mereka
dari salah satu pondok (pesantren). Kami larang karena akan ke Jakarta,
negosiasi, akhirnya mereka kembali ke pondok,’’ ungkap Kusnadi.
Dipulangkan
Sementara itu, massa luar yang sudah
berada di Jakarta juga dipulangkan. Kapolres Jakarta Utara Kombes
Dwiyono menyatakan sudah mengantisipasi massa dari luar Jakarta. Dia
bersama Komandan Kodim Jakarta Utara mendatangi tempat singgah massa.
‘’Kami bersama Pak Dandim sudah berkomitmen. Mulai dari kemarin malam
sudah mendatangi kantong-kantong tempat kumpul masyarakat yang tidak
jelas maksud dan tujuannya,” kata Dwiyono.
Petugas pun mendata dan memfoto warga
dari luar Jakarta. Petugas juga mengimbau mereka untuk kembali ke
wilayah masing-masing. Ada tiga lokasi tempat warga dari luar Jakarta
berkumpul. Setelah didata, massa kembali ke daerah masing-masing.
‘’Sudah kami sampaikan di Koja, Cilincing, di Peganggsaan.
Ini yang sudah kita lakukan pendataan.
Alhamdulillah, sebagian besar sudah meninggalkan tempat, sudah
kembali,’’ujarnya. Polisi bersama TNI akan terus menggelar patroli untuk
mengantisipasi titik kumpul massa. Jika ditemukan, petugas akan
mengimbau mereka membubarkan diri dan kembali ke daerah masing-masing.
Hal ini dilakukan berdasar maklumat
Kapolda Metro Jaya yang diteken bersama pihak KPU DKI dan Bawaslu DKI.
Petugas akan bertindak tegas bila ada pihak yang mengganggu pilkada.
‘’Sekali lagi, akan kita tindak tegas bila ada orang yang mengganggu
pilkada putaran dua ini. Apalagi sampai mengintimidasi, memprovokasi,
maka akan kami amankan untuk diproses sesuai prosedur,’’ tuturnya.
Di sisi lain, meskipun pengamanan DKI
dan wilayah perbatasan diperketat, panitia Tamasya Al Maidah bersikeras
tetap menjalankan aksinya, yakni mengerahkan massa ke TPS-TPS untuk
memantau coblosan. Mereka juga mengeluarkan maklumat yang dibacakan oleh
Koordinator Tamasya Al Maidah Ustad Ansufri Sambo di Masjid Al Ittihad,
Tebet, Jaksel. Inti dari maklumat, panitia meminta peserta Tamasya Al
Maidah tetap tertib dan senantiasa menjaga suasana kondusif.
Dilarang terpancing provokasi dan
mematuhi aturan yang berlaku. Terkait persaingan dalam Pilkada DKI
Jakarta yang semakin sengit, Koordinator Divisi Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, masing-masing
kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan barbagai cara agar
menang.
‘’Kali ini, isu yang mengemuka tidak
hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu,
tetapi juga dugaan politik uang dan intimidasi terhadap pemilih,’’kata
Donal. Dalam beberapa hari belakangan, media massa disesaki dengan
berbagai informasi dugaan politik uang yang dilakukan kandidat, jaringan
tim sukses, dan partai pendukung.
Badan Pengawas Pemilu DKI juga sudah
menerima informasi praktik politik uang berupa pembagian sembako oleh
pendukung masingmasing kandidat. Ada dugaan kuat penyebaran sembako ini
dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif di sejumlah tempat.
‘’Upaya ini tentu tidak bisa dilepaskan akibat gap elektabilitas yang
tipis antara masing-masing kandidat,’’kata Donal.
Menurut Donal, meski politik uang adalah
penyakit lama dan berulang. Padahal politik uang membuat biaya
pemenangan semakin mahal dan memicu korupsi. UU No 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada sudah mengatur sanksi bagi penerima dan pelaku pemberi politik
uang, yaitu pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72
bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (Pasal 187Aayat 1 dan 2).
Selain politik uang, kata Donal,
kejahatan pemilu lain yang muncul dalam kontestasi kursi Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI adalah intimidasi kepada pemilih. Polda Metro Jaya
dan Bawaslu DKI Jakarta menyebut telah menerima banyak informasi soal
intimidasi. ‘’Intimidasi terhadap pemilih adalah kejahatan pemilu yang
harus dihindari,’’ tegas Donal. Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perbatasan-siaga-satu/