Rabu, 19 April 2017

Perbatasan Siaga Satu Massa Luar DKI Dipulangkan

SEMARANG- Menjelang Pilkada DKI putaran II, seluruh Polda sekitar menerapkan Siaga I dan menjaga ketat wilayah perbatasan.
Penjagaan ketat itu untuk mencegah kelompok-kelompok massa berangkat ke Jakarta dan dapat mengganggu kelancaran Pilkada DKI putaran II. Polda Jateng misalnya, menjaga ketat pintu tol Brebes Timur, jalan utama pantai utara, serta beberapa ruas jalan utama pantai selatan. Jalur kereta api juga dipantau dengan berkoordinasi dengan PT KAI.
‘’Kami jaga 1 x 24 jam, lakukan razia, termasuk pemeriksaan kendaraan. Antisipasi oknum yang membawa barang berbahaya, seperti bom dan senjata tajam,’’ tandas Humas Polda Jateng Kombes Pol Djarod Padakova. Polda juga mengimbau dan menyampaikan maklumat agar masyarakat tetap tenang serta tidak berbondong- bondong ke Jakarta. ‘’Laporan dari Polres Brebes, belum ada indikasi masyarakat yang mengistilahkan tamasya berangkat ke Jakarta,’’tandasnya.
Djarod juga menegaskan, langkah- langkah tersebut dilakukan sesuai instruksi Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono. Polda Jawa Timur juga menetapkan status Siaga I hingga 20 April mendatang. ‘’Kami Siaga I. Pasukan Brimob sudah kita siapkan, on call,’’ kata Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin. Sementara itu, Siaga I di Polda Jabar berhasil menggagalkan massa dari Ciamis yang akan ke Jakarta.
Kapolres Ciamis AKBP Didi Hayamansyah mengatakan, pihaknya menyiagakan 1.500 personel di sejumlah titik. Massa yang akan berangkat ke Jakarta pun dicegah. ‘’Kemarin kami lakukan pencegahan, kembalikan, bahkan turunkan dari kendaraan,’’kata Didi Pencegahan terjadi di Kawali.
Kapolsek Kawali Kompol Kusnadi Erisyadi menjelaskan, massa dihentikan saat akan berangkat ke Jakarta. ‘’Mereka dari salah satu pondok (pesantren). Kami larang karena akan ke Jakarta, negosiasi, akhirnya mereka kembali ke pondok,’’ ungkap Kusnadi.
Dipulangkan
Sementara itu, massa luar yang sudah berada di Jakarta juga dipulangkan. Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono menyatakan sudah mengantisipasi massa dari luar Jakarta. Dia bersama Komandan Kodim Jakarta Utara mendatangi tempat singgah massa. ‘’Kami bersama Pak Dandim sudah berkomitmen. Mulai dari kemarin malam sudah mendatangi kantong-kantong tempat kumpul masyarakat yang tidak jelas maksud dan tujuannya,” kata Dwiyono.
Petugas pun mendata dan memfoto warga dari luar Jakarta. Petugas juga mengimbau mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing. Ada tiga lokasi tempat warga dari luar Jakarta berkumpul. Setelah didata, massa kembali ke daerah masing-masing. ‘’Sudah kami sampaikan di Koja, Cilincing, di Peganggsaan.
Ini yang sudah kita lakukan pendataan. Alhamdulillah, sebagian besar sudah meninggalkan tempat, sudah kembali,’’ujarnya. Polisi bersama TNI akan terus menggelar patroli untuk mengantisipasi titik kumpul massa. Jika ditemukan, petugas akan mengimbau mereka membubarkan diri dan kembali ke daerah masing-masing.
Hal ini dilakukan berdasar maklumat Kapolda Metro Jaya yang diteken bersama pihak KPU DKI dan Bawaslu DKI. Petugas akan bertindak tegas bila ada pihak yang mengganggu pilkada. ‘’Sekali lagi, akan kita tindak tegas bila ada orang yang mengganggu pilkada putaran dua ini. Apalagi sampai mengintimidasi, memprovokasi, maka akan kami amankan untuk diproses sesuai prosedur,’’ tuturnya.
Di sisi lain, meskipun pengamanan DKI dan wilayah perbatasan diperketat, panitia Tamasya Al Maidah bersikeras tetap menjalankan aksinya, yakni mengerahkan massa ke TPS-TPS untuk memantau coblosan. Mereka juga mengeluarkan maklumat yang dibacakan oleh Koordinator Tamasya Al Maidah Ustad Ansufri Sambo di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jaksel. Inti dari maklumat, panitia meminta peserta Tamasya Al Maidah tetap tertib dan senantiasa menjaga suasana kondusif.
Dilarang terpancing provokasi dan mematuhi aturan yang berlaku. Terkait persaingan dalam Pilkada DKI Jakarta yang semakin sengit, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan barbagai cara agar menang.
‘’Kali ini, isu yang mengemuka tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan politik uang dan intimidasi terhadap pemilih,’’kata Donal. Dalam beberapa hari belakangan, media massa disesaki dengan berbagai informasi dugaan politik uang yang dilakukan kandidat, jaringan tim sukses, dan partai pendukung.
Badan Pengawas Pemilu DKI juga sudah menerima informasi praktik politik uang berupa pembagian sembako oleh pendukung masingmasing kandidat. Ada dugaan kuat penyebaran sembako ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif di sejumlah tempat. ‘’Upaya ini tentu tidak bisa dilepaskan akibat gap elektabilitas yang tipis antara masing-masing kandidat,’’kata Donal.
Menurut Donal, meski politik uang adalah penyakit lama dan berulang. Padahal politik uang membuat biaya pemenangan semakin mahal dan memicu korupsi. UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur sanksi bagi penerima dan pelaku pemberi politik uang, yaitu pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 187Aayat 1 dan 2).
Selain politik uang, kata Donal, kejahatan pemilu lain yang muncul dalam kontestasi kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah intimidasi kepada pemilih. Polda Metro Jaya dan Bawaslu DKI Jakarta menyebut telah menerima banyak informasi soal intimidasi. ‘’Intimidasi terhadap pemilih adalah kejahatan pemilu yang harus dihindari,’’ tegas Donal. 


Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perbatasan-siaga-satu/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar