JAKARTA- Pembangunan infrastruktur yang menjadi
program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf
Kalla semakin digalakkan. Apalagi sebelumnya Presiden telah memberi
target kepada jajarannya agar seluruh program infrastruktur prioritas
nasional dapat diselesaikan pada tahun 2017 dan 2018 mendatang.
“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena
begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar,
dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,”
demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai
pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa, 11 April 2017.
Skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting bagi Presiden
mengingat keterbatasan anggaran negara. Untuk itu berbagai skema
pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan
infrastruktur.
"Saya ingin tahu pada sore hari ini mengenai pembiayaan untuk
infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber
pada APBN yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta
murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), KPBU
(Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) dengan jaminan non anggaran
pemerintah. Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore
hari ini,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menekankan agar swasta dapat membiayai pembangunan
infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yaitu Public
Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU). Disamping itu, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam
membiayai infrastruktur.
“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," ucap Presiden.
Proses sekuritisasi pada BUMN, yaitu penjualan aset untuk kemudian
hasil penjualannya dijadikan modal kembali untuk pembangunan juga
disinggung dalam rapat tersebut. Presiden berharap agar proses
sekuritisasi ini dapat dilakukan sehingga dapat mempercepat proses
pembangunan.
“Sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh
dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat
pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa,"
kata Presiden.
Beberapa kendala pembangunan infrastruktur seperti pembebasan lahan
juga dibahas dalam rapat terbatas itu. Presiden ingin mendengar apabila
terdapat beberapa kendala lain terutama di beberapa proyek antara lain
(Light Rail Transit) LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung,
dan Kereta Kencang Jakarta – Surabaya, serta beberapa proyek jalan tol.
“Meskipun saya enggak mendengar kalau ada sedikit kesulitan
pembiayaan juga bisa disampaikan pada sore hari ini. Silakan terbuka
menyampaikan kalau ada hal-hal yang perlu dibahas,” ujar Presiden
menutup sambutannya.
Sumber Berita : http://ksp.go.id/percepat-pembangunan-infrastruktur-pemerintah-siapkan-skema-pembiayaan/