SEMARANG – Sebanyak
18.076 usulan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Jateng tahun 2017 dengan total anggaran Rp 17,53 triliun.
Karena keterbatasan anggaran, usulan yang akan direalisasikan tahun 2018
hanya sekitar sepertiganya dengan nominal anggaran sekitar Rp 6
triliun.
Jumlah usulan itu secara garis besar
terbagi menjadi tujuh kategori. Ada 5.127 usulan senilai Rp 6,945
triliun dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 3.095 usulan
senilai Rp 8,387 triliun berupa bantuan keuangan (bankeu)
kabupaten/kota, 1.035 usulan senilai Rp 1,841 triliun dari
pemkab/pemkot.
Ditambah, 438 usulan senilai 140,93
miliar yang bersumber dari Reses DPRD Jateng, 57 usulan masyarakat
senilai Rp 163,401 miliar, dua usulan hibah senilai Rp 8,5 miliar, dan
8.322 usulan bansos senilai Rp 36,816 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng
Sri Puryono mengatakan tindak lanjut usulan tersebut adalah melakukan
seleksi, disesuaikan dengan enam program prioritas tahun 2018.
Enam program itu yakni daya saing
ekonomi berbasis unggulan, penanggulangan kemiskinan, SDM dan layanan
sosial dasar, kedaulatan pangan dan energi, infrastruktur, serta tata
kelola pemerintahan, kondusivitas dan demokratisasi.
“Usulan yang tidak dapat dibiayai
Pemprov didorong ke pemerintah pusat. Usulan yang merupakan kewenangan
kabupaten/kota dan tak dapat dibiayai Pemprov dikembalikan pada
kabupaten/ kota untuk dianggarkan dari APBD setempat.
Di sisi lain perlu mendorong peran
swasta dalam pembiayaan pembangunan dengan mekanisme sharing
pembiayaan,” kata Puryono pada Musrenbang Provinsi di Gedung Gradhika
Bhakti Praja kompleks Kantor Gubernur, Rabu (19/4).
Gubernur mengatakan butuh kesepakatan politik dengan DPRD Jateng untuk melaksanakan usulan tersebut.
Alasannya, anggaran terbatas dan hanya yang masuk skala prioritas saja yang akan dialokasikan anggaran terlebih dulu.
Jumlah usulan dan nominal anggaran dari
masing-masing kabupaten/kota berbeda. Semisal, usulan dari Kota Semarang
saja ada 1.179 dengan nominal usulan Rp 2,328 triliun.
Kesepakatan Politik
“Hanya sekitar Rp 6 triliun yang bisa didanai. Maka sebenarnya perlu kesepakatan politik dengan Dewan,” kata Ganjar.
Dengan enam prioritas pembangunan tersebut, sesuai RPJMD 2013-2018, Pemprov menargetkan sejumlah capaian di 2018.
Pertumbuhan ekonomi ditarget 5,9-6,2
persen, inflasi 4,5 persen, penurunan kemiskinan 10,40-9,93 persen,
pengangguran terbuka 4,13 persen, nilai tukar petani 103,27 persen, dan
indeks gini 0,337 persen.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman memberikan dua catatan yang diminta dimasukkan dalam program pembangunan 2018.
Yang pertama yakni meningkatkan nilai
tukar petani yang terus menurun semenjak tahun 2014. Catatan kedua
adalah penguatan ekonomi mikro. Pada tahun 2018, kinerja Pemprov diminta
fokus pada RPJMD.
Untuk itu perlu penyusunan target secara
optimal dan rasionalisasi belanja langsung dan tak langsung yang tidak
berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta
pengentasan kemiskinan. Selain itu, Pemprov juga diminta meningkatkan
pelayanan untuk mencapai target PAD. Sumber Berita ; http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/usulan-rp-175-triliun-didanai-rp-6-triliun/