Rabu, 31 Mei 2017

RSUD RAA Soewondo Gelar Penyuluhan Kesehatan Jantung

PATI=Selasa, 18 April 2017 di ruang tunggu Rawat Jalan RSUD RAA Soewondo Pati telah dilaksanakan Penyuluhan Kesehatan tentang “Penyakit Jantung Koroner dan Serangan Jantung” oleh Dr.Mustika Mahbubi, SpJP, FIHA. Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan tentang Apa itu serangan Jantung, Bagaimana gejalanya, Apa saja jenisnya, Faktor penyebabnya, serta Bagaimana pengobatan dan pencegahannya.
Kegiatan penyuluhan di ruang tunggu pasien rawat jalan ini dilaksanakan berdasarkan program kerja Tim PKRS RSUD RAA Soewondo Pati. Penyuluhan ini dilaksanakan 4 kali dalam 1 bulan dan diantaranya yaitu dengan mengambil tema yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran masyarakat / pasien / pengunjung RSUD RAA Soewondo Pati agar pasien dapat melakukan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
Sekilas dengan apa itu serangan Jantung oleh Dr.Mustika Mahbubi, SpJP, FIHA, serangan jantung ialah:
  • Terjadinya sumbatan pada pembuluh darah jantung (koroner) oleh timbunan kolesterol atau gumpalan darah (trombus) yang terjadi mendadak dengan tanda nyeri pada dada.
  • Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit jantung koroner
  • Pasokan darah dan oksigen yang kurang bisa menyebabkan terjadi serangan jantung
  • Di beberapa daerah disebut angin duduk

Penyuluhan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya promosi kesehatan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan mampu menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah atau mangantisipasi serangan jantung dengan beberapa pola dari pola makan, pola berolahraga, dan pola hidup. Semoga penyuluhan kesehatan ini bermanfaat bagi pasien pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/31/penyuluhan-kesehatan-masyarakat-tentang-kesehatan-/

Baca Terusannya »»  

Kayen Akan Rekayasa Jalur Mudik

PATI-KAYEN – Jajaran Muspika Kecamatan Kayen melakukan berbagai upaya menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Dianataranya dengan rencana rekayasa jalur mudik dan pemantauan harga kebutuhan pokok.
Kegiatan tersebut dilakukan oleh Camat Kayen sebagai tindak lanjuti surat edaran Bupati Pati Nomor : 331.2/2022 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketertiban Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran. Yang dituangkan dalam rapat kordinasi (Rakor) Persiapan Menyambut Idhul Fitri 1438 H di Aula Kecamatan Kayen kemarin.
Camat Kayen Jabir disela-sela kegiatan tersbut mengatakan, adanya surat edaran tersebut pihaknya dituntut  untuk kerja keras untuk terciptanya kelancaran dan kenyamanan bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri.
”Untuk wilayah Kayen sejumlah titik perlu mendapatkan perhatian. Diantaranya adalah Pasar Kayen yang letaknya dekat dengan jalan raya. Untuk mengantisipasi adanya kemacetan, langkah yang perlu diambil adalah adanya pembagian jalur dengan cara diberi pembatas ditengah. Agar pengendara tidak seenaknya belok,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolsek Kayen AKP Sutoto mengatakan, untuk mengatasi kemacetan yang ada di pasar Kayen, secepatnya akan dilakukan pembagian jalur ataupun pegalihan arus lalu lintas. Mengingat pada saat Idul Fitri, dipastikan proyek pembangunan jalan belum selesai.
”Untuk bahu jalan yang ada di depan lapangan sepak bola Kayen, diharapkan ada upaya untuk pengurukan. Karena lubangnya sangat dalam yang bisa berakibat kecelakaan bagi pengguna jalan,” tuturnya. 
Masyarakat juga diminta untuk proaktif  merekayasa jalur lalu lintas karena adanya pembangunan jalan tersebut. Dimungkinkan, arus mudik menjelang Lebaran yang melewati jalur Pati-Purwodadi akan sangat padat. ”Sehingga hal tersebut perlu adanya antisipasi sejak dini. Mengingat ini adalah jalur padat,” tandasnya.

Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/31/kayen-akan-rekayasa-jalur-mudik/

Baca Terusannya »»  

Jalur Kudus-Jepara Diprioritaskan Perbaikan Jalan Lingkar Tenggara

KUDUS – Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus tetap memberikan prioritas pada jalan di jalur lingkar tenggara Kudus-Jepara.
Selain menjadi jalur alternatif, jalur tersebut cukup padat dan strategis untuk kegiatan perdagangan.
Kepala Dinas PUPR Kudus, Sam’ani Intakoris, saat mengecek perbaikan jalan lingkar tenggara kemarin menjelaskan, memang ini sudah menjadi tanggungjawab dinas maka tetap ada perbaikan. ”Penambalannya dilakukan dengan aspal,” katanya.
Kendala
Terkait dengan rencana pengecoran mengingat jalan di jalur tersebut rentan dengan kerusakan, pihaknya hanya menjelaskan bahwa jalur tersebut untuk saat ini dilakukan pengaspalan terlebih dahulu.
”Untuk yang akan datang ketika ada kegiatan serupa maka kami akan anggarkan untuk pengecoran, mengingat biaya saat ini tidak cukup untuk melakukan pengecoran,” terangnya.
Sedangkan total untuk perawatan rutin jalan saat ini ada anggaran sebesar Rp 5 miliar, dan untuk total perbaikan jalan di jalur lingkar tersebut sepanjang 6,5 kilomater. ”Pekan ini proses pengerjaan perbaikan dimulai dan berharap pekan depan bisa masuk 100 persen,” terangnya.
Terkait soal kendala, ia mengaku saat ini tidak ada dan cuaca cukup mendukung perbaikan tersebutm sehingga diharapkan bisa tepat waktu. ”Meski demikian kami tetap memperhatikan kualitas perbaikan jalan agar bisa berguna hingga jangka panjang,” terangnya.
Memang beberapa kali Kudus sempat diguyur hujan deras, namun hal ini tidak mengganggu jalannya proses perbaikan. ”Kami akan memonitoring kegiatan ini secara berkala dan memastikan bisa selesai tepat waktu,” katanya. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jalur-kudus-jepara-diprioritaskan/

Baca Terusannya »»  

Alur Kali Juwana Kembali Dangkal

PATI – Alur Kali Juwana kali pertama dikeruk tahun 2010. Saat ini kondisinya saat ini kembali mengalami pendangkalan, dan bahkan kian parah. Indikasi tersebut bisa dilihat dengan jelas pada setiap hilir jembatan, atau pada setiap bertemunya anak kali yang berhulu baik di kawasan Lereng Muria maupun Pegunungan Kendeng Utara.
Kasi Bina Manfaat Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Sumarto, mengatakan, selama ini upaya pengerukan lumpur di kawasan hilir Kali Juwana tak bisa mencapai lebar yang maksimal.
Padahal, kata dia, secara teknis yang paling tepat, lebih baik alur kali itu dibuat lebar, dan tidak perlu terlalu dalam. Apalagi, upaya mengeruk endapanlumpur di kawasan muara alur kali tersebut juga tak pernah terlaksana.
Munculnya banyak permasalahan tersebut, antara lain adanya sikap warga di sepanjang pinggir kali yang tak bisa kooperatif, serta campur tangannya pihak lain yang dinilai tidak proporsional. Dampaknya, pendangkalan akibat tingginya tingkat sedimentasi pun tak bisa dihindari.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali- Juwana belum bisa dipastikan kapan mengalokasikan lagi anggaran untuk normalisasi alur Kali Juwana. Kondisi ini menjadi merugikan warga, karena normalisasi tidak bisa berkelanjutan meskipun sudah tujuh tahun berlalu.
Upaya memperbaharui desain untuk proyek tersebut memang pernah ada, termasuk melanjutkan rencana pembangunan bendung kembang-kembis di alur kali itu. “Rencana semula penempatan bendung di alur Kali Juwana yang masuk wilayah Dukuh Guyangan, Desa Purworejo, Kecamatan Kota Pati,” ujar Sumarto.  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/alur-kali-juwana-kembali-dangkal/
Baca Terusannya »»  

Wisata Kayen Potensial Digarap

PATI – Kamatan Kayen dinilai begitu potensial untuk destinasi wisata. Terlebih daerah di Pati Selatan itu dinilai memiliki cukup banyak pilihan wisata alam. Tak hanya itu antar tempat wisata satu dengan lainnya juga cukup dekat sehingga bisa dinikmati dalam satu waktu.
Selain Gua Pancur dengan sensasi susur gua yang dialiri air di Desa Jimbaran saat ini yang tengah ramai adalah wisata Bukit Pandang di Desa Durensawit.
Di tempat wisata tersebut pengunjung akan disuguhkan pemandangan Pegunungan Kendeng yang menawan. Sejumlah spot swafoto dengan latar di ketinggian juga telah disiapkan oleh pengelola Bukit Pandang.
Bahkan tempat wisata itu semakin eksotik saat senja karena pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbenam secara jelas dari atas bukit tersebut.
Belum Diketahui
Rupanya tidak jauh dari wisata Bukit Pandang tersebut, juga ada dua tempat wisata lain yang belum banyak diketahui. Bahkan ketiganya masih satu jalur, yakni Air terjun plorotan semar di Desa Sumbersari dan Danau Trepus di Desa Beketel.
Danau di Trepus sendiri lebih menjanjikan pemandangan asrinya pegunungan dengan air danau yang menghampar indah. Sedangkan Plorotan Semar lebih ke wisata air yang serupa air terjun yang tentu masih alami.
Pengurus wisata Bukit Pandang Desa Drensawit, Krisno mengatakan, wisata di Kecamatan Kayen memang sangat menarik untuk di eksplore. Bahkan menurutnya bisa dibuatkan satu paket perjalanan wisata karena jaraknya yang memang berdekatan.
”Jadi bisa sekalian berkunjung ke Plorotan Semar, Danau Trepus dan akhirnya melihat matahari terbenam di Bukit Pandang ini. Aksesnya juga cukup mudah dicapai,” ujarnya.
Burhanuddin Firdaus, salah seorang wisatawan asal Kendal bahkan mengaku sengaja datang jauh-jauh ke Pati karena melihat keindahan ketiga tempat tersebut. Apalagi dengan ketiga tempat wisata yang dekat membuatnya begitu puas dalam perjalanan wisata kali ini.
”Kalau di Gunung Kidul mungkin asyik karena memiliki banyak pantai di lokasi yang berdekatan. Tapi rupanya Pati juga memilikinya bahkan dengan bentuk wisata yang berbeda- beda,” ujarnya.  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/wisata-kayen-potensial-digarap/
Baca Terusannya »»  

Sumur Warga Tertolong Hujan

BLORA – Hujan yang mengguyur Blora sejak tiga hari terakhir, menyejukkan warga yang tengah menjalankan puasa Ramadan. Meski hujan turun tidak cukup lebat dan durasinya juga tidak lama, namun sudah cukup untuk menambah cadangan air bersih di sumur-sumur warga.
Ancaman kesulitan mendapatkan air seiring datangnya musim kemarau, untuk sementara bisa terhindari. Sejumlah warga di desa-desa yang kerap mengalami kekeringan mengatakan, jika hujan tidak turun, sebagian besar air sumur akan habis dalam waktu tidak lama lagi.
‘’Beruntung hujan turun lagi, bahkan tiga hari berturutturut Jumat, Sabtu dan Minggu saat malam,’’ujar Surati (45), salah seorang warga Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, kemarin.
Dia mengungkapkan, hampir setiap tahun sebagian warga di desanya kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Ibu empat orang anak itu mengaku hampir setiap tahun pula Pemkab mengirim bantuan air bersih.
Menurutnya, sumur-sumur umum yang kerap diambil airnya oleh warga hingga kini airnya masih cukup banyak. ‘’Kalau hujan masih turun lagi beberapa hari ke depan, berarti cadangan air di sumur akan semakin berlimpah,’’ tandasnya.
Dia mengemukakan, meski air di sejumlah sumur umum akan kering pada musim kemarau, warga di desanya masih bisa mendapatkan air bersih. Namun, warga harus berjalan kaki cukup jauh karena sumur yang ada airnya terletak di tengah sawah.
Sumber Air
‘’Di sumur itu sumber airnya cukup besar. Ketika sumur lain habis airnya, biasanya warga datang ke sumur itu,’’ katanya. Lain halnya yang dikemukakan Jiman (55) warga Desa Sonorejo Kecamatan Blora.
Menurutnya, saat musim kemarau, kebutuhan air bersih terpenuhi dengan cara membeli dari pedagang. Sebab, bantuan air bersih yang dikirim Pemkab tidak setiap hari diberikan. ‘’Setiap hari kami butuh air.
Kalau mengandalkan bantuan dari Pemkab, tentu saja tidak cukup. Biasanya bantuan diberikan seminggu sekali,” ujarnya. Kakek dua orang cucu itu mengaku sumur di rumahnya hingga kini masih ada airnya.
Dia pun tidak perlu jauh-jauh mendapatkan air bersih dari sumur umum di desanya. Menurutnya, sejak awal April, hujan mulai jarang turun. Dia pun memperkirakan musim hujan telah berganti ke musim kemarau.
‘’Di saat cadangan air di sumur mulai menipis, ternyata hujan turun hampir tiap malam selama tiga hari. Ini berkah Ramadan. Berarti musim kemarau mundur,’’ katanya.  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sumur-warga-tertolong-hujan/
Baca Terusannya »»  

Operasional Embung Butuh Rp 60 Miliar Lagi

JEPARA – Proses pembuatan instalasi air bersih Embung Kalimati di Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kota saat ini dalam tahap pembuatan embung.
Proses pembuatan area penampungan tersebut ditargetkan rampung September tahun ini. Selanjutnya, tahun depan akan dilanjutkan pembuatan instalasi pengelolaan air (IPA), sekaligus dimulai tahap operasioanal. ‘’Untuk tahun ini dengan anggaran Rp 22 miliar digunakan untuk membangun area embung.
Ditargetkan September rampung. Tahun depan dilanjutkan dengan pembuatan instalasi IPA dengan anggaran Rp 23 miliar,’’ terang Direktur PDAM Kabupaten Jepara, Prabowo, Selasa (30/5). Keseluruhan anggaran tersebut berasal dari APBN.
Pihak yang melakukan pengerjaan adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jateng. Adapun PDAM Jepara sendiri sebagai pengguna. Selain juga sebelumnya ditugasi menyusun Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan.
Prabowo menjelaskan, untuk operasional Embung Kalimati sebagai sarana penyediaan air bersih warga Jepara masih membutuhkan setidaknya Rp 60 miliar lagi. Itu untuk bisa sampai ke pelanggan yang ditargetkan dari operasional embung sebanyak 16.000 pelanggan.
‘’Anggaran dan APBN hanya untuk pembangunan di embung saja. Tidak termasuk jaringan primer yang nanti ditanggung provinsi, sekunder oleh pemkab, sambungan ke rumah tangga PDAM melalui sistem penyertaan modal.
Kesemuanya butuh Rp 60 miliar lagi,’’bebernya. Meski demikian, lanjutnya, anggaran sebesar itu tidak serta merta langsung terkucur untuk satu tahun anggaran.
Sebab target sebanyak 16.000 pelanggan baru dari operasional Embung Kalimati bisa dicapai dalam kurun waktu tiga tahun. Embung Kalimati sendiri memiliki luas total hektare.
Sebagian merupakan lahan milik pemerintah dan sebagian lainnya dari hasil pembebasan. Nantinya, embung yang digali dengan kedalaman enam meter akan mampu menampung air sebanyak 130 meter kubik.
Adapun sumber air berasal dari aliran Sungai Bapangan. Sebelum disalurkan ke rumah tangga, air bersih hasil pengelolaan di dalam embung disalurkan ke reservoar di Randu Gede.
‘’Untuk limbah rumah sakit (RSUD Kartini Jepara) yang sebelumnya dialirkan di Sungai Bapangan akan dialirkan melalui saluran khusus dan dibuang di aliran sungai sesudah lokasi embung,’’ tambah Prabowo. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/operasional-embung-butuh-rp-60-miliar-lagi/
Baca Terusannya »»  

Serapan Anggaran Baru 14,5 Persen

REMBANG – Penyerapan APBD 2017 Pemkab Rembang terbilang belum progresif. Hingga saat ini, penyerapan anggaran yang tercatat di Sekretariat Daerah (Setda) Rembang masih 14,55 persen.
Dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.880.179.852.368, saat ini baru terealisasi serapan sekitar Rp 273.610.856.540. Rinciannya, realisasi serapan angggaran berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp 213.710.918.366 dan belanja langsung Rp 59.899.938.174.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Subakti menyatakan, target penyerapan anggaran hingga April 2017 sejatinya dipatok 30 persen. Realisasi yang hanya 14,55 persen ini, disebabkan oleh berbagai kendala terkait.
Dari 141 paket lelang, yang masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru 14 item. Sebanyak 141 paket lelang itu rinciannya adalah, 12 pengadaan jasa, 12 kegiatan kontruksi, 6 pengadaan barang dan 2 pengadaan jasa lainnya.
Ia menyebut, beberapa kendala dalam penyerapan anggaran antara lain adalah perubahan rekomendasi perencanaan yang awalnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) sekarang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
‘’Kendala yang dihadapi masih dalam tahap proses perencanaan. Rekomendasi perencanaan tadinya di DPUTARU sekarang di Perkim. Sekarang terpecah menjadi dua, sehingga ada kekurangan tenaga perencanaan untuk membantu Oraginsasi Perangkat Daerah (OPD),’’ terang Subakti.
Pemetaan Kendala
Menurut Subakti, untuk mengatasinya, Pemkab telah melakukan pemetaan kendala yang terjadi terkait penyerapan anggaran. Hal itu juga termasuk dimungkinkannya memperbantukan tenaga di Inspektorat untuk membantu proses perencanaan.
Selain itu, ia juga telah meminta masing-masing OPD untuk mencatat kendala-kendala yang dihadapi.
Kendala tersebut nantinya disampaikan oleh OPD dalam koordinasi mingguan yang digelar Pemkab Rembang. ‘’Kami akan carikan solusi persoalan yang terjadi terkait program OPD.
Misalnya, ada rencana pembangunan embung oleh Dintanpan, namun berada di tanah desa. Itu kami carikan solusi bersama-sama, bukan hanya diselesaikan oleh Dintanpan saja,’’ ujarnya.
Berdasarkan data dari Setda Rembang, penyerapan anggaran di tingkatan OPD relatif sama dengan angka paling besar mencapai 31 persen. Serapan di angka tersebut dilakuakn oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Di OPD lain penyerapan anggaran masih terbilang kecil, seperti DPUTARU 5,9 persen dan Perkim 5,1 persen. ‘’Perkiraan kami pertengahan Juni sudah mulai banyak yang jalan,’’ tandas Subakti.  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/serapan-anggaran-baru-145-persen/
Baca Terusannya »»  

Selasa, 30 Mei 2017

Penerbang Pati Latihan di Lereng Sumbing

PATI – Empat penerbang asal Pati serius membidik kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng. Tak hanya latihan intensif di Semarang, beberapa di antara mereka belakangan juga aktif mengikuti latihan bareng dengan atlet dari berbagai daerah.
”Baru saja Dimas latihan bersama di Lereng Sumbing, Temanggung. Latihan bareng akan lebih mengasah kemampuan atlet,” ujar Ketua Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Pati, Agus Arifin, kemarin.
Bagi para atlet, pelaksanaan kualifikasi atau Pra- Porprov Jateng tidak lama lagi berlangsung. Meskipun teragendakan berlangsung pada Agustus, namun bagi penerbang pelaksanaannya kurang dari dua bulan.
Agus menyebut, di antara waktu dua bulan terdapat sejumlah momentum yang memaksa latihan berhenti, yakni pada awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Tak hanya Dimas, FASI Pati memroyeksikan atlet lainnya untuk lolos Pra-Porprov. Mereka adalah Muhammad Afif Jauhari, Aditya, Prabowo, dan Meli.
Lolos Kualifikasi
Pra-Porprov merupakan bidikan FASI Pati tahun ini. Diharapkan, banyak atletnya yang lolos kualifikasi dan turun di Porprov Jateng 2018. Meskipun sebagian besar penerbang tersebut memiliki rekam prestasi di level nasional, tak membuat Porprov Jateng disepelekan.
Mereka didorong untuk tetap fokus dan bekerja keras untuk mendapat tempat di ajang tersebut. ”Persaingan paralayang di Jateng sangat ketat.
Jadi, kami tidak bisa bersantai, apalagi meremehkan Porprov,” imbuhnya. Sejauh ini, para atlet asal Bumi Mina Tani menempa latihan intensif di Umbul dan Meteseh, Semarang.
Latihan di luar daerah ditempuh lantaran Pati belum memiliki lokasi yang layak dijadikan tempat terbang bagi atlet paralayang dan paramotor. Para atlet hanya sesekali berlatih di Pati, yakni di Pegunungan Kendeng Utara, Sukolilo.
Latihan di lokasi tersebut hanya sebatas menjajal perbukitan. ”Latihan intensif di Pati masih belum memungkinkan dilakukan karena fasilitas pendukungnya kurang memadai,” lanjutnya.  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penerbang-pati-latihan-di-lereng-sumbing/

Baca Terusannya »»  

Jalan Antar Desa Dibiarkan Bolong

PATI-DUKUHSETI – Badan jalan bolong menganga, nampak jelas di badan jalan antar Desa Ngagel dengan Dumpil, Dukuhseti. Parahnya, meski sudah bolong sebulan lebih, kerusakan tersebut belum mendapatkan penanganan.
Pantauan di lapangan kemarin, pengguna jalan yang melintas tampak ekstra hati-hati melalui jalan dengan lubang menganga itu. Bahkan kendaraan roda empat kesulitan jika harus melintasi jalan tersebut. Sebagian pengendara bahkan memilih jalan memutar untuk menghindarui terperosok.
Iwan Kusuma, warga Dumpil mengeluhkan kondisi tersebut. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses utama warga desanya menuju kecamatan dan jalan besar. ”Kira-kira kapan ya diperbaiki. Lubang ini sudah lama. Kalau dibiarkan seperti ini, terus apa tidak membuat masalah baru. Khawatirnya, kalau dibiarkan seperti ini terus, apa tidak membuat masalah baru,” katanya kemarin.
Menurut dia, semestinya, badan jalan utama yang sering dilalui harus menjadi perhatian utama pemerintah desa setempat. Sebab, jalan itu menjadi akses jalan ke daerah lain. Jalur tersebut merupakan jalan pintas alternatif menuju ke Jepara.
”Khawatirnya jika yang melintas adalah warga yang belum pernah lewat sini. Takutnyqa bisa makan korban. Sebelum kejadian makan korban, sebaiknya diantisipasi dulu,” papar  Iwan.
Pengendara roda dua lain, Ali Safuan menilai, semestinya pemerintah desa atau dinas terkait sebagai penanggungjawab, segera melakukan penutupan atau perbaikan sementara. Agar tidak timbul korban akibat jalan berlubang.
”Ya seharunya cepat ditutup karena lubang di tengah jalan, jelas membahayakan pengguna jalan. Tentunya tidak ada yang ingin masuk terperosok kelubang itu kan,” keluh Ali sembari menunjukkan dua lubang di jalan cor tersebut.
Mengacu pada Undang-undang No 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penyelenggara jalan wajib menyediakan jalan yang baik. Apabila jalan tidak baik mengakibatkan korban, masyarakat memiliki celah untuk bisa menggugat pemerintah.


Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/29/jalan-antar-desa-dibiarkan-bolong/

Baca Terusannya »»  

Tangkal Hama Burung dengan Jaring

PATI-MARGOYOSO – Untuk mencegah kerusakan pada tanaman padi, berbagai macam upaya ditempuh oleh para petani. Seperti yang dilakukan para petani di Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso ini. Mereka menutupi permukaan sawah dengan menggunakan jaring, demi menghindari serangan hama burung.
Rusdi, salah satu petani di desa tersebut menerangkan, pemasangan jaring di atas sawah tersebut terbukti efektif. ”Semenjak memakai jaring, padi saya sudah tidak bisa dirusak oleh burung. Untuk menyediakan jaring ini, saya hanya perlu mengeluarkan uang tak lebih dari Rp 3 juta. Namun manfaatnya, bisa dipakai hingga bertahun-tahun,” ungkapnya kemarin.
Rusdi menceritakan, sebelum memakai jaring, padi-padinya selalu dirusak oleh burung pipit. Bahkan, dirinya selalu mengeluh karena gabah yang hampir panen, banyak yang di makan oleh burung. 
”Terkadang padi saya malah ada yang dipakai untuk sarang. Dulu sulit sekali memberantasnya, sampai-sampai kuwalahan. Untungnya beberapa tahun lalu, ada salah satu petani yang punya ide untuk menutupi sawah dengan jaring, dan ternyata berhasil. Saya pun ikut-ikutan,” tambahnya.
Menurut Rusdi, menunggui sawah ketika siang hari sangatlah merepotkan. Oleh karenanya, inovasi pemakaian jaring di sawah tersebut dianggap sangat tepat. ”Kita tidak perlu menunggui sawah untuk mengusir burung. Asalkan sudah ada jaring, ya aman-aman saja. Waktu saya pun tidak terbuang sia-sia,” bebernya.
Yanti, yang juga petani di Desa Pohijo, ikut menyampaikan komentarnya. Ia mengatakan, selain mencegah serangan hama burung. Pemberian jaring di sawah juga bisa mengurangi penguapan air ketika disiang hari.
”Karena ada jaringnya, jadi kalau pas siang hari, terik sinar matahari bisa sedikit terhalangi oleh jaring yang membentang. Itu bisa menjaga kelembaban sawah, karena air yang menguap akibat panas matahari bisa sedikit berkurang,” tandasnya. 

Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/30/tangkal-hama-burung-dengan-jaring/

Baca Terusannya »»  

Petani Pilih Budidaya Udang Vaname

PATI-MARGOYOSO – Banyaknya virus udang yang pernah melanda beberapa tahun silam, membuat para petani tambak di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso resah. Namun, saat ini sudah ada udang jenis Vaname yang dianggap lebih kebal terhadap berbagai jenis penyakit. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Sumar, salah satu petani udang Vaname di Desa Pangkalan. Ia mengatakan, Udang Vaname kini lebih banyak peminatnya. ”Antara tiga hingga lima tahun yang lalu, ada salah satu petani tambak yang membeli bibit Vaname dari Brebes. Setelah dibudidayakan ternyata hasilnya bagus dan tahan terhadap serangan penyakit,” katanya kemarin.
Karena ketahanannya itulah, kini para petani tambak banyak yang tertarik untuk ikut membudidayakan udang jenis ini. Sumar juga menceritakan, tentang berbagai macam keunggulan yang dimiliki oleh udang ini. Diantaranya adalah pertumbuhannya yang relatif cepat.
”Udang Vaname ini, hanya memerlukan waktu tiga bulan untuk bisa dipanen. Sekali panen, biasanya harga per kilogram Rp 80 ribu. Saya kalau panen biasanya dapet 4 kwintal. Total hasil panennya sekitar Rp 24 juta dalam tiga bulan. Atau jika dihitung perbulannya Rp 8 juta,” jelasnya.
Lebih lanjut, udang jenis Vaname juga dinilai, sangat produktif dan cepat berkembang biak. Tak heran, jika perawatannya bagus, maka udang yang telah dibudidayakan akan menjadi semakin melimpah. ”Udang jenis ini bisa berkembang biak. Pokoknya banyak sekali lah keunggulannya,” bebernya.
Untuk biaya pembelian pakan, para petani udang Vaname di Desa Pangkalan biasa mengeluarkan ongkos sekitar Rp 2 juta per bulan. ”Saya membeli pakan pelet dengan harga per kilogram Rp 20 ribu. Setiap bulan, biasanya menghabiskan sebanyak 1 kwintal pakan,” tuturnya.
Sodikun, yang juga petani Udang Vaneme, ikut mengutarakan pendapatnya. Ia mengatakan, selama ini hasil panennya jauh lebih tinggi daripada gaji seorang pegawai kantoran. ”Kalau dibandingkan dengan gaji guru kantoran, jelas sangat jauh. Budidaya Udang Vaname ini hasilnya luar biasa. Kita juga tidak perlu ngantor, hidup kita lebih santai,” ujarnya.
Sodikun berharap, ketahanan udang Vaname bisa berlangsung selamannya. Pasalnya, selama ini budidaya udang merupakan sebuah usaha yang paling di idolakan oleh petani tambak. ”Jauh lebih baik daripada budidaya ikan bandeng dan nila. Udang Vaname harganya mahal dan siap di ekspor hingga ke luar negeri,” tandasnya.  


Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/30/petani-pilih-budidaya-udang-vaname/

Baca Terusannya »»  

150 Ha Sawah Gagal Tanam Berulangkali Terendam

KUDUS – Hingga kemarin tercatat 150 hektare area persawahan di Desa Wonocoso, Kecamatan Undaan, Kudus gagal tanam pada musim tanam (MT) II.
Pasalnya, lahan itu berulangkali dilanda banjir akibat limpasan air Sungai Londo, ditambah lagi kondisi geogorafis sawah yang berupa cekungan.
Kades Wonosoco, Setiyo Budi mengemukakan hal tersebut, kemarin. Ditambahkan, sawah yang berkondisi seperti itu berada di blok Modang Rejo, Waduk Rejo, Penggung Rejo, dan Mbalak Rejo.
”Area sawah dengan kondisi seperti itu paling banyak di blok Penggung Rejo dan Modang Rejo, sekitar 100 hektare.” Adapun area pertanian yang gagal tanam di Waduk Rejo dan Mblalak Rejo diperkirakan 50 hektare.
Hal tersebut memang bukan kali pertama. Sebagai gantinya, sebagian petani yang lahannya gagal tanam berinisiatif menanam palawija.
Beberapa dari petani sejak tiga hari terakhir sudah mulai mempersiapkan tanaman kacang hijau dan waluh. ”Tetapi, sebenarnya belum terlalu aman.”
Riskan
Pasalnya, kata dia, hujan masih sesekali mengguyur wilayah itu. Padahal, kondisi seperti itu dikhawatirkan akan menimbulkan genangan. ”Jika lahan terendam lagi, tentu tanaman akan mati.” Mengenai modal tanam, dia menyebut untuk tanaman padi per hektare Rp 2 juta.
Untuk benih tanaman waluh per hektare Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Koordinator Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) Kecamatan Undaan, kondisi gagal tanam hanya dijumpai di Desa Wonsoco.
Beberapa di antaranya juga ditemukan di Berugenjang dan Lambangan, namun area genangan tidak terlalu luas. ”Di Berugenjang dan Lambangan yang sebelumnya terendam saat ini sudah ditanami lagi,” imbuhnya.
Terkait petani di Desa Wonsoco yang sudah mulai menebar bibit palawija, menurutnya, hal itu tetap riskan. Pasalnya, cuaca di Kudus dan sekitarnya masih tidak menentu karena sesekali masih turun hujan.

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/150-ha-sawah-gagal-tanam/

Baca Terusannya »»  

Tunggakan Wajib Pajak Rp 10 Miliar Bersumber dari 40 Wajib Pajak

REMBANG – Puluhan wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kabupaten Rembang tercatat masih memiliki tunggakan pajak cukup besar.
Tunggakan tersebut dicatat oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mulai 2010 hingga 2017.
Berdasarkan data dari DPPKAD Rembang, tunggakan pajak dalam kurun tujuh tahun terakhir itu berasal dari dua sektor, yaitu galian C serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nilai tunggakan pajak tersebut secara keseluruhan Rp 10 miliar.
Rinciannya, Rp 1 miliar berasal dari pajak galian C dan Rp 9 miliar berasal dari PBB. Jika diakumulasikan dengan tagihan pajak tanah uruk untuk akses pabrik PT Semen Indonesia, di Kadiwono Bulu yang belum terbayarkan Rp 1,5 miliar maka tunggakan pajak keseluruhan Rp 11,5 miliar.
Kabid Pendapatan BPPKAD Kabupaten Rembang, Romli menyebutkan, jumlah wajib pajak yang masih menunggak berkisar antara 30 dan 40-an. Mereka mayoritas memiliki objek pajak di Rembang namun tinggal di luar kota, seperti Bogor dan Sidoarjo.
ìYang kami catat tunggakan pajak hanya berasal dari dua sektor, galian C dan PBB. Di luar itu sudah beres semua. Kami masih sulit memprediksi, dari 40-an wajib pajak yang menunggak berapa persen yang berpotensi bisa membayar.’’
Menurut Romli, dari keseluruhan wajib pajak yang menunggak, ada sebagian yang secara aturan boleh dilakukan penghapusan.
Pasalnya, mereka sudah menunggak cukup lama dan berpotensi tidak mampu memenuhi tunggakan tersebut.
Sesuaikan Tunggakan
”Beberapa kendala yang kami hadapi untuk menyelesaikan tunggakan wajib pajak adalah sulitnya mencari alamat mereka. Surat yang kami kirim tidak sampai ke alamat yang dituju lantaran tempat tinggal mereka sudah pindah.’’
Ia mengungkapkan, tunggakan yang berasal dari perusahaan tambang yang masih berproduksi sangat mungkin akan bisa terlunasi. Pasalnya, aturan yang saat ini diberlakukan mewajibkan perusahaan tambang menyertakan bebas piutang sebelum melakukan perpanjangan izin.
ìAturan sekarang, perusahaan tambang yang akan memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) harus melampirkan bebas piutang. Itu momen untuk mengejar pelunasan.
Saat ini kami belum berpikir membawa persoalan ini ke ranah hukum.’’ Terkait tunggakan PBB, hal itu diketahui setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati menyerahkan piutang kepada Pemkab Rembang Rp 13 miliar.
Namun, setelah ditelusuri dari sejumlah desa, BPPKAD Rembang hanya menemukan piutang pajak Rp 4 miliar, sehingga ada selisih piutang sekitar Rp 9 miliar. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tunggakan-wajib-pajak-rp-10-miliar/
Baca Terusannya »»  

Pembangunan Resto Tepi Pantai Dihentikan Langgar Peraturan

JEPARA – Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara melayangkan surat peringatan ketiga kepada pemilik resto yang saat ini sedang membangun di kawasan tepi pantai, Senin (29/5).
Resto yang tengah dibangun di sepadan pantai Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kota itu diitengarai melanggar peraturan.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Trisno Santosa melalui Kasi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Anwar Sadat menjelaskan, pembangunan calon lokasi restoran tersebut melanggar dua aturan. Pertama belum mengantongi izin apapun, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB).
Kedua, melanggar aturan soal sempadan pantai. Lokasi pembangunan memang berhimpit langsung dengan tepi pantai. Bagian ujung bangunan langsung bersentuhan dengan pantai padahal kawasan pantai adalah ruang publik.
Sesuai Perda Nomor 26/2011 tentang Sempadan Pantai, tidak diperbolehkan ada bangunan pada jarak 100 meter dari tepi pantai.
Tidak Mengetahui
”Setelah mendapat surat peringatan ketiga itu, proses pembangunan resto otomatis akan dihentikan,” kata Sadat, Senin (29/5). Adapun alasan peringatan pertama dan kedua tak dihiraukan, bebernya, lantaran sang pemilik tak mengetahui kedua peringatan tersebut.
Sebab dua surat peringatan yang dilayangkan Satpol disimpan oleh mandor pembangunan dan tidak menyerahkannya ke pemilik. ”Pemilik juga sempat protes.
Tapi bukan salah kami sebab mandor yang sengaja tidak menyampaikan,” tambahnya. Menurut Sadat, pemilik bahkan tak menahu jika proses pembangunan resto tersebut belum mengantongi izin.
Alasannya, sang pemilik menyerahkan sepenuhnya proses pemenuhan izin hingga pembangunan kepada arsitek dan mandor.
”Jika merunut aturan soal sempadan pantai, seharusnya pembangunan tidak boleh dilanjutkan. Sebab hak publik akan hilang karena terjadi perubahan fungsi,” tegasnya.

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pembangunan-resto-tepi-pantai-dihentikan/
Baca Terusannya »»  

Dua Jalan Kabupaten Rusak

PATI – Dua jalan kabupaten saat ini dalam kondisi rusak, tapi upaya perbaikan dan peningkatannya tahun ini belum masuk dalam perencanaan. Padahal kedua ruas jalan itu setiap tahun, terutama saat mudik Lebaran menjadi jalan alternatif.
Karena itu wajar jika warga yang sehari-hari melintas di ruas jalan tersebut mengeluh, dan minta agar pihak yang berkompeten segera melakukan perbaikan.
Minimal jika belum bisa ditenderkan, perbaikan bisa menggunakan alokasi anggaran pemeliharaan rutin yang pasti tersedia setiap tahun.
Jika terlalu lama dibiarkan, kata salah seorang tokoh masyarakat di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Pati, Lasno (56) yang jalan di desanya merupakan akses jalan kabupaten, kerusakan kian bertambah parah.
Sebab, ruas jalan antara Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan sampai Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, tiap hari ramai oleh kendaraan roda empat.
Sebab merupakan jalan terdekat dari Pati menuju ke Kecamatan Winong dan Jakenan, terutama warga yang berdiam di wilayah Kecamatan Winong bagian barat daya, dan desa-desa di Kecamatan Jakenan sebelah barat.
Di antaranya, Desa Kedungmulyo, Ngastorejo, Karangrowo, Kalimulyo, dan Mintobasuki hingga Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati.
Pada kedua ujung jalan, baik di Banjarsari maupun Tambahmulyo, kondisinya cukup mulus. “Akan tetapi setelah lepas Mintobasuki, kondisi ruas jalan yang di sisi dan kanan adalah areal persawahan, bahkan ada yang ambles sehingga badan jalan tinggi sebelah,” ujarnya.
Ditutup
Hal itu, katanya lagi, tentu membahayakan bagi para pengguna jalan khususnya yang berkendara motor bila mnelintas pada malam hari.
Sebab, dari Mintobasuki sampai di lokasi tersebut jalannya cukup mulus, dan bahkan ada beberapa meter yang sudah dibeton, sehingga memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi bisa saja terjadi. Akan tetapi, beberapa meter dari jalan berbeton itulah terdapat sebagian badan jalan yang ambles.
“Berikutnya setelah masuk Kedungmulyo ke timur hingga hendak masuk Tambahmulyo, kondisinya berlubang, tapi sementara sudah ditutup material batu pecah, hanya saja banyak yang berserakan karena tidak dilapisi aspal,” ujar dia.
Ditanya berkait hal tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Jalan Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Naryo, tidak mengelak.
Pihaknya juga mengecek akses jalan kabuoaten lainnya yang mengalami kerusakan, yaitu di ruas jalan perbatasan antara Bulung, Kecamatan Jekulo, Kudus dengan cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Pati.
Memang benar, akses jalan itu merupakan jalur alternatif saat mudik Lebaran bila di jalan raya nasional antara Kudus-Pati terjadi kemacetan.
Sehingga para pengguna jalan bisa melintas lewat ruas jalan itu, khususnya yang hendak menuju Rembang maupun Surabaya. Karena itu, kerusakan jalan yang berlubang untuk sementara diperbaiki ditutup material batu pecah.
“Agar meterial tersebut tidak berserakan saat ada kendaraan yang lewat di atasnya, maka perlu ditutup pula dengan aspal setelah sebelumnya dipadatkan, dan diperbaiki pula dengan tambal sulam,” ucapnya. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/dua-jalan-kabupaten-rusak/
Baca Terusannya »»  

Disiapkan OP Bawang Putih Harga Masih Terus Naik

KUDUS – Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus menyiapkan operasi pasar (OP) bawang putih. Hal ini menyusul naiknya kembali harga komoditas itu memasuki bulan Ramadan.
Harga bawang putih yang pekan lalu bisa turun menjadi Rp 45.000 per kilogram, kali ini naik lagi menjadi RP 55.000.
‘’Jika beberapa hari mendatang harga bawang putih masih tinggi, kami siapkan OP secepatnya,’’ kata Kabid Fasilitasi Perdagangan dan Promosi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam P, Senin (29/3).
Saat ini, Dinas Perdagangan telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan suplai bawang putih ke Kabupaten Kudus.
Harga dari Bulog hanya Rp 38.000 per kilogram. Stok dari gudang Bulog masih cukup banyak untuk mengendalikan kenaikan harga komoditas yang biasa digunakan sebagai bumbu masak ini.
‘’Bawang putih memang tidak masuk sebagai kebutuhan pokok. Tapi, bawang putih jadi bumbu pokok untuk masakan. Jadi digunakan setiap rumah tangga.’’
Stabil
Selain bawang putih, komoditas lain terutama kebutuhan pokok masih terpantau stabil. Harga gula merah masih sekitar Rp 11.000 per kilogram.
Minyak goreng juga dijual sekitar Rp 12.000 per liter. Sementara harga beras Rp 9.000 per kilogram. ‘’Yang jadi kendala saat ini masih pada komoditas bawang putih. Pedagang makanan matang juga banyak yang mengeluh.’’
Sementara itu, Wati pedagang d Pasar Kliwon mengatakan, harga bawang putih naik turun sesuai pasokan dari pemasok. Harga bawang putih paling tinggi sempat menembus Rp 65.000 per kilogram.
Harga bawang ini kemudian turun hingga Rp 45.000 per kilogram dan naik lagi menjadi Rp 55.000 per kilogram. ‘’Kalau pedagang jualnya mengikuti harga dari bakul besar yang menyuplai.’’ Kenaikan harga bawang putih ini cukup berpengaruh pada permintaan bawang putih.
Pelanggan yang biasanya membeli satu kilogram mengurangi pembeliannya menjadi 250 gram. ‘’Pemilik warung lebih menghemat penggunaan bawang putih, karena harganya masih tinggi.’’  


Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/disiapkan-op-bawang-putih/
Baca Terusannya »»  

Senin, 29 Mei 2017

Kementan Tinjau Percepatan Luas Tambah Tanam

PATI-TAYU – Dalam upaya untuk percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) diwilayah Kodim 0718 Pati, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian kunjungi Desa Sendangrejo, Tayu. Hal itu guna memberikan pengarahan langsung kepada para petani.
Menurut Dirjen PSP Kementrian Pertanian Sigit Setiawan, tujuan ke Kabupaten Pati bermaksud memantau, memonitoring dan pengecekan dalam rangka memenuhi target luas tanam. Untuk memaksimalkan potensi luas tambah tanam pertanian padi.
”Peran dan kerja keras semua unsur yang terkait baik petani, PPL dan TNI sangat dibutuhkan. Padi merupakan komoditas strategis bagi ketahanan pangan Indonesia. Unsur BPS melaksanakan fungsi pencatatan sehingga hasil yang dicapai dan dilaporkan kepada pusat bisa akurat sehingga hambatan bisa dibantu dan prestasi yang dicapai mendapatkan apresiasi,” jelas Sigit dalam sambutanya, belum lama ini.
Menurutnya, semua unsur dari dinas pertanian harus bekerja keras dan didukung TNI. Sehingga hasil yang dicapai berhasil maksimal sehingga tercapai ketahanan pangan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.
Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andre Amijaya mengucapkan, terima kasihnya kepada seluruh unsur terkait. Dalam setiap kunjungan dari pimpinan pusat baik itu dari militer maupun sipil maka tidak ada kata lain selain puas dan jempol. Karena itu merupakan wujud simbol kerja keras kita sehingga nantinya pimpinan pusat tidak ragu dalam mendukung anggaran pertanian di wilayah.
”TNI memang bukan ahlinya di bidang pertanian. Namun semangat dan mental yang tinggi bahwa setiap apapun kegiatan itu harus berhasil merupakan sebuah modal besar untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan,” kata Dandim. 

Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/29/kementan-tinjau-percepatan-luas-tambah-tanam/

Baca Terusannya »»  

Jalan Rusak Kerap Dilewati Tronton

PATI-JUWANA – Jalan Juwana-Jetak di Desa Langenharjo, Kecamatan Juwana kini dalam masa perbaikan dan pelebaran. Namun dalam pelaksanannya, tidak ada papan informasi proyek yang dipasang di lokasi. Pengendara yang melintas pun harus waspada lantaran jalannya rusak dan berdebu.
Salah satu warga, Rumisih, 49, mengatakan, sudah lebih dari sebulan ini jalan diperbaiki. Pebaikan jalan itu sangat diperlukan karena kondisi jalan sebelumnya rusak parah. Selain sempit, jalannya berlubang sehingga dapat membahayakan pengendara. Apalagi, jalan tersebut kerap dilintasi kendaraan tronton dan truk pengangkut tebu.
“Meski sempit, jalannya sering dilintasi tronton besar dan truk tebu. Karena sempit, kini diperbaiki dan dilebarkan. Sehingga pelebarannya menjadikan jarak rumah warga dan jalan sangat dekat. Ini kondisinya berdebu, cukup mengganggu kenyamanan. Terutama pada malam hari minim lampu penerangan,” ujarnya.
Dengan adanya pelebaran itu, lanjutnya, pengendara yang melintas harus berhati-hati karena banyak lubang. Ia berharap secepatnya selesai. Apalagi ini menjelang Ramadan dan Lebaran. Tentunya akses jalan itu cukup ramai karena merupakan jalan alternatif Juwana-Jetak.
Sementara itu, salah satu pekerja, Trisno, 50, menjelaskan, proyek pengerjaan jalan Jetak-Juwana di Desa Langenharjo, Juwana tersebut sudah dilaskanakan kurang lebih sebulan ini. Proses pelebaran 2 meter sudah dilakukan. Sekarang ini tinggal pemadatan dan menyebabkan jalann menjadi berdebu.
“Perbaikan dan pelebaran jalan itu sepanjang sekitar 500 meter. Sebelumnya lebarnya hanya empat meter. Kini dilebarkan menjadi enam meter. Sisi kanan satu meter dan sisi kiri satu meter,” katanya.  


Sumber Berita : http://radarkudus.jawapos.com/read/2017/05/19/3776/jalan-rusak-kerap-dilewati-tronton




Baca Terusannya »»  

Dinkop-UMKM Pati Bubarkan Limaratusan Koperasi Bermasalah

PATI -Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati membubarkan koperasi-koperasi bermasalah. Jumlah koperasi yang dibubarkan tersebut, sebanyak 547 koperasi.  Pembubaran koperasi tersebut, setelah terbitnya rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Terutama koperasi-koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Slamet Singgih mengatakan, pembubaran tersebut berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Koperasi dan UMKM, terhdap koperasi-koperasi yang dalam kurun tiga tahun terakhir bermasalah, bahkan tidak melakukan RAT. “Namun  demikian pembubaran juga tidak serat merta. Tapi diberi kesempatan bagi para koperasi yang keberatan untuk menyampaikan keberatannya. Tentu saja dilampiri dengan kegiatan RAT-nya. Nanti kalau koperasi  ini memenuhi syarat untuk tidak dibubarkan ya diakomodir Kementrian. Asal koperasi ada kegaitannya dan membuat RAT dan membuat laporan keuangannya,”  tutur Slamet Singgih.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati mengatakan, koperasi bermasalah yang dibubarkan tersebut, ada yang bergerak di bidang pertanian, serba usaha dan simpan pinjam. Dari total koperasi yang dibubarkan tersebut, beberapa diantaranya juga sempat mengajukan keberatan-keberatan. “Seluruh koperasi ada 547 ini yang dibubarkan. Namun kemarin ada keberatan-keberatan yang disampaikan pada kami, itu juga kami verifikasi dan laporkan pada Kementerian,” ujarnya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten  Pati, Slamet Singgih mengatakan, pascapembubaran koperasi bermasalah, keseluruhan koperasi yang masih aktif di Pati mencapai sebanyak 571 unit. 


Baca Terusannya »»  

Lambatnya Penetapan APBDes Jadi Kendala Pencairan

PATI-KOTA – Dari 401 desa di Pati, masih ada 110 desa yang hingga kini belum mencairkan dana desa. Sementara yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) ada 112 desa. Rata-rata kendala pencairan tersebut lantaran lambatnya proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Muhtar melalui Kabid Pengembangan Desa Sunaryo menyampaikan, proses pencairan dana desa tahap pertama sebanyak 60 persen dilaksanakan pada April-Juli 2017. Namun hingga mendekati akhir Mei ini, baru ada 291 desa yang sudah siap mencairkan.
“Sehingga sebelum pencairan, kami terus memanggil desa yang bersangkutan untuk menyelesaikan berkas administrasi pencairannya. Karena sebelum mencairkan, pengajuan dana desa dikirim ke bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari camat. Rekomendasi itu dicek dan diklarifikasi kebenarannya oleh Dispermades,” ucapnya.
Setelah dicek kebenarannya, maka dana desa itu dapat disalurkan kepada masing-masing desa yang sudah merampungkan APBDes. Pencairan dana desa itu harus selesai 14 hari setelah mendapatkan rekomendasi. Pihaknya berharap dana desa yang sudah dikirim ke rekening desa itu segera dilaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaannya.
Sunaryo mengaku, sudah beberapa tahun ini desa yang mendapatkan dana desa dan ADD, masih banyak terkendala seperti pada personel dan SDM perangkat desa yang kurang. Sebagian besar kendala desa dalam pencairan dana desa dan ADD masih seputar proses perencanaan APBDes.
“Penetapan APBDes seharusnya itu akhir 2016 lalu, sehingga awal 2017 sudah bisa mencairkan dana desa. Namun sekarang ini masih ada yang baru proses perancangan APBDes. Untuk itu kami terus meminta desa yang belum mencairkan untuk berkonsultasi kalau ada yang belum rampung,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi desa yang sudah mencairkan tahap pertama, bisa segera melakukan pembangunan kemudian menyusun laporannya untuk syarat pencairan tahap kedua 40 persen. Dia menjelaskan, anggaran dana desa Pati 2017 ini sebesar Rp 317 miliar, sedangkan dana ADD digelontor Rp 130 miliar.

Sumber Berita : http://radarkudus.jawapos.com/read/2017/05/22/3781/lambatnya-penetapan-apbdes-jadi-kendala-pencairan

Baca Terusannya »»  

Blora Hadapi Kekeringan

BLORA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora mulai bersiaga guna meminimalisir dampak kekeringan seiring datangnya musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Blora Sri Rahayu mengimbau kepada masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran di lahan kering.
”Mengingat tingginya potensi kekeringan di Kabupaten Blora ketika kemarau tiba, kami mengajak seluruh masyarakat untuk siaga.
Kami juga akan membudayakan pengurangan risiko bencana kekeringan melalui beberapa langkah pencegahan,” ujar Sri Rahayu, kemarin.
Selain itu, dia mengajak masyarakat agar melakukan penanaman pohon dan perdu sebanyak-banyaknya pada setiap jengkal lahan yang ada di sekitarnya.
”Perbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan tanah dengan paving, cor atau keramik. Lantas lakukan gerakan hemat air dan pembangunan sumur pompa. Pembangunan penampungan air atau embung juga bisa mengurangi dampak kekeringan,” tandasnya.
Diperkirakan, musim kemarau tahun ini akan berlangsung maksimal selama 190 hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD, wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau paling panjang adalah di Kunduran, Banjarejo, Jiken, Sambong, Cepu, sebagian Kedungtuban, Ngawen, Jepon serta Blora.
”Kemarau tahun ini merata di seluruh wilayah Blora. Namun untuk risiko kekeringan yang paling rendah ada di Kecamatan Todanan, Kradenan dan Kedungtuban,” ungkap Yayuk, sapaan akrab Sri Rahayu.
Guna menyiapkan diri menanggulangi bencana kekeringan, BPBD akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menyelaraskan program bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. ”Sesuai mekanisme, jika ada desa-desa yang mengalami kekeringan, kepala desa silakan lapor ke camat agar diteruskan ke BPBD.
Berdasarkan laporan itu, kami akan buatkan SK tentang status kekeringan yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian bantuan air bersih,” katanya. Begitu juga dengan perusahaan atau komunitas lain yang ingin menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa, kata dia, diminta melapor.
Hal itu dimaksudkan untuk memperlancar koordinasi dengan BPBD agar tidak tumpang tindih dalam penyaluran bantuan air bersih. ”Harapannya, semua bantuan sesuai sasaran dan merata,” katanya.

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/blora-hadapi-kekeringan/

Baca Terusannya »»  

Perbaikan Jalur Altenatif Segera Dimulai

KUDUS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus akan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pantauan tim gabungan survei jalan alternatif Kudus-Pati (Suara Merdeka, 27/5).
Salah satu hal yang berkaitan dengan institusi tersebut yakni dengan segera menutup sejumlah lubang di jalur tersebut. Kadinas PUPR, Sam’ani Intakoris menyatakan, perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme perbaikan rutin.
Sekarang, pihaknya mempunyai 200 drum aspal yang digunakan untuk perbaikan jalan secara keseluruhan. ”Sebagian akan digunakan untuk menutup lubang jalan tersebut,” katanya.
Hal itu dilakukan lantaran kerusakan jalan yang tidak terlalu berat. Untuk itu, pekerjaan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Tujuan perbaikan tidak semata- mata untuk memperlancar akses mudik dan balik saja. ”Yang lebih penting yakni untuk mobilitas warga lokal,” imbuhnya. Ditambahkannya, sejak jalan Kudus-Pati diperlebar dan dibeton pada 2010, akses utama Semarang-Surabaya relatif lancar.
Kondisi tersebut tidak hanya saat kondisi normal tetapi juga ketika digelar angkutan mudik dan balik. Meskipun begitu, kata dia, jalur alternatif di luar akses utama Pantura Timur tersebut tetap disiapkan.
”Bila ada kerusakan, tetap akan segera diperbaiki,” ungkapnya. Secara umum, dia menilai kondisi jalan penghubung sudah baik. Hanya saja, dia mengakui ada beberapa lubang jalan yang perlu segera diperbaiki.
”Kami akan segera melakukan penanganan segera,” ujarnya. Sebelumnya, jalur alternatif Kudus-Pati yang selalu disiapkan menjelang dimulainya arus mudik dan balik, tahun ini diprediksi tidak akan digunakan lagi.
Jalur tersebut awalnya disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya ketersendatan arus lalu lintas di Pantura Timur di wilayah Kecamatan Jekulo. Hanya saja, terkait perbaikan jalan yang dilakukan pada 2009-2010, jalur alternatif tidak lagi dimanfaatkan pemudik.
Kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya sangat luar biasa, jalur alternatif diperlukan. Persoalannya, jalur Kudus-Pati saat ini sudah selebar 11 meter dan dibeton. ”Jadi, tidak perlu lagi menggunakan jalur alternatif kecuali kondisi darurat,” paparnya. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perbaikan-jalur-altenatif-segera-dimulai/

Baca Terusannya »»  

Pemkab Diminta Konsisten Tegakkan Perda Karaoke

PATI – Ramadan menjadi waktu yang tepat bagi pemkab untuk menegakkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Tak sebatas memperingatkan untuk tidak beroperasi pada bulan puasa, keberadaan hampir semua karaoke di Pati yang tidak sesuai perda juga perlu dilakukan penindakan.
’’Kami mengingatkan agar pemkab tidak lupa menegakkan Perda Pati Nomor 8 tahun 2013 secara utuh.
Terutama yang menyangkut ketentuan tempat karaoke,’’ ujar Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul, kemarin.
Tahun lalu, pemkab melalui aparat penegak perda, Satpol PP gencar melakukan langkah penertiban tempat karaoke yang melanggar perda. Namun upaya itu mendapat perlawanan dari pihak pengusaha.
Dengan alasan menjaga situasi kondusif, aparat pun mundur, meskipun sempat terlibat aksi dorong dalam beberapa upaya penyegelan tempat karaoke. Tahun ini, penertiban tempat karaoke belum pernah dilakukan.
Toleransi Waktu
Dalam pasal 25 ayat (1) perda tersebut menyebutkan, lokasi jenis usaha karaoke berjarak paling sedikit 1.000 meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang.
Pemberlakuan Perda Pati Nomor 8 tahun 2013, termasuk ketentuan tersebut tidak langsung dilakukan. Pengusaha kepariwisataan diberikan toleransi waktu selama dua tahun untuk menyesuaikan tempat usahanya.
’’Kami apresiasi pemkab yang telah menempuh langkah penertiban terhadap tempat karaoke. Tetapi, penertiban itu belum tuntas karena hampir semua tempat karaoke masih melanggar ketentuan jarak dan masih beroperasi, ’’ katanya.
Politisi PKB ini mendukung upaya lain dari pemkab dalam mempersempit ruang gerak pengusaha karaoke. Di antaranya tidak melayani perpanjangan izin operasional terhadap tempat karaoke yang melanggar perda.
’’Intinya negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang tidak taat aturan. Pemkab Pati harus maju terus dan konsisten menertibkan tempat karaoke karena sudah jelas aturannya,’’ tandasnya. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemkab-diminta-konsisten/
Baca Terusannya »»  

Kuota Elpiji Ditambah Delapan Persen

JEPARA – Usulan penambahan kuota elpiji tiga kilogram oleh Pemkab untuk keperluan selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dipenuhi PT Pertamina.
Sejak awal puasa, tambahan tersebut telah terdistribusi di sejumlah agen elpiji bersubsidi tersebut.
Winarso, Supervisor PT Koes Putro Negoro, salah satu agen elpiji tiga kilogram di Jepara menjelaskan, untuk Jepara total mendapatkan tambahan kuota sebanyak delapan persen dari kuota per bulan.
Kuota tambahan tersebut didistribusikan melalui agenagen di seluruh Jepara dan sudah tersedia sejak awal Ramadan.
”Ada belasan agen elpiji di Jepara. Kuota tambahan didistribusikan melalui agen-agen itu. Di kami sendiri (PT Koes Putro Negoro-Red) mendapatkan jatah dua ribu tabung lebih elpiji tiga kilogram,” kata Winarso, Minggu (28/5).
Adanya tambahan kuota elpiji tiga kilogram dikatakannya sangat membantu memenuhi kebutuhan warga terhadap gas elpiji. Sebab, sejak jelang Ramadan terjadi lonjakan konsumsi elpiji tiga kilogram yang cukup signifikan.
”Saat ini stok elpiji masih aman. Tidak ada gejolak akibat kelangkaan di pasaran. Tambahan kuota memang sangat membantu ketersediaan elpiji yang memang rawan setiap kali puasa (Ramadan),” ucapnya.
Kelangkaan Elpiji
Terpisah, Kabag Perekonomian Setda Jepara Adi Nugroho menjelaskan, pihaknya memang mengajukan tambahan kuota elpiji tiga kilogram ke Pertamina. Untuk realisasinya, langsung didistribusikan melalui agen-agen yang ada di Jepara.
”Untuk laporan, Pertamina tidak lapor ke kami soal dikabulkan atau tidaknya usulan penambahan kuota. Tapi langsung direalisasikan melalui agen-agen,” kata Adi Nugroho.
Terkait ketersediaan elpiji kilogram di pasaran, Adi mengatakan jika sampai saat ini tidak terjadi gejolak. Di semua wilayah di Jepara tidak ada laporan terkait kelangkaan gas elpiji tiga kilogram.
Tahun ini Jepara mendapatkan kuota elpiji melon sebanyak 8.204.333 tabung untuk satu tahun sehingga ratarata ada 683.694 tabung tiap bulannya.
Jumlah tersebut meningkat 453.696 tabung dibandingkan dengan kuota tahun lalu yang mendapatkan jatah sebanyak 7.750.637 tabung dengan realisasi sebanyak 7.821.000 tabung.
Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp 15.500. Sementara di Jepara ada 13 agen yang melayani 1.300 pangkalan.
Agen-agen tersebut tiga diantaranya di Kalinyamatan, satu di Mayong, satu di Welahan, satu di Kedung dan satu di Kembang. Sementara di Jepara Kota ada tiga agen. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kuota-elpiji-ditambah-delapan-persen/
Baca Terusannya »»  

Dua Gudang Timbun Ratusan Ton Gula Pemiliknya Diduga Terkait Penemuan di Kendal

BLORA – Tim Satgas Mafia Pangan Polda Jateng berhasil menemukan ratusan ton gula yang ditimbun di dua gudang terpisah di Blora.
Timbunan gula pertama ada di gudang milik Abdul Chilil, Desa Berbak, Kecamatan Ngawen, Blora. Adapun gudang kedua milik Slamet, di Dusun Brengus, Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran.
Timbunan gula yang ada di dua gudang tersebut, Minggu (28/5) langsung dicek oleh Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Akbar Abriari Lukas didampingi Kapolres Blora AKBP Surisman dan Dandim 0721/Blora Letkol Inf Susilo.
Di gudang yang ada di Desa Berbak Ngawen ditemukan gula 133 ton gula kristal putih dengan merek yang tertera di karung Gendhis. Diduga gula itu milik LK yang merupakan tersangka yang sama pada penemuan 35 ton gula di Kendal.
”Hari ini kami periksa dan sekaligus dipasang police line, temuan sebenarnya pada Kamis (25/5-Red) yang dilakukan oleh Tim Satgas Mafia dan Satreskrim Polres Blora,” ujar Kombes Pol Akbar Abriari Lukas.
Tidak Berlogo
Sementara di gudang yag ada di Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran ditemukan 1.107 ton gula kristal putih dengan merek yang sama yang diduga juga milik LK.
Menurutnya, kasus tersebut saat dini masih dilakukan pendalaman, adapun untuk pemilik gula LK juga masih dalam penyelidikan termasuk pabrik gula yang di Cipiring Kendal.
Mengenai kondisi gula, apakah sudah kadaluwarsa atau tidak, nanti akan dilakukan uji laboratorium oleh dinas terkait.
Selain itu, dalam karung gula tersebut juga tidak ada logo SNI. ìUntuk sementara barang bukti gula dalam penanganan pihak kepolisian, adapun untuk pengawasan dilakukan oleh pihak Polsek Kunduran dan Polsek Ngawen,î tandasnya.
Sementara itu Kapolres Blora AKBP Surisman mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap temuan tersebut. ìIni peringatan bagi yang menimbun bahan pangan, akan kami tindak tegas,î kata AKBP Surisman.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Gendhis Multi Manis-Bulog, Saldi Aldryn menjelaskan, gula di dua gudang itu bukan milik PT GMM-Bulog. ”Sejak giling perdana 1 Mei lalu, GMM-Bulog belum pernah jual sebutir pun gula, kami akan jelaskan soal ini pada Polda,” kata Saldi Aldryn. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/dua-gudang-timbun-ratusan-ton-gula/
Baca Terusannya »»  

Petani Khawatir Ancaman Banjir Ingin Awali Musim Tanam September

KUDUS – Salah satu alasan mengapa sejumlah petani di daerah irigasi teknis Waduk Kedungombo mengingingkan musim tanam (MT) I kembali diawali 1 September, karena pertimbangan ancaman banjir pada lahan.
Seperti diketahui, terakhir MT I diawali pada September pada periode 2015-2016. Setelah itu, dua periode selanjutnya dimulai 1 Oktober yang berdampak banyak lahan padi kebanjiran dan panen bertepatan dengan musim penghujan.
Ketua Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) sistem Kedungombo, Kaspono mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Minggu (28/5). Lebih lanjut dia menyatakan, wajar bila petani yang lahan pertaniannya rendah meminta agar awal MT I diupayakan semaksimal mungkin menjauhi musim penghujan yang biasa turun pada awal tahun.
‘’Saya pikir hal tersebut wajar saja, mereka tidak ingin gagal panen karena sawah merupakan pendapatan utama,’’katanya. Salah satu usulan yang berulangkali disampaikan yakni mendahulukan penggelontoran irigasi pada lahan pertanian yang secara letak geografisnya rendah, atau di bawah meter di atas permukaan laut (dpl).
Setelah itu, penggelontoran irigasi dari Waduk Kedungombo dapat diteruskan pada lahan-lahan lainnya. Namun begitu, dia juga mengakui perbaikan menyeluruh terhadap sistem Jaringan Kedungombo juga diperlukan. Tahun ini, merupakan tahun kedua proyek multy years yang akan dituntaskan pada 2018.
Dikritisi
Hanya saja, pihaknya menilai, banyak pengkritisian yang ditujukan pada proyek tersebut. Salah satunya, di sejumlah lokasi meskipun berulangkali disampaikan pencapaiannya melebihi target, tetapi kenyataannya dianggap lambat. Pengertiannya, dengan volume proyek yang sedemikian besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang ditemui di lapangan dinilai sangat sedikit.
Ketua Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Undaan, Akrab menyatakan, pihaknya akan tetap berjuang agar awal MT I tidak dimulai Oktober. Pertimbangan utamanya tetap pada nasib petani yang berpotensi kembali mengalami kegagalan panen. ‘’Ini soal nasib petani yang harus kami perjuangkan,’’tandasnya. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/petani-khawatir-ancaman-banjir/
Baca Terusannya »»  

Jumat, 26 Mei 2017

Pati Gelar Festival Permainan Rakyat

PATI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menggelar Festival Permainan Rakyat 2017 pada Selasa (23/5) untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas bermain anak-anak. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Paryanto mengatakan, 17 kelompok berpatisipasi dalam festival itu yang berlangsung sehari di pendapa Gedung Kesenian kompleks Stadion Joyokusumo.
Peserta terdiri atas murid 15 SD, dan dua lainnya sisa dua SMP. Yang disebut terakhir adalah SMP 3 Pati mewakili Kecamatan Pati Kota, dan SMP 2 Margorejo mewakili Kecamatan Margorejo. Menurut dia, tujuan penyelenggaraan festival itu antara lain untuk melestarikan permainan tradisional. Karena itu, kelompok peserta rata-rata menggunakan iringan gamelan minimalis.
Tujuan lain, kata dia, untuk kembali mengenalkan berbagai permainan tradisional kepada generasi muda. Jika hal itu tidak kembali diingatkan, permainan tersebut tidak akan mereka kenal. Pihaknya juga berharap lewat pengenalan kembali permainan rakyat diharapkan tumbuh kreativitas dari anak-anak untuk mengangkatnya dalam setiap kesempatan.
”Sajian peserta yang ditunjang gerak tari dan dialog, ternyata mampu menarik penonton.” Dengan alokasi waktu 25 menit, kata dia, tiap kelompok bisa menampikan secara keseluruhan permainan, termasuk memadukannya dengan gerak tari.
Semisal memadukan tari dalam tembang Menthok-menthok, Buntut-buntut Luwe, dan Cublak-ciblak Suweng. Tidak hanya itu, permainan teklek dan gobag sodor juga kembali terangkat dalam festival tersebut. Ada pula peserta menampilkan permainan jaran kepang, jaran debog yang dipadu topeng dari bahan yang sama.
Banyak permainan rakyat yang kembali direfleksikan oleh peserta, ”Kami sangat mengapresiasi mengingat peserta adalah murid SD dan siswa SMP. Kami yakin tidak semuanya mengenal permainan itu sebelumnya.” Pihaknya berharap bisa menyelenggarakan festival tiap tahun.
Dengan demikian, anakanak bisa kembali menggali permainan tradisional lain seperti jamuran, jethungan, jundamanda, dakon, dan macanan. Menurut dia, permainan tradisional itu memiliki ciri kedaerahan sesuai tradisi budaya setempat. Dengan demikian, festival secara tidak langsung bisa menjadi pendorong untuk kembali mengangkat budaya lokal.
Jangan sampai akar budaya itu sampai tercerabut mengingat permainan tradisional anakanak itu memiliki manfaat bagi perkembangan jiwa kesenian atau mengasah kecerdasan mereka. ”Permainan dakon misalnya, mereka harus cerdas supaya bisa mengumpulkan biji lebih banyak dari lawannya.” 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pati-gelar-festival-permainan-rakyat/

Baca Terusannya »»  

Area Parkir Bus Peziarah Diminta Dipertahankan Proyek Rest Area Makam Sunan Muria

KUDUS- Warga Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus menolak rencana pembangunan rest area di kawasan wisata religi makam Sunan Muria andai menggusur areal parkir bus peziarah.
Tokoh pemuda Colo, Sofil Fuad Pranyoto mengatakan, pemindahan terminal bus peziarah akan mematikan ekonomi masyarakat desa tersebut. ”Kami setuju bila proyek rest area tetap mempertahankan areal parkir bus. Jika dengan proyek itu parkir bus peziarah dipindah, kami akan tegas menolak,” katanya, Kamis (25/5).
Pemindahan area parkir bus dikhawatirkan membuat kunjungan peziarah ke makam Sunan Muria berkurang. Pasalnya, peziarah menghitung biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi objek wisata religi tersebut. Sebelumnya sempat muncul kabar pemindahan area parkir bus peziarah makam Sunan Muria. Alternatif pertama, dijadikan satu dengan terminal wisata di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu.
Angkutan Wisata
Peziarah yang hendak ke Colo, akan diangkut dengan angkutan wisata yang ukurannya lebih kecil. Alternatif kedua, dipindah ke Desa Kajar, Kecamatan Dawe. Namun rencana kedua itu hingga kini belum ada kepastian. Pasalnya, hingga kini belum disetujui anggaran untuk membangun terminal wisata baru tersebut.
ìBeberapa waktu lalu sudah ada simulasi parkir bus, dengan menempatkan tong di tempat tiang penyangga rest area. Hasilnya para sopir bus tetap bisa memarkir bus dengan mudah.” Pemkab Kudus tahun ini mengucurkan dana Rp 23 miliar untuk pembangunan rest area di kawasa wisata religi itu.
Fasilitas berbentuk seperti pasar modern itu juga untuk menampung ratusan pedagang. Selain membangun deretan kios untuk pedagang di kawasan wisata, di bagian bawah akan dibangun lahan parkir untuk bus pariwisata. Hampir mirip konsep pembangunan Pasar Piji Kecamatan Dawe.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti mengatakan, proyek pembangunan rest area Colo akan tetap dikerjakan. ìKami sudah mendengar masukan dari masyarakat. Proyek ini diharapkan makin menghidupkan kegiatan ekonomi di desa itu.”  

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/area-parkir-bus-peziarah-diminta-dipertahankan/

Baca Terusannya »»  

Pendaftaran Tak Ada Perpanjangan Pilkades Serentak

BLORA- Pendaftaran calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dipastikan tidak dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.
Sebab, 27 desa yang akan menggelar pilkades serentak, telah terpenuhi batas minimal jumlah pendaftar yakni dua orang. ”Sampai hari terakhir masa pendaftaran. Jumlah pendaftarnya sudah mencukupi, baik batas minimal maupun maksimal.
Dengan begitu, tidak ada perpanjangan masa pendaftaran,” ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Riyanto Warsito, kemarin. Pendaftaran calon kepala desa dibuka sejak 9 Mei dan berakhir 22 Mei. Jika jumlah pendaftar di setiap desa kurang dari dua orang, maka pendaftaran diperpanjang 20 hari kalender.
Sebaliknya, jika calon kades yang mendaftar lebih dari lima orang maka akan dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk menyisakan lima orang pendaftar. Hingga berakhirnya masa pendaftaran, jumlah pendaftar sebanyak 69 orang. Yakni, dengan perincian bakal calon kades laki-laki 54 orang dan perempuan 15 orang. Rata-rata di setiap desa, jumlah pendaftarnya dua hingga tiga orang.
”Hanya ada satu desa yang jumlah pendaftarnya empat orang, yakni Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken,” kata Riyanto, yang juga mantan camat Kunduran. Tak hanya penduduk desa setempat, mereka yang mendaftar menjadi bakal calon kades ternyata ada pula yang berasal dari luar Blora. Hal itu diperbolehkan seiring diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan keleluasaan bagi seluruh warga negara Indonesia mendaftar menjadi bakal calon kepala desa.
Dari Bekasi
”Ada yang berasal dari Bekasi dan Rembang. Selain itu ada juga pendaftar yang berasal dari luar kecamatan,” kata Riyanto. Latar belakang bakal calon kepala desa yang telah mendaftar juga beragam, di antaranya dari PNS (1 orang), TNI (3), anggota BPD (3), kepala desa incumbent (7), perangkat desa (2) dan sisanya tokoh masyarakat. Lebih lanjut Riyanto menjelaskan, setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan berikutnya adalah penelitian berkas pendaftaran calon kades yang berlangsung 12 Juni.
Panitia selanjutnya mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi calon kepada masyarakat paling lama lima hari kerja, mulai 19 Juni. Apabila dalam masa pengumuman ada masukan dari masyarakat terkait persyaratan administrasi calon kades, panitia pemilihan menindaklanjuti dan memberi tanggapan jangka waktu tiga hari kerja.
Adapun penetapan dan pengumuman bakal calon kades menjadi calon kades yang berhak mengikuti pilkades dijadwalkan 12-20 Juli. Selain penetapan calon kades, dilakukan pula undian nomor urut calon dan tanda gambar calon kemudian diumumkan. Menurut rencana, pilkades serentak di 27 desa akan digelar 29 Juli 2017.

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendaftaran-tak-ada-perpanjangan/
Baca Terusannya »»  

Penimbunan Bahan Pangan Diwaspadai Menjelang Ramadan

REMBANG- Pemkab Rembang mewaspadai risiko penimbunan bahan pangan menjelang dan selama Ramadan dan Lebaran 2017. Pemkab Rembang meminta semua pihak turut mengawasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Subakti saat memimpin rapat ekonomi, keuangan, industri, dan perdagangan (ekuinda) di aula lantai IV kantor bupati Rabu (24/5) mengatakan, penimbunan barang membuat harga tidak stabil. Rapat juga dihadiri perwakilan polres, kodim, PHRI, pengelola SPBU dan pelaku usaha transportasi.
Dia mencontohkan barubaru ini penimbunan mengakibatkan harga bawang putih melonjak hingga Rp 60 ribu per kilogram. ‘’Hal itu harus diantisipasi semua pihak. Tidak tertutup kemungkinan itu terjadi lagi.’’
Menurutnya, penimbunan bahan pangan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab, polres ataupun kodim. Namun juga butuh bantuan semua komponen masyarakat dan pelaku usaha. Menurut dia, saat ini jumlah pegawai pemkab, personel TNI dan Polri sangat terbatas. Justru peran masyarakat akan sangat membantu pemkab dalam mengatisipasi penimbunan bahan pangan.
Sekda juga mengatakan, selain penimbunan, gejolak politik di Pilkada DKI Jakarta juga perlu diperhatikan. Secara tidak langsung, gejolak itu mengakibatkan dampak di sebagian warga Rembang. Karenannya dia mengajak semua kalangan untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan menjelang dan selama Ramadan dan Lebaran 2017. Semua pihak hingga tingkat RT dan RWbisa membantu pemkab.
Siaga
Kasat Intelkam Polres Rembang, AKP Sigit Ahsanudin yang mewakili kapolres mengatakan, selama Ramadan aparat terus berjaga untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Khusus untuk pelayanan Lebaran, pihaknya mendirikan lima pos pengamanandan satu pos pelayanan hingga arus balik selesai.
Lima pos pengamanan akan diletakkan di depan SPBU Kaliori masuk wilayah Desa Tambak Agung. Selain itu, di Desa Sumbergirang Lasem depan Masjid Lasem, di desa Sumber, Kragan depan Rumah Makan Luwes, di Desa Temperak Kecamatan Sarang, dan di Desa Mantingan, Bulu depan pemandian. ‘’Adapun satu pos pelayanan akan diletakkan di alun-alun.’’
Kasdim 0720 Rembang, Mayor Inf Hariyanto dalam paparannya mengatakan kesiapannya membantu pemkab dan Polres dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihaknya akan menyiagakan personel untuk pengamanan dan menyiapkan rest area bagi pemudik.
Rest area itu di antaranya di makodim , Koramil Kaliori, Rembang, Sulang, Bulu, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Dia mendukung sebagai pasukan siaga dengan kekuatan satuan setingkat peleton yang berada di Kodim. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penimbunan-bahan-pangan-diwaspadai/
Baca Terusannya »»  

Kuota Calon Siswa Miskin 20 Persen

JEPARA- Pengelolaan jenjang SMAoleh Pemprov berpengaruh pada teknis penerimaan siswa didik baru (PPDB), tahun ajaran ini. Calon siswa dari keluarga miskin mendapatkan prioritas dengan kuota yang sudah ditetapkan.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Jepara, Udik Agus Dwi Wahyudi menjelaskan, calon siswa dari keluarga miskin yang hendak melanjutkan pendidikan di tingkat SMAmendapatkan prioritas. Adapun kuotanya pada PPDB sebanyak 20 persen dari jumlah total. Peraturan ini merupakan tata cara baru setelah pengelolaan SMA diambil alih Pemprov Jawa Tengah.
“Secara prinsip setelah pengelolaan SMA masuk ke provinsi ada beberapa perubahan, di antaranya PPDB dilakukan online se-Jawa Tengah, ada sistem rayonisasi, ada nilai kemaslahatan, mempertimbangkan nilai prestasi dan untuk siswa miskin ada kuota 20 persen,” terang Udik. Selain adanya kuota, untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang berada di lingkungan sekolah, diberikan keistimewaan berupa tambahan nilai sebanyak tiga.
Tambahan nilai itu di tahun-tahun sebelumnya hanya diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi. Tambahan nilai juga diberikan pada siswa yang berasal di sekitar lingkungan sekolah. Ada pula pemberian bonus nilai, bagi anak dari guru atau tenaga kependidikan yang disebut nilai kemaslahatan.
Rayonisasi
Sementara, untuk sistem rayonisasi, kata Udik, yakni gabungan beberapa sekolah yang berada di sejumlah kecamatan. Pembentukan rayong dilakukan sekolah. ‘’SMA di Kecamatan Jepara Kota misalnya, bergabung satu rayon dengan SMA di Kecamatan Tahunan, Kedung dan Mlonggo,’’jelas Udik, menyontohkan.
Lebih lanjut Udik menjelaskan, untuk persentase penerimaan siswa berdasarkan rayonisasi minimal sebanyak 50 persen untuk calon siswa yang berada dalam satu rayon dari total kursi yang tersedia di rayon itu sendiri. Untuk luar rayon 30 persen, luar kota 12 persen dan luar provinsi 3 persen.
Namun demikian, proses seleksi PPDB tahun ini dilakukan dengan pemeringkatan. Jadi, bila seorang calon siswa meskipun telah mendapatkan nilai tambahan, akan tetapi tak memenuhi standar, maka calon siswa itu otomatis akan gugur. “Untuk penjurusan nantinya juga akan ditentukan oleh sistem,” imbuhnya.

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kuota-calon-siswa-miskin-20-persen/
Baca Terusannya »»  

177 Bidan Desa Diangkat Jadi CPNS

BLORA - Sebanyak 177 bidan desa di Blora, yang sebelumnya menjadi pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, secara resmi diangkat menjadi CPNS. Surat keputusan bupati perihal pengangkatan mereka menjadi CPNS diserahkan Rabu (24/5) di ruang pertemuan Inspektorat Blora.
Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Bondan Sukarno mewakili Bupati Djoko Nugroho yang pada hari yang sama tengah bertugas ke Jakarta. Hadir dalam penyerahan keputusan pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS tersebut, Inspektur Blora Bambang Darmanto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwignyo, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Komang Gede Irawadi serta Kepala Dinas Kesehatan Henny Idriyanti yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Edi Sucipto.
Kepala BKD Blora Suwignyo mengatakan, yang menerima SK CPNS kali ini adalah bidan PTT yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. ëíSebenarnya jumlah bidan PTT Blora yang mengikuti seleksi sebanyak 186 orang, namun yang lulus hanya 177 bidan. Sembilan bidan lainnya tidak lulus karena faktor usia yang sudah melebihi 35 tahun saat melakukan pendaftaran,íí kata Suwignyo.
Menurutnya, para bidan yang menerima SK CPNS tersebut nantinya akan ditempatkan sesuai database awal yang ada di Kemenpan RB. ëíMemang sebelumnya sempat ada wacana dari Dinas Kesehatan untuk menata ulang penempatan bidan tersebut karena masih ada bidan yang ditempatkan di kelurahan. Namun ternyata ada aturan dari pusat yangg mengharuskan penempatan sesuai database Kemenpan RB.
Sehingga hal itu urung dilakukan,íí kata Suwignyo. Dia mengungkapkan, jumlah PNS di Blora sebanyak 8.320 orang. Dengan adanya penyerahan SK CPNS kali ini maka jumlah PNS nantinya akan bertambah 177 orang dari bidan. ëíBlora memang kekurangan PNS di bidang kesehatan, khususnya paramedis yang menangani persalinan dan ibu hamil.
Semoga dengan adanya penyerahan SK CPNS ini bisa meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan di Blora,íí tandasnya. Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Bondan Sukarno mengemukakan, bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di desa-desa terutama pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan di Blora. Dimana berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan mulai Januari hingga April 2017 ini sudah ada 8 kasus yang menempatkan Blora sebagai wilayah tertinggi nomor 2 se-Jateng. 

Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/177-bidan-desa-diangkat-jadi-cpns/
Baca Terusannya »»  

Rabu, 24 Mei 2017

Sisa Blangko E-KTP Sudah Didroping Ke Seluruh Kecamatan

PATI - Sidak Bupati Pati Haryanto ke Disdukcapil beberapa waktu lalu langsung ditindaklanjuti dengan pembagian sisa balangko ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pati. Pasalnya Bupati merasa kecewa dengan kinerja Disdukcapil yang membiarkan blangko e-KTP kosong sementara pihaknya sering menerima keluhan warga yang kesulitan mendapatkan e-KTP karena alasan kehabisan blangko.“Dalam sidak ditemukan puluhan ribu keping blangko e-KTP yang belum tercetak. Nah, saya tak ingin ini berlarut-larut karena masyarakat sudah menunggu”, terang Bupati Pati Haryanto, Rabu (24/5),  dalam apel pagi pegawai di Halaman Setda yang juga dihadiri oleh seluruh Camat se-kabupaten Pati.
Dari 24 ribu keping yang belum dicetak, sebagian sudah dibagikan setelah sidak, dan sebagian lagi dibagikan dalam apel pagi tersebut. diserahkan hari ini. “Ada 9.586 keping sisa dari yang sudah diserahkan kemarin. Lalu ada yang masih proses sekitar 2-3 ribu-an. Setelah itu habis, kita tunggu dropping  dari Kemendagri”, imbuhnya.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh Camat untuk segera menyerahkan e-KTP yang telah tercetak itu kepada warganya. “Beri penjelasan pada Kades dan masyarakat tentang kondisi sebenarnya. Setelah ada blangko lagi akan e-KTPnya akan diselesaikan secara bertahap. Yang belum dapat masih bisa pakai surat keterangan dulu, jadi KTPnya tak perlu diperpanjang”, pinta Bupati.
Haryanto juga kembali mengingatkan para PNS untuk bekerja lebih professional sebagai pelayan masyarakat. “Jika ada keluhan harus segera direspon. Syukuri gaji yang rutin kita terima tiap bulan karena tak semua orang mendapat keberuntungan seperti itu. Syukuri dengan memberikan pelayanan prima pada masyarakat”, tutur Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  Satu Pintu untuk juga meningkatkan kinerjanya. “Dinas Anda juga ujung tombak pelayanan publik maka jika masih ada yang bisa dibenahi tolong diperbaiki. SOP harus sesuai. Harapannya iika semula ngurus perizinannya memakan satu minggu, bisa dipersingkat jadi 3 hari saja”, pungkasnya.

Sumber Berita : https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/24/sisa-blangko-ektp-sudah-didroping-ke-seluruh-kecam/

Baca Terusannya »»