Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Muhtar melalui Kabid Pengembangan Desa Sunaryo menyampaikan, proses pencairan dana desa tahap pertama sebanyak 60 persen dilaksanakan pada April-Juli 2017. Namun hingga mendekati akhir Mei ini, baru ada 291 desa yang sudah siap mencairkan.
“Sehingga sebelum pencairan, kami terus memanggil desa yang bersangkutan untuk menyelesaikan berkas administrasi pencairannya. Karena sebelum mencairkan, pengajuan dana desa dikirim ke bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari camat. Rekomendasi itu dicek dan diklarifikasi kebenarannya oleh Dispermades,” ucapnya.
Setelah dicek kebenarannya, maka dana desa itu dapat disalurkan kepada masing-masing desa yang sudah merampungkan APBDes. Pencairan dana desa itu harus selesai 14 hari setelah mendapatkan rekomendasi. Pihaknya berharap dana desa yang sudah dikirim ke rekening desa itu segera dilaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaannya.
Sunaryo mengaku, sudah beberapa tahun ini desa yang mendapatkan dana desa dan ADD, masih banyak terkendala seperti pada personel dan SDM perangkat desa yang kurang. Sebagian besar kendala desa dalam pencairan dana desa dan ADD masih seputar proses perencanaan APBDes.
“Penetapan APBDes seharusnya itu akhir 2016 lalu, sehingga awal 2017 sudah bisa mencairkan dana desa. Namun sekarang ini masih ada yang baru proses perancangan APBDes. Untuk itu kami terus meminta desa yang belum mencairkan untuk berkonsultasi kalau ada yang belum rampung,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi desa yang sudah mencairkan tahap pertama, bisa segera melakukan pembangunan kemudian menyusun laporannya untuk syarat pencairan tahap kedua 40 persen. Dia menjelaskan, anggaran dana desa Pati 2017 ini sebesar Rp 317 miliar, sedangkan dana ADD digelontor Rp 130 miliar.
Sumber Berita : http://radarkudus.jawapos.com/read/2017/05/22/3781/lambatnya-penetapan-apbdes-jadi-kendala-pencairan