BLORA – Rancangan
peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Blora 2016-2036 telah mengakomodasi wacana pengaktifan kembali dan
pengembangan lapangan terbang (Lapter) Ngloram.
Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas
III Trunojoyo Sumenep Madura Wahyu Siswoyo yang ditugasi Dirjen
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengkaji
kelayakan Ngloram sebelumnya meminta Pemkab Blora ikut melakukan
persiapan.
Di antaranya menetapkan kawasan Ngloram radius 15 kilometer sebagai kawasan pembangunan bandara dalam Perda RTRW.
Ketua DPRD Bambang Susilo mengemukakan,
bersama Pemkab telah merencanakan perubahan perda RTRW. Sebab, perda
RTRW yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi
di lapangan.
Menurut dia, perubahan perda tersebut
telah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2017. Sehingga
pembahasan hingga penetapannya akan dilakukan tahun ini juga.
‘ ’Pembahasan ranperda RTRW sudah
beberapa kali dilakukan. Hanya memang prosesnya masih berlangsung dan
nantinya akan dimintakan evaluasi dari gubernur Jateng,’’ ujarnya,
kemarin.
Bambang Susilo yang juga ketua Partai
Demokrat Blora mengungkapkan, dalam ranperda RTRW yang masih dalam
proses pembahasan itu telah mengakomodasi kemungkinan pengaktifan
kembali dan pengembangan lapter Ngloram menjadi bandara umum.
Artinya, menurut dia, jika sewaktu-waktu
lapter yang berada di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu tersebut benar-benar
akan diaktifkan dan dikembangkan, sudah menpunyai landasan hukum
terkait dengan tata ruang daerah.
‘’Saya tidak tahu betul persisnya seperti apa. Namun setahu saya lapter Ngloram sudah masuk dalam ranperda RTRW,’’ tandasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Blora Djati Walujastono mengungkapkan, dalam perda RTRW yang lama
sebenarnya juga sudah mengakomodasi keberadaan lapter Ngloram sesuai
dengan kondisi yang ada.
Dia mengatakan, dalam ranperda RTRW yang
saat ini masih dibahas di DPRD, juga telah mengakomodir keberadaan
lapter Ngloram. Menurut dia, sebagian besar lahan di sekitar lapter
Ngloram adalah persawahan dan perkebunan.
Permukiman warga pun tidak padat.
‘’Daerah di sekitar kawasan lapter Ngloram sangat memungkinkan untuk
pengembangan lapter Ngloram,’’ tandasnya. Sebagaimana diberitakan,
wacana pengaktifan lapter Ngloram kembali mengemuka. Kali ini sinyal
tersebut muncul dari Kemenhub.
Menurut rencana, lapter yang mulai tidak
aktif sejak 1984 dan asetnya dimiliki Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) itu akan dialihkan ke Kemenhub untuk dikembangkan.
Hal itu terungkap ketika Bupati Blora
Djoko Nugroho bersama Wakil Bupati Arief Rohman didampingi sejumlah
pejabat Pemkab Blora, menemui Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso di
Jakarta belum lama ini.
Kemenhub tidak hanya melakukan kajian
kelayakan pengembangan dan pengaktifan kembali lapter Ngloram, tapi juga
mengusulkan anggaran sebesar Rp 164 miliar dalam APBN 2018. Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/proyek-ngloram-masuk-ranperda-rtrw/