Jakarta – Sebanyak 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah terpilih sebagai percontohan smart city tahap II. Jumlah itu merupakan yang terbanyak mengingat daerah yang terpilih pada tahap II ini sebanyak 50 kabupaten/ kota.
Hal itu disampaikan staf Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI Dwi Elfrida Martina, di sela-sela Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di Redtop Hotel and Convention Center
Jakarta, Selasa (8/5). Ke-13 kabupaten/ kota terpilih tersebut adalah
Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Batang, Blora, Grobogan, Pati,
Sukoharjo, Pemalang, Boyolali, Kudus, Jepara, Kendal, dan Magelang.
Dengan kondisi tersebut, dia berharap Provinsi Jawa Tengah menjadi smart province
pertama di Indonesia. Untuk itu, kolaborasi dan koordinasi
antarkabupaten/ kota yang telah terpilih menjadi raw model pada Gerakan
Menuju 100 Smart City sangat diperlukan. Dalam hal ini, dibutuhkan
komitmen dari seluruh kepala daerah, dan gubernur.
“Mohon bantuannya Bapak Gubernur untuk mengolaborasikan,
mengoordinasikan kota/ kabupaten yang terpilih di Jateng, agar bisa
mewujudkan smart province yang pertama di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.
Ditambahkan, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan raw model smart city.
Untuk bisa mengikuti assessment, salah satu kriterianya mereka
diharapkan memiliki kemampuan keuangan daerah, sehingga diharapkan bisa
mandiri dalam mengintepretasikan masterplan dan quick win (program yang bisa dirasakan masyarakat).
“Jadi, ketika sudah kita bantu untuk membuat masterplan, the next year bisa mengimplementasikan. Dan kita memastikan bahwa mereka pun sudah ready sumber dayanya,” kata Dwi.
Indikator lainnya, indeks kota hijau yang sudah diukur Kementerian
PUPR RI, untuk meyakinkan jika wilayah tersebut sudah memiliki
infrastruktur dasar, seperti, jalan, sanitasi, air bersih, maupun
infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebab,
jika suatu wilayah belum memiliki infrastruktur dasar yang mumpuni, akan
mustahil untuk meminta mereka membeli infrastruktur yang lebih canggih.
Kinerja pemerintah pun menjadi pertimbangan, khususnya menyangkut
seberapa bagus mereka memberikan pelayanan kepada publik, termasuk
memanfaatkan TIK.
“Kami ibaratkan, ini keluarga yang sudah punya rumah, sudah cukup
memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami mendorong mereka untuk membeli mobil,
untuk mendukung mobilitas. Sehingga, bisa menghasilkan inovasi-inovasi
yang lebih canggih,” bebernya.
Lantas apa titik tekan assessment? Dwi menyampaikan jika leadership,
yakni komitmen kepala daerah maupun kepada dinas terkait, menjadi
penilaian utama. Selanjutnya, baru menilai infrastruktur, regulasi, dan
sebagainya, baik melalui data maupun interview. Hal itu untuk melihat
kesiapan pemerintah daerah menjadi kota cerdas.
“Apalagi, berdasarkan tahun lalu, dari 25 kabupaten/ kota, yang lulus
menyelesaikan programnya hanya 24 kabupaten/ kota. Indikator
keberhasilannya, mengikuti program di tahun pertama, menyelesaikan
masterplan smart city, quick win, dan program percepatan,” tegas wanita yang juga PIC Gerakan Menuju 100 Smart City ini.
Diterangkan, syarat percepatan tak mesti membuat aplikasi yang
canggih. Tapi bagaimana program yang sederhana dapat direalisasikan
minimal 80 persen pada tahun berjalan, dan program tersebut berkaitan
langsung dengan masyarakat. Dia menunjuk contoh, program smart health
dengan menyediakan layanan online untuk pasien rumah sakit, program
efisiensi layanan perizinan, membuat inovasi smart parking, dan
sebagainya.
“Prinsipnya, kita berharap lewat program-program ini, tiap daerah
bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Karenanya, inovasi
difokuskan untuk melayani masyarakat dan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi lokal,” kata Dwi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah Dadang Somantri menambahkan, pemerintah provinsi terus
meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, untuk menuju provinsi cerdas. Saat ini pun sejumlah
instansi sudah memberikan layanan cerdas, seperti layanan di sektor
kesehatan, perizinan, perpajakan, bahkan untuk referensi bacaan bagi
masyarakat, Pemprov Jateng sudah memiliki perpustakaan digital i-Jateng.
Pihaknya juga tengah menyempurnakan open data di Jawa
Tengah, bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk, berkolaborasi
dengan seluruh pemerintah kabupaten/ kota melalui Diskominfo se-Jawa
Tengah, yang menjadi bagian dari kunci terintegrasinya layanan informasi
publik menuju provinsi cerdas.
“Langkah-langkah itu yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan provinsi
yang cerdas ini yang diringkas oleh Pak Gubernur dalam kalimat yang
sederhana, yaitu layanan cepat, mudah dan murah itu bisa betul-betul
terealisasi dengan baik di segala bidang layanan masyarakat,” tandasnya.
Sumber Berita : https://jatengprov.go.id/beritaopd/jateng-terbanyak-percontohan-smart-city-tahap-ii/