“Kami akan melakukan pengkajian secara komprehensif untuk menyelesaiakan permasalahan dalam proses pengisian perangkat desa,” teragnya.
Sementara untuk pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh fraksi Partai Hanura, bahwa biaya untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak periode II tahun 2018, telah dianggarakan dalam APBD berupa bantuan keuangan kepada desa yang digunakan untuk membiayai logistic untuk kebutuhan pelantikan kades terpilih.
“Sedangkan biaya selain itu, dapat dibiayai oleh APBDes setempat. Sedangkan untuk biaya pengisian perangkat desa juga dianggarkan dalam APBDes dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa,” imbuhnya.
Dalam jawabannya tersebut, Haryanto juga menyoroti tentang pemberian saksi tegas bagi kepala desa yang melakukan intervensi kepada salah satu calon perangkat desa dan saksi kepada kades maupun perangkat desa yang melaksanakan tugas diluar kewenangannya. Mengingat, dalam perda tersebut juga sudah diatur saksinya.
“Adapun untuk sanksi yang diberikan, nantinya menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Untuk tahap pertama adalah teguran. Apabila terjadi pelanggaran yang berat, maka yang bersangkutan akan diberhentikan,” tegasnya.
Sumber Berita : http://www.murianews.com/2018/05/17/142497/kericuhan-pengisian-perangkat-desa-jadi-sorotan-begini-tanggapan-bupati-pati.html