Tanpa mengesampingkan pembangunan infrastruktur lain, akses jalan dianggap paling dominan mendorong pergerakan perekonomian masyarakat.
Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sam’ani Intakoris, Minggu (1/7) menyebut, sebagian besar alokasi digunakan untuk perbaikan jalan. Dia mencontohkan, anggaran pemeliharaan rutin Rp 5 miliar, sebagian besar habis untuk perbaikan jalan. ”Kerusakan jalan terjadi sepanjang tahun,” katanya.
Bila tidak segera diperbaiki akan mengganggu mobilitas publik. Jika mobilitas publik terganggu, usaha perekonomian tidak berjalan normal. ”Perekonomian terkena dampaknya,” ujarnya. Sam’ani mengakui, perbaikan jalan tidak dapat dituntaskan seratus persen. Percepatan kerusakan jalan tidak mengimbangi kemampuan perbaikannya.
Percepatan kerusakan jalan mencapai 20 persen setiap tahunnya. Kemampuan perbaikan jalan setiap tahun tidak lebih dari 100 kilometer dari total panjang jalan sekitar 639 kilometer. ”Perbandingan percepatan kerusakan dengan kemampuan perbaikan jomplang,” katanya.
Saat ini, dana pemeliharaan jalan setiap tahun mencapai Rp 5 miliar. Kebutuhan ideal seharusnya mencapai Rp 50 miliar per tahun. ”Sebagian masih harus digunakan untuk perbaikan jembatan dan infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.
Terbatas
Adapun kemampuan perbaikan melalui proyek mencapai Rp 200 miliar setiap tahunnya. Seharusnya, jumlah yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar setiap tahunnya. ”Sekali lagi, dana harus dibagi untuk penanganan jembatan dan infrastruktur lain,” ungkapnya.
Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning melalui Kasat Lantas AKP Eko Rubiyanto, menyebut konidisi jalan berdampak pada tingkat keselamatan. Jika akses jalan rusak, potensi terjadi kecelakaan besar. ”Kami selalu berkoordinasi dengan PUPR bila terjadi kerusakan jalan,” ujarnya.
Sumber Berita : https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/99928/pembangunan-jalan-tetap-diprioritaskan