PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi
Sadewa saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan
fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di
Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(9/6/2026).
Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan
masukan terhadap KEM-PPKF Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada
Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyebut pandangan Fraksi PDI Perjuangan,
Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem,
Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat menjadi
perhatian penting dalam penyusunan RAPBN 2027.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap
upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih
tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,”
ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Pemerintah menyatakan strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dilakukan melalui akselerasi investasi bernilai tambah tinggi
yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dibarengi penguatan sinergi
kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar aktivitas ekonomi
nasional semakin produktif. “Mengakselerasi investasi bernilai tambah
tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah menyoroti peran Danantara dalam mempercepat
investasi produktif di sektor strategis serta meningkatkan partisipasi
investor global melalui penguatan leverage aset negara. Investasi
tersebut difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat
posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja
dengan keterampilan serta tingkat upah yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan daya beli masyarakat sebagai
faktor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah
menilai konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui efektivitas
perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, serta
perluasan kesempatan kerja.
“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program
perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta
perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh
kuat,” imbuhnya.
Pemerintah juga memastikan berbagai program prioritas nasional akan
terus diperkuat agar memberikan dampak berganda terhadap perekonomian
masyarakat. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG),
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. “Berbagai
program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan
Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan
berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar
Purbaya.
Dalam pidatonya, pemerintah juga menegaskan stabilitas ekonomi tetap
menjadi fondasi utama pertumbuhan. Inflasi tahun 2027 ditargetkan berada
pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah
diperkirakan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah optimistis penguatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan
sektor riil dapat mempercepat perputaran ekonomi nasional. Kondisi
tersebut diharapkan menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat
sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jangka panjang