Jumat, 20 Oktober 2017

Air Mancur Bergoyang Dilengkapi Musik

PATI– Pemasangan air mancur yang menjadi tema utama Taman Stasiun Puri, dalam waktu dekat bakal dikerjakan. Saat ini perangkat air mancur sudah siap. Proyek ini ditarget rampung dalam pertengahan Desember. Kasi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sutejo, melalui staf bidang Kebersihan dan Pertamanan Ariyanto Wibowo menuturkan, pemasangan tinggal menunggu kesiapan kontruksi kolam.
”Dalam bulan ini kolam sudah siap. Sehingga November, pengerjaan pemasangan instalasi air mancur dapat dilakukan,” terang Ari.
Lebih lanjut Ari menuturkan, rangkaian alat untuk air mancur bergoyang sudah siap semua. Selain itu juga masih ada pompa besar yang juga menjadi satu set alat mancur. ”Untuk pompa besar, kami masih menunggu. Baru dipesan,” katanya.
Saat ini, progres pembangunan taman sudah mencapai 40 persen. Pengerjaan proyek yang dimulai 24 Agustus ini, akan berakhir 21 Desember terhitung pengerjaan selama 120 hari kerja.
Air mancur ini bakal dilengkapi dengan musik. Sehingga hadirnya taman yang menelan biaya Rp 1,3 milyar ini akan menjadi daya tarik masyarakat luas, khususnya masyarakat Pati.
Sementara itu, dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus di lokasi proyek taman, pekerja yang berjumlah sekitar 10 orang lebih ini, sedang fokus mengerjakan penyelesaian bangunan kolam. Terutama bagian dinding kolam.
”Hari ini pengerjaan bangunan kolam sedikit dikebut, soalnya awal November nanti harus sudah dipasang air mancur,” kata Kasturi salah satu pekerja proyek.
Selain itu, saat ini patung kijang juga disiapkan. Seperti diketahui, sebelum dibangun kembali, taman yang berada di depan SMP 4 Pati identik dengan adanya patung kijang. Saat ini sudah disiapkan dua buah patung kijang, pengerjaannya ada di Panjunan.

Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/20/21116/air-mancur-bergoyang-dilengkapi-musik

Baca Terusannya »»  

Musim Hujan Tiba, Petani di Pati Disarankan Ikut Asuransi

Pati – Petani di Pati disarankan untuk mengikuti asuransi menjelang musim hujan. Pasalnya, sejumlah lahan pertanian di Pati rawan terkena banjir saat musim penghujan tiba. Kepala Dinas Pertanian Pati Muchtar Efendi mengatakan, asuransi tani perlu diambil sebagai langkah untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana banjir. Karena itu, asuransi tani dinilai penting untuk petani maupun kelompok tani supaya tidak terjadi kerugian secara total.
“Asuransi tani bisa dilakukan perorangan maupun kelompok tani, nanti Dinas Pertanian sifatnya mengetahui. Selanjutnya diajukan ke Jasindo,” ujar Muchtar.
Sejauh ini, asuransi tani hanya mengover untuk tanaman padi. Sementara tanaman pertanian lainnya seperti palawija belum ada program asuransi tani.
Prosedurnya, petani membayar premi asuransi sebesar Rp 36 ribu untuk satu hektare sawah. Biaya premi itu sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 144 ribu.
“Biaya premi asuransi tani sebetulnya Rp 180 ribu per hektare, tapi dapat subsidi dari pemerintah. Petani tinggal bayar 30 persen saja. Ini peluang bagus untuk dimanfaatkan petani,” jelas Muchtar.
Saat ini, sedikitnya ada 2.500 hektare sawah yang didaftarkan program asuransi tani. Sebagian besar petani yang ikut asuransi tani dari kawasan Pati selatan.
Adapun pengajuan klaim asuransi, syaratnya harus ada kerusakan tanaman minimal 75 persen. Padi yang ditanam juga harus berusia minimal 30 hari.
Satu hektare sawah bisa diklaim hingga Rp 6 juta. “Lumayan, daripada rugi total. Ini sifatnya hanya antisipasi saja, tentu kita berharap tidak ada musibah dan bisa panen,” pungkas Muchtar.

Sumber Berita : http://www.murianews.com/2017/10/20/129089/musim-hujan-tiba-petani-di-pati-disarankan-ikut-asuransi.html

Baca Terusannya »»  

Pembahasan Alot, Pengesahan APBD Perubahan Gagal

KUDUS – Sidang paripurna DPRD Kudus dengan agenda pengesahan APBD Perubahan 2017 yang dijadwalkan Jumat (20/10) kemarin, kembali gagal terlaksana. Meski undangan sudah tersebar, namun paripurna urung digelar lantaran masih alotnya pembahasan anggaran di beberapa komisi.
 ”Paripurna kami tunda karena ada komisi yang pembahasannya belum selesai. Kami akan coba agendakan paripurna lagi,” kata Ketua DPRD Kudus, Masan, Jumat (20/10.
 Gagalnya pelaksanaan paripurna pengesahan APBD Perubahan sebenarnya bukan terjadi kali ini saja. Tercatat, sudah terjadi tiga kali penundaan rencana sidang paripurna sejak APBD Perubahan 2017 mulai dibahas awal Oktober lalu.
 Menurut informasi yang berkembang, penundaan tersebut lantaran penyelarasan anggaran di beberapa komisi masih ada yang belum kelar. Hal tersebut lantaran anggaran belanja yang dianggarkan, besar pasak dari tiang alias jauh melebihi ketersediaan anggaran daerah yang ada.
 ”Informasinya di Komisi B dan D yang belum selesai karena anggaran yang harus diselaraskan masih banyak yang belum selesai,” ujar salah seorang anggota dewan.
 Terkait alotnya pembahasan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kudus, Ahmad Yusuf Roni mengaku menyayangkan sikap dari rekan-rekannya sesama anggota dewan. Pasalnya, molornya pengesahan APBD Perubahan jelas merugikan masyarakat.
 ”Tentunya ada beberapa rencana kegiatan pembangunan yang tertunda karena belum disahkannya APBD Perubahan,” ujarnya.
 Salah satu dampak yang sudah terlihat, menurut Yusuf adalah diputuskannya aliran listrik lampu penerangan jalan umum (LPJU) akibat tunggakan tagihan rekening listrik oleh Pemkab. Hal ini dikarenakan anggaran untuk pembayaran rekening LPJU tersebut harus menunggu APBD Perubahan disahkan.
 ”Kalau DPRD mengaku memperjuangkan aspirasi masyarakat, tentunya harus meninggalkan kepentingan pribadi dan lebih mementingkan kepentingan publik,” tandasnya.
 Disamping itu, menurut Yusuf, belum disahkannya APBD Perubahan juga akan merugikan anggota dewan sendiri. Pasalnya, kenaikan gaji anggota dewan yang sudah diputuskan, belum bisa dibayarkan jika APBD Perubahan belum disahkan.
 ”Yang rugi juga anggota dewan sendiri. Sebab, secara prinsip, jika APBD Perubahan tidak disahkan pun, pemkab Kudus tidak ada masalah,” tandasnya

Sumber Berita : http://www.wawasan.co/home/detail/1259/Pembahasan-Alot-Pengesahan-APBD-Perubahan-Gagal
Baca Terusannya »»  

Dua Minimarket dapat SP dari Satpol PP Jarak Terlalu Dekat dengan Pasar Tradisional

BLORADua minimarket yang belum berizin mendapat surat teguran (SP) dari Satpol PP Kabupaten Blora. Yakni Indomaret di Jalan Mr. Iskandar Kecamatan Kota dan Alfamart di Jalan Blora-Cepu, tepatnya di Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong.
Kedua minimarket tersebut, diminta untuk menutup aktivitasnya, karena melanggar perda. Selanjutnya, Satpol PP memberikan waktu 14 hari untuk membereskan perizinan. Apabila tidak mengindahkan, maka akan diberikan SP kedua. Jika tak diindahkan lagi, akan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Sri Anang Danariyanto mengatakan, pemberian SP tersebut, berdasarkan Surat Bupati Blora tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 510.43/20/31 tentang Jawaban atas Permohonan Izin Prinsip Pendirian Toko Modern. Yaitu Pasal 20 Ayat a Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan, dan Toko Modern.
”Indomart itu (di Jalan Mr. Iskandar Kecamatan Kota, Red) jaraknya hanya sekitar 350 meter dari Pasar Kaliwangan. Artinya tidak memenuhi syarat jarak minimal, sehingga melanggar perda. Begitu juga dengan Alfamart (di Jalan Blora-Cepu, Red) hanya berjarak 480 meter dari pasar tradisional Kendilan, Desa Gadu,” jelasnya. ”Untuk Indomaret sudah mulai beroperasi sejak 30 Juni 2016 lalu. Saat ini, toko tersebut buka mulai pukul 07.00 hingga 22.00,” ujarnya.
Sebelumnya, Setda Blora Bondan Sukarno mengatakan, Bupati Djoko Nugroho memang menolak dua minimarket tersebut. Sebab melanggar perda. ”Jaraknya terlalu dekat dengan pasar tradisional. Satpol PP sebagai penegak perda memang harus menindak,” jelasnya.
Dari data yang Jawa Pos Radar Kudus kumpulkan, tahun lalu saat baru awal berdiri dan mulai beroperasi, Dinas Perizinan sudah memperingatkan toko modern tersebut. Karena jaraknya terlalu dekat dengan pasar tradisional, izinnya tak bisa diterbitkan.


Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/20/21114/dua-minimarket-dapat-sp-dari-satpol-pp
Baca Terusannya »»  

Dapat DAK Tambahan, Pemkab Bangun 11 Jalan

GROBOGAN – Anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Grobogan dalam anggaran perubahan 2017 dapat tambahan Rp 38,04 miliar. Dana itu, digunakan untuk membangun jalan beton di 11 titik yang terbesar di beberapa kecamatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Grobogan Subiyono mengatakan, proses pembangunan jalan beton dengan anggaran DAK sudah dilelang semua. Pekerjaan tersebut sudah dikerjakan pemenang lelang dengan tenggat waktu 70 hari pekerjaan.
”Proses pekerjaan sudah dimulai sejak 12 Oktober lalu. Kami targetkan 70 hari selesai pekerjaanya,” kata Subiyono.
Dijelaskan, 11 paket jalan tersebut mendapatkan pembangunan jalan sepajang 18 kilometer. Di antaranya peningkatan Jalan Tambakan-Tlogomulyo, Jalan Mliwang-Jumo, Jalan Wirosari-Pendem, Jalan Kuwu-Dumpil, Jalan Kradenan-Banjardowo, Jalan Banjarejo-Batas Blora, dan Jalan Jambon-Karagnanyar. Kemudian peningkatan Jalan Kedungrejo-Nambuhan, Jalan Karangsari-Lemahputih, Jalan Wolo-Bendungan, dan Jalan Toko-Watupawon.
”Proses waktu pengerjaan memang mepet di akhir tahun. Tetapi pengawasan setiap hari kami lakukan dengan mengecek di lapangan,” terangnya.
Dia mencontohkan, seperti Jalan Wolo-Bandungan ditargetkan setiap hari bisa mengecor 200 meter jalan. Jalan tersebut kondisinya rusak parah. Untuk mempercepat pembangunan, ruas jalan ditutup total. ”Warga diharapkan bersabar selama proses pembangunan,” harapnya. 

Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/20/21101/dapat-dak-tambahan-pemkab-bangun-11-jalan

Baca Terusannya »»  

Puluhan Hektar Lahan Cabai Disapu Banjir

REMBANG SUMBER – Lebih dari 20 hektar lahan pertanian di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber disapu lupa air dari sungai desa setempat. Mayoritas merupakan lahan cabai dan bawang merah. Beruntung, tak banyak cabai dan bawang merah yang rusak. Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Rembang Rabu (18/10) sore, menimbulkan bencana di beberapa lokasi. Air sungai di Desa Jatihadi, Sumber meluap dan masuk ke lahan pertanian warga.
Markum, perangkat desa setempat mengungkapkan sungai tersebut sebenarnya sudah dilakukan normalisasi. Banjir tersebut terjadi karena terpal dari beberapa pemilik lahan yang diletakkan di pinggir sungai. Sehingga aliran air terhambat.
Total lahan yang terendam air lebih sekitar 23 hektar. Sebanyak 20 hektar merupakan lahan yang ditanami cabai dan bawang merah. Sedangkan sisanya merupakan lahan tembakau dan tebu.
Ketinggian air yang merendam sawah warga itu bervariasi. Antara 30 hingga 40 centimeter. Beruntung, air mulai surut pada pagi harinya.  ”Sebelumnya tidak penah banjir seperti itu. Kalau cabainya tidak banyak yang rusak. Tapi, kalau kebanjiran lagi ya mungkin pada rontok,” ungkapnya.
Di lain tempat, sebanyak 16 rumah di Desa Bogorame, Sulang gentengnya berantakan diterpa angin kencang pada Rabu (18/10) sore. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, paling banyak terjadi di RT 1/RW 2. Di wilayah tersebut ada sepuluh rumah. Kemudian di RT 2/RW 2 dan RT 3/RW 2 masing-masing empat dan dua rumah.
Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Rembang Pramujo mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek langsung ke lokasi. Namun, warga telah memperbaiki rumahnya sendiri karena kondisinya tak terlalu parah.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD, wilayah tersebut masuk dalam daerah rawan bencana angin kencang. ”Sulan termasuk rawan angin kencang. Tapi, untuk Bogorame baru kali ini terjadi,” jelasnya.

Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/20/21110/puluhan-hektar-lahan-cabai-disapu-banjir

Baca Terusannya »»  

Pasar Ternak Bakal Dilengkapi Olahan Limbah

MEJOBO – Pembangunan pasar hewan di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, sudah separo lebih. Ditargetkan  akhir November mendatang selesai.
Komisaris PT Mega Karya Jaya Ahmad Fatoni menerangkan, progres pembangunan sampai kemarin mencapai 62 persen. Pekan depan pembangunan ternak Gulang di atas lahan sekitar 1,7 hektare ditingkatkan sekitar 66 persen.
”Kami kerja cepat karena harus sesuai target penggarapan, yakni 5 Desember 2017 selesai. Ada 300 orang pekerja sehingga optimistis bisa selesai tepat waktu,” terangnya kemarin.
Dijelaskannya, dari 1,7 hektare yang dibangun sekitar 750 meter persegi. Bangunan itu berupa los. Luasannya per petak 6x50 meter untuk sapi, kerbau ukuran los sekitar 6x18 meter dan kambing ukuran los 5x20 meter.
Fatoni menjelaskan, pasar ternak Gulang menampung sekitar 360 hewan. Tempatnya dipisah, kalau sapi ada enam lokal, kerbau dan kambing ada tiga lokal.
Selain itu, ada kantor, ruang tunggu, dan ruang kesehatan hewan. Ditambah satu lagi tempat pakan ternak. “Tempatnya representatif, pembuangan limbah sudah disediakan instalasi pembuangan air limbah (IPAL), biogas, dan reaktor. Limbah aman. Semuanya didaur ulang. Pembuatan pasar ternak ini sesuai standar. Jadi tidak perlu khawatir kalau tercemar bau dan sebagainya,” terangnya.
Sementara itu, dana membangun pasar ternak gulang sebesar Rp 15 miliar. Fatoni berharap, pengerjaan cepat selesai. Apalagi tidak ada kendala yang berarti. Sebelumnya terkecoh harga bahan bangunan naik.
”Sekarang kembali normal dan lancar. Pengiriman bahan bangunan tidak mengalami ketersendatan atau telat pengiriman. Semuanya tepat waktu,” terangnya.

Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/20/21103/pasar-ternak-bakal-dilengkapi-olahan-limbah

Baca Terusannya »»  

Ojek Berbasis Aplikasi Diminta Berhenti Beroperasi

PATI- Dinas Perhubungan (Dishub) Pati meminta pengelola angkutan umum berbasis aplikasi, yang memberi layanan berupa ojek sepeda motor ataupun mobil taksi menghentikan operasionalnya.
Mengingat, sejauh ini belum ada satu pun pengelola jasa layanan tersebut yang berbadan hukum. Kasi Angkutan Dishub Pati Heru Suyanta mengungkapkan, dari pengecekan pihaknya terhadap pengelola jasa transportasi tersebut tidak dapat menunjukkan badan hukumnya.
Karena itu, dia memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan operasionalnya. ’’Kami telah berkomunikasi dengan pihak pengelola layanan transportasi umum berbasis aplikasi di Pati. Kalau tidak ada badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi jangan beroperasi,’’ujar Heru, kemarin. Keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi merebak di Pati, belakangan ini.
Sering Memperingatkan
Dari informasi yang didapat dari sejumlah sumber, saat ini diperkirakan terdapat 16 pengemudi ojek dan empat mobil berbasis layanan aplikasi yang beroperasi di Bumi Mina Tani. Mereka yang beratribut Grab seringkali tampak mangkal di sejumlah tempat strategis seperti Alun-alun Simpanglima dan Terminal Kembangjoyo.
Upaya penertiban terhadap mereka terus dilakukan Dishub. Dia mengaku sering memperingatkan para pengemudi ojek ataupun taksi berbasis aplikasi yang tengah beroperasi di jalan. Sejalan dengan itu, pihaknya juga meminta gerai yang menjadi pos untuk perekrutan pengemudi ditutup.
’’Ada tiga gerai yang kami ketahui dan kami minta ditutup. Pertama kami memperingatkan gerai yang ada di Puri, kemudian Wedarijaksa, dan terakhir di Jalan Penjawi. Setelah kami datangi akhirnya semua ditutup,’’ jelasnya. Pelarangan ojek dan taksi berbasis aplikasi tidak hanya didasarkan pada ketiadaan badan hukum.
Di luar itu, kendaraan yang digunakan harus berpelat kuning karena berfungsi sebagai angkutan umum. Disinggung mengenai sanksi bagi pengemudi angkutan umum jenis tersebut, dia mengaku masih melakukan kajian. Hanya, Heru menyatakan pihaknya saat ini tidak dapat berbuat banyak lantaran belum ada ketentuan yang mengatur.
’’Akan tetapi kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Polres dan Organda tentang hal ini. Untuk sementara, tindakan baru bisa dilakukan polisi melalui penilangan,’’ tandasnya.

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9763/Ojek-Berbasis-Aplikasi-Diminta-Berhenti-Beroperasi
Baca Terusannya »»  

Kementerian ESDM Bantu 250 Penerangan Jalan Umum

JEPARA-Kabupaten Jepara mendapatkan bantuan 250 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun ini. PJU tersebut terdiri dari 125 lampu LED (light emitting diode)  dan 125 lampu bertenaga tenaga surya. Ratusan lampu itu rencananya dipasang di titik-titik yang belum tertangani saat ini. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara Basuki Wijayanto  melalui Kabid Lalu Lintas Jalan Soleh Sudarsono mengatakan, PJU LED dan lampu tenaga surya dari Kementerian ESDM RI ini hasil pengajuan proposal awal tahun ini. PJU LED ini digunakan untuk mengganti lampu yang lama di beberapa titik. Sedangkan lampu tenaga surya dipasang di ruas jalan yang belum teraliri listrik PLN.  ”Lampu 250 watt rencananya diganti LED 90 watt. Kalau menggunakan lampu LED ini kan bisa berhemat. Sehingga anggaran yang dialokasikan untuk biaya listrik PJU tentunya berkurang. Karena LED ini sangat hemat bisa 50 persen dibandingkan lampu biasa” imbuhnya.
PJU LED sebanyak 125 rencana mengganti lampu di Jalan Ratu Kalinyamat. Dimulai dari Sungai Kanal sampai perempatan Mantingan. Kemudian mulai dari SMPN 3 Jepara sampai perempuan Tegal Sambi masuk area wisata pantai Teluk Awur.  Selain itu dipasang di area timur Stadiun Gelora Bumi Kartini (SGBK). ”Penggantian lampu dari titik terdekat wilayah kota. Selanjutnya menyebar ke daerah pinggiran,” paparnya.
PJU PLTS rencana dipasang mulai dari Sowan Lor sampai Pecangaan, Sowan Kidul sampai Tedunan, Sowan Kidul sampai Surodadi, Kedungmalang sampai Semat, dan beberapa titik di Mayong serta Nalumsari. ”Pertimbangan pemasangan lampu faktor keamanan. Karena selama ini belum ada penerangan jalan. Masyarakat juga terbantu dalam aktivitas ekonominya,” terangnya.
Menurutnya, meskipun mendapatkan bantuan PJU sebanyak 250, Kabupaten Jepara masih kekurangan lampu. Namun paling tidak dengan bantuan itu dapat meringankan beban anggaran daerah. Pihaknya memprioritaskan PJU Karimunjawa tahun depan.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang lalu lintas.
 ”Untuk mencukupi kebutuhan harus terus mencari terobosan. Sarana seperti rambu, cermin tikung,dan penunjuk jalan perlu pengadaan dan perbaikan. Kami mengajukan ke Kementerian Perhubungan baik pusat maupun provinsi. Termasuk Kementerian ESDM. Sehingga tidak bergantung pada APBD. Banyak perusahaan relokasi dari Jakarta yang ada di Jepara dimintai CSR,” pungkasnya. 

Sumber Berita : https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/10/19/20810/kementerian-esdm-bantu-250-penerangan-jalan-umum

Baca Terusannya »»  

Pendaftaran Diperpanjang, Kuota PPK 3 Kecamatan di Grobogan Terpenuhi

GroboganJumlah pendaftar calon anggota PPK untuk pelaksanaan Pilgub 2018 di tiga kecamatan akhirnya memenuhi kouta. Hal ini terjadi menyusul adanya beberapa pendaftar baru dalam masa perpanjangan pendaftaran yang dilakukan pihak KPU Grobogan. Masa pendaftaran calon anggota badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) di Grobogan sudah resmi ditutup Selasa (17/10/2017) kemarin. Namun, pihak KPU Grobogan memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon anggota PPK di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Karangrayung, Ngaringan, dan Kedungjati.
Perpanjangan masa pendaftaran di tiga kecamatan hingga Jumat (20/102017) itu dilakukan karena jumlah pendaftarnya kurang dari kuota. Untuk Kecamatan Karangrayung dan Ngaringan masing-masing ada 9 pendaftar dan Kecamatan Kedungjati hanya 7 pendaftar saja. Sesuai ketentuan, jumlah pendaftar di tiap kecamatan minimal dua kali kuota penerimaan atau 10 orang.
Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, dalam masa perpanjangan ada 3 pendaftar PPK di Kecamatan Karangrayung sehingga jumlahnya jadi 12 orang. Kemudian, di Kecamatan Ngaringan jumlahnya pendaftar jadi 11 orang karena ada tambahan baru 2 orang.
“Pendaftara tambahan paling banyak ada di Kecamatan Kedungjati. Yakni, ada 6 orang sehingga jumlah pendaftarnya jadi 13 orang. Perpanjangan masa pendaftaran hanya di tiga kecamatan itu saja karena lainnya sudah memenuhi kuota,” jelasnya.
Setelah masa pendaftaran ditutup, pihaknya langsung melakukan seleksi administrasi pada pendaftar PPK. Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi ada 271 orang. Kemudian, bagi yang dinyatakan lolos, masih harus menjalani seleksi tertulis. Untuk pelaksanaan seleksi tertulis akan dilangsungkan hari Minggu 22 Oktober jam 13.00 WIB.
“Tempatnya di gedung Riptaloka, Setda Grobogan. Untuk nama calon yang lolos seleksi administrasi sudah kita tempel di papan pengumuman kantor KPU Grobogan,” jelasnya.

Sumber Berita : http://www.murianews.com/2017/10/20/129106/pendaftaran-diperpanjang-kuota-ppk-3-kecamatan-di-grobogan-terpenuhi.html

Baca Terusannya »»  

Bandung dan Limbo Belum Cairkan Dana Desa

JEPARA- Desa Bandung Kecamatan Mayong dan Kaliombo Kecamatan Pecangaan hingga saat ini belum mencairkan dana desa (DD). Padahal, proses pencairan anggaran dari APBN di tahap I ini sudah akan berakhir. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara pun merinci bahwa saat ini penyerapan DD sudah mencapai 90 persen. Hanya dua desa itu yang belum mencairkan. Alhasil, penyerapan DD untuk tahap pertama ini pun diperkirakan tidak akan tuntas.
‘’Dua desa tersebut masih mengalami kendala teknis. Sekarang pelaporannya melalui aplikasi. Nah, di Desa Bandung mengalami permasalahan teknis di sisi tersebut. Sementara di Desa Kaliombo memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 500 juta,” terang Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa pada Dinsospermades, Budi Prisulistyono. Budi memperkirakan potensi anggaran tak terserap cukup besar. Sementara, pencairan pencairan tahap kedua dilakukan dalam pekan ini.
Dengan begitu, saat ini pihaknya menggenjot proses pendampingan di kedua desa tersebut. Penyaluran DD hingga bulan ini sudah tersalurkan ke 182 desa dengan besaran Rp 94.278.- 178.200. Dua desa itu, Bandung dan Kaliombo, belum mengajukan pencairan. Adapun total DD 2017 untuk Kabupaten Jepara Rp 158.765.096.000.
ADD
Selain belum mengajukan pencairan DD, Desa Bandung tercatat juga belum mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Jepara. Penyaluran ADD hingga Oktober mencapai Rp 80.318.- 925.000 dari total ADD 2017 sebesar Rp 104.463.271.000.
”Potensi DD dan ADD tak terserap di dua desa itu tinggi. Oleh karena itu, kami terus melakukan pendampingan,’’ tegasnya. Soal silpa di Desa Kaliombo, Budi menuturkan, berdasarkan aturan jika ada silpa lebih dari 30 persen, maka akan ada pengurangan kucuran DD maupun ADD. Sementara, silpa di desa tersebut mencapai Rp 500 juga. Soal ini, secara khusus pihaknya masih berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9757/Bandung-dan-Limbo-Belum-Cairkan-Dana-Desa
Baca Terusannya »»  

38 % Pendaftar PPK Perempuan

JEPARAñ Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah dimulai sejak 12 Oktober lalu. Di Jepara, partisipasi calon badan adhock tersebut dari kalangan perempuan cukup tinggi.
‘’Angkanya hampir 40 persen, tepatnya 38 persen dari total pendaftar PPK,’’ terang Komisioner KPU Jepara, Anik Sholihatun, Kamis (19/10). Dari data rekapitulasi peserta seleksi calon PPK, hingga masa akhir pendaftaran reguler pada Selasa (17/10), total ada 232 pendaftar. Sebanyak 167 orang merupakan pendaftar pria dan 65 wanita. Jumlah pendaftar perempuan terbanyak ada di Kecamatan Jepara dengan 10 pendaftar wanita (45 persen) dari total 22 pendaftar.
Disusul, Kecamatan Tahunan dengan 8 pendaftar perempuan dari total 31 pendaftar dan Bangsri dengan 7 pendaftar dari total 18 pendaftar. Adapun di Kecamatan Karimunjawa, pendaftar PPK lebih banyak perempuan. Dari 13 pendaftar, 7 pendaftar merupakan perempuan. Lebih lanjut Anik menjelaskan, masa pendaftaran khusus untuk Kecamatan Donorojo dan Pakis Aji diperpanjang hingga hari ini (Jumat, 20/10).
Dua Lipat
Sebab, jumlah pendaftar baru di bawah 10 orang. Padahal, jumlah pendaftar seharusnya dua kali lipat dari anggota PPK terpilih, yakni sejumlah lima orang. ‘’Kita perpanjang tiga hari sejak Rabu (18/10) kemarin. Semalam (Rabu malam), kami juga menerima surat dari KPU Provinsi Jateng. Isinya menunda pengumuman hasil seeksi administrasi yang seharusnya dilakukan hari ini (kemarin-red) menjadi Jumat ini,’’tambahnya.
Subchan Zuhrie, komisioner KPU lainnya menambahkan, pada masa perpanjangan di hari pertama, dari Pakis Aji sudah ada tambahan satu pendaftar. Sementara, untuk Kecamatan Donorojo masih belum ada tambahan. Disinggung soal pendaftar PPK yang usianya 17 tahun, Subchan memastikan tidak ada. Paling muda adalah 18 tahun. ‘’Paling rendah usia 18 tahun. Ada tiga orang,’’ imbuh Subchan.

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9758/38-Pendaftar-PPK-Perempuan
Baca Terusannya »»  

Atap Belasan Rumah Warga Rusak

SULANG-Warga diminta mewaspadai cuaca ekstrem yang muncul beberapa hari belakangan ini. Pasalnya, cuaca buruk itu kerap kali mengakibatkan munculnya sejumlah bencana. Seperti Rabu (18/10) sore kemarin. Belasan rumah di Dusun Borejo, Desa Bogorame, Kecamatan Sulang rusak ringan akibat angin puting beliung disertai hujan lebat. Padahal pada siang hari suasana cukup terik.
Munculnya angin kencang tersebut itu tentu saja mengejutkan warga. Imin, salah satu warga mengatakan, sekitar pukul 15.30 angin tiba-tiba saja berembus kencang dari arah selatan. Angin yang semakin kencang membuat genteng rumah warga berhamburan. ‘’Banyak yang memilih keluar rumah meskipun di luar hujan. Warga takut tertimpa genteng,’’ terang dia.
Dalam peristiwa yang berlangsung sekitar 15 menit itu memang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, setelah kejadian banyak warga yang kebingungan. Pasalnya, warga tidak memiliki persediaan genteng untuk mengganti genteng yang rusak karena diterbangkan angin. Warga hingga Kamis siang terlihat masih bergotong royong membenahi genteng rumah yang rusak.
Datangi Lokasi
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwadi Samsi kemarin mengatakan, pihaknya langsung mendatangi lokasi yang terkena angin kencang di Dusun Borejo, Desa Bogorejo itu.
Dia menambahkan, dari pendataannya sebagian besar kerusakan terjadi di RT1 dan RW 2. ‘’Dari pendataan kami, ada 16 rumah yang mengalami kerusakan genteng rumah yang lumayan,” jelas dia. Dia menambahkan, sejauh dari pemantauan BPBD, warga masih mampu menangani kerusakan itu. ‘’Namun kami tetap melaporkan ke Pemkab untuk tindak lanjut,’’ucap dia.
Dari kejadian itu, dia berharap warga untuk mewaspadai potensi bencana. Pasalnya, saat ini tengah memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan atau yang biasa disebut pancaroba. ‘’Di masa peralihan ini biasanya banyak terjadi angin kencang dan hujan deras. Warga yang berada di daerah terbuka kami minta untuk waspada,’’tandas dia. Dia mengutarakan, angin kencang seringkali terjadi saat cuaca panas terik yang tiba-tiba diiringi mendung pekat. 


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9766/Atap-Belasan-Rumah-Warga-Rusak
Baca Terusannya »»  

Babinsa Diberi Tugas Tambahan Amankan Kawasan Sekolah

LASEM- Koramil 06 Lasem menerapkan kebijakan mewajibkan anggota dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk membantu pengamanan dan mengurai kemacetan di kawasan sekolah setiap pagi.
Sejumlah Babinsa dan anggota Koramil ditempatkan di sekolah-sekolah, khususnya yang berada di kawasan jalan pantura. Danramil 06 Lasem Kapten Inf Kunmuhandis mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari peran prajurit dalam melaksanakan tugas operasi selain perang. Dengan demikian ada sinergi yang kuat antara TNI dan warga dalam kehidupan bermasyarakat. “Kebijakan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pelajar ataupun masyarakat yang pada pagi hari sudah beraktivitas dan melintasi jalan pantura.
Anggota kami berkoordinasi dengan anggota Polres Rembang dalam mengurai kemacetan di kawasan sekolah,” terang dia. Menurut Kunmuhandis, selain mengurai kemacetan keberadaan prajurit TNI di kawasan sekolah saat pagi ataupun siang hari juga memberikan sosialisasi keamanan kepada kalangan pelajar. Mereka, terutama kalangan pelajar SD dan SMP, diingatkan untuk tidak mudah memercayai orang asing agar terhindar dari kejahatan anak. “Kegiatan ini mendapat dukungan para kepala sekolah.
Walaupun rata-rata sudah memiliki satpam, namun bagi sekolah keberadaan aparat TNI lebih memberikan rasa aman kepada kalangan pelajar,” ujar dia. Keterlibatan Babinsa dan anggota Koramil dalam pengamanan pagi di kawasan sekolah merupakan tugas tambahan di luar tugas utama. Selain di Koramil Lasem, kebijakan semacam itu juga mulai diterapkan di Koramil Kaliori.

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9768/Babinsa-Diberi-Tugas-Tambahan-Amankan-Kawasan-Sekolah
Baca Terusannya »»  

DPRD Akan Perjuangkan Kompensasi

BLORA- Ketua DPRD Blora Ir H Bambang Susilo menjelaskan, pihak DPRD akan berupaya memperjuangkan kompensasi atas properti warga korban gusuran di Balun, Cepu. Bisa saja nanti masuk dalam APBD 2018 sepanjang tidak menyalahkan aturan.
“Apakah nantinya akan diinclude- kan dalam pekerjaan pembangunan, akan kita kaji,” tandas Bambang di sela-sela menengok korban di bekas lokasi penggusuran Balun, Cepu, Kamis (19/10). Sebagaimana diketahui, sebanyak 31 rumah yang berdiri di atas bantaran Sungai Balun di belakang SPBU Cepu dibongkar aparat Satpol PP pada Juli lalu.
Pembongkaran ini dilakukan sebagai buntut dari proyek normalisasi Sungai Balun. Merasa dirugikan, warga korban gusuran ini datang ke DPRD pada 29 Agustus lalu. Dalam kunjungannya itu, Bambang Susilo sempat menyusuri pinggiran kali yang ditunjukkan salah satu perwakilan warga, Agus Iswanto. Kepada warga, Bambang menyatakan tetap mendengarkan suara warga.
“Namun ada yang harus dikompromikan. Tidak bisa misalkan menuntut untuk kompensasi dengan menempati tanah bengkok. Yang bisa kami lakukan adalah mengusulkan kompensasi ke warga. Jumlahnya nanti masih kita hitung,” ujar dia yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora ini.
Sadari Kesalahan
Bambang menyayangkan penggusuran yang tidak memperhitungkan kompensasi ke warga. Seharusnya, imbuh dia, saat perencanaan normalisasi Sungai Balun dimasukkan pula biaya kompensasi ke warga.
“Jangan sampai pemerintah terlalu kejam dengan rakyatnya sendiri. Setidaknya ada upaya yang lebih manusiawi untuk para korban gusuran ini. Merelokasi memang sudah semestinya. Namun menghancurkan properti milik pribadi tanpa menghitung kompensasi jangan sampai terjadi,” tegas mantan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Kunduran ini.
Warga, menurut dia, telah menyadari kesalahan mereka dengan mendirikan bangunan di atas bantaran sungai. Mereka, imbuh Bambang, juga tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah dan bangunan. “Meski demikian perlu ada kompromi, apa yang bisa kami akomodasi untuk diperjuangkan buat menentramkan teman- teman korban gusuran,” tandas Bambang Susilo.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9789/DPRD-Akan-Perjuangkan-Kompensasi
Baca Terusannya »»  

Komisi C Malah Dorong Pemasangan Lampu Jalan

KUDUS- Pemadaman lampu penerangan jalan umum (LPJU) disesalkan wakil rakyat. Sekretaris Komisi C DPRD Kudus, Ahmad Fatkhul Azis mempertanyakan kemunculan tunggakan pembayaran tagihan listrik hingga Rp 7 miliar. Azis mengatakan, usulan anggaran untuk lampu penerangan jalan umum bahkan menjadi salah satu fokus pembahasan anggaran di Komisi C.
”Tidak benar jika kami dianggap mengepras alokasi anggaran untuk pembayaran tagihan lampu itu Kami justru meminta SKPD terkait mengusulkan anggaran untuk setahun,” katanya, Kamis (19/ 10). Komisi C juga meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH), yang membidangi soal lampu menjelaskan secara rinci kebutuhan anggaran tersebut. Termasuk perencanaan penambahan lampu penerangan jalan umum di berbagai wilayah di Kudus yang saat ini masih gelap.
Ia menambahkan, komisinya selalu mengawal usulan tambahan titik lampu penerangan jalan umum agar masyarakat di Kabupaten Kudus menikmati teranganya jalan. Terlebih warga tiap bulan membayar pajak penerangan jalan umum. Menurutnya, semua sudah melalui perhitungan sesuai data pembayaran saat pembahasan APBD murni.
”Jika masih muncul tunggakan, tentu perlu dipertanyakan di mana permasalahannya sehingga bisa diantisipasi pada pembahasan anggaran untuk tahun depan.” Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu menambahkan, DPRD mendorong agar seluruh lampu penerangan jalan umum dipasangi meteran listrik. Hingga kini baru 50 persen lampu yang dipasangi meteran. ”Dengan pemasangan meteran, biaya tagihan bisa diperkirakan lebih akurat.”
Menurutnya, pemasangan meteran listrik juga penting untuk mengantisipasi pemasangan lampu yang tidak resmi, yang bisa membengkakkan tagihan pembayaran biaya listrik. ”PLN juga harus terbuka terkait besaran biaya tagihan tersebut.”
Panggil PLN
Dikatakan, Komisi C berencana mengundang PLN dan dinas terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut pada Jumat (20/10). ìKami berharap semua pihak terbuka, terkait tagihan biaya listrik agar alokasi anggaran di APBD benar-benar mencukupi untuk setahun.”
Disebutkan, Pemkab Kudus hanya mengusulkan pembayaran tagihan listrik Rp 25 miliar pada APBD 2017. Anggaran tersebut sudah diprediksi cukup untuk membayar tagihan selama Januari ñ Agustus. Kenyataannya, saat ini tagihan Rp 7 miliar sudah terhitung sejak Agustus. Padahal pendapatan pajak penerangan jalan umum tiap tahun Rp 36 miliar.
ìHarus ada manajemen yang baik agar lampu jalan bisa tetap menyala selama setahun,î katanya. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PKPLH Abdul Halil mengatakan, DPRD hanya menyetujui anggaran pembayaran tagihan listrik untuk setengah tahun. Dengan asusmsi, kekurangan anggaran akan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2017. Akibat pembahasan RAPBD 2017 molor, pihaknya tidak memiliki anggaran lagi untuk membayar tagihan hingga muncul tunggakan Rp 7 miliar. 

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/9792/Komisi-C-Malah-Dorong-Pemasangan-Lampu-Jalan
Baca Terusannya »»