Kamis, 22 Februari 2018

Hindari Pemblokiran, Pemerintah Imbau Masyarakat Segera Registrasi Sebelum 28 Februari 2018

Jakarta- Program Registrasi Kartu Prabayar akan memasuki batas akhir pada 28 Februari 2018, untuk menghindari terjadinya pemblokiran masyarakat diharapkan segera melakukan registrasi. Sampai tanggal 20 Februari 2018 Pukul 06.14 WIB sudah 242.462.275 pelanggan yang berhasil registrasi.
Menghadapi masa akhir registrasi kartu prabayar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli kembali memberikan penekanan kepada masyarakat beberapa hal diantaranya :
  1. Pelanggan dan siapapun diingatkan agar menggunakan data NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak.
  2. Menggunakan data NIK dan KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.
  3. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang di upload oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di internet.
  4. Tujuan registrasi ulang ini adalah untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan, meminimalisasi penipuan dan tindakan kejahatan serta termasuk memudahkan pelacakan HP yang hilang.
Program Registrasi Kartu Prabayar yang sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017 ini akan berakhir pada 28 Februari 2018. Terkait hal ini sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini sebaiknya digunakan masyarakat untuk melakukan registrasi karena jika sampai batas akhir pelanggan tidak melakukan registrasi akan dikenakan pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap dan akan diblokir total pada 28 April 2018. Namun selama masa pemblokiran tersebut, masyarakat masih tetap dapat melakukan registrasi melalui SMS, website, dan datang langsung ke gerai operator. Layanan khusus SMS registrasi ke 4444 terus dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan registrasi.

BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO


Sumber Berita : https://www.kominfo.go.id/content/detail/12647/siaran-pers-no-54hmkominfo022018-tentang-hindari-pemblokiran-pemerintah-imbau-masyarakat-segera-registrasi-sebelum-28-februari-2018/0/siaran_pers

Baca Terusannya »»  

Standar Pelayanan IGD Belum Terpenuhi

PATI- Ombudsman RI Jawa Tengah inspeksi mendadak (sidak) sidak terhadap pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit umum daerah (RSUD) Soewondo kemarin malam. Hasilnya, Ombudsman menyebut masih ada beberapa hal yang mendesak dibenahi.
Sidak yang dilakukan langsung oleh Plt Kepala perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu itu berpura-pura menjadi pasien untuk dapat melihat secara langsung bagaimana pelayanan yang diberikan.
Sabarudin usai melakukan sidak mengungkapkan, respon pegawai di tempat pendaftaran pasien maupun dokter jaga dan perawat dinilai begitu baik dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan.
Hanya saja dia tidak melihat pegawai yang bertugas mengarahkan pasien masuk ruang IGD. Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan sejumlah standar pelayanan publik di ruang IGD yang belum terpenuhi.
Informasi pelayanan IGD belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seperti tidak terdapat informasi biaya/tarif pelayanan maupun brosur/pamflet yang menjelaskan pelayanan IGD.
‘’Kami juga tidak melihat adanya maklumat pelayanan, toilet yang belum ramah disabilitas dan tanpa dilengkapi perlengkapan semestinya, serta masih terdapat beberapa petugas yang tidak menggunakan tanda pengenal,’’ katanya. Sisi kebersihan di lingkungan IGD juga disoroti oleh Sabarudin.
Dia menilai Direktur RSUD Soewondo harus memperhatikan hal tersebut. Dia juga menyayangkan kotak pengaduan ditempatkan di lokasi yang tidak strategis.
‘’Kami berharap agar Standar Pelayanan Publik di RSUD RAA Soewando dapat dipenuhi, untuk mencegah terjadinya maladministrasi,’’ tandasnya.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34931/Standar-Pelayanan-IGD-Belum-Terpenuhi

Baca Terusannya »»  

Badan POM Temukan Makanan Berformalin dan Pewarna Tekstil

PATI- Makanan yang mengandung zat berbahaya rupanya cukup banyak beredar di sejumlah pasar tradisional di Pati. BadanPengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah dalam uji samplingnya di dua pasar tradisional menemukan masih ada makanan yang mengandung formalin dan rhodamin atau pewarna yang biasa digunakan untuk tekstil.
Dua pasar tradisional yang disasar oleh BBPOM Jateng yakni Pasar Rogowongso dan Pasar Sleko. Dari dua pasar itu mereka sengaja membeli sejumlah makanan baik mentah maupun matang untuk kemudian diuji.
Kepala BBPOM Jateng Endang Pujiwati menyebutkan, hasilnya masih ada makanan dengan kandungan bahan berbahaya. Seperti di Pasar Rogowongso, dari 30 sampel makanan yang diambil, tercatat sedikitnya ada delapan makanan tidak layak konsumsi.
Mengandung Formalin
Seperti halnya teri basah, teri kering, dan mie basah. Ketiganya diketahui mengandung formalin. Sedangkan kerupuk, cendol, kue moho, dan putu mayang juga didapati mengandung pewarna berbahaya rhodamin.
‘’Kami sengaja melakukan uji tes laboratorium untuk langsung memberikan penyadaran kepada masyarakat. Karena makanan dengan zat tersebut tentu berbahaya jika dikonsumsi,’’ katanya. Menurutnya, mengkonsumsi makanan tak laik itu bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan.
Terutama berpotensi untuk menimbulkan sejumlah penyakit seperti halnya kanker. ‘’Oleh karena itu masyarakat harus bijak saat membeli makanan. Seperti makanan yang mengandung pewarna rhodamin biasanyamemiliki corak yang terlalu mencolok.
Apalagi saat dilaser dengan alat ultra violet atau semacam alat pendeteksi uang palsu, biasanya akan jelas terlihat,’’ ujarnya.
Dirinya juga berharap agar para pedagang supaya tidak menjual makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Apalagi biasanya para pedagang pasar membeli dari produsen lain. 

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34928/Badan-POM-Temukan-Makanan-Berformalin-dan-Pewarna-Tekstil

Baca Terusannya »»  

Polisi Jamin Keamanan Ulama dan Tempat Ibadah

PATI- Munculnya aksi kekerasan sejumlah tokoh agama di tempat ibadah di beberapa daerah disikapi serius oleh jajaran Polres Pati. Kapolres Pati bahkan menginstruksikan agar pengamanan di tempat ibadah ditingkatkan. Hal itu disampaikan Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan usai dialog bersama dengan sejumlah tokoh agama di Kabupaten Pati.
Dalam pertemuan itu, Kapolres juga menjanjikan untuk tetap memberikan jaminan keamanan, khususnya bagi tokoh agama dan para ulama. ‘’Ada banyak hal yang kami diskusikan.
Baik persoalan lokal maupun permasalahan nasional seperti kekerasan ulama yang terjadi beberapa waktu lalu,’’ katanya. Bahkan, Kapolres juga menyebutkan akan ada anggota yang disiagakan untuk meningkatan pengamanan di tempat ibadah.
Termasuk anggota yang biasa berpatroli di tempat vital juga diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan sesepuh tokoh agama dan ulama. Kabag Ops Kompol Sundoyo menambahkan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi jajaran Polres Pati.
Pihaknya tidak ingin kecolongan terhadap situasi yang menganggu kondusifitas. ‘’Selain pengamanan terbuka kami juga telah menyiagakan pengamanan tertutup termasuk kepolisian berpakaian preman untuk berjaga-jaga,’’ tandasnya.
Meski begitu, pihaknya mengimbau agar masyarakat untuk tidak panik terkait isu yang tidak jelas kebenarannya. Terlebih berbuat main hakim sendiri terhadap orang tak dikenal.
‘’Kepolisian akan tetap berupaya memberikan pengamanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu khawatir,’’ imbuhnya. 

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34930/Polisi-Jamin-Keamanan-Ulama-dan-Tempat-Ibadah

Baca Terusannya »»  

Komisi IX DPR RI Serius Sikapi Peredaran Obat Ilegal

PATI- Sosialisasi terkait bahaya mengkonsumsi makanan tak laik terus dilakukan. Kamis(21/2) kemarin, giliran ratusan warga dari berbagai elemen di Kecamatan Wedarijaksa yang diberikan sosialisasi.
Anggota DPR RI Imam Suroso mengatakan, Komisi IX akan serius dalam memperhatikan peredaran obat ilegal maupun makanan tak layak konsumsi yang banyak beredar di masyarakat.
Bahkan pihaknya mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk semakin pro aktif dalam langkah penanganan makanan berbahaya tersebut. Termasuk langkah preventif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
‘’Kami sangat fokus memperhatikan. Kalau BPOM bekerja baik tentu kami dukung tapi kalau tidak pasti dikomplain. Dan saat ini sangat kami dukung karena kinerjanya kami amati begitu baik,’’ katanya.
Dukungan itu pun diakuinya turut diwujudkan dengan perannya sebagai anggota legislatif. Termasuk dalam langkah perhatian di sisi budgeting. Politisi senior PDI Perjuangan itu mengaku sekarang ini anggaran untuk BPOM meningkat cukup pesat.
‘’Nantinya di BPOM juga akan ditambah eselon dua dan direncanakan berlatar belakang kepolisian. Sehingga diharapkan nanti peran penindakannya bisa lebih dimaksimalkan,’’ ujarnya.
Dirinya pun berharap agar kedepan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi sesuatu. Baik makanan, minuman, obat-obatan maupun make up yang tidak jelas asal usulnya.
Apalagi saat ini banyak beredar obat ilegal. ‘’Coba kita lihat sekarang ini banyak yang menggunakan pewarna tekstil, formalin, make up dari mercuri dan lain sebagainya. Bukannya membuat lebih baik, tentunya justru beresiko menjadi racun,’’ imbuhnya.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34932/Komisi-IX-DPR-RI-Serius-Sikapi-Peredaran-Obat-Ilegal

Baca Terusannya »»  

949 Ha Padi Gagal Panen

PATI- Dampak banjir yang menggenangi areal persawahan sejak awal bulan ini menyebabkan sedikitnya 949 hektare tanaman padi petani di delapan wilayah kecamatan gagal panen.
Luasan lahan terbanyak di wilayah Kecamatan Dukuhseti mencapai 634 hektare dari luas seluruhnya 772 hektare. Tanaman padi itu ratarata baru berumur 30 sampai 60 hari.
Banjir yang terjadi di wilayah kecamatan, di luar prakiraan akibat kondisi cuaca ekstrem di kawasan timur laut Lereng Muria dan Gunung Celering. Dengan begitu, delapan dari 11 desa di wilayah kecamatan itu tergenang air, yaitu Dukuhseti, Ngagel, Grogolan, Alasdawa, Bakalan, Tegalombo, dan Desa Puncel.
Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Muhtar Effendi, mengatakan, pekan lalu pihaknya baru selesai melakukan pengamatan ke wilayah kecamatan berdampak bencana tersebut, dan mendapatkan tanaman padi yang tergenang air di delapan wilayah kecamatan itu seluruhnya mencapai 2.011 hektare.
Akan tetapi, lahan yang mengalami puso rata-rata tanaman padi yang berumur antara 30 sampai 40 hari. Dengan begitu, tanaman padi yang selesai tahapaan proses pembuahannya, masih ada harapan untuk bisa diselamatkan.
Hal itu dialami pula petani di 10 desa di wilayah Kecamatan Tayu, yaitu di Desa Kalikalong, Dororejo, Luwang, Tayu Wetan, Tayu Kulon, Tunggulsari, Keboromo, Bulungan, Tendas, dan Jepat Lor.
Di wilayah kecamatan tersebut areal tanaman padi yang tergenang seluas 232 hekatare berumur rata-rata 30 sampai 40 hari. Dari luasan tersebut yang mengalami gagal panen mencapai 125 hektare, sehingga dari dua wilayah kecamatan bertetangga itu yang mengalami kegagalan panen paling luas.
”Sisanya di lima desa, di Kecamatan Jakenan seperti di Desa Karangrowo, Ngastorejo, Sendangsoko, Sidoarum, dan Tondomulyo,” ujarnya.
Kali Juwana
Khusus kecamatan yang bersangkutan, masih kata dia, berada di kawasan alur Kali Juwana, sehingga jika cuaca ekstrem terjadinya genangan air tak bisa dihindari. Sebab, alur kali tersebut juga merupakan tampungan air dari banyak anak kali yang berhulu di Pegunungan Kendeng utara maupun dari kawasan selatan Lereng Muria.
Di wilayah kecamatan ini sering mengalami banjir lebih parah bila terjadi kiriman air dari Bendung Pengendali Wilalung di Babalan, Kudus. Yakni, dibukanya pintu beendung itu yang mengarah ke timur (Kali Juwana) karena alur Kali Wulan tak mampu lagi menampung.
Tahun ini, lokasi di sepanjang kawasan alur Kali Juwana tetap awan karena terjadinya genangan di sejumlah kecamatan lainnya seperti Sukolilo, Kayen, dan Kecamatan Gabus tidak terjadi limpasan air dari kali tersebut cukup besar.
Di Kecamatan Sukolilo, misalnya, tanaman padi para petani di Desa Prawoto, Wegil maupun Wotan, bisa dipanen maksimal.
Demikian pula di Kecamatan Kayen juga aman dari genangan banjir, dan di Kecamatan Gabus dari tujuh desa yang areal persawahan petani tergenang 170 hektare, untuk tanaman padi yang mengalami gagal panen seluas 105 hektare. Adapun di Kecamatan Juwana, hanya dua desa yang areal persawahan petani tergenang air.
Masing-masing di Desa Margomulyo dan Gadingrejo dengan terdapat areal tanaman padi seluas 110 hektare, tapi yang mengalami gagal panen mencapai 85 hektare. ”Sebab ada tanaman padi yang sudah berumur 50 hari, tapi ada pula yang baru berumur 25 sampai 30 hari,” jelasnya.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34922/949-Ha-Padi-Gagal-Panen
Baca Terusannya »»  

Revisi Perda Karaoke Belum Direncanakan

PATI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sampai saat ini belum ada rencana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Perda itu mengatur fasilitas karaoke untuk hotel berbintang, dan bagi usaha tempat karaoke lainnya harus berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, rumah sakit, dan perkantoran.
Khusus menyangkut jarak atau lokasi tempat hiburan, acuannya Perda No 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sehingga, Satpol PP selaku penegak perda tetap akan menutup tempat hiburan karaoke yang melanggar. Penutupan sudah dimulai Kamis (15/2) lalu, dan Selasa (20/2) upaya penutupan tahap berikutnya kembali dilanjutkan.
‘’Jika nanti memang harus dilakukan revisi perda, hal itu tidak masalah bagi kami untuk melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,’’ kata Pelakasana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Riyoso.
Terpisah, Sekda Pati, Suharyono menyatakan, pihaknya belum ada rencana merevisi perda yang mengatur tentang kepariwisataan.
Meski ada tuntutan dari pengusaha tempat karoke, yang pada Rabu (14/2) unjuk rasa dan audensi dengan Komisi A DPRD.
Jika pihak Dewan bermaksud merevisi perda tentang kepariwisataan yang dianggap bermasalah, pihaknya pun akan mengikuti. ‘’Akan tetapi untuk melakukan revisi perda tentu ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui, sehingga tidak asal revisi,’’ tandasnya.
Bentuk Konflik
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Anak Negeri Pati, Agung Widodo, menegaskan, sikap jajaran eksekutif sebagaimana disampaikan Sekda Suharyono, dinilai sudah tepat.
Sebab, dalam mencermati Perda No 8 Tahun 2013 sudah sesuai ketentuan. Berkait hal yang menyangkut jarak tempat karaoke harus 1.000 meter sebagai tertuang dalam Pasal 25 Ayat (1), hal itu tinggal melihat perda lain yang mengatur tentang RTRW.
Itu artinya, jika jarak 1.000 meter dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan permukiman acuannya adalah perda RTRW. Dalam upaya merevisi perda, kedudukan Sekda selaku pembina mengacu Pasal 22 Permendagri No 1 Tahun 2014.
Yakni, tentang Pembentukan Produk Hukum Derah. Jika melihat Pasal 15 Ayat (3) permen tersebut menyebutkan, bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar prolegda.
Hal itu tertera dalam pasal tersebut huruf (a), yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
‘’Pertanyaannya, apakah penolakan Perda No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan oleh para pengusaha karaoke itu suatu bentuk konflik. Jika tidak masuk katagori itu, maka baik revisi perda maupun pengajuan rancangan perda di luar prolegda, kurang tepat,’’ katanya.
Dalam pasal yang sama huruf (b), dalam keadaan tertentu lainnya disebutkan akibat kerja dengan pihak lain, dan huruf (c) yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34933/Revisi-Perda-Karaoke-Belum-Direncanakan
Baca Terusannya »»  

Matahari Mall Kudus Terbakar

KUDUS,- Matahari Mall di Jalan Lukmonhadi, Kabupaten Kudus, terbakar pagi ini, Kamis (22/2). Api membakar sebagian besar gedung di lantai 2 hingga lantai 3. Hingga pukul 10.30 WIB, asap hitam pekat terlihat semakin tinggi dan membesar.
Kebakaran hebat ini membuat petugas pemadaman kewalahan memadamkan api. Petugas juga meminta warga menjauh sekitar 20 meter dari lokasi.
Salah seorang petugas damkar Didik Hartoko yang ditemui di lokasi kebakaran, mengatakan, api sampai pukul 09.30 belum bisa dipadamkan. "Api sampai keluar. Aksi pemadaman terus dilakukan. Asapnya ini keluar. Semula asap di dalam," katanya di sela pemadaman.
Kebakaran diduga terjadi sejak sekitar pukul 05.00 WIB. Api menyebar bebas karena tak ada satupun orang di dalam gedung.
Pedagang Pasar Bitingan baru mengetahui kebakaran tersebut sekitar pukul 06.40 WIB. Meski keterangan pedagang, kata dia, banyak yang sudah mencium bau terbakar di dekat Pasar Bitingan.
Petugas Damkar juga meminta pengelola Matahari Mall menyiagakan karyawan putra untuk membantu petugas pemadam kebakaran.
"Kami sudah minta pengelola (Matahari Mall) untuk menyiagakan yang putra (untuk) bantu pemadaman," ujarnya.
Sampai saat ini belum diketahui penyebab utama kebakaran tersebut. Aparat kepolisian tidak henti-hentinya memberikan arahan melakui pengeras suara agar warga menjauhi lokasi.



Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/news/detail/16856/Matahari-Mall-Kudus-Terbakar
Baca Terusannya »»  

Warga Terdampak Banjir Dijamin Dapat Layanan Kesehatan

KUDUS- Selama hampir sepekan ini, sebagian warga di wilayah terdampak banjir, yakni di Dukuh Tanggulangin, Gendok, dan Barisan, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati Kudus mengungsi di Balai Desa Jati Wetan dan di aula kelenteng di Desa Tanjungkarang.
Mereka mendapat perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kudus, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Pasalnya, mereka yang paling rentan terkena serangan penyakit.
”Kami memberikan jaminan layanan kesehatan yang layak selama mereka di tempat pengungsian,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Joko Dwi Putranto saat memantau para pengungsi di Balai Desa Jati Wetan, kemarin.
Pihaknya menambahkan, ibu hamil dan anak-anak menjadi prioritas pemantauan. Sebab, mereka rentan terhadap serangan penyakit. ”Secara umum kondisi kesehatan mereka cukup baik dan tidak ada kendala apa pun.
Selain mendapatkan layanan kesehatan, tempat untuk mengungsi juga cukup representatif karena tersedia fasilitas kamar mandi, WC, serta ketersediaan air bersih yang memadai.
Setidaknya kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan mereka tetap tinggal di rumah yang kondisinya hingga empat hari ini masih tergenang air,” paparnya.
Mengenai tenaga medis dan paramedis yang ditempatkan di pengungsian, Joko menjelaskan, ada tiga shiftyang akan melakukan piket. ”Selama 24 jam, mereka bisa memantau kesehatan warga di pengungsian,” terangnya.
Mengenai persedian obat-obatan dan asupan makanan tambahan, ia menuturkan, semuanya mencukupi. ”Rata-rata obat yang banyak dibutuhkan adalah untuk penyakit kulit,” terangnya.
Datang dan Pergi
Pada kesempatan yang sama Kepala Desa Jati Wetan, Suyitno kemarin menjelaskan, jumlah pengungsi di Balai Desa Jati Wetan sampai dengan hari ini datang dan pergi.
Pasalnya, kondisi genangan terkadang surut dan tiba-tiba naik lagi. ”Untuk Rabu (21/2) ini, jumlahnya 155 orang, dengan perincian balita 14 orang, anak-anak sampai dengan usia 12 tahun ada 49 orang, dewasa 90 orang, dan lansia dua orang.
Rata-rata mereka berasal dari RT1, 2, 4, 5 dan 6 wilayah RW3 Dukuh Tanggulangin, Gendok, Barisan, Desa Jati Wetan,” jelasnya.
Pihaknya mengimbau bagi warga yang tempat tinggalnya masih tergenang untuk mengungsi, ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan pemantauan. ”Di sisi lain, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34924/Warga-Terdampak-Banjir-Dijamin-Dapat-Layanan-Kesehatan

Baca Terusannya »»  

Arsitektur Kudusan Butuh Penguatan

KUDUS- Arsitektur Kudus butuh penegasan untuk memperkuat ciri daerah. Butuh kajian komprehensif melibatkan banyak kalangan untuk dapat merumuskan apa sebenarnya yang menjadi ciri bangunan di Kota Keretek.
Selanjutnya, hal itu diusulkan melalui sebuah regulasi agar pembangunan di Kudus dapat mengacu pada ciri dan kekhasan tersebut.
Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sam’ani Intakoris, mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Rabu (21/2). Dia menyebut, bila Bali atau Padang dapat dengan mudah dikenal melalui bangunannya, seharusnya Kudus juga dapat seperti itu juga.
”Harus dirumuskan melalui berbagai kajian untuk merumuskannya,” katanya. Pihaknya berharap, suatu ketika semua bangunan yang dibuat harus mengacu pada kekhasan yang telah disepakati bersama itu.
Sam’ani menyebut, segala sesuatunya mungkin dapat dimulai dari bangunan pemerintah seperti perkantoran, sekolah atau infrastruktur milik publik. Baru setelah itu, secara perlahan pihak swasta juga diarahkan untuk dapat melakukan hal serupa.
”Bila memungkinkan ada payung hukum untuk dapat merealisasikan hal tersebut,” ujarnya. Dia juga berharap, penataan ruang di Kota Keretek diharapkan dapat melibatkan partisipasi semua komponen publik.
Keterlibatan masyarakat dalam perumusan tata ruang dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara terjamin haknya atas ruang dan tidak ada warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang ada.
Lanjut dia, Dewan Kota yang terdiri atas unsur birokrasi, akademisi, dan unsur publik lainnya diharapkan dapat dibentuk untuk memberikan kajian dan masukan mengenai arah pengembangan tata ruang ke depan. ”Penataan kota tidak hanya didasarkan atas sisi kemanfaatannya saja, tetapi juga estetika,” imbuhnya.
Estetika
Harapannya, kata dia, pembangunan Kudus ke depan juga dapat menonjolkan sisi estetikanya. Dia mencontohkan, bila di sebuah kawasan akan dibangun sebuah bangunan, selain persoalan teknis mungkin perlu dikaji sisi estetisnya.
Pengertiannya, model bangunan diharapkan dapat diselaraskan dengan kondisi sekitar. Jadi, infrastruktur yang dibangun ke depan diharapkan dapat menambah sisi estetis dan bukan sebaliknya.”
Semua itu butuh kajian dari para pakar serta masukan dari masyarakat,” jelasnya. Pelibatan publik seperti itu mendasarkan PP 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Bila mengacu pada Pasal 2 PP 68 Tahun 2010, tujuan pelibatan publik diantaranya menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang.
Selain itu, keran keterbukaan tersebut akan menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang serta mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.
Sejumlah hal yang dapat dilakukan publik terkait penataan ruang di antaranya memberikan masukan secara langsung maupun tertulis, melakukan kerja sama, pemantauan atau pengamatan, dan pelaporan.
”Wacana pembentukan Dewan Kota untuk ikut menentukan arah pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengakomodasi tujuan tersebut,” ungkapnya. 


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34918/Arsitektur-Kudusan-Butuh-Penguatan

Baca Terusannya »»  

Penuntasan Mapolres Baru Diakselerasi

JEKULO- Bila memungkinkan, penuntasan pembangunan Mapolres Kudus yang baru di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo dapat diakselerasi. Pasalnya, penyelesaian infrastruktur yang akan akan berdampak pada pengoptimalan pelayanan kepolisian oleh institusi tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus Agus Imakuddin, mengemukakan hal itu kepada Suara Merdeka, kemarin.
Ditambahkannya, anggaran penuntasan pembangunan Mapolres tahun ini dialokasikan Rp 20 miliar. ‘’Anggaran untuk penyelesaian pembangunan sebelumnya dialokasikan 28 miliar, tetapi yang disetujui dalam APBD 2018 baru Rp 20 miliar,’’ katanya. Kekurangannya nanti dapat dialokasikan pada APBD Perubahan.
Mengacu pada rencana tersebut, pembangunan harus dipercepat sehingga kekurangan anggaran dapat dilakukan pada APBD Perubahan. ‘’Hanya saja, waktu pekerjaan di APBD Perubahan pendek, maka dana akan disesuaikan kebutuhan prioritas,’’ paparnya.
Secara pribadi, dia berharap Mapolres dilengkapi masjid yang representatif seperti halnya Mapolres lama. Fasilitas itu benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat di jalur pantura timur.
Selain itu, hal itu menunjukkan bahwa Kudus memang identik sebagai kota santri. ‘’Keberadaan Mapolres dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak,’’ jelasnya.
Dimulai Maret
Terpisah, Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sam’ani Intakoris menyatakan proses pekerjaan akan dimulai Maret dan diharapkan Agustus dapat diselesaikan.
Anggaran Rp 20 miliar meskipun belum sesuai dengan usulan semula dipastikan akan dimaksimalkan. ‘’Kalau nanti masih ada kekurangan dapat diajukan penganggaran pada perubahan atau tahun berikutnya,’’ imbuhnya.
Pembangunan Mapolres Kudus saat ini merupakan lanjutan rangkaian pembangunan yang sudah dimulai dengan groundbreaking pada pertengahan April tahun lalu (Suara Merdeka 13/4-Red). Markas Komando Polres Kudus baru diharapkan sepenuhnya dapat digunakan tahun ini.
Ditambahkannya, luas lahan yang tersedia untuk Mapolres yang baru mencapai 15.000 meter persegi. Sesuai ancangan semula, bangunan lantai I seluas 3.100 meter persegi, sedangkan lantai II seluas 2.000 meter persegi.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34927/Penuntasan-Mapolres-Baru-Diakselerasi
Baca Terusannya »»  

Peringati HPSN DLH Jepara Canangkan Tiga Bulan ‎Bebas Sampah

Jepara  – Peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, lakukan kegiatan bersih-bersih pantai, Rabu (21/2/2018). Sebanyak 16 ton sampah dikumpulkan dari berbagai pantai yang ada di Bumi Kartini. Lulut Andi Ariyanto, Kasi Kebersihan dan Persampahan DLH Jepara mengatakan,sebagian kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum puncak peringatan HPSN, yang jatuh setiap tangal 21 Februari. Sasaran kegiatan itu, adalah pantai dan tempat umum yang ada di wilayah Jepara.
“Sasarannya diantaranya Pantai Semat, Pantai Tegal Sambi, Pantai Teluk Awur dan Alun-alun Jepara,” kata Lulut.
Menurutnya, dari hasil pembersihan diperoleh tumpukan sampah sebanyak 16 ton. Sampah-sampah tersebut tersebar ditempat-tempat tersebut dan mengganggu pemandangan serta kebersihan lokasi pariwisata.
Ia mengatakan, kegiatan pungut sampah akan dilakukan secara intens selama tiga bulan ke depan. Mulai dari Bulan Februari hingga April 2018. Kegiatan itu sendiri bertajuk TBBS atau Tiga Bulan Bebas Sampah.
“Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung Jepara bebas dari Sampah pada tahun 2020,” imbuhnya.
Lulut menjelaskan, HPSN diperingati untuk mengenang peristiwa tragis, meledaknya TPS Leuwigajah 2005 lalu. Pada peristiwa itu, 140 orang tewas dan 69 rumah rusak di Cilimus dan Pojok, Jawa Barat, karena tertimpa longsoran gunung sampah yang mencapai 2,7 juta meter kubik.
Oleh karenanya, DLH Jepara menyiapkan rangkaian kegiatan sesuai Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018. Selain pungut sampah, beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah bersih-bersih pantai Ecobrick Goes To School, sosialisasi melalui media sosial dan sebagainya.
“Namun demikian, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan Jepara bebas sampah,” paparnya  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara kegiatan bersih-bersih pantai, Rabu (21/2/2018). Sebanyak 16 ton sampah dikumpulkan dari berbagai pantai yang ada di Bumi Kartini.
Lulut Andi Ariyanto, Kasi Kebersihan dan Persampahan DLH Jepara mengatakan, kegiatan tersebut sebagian telah dilaksanakan sebelum puncak peringatan HPSN, yang jatuh setiap tangal 21 Februari. Sasaran kegiatannya adalah pantai dan tempat umum yang ada di wilayah Jepara.
“Sasarannya diantaranya Pantai Semat, Pantai Tegal Sambi, Pantai Teluk Awur dan Alun-alun Jepara,” kata Lulut.
Menurutnya, dari hasil pembersihan diperoleh tumpukan sampah sebanyak 16 ton. Sampah-sampah tersebut tersebar ditempat-tempat tersebut dan mengganggu pemandangan serta kebersihan lokasi pariwisata.
Ia mengatakan, kegiatan pungut sampah akan dilakukan secara intens selama tiga bulan ke depan. Mulai dari Bulan Februari hingga April 2018. Kegiatan itu sendiri bertajuk TBBS atau Tiga Bulan Bebas Sampah.
“Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung Jepara bebas dari Sampah pada tahun 2020,” imbuhnya.
Lulut menjelaskan, HPSN diperingati untuk mengenang peristiwa tragis, meledaknya TPS Leuwigajah 2005 lalu. Pada peristiwa itu, 140 orang tewas dan 69 rumah rusak di Cilimus dan Pojok, Jawa Barat, karena tertimpa longsoran gunung sampah yang mencapai 2,7 juta meter kubik.
Oleh karenanya, DLH Jepara menyiapkan rangkaian kegiatan sesuai Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018. Selain pungut sampah, beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah bersih-bersih pantai Ecobrick Goes To School, sosialisasi melalui media sosial dan sebagainya.
“Namun demikian, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan Jepara bebas sampah,” paparnya.


Sumber Berita : http://www.murianews.com/2018/02/21/138025/peringati-hpsn-dlh-jepara-canangkan-tiga-bulan-%e2%80%8ebebas-sampah.html
Baca Terusannya »»  

Enam ASN RS Kartini Penuhi Panggilan Panwas

JEPARA- Lima dari enam aparatur sipil negara (ASN) RSUD RA Kartini memenuhi panggilan Panwas Kabupaten Jepara di kantor Panwas, kemarin. Mereka dimintai keterangan terkait aksi foto bersama dengan cagub Ganjar Pranowo. Ketua Panwaslu Jepara Arifin menjelaskan, memang hanya lima ASN yang hadir untuk memberikan konfirmasi. Sementara, satu ASN lainya yakni Plt Dirut RSUD RA Kartini Muhammad Ali berhalangan.
”Ada enam ASN RSUD Kartini yang foto bersama salah satu cagub Jateng, pekan lalu. Semuanya kita panggil dan lima sudah datang untuk memberikan konfirmasi hari ini (kemarin-red),” terang Arifin.
Dia membeberkan, ada indikasi ketidaktahuan ASN tersebut terhadap detail aturan soal netralitas ASN. Termasuk, di dalamnya mengenai tidak diperbolehkan berfoto bersama, memposting foto maupun menulis status di media sosial yang menunjukkan keberpihakan kepada calon.
Aturan-aturan terkait netralitas ASN dalam gelaran pemilu terangkum dalam PP Nomor 42 Tahun 2004, surat Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/ 2017, ditambah lagi surat Komisi ASN Nomor B.2900/KASN/11/2017. Untuk surat yang terakhir bahkan menekankan netralitas ASN sejak sebelum ada penetapan pasangan calon.
Aturan inilah yang menjadi landasan dalam pemanggilan ASN tersebut. Hasil konfirmasi, imbuh Arifin, selanjutnya akan dikaji untuk menentukan isian rekomendasi yang diserahkan ke pembina ASN tersebut, yakni Sekda Jepara Sholih selaku pembina dan Komisi ASN.
Kesimpulan belum bisa langsung dibuat lantaran pihaknya masih membutuhkan konfirmasi ke satu ASN RSUD yang belum hadir dalam proses konfirmasi kemarin. ”Kami memang hanya bisa memberikan rekomendasi. Sebab, bukan kita yang memberikan sanksi.
Ini juga diberlakukan kepada tiga ASN yang sebelumnya juga terindikasi terlibat kegiatan partai politik.” Arifin memastikan, jika untuk kasus ketidaknetralan tiga ASN sebelumnya sudah sampai ke tahap kesimpulan.
Tiga ASN tersebut menjabat camat Pecangaan dan dua ASN di lingkungan Disdikpora Jepara. Rekomendasi pun sudah diberikan ke Sekda Jepara.
Sebelumnya, Muhammad Ali dan Mujoko (ASN RSUD Kartini yang berfoto bersama cagub Ganjar Pranowo) mengaku tak mengetahui secara lengkap aturan soal netralitas ASN.
Termasuk, larangan foto bersama calon. ”Yang saya ketahui ASN tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye dan datang saat kampanye. Kemarin, Pak Ganjar datang menjenguk orang sakit.
Pun tidak menggunakan atribut partai. Jadi saya pikir tidak apa-apa,” terang Muhammad Ali. Soal sosialisasi di lingkungan pegawai di RSUD RA Kartini, Ali sudah menyampaikannya sebatas larangan ikut kampanye dan berperan aktif dalam kampanye.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34921/Enam-ASN-RS-Kartini-Penuhi-Panggilan-Panwas
Baca Terusannya »»  

Gedung Parkir Baru RSUD Rembang Berkonsep Seperti Mall

REMBANG, – RSUD Dr R Soetrasno Rembang akhirnya mengoperasikan gedung parkir baru tiga lantai khusus kendaraan roda dua. Tempat parkir baru ini berbeda jauh dari sebelumnya, dan menggunakan konsep desain modern seperti tempat parkir di pasar swalayan alias mall.
Sebelumnya, kendaraan roda dua terparkir di halaman depan RSUD tanpa dilengkapi atap. Sehingga tetap tersengat sinar matahari atau terguyur hujan. Kini, pemilik kendaraan roda dua lebih merasa nyaman dan aman lantaran pakir berada di dalam gedung.
Kasi Informasi RSUD Dr R Soetrasno Rembang, Zaenal Abidin mengungkapkan, gedung parkir tiga lantai itu menelan anggaran total Rp 13.182.083.000,-. Secara total tempat parkir baru itu bisa menampung 10 kendaraan roda dua di setiap lantainya. “Sudah dioperasionalkan sejak 15 Februari 2018 lalu. Petugas lama yang kami pekerjakan di sana. Gedung tiga lantai itu secara total bisa menampung 300 sepeda motor pengunjung rumah sakit,” jelas Zaenal.
Namun, pengunjung terutama perempuan, yang baru pertama kali parkir di gedung baru wajib waspada. Pasalnya, jalanan menuju setiap lantai didesain menanjak dan menurun tajam. Jika tidak waspada, pengendara bisa terpeleset karena tidak kuat menanjak.
Pantauan suaramerdeka.com, ada beberapa perempuan yang terpaksa dibantu pengendara lain lantaran motornya tidak mampu menanjak. Mereka kurang mengetahui teknik berkendara di tanjakan karena kurang terbiasa. “Nyaman sih nyaman. Tetapi tanjakannya terlalu ekstrim. Kalau pengendara laki-laki tidak masalah. Tetapi bagi perempuan sepertinya agak bahaya. Yang parkir di sini kan bukan laki-laki semua,” kata seorang pengunjung rumah sakit asal Kaliori, Doni Setiawan.
Namun begitu, ia megapresiasi desain tempat parkir yang dibangun pihak rumah sakit. Menurutnya, pengendara menjadi lebih nyaman meninggalkan kendaraanya lantaran terhindar dari panas dan kehujanan.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/news/detail/16772/Gedung-Parkir-Baru-RSUD-Rembang-Berkonsep-Seperti-Mall
Baca Terusannya »»  

Durian Pancur Juara

 
BLORA- Durian pancur dari Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, dinobatkan sebagai juara pertama Festival Buah Durian Lokal Blora yang berlangsung di Blok S, Selasa (20/2). Durian milik Yudi tersebut mendapatkan nilai tertinggi, 76.
Dengan rasa manis legit dan berwarna kuning layaknya kunir, durian varietas lokal dari Desa Kacangan itu berhasil menyingkirkan puluhan varietas durian lainnya di festival yang baru kali pertama digelar di Blora tersebut.
Afrizal, salah satu juri dari BPTP Jawa Tengah menyatakan, selain rasa dan warna, ketebalan dan bentuk buah durian pancur memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan buah durian lainnya.
”Rasanya lebih enak. Rasa ini bobotnya 30 persen. Sisanya, kita nilai dari segi bentuk buah, ketebalan daging, kecilnya biji dan aroma. Setelah dikalkulasi, kita peroleh juara satu durian dari Desa Kacangan itu,” ujarnya.
Menurutnya, durian yang menangi festival yang dibuka Bupati Djoko Nugroho tersebut akan diusulkan dibawa ke Jakarta agar bisa ditetapkan sebagai durian varietas lokal Blora. ”Bertambah lagi satu varietas durian khas daerah,” tandas Afrizal.
Dalam festival yang diikuti 20 peserta dari enam kecamatan tersebut, juri menetapkan juara kedua diraih durian mrico milik Suwignyo dari Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen dengan nilai 72. Juara ketiga durian komet milik Harsono dari Desa Karangjong Kecamatan Ngawen dengan nilai 67.
Adapun juara favorit direbut durian pribadi dari Kecamatan Japah. Masing-masing pemenang menerima hadiah uang pembinaan pengembangan durian dan memperoleh bibit buah unggul dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Blora.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Blora Reni Miharti menjelaskan, buah durian berpotensi dikembangkan di Blora.
Hingga saat ini, luas kebun durian di Blora mencapai 50 hektare. Kebun itu di antaranya tersebar di Kecamatan Tunjungan, Todanan, Japah, Ngawen, Kunduran dan Jepon.
”Ini kita lombakan varietas lokalnya sehingga yang menang akan dikembangkan menjadi buah durian lokal unggulan Blora. Pemenang lomba akan kita kirim untuk mengikuti lomba durian tingkat Provinsi Jawa Tengah di Solo, 3-4 Maret,” kata Reni Miharti.


Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/34919/Durian-Pancur-Juara


Baca Terusannya »»  

Panen Perdana Cabai Keriting Organik CSR BI

BLORA – Bupati Blora H. Djoko Nugroho didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hj Reni Miharti, Rabu (21/2), melaksanakan panen perdana cabai merah keriting di Desa Purworejo, Kecamatan Blora.
Cabai yang dipanen itu, merupakan lahan hasil binaan program coorporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) Perwakilan Semarang, dengan luasan lahan mencapai 4 hektar.
“Meski sering turun hujan, hasil panen cabai warga Purworejo tetap bagus, dan laku Rp 24.000 hingga Rp 27.000 perkilogram,” papar Bupati Djoko Nugroho bangga.
Khusus untuk panen perdana kali ini, bertempat di lahan demplot seluas .500 M2 milik M. Manggar, petani desa setempat anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki.
Dalam kesempatan itu, hadir Kepala BI Perwakilan Semarang, Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo, sekaligus untuk melihat langsung program yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) Pemkab-BI pada 2017 lalu.
Terintergrasi
Cabai merah keriting jenis lado yang dipananen itu, sebagai realiasi program sosial pendampingan pertanian cabai merah terintegrasi peternakan sapi di Desa Purworejo, dan Hamid Ponco Wibowo berharap klomtan bisa memanfaatkan program sosial dari BI secara baik.
“Alhamdulillah, panen cabai binaan BI ini hasilnya bagus dan harganya masih bagus, semoga berkah untuk para petani,” harap Bupati Blora.
Di tempat yang sama, Kepala BI Jateng Hamid Ponco Wibowo menerangkan program CSR ini, sebagai pengembangan pertanian cabai merah terintegrasi ternak sapi di Desa Purworejo, dan salah satu upaya BI dalam membantu peningkatan perekonomian petani di daerah.
Menurutnya, dimaksud terintegrasi adalah kotoran ternak sapi diolah menjadi pupuk organik, yakni sebagai pupuk dan pestisida cabai.
“Model ini menjadikan biaya produksi pertanian cabai organik lebih hemat, tapi harga jualnya tinggi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana pendukung pertanian cabai oleh Kepala BI kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Tani Desa Purworejo, Kecamatan Blora dan Klomtan Taruna Muda Serut Desa Dringo, Kecamatan Todanan.
Hadir dalam kegiatan itu, anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo, pejabat Bank BRI Cabang Blora, Bank Jateng Cabang Blora, Ketua BPN Kabupaten Blora dan undangan lainnya.  

Sumber Berita : http://www.wawasan.co/home/detail/2721/Panen-Perdana-Cabai-Keriting-Organik-CSR-BI

Baca Terusannya »»  

Tak Kunjung Ditangani, Kondisi Jembatan di Karangsono Grobogan Bikin Was-was

GroboganJembatan penghubung antardusun di Desa Karangsono, Kecamatan Karangrayung yang sebelumnya ambrol, saat ini kondisinya makin mengenaskan. Hal ini terjadi akibat tanah di salah satu ujung jembatan longsor tergerus air sungai. Kondisi ini menyebabkan, landasan darurat yang terbuat dari bambu terlihat melengkung. Meski demikian, warga tetap memanfaatkan jembatan untuk akses menuju dusun seberang. Namun, akses jembatan hanya bisa dilalui pejalan kaki.
Kondisi jembatan yang bikin trenyuh sempat diunggah warga melalui media sosial. Dalam foto tersebut terlihat seorang ibu-ibu membantu beberapa anak sekolah yang akan menyeberangi jembatan. Warga berharap agar kerusakan jembatan segera ditangani karena sudah berlangsung cukup lama.
Selain penghubung antardusun, jembatan tersebut menjadi akses jalan antardesa di dua kecamatan. Yakni, antara Desa Karangsono, Kecamatan Karangrayung dengan Desa Suru, Kecamatan Geyer. Akibat kerusakan jembatan ini, warga harus melewati jalur lain yang jaraknya sekitar 5 kilometer untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Jembatan itu mulai ambrol pada bulan November tahun 2016 lalu dan hingga saat ini belum ditangani. Lokasi jembatan berada di wilayah Dusun Wonorejo, Desa  Karangsono.
Jembatan tersebut berada diatas Sungai Pesanggrahan yang merupakan anakan dari Sungai Serang. Jembatan itu panjangnya 24 meter dengan lebar 3 meter. Ambrolnya jembatan itu disebabkan tanah penyangganya longsor sedikit demi sedikit akibat meluapnya air sungai dan guyuran air hujan.
Dampak longsor menyebabkan salah satu tiang penyangga patah dan mengakibatkan separuh landasan ambrol. Untuk upaya darurat, warga untuk menyambungkan jembatan yang ambrol dengan puluhan batang bambu. Selain dipakai untuk tiang penyangga, bambu juga dipakai untuk landasan jembatan.
“Fungsi jembatan ini memang cukup vital. Karena jadi akses warga Karangsono ke Desa Suru yang masuk wilayah Kecamatan Geyer,” kata Camat Karangrayung Hardimin, Rabu (21/2/2018).
Pihaknya sudah melaporkan ke dinas terkait agar segera ada penanganan. Ini lntaran, jembatan itu sangat dibutuhkan. Terutama, jadi akses masuk mobil untuk membawa hasil pertanian khususnya sayuran yang akan dijual di Purwodadi.
“Untuk saat ini pihak desa belum memungkinkan untuk memperbaki jembatan karena butuh dana cukup besar. Kami butuh dukungan dari Pemkab, provinsi atau pusat untuk perbaikan jembatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan Subiyono menyarankan agar pihak desa mengajukan permohonan bantuan khusus ke provinsi melalui bupati untuk perbaikan jembatan. Hal itu bisa dilakukan seperti di Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan yang dapat bantuan pembangunan jembatan gantung.
“Jembatan itu merupakan aset desa sehingga perbaikan jadi tanggung jawab desa. Namun, pihak desa bisa mengajukan bantuan khusus jika memang kekurangan dana. Nanti akan kita cek dan fasilitasi untuk pengajuan bantuan,” katanya.

Sumber Berita : http://www.murianews.com/2018/02/21/138015/tak-kunjung-ditangani-kondisi-jembatan-di-karangsono-grobogan-bikin-was-was.html


Baca Terusannya »»  

Dispendukcapil Grobogan Gandeng PT Pos Antar Dokumen Kependudukan ke Pemohon, Ini Syaratnya

GroboganSebuah kemudahan diberikan bagi pemohon yang belum sempat mengambil dokumen kependudukannya di kantor Dispendukcapil Grobogan. Yakni, pemohon bisa mengurus agar dokumen kependudukannya diantarkan ke rumah. Hal ini bisa dilakukan karena Dispendukcapil sudah melakukan kerjasama dengan PT Pos Purwodadi. “Mulai hari ini, kita sudah menjalin kesepakatan kerjasama dengan PT Pos Purwodadi. Kerjasamanya terkait pengiriman dokumen kependudukan dari pemohon,” jelas Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, kerjasama pengiriman dokumen pada pemohon sifatnya hanya pilihan dan tidak ada paksaan. Tujuannya, untuk memudahkan pada pemohon yang tidak punya waktu mengantri atau mengambil hingga dokumen kependudukannya jadi.
Bila ada pemohon yang menghendaki dokumennya dikirimkan maka harus mengisi permohonan terlebih dahulu. Setelah KTP, KK atau akta kelahiran jadi, maka petugas dari PT Pos akan mengambil dokumen tersebut dan mengantarkan ke alamat pemohon.
Untuk jasa pengantaran dokumen ini, pemohon dikenakanan biaya. Biaya antar ditentukan secara flat sebesar Rp 7.500 untuk seluruh wilayah Grobogan. Ongkos pengiriman nanti diberikan pada saat dokumen diterima yang bersangkutan atau anggota keluarga yang menerimanya.
“Dengan kerjasama ini kami harap bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Ongkos kirimnya kami bebankan karena kami tidak menganggarkan biaya pengiriman. Perlu kita tegaskan, kerjasama pengiriman dokumen pada pemohon sifatnya hanya pilihan dan tidak ada paksaan,’’ katanya.
Kepala PT Pos Purwodadi Sri Hartomo mengatakan, sebagai langkah awal, pihak nya akan menempatkan petugas di kantor Dispendukcapil untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait kerjasama tersebut. Petugas juga memasang banner dan membagikan leaflet pada pemohon yang datang ke kantor Dispendukcapil.
Menurutnya, kerjasama serupa, saat ini juga dilakukan Kantor Pos Purworejo. Dengan kerjasama seperti ini, pihaknya turut memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus surat-surat kependudukannya, disamping untuk mengembangkan bisnis pengiriman.
“Kerjasama ini akan memberikan kemudahan pada masyarakat. Kami siap melayani ke seluruh wilayah Kabupaten Grobogan dengan biaya pengiriman sebesar Rp 7.500,” jelasnya.



Sumber Berita : http://www.murianews.com/2018/02/21/138008/dispendukcapil-grobogan-gandeng-pt-pos-antar-dokumen-kependudukan-ke-pemohon-ini-syaratnya.html
Baca Terusannya »»