Program Pemagangan Batch I-2026 Dimulai, 101 Fresh Graduate Siap Dalami Kebijakan Publik di Kemenko Perekonomian

 

Mengarungi era yang diwarnai berbagai tantangan dan peluang, mulai dari ketidakpastian geopolitik, transformasi digital, dinamika perdagangan global, hingga perubahan pasar kerja, Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing nasional dan memastikan Indonesia mampu memanfaatkan berbagai peluang di tengah perubahan global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah telah meluncurkan Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi 2026 yang menyasar 150.000 peserta fresh graduate perguruan tinggi. Program tersebut diharapkan dapat menjadi game changer untuk memperkuat kompetensi, pengalaman kerja, dan kesiapan generasi muda dalam memasuki pasar kerja serta menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Dari hasil batch pertama yang 2025 kemarin, 84% mereka puas, dan tentu ini menjadi pengalaman untuk masuk di sektor lain. Jadi ini sektor yang di Kementerian Perekonomian ini juga kan public policy yang tentunya menjadi pengalaman sangat-sangat menarik bagi adik-adik yang baru lulus ini,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch I Tahun 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (10/08). 

Pembukaan Program Pemagangan Batch I Tahun 2026 di Kemenko Perekonomian kali ini diikuti oleh 101 peserta yang dinyatakan lolos. Berasal dari berbagai disiplin ilmu, seluruh peserta terpilih telah melalui serangkaian proses seleksi yang ketat untuk memastikan peserta yang mengikuti program memiliki kompetensi, potensi, dan kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan program.

Keberagaman latar belakang para peserta diharapkan menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan meningkatkan kapasitas selama mengikuti program selama enam bulan. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengedepankan penyelesaian masalah, membangun kerja sama tim, serta memperkuat integritas dan kompetensi melalui kolaborasi dengan berbagai unit kerja. 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan gambaran mengenai proses perumusan kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan di Kemenko Perekonomian, mulai dari analisis kebijakan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pelaku usaha, hingga konsultasi publik untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai proses tersebut dapat menjadi piranti peserta dalam memperdalam kompetensi yang akan diperoleh selama melaksanakan magang di Kemenko Perekonomian.

“Saya percaya bahwa adik-adik ini semua adalah calon-calon pemimpin Indonesia di masa mendatang. Indonesia akan masuk menjadi generasi emas di tahun 2045 dan saya yakin yang di depan ini dengan 20 tahun pengalaman nanti akan mengawal Indonesia emas,” pungkas Menko Airlangga. 

Ke depan, Menko Airlangga berpesan kepada para mentor untuk dapat memberikan bimbingan terbaik kepada peserta magang, terutama mengenai public policy yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan nyata yang memberikan pengalaman dan dampak positif. 

“Tentu harapanya ke depan peserta ini dapat membangun integritas, meningkatkan kompetensi dan adaptif, karena lulusan perguruan tinggi saat ini kan sebagian besar termasuk ke dalam Gen Z yang melek teknologi, sehingga dapat dikontribusikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, memperkuat kolaborasi itu juga penting, karena kerja sama lintas disiplin merupakan modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan,” tambah Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Perekonomian, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenko Perekonomian, serta Mentor Program Pemagangan. (

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7048/program-pemagangan-batch-i-2026-dimulai-101-fresh-graduate-siap-dalami-kebijakan-publik-di-kemenko-perekonomian

Baca Terusannya »»  

Menaker Yassierli: Pekerja Informal Sektor Persampahan Dapat Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen

 

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah memberikan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja informal sektor persampahan. Salah satu bentuknya melalui keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen. Dengan kebijakan tersebut, iuran yang sebelumnya Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan.

"Kita ingin 100 persen pekerja Indonesia ter-cover jaminan sosialnya," kata Yassierli dalam acara Aksi Kolaborasi Peluncuran Pelindungan Sosial bagi Pekerja Informal Sektor Persampahan di Fasilitas RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Yassierli mengatakan keringanan iuran tersebut diberikan untuk membuat jaminan sosial ketenagakerjaan semakin terjangkau bagi pekerja informal. Kebijakan ini berlaku hingga akhir 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi pemerintah.

"Teman-teman mendapatkan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM," ujar Yassierli.

Yassierli berharap kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak pekerja informal memperoleh pelindungan saat menghadapi risiko pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menyebut pekerja sektor persampahan sebagai "pahlawan lingkungan" karena berperan dalam mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, kontribusi tersebut diikuti risiko pekerjaan yang tidak ringan, mulai dari bahaya biologis dan kimia, benda tajam, hingga kecelakaan fisik. Karena itu, pelindungan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam memastikan mereka dapat bekerja dengan lebih aman.

Aksi Kolaborasi tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-yassierli-pekerja-informal-sektor-persampahan-dapat-diskon-iuran-jkk-jkm-50-persen 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino, Pemerintah Kerahkan Berbagai Upaya

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (10/08/2026). Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ujar Mensesneg.

Menurut Mensesneg, perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhut, beserta dengan seluruh jajaran dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas,” ungkap Mensesneg.

Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin pagi telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna merancang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla.

“Kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan,” katanya.

Di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali.

“Sambil juga tentunya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” pungkasnya.




Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_instruksikan_penanganan_maksimal_karhutla_akibat_el_nino_pemerintah_kerahkan_berbagai_upaya

Baca Terusannya »»  

Mensesneg Apresiasi 336 Ribu Pendaftar “War Ticket”, Istana Tambah Undangan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI untuk Masyarakat

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas antusiasme tinggi untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau “war ticket” yang dibuka oleh pemerintah melalui laman Pandang Istana (https://pandang.istanapresiden.go.id) pada 5-9 Agustus 2026.

“Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesneg menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam ‘war ticket’ untuk mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Mensesneg menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat jauh melampaui kapasitas awal yang tersedia. Dari sekitar 5.500 slot undangan yang disiapkan melalui mekanisme perebutan undangan, jumlah pendaftar selama empat hari mencapai lebih dari 336 ribu orang.

“Ini menunjukkan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat, panitia memutuskan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang. Tambahan kapasitas tersebut nantinya akan dibagi dalam dua sesi, yakni Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari. Masyarakat bisa memperebutkan tambahan undangan tersebut di laman Pandang Istana mulai Selasa, 11 Agustus 2026.

“Oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400 nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di Istana,” jelas Prasetyo.

Selain penambahan kapasitas, pemerintah juga akan memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan secara langsung di Istana. Kebijakan tersebut dilakukan agar kesempatan hadir dapat dirasakan secara lebih luas.

“Kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif masyarakat di seluruh Indonesia dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam perlombaan, kegiatan kreatif, tradisional hingga modern, menurutnya, menunjukkan semangat masyarakat untuk turut mengisi Bulan Kemerdekaan.

Mensesneg pun mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sesuai bidang dan keahlian masing-masing dengan tetap menjunjung semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia.

“Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia, mari semua di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkas Prasetyo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/mensesneg-apresiasi-336-ribu-pendaftar-war-ticket-istana-tambah-undangan-hut-ke-81-kemerdekaan-ri-untuk-masyarakat/ 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Usai rapat, Panglima TNI menjawab pertanyaan awak media terkait beredarnya isu yang meresahkan masyarakat. Panglima TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga menambahkan himbauannya agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa serta memastikan TNI terus hadir menjaga keamanan melalui patroli di berbagai wilayah. "Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat.," ujar Panglima TNI.

TNI bersama Polri dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional serta memastikan situasi dan kondisi tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-266948-panglima-tni-imbau-masyarakat-tidak-mudah-terprovokasi-informasi-yang-belum-terverifikasi.html 

Baca Terusannya »»  

Gelar Rapat Koordinasi, Menko Polkam: Pemerintah Perkuat Langkah Penanganan Karhutla di Tengah Ancaman El Niño

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rapat koordinasi digelar secara hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam. Sementara itu, secara daring hadir gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.

Menko Djamari mengatakan, pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya melalui operasi udara dan darat untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) juga disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.

Menurutnya, operasi modifikasi cuaca (OMC) hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca agar setiap peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan.

“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.

Selain operasi udara, penanganan karhutla melalui operasi darat terus diperkuat, terutama karena ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang akibat musim kemarau. Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan serta mengembangkan sumber air alternatif, seperti pembuatan sumur di wilayah rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan air dalam penanganan titik api.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus dipantau secara ketat, sementara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi kebakaran.

Di luar enam provinsi tersebut, pemerintah tetap memantau titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah lain. Beberapa kejadian kebakaran di kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani. Penanganan kebakaran di Bromo menunjukkan perkembangan signifikan dengan menyisakan satu titik api yang masih dalam pemantauan, sedangkan kebakaran di Gunung Gede Pangrango dan kawasan sekitar Rinjani telah berhasil ditangani.

“Ada yang di luar ini, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” kata Menko Djamari.

Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla perlu semakin diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Niño. Fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi semakin kering, dan risiko terjadinya kebakaran meningkat.

“El Niño terkuat itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.

Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi TPA yang kering berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar kawasan TPA terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta. Pertama, penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang hingga mencapai kondisi darurat.

Kedua, seluruh unsur diminta semakin memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Para gubernur sebagai pimpinan di daerah diminta memperkuat kerja sama antarunsur di wilayahnya, termasuk Forkopimda dan unsur masyarakat, sehingga setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.

Ketiga, Menko Polkam menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta melakukan penegakan hukum dan menindak para pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.

Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif.

“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.

Dengan dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat sehingga potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

 

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/gelar-rapat-koordinasi-menko-polkam-pemerintah-perkuat-langkah-penanganan-karhutla-di-tengah-ancaman-el-nino/ 

Baca Terusannya »»  

BMKG Resmikan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, Perkuat Layanan Peringatan Dini dan Dukungan Penanganan Karhutla di Kalimantan

 

Kalimantan Tengah, 10 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengoperasikan Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (10/8/2026). Kehadiran radar cuaca ini menjadi bagian dari upaya BMKG memperkuat jaringan observasi cuaca nasional guna mendukung sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat serta berbagai sektor pembangunan, termasuk memperkuat pemantauan kondisi cuaca untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan yang diberikan dalam pembangunan dan pengoperasian radar cuaca tersebut.

“Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh ini merupakan bagian dari jaringan radar cuaca BMKG yang saat ini berjumlah 45 unit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan menuju kebutuhan ideal sebanyak 75 radar cuaca agar dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia secara optimal,” ujar Faisal.

Menurutnya, radar cuaca C-Band Muara Teweh memiliki kemampuan pengamatan dengan jangkauan radius hingga 200–250 kilometer. Teknologi ini mampu mendeteksi intensitas hujan, memantau pertumbuhan dan pergerakan awan, serta menyediakan informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk keselamatan transportasi udara, mitigasi bencana hidrometeorologi, hingga mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa keberadaan radar cuaca ini juga sangat penting dalam mendukung penanganan karhutla yang menjadi salah satu tantangan utama di wilayah Kalimantan. Data radar dapat digunakan untuk memantau potensi hujan, perkembangan awan konvektif, serta kondisi atmosfer yang menjadi dasar pelaksanaan OMC guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Manfaat radar cuaca ini sangat besar karena memungkinkan kita melakukan pemantauan kondisi meteorologi dan klimatologi secara lebih optimal. Dengan demikian, informasi terkait cuaca, perubahan iklim, keselamatan transportasi, dan berbagai layanan lainnya dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar radar cuaca yang telah dibangun dapat dikelola dan dirawat secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar MKG Wilayah III, I Kadek Oca Santika, yang hadir mewakili Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Cahyo Nugroho, melaporkan bahwa pembangunan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh merupakan bagian dari penguatan jaringan observasi cuaca nasional yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

“Pembangunan radar cuaca ini merupakan salah satu proyek yang memperoleh pendanaan melalui SBSN Tahun Anggaran 2025. Dukungan pendanaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur layanan publik di bidang meteorologi sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Menurut Kadek, pembangunan radar ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan data meteorologi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

“Jaringan observasi radar cuaca ini digunakan untuk mengisi kekosongan data meteorologi, khususnya dalam pengamatan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Kehadiran radar ini akan memperkuat kualitas data dan layanan informasi cuaca yang dibutuhkan berbagai sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem sehingga diperlukan sistem pemantauan cuaca yang semakin modern dan andal.

“Bagi Kabupaten Barito Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 8.300 kilometer persegi dengan karakteristik geografis yang beragam, tersebar di sembilan kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan, serta dihuni lebih dari 162 ribu jiwa, informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelas Muhlis.

Ia menambahkan, keberadaan Radar Cuaca Muara Teweh akan memberikan manfaat besar bagi berbagai sektor strategis daerah, termasuk transportasi udara. Seiring berkembangnya Bandara Haji Muhammad Sidik sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di Kalimantan Tengah bagian utara, kebutuhan terhadap layanan meteorologi modern menjadi semakin penting.

“Infrastruktur radar cuaca ini akan menjadi bagian integral dalam mendukung keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara,” katanya.

Muhlis juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Saya berharap radar cuaca ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, akademisi, media massa, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Radar Cuaca C-Band Muara Teweh memiliki daya jangkau pengamatan hingga 200 kilometer dan dilengkapi teknologi resolusi tinggi yang mampu memantau intensitas curah hujan, pertumbuhan awan, serta pergerakan cuaca ekstrem secara lebih detail. Kehadirannya dinilai sangat strategis untuk mengisi kekosongan data pengamatan meteorologi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta memperkuat layanan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini cuaca, radar ini juga mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Informasi yang dihasilkan radar dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi cuaca ekstrem, mendukung perencanaan Operasi Modifikasi Cuaca, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Data yang dihasilkan juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas strategis masyarakat, mulai dari transportasi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga pengelolaan sumber daya air.

Melalui pengoperasian Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, BMKG terus memperkuat kapasitas observasi dan sistem peringatan dini nasional guna mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan wilayah, serta upaya mitigasi bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-resmikan-radar-cuaca-c-band-muara-teweh-perkuat-layanan-peringatan-dini-dan-dukungan-penanganan-karhutla-di-kalimantan 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Siapkan Tiga Skema untuk Dukung Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

 

Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai," kata Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," terangnya.

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

"Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai," tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/pemerintah-siapkan-tiga-skema-untuk-dukung-pembayaran-pppk-di-daerah-pastikan-tak-ada-yang-dirumahkan 

Baca Terusannya »»  

Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito Nilai Masih dalam Rentang Ideal

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi secara year on year (yoy) pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen. Menurutnya, angka tersebut ideal lantaran berada dalam target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen atau dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

“Ini juga terlihat juga penurunan, ini dibuktikan juga dengan inflasi bulan ke bulan, month to month, dari bulan Juni ke bulan Juli terjadi deflasi atau penurunan minus 0,14 persen,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinkronisasi Layanan BPHTB, Layanan Pertanahan, Integrasi Data Perpajakan dan Pertanahan, serta Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Lebih lanjut, Mendagri merinci komponen penyumbang inflasi pada Juli 2026 yang didominasi oleh sektor transportasi dan pendidikan. Sementara itu, komponen makanan, minuman, dan tembakau relatif masih terjaga. Adapun komoditas yang turut memengaruhi inflasi di antaranya daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, hingga telur ayam ras.

“Tapi komoditas penting seperti beras dan lain-lain relatif terjaga,” sambung Mendagri.

Meski secara nasional angka inflasi masih berada dalam rentang target pemerintah, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap waspada. Pasalnya, sejumlah daerah justru mencatatkan angka inflasi di atas 3,5 persen. Daerah tersebut antara lain Provinsi Papua Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, serta Papua Barat Daya. Sementara di tingkat kabupaten, daerah yang mengalami kenaikan angka inflasi yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Labuhanbatu, Manokwari, dan Banggai. Kemudian di tingkat kota, daerah dengan inflasi tinggi yakni Gunungsitoli, Sorong, Banda Aceh, Sibolga, dan Pematangsiantar.

Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Mendagri mengapresiasi jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah melakukan intervensi sehingga terjadi penurunan harga pada dua komoditas pokok, yakni bawang putih dan minyak goreng. Selama ini, kata dia, kedua komoditas tersebut kerap menyumbang inflasi. Namun, pada rapat kali ini, keduanya relatif terkendali.

“Saya terima kasih kepada Kementerian Perdagangan. Karena yang mengatur dua komoditas ini adalah Kementerian Perdagangan,” tandas Mendagri.

 

 

Sumber :  https://www.kemendagri.go.id/berita/-inflasi-juli-288-persen-mendagri-tito-nilai-masih-dalam-rentang-ideal

Baca Terusannya »»  

Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah

 

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem.

Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar penanganan kasus tidak bergantung pada inisiatif personal, tetapi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat isu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kalau kita lihat yang berbeda dari sistem yang Bu Wamen [PPPA] inisiasi ini, ini kan ada semacam kekuatan sistem yang memaksa, bukan hanya inisiatif-inisiatif saja, tapi ada kasus-kasus [kekerasan] yang secara sistem memang kemudian harus diprioritaskan atau diselesaikan,” jelas Bima dalam Rakor Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan sistem di daerah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung ketersediaan sumber daya dan pembiayaan yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan dukungan Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi di daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan supervisi, termasuk memastikan aspek penganggaran serta penguatan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program di daerah.

“Sudah menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi, pembinaan, dan memastikan penganggarannya dianggarkan atau tidak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa apabila sistem tersebut akan direplikasi di daerah, diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, aspek regulasi dan kemampuan pembiayaan daerah perlu menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan replikasi program.

“Tapi isu yang sangat mendasar hari ini lebih kepada ketersediaan anggaran dari APBD di daerah-daerah. Jadi sejauh mana kemudian apabila kita ingin mereplikasi di daerah dengan didasarkan pada landasan hukum yang jelas, maka ini harus menjadi kajian lebih dalam lagi tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja di daerah tadi,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/wamendagri-bima-arya-dukung-penguatan-sistem-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-daerah 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Layanan Pertanahan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken SEB tentang Layanan BPHTB

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meneken Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan.

Penandatanganan SEB tersebut menjadi momentum untuk memperkuat layanan BPHTB dan layanan pertanahan. Proses penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa SEB tersebut ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan integrasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Kementerian ATR/BPN. Kebijakan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai standar waktu dan mekanisme pelayanan.

“[SEB ini] yang inti paling utama itu adalah ada koordinasi antara Pemda dengan Badan Pertahanan Nasional, ATR/BPN yang ada di seluruh provinsi, kawasan, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, selama ini masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala teknis dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait integrasi data yang belum optimal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata turut menjadi kendala sehingga berdampak pada lambatnya proses penerbitan BPHTB.

“Lambatnya proses penerbitan BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat karena nanti akan lama juga pengurusan sertifikatnya,” tambahnya.

Karena itu, melalui penandatanganan SEB tersebut, kualitas layanan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Mendagri juga meminta kepala daerah, khususnya bupati/wali kota, menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk berkoordinasi dengan perwakilan BPN di daerah. Menurutnya, SEB tersebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi dan koordinasi antarlembaga.

“Karena kalau enggak ada payung ini rekan-rekan mungkin akan kesulitan, atau enggan untuk bergerak. Sekarang ada payung dasar hukum ini tentang teknis apa yang harus dikerjakan Pemda dan dikerjakan BPN di tingkat kabupaten/kota, nah silakan di lapangannya, intinya lakukan koordinasi,” sambung Mendagri.

Mendagri berharap, integrasi dan percepatan layanan BPHTB dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, turut disosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026. Terkait hal tersebut, Mendagri meminta Pemda menyambut baik program perumahan rakyat yang telah disiapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, Kementerian PKP telah memberikan kemudahan bagi daerah dalam mengajukan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Menurut Mendagri, daerah yang aktif menangkap peluang dan mengusulkan program tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

“Nah tapi kalau nanti setelah kita lihat bulan depan ada daerah-daerah yang nggak ngajukan, ya kami tinggal. Jangan marah nanti kalau nanti masyarakatnya mempertanyakan kenapa daerah kami sedikit yang dibedah rumah, ya karena enggak diusulkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pejabat terkait lainnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/perkuat-layanan-pertanahan-mendagri-dan-menteri-atrbpn-teken-seb-tentang-layanan-bphtb 

Baca Terusannya »»  

Lewat Program Revola, Pemprov Jateng Mampu Sulap Lahan Tidur Belasan Tahun Jadi Produktif

 

BANJARNEGARA — Melalui program Revolusi Lahan atau Revola Jateng Optimis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif.

Hal itu seperti yang dilakukan di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Lahan tersebut ditinjau dan diresmikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Senin (10/8/2026). Program tersebut tak sekadar menghidupkan kembali lahan tidur belasan tahun, tetapi juga menghidupkan harapan baru ekonomi masyarakat dan masa depan pertanian.

Dalam kesempatan itu, Luthfi berharap, program Revola Jateng Optimis dapat direplikasi di 35 kabupaten/kota. Sebab, dia yakin masih banyak lahan tidur di daerah-daerah yang bisa dioptimalkan, guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.

“Saya pengen seluruh kabupaten/ kota harus punya Revola, karena saya yakin di seluruh kabupaten/ kota masih banyak lahan kita yang tidur nyenyak. Lahan tidur yang tidak pernah digarap,” katanya.

Luthfi menjelaskan, program tersebut intinya untuk membangunkan lahan tidur, untuk kemudian digarap secara terus-menerus oleh masyarakat, bekerja sama dengan banyak stakeholder terkait.

Revola Jateng juga menggunakan konsep integrated smart farming, di mana di areal seluas 10 hektare tersebut ditanami komoditas tanaman kopi dan buah alpukat, untuk menahan erosi. Kemudian ada tanaman hortikultura, padi, perikanan, peternakan ayam dan kambing, serta memanfaatkan teknologi untuk smart farming, yang dikendalikan oleh petani milenial.

“Semua tersambung, campur baur, sehingga ujungnya masyarakat sejahtera, masyarakat tidak menganggur, serta lahannya terpakai,” bebernya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, lanjut Luthfi, perekonomian masyarakat perlahan akan hidup dan terangkat. Hal itu juga menjadi salah satu role model, yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Kepala Desa Susukan, Hasyim Abdullah mengatakan, masyarakat sangat antusias dengan program Revola Jateng Optimis, yang dilakukan Pemprov Jateng. Sebab, program itu membuka lahan tidur menjadi lahan produktif.

Melalui program itu, masyarakat dapat memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan sendiri dan kemudian bisa dijual. Sementara, untuk tanaman kopi dan alpukat bisa juga untuk konservasi lahan.

“Revola ini juga memberdayakan masyarakat miskin yang ada di desa kami. Program ini kan baru berjalan sebulan, jadi untuk sementara hasil telur ayam akan dimanfaatkan sendiri, untuk peningkatan gizi. Ke depannya akan meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin,” ujarnya.

Perwakilan petani, Nur Fauzi menambahkan, program Revola Jateng Optimis sangat membantu petani di Desa Susukan. Lahan tidur yang 12 tahun tidak digarap optimal, sekarang bisa diolah kembali menjadi lahan pertanian. Dulu lahan eks tanaman teh, sekarang dialihkan ke tanaman kopi, alpukat, dan hortikultura.

“Saya ikut ternak kambing, ayam, perikanan, dan lainnya. Saya juga menanam kopi, alpukat, dan hortikultura seperti cabai terong hingga padi,” ujarnya.

Fauzi juga berterima kasih karena program itu melibatkan petani-petani muda, mengingat menggunakan teknologi smart farming. Tak ayal, petani muda ke depan akan mengendalikan teknologi, seperti drone, mesin penyiram, serta mengukur unsur tanah. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/lewat-program-revola-pemprov-jateng-mampu-sulap-lahan-tidur-belasan-tahun-jadi-produktif/ 

Baca Terusannya »»  

Pangkas Biaya Produksi, Petani Jateng Mulai Beralih ke Pompa Tenaga Surya

  

 

 

  

KABUPATEN PEKALONGAN — Petani di Jawa Tengah mulai memanfaatkan pompa air tenaga surya (PATS) untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan internet of things (IoT) untuk pompa air tersebut, dilakukan melalui program Benteng Pangan Jawa Tengah.

Saat ini sudah ada tiga titik yang menerima bantuan dan terpasang PATS, yakni di Desa Tengengwetan, Siwalan (Kabupaten Pekalongan), kemudian di Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berkesempatan untuk melihat langsung penerapan PATS di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026).

Luthfi menjelaskan, pompanisasi menggunakan tenaga surya tersebut dinilai sangat efektif. Pertama, bisa menghemat energi karena mengganti pompa diesel berbahan bakar fosil dengan tenaga surya. Kedua, tidak ada polusi. Ketiga, pompa air dapat menyala 24 jam.

“Tiga titik pompa ini total mengairi sekitar 50 hektare lahan pertanian. Untuk yang di Pekalongan ini bisa mengairi hampir 20 hektare lahan,” jelasnya, seusai penyerahan secara simbolis dan meninjau bantuan PATS.

Ditambahkan, tiga titik penerapan PATS akan dijadikan sebagai role model di seluruh kabupaten/kota di Jateng, bahkan jika memungkinkan akan menjadi percontohan nasional.

“Ini akan kita kembangkan, nanti akan kita sosialisasikan, lalu infrastrukturnya kita disiapkan. Pompa tenaga surya ini juga sudah digunakan di Sayung Demak untuk mengatasi banjir,” ucap Luthfi.

Selain untuk sektor pertanian, lanjut dia, pompa model tersebut bisa diterapkan di sektor-sektor lain. Hal ini untuk mengukuhkan Jateng yang mulai transformasi energi baru terbarukan, dan mengembangkan green economy (ekonomi hijau).

Perwakilan Gapoktan Desa Tengengwetan, Kirom mengatakan, bantuan PATS tersebut telah mengurangi pengeluaran petani untuk membeli solar. Saat menggunakan mesin pompa diesel, untuk satu hari satu malam setidaknya menghabiskan kurang lebih 30 liter solar. Begitu ada PATS, kebutuhan solar untuk pompa air berkurang menjadi 15 liter.

Dia menjelaskan, ada sekitar 30 petani padi yang memanfaatkan bantuan PATS tersebut. Air diambil dari sungai di sekitar desa, untuk dialirkan ke sawah seluas hampir 20 hektare.

“Pompa dengan BBM solar hanya untuk malam saja, siangnya memakai tenaga Surya. Jadi lebih irit untuk pengeluaran, kami bisa menekan ongkos produksi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Gapoktan Tani Makmur Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, Gilang. Menurutnya, PATS tersebut sangat bermanfaat bagi petani di wilayahnya, karena menghemat bahan bakar.

“Kondisi pengairan kita mengandalkan irigasi dari selatan. Kalau musim kemarau kita dilanda air rob yang masuk irigasi. Adanya pompa tenaga surya ini kita pakai sumur bor, akhirnya air tidak asin dan bisa menanam lagi. Petani kita bisa lebih maju masa tanam, bisa kita rekayasa sendiri musim tanamnya,” kata Gilang.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pangkas-biaya-produksi-petani-jateng-mulai-beralih-ke-pompa-tenaga-surya/

Baca Terusannya »»  

Peringati 49 Tahun Pasar Modal Indonesia, Pemerintah Dorong Pendalaman dan Diversifikasi Pembiayaan Ekonomi

 

Pemerintah terus mendorong penguatan pasar modal sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat pendalaman sektor keuangan nasional. Peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembiayaan ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional.

“Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/08).

Kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 tercatat 5,29% (yoy), sementara secara Semester I-2026 tumbuh 5,45%. Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang berada di kisaran 3%. Realisasi investasi juga mencapai lebih dari Rp1.010,6 triliun dengan pertumbuhan 7,2% (yoy).

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan ekonomi, Pemerintah memandang pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan. Pembiayaan ekonomi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp7.400 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp9.200 triliun pada 2029. Dalam konteks tersebut, Pemerintah mendorong diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui pengembangan instrumen seperti Panda Bond dan Samurai Bond.

“Jadi kalau ini adalah momentum kita juga untuk diversifikasi daripada pinjaman. Nah ini mungkin beberapa yang bisa didorong selain Panda Bond, tentu Samurai Bond. Jadi kalau kita bisa dorong diversifikasi tentu akan lebih baik,” ungkap Menko Airlangga.

Kepercayaan terhadap fundamental Indonesia juga tetap kuat. Seluruh sovereign rating Indonesia berada pada kategori investment grade, dengan S&P pada level BBB/A-2, Fitch BBB, Moody’s Baa2, serta R&I dan JCR BBB+. Selain itu, penerbitan Panda Bond Indonesia memperoleh rating AAA dari Lianhe Credit Rating.

Selain diversifikasi sumber pembiayaan, Pemerintah juga mendorong pengembangan produk investasi baru untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia. Salah satunya melalui Exchange Traded Fund (ETF) emas yang diharapkan dapat memperluas pilihan investasi sekaligus meningkatkan likuiditas. Pemerintah mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan Electronic Gold Receipt (EGR) sebagai efek yang dapat dicatat dalam portofolio ETF emas. Pengembangan produk tersebut juga diharapkan memperkuat keterhubungan antara manajer investasi, bank kustodian, bank bulion, dealer, dan bursa efek.

Penguatan pasar modal juga terus didukung melalui berbagai reformasi untuk meningkatkan kredibilitas, inovasi, dan daya saing sektor keuangan. Pemerintah berharap pengembangan produk dan ekosistem pasar modal, termasuk ETF emas serta agenda demutualisasi, dapat semakin memperdalam sektor keuangan dan memperkuat kontribusinya terhadap pembiayaan ekonomi nasional.

“Penguatan pasar modal menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur pembiayaan ekonomi Indonesia. Dengan semakin beragamnya instrumen investasi dan pembiayaan, termasuk melalui ETF emas, kita berharap pasar modal dapat semakin dalam, likuid, dan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan ekonomi yang terus meningkat,” ucap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Samsul Hidayat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7047/peringati-49-tahun-pasar-modal-indonesia-pemerintah-dorong-pendalaman-dan-diversifikasi-pembiayaan-ekonomi

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Mendag Budi Santoso dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (10 Agt).

Pertemuan ini membahas perkembangan perdagangan dan dinamika global serta langkah-langkah strategis pemerintah RI.

Dalam kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso memaparkan perkembangan perundingan perdagangan internasional.

Turut mendampingi, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-mendag-dengan-menko-perekonomian 

Baca Terusannya »»  

Realisasi Arahan Presiden tentang Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT): Gelombang Perdana Hadir di 17 Daerah

 

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Angkatan Pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di SNT 7 Bogor, pada Senin (10/8/2026).

Agenda tersebut menjadi wujud nyata dalam realisasi arahan Bapak Presiden guna memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dijangkau oleh seluruh anak di penjuru Tanah Air tanpa terkecuali. Melalui SNT, pemerintah menghadirkan terobosan dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

“Arahan Bapak Presiden bahwa akses pendidikan berkualitas itu harus bisa dijangkau oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, salah satu program beliau adalah membangun Sekolah Nasional Terintegrasi yang merata di seluruh Indonesia. Tahun ajaran 2026 ini kita memulai dengan 17 Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 daerah,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan, SNT mengusung konsep penggabungan jenjang pendidikan, khususnya antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), ke dalam satu manajemen kelembagaan yang utuh. Transformasi ini dirancang agar kesinambungan pembelajaran siswa dapat terjaga dengan lebih baik.

“Ini terintegrasi antar layer, terutama antar SMP dengan SMA, artinya, pertama tentu saja harus ada transformasi kelembagaan karena yang tadinya dua sekolah sekarang menjadi satu sekolah dengan satu manajemen. Konsekuensinya tentu saja ada transformasi dalam infrastruktur, yang tadinya infrastruktur untuk olahraga, laboratorium masing-masing, sekarang bisa diintegrasikan,” jelas Pratikno.

Pada tahap awal peluncuran ini, pemerintah melaui Kementerian Dasar Menengah dan Tinggi (Kemendikdasmen) meresmikan 17 sekolah yang tersebar di berbagai provinsi. Para siswa yang diterima memiliki latar belakang, minat, dan potensi yang beragam. Mereka tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki minat di bidang olahraga, seni budaya, serta berbagai bidang lainnya.

Ke depannya, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program ini dengan membangun SNT baru di berbagai wilayah. Guna merealisasikan hal tersebut, Menko PMK menekankan pentingnya sinergi dan dukungan penuh dari para kepala daerah. Melalui kolaborasi yang kuat, Menko PMK optimis bahwa SNT akan menjadi jalan keluar bagi ketimpangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi di masyarakat.

“Ini terobosan luar biasa agar pendidikan berkualitas bukan hanya dapat diakses oleh orang yang ada di kota dan orang yang mampu membayar, tetapi pendidikan berkualitas dapat dijangkau untuk seluruh anak di seluruh Indonesia. Progres ke sana yang terus kita upayakan,” tegasnya.

Selain melakukan upaya dalam peningkatan mutu pembelajaran dan infrastruktur melalui program SNT, Menko PMK juga menekankan bahwa ekosistem pendidikan di SNT harus dipastikan terjamin keamanan dan kenyamanannya. Upaya ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) guna mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Kami juga telah meluncurkan program yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Kami harapkan tidak boleh ada kekerasan, karena kekerasan membawa trauma panjang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman untuk anak,” pesan Menko PMK.

Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

 

 

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/realisasi-arahan-presiden-tentang-sekolah-nasional-terintegrasi-snt-gelombang-perdana-hadir-di-17 

Baca Terusannya »»  

BI dan Kemenpar Perkuat Daya Saing Desa Wisata Ramah Muslim

 

Jakarta, 10 Agustus 2026 - Bank Indonesia (BI) melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) menginisiasi program dan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memperkuat daya saing dan tata kelola desa wisata agar semakin berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui “Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim” yang diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2026 di Bandung, Jawa Barat.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan desa wisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan pariwisata berkualitas karena menjadi ruang bagi wisatawan untuk berinteraksi secara langsung dengan kekayaan budaya, alam, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal.

“Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat,” kata Masruroh dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 yang dirancang sebagai program akselerasi peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pengelola desa wisata dalam mengembangkan produk, layanan, dan tata kelola destinasi.

Program tersebut diarahkan agar desa wisata semakin mampu menjawab kebutuhan wisatawan Muslim sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi seluruh wisatawan.

Masruroh menjelaskan, Pariwisata Ramah Muslim (PRM) tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan fasilitas keagamaan. PRM merupakan pendekatan untuk menghadirkan layanan tambahan yang membuat perjalanan wisatawan semakin nyaman, mudah, aman, dan inklusif

“Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman,” katanya.

Masruroh menegaskan penerapan prinsip PRM di desa wisata tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter maupun identitas destinasi. Sebaliknya, PRM menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dengan tetap mengedepankan budaya, kearifan lokal, serta keunikan setiap desa wisata.

“PRM bukan konsep yang membatasi wisatawan tertentu. PRM merupakan pendekatan untuk menciptakan destinasi yang semakin nyaman, inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih baik bagi seluruh wisatawan,” kata Masruroh.

Bootcamp tersebut diikuti 25 desa wisata unggulan dari lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi tersebut merupakan wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Sebanyak 25 peserta tersebut terpilih melalui proses kurasi oleh tim kurator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari 63 desa wisata potensial.

Selama tiga hari, peserta mengikuti rangkaian pelatihan intensif, pendampingan, diskusi kelompok, penyusunan rencana tindak lanjut, hingga kunjungan lapangan

Materi dan pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola desa wisata, pengembangan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, dan implementasi prinsip Pariwisata Ramah Muslim.

Peserta juga mendapatkan pendampingan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan masing-masing desa, menyusun serta menyempurnakan paket wisata berbasis potensi lokal, sekaligus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data.

Pendampingan turut diarahkan untuk memfasilitasi produk dan paket wisata terbaik agar dapat masuk (onboarding) ke platform Online Travel Agent (OTA). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar melalui transformasi digital sekaligus meningkatkan visibilitas produk desa wisata di pasar domestik maupun internasional.

Selain pengembangan produk, bootcamp memberikan pembekalan mengenai Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim dan Petunjuk Teknis Destinasi Wisata Ramah Muslim sebagai standar yang menjadi acuan pengembangan destinasi PRM.

Pedoman dan Juknis tersebut menekankan prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan Muslim, antara lain ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak, khususnya pada unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas), disamping juga penguatan tata kelola melalui pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Peserta juga memperoleh pembelajaran mengenai strategi pengembangan destinasi, inovasi produk dan pengalaman wisata, pemasaran digital berbasis data, penyusunan indikator kinerja, serta praktik baik (best practices) melalui pembelajaran langsung di desa wisata, yaitu Desa Wisata Cibuntu di Kuningan, Jawa Barat

Pendekatan tersebut memungkinkan setiap peserta menyusun strategi pengembangan sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing, dengan demikian, penerapan PRM tidak bersifat seragam, tetapi tetap berpijak pada potensi lokal dan identitas destinasi.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan mengatakan pelaksanaan bootcamp merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem Pariwisata Ramah Muslim nasional melalui pengembangan desa wisata sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dan bentuk apresiasi terhadap lima provinsi dengan capaian terbaik dalam IMTI 2025 melalui pendampingan yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembangan produk siap pasar.

“Melalui bootcamp ini, Bank Indonesia bersama Kementerian Pariwisata tidak hanya memberikan penguatan kapasitas kepada pengelola desa wisata, tetapi juga melakukan pendampingan yang lebih terarah agar setiap desa mampu mengembangkan paket wisata yang kompetitif dan siap dipasarkan,” kata Dwi.

Ia berharap, desa wisata memiliki produk yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Salah satu keluaran utama bootcamp adalah penyusunan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) bagi masing-masing desa wisata.

Dokumen tersebut menjadi panduan implementasi pascakegiatan yang mencakup langkah peningkatan kualitas layanan, penguatan pengalaman wisatawan, pengembangan produk dan paket wisata, optimalisasi promosi digital, serta upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Melalui Action Plan tersebut, proses pengembangan desa wisata diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi berlanjut ke tahap implementasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Selain Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia juga turut melibatkan Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), Atourin, pemerintah daerah, serta pengelola desa wisata

Kolaborasi multipihak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem Pariwisata Ramah Muslim yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas destinasi, tetapi juga perluasan akses pasar, penguatan pelaku usaha lokal, serta penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Masruroh menjelaskan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim merupakan bagian dari strategi pariwisata berkualitas (quality tourism) melalui penyediaan layanan tambahan (extended services) yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mengubah karakter, budaya, maupun identitas destinasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya membangun pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan pengalaman wisatawan.

Penerapan prinsip PRM di desa wisata juga diharapkan memperkuat standar pelayanan dan tata kelola destinasi sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk wisata lokal untuk memasuki pasar wisatawan Muslim domestik maupun internasional.

Pengembangannya tetap mengedepankan budaya, kearifan lokal, keberlanjutan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama desa wisata.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi desa wisata dalam ekosistem Indonesia Muslim Travel Index melalui peningkatan kualitas destinasi, kesiapan produk, tata kelola, dan akses pasar.

Ke depan, Kemenpar dan Bank Indonesia akan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, platform digital, lembaga pendidikan, serta komunitas desa wisata untuk memastikan hasil bootcamp dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi tersebut, desa wisata diharapkan semakin adaptif, inovatif, berkualitas, dan kompetitif, sekaligus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan bagian penting dari penguatan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim Indonesia di tingkat nasional maupun global,” kata Masruroh.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-bi-dan-kemenpar-perkuat-daya-saing-desa-wisata-ramah-muslim 

Baca Terusannya »»  

Ungkap Ancaman Siber Era Kuantum, Wamen Komdigi Nezar Patria: Data Dicuri Hari Ini Bisa Dibuka Nanti

 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan Indonesia menghadapi ancaman baru dari perkembangan komputasi kuantum.

Pelaku siber dapat mencuri dan menyimpan data terenkripsi untuk dibuka di masa depan jika kemampuan komputasi kuantum kelak mampu memecahkan sistem enkripsi yang digunakan saat ini.

Wamen Nezar menyebut praktik tersebut sebagai harvest now, decrypt later.

Dalam pola ini, pelaku tidak harus langsung membuka data yang dicuri.

Mereka menyimpannya hingga tersedia teknologi yang mampu mendekripsi data tersebut.

“Ada data-data yang sudah mereka curi, mereka enggak bisa buka, karena sudah ada enkripsinya. Cuma data itu dia simpan, diambil,” ujar Wamen Nezar dalam ITSEC Cyber & AI Academy Grand Launching di Jakarta Selatan, Senin (10/08/2026).

Menurut Wamen Nezar, ancaman tersebut mengubah cara pandang terhadap keamanan data.

Pelindungan data tidak cukup hanya mengandalkan sistem kriptografi yang dirancang untuk menghadapi kemampuan komputasi saat ini.

Indonesia perlu mulai menyiapkan sistem keamanan yang mampu menghadapi perkembangan teknologi kuantum.

“Kita juga harus bersiap-siap, terutama untuk keamanan data kita, untuk sistem kriptografi kita, itu adalah post-quantum cryptography,” tegasnya.

Wamen Nezar menilai persiapan tersebut perlu dilakukan sejak sekarang karena data yang dicuri dan disimpan pelaku dapat tetap memiliki nilai pada masa mendatang.

Karena itu, pembangunan arsitektur digital perlu mempertimbangkan kemampuan teknologi yang belum sepenuhnya tersedia saat ini.

Perubahan lanskap ancaman siber juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital mengubah pendekatan dalam pembangunan sistem digital.

Pengalaman serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi arsitektur keamanan siber.

Menurut Wamen Nezar, salah satu perubahan pendekatan tersebut adalah menempatkan keamanan sejak tahap awal pembangunan sistem atau security by design.

“Security harus sudah masuk dalam perencanaan,” kata Wamen Nezar.

Ancaman juga semakin kompleks seiring perkembangan kecerdasan artifisial.

Wamen Nezar mengatakan AI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan siber.

Perkembangan agentic AI bahkan memungkinkan serangan dilakukan secara otomatis tanpa sepenuhnya bergantung pada peretas manusia.

“Yang bekerja bukan lagi hacker, tapi agentic AI yang melakukan serangan-serangan siber itu,” ungkapnya.

Menghadapi perubahan tersebut, Wamen Nezar menilai Indonesia juga membutuhkan talenta yang mampu memahami perkembangan keamanan siber dan teknologi baru.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai sekitar sembilan juta orang pada 2030, sementara kemampuan menghasilkan talenta saat ini baru sekitar tiga juta lebih.

Karena itu, Wamen Nezar menilai kehadiran ITSEC Cyber & AI Academy dapat menjadi jembatan antara perkembangan teknologi di industri dan kompetensi yang dipelajari di perguruan tinggi.

“Tanpa talent yang kuat, saya kira kekayaan data kita pada akhirnya akan berserak ke mana-mana dan akan dicuri, akan dibaca, akan di-capture oleh mereka yang lebih powerful,” tandasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/ungkap-ancaman-siber-era-kuantum-wamen-nezar-patria-data-dicuri-hari-ini-bisa-dibuka-nanti

Baca Terusannya »»  

Menaker Yassierli: Budaya Inovasi Penting untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kemnaker

 

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus membangun budaya inovasi sebagai bagian dari upaya menciptakan organisasi yang adaptif dan memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Menurut Yassierli, inovasi merupakan salah satu wujud konkret dari semangat A Nice Place to Grow yang menjadi salah satu core values Kemnaker. Budaya tersebut penting karena layanan ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan.

"Budaya inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan karena yang kita lakukan saat ini, layanan-layanan kita itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada kita," ujar Yassierli pada penutupan Final Pitching Champion Hub Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Yassierli mengatakan, ruang untuk melakukan perbaikan dalam organisasi selalu terbuka. Karena itu, setiap insan Kemnaker perlu membangun cara berpikir bahwa selalu ada kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

"Seorang inovator itu selalu berpikir bahwa selalu ada cara untuk lebih baik," katanya.

Menurut Yassierli, semangat tersebut perlu menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran Kemnaker. Inovasi yang dihasilkan bukan hanya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi juga harus memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.

"Semangatnya better and better. Kita bisa melakukan lebih baik. Dampaknya bisa buat kita dan buat masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat inovasi tersebut sejalan dengan nilai One Kemnaker, yaitu membangun semangat sebagai satu kementerian dengan satu tujuan dan satu kontribusi. Karena itu, inovasi yang dikembangkan setiap unit kerja perlu dilihat sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kinerja Kemnaker.

Yassierli menegaskan, menghasilkan inovasi merupakan satu hal, sedangkan memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara nyata merupakan tantangan berikutnya. Karena itu, diperlukan manajemen perubahan agar gagasan yang dihasilkan dapat diterima, diterapkan, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

"Yang menjadi tantangan setelah inovasi adalah melaksanakannya. Bagaimana change management, bagaimana inovasi dan perubahan itu kita bawa, kemudian diterima dan bisa terlaksana," tuturnya.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-yassierli-budaya-inovasi-penting-untuk-tingkatkan-kualitas-layanan-kemnaker 

Baca Terusannya »»