Tiba di AS, Presiden Prabowo Akan Bertemu Presiden Trump Guna Perkuat Hubungan Bilateral

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 11.55 waktu setempat. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC.

Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo tampak disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland. Selepas itu, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Washington DC.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa dalam kunjungannya ke AS kali ini, Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan difokuskan untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju AS antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tiba-di-as-presiden-prabowo-akan-bertemu-presiden-trump-guna-perkuat-hubungan-bilateral/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

 Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan Sidang Isbat (Penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Jakarta, Selasa (17/2/2026). 

“Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.

Berdasarkan paparan dari Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama (Kemenag), tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada rentang minus 2 derajat, 24 menit, 43 detik hingga nol derajat, 55 menit, 41 detik, serta sudut elongasi berada pada kisaran nol derajat, 56 menit, 23 detik hingga 1 derajat, 53 menit, 36 detik. Data tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat.

"Bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," jelas Menag.

Hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kemenag di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.

Lebih lanjut, Menag berharap keputusan Sidang Isbat ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama.

"Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan," tuturnya.

Turut hadir dalam Sidang Isbat antara lain Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), perwakilan Planetarium Jakarta, serta pejabat eselon I dan II Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag. 

Sumber :https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_1_ramadan_1447_h_jatuh_pada_kamis_19_februari_2026

Baca Terusannya »»  

Kemenag dan MUI Serukan Imam Masjid Doakan Palestina Selama Ramadan

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh imam dan pengelola masjid di Indonesia untuk memperbanyak doa bagi keselamatan rakyat Palestina selama Ramadan. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya momentum peningkatan ibadah personal, tetapi juga penguatan solidaritas kemanusiaan global.

“Ramadan adalah bulan empati dan kepedulian. Kita ingin masjid-masjid di Indonesia tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat doa dan solidaritas untuk saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Menag.

Menag juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan umat di tengah kemungkinan adanya perbedaan dalam memulai puasa.

“Kalau ada perbedaan dalam memulai Ramadan, mari kita sikapi dengan kedewasaan. Indonesia ini indah karena keberagamannya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah, tetapi jadikan sebagai kekayaan khazanah bangsa,” tambahnya.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa Ramadan harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan umat dan menjaga keutuhan bangsa. Perbedaan dalam mengawali atau mengakhiri puasa, menurutnya, adalah keniscayaan dalam konteks Indonesia yang majemuk dan memiliki banyak organisasi kemasyarakatan Islam.

“Perbedaan yang dikelola dengan baik akan menjadi harmoni yang indah. Sebagai bangsa yang demokratis, kita perlu membiasakan diri untuk berbeda. Persatuan umat adalah bagian penting dari stabilitas nasional yang memungkinkan pemerintah dan rakyat membangun masa depan bangsa yang lebih baik,” ujarnya.

MUI mengingatkan bahwa perbedaan teknis atau ijtihadi dalam penentuan awal Ramadan tidak menyentuh persoalan akidah yang bersifat prinsipil (qath’i). Karena itu, umat Islam diminta tetap menjaga ukhuwah dan tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan.

Selain itu, MUI juga mengajak umat menjalankan puasa secara paripurna, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

“Kita harus mempuasakan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang agama. Mulut dijaga agar tidak menyakiti, berdusta, atau memfitnah. Tangan juga harus dipuasakan dari menulis hal-hal yang mengadu domba di media sosial. Mari kita melahirkan jiwa yang penuh kasih sayang dan kemanusiaan,” lanjutnya.

Secara khusus, MUI menyerukan kepada para imam dan pengelola masjid di bawah naungan berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Wahdah Islamiyah, dan lainnya, agar menggaungkan doa Qunut Nazilah selama Ramadan untuk keselamatan dan kemerdekaan rakyat Palestina.

“Kami berharap di bulan yang mustajab ini, para imam masjid memohon kepada Allah SWT untuk kemerdekaan warga Palestina dan pertolongan bagi saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Ramadan ini membawa keselamatan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,” tutupnya.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-mui-serukan-imam-masjid-doakan-palestina-selama-ramadan-7TQD8

Baca Terusannya »»  

Ketua Komisi VIII Sebut Penetapan Awal Ramadan Matang dan Dapat Dipertanggungjawabkan

 

Jakarta (Kemenag) --- Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa keputusan Sidang Isbat yang menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026 telah dijalankan dengan baik melalui proses yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, sidang isbat bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan forum yang melibatkan pertimbangan kaidah agama dan kaidah ilmiah secara bersamaan. Seluruh proses, kata dia, telah melalui diskusi mendalam dengan para ahli sebelum menghasilkan keputusan.

“Hasil pembahasan menunjukkan bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk atau minus, sehingga secara ilmiah belum memungkinkan untuk dirukyat,” ujarnya dalam Konferensi Pers Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1447 H di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Marwan menambahkan, ke depan para pemangku kepentingan akan terus berupaya mempertemukan berbagai pendekatan, termasuk wacana kalender Hijriah global, agar tercapai keselarasan yang lebih luas dalam penentuan awal bulan kamariah. Ia juga mencatat bahwa di sejumlah negara, termasuk Turki, hilal juga belum terlihat pada waktu yang sama.

Sebagai Ketua Komisi VIII, ia menegaskan dukungan terhadap keputusan pemerintah dan mengajak umat Islam menyambut Ramadan dengan sikap yang positif. “Mari kita beribadah dengan khusyuk, menjalankan puasa dengan ikhlas dan jujur, sehingga Ramadan benar-benar membawa perbaikan bagi diri kita,” katanya.

Marwan menyatakan rasa syukur atas adanya kepastian yang dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia dalam memulai ibadah Ramadan, seraya berharap momentum ini semakin memperkuat persatuan dan kualitas keberagamaan masyarakat.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ketua-komisi-viii-sebut-penetapan-awal-ramadan-matang-dan-dapat-dipertanggungjawabkan-5hDph

Baca Terusannya »»  

Kemenag–DPR Kompak Ajak Umat Hormati Perbedaan Penetapan Ramadan

 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keputusan pemerintah diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.

“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag.

Ia juga mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan dengan kedewasaan. “Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah. Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. Pemerintah pun menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.

“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.

Ia menegaskan bahwa perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” lanjutnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Marwan, mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.

Sidang Isbat ini dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama juga turut menyampaikan paparan hasil pengamatan dan perhitungan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dpr-kompak-ajak-umat-hormati-perbedaan-penetapan-ramadan-NFMIt

Baca Terusannya »»  

Ketua MUI: Perbedaan Awal Puasa Ijtihadi dan Teknis

 

Jakarta (Kemenag) --- Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Anwar Iskandar, mengungkapkan, perbedaan dalam penentuan awal maupun akhir Ramadan merupakan hal yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam. Menurutnya, perbedaan tersebut berada pada ranah ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyangkut prinsip akidah.

“Perbedaan itu adalah keniscayaan karena sifatnya ijtihadi dan teknis. Karena itu, kemungkinan memulai atau mengakhiri puasa berbeda bisa saja terjadi. Namun yang paling penting adalah menjaga keutuhan sebagai umat Islam dengan saling memahami dan saling menghormati,” ujarnya dalam Konferensi Pers Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1447 H di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, masyarakat perlu membiasakan diri untuk menyikapi perbedaan secara dewasa. Selama tidak menyentuh prinsip dasar keimanan, perbedaan justru dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual Islam.

Menurut KH. Anwar Iskandar, perbedaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi harmoni yang indah bagi persatuan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Ia juga mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah dan ketakwaan. “Mari kita berusaha sekuat tenaga menyempurnakan ibadah selama bulan Ramadan ini agar kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat,” katanya.

Kepada masyarakat nonmuslim, ia turut mengimbau untuk bersama-sama menjaga suasana saling menghormati, khususnya terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar Ramadan berlangsung dengan khusyuk dan penuh kedamaian.

KH. Anwar Iskandar juga mengingatkan umat agar menjaga perilaku selama berpuasa, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, ataupun membuat kegaduhan, termasuk melalui tulisan di media sosial.

“Secara syariat, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Jangan sampai secara lahir puasa, tetapi secara hakikat ternodai oleh sikap yang merusak persaudaraan,” pesannya.

Ia berharap, Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang (rahmah), sehingga semangat saling menghormati dan menyayangi dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ketua-mui-perbedaan-awal-puasa-ijtihadi-dan-teknis-VL8AW

 

-

Baca Terusannya »»  

Kemenag–MUI Ajak Umat Jaga Kerukunan Awali Ramadan 1447 H

 

Jakarta (Kemenag) — Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2/2026). 

Penetapan tersebut didasarkan pada hasil pemaparan data hisab dan laporan rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia. 

Secara astronomis, ketinggian hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi hilal berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°). Dengan posisi tersebut, hilal belum memenuhi kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati negara-negara anggota MABIMS.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar keputusan ini menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa.

“Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menekankan pentingnya persatuan umat di tengah perbedaan yang bersifat teknis.

“Bangsa kita ini terdiri dari berbagai latar belakang, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, selama tidak menyentuh persoalan akidah.

“Perbedaan akan menjadi harmoni yang indah dan menjadi hal penting untuk persatuan Indonesia dan stabilitas nasional. Penting bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Kita harus menguatkan ibadah dan meningkatkan takwa kita, itu yang paling utama,” katanya.

Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut Ramadan 1447 H dengan penuh kesiapan, memperkuat spiritualitas, serta menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mui-ajak-umat-jaga-kerukunan-awali-ramadan-1447-h-rPTvP

Baca Terusannya »»  

Kemenag: Hilal Ramadan 1447 H di Bawah Ufuk, Mustahil Terukyat

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menyampaikan bahwa posisi hilal menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk, sehingga secara teoritis mustahil dapat terukyat. Kesimpulan ini disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Posisi Hilal Penetapan Awal Ramadan 1447 H yang digelar sebagai rangkaian sidang isbat.

Cecep menjelaskan bahwa penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, dilakukan dengan mengombinasikan metode hisab dan rukyat. Penetapan tersebut mensyaratkan terjadinya ijtimak serta posisi hilal yang memenuhi kriteria visibilitas.

“Metode penetapan awal kamariah di Indonesia menggunakan rukyat dan hisab, di mana ijtimak harus terjadi dan posisi hilal diamati setelah matahari terbenam. Pada 17 Februari 2026, secara astronomis posisi hilal masih berada di bawah ufuk,” ujar Cecep dalam paparannya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

Menurut Cecep, data tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

“Di seluruh wilayah NKRI, posisi hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS. Oleh karena itu, hilal menjelang awal Ramadan 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat dirukyat, karena posisinya masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam,” jelasnya.

Cecep juga memaparkan data astronomis di sejumlah titik pemantauan. Di Jakarta Pusat, saat matahari terbenam pada pukul 18.15.17 WIB, tinggi hilal tercatat -1,05° dengan elongasi 1,04°. Bulan terbenam lebih dahulu pada pukul 18.11.40 WIB, atau 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal tercatat minus 45 menit 50 detik, yang menunjukkan ijtimak terjadi setelah matahari terbenam.

Kondisi serupa terjadi di Sabang, Provinsi Aceh. Pada saat matahari terbenam pukul 18.51.06 WIB, tinggi hilal berada di posisi -0,98° dengan elongasi 0,94°. Bulan terbenam pada pukul 18.47.44 WIB, atau 3 menit 22 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal minus 10 menit 1 detik, yang menandakan ijtimak belum terjadi saat matahari terbenam.

“Secara astronomis, kondisi ini menunjukkan bahwa hilal berada di bawah ufuk dan tidak mungkin terlihat, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik,” tegas Cecep.

Ia menambahkan bahwa Indonesia menggunakan kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah. Sementara itu, ada wilayah di dunia yang memiliki elongasi lebih besar, seperti Amerika, namun negara tersebut tidak menggunakan kriteria MABIMS dalam penetapan awal bulan.

Dengan mempertimbangkan data hisab tersebut, Cecep menyampaikan bahwa secara astronomis 1 Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026.

Paparan ilmiah ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan sidang isbat. Selanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan laporan hasil rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia sebelum menetapkan awal Ramadan 1447 H secara resmi.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-hilal-ramadan-1447-h-di-bawah-ufuk-mustahil-terukyat-fhsX3

Baca Terusannya »»  

Dirut Jasa Marga: 685 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Pada H-4 s.d H-1 Libur Tahun Baru Imlek 2026, Naik 15,32% dari Lalin Normal

 

Jakarta (17/02), Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menyampaikan, 685.413 kendaraan telah meninggalkan Jabotabek pada H-4 s.d H-1 Libur Tahun Baru Imlek 2026 melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 322.277 kendaraan (47,0%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 192.713 kendaraan (28,1%) menuju arah Barat (Merak) dan 170.423 kendaraan (24,9%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin adalah sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)
* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 149.663 kendaraan, naik sebesar 27,81% dari lalin normal.
* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 172.614 kendaraan, naik sebesar 28,14% dari lalin normal.
Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 322.277 kendaraan, naik sebesar 27,98% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)
Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 192.713 kendaraan, lebih rendah 0,08% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)
Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 170.423 kendaraan, naik sebesar 13,87% dari lalin normal.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan pada H-1 Libur Tahun Baru Imlek 2026 atau pada 16 Februari 2026, lalu lintas meninggalkan Jabotabek di empat GT Utama masih mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 148.232 kendaraan atau meningkat 13,47% dari lalin normal.

“Sementara itu, untuk kendaraan yang kembali ke Jabotabek, kami juga melihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Total sebanyak 165.041 kendaraan telah kembali ke Jabotabek melalui empat GT utama di periode yang sama. Total volume lalin kembali ke Jabotabek ini naik 27,25% jika dibandingkan lalin normal,” ujar Rivan.

Rivan mengatakan, Jasa Marga memprediksi arus lalu lintas (lalin) kembali ke wilayah Jabotabek pada Selasa, 17 Februari 2026 masih mengalami peningkatan dengan prediksi lalin sebanyak 173 ribu kendaraan, meningkat 33,0% dibanding lalin normal. Karena itu, Rivan mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan cermat, menghindari waktu dan titik rawan kepadatan, serta memanfaatkan informasi lalu lintas terkini yang telah disediakan secara real time termasuk melalui aplikasi Travoy.

Rivan juga kembali mengimbau pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu yang cukup untuk beristirahat di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan juga dapat diperoleh melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080, akun X @PTJASAMARGA serta media sosial resmi Jasa Marga.

 

 

Sumber : https://www.jasamarga.com/media/press-release/91b455cb-bd62-428b-a2b9-20826b23298b 

Baca Terusannya »»  

Permudah Mobilitas Kendaraan Listrik, PLN Operasikan 4.655 SPKLU Sepanjang 2025

 

Jakarta, – Pengguna kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) kini dapat menikmati pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan bebas khawatir kehabisan daya. Sepanjang 2025, PT PLN (Persero) bersama mitra menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di berbagai wilayah Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.223 unit.

Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem EV di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi.

“Sejalan dengan instruksi pemerintah untuk mendorong adopsi EV di tanah air, PLN berkomitmen penuh menjadi garda terdepan dalam menyediakan infrastruktur charging station yang andal. Dengan ketersediaan SPKLU yang semakin masif dan merata, kami ingin memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa upaya pemutakhiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat, saat ini telah tersedia 633 unit Ultra Fast Charging, 482 unit Fast Charging, 2.681 unit Medium Charging, serta 859 unit Standard Charging.

“Kami tidak hanya fokus di kuantitas, tapi juga kualitas layanan. Hadirnya teknologi pengisian daya yang lebih cepat diharapkan dapat mengurangi range anxiety para pengguna EV,” jelas Adi.

Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan Home Charging Services (HCS) PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan.

Pertumbuhan HCS ini didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN, seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB, yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026.

Selain memperkuat infrastruktur fisik, PLN juga mengoptimalkan layanan digital Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile sebagai pendukung operasional pengguna. Melalui fitur Trip Planner, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan rute perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi SPKLU, sementara fitur AntreEV membantu mengatur antrean pengisian daya agar layanan tetap tertib di tengah lonjakan mobilitas.

“Seiring dengan ekosistem EV yang terus bertumbuh, kami akan terus meningkatkan kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik melalui penguatan infrastruktur di berbagai wilayah dan layanan digital yang semakin solid,” tutup Adi.

 

 

Sumber : https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2026/02/pln-operasikan-4655-spklu-permudah-mobilitas-kendaraan-listrik 

Baca Terusannya »»  

Menhub Dudy Bertemu Gubernur Lampung, Koordinasikan Angkutan Lebaran 2026

 

Bandar Lampung - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026. Menurut Menhub, Provinsi Lampung merupakan “Gerbang Masuk” bagi masyarakat khususnya dari Pulau Jawa yang akan melakukan perjalanan ke berbagai provinsi di Pulau Sumatra.

Menhub menyebut Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan tujuan terpadat secara nasional pada masa Angkutan Lebaran 2026. Selain itu, menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sebesar 778 ribu orang.

“Karenanya, koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Lampung menjadi fondasi penting dalam memastikan arus mudik maupun balik dari dan menuju Pulau Sumatra dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” ujar Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (17/2).

Menhub Dudy menjelaskan, sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 813 ribu orang. Sementara itu, sebagai pelabuhan tujuan, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 2,94 juta orang.

“Perlu diwaspadai bersama, angka yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu digabung dengan potensi pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang mayoritas akan menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Karena itu, butuh penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik,” terang Menhub Dudy.

Terkait kesiapan angkutan penyeberangan secara nasional, Menhub Dudy menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan. Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra, terdapat lima jalur penyeberangan yang tersedia, yakni Merak-Bakauheni, Ciwandan-PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan-Bakauheni, BBJ Bojonegara-BBJ Muara Pilu, dan PT Krakatau Bandar Samudera-Panjang sebagai contingency plan.

Kemudian diungkapkan Menhub, penerapan delaying system di sekitar kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni tersebar di 10 titik buffer zone, baik di jalan tol maupun arteri. “Penerapan buffer zone akan memanfaatkan sejumlah lokasi seperti terminal, area parkir, hingga rumah makan. Harapannya, selain dapat memecah kepadatan arus lalu lintas, penerapan delaying system ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga meminta Pemprov Lampung untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah yang berada di sejumlah lokasi, seperti Pasar Pringsewu, Pasar Natar, dan Plaza Bandar Jaya. Tak hanya itu, antisipasi juga perlu dilakukan pada sejumlah lokasi wisata, seperti Pantai Arang, Air Terjun Way Tebing Cepa, dan beberapa titik lainnya.

“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional menuju dan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Begitu pun di lokasi wisata, perlu disiapkan manajemen arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran,” tutur Menhub.

Berikutnya, Menhub Dudy juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana di Provinsi Lampung yang perlu diwaspadai. Ia mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan dan koordinasi dengan Pemprov Lampung serta pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, baik rob, banjir, hingga tanah longsor.

“Di Provinsi Lampung terdapat perlintasan sebidang sebanyak 139 titik, 31 perlintasan dijaga dan 108 perlintasan tidak dijaga. Namun demikian, saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 129 penjaga untuk meningkatkan pengawasan. Saya berharap wilayah padat di jalan arteri nasional dari dan menuju kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang melewati perlintasan sebidang menjadi prioritas utama pengamanan selama masa Angkutan Lebaran 2026,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, dan sejumlah Forkopimda di lingkungan Provinsi Lampung

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/menhub-dudy-bertemu-gubernur-lampung,-koordinasikan-angkutan-lebaran-2026 

Baca Terusannya »»  

Menhan Kunker ke Yonif TP 888, Tekankan Kekuatan Teritorial

 

Rembang – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Batalyon Infanteri (Yonif) TP 888/Satria Sejati di Rembang, Selasa (17/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan nasional harus dimulai dari satuan-satuan yang disiplin, siap tempur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yonif TP 888/Satria Sejati diharapkan dapat tumbuh menjadi kekuatan teritorial yang profesional, solid, dan semakin dicintai rakyat. Keberadaan Yonif TP dinilai sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam menghadirkan rasa aman, menumbuhkan harapan, serta memperkuat masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Sjafrie turut didampingi oleh Wakil Panglima TNI dan Kabaloghan Kementerian Pertahanan.

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/02/17/menhan-kunker-ke-yonif-tp-888-tekankan-kekuatan-teritorial.html

Baca Terusannya »»  

Menag Pastikan Transisi Kemenag dan Kementerian Haji Berjalan Harmonis

 

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memastikan proses transisi Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah berjalan harmonis.  Hal ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Strategis bersama jajaran pimpinan Eselon I dan II di Kantor Kemenag Pusat, Jakarta.

"Kita adalah pasukan di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Karena itu, setiap hal yang menjadi penekanan (stressing) Bapak Presiden harus langsung menjadi prioritas bagi kita di Kementerian Agama," tegas Menag Nasaruddin Umar, Selasa (17/2/2026).

Dalam rapat yang membahas pemisahan kelembagaan usai pembentukan Kabinet Merah Putih, Menag menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan soliditas. Ia menginstruksikan agar proses peralihan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Kementerian Haji dan Umrah berjalan secara harmonis atau smooth.

Menurutnya, Kemenag berkomitmen penuh mendukung berdirinya kementerian baru tersebut demi peningkatan layanan publik. "Peralihan ini harus berlangsung secara smooth," imbuhnya.

Guna memastikan detail teknis transisi berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi, Menag menugaskan Wakil Menteri Agama untuk memimpin langsung koordinasi harian. Menag berharap, dengan sikap kooperatif dan komunikasi yang baik, kementerian hasil pemisahan dapat segera beroperasi secara optimal.

"Kita tunjukkan sikap kooperatif. Jika ada hambatan, selesaikan secara internal melalui dialog. Prioritas kita adalah kemaslahatan umat dan menjalankan amanah Presiden dengan sebaik-baiknya," pungkas Menag.

Sumber ; https://kemenag.go.id/nasional/menag-pastikan-transisi-kemenag-dan-kementerian-haji-berjalan-harmonis-Qcqoh

Baca Terusannya »»  

Ribuan Hektare Sawah di Grobogan Terdampak Banjir, Pemprov Dampingi Petani Ajukan Asuransi Gagal Panen

 

GROBOGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah pendampingan bagi petani di Kabupaten Grobogan yang sawahnya terdampak banjir untuk mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), apabila mengalami gagal panen (puso).

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, lahan pertanian seluas 1.842 hektare di Grobogan terendam banjir akibat cuaca ekstrem pada Senin (16/2/2026). Data tersebut masih bersifat sementara, dan akan diverifikasi lebih lanjut di lapangan.

Kepala Distanak Jateng, Defransisco Dasilva Tavares menyampaikan, setelah menerima laporan awal terkait luas lahan terdampak, pihaknya akan melakukan identifikasi tingkat kerusakan tanaman guna memastikan apakah benar-benar mengalami puso.

“Petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT nanti cek di lapangan bahwa ini puso apa tidak. Karena kalau dalam kondisi terendam kan agak sulit untuk mendeteksi,” katanya, seusai mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau banjir di Kabupaten Grobogan, Selasa (17/2/2026).

Dia melanjutkan, apabila hasil pengecekan menyatakan terjadi gagal panen, laporan akan diteruskan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung jawab program AUTP.

“Nah, jadi setelah itu kemudian dia bersama teman-teman lapangan melaporkan kondisi itu ke Jasindo, sebagai penanggung jawab asuransi usaha tani padi,” ucap Fransisco.

Terkait mekanisme pengajuan klaim, batas waktu pelaporan sesuai ketentuan adalah satu pekan. Karena itu, petani yang terdampak diharapkan segera melaporkan kondisi lahannya.

“Paling tidak seketika kejadian sudah difoto, lapor dulu secara SMS, WA, dan sebagainya. Kemudian baru petugas turun untuk mengecek lapangan kebenarannya,” katanya.

Fransisco mengakui, belum seluruh petani terdaftar dalam program AUTP, sehingga belum semuanya memiliki perlindungan asuransi. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong petani, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak bencana, agar segera mendaftarkan lahannya melalui penyuluh pertanian.

“Kita dorong masyarakat dengan kondisi daerah-daerah yang mungkin berpotensi untuk terjadinya bencana itu, untuk mendaftarkan diri. Karena kalau tidak itu kan tidak ter-cover,” beber Fransisco.

Melalui upaya ini, Pemprov Jateng berharap petani yang terdampak banjir tetap mendapatkan perlindungan, sekaligus menjaga stabilitas produksi pertanian demi mencapai swasembada pangan.

Di tengah potensi bencana, Pemprov Jateng tetap optimistis mencapai swasembada pangan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi yang fokus pada sektor pangan pada 2026.

Fransisco mengatakan, Jateng pernah mengalami gagal panen dengan luas lahan mencapai 35 ribu hektare pada tahun lalu. Meski demikian, menurutnya, kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi padi secara keseluruhan.

Faktanya, secara nasional, Jateng berada di peringkat ketiga sebagai penyumbang produksi padi terbesar pada 2025 dengan total produksi sekitar 9,3 juta ton gabah kering giling. Pihaknya pun optimistis capaian tersebut dapat ditingkatkan pada 2026.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ribuan-hektare-sawah-di-grobogan-terdampak-banjir-pemprov-dampingi-petani-ajukan-asuransi-gagal-panen/ 

Baca Terusannya »»  

Tangani Banjir Grobogan, Gubernur Jateng Kerahkan Semua OPD Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak

 

GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat menangani banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, dengan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi secara optimal.

“Untuk penanganan bencana ini, semua OPD provinsi sudah turun,” kata Luthfi, didampingi Bupati Grobogan Setyo Hadi, seusai rapat koordinasi penanganan bencana di Kantor Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Selasa (17/2/2026).

Dia memastikan, seluruh OPD Pemprov Jateng telah bergerak sejak hari pertama pascabencana. Mulai dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pertanian, diterjunkan langsung ke lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ditambahkan, kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama, mulai dari penanganan di lokasi pengungsian, penyediaan bahan makanan dan pakaian ganti, hingga kebutuhan obat-obatan. Pemprov Jateng juga telah menyalurkan cadangan bantuan bahan pokok, yang akan terus diisi ulang selama masa tanggap darurat.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mendirikan posko layanan kesehatan, untuk memastikan warga terdampak tetap memperoleh pelayanan medis. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta upaya pencegahan penyakit pascabanjir dilakukan secara intensif.

Sementara itu, Dinas Pendidikan melakukan intervensi terhadap 26 sekolah jenjang SD hingga SMA yang terendam banjir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, baik melalui relokasi sementara maupun skema pembelajaran darurat.

“Ini ada bantuan pokok yang setiap saat habis kita isi. Kemudian Dinas Kesehatan main dengan posko kesehatan, Dinas Pendidikan intervensi 26 sekolah yang terendam,” ungkap Ahmad Luthfi.

Penanganan dampak psikologis juga menjadi perhatian serius. Dinas Sosial melakukan pendataan warga terdampak untuk trauma healing, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana.

Di sektor pertanian, Dinas Pertanian telah mendata lahan pertanian terdampak banjir di Grobogan maupun Demak. Para petani yang terdampak dipastikan dapat mengakses asuransi pertanian sesuai ketentuan yang berlaku, guna meminimalkan kerugian dan mempercepat pemulihan ekonomi.

“Kemudian di Dinas Pertanian sudah mendata baik itu Demak maupun Grobogan, petani yang terkena banjir dapat asuransi puso (gagal panen) setelah kita identifikasi,” ucap dia.

Selain itu, dapur umum dan berbagai satuan tugas (satgas) bergerak secara terpadu di lapangan. Gubernur menegaskan, seluruh elemen bekerja bersama agar penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.

“Semua satgas berjalan bersama-sama, sehingga bencana ini bisa kita tangani secara gotong royong dan cepat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyalurkan bantuan dari Pemprov Jateng senilai Rp186 juta, untuk mendukung penanganan darurat bencana di Grobogan.

Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Sukirman, mengapresiasi langkah Gubernur Jateng yang turun langsung meninjau lokasi bencana. Dia memastikan bantuan pangan telah diterima oleh warganya.

Sukirman menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Grobogan atas gerak cepat yang dilakukan sejak hari pertama pascabencana.

“Bapak Gubernur hadir untuk menjembatani sebagaimana kewajibannya mengayomi rakyat. Sehingga kami berharap kesulitan warga itu bisa sedikit terbantu,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data BPBD Jateng, sebanyak 45 desa di 11 kecamatan di Grobogan terendam banjir dengan total 9.736 kepala keluarga terdampak. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi pada Senin (16/2/2026) yang menyebabkan tanggul jebol serta luapan Sungai Lusi, Glugu, Tuntang, Kali Jajar, dan Cabean.

Bencana tersebut juga menggenangi lahan pertanian seluas 1.850 hektare, serta menyebabkan dua unit rumah mengalami rusak berat. Selain itu, terdapat tujuh titik tanggul di empat sungai yang jebol, dan membutuhkan penanganan darurat segera

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tangani-banjir-grobogan-gubernur-jateng-kerahkan-semua-opd-penuhi-kebutuhan-warga-terdampak/ 

Baca Terusannya »»  

Respon Cepat Gubernur Jateng Luthfi, Jalur Utama Semarang-Purwodadi Terputus Dipastikan Segera Pulih

 

GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan jalur utama Semarang-Purwodadi yang terputus akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, akan segera dipulihkan.

Ahmad Luthfi telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jateng untuk mempercepat perbaikan akses jalan, agar arus lalu lintas kembali normal dan kendaraan dapat melintas seperti biasa.

“Bahwa ini adalah jalan provinsi. Sudah saya sampaikan ke Dinas PU kita, tiga hari harus segera kita bikin jalan,” kata dia usai meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Tinanding, Kabupaten Grobogan, Selasa (17/2/2026).

Diketahui, akses Semarang-Purwodadi terputus sejak Senin (16/2/2026) setelah jalan beton yang berada di atas tanggul Sungai Tuntang terkelupas dan ambrol, akibat derasnya arus air hujan. Jalur itu merupakan penghubung utama antara Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.

Saat ini, banjir di ruas jalan tersebut mulai surut. Namun, masih tersisa tanah, lumpur, serta material lainnya yang menutup badan jalan.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memantau petugas yang bahu-membahu membersihkan jalan dari lumpur dan tanah. Satu unit ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan dan pemulihan akses.

Luthfi menegaskan, penanganan darurat harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemprov Jateng, Pemkab Grobogan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali–Juana, serta unsur TNI/Polri.

Ia juga mengusulkan kepada Kodim setempat untuk memasang jembatan armco sebagai solusi sementara, dengan target mobilitas masyarakat dapat kembali normal dalam waktu tiga hingga tujuh hari.

“Tiga hari minimal hingga seminggu, normalisasi jalur kendaraan maupun orang bisa kita gunakan,” ungkap Gubernur Luthfi.

Selain pemulihan akses jalan, penanganan tanggul jebol menjadi prioritas. Terkait hal ini, Luthfi telah berkoordinasi dengan BBWS Pemali–Juana untuk langkah penanganan darurat.

Untuk penanganan banjir jangka panjang, Pemprov telah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar dilakukan normalisasi Sungai Tuntang. Rencana normalisasi tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini.

“Saya usulkan ke Kementerian karena itu adalah kewenangan dari BBWS. Ini minimal kita normalisasi seperti Sungai Wulan itu hampir 45 kilometer,” beber Luthfi.

Sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Grobogan, Masrichan, menyampaikan, panjang jalan Semarang-Purwodadi yang terputus mencapai sekitar 100 meter.

Saat ini, petugas masih melakukan pembersihan lumpur dan tanah sebelum dilanjutkan dengan perbaikan jalan, serta pemasangan jembatan darurat sesuai instruksi gubernur.

“Jadi kita untuk akses jalan kita coba untuk bisa kita normalisasi dulu, sehingga nanti bisa digunakan untuk warga,” kata dia di lokasi.

Penanganan juga dilakukan terhadap tanggul yang jebol. BBWS Pemali–Juana akan melakukan penambalan sementara sambil menyiapkan pembangunan tanggul permanen.

“Otomatis nanti dilakukan penanganan darurat, kemudian baru penanganan secara permanen oleh BBWS. Secara teknis dari BBWS nanti yang akan melakukannya,” imbuh Masrichan.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/respon-cepat-gubernur-luthfi-jalur-utama-semarang-purwodadi-terputus-dipastikan-segera-pulih/ 

Baca Terusannya »»  

Indonesia–Arab Saudi Perkuat Integrasi Digital Optimalkan Pelayanan Haji dan Umrah

 

Makkah (Kemenhaj)---Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jemaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam acara forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs (16/02/2026).

“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah.

Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jemaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegas Menteri Irfan.

Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.

Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

 

Sumber :  https://haji.go.id/berita/indonesia-arab-saudi-perkuat-integrasi-digital-optimalkan-pelayanan-haji-dan-umrah-1771301906476

Baca Terusannya »»  

Perkuat Istithaah Kesehatan dan Maksimalkan Skema Tanazul–Murur, Kemenhaj Prioritaskan Perlindungan Lansia

 

Makkah (Kemenhaj) — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah risiko tinggi (risti) melalui penguatan istithaah kesehatan serta optimalisasi skema Tanazul dan Murur pada penyelenggaraan Haji 1447 H.

“Perlindungan jemaah, khususnya lansia dan risti, adalah prioritas utama kami pada penyelenggaraan haji tahun ini,” tegas Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, dalam forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah (16/02/2026).

Menurut Menhaj, perlindungan tersebut harus dimulai sejak tahap persiapan di Tanah Air melalui penguatan istithaah kesehatan, bukan sekadar sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen keselamatan.

“Istithaah kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin memastikan jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik, terkontrol penyakit penyertanya, serta memahami risiko perjalanan ibadah,” lanjutnya.

Pemerintah memperketat skrining kesehatan, pengawasan komorbid, serta edukasi kebugaran bagi calon jemaah. Pendekatan preventif ini bertujuan menekan angka jemaah risiko tinggi sebelum keberangkatan.

Di Arab Saudi, penguatan kesehatan dilanjutkan melalui manajemen mobilitas jemaah pada fase puncak ibadah. Indonesia menekankan optimalisasi skema Murur dan Tanazul sebagai langkah strategis menekan kelelahan ekstrem dan kepadatan.

Skema Murur memungkinkan lansia dan jemaah risti melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus, sehingga mengurangi beban fisik dan risiko gangguan kesehatan. Sementara skema Tanazul memberi opsi sebagian jemaah kembali lebih awal ke hotel setelah melontar jumrah guna mengurangi kepadatan tenda Mina.

“Murur dan Tanazul bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan pada jemaah rentan. Prinsipnya, ibadah harus sah sekaligus aman dan manusiawi,” ujar Menhaj.

Sebagai upaya penguatan, Indonesia juga mengusulkan kesiapsiagaan dukungan medis di jalur menuju Jamarat guna mempercepat respons dalam kondisi darurat saat puncak lempar jumrah.

“Kita ingin menggeser pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu jemaah sakit, tetapi pastikan mereka tetap sehat selama menjalankan ibadah,” pungkasnya.

Melalui penguatan istithaah kesehatan, optimalisasi skema Tanazul–Murur, serta koordinasi kesehatan lintas negara, Indonesia optimistis penyelenggaraan Haji 1447 H akan berlangsung lebih tertib, aman, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.

 

 

Sumber :  https://haji.go.id/berita/perkuat-istithaah-kesehatan-dan-maksimalkan-skema-tanazul-murur-kemenhaj-prioritaskan-perlindungan-lansia-1771301799128

Baca Terusannya »»  

Menhaj: Kemitraan Indonesia–Arab Saudi sebagai Amanah Pelayanan Jemaah

 

Makkah (Kemenhaj) – Suasana Al Hamra Umm Al Jud, Makkah, pada 16 Februari 2026 menjadi saksi penguatan komitmen Indonesia dan Arab Saudi dalam tata kelola haji dan umrah. Di forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange, Menteri Haji dan Umrah RI (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf hadir sebagai representasi tanggung jawab Indonesia terhadap jutaan jemaah.

Didampingi Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PEEHU) Prof. Jaenal Efendy, Staffsus Menteri Abd. Wahid, Plt. Staff Teknis Urusan Haji Jeddah Zakaria Anshori, serta jajaran direktur teknis.

“Bagi Indonesia, Arab Saudi adalah mitra utama dalam mengurus jemaah haji dan umrah. Setiap tahun jutaan jemaah kami datang sebagai Tamu Allah. Itu adalah kehormatan sekaligus amanah besar yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Menurut Menhaj, hubungan Indonesia dan Arab Saudi dibangun di atas fondasi saling percaya dan saling menghormati. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hukum dan sistem Kerajaan Arab Saudi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Kami menghormati sepenuhnya aturan dan tata kelola yang berlaku di Saudi. Disiplin terhadap regulasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami kepada jemaah,” katanya.

Menhaj menggambarkan kemitraan ini sebagai kerja kolektif lintas negara yang menyentuh aspek teknis hingga kemanusiaan. Setiap kebijakan, lanjutnya, harus berorientasi pada perlindungan dan kenyamanan jemaah.

“Di balik setiap prosedur visa, kontrak hotel, atau sistem digital, ada jemaah yang berharap bisa beribadah dengan tenang. Itu yang selalu menjadi pusat perhatian kami,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap transformasi layanan haji dan umrah yang menjadi bagian dari Saudi Vision 2030. Bagi Indonesia, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi instrumen perlindungan.

“Transformasi digital adalah arah masa depan. Indonesia siap mengintegrasikan sistem agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ucap Menhaj.

Menurutnya, integrasi data lintas negara menjadi fondasi pelayanan yang adaptif dan responsif.

“Jika data visa, hotel, kesehatan, dan asuransi terhubung, maka perlindungan jemaah akan lebih kuat. Ketika terjadi keadaan darurat, respons kita bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menekankan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada forum diplomatik, tetapi harus terwujud dalam kualitas pelayanan di lapangan.

“Kemitraan ini adalah amanah. Kita ingin memastikan setiap jemaah Indonesia merasa aman, dihormati, dan dilayani dengan baik sejak berangkat hingga kembali ke tanah air,” tutupnya.

 

Sumber:  https://haji.go.id/berita/menhaj-kemitraan-indonesia-arab-saudi-sebagai-amanah-pelayanan-jemaah-1771304964600

Baca Terusannya »»  

Banjir Rendam 34 Desa di Grobogan, 5.214 KK Terdampak; Sejumlah Tanggul Jebol dan Jalur KA Jakarta-Surabaya Terganggu

 

JAKARTA - Banjir melanda 34 desa di sembilan kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Senin (16/2) pukul 02.00 WIB. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu (15/2) pukul 21.00 WIB hingga Senin (16/2) pukul 05.00 WIB, serta kiriman air dari hulu Sungai Glugu, Sungai Jajar, dan Sungai Tuntang yang menyebabkan sungai meluap. Total sebanyak 5.214 kepala keluarga (KK) terdampak dan satu unit rumah dilaporkan rusak berat.

Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan, banjir melanda wilayah seperti Kecamatan Kedungjati, yang mana tujuh desa terdampak akibat luapan Sungai Tuntang dengan tinggi muka air 20-40 sentimeter. Rinciannya, Desa Klitikan (123 KK), Desa Kedungjati (98 KK), Desa Wates (1.000 KK), Desa Jumo (310 KK), Desa Deras (450 KK), Desa Kalimaro (321 KK), dan Desa Padas (60 KK). Saat ini genangan di wilayah ini telah surut.

Berikutnya di Kecamatan Tegowanu, banjir merendam Desa Tajemsari dengan 171 KK terdampak di Dusun Kendalsari dan Mlangi, Desa Sukorejo sebanyak 600 KK, serta Desa Kebonagung sebanyak 526 KK dan 102 hektare sawah. Ketinggian air berkisar 20-100 sentimeter. Tanggul Sungai Cabean di Desa Tajemsari dilaporkan jebol, serta tanggul Sungai Jratun di Dusun Mbaru, Desa Kebonagung, juga mengalami kerusakan. Kondisi saat ini berangsur surut.

Selanjutnya di Kecamatan Gubug, Desa Penadaran terdampak di tiga dusun dengan tinggi air 30-50 sentimeter dan kini telah surut. Namun, kerja bakti peninggian tanggul Sungai Tuntang terus dilakukan untuk mencegah luapan susulan.

Kemudian di Kecamatan Purwodadi, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah. Di Kelurahan Purwodadi tercatat 584 KK terdampak yang tersebar di lingkungan Jajar, Kemasan, Jetis Barat, Jetis Selatan, Simpang Utara, dan Banaran. Di Kelurahan Kalongan, Perumahan Permata Hijau terdampak cukup signifikan dengan ketinggian air mencapai satu meter dan 1.180 KK terdampak. Sementara itu, Desa Karanganyar (Dusun Karangasem) dan Desa Ngraji masih tergenang dengan tinggi air 20-50 sentimeter.

Adapun di Kecamatan Karangrayung, banjir terjadi di Desa Karangsono dan Desa Mojoagung. Tanggul Sungai Jajar Baru di Dusun Krasak dan Dusun Klampisan, Desa Mojoagung, jebol dengan panjang masing-masing sekitar 15 meter, menyebabkan air masuk ke permukiman warga. Saat ini genangan berangsur surut dan tersisa di beberapa ruas jalan desa.

Berikutnya di Kecamatan Geyer, tiga rumah di Desa Bangsri sempat terendam 25 sentimeter dan kini telah surut. Di Kecamatan Toroh, sembilan desa terdampak, antara lain Desa Tambirejo (200 KK di tiga dusun), Katong, Sugihan, dan sejumlah desa lainnya dengan ketinggian air 30-50 sentimeter. Kondisi di wilayah ini berangsur surut.

Selanjutnya di Kecamatan Pulokulon, Desa Karangharjo khususnya Dusun Legundi terdampak luapan Sungai Peganjing setinggi 50 sentimeter dan 30 warga melakukan evakuasi mandiri. Sementara itu, di Kecamatan Penawangan sedikitnya enam desa terdampak, termasuk Desa Leyangan, Toko, Sedadi, Tunggu, Karangwader, dan Pengkol. Hingga siang hari, beberapa desa di kecamatan ini masih tergenang.

Selain berdampak pada permukiman, banjir juga mengganggu transportasi nasional. Perjalanan kereta api lintas utara rute Jakarta-Surabaya terkendala akibat rel terendam banjir di Km 32 pada petak jalur antara Karangjati dan Gubug. Petugas melakukan pengamanan dan penanganan untuk memastikan keselamatan operasional.

Hingga pukul 14.00 WIB, pantauan tinggi muka air di Bendung Sedadi menunjukkan elevasi 26,68 mdpl atau berada pada level siaga dan berangsur turun. Namun, Pos Menduran mencatat tren kenaikan debit air. BNPB terus berkoordinasi bersama BPBD dan unsur terkait  dalam upaya penanganan darurat, mulai evakuasi warga, distribusi logistik, monitoring lapangan, serta penguatan tanggul darurat yang dilakukan di sejumlah titik.

Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi dalam dua hari ke depan. Dengan kondisi tanggul jebol di beberapa lokasi dan debit sungai yang masih fluktuatif, ancaman banjir susulan tetap ada.

BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila debit air kembali meningkat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat banjir di Grobogan.

 

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-rendam-34-desa-di-grobogan-5214-kk-terdampak-sejumlah-tanggul-jebol-dan-jalur-ka-jakarta-surabaya-terganggu 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 16 Februari 2026

 

 

 

JAKARTA –  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan kejadian bencana yang berhasil dihimpun sejak Minggu (15/2) hingga Senin (16/2), pukul 07.00 WIB, adalah sebagai berikut.

Kejadian pertama berupa tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu (14/2), pukul 14.00 WIB. Wilayah terdampak berada di Desa Cidadap dan Desa Tayem Kecamatan Karangpucung. Peristiwa ini berdampak pada 15 kepala keluarga, 15 unit rumah terancam dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cirajayu tertutup material longsor sepanjang 100 meter. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap segera melakukan kaji cepat di lokasi terdampak untuk melakukan penanganan darurat. Data terkini per hari Minggu  (15/2) dilaporkan petugas bersama warga setempat bergotong royong memperbaiki rumah yang terdampak dan membuat turap yang terbuat dari tanah. 

Beralih ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu (14/2), pukul 16.00 Wita. Banjir merendam Desa Empang Bawa dan Desa Bunga Eja di Kecamatan Empang dengan total 270 kepala keluarga dan 270 rumah terdampak akibat kejadian ini. 

BPBD Kabupaten Sumbawa bersama tim gabungan telah melakukan upaya penanganan darurat di lokasi terdampak. Data terkini yang dilaporkan pada Minggu (15/2) warga bersama petugas bergotong royong melakukan pembersihan sisa banjir, memperbaiki Olakan Cekdam Lagenti Empang Bawa, membangun penahan tebing sungai dan bronjong serta melakukan normalisasi sedimen di DAS pada dua desa terdampak.

Dari Provinsi Lampung dilaporkan angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Lampung Selatan, kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang pada Sabtu (14/2), pukul 17.00 WIB.

Peristiwa ini terjadi di Desa Haduyang yang berada di Kecamatan Natar, akibat peristiwa ini sebanyak 44 kepala keluarga, 44 rumah dan satu fasilitas ibadah terdampak. BPBD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan kaji cepat dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa di lokasi terdampak.

Menyikapi rangkaian bencana tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana, khususnya bahaya hidrometeorologi basah. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui jalur evakuasi yang aman. Warga yang tinggal di daerah bantaran sungai juga diminta untuk rutin memantau ketinggian muka air serta memperbarui informasi cuaca dari lembaga resmi.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-16-februari-2026 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Meriahnya Dugderan Semarang Jelang Ramadan, Warga Senang, Ekonomi Terus Bergeliat

 

SEMARANG – Ribuan orang bersorak-sorai saat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menabuh beduk sebanyak tujuh kali, di mimbar halaman Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang, Senin (16/2/2026).

Setiap kali beduk ditabuh, dentum meriam Kolontoko berbunyi, lalu petasan melesat ke langit yang mulai gelap. Masyarakat yang memadati kompleks MAJT tampak antusias, tersenyum, dan mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka

Penabuhan beduk menjadi rangkaian puncak acara Dugderan 2026, tradisi khas Kota Semarang. Perayaan yang telah ada sejak 1881 ini, menjadi penanda dimulainya ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriyah.

Mengenakan busana adat bangsawan Jawa, Sumarno berperan sebagai Kanjeng Adipati Raden Mas Tumenggung Prawiroprojo. Sesaat sebelum menabuh beduk, dia menerima Suhuf Halaqoh dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, yang memerankan Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Purbodiningrum.

Di hadapan warga Kota Semarang yang memenuhi kompleks MAJT, Sumarno membacakan Suhuf Halaqoh atau surat keputusan penetapan Ramadan dalam bahasa Jawa.

Bagi warga Kota Semarang, Dugderan bukan sekadar seremoni tahunan menjelang Ramadan. Tradisi itu menjadi warisan budaya yang terus dijaga, sekaligus momentum yang menggerakkan perekonomian warga.

Warga Barito Semarang, Safira, mengaku hampir tidak pernah absen mengikuti perayaan tersebut. Dia menilai, Dugderan selalu menghadirkan suasana meriah, karena ada pawai serta pasar malam di Alun-alun Masjid Agung Kauman

“Selalu happy kalau ada Dugderan, karena banyak makanan dan suka sama karnavalnya. Dulu juga sering naik wahana di Masjid Agung Kauman,” ujarnya.

Menurut Safira, Dugderan telah menjadi identitas khas Kota Semarang. Dia berharap, tradisi nenek moyang tersebut terus dilestarikan hingga generasi mendatang.

Hal senada disampaikan pedagang asal Kabupaten Demak, Misbahul Munir. Dia menilai, perayaan Dugderan sangat membantu pelaku UMKM karena banyak warga yang membeli.

Pada perayaan kali ini, Misbahul menjual es cappuccino, cincau, es buah, es kampul, serta aneka gorengan seperti sosis, siomay, dan otak-otak. Dagangannya pun laris manis sejak sore hari.

“Ketika ada event, UMKM juga ikut jalan. Ini sangat membantu kami para penjual makanan dan minuman. Alhamdulillah hari ini lumayan laris,” kata warga asal Kabupaten Demak tersebut.

Sementara itu, Sekda Jateng, Sumarno menjelaskan, perayaan Dugderan merupakan hasil kerja sama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang. Dia menegaskan, tradisi itu memiliki nilai sejarah dan budaya yang harus terus dijaga.

“Ini adalah kerja sama Pemprov Jateng dengan Pemkot Semarang, Dugderan ini menjadi tradisi yang mempunyai nilai yang perlu kita lestarikan,” ujar dia.

Melalui Dugderan yang menandai datangnya bulan Ramadan, Sumarno mengajak umat Muslim di Jawa Tengah, mempersiapkan diri menyambut bulan suci dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut, Sekda Sumarno juga berharap Ramadan membawa keberkahan bagi setiap individu maupun seluruh masyarakat Jawa Tengah.

“Harapannya dapat meningkatkan ketakwaan kepada allah SWT, mudah-mudahan Jawa Tengah terhindar dari bencana, dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tandasnya.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/meriahnya-dugderan-semarang-jelang-ramadan-warga-senang-ekonomi-terus-bergeliat/

Baca Terusannya »»  

Dirut Jasa Marga: 537 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek Pada H-4 s.d H-2 Libur Tahun Baru Imlek 2026, Naik 15,84% dari Lalin Normal

 

Jakarta (16/02), Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono sampaikan 537.181 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-4 s.d H-2 Libur Tahun Baru Imlek 2026 melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 255.591 kendaraan (47,6%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 152.393 kendaraan (28,4%) menuju arah Barat (Merak) dan 129.197 kendaraan (24,0%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin adalah sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)
* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 119.532 kendaraan, naik sebesar 31,37% dari lalin normal.
* Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 136.059 kendaraan, naik sebesar 26,40% dari lalin normal.
Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 255.591 kendaraan, naik sebesar 28,68% dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)
Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 152.393 kendaraan, naik sebesar 4,23% dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)
Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 129.197 kendaraan, naik sebesar 8,68% dari lalin normal.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan pada H-2 Libur Tahun Baru Imlek 2026, lalu lintas meninggalkan Jabotabek di empat GT Utama masih mengalami peningkatan, tercatat 158.246 kendaraan atau meningkat 18,41% dari lalin normal. Jasa Marga juga mencatat adanya peningkatan arus kendaraan menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui GT Cikampek Utama, sebanyak 34.049 kendaraan meningkat 26,99% dari lalin normal dan GT Kalihurip Utama, sebanyak 41.587 kendaraan meningkat 36,77% dari lalin normal.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan cermat, menghindari waktu dan titik rawan kepadatan, serta memanfaatkan informasi lalu lintas terkini yang kami sediakan secara real time termasuk melalui aplikasi Travoy. Kami senantiasa berkomitmen menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar, dan berkeselamatan kepada seluruh pengguna jalan. Dengan kolaborasi intensif antara operator jalan tol, aparat kepolisian, dan masyarakat, kami optimistis arus lalu lintas selama libur Tahun Baru Imlek 2026 dapat terkelola dengan baik,” ujar Rivan.

Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal dengan menitikberatkan pada pilar pelayanan: keselamatan, kelancaran dan kenyamanan, serta memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan akhir tahun dengan aman, tenang, dan berkeselamatan.

“Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat, Jasa Marga telah menyiagakan seluruh aspek pelayanan operasional, mulai dari kesiapan infrastruktur, layanan transaksi, hingga pengaturan lalu lintas yang terkoordinasi dengan Kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait. Jasa Marga juga mengoptimalkan pemantauan lalu lintas melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang beroperasi selama 24 jam, serta menghadirkan berbagai informasi perjalanan melalui aplikasi Travoy, media sosial resmi, dan kanal komunikasi lainnya agar masyarakat dapat mengambil keputusan perjalanan secara tepat,” tambah Rivan.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Tahun Baru Imlek dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu yang cukup untuk beristirahat di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan juga dapat diperoleh melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080, akun X @PTJASAMARGA serta media sosial resmi Jasa Marga.

 

 

Sumber : https://www.jasamarga.com/media/press-release/5d2b069c-5dd7-4615-b936-c952b797db25 

Baca Terusannya »»  

Cak Imin, Gus Ipul dan Kepala BPS Bertemu Bahas PBI

 

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah terus memperkuat akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional agar bantuan tepat sasaran. 

Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2/2026).

“Hari ini kami membahas dua hal penting. Yang pertama soal data, karena data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Yang kedua adalah mekanisme penyaluran,” ujar Gus Ipul.

Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan, saat ini sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau sekitar 152 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima PBI. Dari jumlah tersebut, hampir 100 juta dibiayai pemerintah pusat dan sekitar 50 juta melalui PBI daerah.

“Kami memastikan terus-menerus bahwa seluruh proses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran, akan terus terlayani dengan baik,” kata Muhaimin.

Ia menjelaskan, dinamika data sosial ekonomi mulai dari kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi ekonomi menuntut konsolidasi yang berkelanjutan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Penonaktifan itu dilakukan karena masih ada yang tidak berhak menerima, karena ekonominya sudah meningkat. Ini dalam kerangka agar PBI tepat sasaran, yaitu untuk desil 1 sampai desil 5. Kalau ada yang dicoret karena tidak berhak, sebetulnya dialihkan kepada yang berhak,” tegasnya.

Muhaimin juga menekankan bahwa peserta PBI yang mengalami kondisi darurat atau penyakit katastropik tetap harus dilayani rumah sakit.

“Kalau betul-betul darurat, rumah sakit harus menerima dan menangani. Nanti bisa berkoordinasi dengan Kemensos, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos menetapkan penerima manfaat berdasarkan data BPS dan usulan pemerintah daerah, khususnya untuk kelompok desil 1 hingga desil 5.

“Kementerian Sosial tugasnya menetapkan penerima manfaat. Setelah itu kami teruskan ke Kementerian Kesehatan, lalu ke BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Ia mengapresiasi pemutakhiran data BPS yang semakin akurat dari waktu ke waktu berkat partisipasi daerah dan masyarakat.

“Kami selalu berpedoman pada data BPS dan juga usulan daerah. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi menghadirkan data yang akurat. Datanya akurat, bansos kita tepat sasaran. Kalau data tidak akurat, bansos kita akan salah sasaran,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos, call center, dan WhatsApp center untuk melakukan pemutakhiran maupun usul sanggah.

“Setiap orang punya kesempatan memperbaiki datanya. Bahkan kalau merasa sudah tidak patut menerima bansos, itu kami hargai. Mekanismenya sudah disiapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa BPS akan melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan namun telah direaktivasi otomatis, dengan target penyelesaian pada 14 Maret.

“Kami akan segera melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah direaktivasi kembali. Ini tetap kami verifikasi di lapangan,” ujar Amalia.

Selain itu, BPS bersama Kemensos juga akan memverifikasi sekitar 11.017.000 peserta PBI nonaktif lainnya setara sekitar 5,9 juta keluarga melalui kolaborasi BPS daerah, pendamping PKH, serta mitra statistik, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.

Ia menegaskan bahwa penentuan desil dilakukan secara nasional menggunakan sekitar 40 variabel kesejahteraan, tidak hanya pendapatan.

“Pendesilan ini adalah perankingan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nasional dengan sekitar 40 variabel. Jadi pasti berbeda dengan pendesilan di tingkat daerah,” jelas Amalia.

Karena itu, masyarakat dapat memperbarui status desil melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos dengan mengisi formulir dan melampirkan bukti pendukung seperti kondisi rumah atau aset.

Menutup pertemuan, Menko PM Muhaimin meminta kepala daerah hingga perangkat desa proaktif mendeteksi perubahan kondisi warganya.

“Kepala desa, lurah, kepala daerah diminta betul-betul proaktif dalam pemutakhiran desil. Ini penting supaya tidak terjadi kesalahan dan semuanya tertangani,” pungkas Muhaimin.

 

 

Sumber :  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Cak-Imin,-Gus-Ipul-dan-Kepala-BPS-Bertemu-Bahas-PBI-1

Baca Terusannya »»