Tutup Rakernas Haji, Wamen Dahnil Anzar: Transformasi Radikal Atasi Isu Antrean dan Keuangan Haji

 

Tangerang (Kemenhaj) – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (10/4/2026) malam. Dalam pidato penutupnya, Wamenhaj menggarisbawahi pencapaian revolusioner dalam transformasi perhajian, khususnya terkait penyetaraan masa tunggu jemaah di seluruh Indonesia.

Salah satu poin utama yang disoroti Wamenhaj adalah keberhasilan pemerintah dalam melakukan standardisasi masa tunggu haji. Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini, masa tunggu jemaah haji di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil disetarakan menjadi 26 tahun.

"Kita menyadari bahwa kebijakan penyetaraan masa tunggu ini awalnya memicu berbagai respons dan dinamika di tengah publik. Namun, ini adalah langkah transformasi untuk memberikan rasa keadilan. Tidak boleh lagi ada warga negara yang harus menunggu 40 tahun hanya karena perbedaan domisili, sementara di wilayah lain jauh lebih singkat. Sekarang, semua sama di angka 26 tahun," tegas Wamenhaj.

Kebijakan ini diambil melalui redistribusi kuota yang lebih proporsional dan manajemen data jemaah yang terintegrasi, sehingga kepastian keberangkatan menjadi lebih terukur secara nasional.

Selain isu antrean, Wamenhaj menekankan pentingnya transformasi radikal dalam pengelolaan keuangan haji. Fokus utama kementerian adalah memastikan skema pembiayaan yang berkeadilan bagi jemaah yang berangkat maupun jemaah tunggu.

"Isu antrean dan isu keuangan ini saling berkaitan. Kita tidak bisa bicara soal memangkas antrean tanpa bicara soal bagaimana kesiapan uangnya. Begitu juga sebaliknya, keuangan haji kita tidak akan sehat kalau manajemen antreannya berantakan dan tidak terukur," ujar Wamenhaj.

Terkait wacana "War Ticket" yang sempat dilontarkan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wamenhaj menjelaskan bahwa skema ini merupakan respons atas antrean haji Indonesia yang mencapai 5,7 juta orang. Namun, ia menekankan bahwa "War Ticket" tidak serta-merta diterapkan tanpa syarat.

"Ini adalah upaya kita mewujudkan istitha'ah yang sesungguhnya. Jika ada tambahan kuota besar, kita bisa putuskan bersama DPR untuk membuka skema ini bagi yang mampu secara material dan kesehatan untuk berangkat saat itu juga," pungkas Dahnil.

Untuk mengupayakan transformasi ini, Kemenhaj pun melakukan pengetatan komponen biaya di Arab Saudi tanpa mengurangi kualitas layanan konsumsi dan akomodasi. Selain itu, Wamenhaj juga memastikan agar dana haji dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga nilai manfaat yang dihasilkan benar-benar kembali untuk mendukung operasional haji yang berkualitas.

"Transformasi keuangan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal menjaga amanah jutaan jemaah yang sudah menitipkan uangnya. Kita ingin ekosistem keuangan haji kita sehat dan sustainable untuk jangka panjang," tambah Wamenhaj.

Menutup sambutannya, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jajaran kementerian dan petugas haji agar hasil Rakernas ini segera diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa berbagai transformasi tata kelola perhajian yang dibahas selama Rakernas harus bermuara pada satu tujuan: kemudahan dan pelayanan prima bagi jemaah.

"Rakernas ini adalah tonggak sejarah. Kita pulang dari sini dengan membawa sistem yang lebih adil dan keuangan yang lebih transparan. Mari kita layani jemaah dengan standar terbaik yang kita miliki," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/tutup-rakernas-haji-wamen-dahnil-anzar-transformasi-radikal-atasi-isu-antrean-dan-keuangan-haji-1775872215429 

Baca Terusannya »»  

Wamenhaj Tekankan Rakernas Sebagai Momentum ‘Ta’liful Qulub’ untuk Perkuat Pelayanan Jemaah

 

Tangerang (Kemenhaj) – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026) malam. Dalam sambutannya, Wamenhaj menekankan bahwa esensi dari Rakernas ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan sebuah momentum Ta'liful Qulub, atau upaya mengikat hati antar-stakeholder perhajian.

Wamenhaj menyatakan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan semakin kompleks, sehingga sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga, dan seluruh petugas di lapangan menjadi syarat mutlak. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan pelayanan jemaah sangat bergantung pada kesatuan visi dan rasa persaudaraan di antara para penyelenggara.

"Konsolidasi ini adalah momentum Ta’liful Qulub. Kita tidak hanya menyatukan pikiran dan rencana kerja, tetapi yang paling utama adalah 'mengikat hati' dalam satu pengabdian yang tulus untuk melayani tamu-tamu Allah," ujar Wamenhaj.

Lebih lanjut, Wamenhaj menjelaskan bahwa dengan hati yang sudah terikat dalam satu tujuan yang sama, segala kendala teknis dan birokrasi di lapangan akan lebih mudah diatasi. Ia berharap semangat "mengikat hati" ini dibawa oleh seluruh peserta Rakernas kembali ke daerah masing-masing untuk segera diimplementasikan dalam persiapan operasional haji 1447 H.

"Jika hati kita sudah terpaut dalam niat yang sama, maka kerja-kerja berat dalam melayani jutaan jemaah akan terasa ringan. Inilah inti dari konsolidasi yang sesungguhnya," tambahnya di hadapan para peserta Rakernas.

Acara penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian rapat koordinasi intensif yang telah berlangsung selama beberapa hari, yang menghasilkan sejumlah poin strategis terkait peningkatan kualitas layanan katering, transportasi, hingga skema perlindungan jemaah selama di Tanah Suci.

Wamenhaj menutup sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara yang telah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih aman, nyaman, dan mabrur bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/wamenhaj-tekankan-rakernas-sebagai-momentum-taliful-qulub-untuk-perkuat-pelayanan-jemaah-1775869861314 

Baca Terusannya »»  

Wamenhaj: Presiden Instruksikan Kenaikan Harga Avtur Tidak Bebankan Jemaah Haji

 

Tangerang (Kemenhaj) --- Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi jemaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global. Hal ini disampaikan dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.

Dahnil menyampaikan bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak telah memicu kenaikan harga avtur dunia. Namun, ia menekankan bahwa Presiden telah memberikan instruksi tegas agar beban kenaikan biaya operasional penerbangan tersebut tidak dialihkan kepada jemaah.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Wamenhaj di hadapan para peserta Rakernas.

Selain masalah penerbangan, Wamenhaj juga memberikan kepastian mengenai kesiapan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Ia menyatakan bahwa kontrak dan ketersediaan logistik untuk kebutuhan jemaah haji telah diamankan hingga tiga bulan ke depan.

"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.

Pemerintah terus memantau perkembangan di Timur Tengah dengan harapan situasi tersebut tidak mengalami eskalasi yang lebih luas. Stabilitas kawasan sangat diharapkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 1447 H dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala keamanan maupun distribusi.

Penutupan Rakernas ini menjadi momentum finalisasi koordinasi antara pusat dan daerah jelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci pada 22 April 2026 mendatang. Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah baik di pusat maupun daerah untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi tamu Allah.

"Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/wamenhaj-presiden-instruksikan-kenaikan-harga-avtur-tidak-bebankan-jemaah-haji-1775870881290 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar dan MDTV Media Televisi Berkolaborasi Promosikan "Event by Indonesia"

 

Jakarta, 10 April 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin kolaborasi strategis dengan PT MDTV Media Televisi melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) tentang kerja sama promosi dan publikasi “Event by Indonesia”. 

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata, Vinsensius Jemadu, menegaskan sinergi dengan media menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kunjungan pada setiap agenda wisata.

“Kolaborasi bersama MDTV ini merupakan langkah nyata dalam memperluas jangkauan publikasi event unggulan Indonesia. Kami ingin memastikan setiap kegiatan dalam ‘Event by Indonesia’ tidak hanya terselenggara dengan baik, tetapi juga memiliki visibilitas maksimal di tingkat nasional dan regional. Dengan dukungan jaringan televisi dan platform digital MDTV, kami optimistis partisipasi masyarakat dan nilai promosi pariwisata Indonesia akan semakin meningkat,” kata Vinsensius di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kemitraan ini, kata dia, menjadi langkah konkret untuk memperkuat eksposur penyelenggaraan berbagai event nasional melalui beragam platform media.

Melalui kerja sama ini, MDTV berperan sebagai mitra media utama dalam mendukung penyebarluasan informasi, baik melalui liputan hard news maupun soft news, program khusus seperti “Fakta +62”, hingga penguatan konten digital di media sosial dan YouTube.

Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan bersama (co-creation) konten promosi yang dirancang untuk menjangkau audiens internasional, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Australia, sehingga memperluas daya tarik event Indonesia di pasar global.

Ruang lingkup kerja sama ini berlangsung sepanjang 2026 dan mencakup dukungan media partner secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan (pre-event), pelaksanaan (on-event), hingga pasca-kegiatan (post-event) pada berbagai event signature Kementerian Pariwisata.

Selain itu, kolaborasi ini juga akan menghadirkan interaksi kreatif melalui kegiatan “Drama Series Meet and Greet” yang disinergikan dengan panggung acara di berbagai daerah, sehingga memberikan pengalaman yang lebih dekat dan berkesan bagi masyarakat.

Kementerian Pariwisata berharap optimalisasi publikasi berbagai event unggulan dalam “Event by Indonesia” dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan event berkualitas di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, Event by Indonesia (EBI) merupakan platform digital yang dikelola Kementerian Pariwisata sebagai basis data dan informasi terpadu mengenai kalender kegiatan di Indonesia, mulai dari skala daerah, nasional, hingga internasional, termasuk program Karisma Event Nusantara (KEN).

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-dan-mdtv-media-televisi-berkolaborasi-promosikan-event-by-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Ajak Jaga Stabilitas Nasional, Tegaskan Indonesia Tetap Terkendali di Tengah Tekanan Global

 

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan tidak terpengaruh oleh narasi yang dapat menimbulkan kecemasan publik.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa isu yang menyebut Indonesia akan mengalami kekacauan dalam waktu dekat merupakan narasi yang keliru.

“Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” ujar Seskab dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

Seskab juga meluruskan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk narasi yang menyebut kondisi Indonesia akan mengalami kekacauan. Ia menegaskan bahwa kondisi nasional tetap stabil dan terkendali.

Ia menjelaskan bahwa di tengah tekanan global, termasuk konflik di Timur Tengah, pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas harga, termasuk dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Daya beli masyarakat terjaga, dan yang paling penting, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah dua kali melaksanakan Lebaran,” tambahnya.

Seskab juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai ‘inflasi pengamat’, yaitu maraknya opini dari sejumlah pihak yang dinilai tidak berbasis data akurat dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Ia menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang bertanggung jawab.

“Boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum, termasuk terkait penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum oleh aparat penegak hukum. Pemerintah, lanjutnya, terbuka terhadap proses hukum yang berjalan.

“Siapapun bila bersalah dan kalau terbukti ya, itu silakan diperiksa, termasuk keluar dan ke dalam,” tegasnya.

Terkait agenda luar negeri Presiden, Seskab menyampaikan bahwa terdapat rencana kunjungan ke sejumlah negara, termasuk Rusia, dalam rangka memperkuat kerja sama, khususnya di bidang energi. Namun, detail kunjungan tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri.

Di akhir keterangannya, Seskab mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis serta bersama-sama menjaga kepercayaan dan harapan positif terhadap masa depan Indonesia.

“Semuanya, termasuk Anda, rekan-rekan pers semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna, kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin,” pungkasnya.

 

 

Sumber  : https://setkab.go.id/indonesia-tetap-stabil-bantah-isu-chaos/ 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Penertiban Kawasan Hutan Selamatkan Aset Negara hingga Rp370 Triliun

 

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang merugikan negara. Komitmen tersebut ditegaskan melalui acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

“Atas perintah Bapak Presiden diserahkan uang cash senilai sekitar Rp11,4 triliun. Itu apa? Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Seskab Teddy, penyerahan denda tersebut merupakan bagian dari langkah sistematis yang telah dijalankan sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tahun lalu. Hingga saat ini, Seskab menyebut total uang tunai yang diserahkan kepada negara mencapai Rp31,3 triliun.

“Sejak satu tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar Rp31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih Rp370 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa penyerahan denda administratif ini tidak hanya sekadar simbolik, melainkan bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum serta praktik korupsi di Indonesia.

“Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas, konkret, bukti nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum,” jelas Seskab Teddy.

Langkah ini sekaligus memperkuat pesan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, negara hadir tanpa kompromi dalam melindungi aset nasional dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://setkab.go.id/denda-pelanggaran-kawasan-hutan-rp11-triliun/ 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Saksikan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara Tahap VI

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 11,42 triliun, yang bersumber dari denda kehutanan Rp 7,23 triliun, PNBP penanganan korupsi Rp 1,96 triliun, setoran pajak Januari-April 2026 Rp 967,7 miliar, kontribusi pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp 108,5 miliar, serta denda lingkungan hidup Rp 1,14 triliun.

Selain capaian di sektor keuangan, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan lahan pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Pada tahap VI ini, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan tersebut tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Aceh dan Jawa Barat. Selain itu, turut diserahkan lahan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali seluas 30.543,4 hektare kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian penyelamatan keuangan negara yang terus menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 1,5 tahun pemerintahan. "Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp 11,42 triliun," ucap Presiden RI.

Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memperkuat upaya penegakan hukum dan penyelamatan aset negara. TNI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam memastikan setiap potensi kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

 

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-264720-panglima-tni-dampingi-presiden-ri-saksikan-penyerahan-denda-administratif-dan-penyelamatan-keuangan-negara-tahap-vi.html 

Baca Terusannya »»  

Menhan RI Hadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satgas PKH

 

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara secara signifikan.

Pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858 yang berasal dari berbagai sektor, antara lain kehutanan, penanganan tindak pidana korupsi, penerimaan pajak, serta pendapatan negara bukan pajak. Selain itu, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan dalam penguasaan kembali kawasan hutan, termasuk lahan perkebunan sawit dan pertambangan dalam skala luas.

Pada tahap VI ini, pemerintah turut menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan dengan luas lebih dari 254.780,12 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Menteri Pertahanan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam mendukung langkah strategis pemerintah menjaga kedaulatan negara, khususnya dalam pengamanan aset nasional serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-264720-panglima-tni-dampingi-presiden-ri-saksikan-penyerahan-denda-administratif-dan-penyelamatan-keuangan-negara-tahap-vi.html 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Tegaskan Peran Strategis Selamatkan Aset Negara

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasinya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam arahannya pada penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

“Atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tugas yang dijalankan Satgas PKH bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan luas wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dapat terjadi di lapangan. Berbagai tantangan seperti ancaman dan intimidasi, menurut Presiden juga turut dihadapi oleh para anggota satgas selama menjalankan tugas.

“Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Namun, Kepala Negara menyayangkan oknum di dalam birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L-K/L kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian kepada rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

“Marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, saya mengimbau ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan rakyat kepada kita dengan baik,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Satgas PKH. Segala bentuk ancaman atau upaya menghalangi kerja satgas, kata Presiden, merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam menjaga kekayaan bangsa. Pemerintah akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap aset negara terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-apresiasi-satgas-pkh-tegaskan-peran-strategis-selamatkan-aset-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Rp31,3 Triliun Uang Negara Diselamatkan, Bisa Percepat Perbaikan Sekolah dan Rumah Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara telah dilakukan secara berulang dalam kurun satu setengah tahun terakhir. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa besarnya dana yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa capaian tersebut berpotensi melampaui realisasi pembangunan sebelumnya yang masih terbatas.

“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah, berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai, pemanfaatan dana tersebut dapat memperluas jangkauan program perumahan sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penyelamatan juga mencakup penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai yang sangat besar. Presiden menilai capaian tersebut memiliki potensi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar Rp370 triliun. Padahal seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun, kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas publik di seluruh Indonesia. Kepala Negara pun menggambarkan bahwa pemanfaatan optimal akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.

“Kalau kita hitung Rp370 triliun kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita, kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa, kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” ucap Kepala Negara.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat yang harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kekayaan negara tidak lagi bocor, melainkan menjadi kekuatan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-rp313-triliun-uang-negara-diselamatkan-bisa-percepat-perbaikan-sekolah-dan-rumah-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Hukum adalah Instrumen Negara untuk Menjaga Kekayaan Bangsa dan Negara

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Presiden menekankan bahwa tanpa pengelolaan dan perlindungan kekayaan negara yang baik, mustahil kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

“Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera,” tegas Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Jumat, 10 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa praktik-praktik pelanggaran seperti korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menggunakan seluruh kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.

“Saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan menggunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa,” ujarnya.

Presiden juga memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait, termasuk aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga, untuk memperkuat koordinasi dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan negara. Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa upaya menjaga kekayaan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan bentuk pengabdian seluruh aparatur negara kepada rakyat.

“Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama, kekayaan bangsa dan rakyat dirampok, terlalu lama,” ungkap Presiden.

Di tengah berbagai tantangan, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap teguh pada nilai kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. “Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang,” tegasnya.

Kepala Negara pun menutup arahannya dengan menekankan pentingnya semangat nasionalisme sebagai pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penegakan hukum yang kuat dan konsisten, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat nasionalisme, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta berdiri tegak dalam membela kepentingan rakyat. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan negara dikelola secara optimal dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-hukum-adalah-instrumen-negara-untuk-menjaga-kekayaan-bangsa-dan-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,42 Triliun dan Ratusan Ribu Hektare Lahan Hasil Penyelamatan ke Negara

 

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858. Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun, penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (satgas PKH) juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Dari total capaian tersebut, pada tahap VI ini satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu, turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan bahagia atas penyelamatan uang dan aset negara dalam 1,5 tahun pemerintahan yang dipimpin. Dalam kurun waktu tersebut, total uang tunai yang telah berhasil diselamatkan sebesar Rp31,3 triliun.

“Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun,” ucap Presiden.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan. Menurutnya, pendekatan hukum harus tegak dan tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.

“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang harus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok,” ujar Jaksa Agung.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan negara kembali dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-saksikan-penyerahan-rp1142-triliun-dan-ratusan-ribu-hektare-lahan-hasil-penyelamatan-ke-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Penyerahan Uang Total Rp 11 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satgas PKH

 

Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat(10/04/2026) di Kejaksaan Agung dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.

“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.

Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.

Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

• Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
• Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
• Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
• Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
• Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

• Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).
• Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:

1. Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi:

• Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar);
• Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta
• Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).  

2. Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).

Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, dan kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.

“Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” imbuh Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.

“Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” pungkas Jaksa Agung.

 

 

Sumber  : https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/11584/read 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Amankan Kawasan Hutan dan Terima Penyelamatan Keuangan Negara 11,4 Triliun Rupiah

 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) melaksanakan "Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap ke-VI" di Jakarta hari ini (10/4/2026).

Disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung RI secara resmi menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11.420.140.815.858 yang berasal dari: (1) Penagihan denda administrasi di bidang kehutanan dan satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp7.230.036.440.742; (2) Hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan penyelamatan keuangan negara atas penagnanan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Januari sampai Maret senilai Rp1.967.867.840.912; (3) Penerimaan pajak sejak Januari sampai April sebesar Rp967.779.890.000; (4) Pendapatan negara melalui penyetoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebesar Rp180.574.134.143; dan (5) PNBP yang berasal di denda lingkungan hidup sebesar Rp1.145.847.307.471.

Pada kesempatan ini juga, Kejaksaan Agung RI menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan kawasan hutan yang telah dikuasai Kembali melalui Satgas PKH yang merupakan kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi: (1) Hutan Produksi yang dapat dikonservasi berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 149.198,09 ha; (2) Taman Hutan Raya Laikombi di Subulussalam, Aceh seluas 510.03 ha; serta (3) Hutan konservasi di Kawasan TN Gunung Halimun Salak, Bogor seluas 105.072 ha.

Presiden RI, Prabowo Subianto dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada pentingnya kedaulatan sumber daya alam. Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap jengkal kawasan hutan dan setiap rupiah dari kekayaan negara harus dikelola dengan integritas tinggi untuk kepentingan rakyat serta menjaga kelestarian ekosistem nasional demi masa depan generasi mendatang.

"Menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan ini merupakan langkah krusial dalam menertibkan tata kelola kehutanan di Indonesia. Kemenhut akan terus memastikan kawasan hutan yang telah kembali ke pangkuan negara ini segera dipulihkan fungsinya melalui program rehabilitasi yang intensif, serta sinergitas dengan K/L lain akan terus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan negara

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/pemerintah-amankan-kawasan-hutan-dan-terima-penyelamatan-keuangan-negara-11-4-triliun-rupiah 

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Suahasil Tekankan Peran Strategis APBN untuk Capai Tujuan Pembangunan Nasional

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya memahami sektor publik Indonesia, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada Jumat (10/4). 

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa mahasiswa perlu memahami sektor publik Indonesia secara kontekstual, tidak hanya dari perspektif teori ekonomi, tetapi juga praktik kebijakan di Indonesia. Menurutnya, APBN merupakan cerminan kebijakan pemerintah sekaligus proyeksi arah pembangunan ke depan. 

Wamenkeu memaparkan bahwa pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di sektor fiskal.

“Bagaimana menciptakan pertumbuhannya lebih tinggi, bagaimana mendistribusikan lebih baik, dan bagaimana menjaga stabilitas,” kata Wamenkeu. 

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan sektor publik pada dasarnya adalah pengelolaan “uang rakyat” yang dihimpun melalui pajak dan penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, seluruh entitas pemerintah, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, merupakan bagian dari sektor publik yang harus dikelola secara akuntabel.

“Selama dibiayai oleh uang yang dikumpulkan dari masyarakat, itu adalah sektor publik,” tegasnya.

Untuk itu, Wamenkeu menegaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang kredibel dan transparan, APBN diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-APBN-Capai-Tujuan-Pembangunan

Baca Terusannya »»  

Indonesia Apresiasi Kepemimpinan Filipina Dorong Prioritas Ekonomi ASEAN 2026

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kepemimpinan Filipina atas Priority Economic Deliverables (PEDs) dalam ASEAN Finance Track 2026. Langkah ini dinilai sebagai kerangka kerja yang tepat waktu dan relevan dalam memperkuat kolaborasi antarnegara anggota ASEAN di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung saat menghadiri The 13th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AMFBG) secara daring pada Jumat (10/04).

Indonesia menilai bahwa inisiatif dalam PEDs ASEAN di Tahun 2026 membuka peluang besar untuk meningkatkan ketahanan kawasan. Di tengah tantangan global seperti fragmentasi ekonomi, disrupsi teknologi, risiko perubahan iklim, serta dinamika geopolitik, PEDs yang diusung mencerminkan komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan inklusivitas ekonomi.

“Dengan berfokus pada inisiatif konkret dan berwawasan ke depan, prioritas-prioritas ini dapat membantu memposisikan ASEAN untuk merespon tantangan yang muncul secara lebih efektif sekaligus meraih peluang pertumbuhan baru,” ungkap Wamenkeu Juda.

Indonesia juga menyambut baik langkah Filipina dalam mendorong kesehatan finansial sebagai prioritas regional. Hal ini sejalan dengan transformasi kebijakan Indonesia dari berfokus pada inklusi keuangan menuju pendekatan yang lebih luas, yakni kesehatan finansial. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada ketahanan finansial, pengelolaan keuangan yang bijak, serta kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

“Indonesia percaya bahwa memajukan kesehatan keuangan akan meningkatkan kualitas inklusi keuangan dan berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di seluruh kawasan,” jelas Wamenkeu.

Sebagai penutup, Wamenkeu mengatakan bahwa Indonesia juga memandang kerangka PEDs sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan visi jangka panjang ASEAN ke dalam aksi nyata yang berdampak. Indonesia menegaskan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN guna memastikan implementasi yang efektif, demi memperkuat ketahanan, daya saing, dan kemakmuran bersama di kawasan. 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Prioritas-Ekonomi-ASEAN-2026

Baca Terusannya »»  

Menko Airlanga Menerima Kunjungan Gubernur Papua Barat di Kediaman, Bahas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

 

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan terus menjadi fokus Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran di kediaman Menko Airlangga, Jakarta, pada Jumat (10/04).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dominggus menyampaikan sejumlah perkembangan di daerah, termasuk dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat yang berkembang di sejumlah wilayah, termasuk di kasawan aliran sungai, lereng, hingga perbukitan. Aktivitas tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.

Isu tersebut menjadi salah satu perhatian bersama yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan berbagai langkah regulasi, termasuk penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penyelesaian regulasi teknis dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa Pemerintah akan terus mendorong penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merespons berbagai dinamika di lapangan, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.

“Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” imbuh Menko Airlangga.

Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan mencapai 6,46% pada tahun 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah memandang potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6880/menko-airlanga-menerima-kunjungan-gubernur-papua-barat-di-kediaman-bahas-pengelolaan-sumber-daya-alam-berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Gandeng Startup AI, Bidik Judi Online hingga Kualitas Informasi Publik

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng startup nasional berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penanganan judi online sekaligus meningkatkan kualitas informasi di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kolaborasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memanfaatkan teknologi AI untuk menjawab persoalan publik yang mendesak di ruang digital.

“Inovasi yang dikembangkan oleh Gambit Hunter dan Ambisius Lab menjadi contoh konkret bahwa talenta Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi berbasis kecerdasan artifisial yang relevan dengan kebutuhan bangsa,” jelas Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jumat (10/04/2026).

Menurut Meutya, Pemerintah saat ini mendorong pengembangan kecerdasan artifisial sebagai salah satu pilar utama transformasi digital nasional, dengan visi membangun AI yang etis, bertanggung jawab dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia.

Meutya mencontohkan inovasi dari Gambit Hunter yang menghadirkan pendekatan baru dalam pemberantasan judi online melalui pemanfaatan AI.

Teknologi ini dinilai mampu mengidentifikasi serta menelusuri infrastruktur pembayaran yang menjadi bagian penting dalam operasional praktik ilegal tersebut.

“Pendekatan seperti ini sangat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yaitu memperkuat penanganan dari sisi hulu hingga ke level infrastruktur, bukan hanya pada konten yang terlihat di permukaan,” ujarnya.

Inovasi lain datang dari Ambisius Lab melalui produk Ambisius News yang dinilai menjawab tantangan dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital.

“Inisiatif pengembangan sistem AI untuk mengkurasi, memverifikasi dan membandingkan berita dari berbagai sumber terpercaya. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem informasi yang sehat,” ungkapnya.

Meutya menegaskan bahwa kedua inovasi tersebut merepresentasikan dua aspek penting dalam tata kelola ruang digital, yaitu penguatan keamanan serta peningkatan kualitas informasi dan literasi digital masyarakat.

“Pemerintah dalam hal ini terus mendorong pengembangan AI melalui penguatan inovasi, kolaborasi multi-pemangku kepentingan, serta pengembangan berbagai use case yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.

Meutya berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah dan startup nasional, sehingga inovasi anak bangsa dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-gandeng-startup-ai-bidik-judi-online-hingga-kualitas-informasi-publik 

Baca Terusannya »»  

Kemenkes Kick-Off Imunisasi MR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

 

Jakarta, 10 April 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memulai pencanangan (kick-off) pemberian imunisasi Measles-Rubella (MR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta dokter internship. Langkah ini dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai kelompok berisiko tinggi terhadap penularan, sekaligus memutus rantai penyebaran virus di fasilitas pelayanan kesehatan.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menuturkan bahwa imunisasi ini menyasar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi, serta 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship di seluruh Indonesia.

“Kementerian Kesehatan senantiasa berupaya melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap penularan campak. Imunisasi MR ini diharapkan dapat melindungi tenaga kesehatan sekaligus membantu penanggulangan kasus campak di Indonesia,” ujar Andi dalam jumpa pers daring terkait update kasus campak di Jakarta, Jumat (10/4).

Berdasarkan data surveilans Kemenkes, tren kasus penyakit campak nasional menunjukkan penurunan signifikan. Pada minggu ke-1 tahun 2026, tercatat puncak sebanyak 2.220 kasus, kemudian menurun menjadi 195 kasus pada minggu ke-13.

Meski tren menurun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di 14 provinsi dengan kasus tertinggi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, capaian Outbreak Response Immunization (ORI) di 10 kabupaten/kota terdampak terus dikejar. Per 9 April 2026, Kota Depok telah mencapai 100%, diikuti Kabupaten Bima (80,8%) dan Kota Palembang (60,9%).

Pemberian imunisasi MR bagi tenaga kesehatan resmi dimulai pada 10 April 2026 di masing-masing rumah sakit tempat mereka bekerja, dengan dosis 0,5 ml yang diberikan secara subkutan. Ketentuan pemberian vaksin didasarkan pada riwayat imunisasi sebelumnya yakni: tenaga kesehatan dengan riwayat dua dosis tidak perlu divaksin kembali; yang baru menerima satu dosis akan mendapatkan satu dosis tambahan; sementara yang belum memiliki riwayat imunisasi diwajibkan menerima dua dosis dengan interval minimal 28 hari.

Kegiatan kick-off dilaksanakan serentak di enam rumah sakit perwakilan, yaitu RSUP H. Adam Malik (Medan), RSUP Dr. Mohammad Hoesin (Palembang), RS Pusat Otak Nasional (Jakarta), RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso (Jakarta), RSUD Kota Bandung, dan RS Kemenkes Makassar CPI.

Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, dr. Zainal Safri, menyambut baik program ini. “Harapannya, kejadian campak pada orang dewasa, khususnya tenaga kesehatan, dapat dicegah karena riwayat imunisasi sebelumnya belum tentu memberikan perlindungan optimal,” ungkapnya. RSUP Adam Malik menargetkan 160 tenaga kesehatan menerima vaksin pada hari ini.

Sementara itu, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyatakan kesiapan melayani 100 tenaga kesehatan agar para tenaga medis dapat memberikan pelayanan optimal tanpa rasa khawatir.

Di tempat lain, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso mencatat lonjakan kasus campak yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini, hingga April saja sudah hampir 70 pasien,” jelas dr. Nur Aliza. Pihaknya berkomitmen mendistribusikan vaksin secara bertahap kepada seluruh karyawan.

Adapun dr. Rizky, seorang dokter internship di RSUD Kota Bandung, menilai vaksinasi ini penting sebagai perlindungan ganda bagi tenaga kesehatan, pasien, maupun lingkungan kerja.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kick-off-imunisasi-mr-bagi-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan 

Baca Terusannya »»  

Dari Anak untuk Ayah: Transplantasi Hati di RSUP Fatmawati Buka Harapan Baru Pasien Sirosis

 

Sebuah kisah penuh makna hadir dari RSUP Fatmawati, di mana seorang anak berusia 26 tahun mendonorkan sebagian hatinya untuk sang ayah yang berusia 52 tahun melalui prosedur transplantasi hati yang dilakukan pada 9 April 2026.

Pasien diketahui menderita sirosis hati akibat hepatitis B, kondisi yang dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani secara optimal. Transplantasi hati menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan transplantasi.

“Living donor transplantation menunjukkan betapa pentingnya dukungan keluarga. Ini bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bentuk solidaritas dan kasih sayang yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Saat ini, kondisi pasien dan donor dilaporkan stabil. “Pasien sudah dalam kondisi sadar di ruang ICU untuk observasi, dan donor juga dalam kondisi baik serta dapat berkomunikasi dengan lancar,” jelas Prof. Dante.

Transplantasi hati merupakan prosedur kompleks yang melibatkan tim multidisiplin, mulai dari tahap seleksi pasien hingga pemantauan pasca operasi.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati dr. Muhammad Azhari Taufik menambahkan bahwa setiap proses transplantasi membawa pembelajaran penting. “Kami melalui berbagai tantangan dalam setiap tindakan transplantasi. Namun dari setiap proses tersebut, kami belajar untuk memberikan pelayanan yang semakin baik bagi pasien,” ujarnya.

Kisah ini menjadi bukti bahwa harapan bagi pasien penyakit hati stadium lanjut tetap terbuka, dengan dukungan keluarga dan layanan kesehatan yang memadai.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/dari-anak-untuk-ayah-transplantasi-hati-di-rsup-fatmawati-buka-harapan-baru-pasien-sirosis 

Baca Terusannya »»  

Kolaborasi Indonesia Korea Perkuat Kapasitas Transplantasi Hati di RSUP Fatmawati

 

Jakarta, 10 April 2026 

Upaya pengembangan layanan transplantasi hati di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi internasional. RSUP Fatmawati bekerja sama dengan Seoul National University Hospital (SNUH) dalam pelaksanaan transplantasi hati ketiga yang dilakukan pada 9 April 2026.

Kerja sama ini menjadi bagian dari transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas tenaga medis Indonesia dalam bidang transplantasi organ.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menekankan pentingnya kolaborasi global dalam percepatan pengembangan layanan.

“Kolaborasi dengan mitra internasional memungkinkan terjadinya transfer knowledge dan skill, sehingga ke depan Indonesia dapat mandiri dalam layanan transplantasi organ,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Prof. Kwang-Woong Lee dari Seoul National University Hospital (SNUH) menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan tim di RSUP Fatmawati. 

“Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan lebih dari 2.000 transplantasi hati, saya melihat progres yang sangat baik di sini. Tim menunjukkan peningkatan kapasitas yang signifikan,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan yang dilakukan sudah sistematis.

“Program ini berjalan dengan baik, mulai dari pelatihan hingga implementasi kasus. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ke tahap yang lebih maju,” tambahnya.

Transplantasi hati sendiri merupakan prosedur kompleks yang membutuhkan kesiapan fasilitas dan tim multidisiplin. Melalui kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pengembangan pusat-pusat transplantasi di berbagai daerah.

Ke depan, kerja sama internasional diharapkan terus berlanjut guna meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien di Indonesia.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kolaborasi-indonesia-korea-perkuat-kapasitas-transplantasi-hati-di-rsup-fatmawati 

Baca Terusannya »»  

Lakukan Transplantasi Hati Ketiga, RSUP Fatmawati Perkuat Kemandirian Layanan Dalam Negeri

 

Jakarta, 10 April 2026 

RSUP Fatmawati kembali mencatatkan capaian penting dengan melaksanakan transplantasi hati ketiga pada 9 April 2026, pada pasien dengan sirosis hati akibat hepatitis B. Tindakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian layanan transplantasi organ di Indonesia.

Prosedur dilakukan dengan pendekatan living donor liver transplantation, di mana donor berasal dari anak kandung pasien. Pendekatan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan donor organ, sekaligus menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam proses penyembuhan pasien.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pengembangan layanan transplantasi di dalam negeri merupakan prioritas pemerintah.

“Transplantasi hati adalah terapi definitif bagi pasien dengan penyakit hati kronik. Dengan penguatan layanan di dalam negeri, masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar negeri,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa pembiayaan transplantasi telah dijamin negara. “Biaya transplantasi sekitar Rp600 juta dan seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata,” tambahnya.

Pengembangan layanan transplantasi di RSUP Fatmawati dilakukan secara bertahap, termasuk melalui kerja sama dengan Seoul National University Hospital (SNUH) untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati dr. Muhammad Azhari Taufik menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem layanan.

“Kami ingin memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan transplantasi terbaik tanpa harus ke luar negeri. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional,” ujarnya.

Ke depan, layanan transplantasi organ diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pasien di seluruh Indonesia.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/lakukan-transplantasi-hati-ketiga-rsup-fatmawati-perkuat-kemandirian-layanan-dalam-negeri 

Baca Terusannya »»  

Menjadi Hakim Konstitusi, Liliek Prisbawono Adi Tegaskan Komitmen Junjung Integritas Kawal Konstitusi Bangsa

 

Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan komitmennya menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di hadapan awak media usai pengucapan sumpahnya sebagai hakim konstitusi yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.

Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman yang telah mengakhiri masa tugasnya. Liliek pun menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. “Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ucapnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/menjadi-hakim-konstitusi-liliek-prisbawono-adi-tegaskan-komitmen-junjung-integritas-kawal-konstitusi-bangsa/ 

Baca Terusannya »»  

Dilantik Presiden Prabowo, Dubes RI untuk Oman Siap Perkuat Hubungan Bilateral dan Perlindungan WNI

 

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman, Andi Rahadian, menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral serta menjalankan amanah negara secara optimal. Hal tersebut disampaikan olehnya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

“Alhamdulillah, karena akhirnya pada hari ini saya telah dilantik oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan akan ditugaskan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman,” ujar Dubes Andi Rahadian dalam keterangannya kepada media usai pelantikan.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Presiden, khususnya dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Oman dan Yaman di berbagai sektor strategis.

“Saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral secara baik dan positif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun protokol dan konsuler,” ungkapnya.

Selain penguatan hubungan antarnegara, Dubes Andi Rahadian juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) sebagai bagian dari prioritas diplomasi Indonesia di kawasan tersebut.

Menanggapi dinamika geopolitik yang tengah berkembang, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, Andi menyatakan kesiapan untuk menjalankan seluruh arahan pemerintah pusat secara optimal.

“Tentu kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan pusat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh tugas, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun perlindungan WNI, akan dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dubes Andi Rahadian pun memohon dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

“Kami mohon doanya, semoga dapat melaksanakan tugas dari Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya demi nusa, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dilantik-presiden-prabowo-dubes-ri-untuk-oman-siap-perkuat-hubungan-bilateral-dan-perlindungan-wni/ 

Baca Terusannya »»