Profesional Fisioterapi: Cedera Bukan Akhir Karier, Atlet Harus Kembali ke Performa Terbaik

 

Jakarta: Cedera bukan akhir dari perjalanan seorang atlet. Dengan rehabilitasi yang tepat, atlet tidak hanya dapat kembali ke lapangan, tetapi juga dipersiapkan untuk mencapai performa terbaik.

Hal itu disampaikan profesional fisioterapi Matias Ibo saat membawakan materi bertajuk 'Beyond Rehab: Performance Turning Injury Recovery Into Performance Excellence', pada kegiatan Professional Sport Workforce Training dengan tema From Science to Peformance sebagai rangkaian dari Indonesia Sport Summit 2026. 

Dalam paparannya, Matias menekankan pentingnya mengubah perspektif rehabilitasi dari sekadar memulihkan cedera menjadi proses untuk mengembalikan performa atlet.

"Cedera bukan akhir karier. Justru melalui proses rehabilitasi yang terukur dan tepat, atlet dapat membangun kembali tubuh, kepercayaan diri, dan performanya untuk kembali lebih kuat," ujar Matias saat menyampaikan paparannya di Cendrawasih Room, JICC Komplek GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurutnya, rehabilitasi olahraga merupakan proses yang terstruktur, progresif, dan berbasis kriteria. Tujuannya bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi mengembalikan atlet ke level performa yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelum cedera.

Proses tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari melindungi area yang cedera dan mengendalikan nyeri, memulihkan rentang gerak, membangun kekuatan serta kontrol tubuh, hingga latihan yang semakin spesifik sesuai cabang olahraga.

'Return to play' pun tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan tanggal. Atlet perlu memenuhi sejumlah kriteria sebelum dinyatakan siap kembali bertanding.

Matias menjelaskan, indikator tersebut antara lain mencakup rentang gerak, kekuatan otot, kemampuan melakukan hop test, kualitas gerakan dan pendaratan, kapasitas aerobik serta anaerobik, hingga kesiapan psikologis. Beberapa parameter dalam materi menggunakan perbandingan 90-95 persen terhadap sisi tubuh yang sehat.

"Atlet juga tidak boleh terburu-buru melakukan comeback. Program rehabilitasi yang hanya berpatokan pada waktu berisiko membuat atlet kembali bertanding sebelum benar-benar siap," jelasnya.

Karena itu, proses pemulihan perlu melibatkan kerja sama antara dokter, fisioterapis, ahli nutrisi, pelatih fisik, pelatih utama, dan atlet. Rehabilitasi dan pengembangan performa juga harus berjalan berdampingan sejak hari pertama cedera.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7061/profesional-fisioterapi-cedera-bukan-akhir-karier-atlet-harus 

Baca Terusannya »»  

MTQ Nasional XXXI Gerakkan Ekonomi, Okupansi Hotel di Semarang Diproyeksi Capai 90 Persen

 

SEMARANG – Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Kota Semarang, 11–20 September 2026, memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah mencatat okupansi hotel mencapai 80 persen dan diproyeksikan meningkat hingga 90 persen pada puncak acara. 

Penjabat Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah, Albert Dwijaya mengatakan, perhelatan nasional MTQ XXXI turut memberikan efek bola salju, tidak hanya pada keterisian kamar hotel, tetapi juga pada bisnis travel, corporate gathering, serta UMKM.

“Yang kita lihat city okupansi kurang lebih ada di kisaran 80 persen. Kami optimis pada puncaknya okupansi kamar hotel bisa mencapai 90 persen,” ujarnya, di lobi Hotel Awann Sewu, Jumat (11/9/2026).

Karena itu, PHRI Jawa Tengah jauh-jauh hari telah memberikan arahan kepada 120 anggota aktif, terkait layanan kepada kafilah dan tamu pada ajang tersebut. Albert menekankan pentingnya keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta fasilitas pendukung.

Selain itu, hotel-hotel yang menjadi tempat peristirahatan kafilah juga memasang spanduk sambutan, baik elektronik maupun konvensional. Harapannya, peserta acara merasakan keramahan sambutan selama menginap di Semarang.

“Selain itu, terkait food quality maupun sertifikasi halal atau kelayakan makanan, sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama teman-teman kafilah,” ucapnya.

Guna menjamin ketersediaan kamar, PHRI Jateng juga berkoordinasi dengan hotel-hotel yang ada di sekitar Kota Semarang. Hal ini untuk memastikan tamu dan kafilah yang mengikuti gelaran tersebut mendapatkan penginapan.

“Secara ekonomi yang diuntungkan tidak hanya di sektor perhotelan maupun restoran, pasti juga UMKM-nya. Oleh karenanya, kita juga mengimbau teman-teman UMKM, untuk lebih aktif mempromosikan produk autentik atau lokal Semarang,” imbuh Albert.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap, agenda MTQ XXXI di Kota Semarang juga memutar roda ekonomi daerah, seperti semangat Gubernur Ahmad Luthfi. Oleh karena itu, selain agenda utama lomba, juga disediakan berbagai acara penyerta seperti job fair, bazar UMKM, dan pawai ta’aruf, yang diharapkan menyedot animo masyarakat.

“Potensi pergerakan ekonomi, kita sudah promosikan berbagai kegiatan lain. Kita berharap ada Rp1,2 triliun, kita hitung dengan BPS kemarin. Termasuk promosi wisata Kota Semarang, dan sekitarnya,” ujarnya, Rabu kemarin.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/mtq-nasional-xxxi-gerakkan-ekonomi-okupansi-hotel-di-semarang-diproyeksi-capai-90-persen/ 

 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Karhutla di Lahan Gambut Kubu Raya, Wapres Tekankan Pentingnya Pengawasan Berkelanjutan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis malam (10/09/2026). Peninjauan pada malam hari tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini di tengah masih adanya kabut asap sekaligus memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan optimal.

Karakter lahan gambut di Desa Sungai Malaya menjadi salah satu perhatian Wapres. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat, sehingga kondisi yang tampak aman belum selalu berarti kebakaran telah sepenuhnya teratasi. Karena itu, Wapres menekankan agar penanganan tidak berhenti setelah kobaran api padam, melainkan terus dikawal melalui pemeriksaan dan pengawasan hingga kondisi lapangan benar-benar aman.

“Kita tetap harus mengawal untuk memastikan kondisi lapangan benar-benar aman,” tegasnya.

Wapres menyampaikan, kabut asap yang masih bertahan di sejumlah titik meskipun kobaran api telah padam dapat menjadi indikasi masih adanya bara api di bawah permukaan gambut. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penanganan dan pengawasan secara cermat serta berkelanjutan agar bara yang masih tersisa dapat segera ditangani dan tidak kembali memicu kebakaran.

“Meski kobaran api di permukaan tanah padam di beberapa tempat, kabut asap masih bertahan karena bara api di dalam lahan gambut yang belum sepenuhnya mati,” ujarnya.

Upaya tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, sekaligus memulihkan kondisi lingkungan dan ruang hidup yang terdampak. Dengan penanganan yang terus dikawal hingga tuntas, masyarakat, satwa, dan lingkungan di wilayah terdampak diharapkan dapat kembali berada dalam kondisi yang aman.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyapa seorang warga bernama Lili Saputri, yang lokasi rumahnya sangat dekat dengan titik api Desa Sungai Malaya. Wapres mengingatkan agar Lili dan keluarga terus memakai masker dan memeriksakan diri ke tenaga kesehatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatannya.

“Pakai masker ya,” imbau Wapres.

Lili pun mengungkapkan harapannya agar api dapat segera padam dan asap tidak masuk lagi ke rumahnya.

“Minta solusi, macam mana (bagaimana) kebakaran jangan sampai hidup lagi [apinya] gitu, tutup Lili.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/tinjau-karhutla-di-lahan-gambut-kubu-raya-wapres-tekankan-pentingnya-pengawasan-berkelanjutan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Pembukaan MTQ Nasional XXXI Dihelat 12 September, Pemprov Jateng Siapkan Sejumlah Videotron untuk Nobar

 

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut menyaksikan kemeriahan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI, Sabtu (12/9/2026) malam.

Sejumlah videotron akan disiapkan untuk menayangkan rangkaian acara kepada warga di luar area utama. Sehingga, para warga bisa menonton bareng-bareng (nobar).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, lokasi penempatan videotron akan segera diumumkan, agar masyarakat mengetahui titik-titik yang dapat dikunjungi. Langkah tersebut merespons pertanyaan warga yang ingin ikut menikmati pembukaan MTQ Nasional.

“Tadi ada masyarakat yang bertanya, Pak, kami bisa ikut menikmati tidak? Saya bilang, bisa. Nanti kita umumkan titik-titik videotronnya, supaya masyarakat bisa menikmati acara MTQ Nasional ini,” kata Taj Yasin, saat menyaksikan gladi kotor tari kolosal pembukaan MTQ Nasional, Kamis (10/9/2026).

Dia telah meminta panitia dan jajaran Pemprov Jawa Tengah, segera menyebarluaskan informasi mengenai lokasi videotron. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengikuti kemeriahan acara, meskipun tidak berada di area utama pembukaan.

Menurut Taj Yasin, keinginan masyarakat untuk menyaksikan acara tersebut menunjukkan besarnya antusiasme terhadap MTQ Nasional. Masyarakat ingin melihat para qari, qariah, dan ahli Al-Qur’an, dari berbagai daerah berkumpul di Jawa Tengah.

“Masyarakat ingin datang dan melihat kemeriahannya, bagaimana para ahli Al-Qur’an ini berkumpul. Videotronnya sudah kita siapkan, tinggal nanti informasinya kita unggah supaya masyarakat tahu,” jelasnya.

Selain videotron, sejumlah stan disiapkan untuk memeriahkan penyelenggaraan. Pemprov ingin MTQ Nasional tidak hanya dirasakan oleh peserta dan tamu undangan, tetapi juga dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin meninjau langsung gladi kotor tari kolosal yang akan ditampilkan pada malam pembukaan. Pertunjukan itu melibatkan ratusan penari dari berbagai kelompok seni, termasuk kalangan perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Beberapa aspek masih perlu difinalisasi, terutama pencahayaan, penggunaan drone, serta pengaturan pertunjukan agar dapat terlihat dengan jelas oleh seluruh penonton.

Taj Yasin juga memberikan motivasi kepada para penari dan pelatih agar terus menjaga semangat serta kesehatan. Penampilan kolosal tersebut diharapkan tidak hanya memeriahkan pembukaan, tetapi juga menyampaikan pesan persatuan.

“Semoga semuanya sehat dan bisa memberikan penampilan terbaik untuk Jawa Tengah. Semoga pertunjukan ini menyuarakan semangat kebersamaan untuk membangun negara ini bersama-sama,” tandasnya.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pembukaan-mtq-nasional-xxxi-dihelat-12-september-pemprov-jateng-siapkan-sejumlah-videotron-untuk-nobar/ 

 

Baca Terusannya »»  

Temui Keluarga Petugas yang Gugur Saat Penanganan Karhutla, Wapres Sampaikan Duka Cita dan Penghormatan

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya petugas saat menjalankan tugas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Di sela kunjungan kerjanya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, Kamis (10/09/2026), Wapres mendatangi kediaman almarhum Akhmad Rizani di Palangka Raya untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kehadiran Wapres menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan almarhum dalam menjalankan tugas di garis depan penanganan karhutla. Langkah ini sekaligus menegaskan penghargaan negara atas pengabdian para petugas yang mempertaruhkan keselamatan jiwa dan raga dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla.

“Saya menyampaikan duka cita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ungkap Wapres.

Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum, Wapres juga berdialog langsung dengan para petugas pemadam karhutla yang bertugas di lapangan. Ia pun menyampaikan apresiasi dan dukungan moril atas kerja keras dan dedikasi para petugas yang terus berupaya memadamkan titik api serta menangani dampaknya.

Wapres menegaskan bahwa para petugas di lapangan memiliki peran signifikan dalam memastikan penanganan karhutla berjalan efektif. Untuk itu, ia berpesan agar keselamatan dan kesehatan petugas harus tetap menjadi perhatian.

“Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam memadamkan titik api mulai dari awal terjadinya kebakaran. Bapak Ibu adalah ujung tombak pelaksana di lapangan. Mohon tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Gunakan APD sesuai prosedur dan sebisa mungkin menjaga kesehatan,” tuturnya.

Dalam penanganan karhutla, Wapres menekankan pentingnya langkah yang dilakukan secara menyeluruh, tidak semata berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat terdampak serta keberlangsungan hidup satwa liar dan kelestarian habitatnya.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, agar memperoleh perlindungan serta layanan yang memadai selama situasi karhutla berlangsung.

Terakhir, Wapres menekankan pentingnya memastikan setiap langkah penanganan berpijak pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Upaya yang dilakukan harus terukur, efektif, dan tepat sasaran, disertai komunikasi yang terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta kepastian mengenai langkah pemerintah dalam menangani karhutla.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/temui-keluarga-petugas-yang-gugur-saat-penanganan-karhutla-wapres-sampaikan-duka-cita-dan-penghormatan/ 

 

Baca Terusannya »»  

Puspsi TNI Terjunkan Tim Trauma Healing Bantu Penyintas Gempa NTT

 

 

(Puspen TNI). Kapuspsi TNI Marsda TNI Zamzani, M.Si., Psikolog melepas Tim Trauma Healing Pusat Psikologi TNI yang akan bertugas membantu pemulihan psikologis masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (10/9/2026). Tim akan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai.

Tim Trauma Healing Puspsi TNI akan mengawali kegiatan dengan asesmen psikologis untuk mengetahui tingkat stres yang dialami para penyintas, baik dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim akan memberikan dukungan psikososial dan intervensi psikologis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyintas.

Bagi penyintas yang masih mengalami tingkat stres tinggi akibat peristiwa gempa bumi, Puspsi TNI juga menyiapkan layanan konseling oleh psikolog. Pendampingan dilaksanakan secara langsung oleh psikolog di lapangan maupun secara daring dengan dukungan psikolog yang berada di Mako Puspsi TNI.

Kehadiran Tim Trauma Healing merupakan bagian dari upaya TNI dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT, tidak hanya melalui bantuan kebutuhan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis agar para penyintas dapat kembali bangkit dan menjalani aktivitas sehari-hari.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-267605-puspsi-tni-terjunkan-tim-trauma-healing-bantu-penyintas-gempa-ntt.html 

 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 10 September 2026

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) merangkum sejumlah kejadian bencana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia selama 24 jam, sejak Rabu (9/9) hingga Kamis (10/9) pukul 07.00 WIB. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir masih menjadi bencana yang terus mendapatkan atensi dari pemerintah pusat dan daerah.

Adapun laporan yang pertama, kebakaran lahan bekas perkebunan terjadi di area Simpangan Tiga menuju Batumea, Desa Marobea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa (8/9) pukul 12.15 WITA. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerugian material berupa ± 2,7 hektare lahan terbakar. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan unsur pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman menggunakan dua unit mobil pemadam dan alat manual dengan dibantu personel kepolisian, serta terus memantau titik api dan kondisi lingkungan sekitar.

Upaya pemadaman sempat menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air, kondisi cuaca dan angin yang mempercepat penyebaran api, serta kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan bahwa api sudah padam.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada (8/9) di sisi timur wilayah Cikasur, Gunung Argopuro, Provinsi Jawa Timur, dengan area kebakaran yang berdekatan dengan perbatasan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jember, mencakup Kecamatan Pakem, Desa Kupang di Kabupaten Bondowoso serta Kecamatan Krucil, Desa Kalianan di Kabupaten Probolinggo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian material tercatat sekitar ± 7 hektare lahan terdampak dan masih dalam proses pendataan. Personel BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Situbondo, dan BKSDA melakukan asesmen serta koordinasi dengan perangkat desa setempat.

Sebanyak 29 personel gabungan melakukan pemadaman secara manual. Penanganan kebakaran ini berlangsung di bawah status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Karhutla di Jawa Timur Tahun 2026 sesuai SK Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/327/013/2026 yang berlaku selama 133 hari, serta SK Bupati Probolinggo No. 300.2/326/426.32/2026 yang berlaku selama 66 hari. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan kebakaran telah berhasil dipadamkan, dan tim gabungan masih melakukan penyisiran ulang di lapangan.

Masih di Provinsi Jawa Timur. Kebakaran rumpun bambu terjadi pada Selasa (8/9) di RT 012 RW 004 dan RT 011 RW 012, Desa Jeruk, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ditemukan korban jiwa, sedangkan kerugian material mencakup ± 1 hektare lahan terdampak.

Personel BPBD Provinsi Jawa Timur bersama unsur terkait melakukan asesmen dan penanganan pemadaman dengan cara pembasahan, manual (gepyok), serta membuat sekat bakar (ilaran). Penanganan ini juga berada di bawah status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Karhutla di Jawa Timur Tahun 2026 berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/327/013/2026. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menyatakan bahwa kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.30 WIB.

Beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Kebakaran terjadi di kawasan Gunung Gajah Mungkur, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (8/9) pukul 07.00 WIB. Kebakaran lahan ini dilaporkan meluas hingga wilayah Kedungsono. Tidak terdapat korban jiwa, sementara kerugian material mencapai ± 18 hektare lahan terdampak.

BPBD Kabupaten Sukoharjo melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi kejadian bersama unsur terkait, dengan status penanganan mengacu pada SK Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.3.1/237 Tahun 2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (1/6 s.d. 31/12/2026) serta SK Bupati Sukoharjo No. 300.2/268 Tahun 2026 dengan periode berlaku (1/5 s.d. 30/11/2026). Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan bahwa penanganan masih dalam pemantauan, dengan titik api masih terdapat di wilayah Kedungsono.

Kebakaran lahan dan hutan juga terjadi pada Selasa (8/9) sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian material tercatat ± 10 hektare lahan terbakar dan masih dalam pendataan. Tim 

BPBD Kabupaten Tojo Una-Una melakukan asesmen dan pemantauan titik api guna mengantisipasi api merambat ke permukiman warga, dengan melibatkan TRC BPBD, Damkar, Kepala Desa Betaua, Camat Tojo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat Desa Betaua. Penanganan di lapangan menghadapi kendala angin kencang, sementara kebutuhan mendesak yang teridentifikasi adalah peralatan mobil pemadaman karhutla. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menyatakan bahwa api belum padam dan penanganan masih terus berlangsung.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada Senin (31/8) pukul 11.20 WIB di Kecamatan Koba, Kelurahan Simpang Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyebab yang masih belum diketahui. Korban jiwa masih dalam proses pendataan, sedangkan kerugian material mencakup ± 1 hektare lahan terbakar dan 1 unit rumah terbakar.

BPBD Kabupaten Bangka Tengah mengerahkan personel dengan alat pelindung diri (APD) dan sarana-prasarana pemadaman karhutla, termasuk 1 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter, kemudian melaksanakan pemadaman bersama petugas gabungan yang tiba di lokasi serta berkoordinasi dengan warga setempat mengenai kronologi kejadian. Kendala di lapangan berupa angin kencang turut dihadapi tim, Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan bahwa api telah padam sejak Senin (31/8) pukul 12.50 WIB.

Kepulan asap dari kejadian karhutla muncul di kawasan lahan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Blok Cileutik, Kecamatan Pasawahan, Desa Singkup, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (7/9). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian material diperkirakan mencapai ± 40 hektare dan masih dalam pendataan. TNGC beserta aparat desa berkoordinasi dengan aparat kecamatan, TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Kuningan; BPBD Kabupaten Kuningan turut mengirimkan tim asesmen dan penanganan, sementara tim gabungan.

Sebagai upaya Penanganan, BPBD melakukan pemadaman menggunakan jetshooter serta cara manual. Kebutuhan mendesak yang sangat diharapkan meliputi tim penanganan tambahan, peralatan pemadaman karhutla, dan logistic. Adapun luas kebakaran diperkirakan 40 ha dan masih dilakukan pemetaan oleh pihak TNGC. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan tim gabungan masih melakukan pemadaman, penyekatan, dan pendinginan. Sementara pada pukul 20.00 WIB titik api sudah tidak terlihat meski penyekatan dan pendinginan masih terus dilakukan.

Pada Rabu (9/9) pukul 10.40 WIB, BPBD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, menerima laporan kebakaran hutan dan lahan di Dusun Engkalong, Desa Nyamun, Kecamatan Kuala Behe, yang bermula dari lahan kosong milik warga dan menyebar ke lahan karet milik warga yang lain, dengan penyebab kebakaran yang belum diketahui. 

Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, sedangkan kerugian material mencakup ± 6 ha kawasan hutan dan tanaman karet terbakar. BPBD Kabupaten Landak berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, lalu langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman, dengan status penanganan mengacu pada SK Bupati Landak No. 290/BPBD/2026 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Bencana Karhutla di Kabupaten Landak Tahun 2026.

Penanganan di lapangan menghadapi kendala berupa akses air yang jauh dari lokasi (± 500 meter) serta akses lokasi yang sulit ditempuh kendaraan operasional sehingga mobilisasi peralatan dilakukan dengan berjalan kaki. Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menyatakan bahwa api sudah berhasil dipadamkan dan masih dalam pemantauan.

Tidak hanya karhutla. Kejadian banjir juga terjadi akibat kiriman debit air dari wilayah hulu yang mengakibatkan air meluap dengan ketinggian sekitar 15–55 cm pada Senin (7/9), di Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Bencana ini berdampak pada 165 KK atau 733 jiwa, dengan kerugian material mencakup ± 165 unit rumah. BPBD Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan asesmen di lokasi kejadian, dengan status penanganan mengacu pada penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi oleh Gubernur Sumatera Utara melalui SK No. 188.44/468/KPTS/2026.

Kondisi terkini pada Rabu (9/9) menunjukkan banjir di Dusun IV sudah surut, sementara Dusun V dan VI masih tergenang di jalan dan pekarangan rumah warga dengan ketinggian ± 5–30 cm meski warga masih dapat beraktivitas normal, air berpotensi kembali meluap apabila terjadi pasang air laut, terutama jika bersamaan dengan kiriman air dari hulu, dan diperlukan normalisasi di Dusun I Desa Tanjung Rejo karena tumpukan sampah dan ranting pohon yang menghambat aliran air.

BNPB mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan, di antaranya dengan menghemat penggunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta menyiapkan sumber air alternatif, seperti sumur cadangan atau sumber mata air terdekat, serta tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu kebakaran lahan, termasuk membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi vegetasi yang kering sangat rentan menyulut api. 

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan segera kepada BPBD atau aparat setempat apabila terjadi kelangkaan air bersih maupun ditemukan titik api di sekitar permukiman, serta senantiasa memantau informasi prakiraan cuaca dan musim dari BMKG guna mengantisipasi dampak kekeringan yang lebih luas.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-10-september-2026 

 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong BNI Percepat Penyaluran KPP untuk Gerakkan Ekonomi Rakyat

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat dan meningkatkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai instrumen pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Berdasarkan data BNI, terdapat potensi pembiayaan KPP sebesar Rp225,5 miliar yang berasal dari 418 calon debitur.

Dari sisi supply, terdapat 17 calon debitur dengan total plafon Rp73,8 miliar, yang terdiri atas enam developer dengan plafon Rp27 miliar, enam kontraktor Rp25 miliar, dan lima toko bangunan Rp21,7 miliar. Sementara dari sisi demand, terdapat 401 calon debitur UMKM dengan total plafon Rp151,7 miliar.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan sejumlah peserta untuk mengetahui kondisi di lapangan. Ia menanyakan besaran pembiayaan, suku bunga, proses pengajuan, hingga memastikan tidak adanya pungutan di luar ketentuan.

Menteri PKP juga berdialog dengan pelaku usaha dan pengembang rumah subsidi mengenai pemanfaatan KPP. Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya Menteri untuk melihat langsung kebutuhan dan kondisi pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Menteri PKP menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program pembiayaan. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan apabila menemukan adanya pungutan atau hambatan yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, praktik pungutan dapat meningkatkan biaya ekonomi dan pada akhirnya membebani masyarakat.

Menurut Menteri, KPP tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar dapat berkembang dan naik kelas. Ekosistem tersebut mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang menjalankan usaha dari rumah.

“Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi,” kata Menteri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akses rumah subsidi melalui layanan Sikumbang. Menteri mengarahkan peserta untuk mencari informasi perumahan berdasarkan lokasi dan melihat pilihan rumah yang tersedia. Komisaris BP Tapera Heru juga turut mempraktikkan penggunaan Sikumbang secara langsung di hadapan peserta.

Menteri PKP menjelaskan bahwa kemudahan akses informasi perlu berjalan beriringan dengan kemudahan pembiayaan. Masyarakat yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memanfaatkan skema pembiayaan rumah subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mampu memahami kebutuhan modal, omzet, serta kondisi keuangan usahanya. Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan berkembang secara berkelanjutan.

Menteri PKP berharap BNI dapat meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir tahun dan menjadi salah satu bank dengan penyerapan KPP terbaik. Ia menilai persaingan antarbank dalam menyalurkan pembiayaan perumahan merupakan bagian dari persaingan sehat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran BP Tapera, jajaran BNI, DPP Pengembangan, serta para pengembang perumahan

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-bni-percepat-penyaluran-kpp-untuk-gerakkan-ekonomi-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Disambut Wagub Jateng Taj Yasin Jelang MTQ XXXI, Wagub Papua Barat Daya Ungkap Kedatangannya Sekaligus Mudik

 

 

SEMARANG – Sehari menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Kota Semarang, sebanyak 847 kafilah dan tamu dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah, Kamis (10/9/2026). Salah satunya adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, yang datang untuk memberikan dukungan kepada kafilah daerahnya.

Kedatangan Ahmad Nausrau disambut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Bagi Nausrau, perjalanan ke Jawa Tengah kali ini terasa istimewa karena menjadi momentum “pulang kampung”.

“Kula niki mudik. Bojo kula niku tiyang Cilacap. Jadi niki mboten melu MTQ mawon, tapi sekaligus mudik (saya ini mudik, karena istri saya juga orang Cilacap. Ini kita mendukung MTQ sekaligus mudik). Penyambutannya luar biasa, sangat senang sekali. Ini kebetulan karena disambut oleh Gus, oleh Pak Kiai, jadi saya sangat terharu,” ucap Nausrau.

Dia mengatakan, kafilah Papua Barat Daya berjumlah 71 orang, dan sudah siap ambil bagian dalam MTQ Nasional XXXI. Menurutnya, ajang itu merupakan momentum untuk mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Al-Qur’an, dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di samping itu, pihaknya mewakili Pemprov Papua Barat Daya melakukan studi terhadap penyelenggaraan MTQ Nasional di Semarang-Jawa Tengah. Dengan ilmu yang didapat, pihaknya optimistis dapat mengusulkan dan menggelar kegiatan serupa untuk kali pertama di Tanah Papua.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, penjemputan tersebut merupakan bagian dari hospitality. Dia ingin memastikan para tamu dalam perhelatan tersebut mendapatkan pelayanan prima.

Selain Wagub Papua Barat Daya, rencananya pada Jumat (11/9/2026) akan datang pula rombongan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, beserta Sekda dan DPRD.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima seluruh kafilah berjumlah 847 yang sudah masuk ke Jawa Tengah, terbagi dari 12 provinsi. Dan kami juga sudah memastikan penginapannya para kafilah, terutama gubernur dan wakil gubernur yang datang ke Jawa Tengah, mereka akan ada pendamping masing-masing,” ungkapnya.

Taj Yasin mengungkapkan, setiap kafilah dan ofisial, serta pejabat yang datang ke Jateng dalam rangka MTQ XXXI akan didampingi oleh Liaison Officer. Pendamping akan memberikan informasi terkait kebutuhan, hingga menawarkan wisata bagi rombongan.

“Kepada para kafilah kalau ingin berwisata, kita ada busnya. Sudah kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah,” pungkas Taj Yasin. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/disambut-wagub-taj-yasin-jelang-mtq-xxxi-wagub-papua-barat-daya-ungkap-kedatangannya-sekaligus-mudik/ 

 

Baca Terusannya »»  

PSSI Berharap Suporter Persib Tidak Datang ke SUGBK

 

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada lanjutan pekan kedua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). Laga super big match ini dipastikan berjalan menarik, ketat dan tentunya menjadi pusat perhatian seluruh penggemar sepak bola Indonesia karena termasuk duel klasik di Tanah Air. 

Kedua tim memiliki materi pemain yang sepadan dan mumpuni. Bahkan di dalam skuad kedua tim bertabur bintang tim nasional Indonesia. Tak berlebihan jika laga ini akan berjalan tensi tinggi.

PSSI pun memahami jika laga ini memiliki high risk (risiko tinggi). Itu sebabnya, PSSI dan I.League berharap suporter tamu (suporter Persib) tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka. Hal itu dilakukan untuk menghindari gesekan dan hal-hal lain yang bisa merugikan kedua tim itu nantinya.

‘’Saya juga mengajak seluruh suporter, baik Persija dan Persib untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Jangan mudah terprovokasi, Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita hormati aturan dari apparat keamanan,’’ imbuh Yunus.

Yunus menambahkan dengan tidak hadirnya suporter Persib di Jakarta, bukan berarti memutus silaturahmi dan menghilangkan rivalitas kedua tim. Ini justru bentuk kedewasaan dan komitmen untuk bersama-sama menjaga sepak bola tetap aman dan nyaman bagi semuanya.

Bagi PSSI dan I.League, rivalitas ini cukup 90 menit di lapangan. Di luar itu semua elemen suporter tetap harus Bersatu. Apalagi, sebelum kompetisi ini bergulir, semua suporter sudah mengikat janji untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali (4/9) lalu.

‘’Tentu PSSI dan Ileague berharap ke depan, suporter Persija dan Persib bisa berdampingan. Sama seperti halnya dengan Arema FC dan Persebaya. Insya Allah dengan komuninasi semua pihak, hal ini sangat mungkin terwujud dalam waktu dekat. Karena sejatinya sepak bola adalah pemersatu bangsa. Bukan sesuatu yang memisahkan kita,’’ pungkas Yunus

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/pssi-berharap-suporter-persib-tidak-datang-ke-sugbk 

Baca Terusannya »»  

Akreditasi Media untuk Pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 Dibuka

 

 

 

Pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia akan digelar pada tanggal 25 September-5 October, 2026 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Untuk itu PSSI dan Panitia Penyelenggara Pertandingan (LOC) membuka pendaftaran akreditasi bagi rekan-rekan media yang ingin meliput pertandingan ini. Untuk memastikan semua bentuk aktivitas media terkait pertandingan berjalan mulus bagi media dan kedua tim, seluruh rekan-rekan media diwajibkan untuk mengikuti rangkaian proses akreditasi.

Kepemilikan akreditasi ini memastikan rekan-rekan media peliput memiliki hak untuk mengakses area-area yang sudah ditentukan berdasarkan kategori akreditasi di dalam stadion maupun lapangan latihan tim.

Rekan-rekan media diwajibkan untuk melakukan registrasi sesuai dengan kategori yang diberlakukan yakni PRE untuk media cetak dan online, PHO untuk fotografer, dan NRH untuk media tv non pemegang hak siar.

Registrasi akan dibuka mulai tanggal 10-17 September 2026 dengan mengisi data terkini dan persyaratan lain yang dibutuhkan ke dalam formulir online yang sudah disiapkan yakni di https://media.pssi.org/login

Tahapan Registrasi

Klik link https://media.pssi.org/login
Klik Register Now
Isi data dan pastikan untuk mengunggah dokumen/ foto di bawah size 5MB.
Klik Register dan aktivasi akun melalui email pribadi
Login
Klik ≡ Event
Pilih "FIFA ASEAN 2026"
Klik detail
Isi data dan pastikan untuk mengunggah dokumen/ foto di bawah size 5MB.
Klik submit, pastikan pengisian data berhasil.

Jika proses verifikasi telah selesai dilakukan, rekan-rekan media akan mendapatkan konfirmasi beberapa hari sebelum pertandingan dimulai melalui email yang didaftarkan, diikuti informasi terkait detail pengambilan kartu akreditasi. Akreditasi yang didapatkan tidak dapat dipindahtangankan atau dijual. Dan untuk mengantisipasi banyaknya media peliput, PSSI dan LOC hanya memperkenankan media peliput maksimal mengirimkan dua (2) perwakilan saja untuk meliput rangkaian pertandingan ini.

Media yang meliput harus terakreditasi Dewan Pers dan berbadan hukum. Bukan akun Media Sosial, Youtube dan Media Infotainment. PSSI dan LOC juga berhak menolak akreditasi lebih lanjut jika media yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan atau jumlah registrasi melebihi kapasitas dan jika media yang bersangkutan melewati batas akhir pendaftaran. Pendaftaran secara langsung di stadion, baik satu hari sebelum pertandingan maupun saat hari pertandingan tidak akan di proses demi memastikan aktivitas media lancar selama rangkaian pertandingan berlangsung.

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, rekan-rekan media dapat mengirimkan email ke media@pssi.org

 

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/akreditasi-media-untuk-pertandingan-fifa-asean-2026-dibuka 

 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN 2026

 

Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Selain Indonesia, FIFA ASEAN Cup 2026 juga akan digelar di Hong Kong untuk Divisi 2.

Penetapan tersebut menjadi tonggak baru bagi sepak bola kawasan ASEAN. Indonesia sekaligus menjadi negara pertama yang dipercaya menyelenggarakan kompetisi baru FIFA tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada jendela internasional 25 September hingga 5 Oktober 2026. 

Dengan status tersebut, klub wajib melepas pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional negara peserta.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menetapkan dua stadion untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Sebagai kompetisi baru FIFA, FIFA ASEAN Cup menghadirkan panggung kompetitif baru bagi sepak bola ASEAN sekaligus memperkuat hubungan sepak bola antarnegara di kawasan. Statusnya sebagai kompetisi resmi FIFA juga memberikan nilai dan gengsi tersendiri bagi turnamen tersebut.

Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan hasil kolaborasi FIFA, Pemerintah Indonesia, dan PSSI. Ketiganya akan memastikan kesiapan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari venue, infrastruktur, keamanan, transportasi, hingga pelayanan bagi tim peserta dan suporter.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan kepercayaan FIFA kepada Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi sepak bola nasional.

"FIFA ASEAN Cup ini merupakan brand FIFA. Bukan brand kami, PSSI, ataupun negara-negara di Asia. Ini benar-benar program FIFA. Bahkan, bisa dikatakan, FIFA ASEAN Cup sebagai salah satu ajang terbesar FIFA setelah Piala Dunia. Artinya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga persiapan terkait aspek teknis penyelenggaraan benar-benar ditangani dengan serius sebagai tuan rumah," ujar Erick Thohir.

Presiden FIFA Gianni Infantino: “FIFA ASEAN Cup digelar untuk memberikan peluang kompetitif yang bermakna bagi tim-tim nasional dalam kalender pertandingan internasional pria, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mewakili negara mereka dalam persaingan regional dengan intensitas tinggi. Selain itu, turnamen ini juga akan memperkuat hubungan sepak bola di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan momen-momen tak terlupakan dan aksi internasional yang luar biasa bagi para penggemar di kawasan tersebut,”

Menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara dengan ekosistem sepak bola yang terus berkembang. Kehadiran suporter dari berbagai daerah dan negara juga diharapkan semakin memperkuat atmosfer pertandingan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme sepak bola Indonesia.

Indonesia juga akan menjadi bagian dari sejarah lahirnya kompetisi baru FIFA di kawasan Asia Tenggara. Momentum tersebut melanjutkan sejumlah perkembangan penting sepak bola Indonesia.

Selain aspek olahraga, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia. Kehadiran tim, ofisial, suporter, dan wisatawan berpotensi mendorong sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Bagi sepak bola Indonesia, turnamen ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional sekaligus meningkatkan eksposur sepak bola nasional di mata dunia.

PSSI bersama Pemerintah Indonesia dan FIFA akan mempersiapkan penyelenggaraan turnamen secara menyeluruh agar edisi perdana FIFA ASEAN Cup berlangsung sukses dan menjadi standar baru bagi kompetisi sepak bola di kawasan.

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/indonesia-resmi-jadi-tuan-rumah-fifa-asean-2026 

Baca Terusannya »»  

Dari Rencana ke Lapangan Kerja: Menko Airlangga Jadikan Pertemuan IMT-GT Tahun Ini sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”

 

Tiga negara, satu pesan yang sama yaitu kerja sama kawasan jangan lagi berhenti di dokumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Tailan atau 32nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting (IMT-GT MM), dan langsung menancapkan target yang gamblang yaitu untuk 92 proyek yang sedang berjalan harus selesai, bukan sekadar dibahas saja.

“Selama lebih dari tiga dekade, IMT-GT tidak pernah kekurangan rencana yang baik. Namun, yang ditunggu masyarakat kita adalah implementasi. Setiap inisiatif harus bergerak dari perencanaan ke eksekusi, dari dokumen ke koridor ekonomi, dan dari penandatanganan menjadi lapangan kerja nyata,” tegas Menko Airlangga, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (10/9).

Karena itu, Menko Airlangga meminta bahwa pertemuan di Medan kali ini dicatat sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. Hal ini berarti setelah pertemuan para Menteri yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah bukan jumlah dokumen, melainkan jumlah proyek yang benar-benar jalan di lapangan.

Para Menteri dari tiga negara menyambut capaian Implementation Blueprint 2022–2026 yang justru melampaui target. Datanya ringkas, tapi artinya besar bagi warga di koridor IMT-GT yaitu PDB per kapita naik dari 21.646 PPP$ (2024) menjadi 23.290 PPP$ (2025). Selain itu, perdagangan barang melonjak dari USD708 miliar menjadi USD810,8 miliar. Investasi asing langsung (FDI) naik dari USD27,52 miliar menjadi USD28,44 miliar. Pengangguran turun dari 3,8% ke 3,7%. Pariwisata juga pulih kencang bahwa dengan kampanye Visit IMT-GT Year 2023-2025 telah membawa 68 juta wisatawan mancanegara pada tahun lalu.

Intinya sederhana bahwa kerja sama tiga negara ini sudah menghasilkan uang, lapangan kerja, dan arus wisatawan. Menko Airlangga sekarang meminta percepatan penyelesaian dari proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan pujian semata.

Business Matching Berbuah Kesepakatan Konkret

Sorotan paling konkret dari rangkaian pertemuan di Medan adalah IMT-GT International Business Matching 2026. Ajang tersebut menghadirkan 275 pelaku usaha dari 7 sektor strategis, yaitu agribisnis, pertanian dan perikanan, manufaktur, pariwisata, logistik, tenaga kerja, perbankan dan keuangan, serta layanan kesehatan.

Setelah business matching ini terdapat 8 Nota Kesepahaman (MoU) bisnis lintas negara yang berhasil ditandatangani. Capaian ini menyambung sukses Business Matching RoRo Dumai-Melaka sebelumnya, yang diikuti 155 peserta dan menghasilkan 6 MoU. Artinya, Pertemuan Tingkat Menteri kali ini tidak hanya bicara arah kebijakan, karena selain ada meja bisnis dan jabat tangan, juga ada kertas kerja sama yang siap dieksekusi pengusaha.

Tiga Arah Strategis Indonesia untuk IMT-GT

Lebih lanjut, Menko Airlangga merumuskan tiga arah strategis agar IMT-GT tidak kembali ke mode “rapat-rapat indah, eksekusi lambat”. Pertama yaitu harus mengutamakan proyek yang benar-benar berdampak. Percepat proyek yang memperkuat mobilitas lintas batas, integrasi digital, dan peran UMKM.

Kedua, perkuat sistem ekonomi lintas batas. Perdagangan, logistik, dan investasi harus lebih mudah mengalir di antara Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Tailan Selatan. Dan, ketiga, jadikan IMT-GT sebagai “lengan pelaksana” integrasi ASEAN. Bukan hanya sebagai forum tambahan, melainkan tempat uji coba nyata untuk solusi digital, keberlanjutan, dan konektivitas.

Sawit, Beras, dan Ketahanan Kawasan

Di meja yang sama, para Menteri menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Kelapa Sawit IMT-GT. Bagi Menko Airlangga, ini bukan sekadar simbol. Indonesia, Malaysia, dan Tailan adalah tiga pemain besar sawit dunia, sehingga apabila tiga negara ini merapatkan barisan, posisi tawar di pasar global ikut naik, termasuk untuk rantai nilai dan produk turunan.

Ketiga negara juga menyerukan kerja sama produksi beras dengan alasan bahwa ketahanan pangan sub-kawasan jangan sampai goyah hanya karena rantai pasok global sedang berguncang.

Gubernur Mengeksekusi, Menteri Membuka Jalan

Di samping itu, Menko Airlangga secara khusus menyoroti laporan Forum Kepala Daerah (Chief Ministers and Governors Forum/CMGF) ke-23. Pesannya tegas yaitu berhenti membangun proyek satu-satu, namun mulai berpikir dalam satu koridor ekonomi.

“Proyek pembangunan tidak dibangun di dalam ruang rapat para Menteri. Kami para Menteri bertugas menyetujui rencana, namun para Gubernur atau Kepala Daerah adalah yang mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah inti dari kerja sama IMT-GT,” ujar Menko Airlangga.

Cetak Biru Baru: Tahan Banting, Terhubung, dan Sejahtera Bersama

Pertemuan ke-32 secara resmi mengadopsi Pernyataan Bersama Para Menteri (Joint Ministerial Statement) dan mengarahkan penyusunan Implementation Blueprint 2027-2031. Cetak biru baru itu berdiri di atas tiga pilar yakni Ketahanan Ekonomi, Jaringan Terintegrasi, dan Kesejahteraan Bersama guna menuju Visi IMT-GT 2036.

Estafet berikutnya sudah ditentukan yaitu Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-33 akan digelar di Malaysia pada 2027. Targetnya tentu saja tidak berubah, ketiga negara sepakat untuk menerapkan “lebih sedikit janji, lebih banyak hasil”, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Turut hadir dalam PTM IMT-GT ke-32 yaitu di antaranya Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Tailan Thanadit Raktabutr, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank (ADB) Nianshan Zhang, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya S. Soeprapto, serta Direktur Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) Amri Bukhairi Bakhtiar.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7089/dari-rencana-ke-lapangan-kerja-menko-airlangga-jadikan-pertemuan-imt-gt-tahun-ini-sebagai-ministerial-meeting-of-implementation 

Baca Terusannya »»  

Hadiri Sosialisasi KUR Perumahan Bersama BRI, Menteri PKP Dorong Perluasan Akses Pembiayaan

 

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gelanggang Jakarta Timur, Kamis (10/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, kami menegaskan pentingnya kecepatan, kemudahan, dan ketepatan layanan pembiayaan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan pembiayaan perumahan, target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp36 triliun telah ditingkatkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Rp50 triliun. Ini merupakan kepercayaan yang diberikan terhadap capaian Kredit Program Perumahan.

Hingga 8 September 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp24,9 triliun yang disalurkan kepada 107.603 debitur atau sekitar 65,24 persen dari target tahun berjalan.

Dari sisi penyaluran, pembiayaan pada sisi permintaan atau demand masih mendominasi dengan kontribusi 66,38 persen atau sebesar Rp16,53 triliun. Sementara itu, pembiayaan pada sisi penyediaan atau supply mencapai 33,62 persen atau sebesar Rp8,37 triliun.

Pada sisi demand, pemanfaatan dana KPP paling banyak digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah yang telah dimanfaatkan oleh 85.995 debitur. Sementara pada sisi supply, penyaluran terbesar diserap oleh sektor pengembang perumahan dengan nilai mencapai Rp4,95 triliun.

Program KPP tersebut saat ini didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan perbankan swasta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu penyalur terbesar dengan realisasi sekitar Rp12 triliun atau 48,19 persen dari total realisasi nasional.

Menteri PKP melihat peran perbankan, khususnya BRI, sangat strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, baik dari sisi masyarakat sebagai penerima pembiayaan maupun dari sisi pelaku usaha yang mendukung penyediaan hunian.

Berdasarkan realisasi KPP per provinsi hingga awal September 2026, Jawa Tengah mencatat nilai penyaluran tertinggi sebesar Rp5,66 triliun. Sementara itu, DKI Jakarta berada di peringkat kesembilan dengan realisasi sebesar Rp608,37 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaannya berjalan cepat dan mudah bagi masyarakat.

"Negara sudah menyediakan Rp50 triliun dan dari BRI saya mau 55 persen. BRI harus punya strategi agar demand dan supply-nya juga kuat. Caranya bisa dari sistem, strategi, dan pertemuan-pertemuan strategis," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, penguatan strategi penyaluran harus dilakukan secara konkret agar peningkatan plafon pembiayaan dapat diikuti dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sektor perumahan.

"Sistem ekonomi di BRI sudah kuat. Saya minta awal Oktober kuota bisa bertambah. Saya yakin Rp20 triliun terpenuhi, saya yakin BRI bisa," imbuh Menteri PKP.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog secara langsung dengan sejumlah nasabah KPP yang berasal dari pelaku UMKM, pengembang perumahan, kontraktor, hingga toko bangunan. Dialog tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pengajuan, persyaratan, kecepatan pelayanan, serta berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses KUR Perumahan.

Dari hasil dialog, para nasabah secara umum mengapresiasi proses pengajuan pembiayaan di BRI yang dinilai berjalan baik, cepat, dan lancar. Hal tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan pembiayaan perumahan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menteri PKP juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengecekan langsung terhadap proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan ke Presiden Prabowo kalau capaian KUR Perumahan terbesar adalah dari BRI. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang besar untuk membuat sistem yang mudah, murah dan cepat." kata Menteri Ara.

Menteri PKP berpandangan bahwa regulasi harus menjadi solusi, bukan menjadi hambatan. Karena itu, setiap kebijakan dan mekanisme pembiayaan perlu terus dievaluasi agar semakin sederhana, cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat. Dengan regulasi dan solusi yang baik dan cepat, kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan perumahan dan membuat orang-orang kaya baru di seluruh Indonesia" tegas Menteri PKP.

Penguatan KPP dan KUR Perumahan diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok sektor perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, UMKM, hingga toko dan pemasok bahan bangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera juga aktif mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) kepada nasabah untuk mempermudah masyarakat mencari dan mendapatkan rumah subsidi.

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/hadiri-sosialisasi-kur-perumahan-bersama-bri-menteri-pkp-dorong-perluasan-akses-pembiayaan 

Baca Terusannya »»  

Pencarian 8 Korban di Selat Sunda Diperluas, Polda Banten Siapkan Trauma Healing

 

PANDEGLANG – Operasi pencarian terhadap lima jurnalis, dua awak kapal dan satu pemandu yang dilaporkan mengalami kondisi darurat di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, memasuki hari ketiga pada Kamis (10/09).

Operasi SAR gabungan terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah maupun potensi SAR lainnya. Dalam pelaksanaan operasi hari ketiga, pencarian dikembangkan menjadi enam sektor dengan mengoptimalkan unsur laut dan udara.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa perkembangan operasi tersebut merupakan arahan dan penjelasan dari Kabasarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii yang hadir langsung memantau pelaksanaan operasi SAR gabungan bersama Gubernur Banten Andra Soni.

“Bapak Kabasarnas menyampaikan bahwa operasi SAR hari ini dikembangkan menjadi enam sektor. Pada hari pertama pencarian dilaksanakan di tiga sektor, kemudian hari kedua dikembangkan menjadi lima sektor dan pada hari ketiga ini kembali diperluas menjadi enam sektor,” ujar Irjen Pol Hengki.

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan dalam operasi hari ketiga tersebut sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk mendukung pencarian, yang terdiri dari kapal KRI, kapal Kepolisian, kapal Basarnas serta kapal dari potensi SAR lainnya.

“Menurut penjelasan Bapak Kabasarnas, sebanyak 11 kapal dikerahkan dalam operasi hari ini. Selain itu, lebih dari 300 personel terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang mendukung pelaksanaan operasi dari posko gabungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut.

“Bapak Kabasarnas juga menegaskan bahwa seluruh unsur terus bekerja sama dan mengumpulkan setiap informasi maupun data yang diperoleh dari lapangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencarian berikutnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi, pencarian dilakukan dengan mengutamakan unsur laut dan udara. Namun demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keselamatan personel serta kondisi di lapangan.

“Operasi SAR harus tetap mengikuti ketentuan dan batasan keselamatan. Sebagaimana disampaikan Bapak Kabasarnas, pencarian akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan operasi udara, tim juga telah melakukan pencarian di wilayah perairan. Namun, kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan pencarian.

Kapolda Banten mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan trauma healing berupa dukungan psikososial kepada keluarga korban.

“Pendampingan ini dilakukan agar keluarga mendapatkan penguatan dan dapat lebih legowo dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Saat ini, keluarga korban masih berada pada fase denial, sehingga pendampingan psikologis terus dilakukan selama proses operasi pencarian berlangsung,” katanya.

Diakhir, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan imbauan Kabasarnas kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang.

“Bapak Kabasarnas mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berwenang. Ini penting untuk keselamatan masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau,” tutup Irjen Pol Hengki.

 

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2550878-pencarian-8-korban-di-selat-sunda-diperluas-polda-banten-siapkan-trauma-healing 

Baca Terusannya »»  

Menhan Beri Pesan ke Prajurit Yonif TP 842/Badak Sakti: Dekat dengan Rakyat, Jaga Kemampuan Tempur

 

 

Pandeglang, Banten – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan rangkaian kunjungan kerja untuk meninjau Yonif Teritorial Pembangunan 842/Badak Sakti di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis (10/9/2026).

Yonif TP 842/Badak Sakti merupakan salah satu Yonif Teritorial Pembangunan tahap pertama. Karena telah lebih dahulu beroperasi, Menhan menekankan pentingnya satuan ini menjadi contoh bagi satuan-satuan TP berikutnya yang sedang dibangun dan dikembangkan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari pembangunan pangkalan, tetapi terutama dari kesiapan prajurit serta manfaat keberadaan satuan bagi masyarakat.

Dalam pengarahannya, Menhan menegaskan bahwa tugas prajurit Yonif TP tidak berhenti pada kesiapan menghadapi tugas operasi. Sebagai satuan teritorial, prajurit harus berada dekat dengan masyarakat, memahami kondisi wilayah, serta mampu menghadirkan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Menhan mengingatkan agar Delapan Wajib TNI tidak hanya dihafalkan atau menjadi tulisan yang terpampang di satuan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku prajurit ketika berinteraksi dengan masyarakat. Kedekatan dengan rakyat menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembinaan teritorial yang dilaksanakan Yonif TP.

Di sisi lain, karakter teritorial tidak boleh mengurangi kemampuan dasar sebagai satuan tempur. Menhan meminta latihan menembak dan latihan teknis lapangan dilaksanakan secara teratur untuk menjaga kemampuan serta kesiapan prajurit menghadapi berbagai kemungkinan tugas dan kondisi medan.

“Kalian harus dekat dengan rakyat, tetapi sebagai prajurit kemampuan tempur harus tetap dijaga. Latihan menembak dan latihan teknis harus terus dilaksanakan,” pesan Menhan.

Menhan juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh personel. Perbedaan suku maupun latar belakang tidak boleh menjadi sekat di dalam batalyon. Ketika telah menjadi prajurit TNI, seluruh personel memiliki satu identitas dan satu tujuan pengabdian, yakni sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Kepada para Bintara dan Perwira, Menhan memberikan perhatian khusus terhadap pola kepemimpinan di satuan. Pemimpin harus hadir secara langsung di tengah prajurit, mengetahui persoalan anggotanya, memberikan contoh, serta mendampingi mereka dalam latihan maupun pelaksanaan tugas.

Menhan turut mendorong sistem pembinaan personel yang memberikan ruang kepada prajurit berprestasi untuk berkembang. Prestasi dan kinerja harus menjadi pertimbangan penting dalam pemberian kesempatan kepada personel, sehingga sejak awal terbentuk budaya satuan yang sehat, profesional, dan kompetitif.

Kunjungan Menhan ke Yonif TP 842/Badak Sakti sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan bukan semata pembangunan organisasi dan infrastruktur. Kekuatan utama satuan terletak pada kualitas prajurit, kesiapan tempur, kepemimpinan yang kuat, serta kemampuannya membangun hubungan yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penugasan.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam kunjungan ke Yonif TP 842/Badak Sakti yaitu, Wakil Panglima TNI, Kabaloghan Kemhan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, serta Danrem 064/Maulana Yusuf. 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/09/11/menhan-beri-pesan-ke-prajurit-yonif-tp-842-badak-sakti-dekat-dengan-rakyat-jaga-kemampuan-tempur.html 

 

Baca Terusannya »»  

BMKG Perkuat Kolaborasi dalam Pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca Melalui ASEAN Workshop on Weather Modification Science 2026

 

 

Jakarta, 10 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama di bidang modifikasi cuaca melalui penyelenggaraan ASEAN Workshop on Weather Modification Science and Emerging Technologies 2026 yang dibuka oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di Auditorium BMKG, Kamis (10/09/2026). Workshop ini mempertemukan para pakar, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari negara-negara ASEAN dan digelar selama 3 hari secara hybrid pada 10-12 September 2026.

Workshop ini menjadi wadah strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modifikasi cuaca guna mendukung ketahanan terhadap cuaca dan iklim ekstrem, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta pelestarian lingkungan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembicara, organisasi mitra, dan delegasi negara anggota ASEAN yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan sains, inovasi, dan kolaborasi di bidang modifikasi cuaca.

“Seiring meningkatnya tantangan cuaca dan iklim global, pemerintah di berbagai negara terus mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk memperkuat ketahanan, mendukung manajemen sumber daya air, memitigasi risiko bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penguasaan sains, inovasi teknologi, dan kolaborasi internasional menjadi kunci utama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan kapasitas modifikasi cuaca di masa depan. Berbagai teknologi mutakhir yang menjadi fokus pembahasan dalam workshop ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung efektivitas operasi modifikasi cuaca.

Faisal juga menegaskan pentingnya kolaborasi regional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC) memiliki peran strategis sebagai platform untuk memperkuat kerja sama, berbagi pengetahuan, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di kawasan.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG sekaligus Chairman ASEAN Weather Modification Centre (AWMC), Tri Handoko Seto, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara BMKG dan ASEAN Weather Modification Centre (AWMC). Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional di bidang sains dan teknologi modifikasi cuaca di mana Indonesia saat ini memegang mandat sebagai Ketua AWMC periode 2026-2027. Salah satu prioritas utama selama masa kepemimpinan tersebut adalah memperkuat capacity building, kolaborasi ilmiah, dan pertukaran pengetahuan di antara negara-negara anggota.

“Workshop ini merupakan salah satu langkah konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut. Kami berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan fondasi yang kuat bagi pengembangan kerja sama di bawah kerangka AWMC ke depan,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa tema workshop tahun ini mencerminkan transformasi modifikasi cuaca yang kini berkembang menjadi ilmu yang berbasis teknologi tinggi. Berbagai topik strategis dibahas selama kegiatan, mulai dari observasi atmosfer, fisika awan, riset cloud chamber, pemodelan numerik, pemanfaatan AI, hingga teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Yuliana Bahar, menegaskan bahwa ilmu meteorologi memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan kawasan terhadap berbagai ancaman bencana yang dipicu oleh cuaca dan iklim.

Menurutnya, kemampuan menghasilkan informasi dan prakiraan cuaca yang akurat telah membantu negara-negara ASEAN bertransformasi dari pendekatan penanggulangan bencana yang bersifat reaktif menuju upaya pencegahan yang lebih proaktif. Di tingkat regional, berbagai mekanisme kerja sama ASEAN juga dibangun dengan bertumpu pada penguatan sains meteorologi untuk mendukung mitigasi bencana, ketahanan pangan, serta penanganan kabut asap lintas batas.

Lebih lanjut, Yuliana menilai fokus workshop pada pengembangan sains modifikasi cuaca dan teknologi baru sangat relevan dengan kebutuhan kawasan saat ini. Kemampuan untuk mengintervensi kondisi atmosfer guna mendukung ketersediaan air, mengurangi dampak asap, melindungi infrastruktur vital, dan mengelola cuaca ekstrem dinilai akan semakin penting dalam memperkuat ketahanan kawasan di masa mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekretariat ASEAN, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC), World Meteorological Organization (WMO), serta delegasi negara-negara anggota ASEAN dan mitra.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, BMKG berharap dapat memperkuat kolaborasi regional, mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan kapasitas modifikasi cuaca yang adaptif dan berbasis sains guna menjawab tantangan cuaca dan iklim yang semakin kompleks di kawasan ASEAN.

 

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-perkuat-kolaborasi-dalam-pengembangan-teknologi-modifikasi-cuaca-melalui-asean-workshop-on-weather-modification-science-2026 

 

Baca Terusannya »»  

Dari Komitmen Global Menuju Aksi Lokal: GFSR ke-3 Soroti Peran Komunitas dan Kearifan Lokal

 

 

JAKARTA – Pelaksanaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) resmi ditutup dengan menghasilkan rumusan penting untuk mengubah komitmen global menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Resiliensi kini tidak lagi dipandang sebagai agenda kebijakan yang terpisah, melainkan hasil dari integrasi antara aksi iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan.

Menutup GFSR ke-3, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dr. Raditya Jati memulai dengan pembelajaran 20 tahun gempa Yogyakarta, yang terjadi pada 2006 silam. Forum ini menekankan bahwa pemulihan tidak hanya sebatas membangun kembali infrastruktur fisik. Konsep kearifan lokal seperti Hamemayu Hayuning Bawana terbukti menjadi nilai fundamental yang memperkuat hubungan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama di tengah masyarakat melalui gotong royong.

Dalam salah satu sesi diskusi utama, para pembicara menyoroti perubahan paradigma secara mendasar. Komunitas tidak boleh lagi dianggap sebagai objek dari program kebencanaan.

“Komunitas harus diakui sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan yang pasif” ujar Deputi Raditya Jati, Kamis (10/9). 

Keberhasilan pemulihan pascabencana juga ditekankan untuk diukur dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang lebih komprehensif, melampaui statistik pembangunan fisik.

“Pemulihan juga harus diukur dari, bukan hanya membangun kembali rumah, sekolah, atau jalan, tetapi juga memulihkan mata pencaharian, fungsi layanan, keamanan komunitas, pengurangan kerentanan, dan penguatan institusi,” ujar Deputi. 

Di samping itu, forum ini juga menyoroti pentingnya inklusi sosial sebagai sumber kapasitas resiliensi. Penyandang disabilitas, seperti yang ditunjukkan oleh komunitas Difagana, bukanlah sekadar kelompok rentan yang butuh perlindungan, melainkan aktor dan pemimpin ketangguhan di wilayah mereka sendiri.

Terkait pemanfaatan teknologi dan sistem informasi risiko, para ahli sepakat bahwa secanggih apapun perangkat yang digunakan, pusatnya harus tetap pada manusia penggunanya.

“Teknologi berhasil ketika orang memahaminya, memercayainya, memeliharanya, dan menggunakannya untuk bertindak,” imbuh Raditya Jati.

Selain itu, aspek pendanaan turut dibahas secara mendalam. Diperlukan perubahan sistem pembiayaan untuk mendukung kesiapsiagaan investasi pada pengurangan risiko.

“Pembiayaan kreatif bukan sekadar instrumen keuangan baru. Ini adalah mobilisasi strategis sumber daya, aset lokal, pengetahuan, institusi, dan mekanisme pembiayaan seputar tujuan ketangguhan bersama,” kata Deputi BNPB.

Refleksi Akhir: Menyelaraskan Dampak

Keberhasilan dampak resiliensi tercapai ketika komitmen global membentuk sistem nasional, lalu sistem tersebut memfasilitasi investasi lokal, dan masyarakat menggabungkan pengetahuan, kearifan lokal, teknologi, serta pembiayaan untuk bertindak sebelum ancaman berubah menjadi bencana.

“Dampak yang selaras tercapai ketika komitmen global membentuk sistem nasional, sistem nasional memungkinkan investasi dan pembiayaan lokal, dan komunitas menggabungkan pengetahuan, kepercayaan, kearifan lokal, kemitraan, teknologi, dan keuangan untuk bertindak sebelum ancaman menjadi bencana,” tutup Deputi Raditya.

Dengan berakhirnya GFSR ke-3 ini, langkah selanjutnya yang ditekankan adalah memastikan implementasi dan institusionalisasi dari sistem-sistem tersebut, mengubah pendekatan percontohan lokal menjadi sistem berskala besar yang diadopsi dalam anggaran dan kebijakan nasional.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/dari-komitmen-global-menuju-aksi-lokal-gfsr-ke-3-soroti-peran-komunitas-dan-kearifan-lokal

 

Baca Terusannya »»  

Transformasi Kebijakan Kebencanaan: Menghapus Ego Sektoral dan Strategi Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

 

 

JAKARTA – Tingginya kejadian bencana di Indonesia menuntut perubahan paradigma tata kelola dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Pemerintah kini memfokuskan pada implementasi kebijakan jangka panjang yang menuntut sinergi lintas sektor, termasuk inovasi dalam pembiayaan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati dalam sesi diskusi publik, pada The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), di Jakarta, Kamis (9/9). Pada kesempatan itu, Deputi BNPB Raditya menyoroti bahwa kerugian akibat bencana sejatinya berakar dari keputusan-keputusan terkait pembangunan dan tata ruang. 

"Tidak ada yang namanya bencana alam. Hal itu menjadi bencana karena keputusan kita—keputusan yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur kritis,” ujar Raditya. 

Menurut Raditya, bahaya alam memang tidak dapat dihindari, tetapi bahaya baru menjadi bencana ketika bertemu dengan keterpaparan dan kerentanan.

Kerentanan ini semakin diperparah oleh ancaman perubahan iklim global. Mengacu pada target agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius pada 2030, Indonesia telah merumuskan kebijakan yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Perubahan iklim global dan bencana tak dapat dipungkiri dapat memperburuk kekuatan bencana, seperti yang dialami saat siklon tropis Senyar akhir November 2025 menerjang tiga provinsi Sumatra. 

“Risiko bersifat sistemik, mengingat dampaknya yang beruntun dan kompleks, serta berinteraksi dengan aktivitas lain seperti pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya keterpaparan,” tambah Raditya. 

Menyikapinya, Deputi Raditya menekankan bahwa pengelolaan risiko terhadap perubahan iklim dan ancaman bahaya tadi tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Apabila tidak dilakukan, menurutnya risiko akan semakin saling terhubung dan beruntun. 

Pemerintah menggunakan dua pendekatan utama dalam melihat tren ancaman perubahan iklim dan bencana yaitu denganadaptasi dan mitigasi. Adaptasi difokuskan pada penguatan resiliensi di sektor pangan, air, kesehatan, hingga infrastruktur melalui inisiatif seperti Program Kampung Iklim. Program berbasis komunitas ini mendorong masyarakat di tingkat desa untuk aktif melakukan upaya seperti pemanenan air hujan dan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan.

Sementara itu, mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU) atau kehutanan memikul beban target pengurangan emisi terbesar. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memandu pelaksanaan dan pemantauan aksi-aksi iklim ini di tingkat daerah.

Untuk merespons berbagai ancaman ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 yang melahirkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini menjadi cetak biru pertama di Indonesia yang memuat rencana mitigasi jangka panjang hingga 25 tahun ke depan.

“Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikannya di lapangan dan melibatkan sektor-sektor utama lainnya, karena rencana ini dikoordinasikan dengan kementerian dan sektor terkait lainnya,” tegas Raditya. 

Turunan dari RIPB ini adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang diperbarui setiap lima tahun dan bersifat wajib untuk diadopsi oleh pemerintah daerah, sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan Pembiayaan dan Inovasi 'Pooling Fund'

Di balik kerangka kebijakan yang kuat, tantangan terbesar adalah implementasi dan pembiayaan. Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga di dunia pada 2025 (menurut World Risk Report), menghadapi beban finansial yang sangat besar.

Sejak tsunami Aceh 2004 yang menelan biaya pemulihan hingga Rp50,1 triliun, pemerintah terus berupaya mengelola dana kebencanaan. Saat ini, dana cadangan bencana dari APBN sekitar Rp5 triliun per tahun dinilai belum mencukupi untuk menutup kebutuhan pemulihan yang rata-rata mencapai Rp22 triliun per tahun. Terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp17 triliun setiap tahunnya.

Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan strategi Pembiayaan Risiko Bencana (Disaster Risk Financing and Insurance - DRFI) dan membentuk Pooling Fund Bencana pada tahun 2022. Dana bersama ini tidak hanya berasal dari APBN, tetapi diharapkan dapat menarik kontribusi dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

"Hingga tahun 2026, Pooling Fund telah terkumpul sebesar Rp8,3 triliun. Dana ini dikelola untuk dikembangkan, di mana hasil pengembangannya senilai Rp1,3 triliun telah mulai didistribusikan untuk pilot project prabencana dan pembayaran premi asuransi aset negara," papar perwakilan dari Kementerian Keuangan, Tri Achya Ngasuko.

Pendekatan whole-of-government dan whole-of-society kini menjadi kunci. Keberhasilan kebijakan kebencanaan dan iklim sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat mampu menghilangkan "sistem silo" dan menerjemahkan pedoman nasional menjadi aksi konkret yang didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/transformasi-kebijakan-kebencanaan-menghapus-ego-sektoral-dan-strategi-menghadapi-dampak-perubahan-iklim

 

Baca Terusannya »»