Percepatan Sertifikasi Halal Perkuat Struktur Industri Nasional

 

Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri nasional melalui peningkatan layanan jasa industri dan percepatan sertifikasi halal. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penguatan layanan jasa industri di kawasan industri Kabupaten Ketapang serta pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi antara Kepala BSPJI Pontianak dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop ESDM) Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan industri serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kalimantan Barat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujar Menperin dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, percepatan sertifikasi halal juga bagian dari transformasi layanan jasa industri yang lebih adaptif dan terintegrasi.

“BSKJI terus mendorong penguatan peran unit-unit layanan di daerah, termasuk BSPJI, agar semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Percepatan sertifikasi halal bukan hanya soal pemenuhan kewajiban, tetapi merupakan strategi untuk membangun ekosistem industri halal yang terstandar, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” ujar Emmy.

Salah satu agenda utama dalam koordinasi tersebut adalah pelaksanaan Program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 30 pelaku usaha di Kalimantan Barat yang merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025. Dalam program ini, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak ditunjuk untuk melakukan proses pemeriksaan halal terhadap produk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar menjelaskan, koordinasi ini bertujuan menyelaraskan peran layanan jasa BSPJI dengan kebutuhan industri di daerah, khususnya dalam pemenuhan standar dan persyaratan sertifikasi.

“Koordinasi ini merupakan langkah untuk memperkuat sinergi antara BSPJI Pontianak dan pemerintah daerah dalam mendukung layanan jasa industri, termasuk fasilitasi sertifikasi halal, agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan daya saing produknya,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Disperindagkop ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman, menyatakan bahwa program fasilitasi sertifikasi halal merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

“Melalui fasilitasi sertifikasi halal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya membantu pelaku usaha agar produknya memiliki kepastian kehalalan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang perluasan pasar,” ungkapnya.

Program fasilitasi sertifikasi halal tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Barat melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga teknis.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, BSPJI Pontianak berkomitmen memberikan layanan jasa industri dan pemeriksaan halal yang profesional serta akuntabel guna mendukung pertumbuhan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482593/Percepatan-Sertifikasi-Halal-Perkuat-Struktur-Industri-Nasional 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air, Perjuangkan Solusi Dua Negara dan Lompatan Kerja Sama Ekonomi

 

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Jumat, 27 Februari 2026, usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negerinya. Lawatan tersebut menghasilkan capaian strategis di bidang perdagangan, ekonomi, investasi, serta penguatan peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di tengah suasana hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari. Rintik hujan yang turun tidak mengurangi kekhidmatan prosesi penyambutan. Presiden tampak menyapa para pejabat yang hadir dengan penuh kehangatan setibanya di bawah tangga pesawat.

Ketibaan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam rangkaian kunjungan ini, Kepala Negara telah bertemu dengan beberapa pemimpin negara untuk membahas sejumlah isu strategis kawasan. Secara khusus, pembahasan terkait dengan upaya untuk mendorong perdamaian di Gaza dengan solusi dua negara, serta penguatan koordinasi negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Sejumlah kesepahaman dan komitmen kerja sama juga telah berhasil dicapai, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun penguatan kemitraan strategis jangka panjang. Lawatan ini pun menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan yang menjembatani perdamaian dunia sekaligus pertumbuhan ekonomi kawasan dan global agar selaras dengan kepentingan nasional.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-kembali-ke-tanah-air-perjuangkan-solusi-dua-negara-dan-lompatan-kerja-sama-ekonomi/ 

Baca Terusannya »»  

70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Mongolia Perkuat Kemitraan

 

Jakarta, Indonesia – Dalam momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia, kedua negara menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Politik di Jakarta (26/2) yang menandai babak baru penguatan kemitraan kedua negara. Pertemuan dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir dan Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia Amartuvshin Gombosuren.

Dalam pertemuan, kedua Wamenlu bertukar pandangan mengenai perkembangan hubungan bilateral yang menunjukkan tren positif dan potensi ekspansi kerja sama antara lain ekonomi strategis, pertahanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, hubungan antarmasyarakat, pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. “Potensi kerja sama Indonesia dan Mongolia masih sangat luas. Peningkatan engagement pelaku usaha menjadi kunci, antara lain melalui MoU antar-kamar dagang sebagai jembatan memperluas perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis,” ujar Wamenlu Tata.

Di sektor pertanian, Indonesia dipandang memiliki kapasitas dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, di bidang pendidikan, kerja sama diperkuat melalui berbagai program beasiswa Indonesia, termasuk The Indonesian Aid Scholarship (TIAS), Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), pelatihan peningkatan kapasitas bagi diplomat Mongolia serta program Kemitraan Negara Berkembang.

Kedua negara juga membahas perkembangan situasi geopolitik global dan upaya peningkatan kolaborasi dalam forum regional dan multilateral. Sebagai langkah konkret memperkuat dialog kebijakan luar negeri, kedua pihak akan menjajaki pembentukan Policy Planning Dialogue antar-Kementerian Luar Negeri guna memperdalam koordinasi strategis dan pertukaran pandangan terkait dinamika kawasan Indo-Pasifik dan isu global.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU on Political Consultation oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta pada Mei 2025, sekaligus menjadi fondasi penguatan arsitektur dialog bilateral yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Hubungan bilateral Indonesia–Mongolia terus menunjukkan tren positif, khususnya di bidang perdagangan. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2025 mencapai USD 56 juta, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD 49,5 juta dan impor dari Mongolia sebesar USD 6,5 juta. Hubungan kedua negara juga diperkuat dengan kehadiran satu-satunya Pusat Kebudayaan Mongolia di Asia Tenggara di Tanjung Lesung, Banten.

“Indonesia bangga menjadi tuan rumah pertemuan strategis ini. Kami berharap kemitraan Indonesia dan Mongolia terus berkembang dalam kerangka kerja sama komprehensif yang lebih erat, responsif terhadap tantangan global, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” pungkas Wamenlu Tata.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-mongolia-perkuat-kemitraan 

Baca Terusannya »»  

Semangat Tarhima, Pemkab Pati Satu Saf Bersama Rakyat

 

PATI, 26 Februari 2026 — Suasana Mushola Asmaul Husna Kantor Bapperida Kabupaten Pati tampak khusyuk pada Kamis malam (26/2). Lantunan ayat suci Al-Qur’an dan saf salat yang terisi penuh menjadi gambaran kebersamaan dalam pelaksanaan Tarawih dan Silaturahmi Bersama (Tarhima) perdana Pemerintah Kabupaten Pati di bulan Ramadan 1447 H.

Kegiatan ini menjadi langkah awal rangkaian Tarhima yang akan digelar secara bergilir di berbagai wilayah di Kabupaten Pati. 

Selain sebagai ibadah bersama, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran perangkat daerah, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. 

Salat Isya dan Tarawih berjamaah menjadi pembuka kegiatan, dilanjutkan dengan sambutan dan silaturahmi.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat doa demi kemajuan daerah.

“Jadi di malam Ramadan ini kami harapkan doa dari Bapak Ibu semua, doa yang ikhlas, semoga Pati ini kembali lagi jadi Pati yang lebih baik, Pati yang bermartabat, Pati yang maju. Karena dengan doa yang ikhlas, semua akan mudah kita lalui bersama,” ujar Chandra.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mempersiapkan kegiatan Tarhima perdana ini.

“Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan terselenggaranya Tarawih dan Silaturahmi Bersama pertama ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya Tarhima perdana tersebut.

“Alhamdulillah malam yang diberkahi di bulan Ramadan ini, kita semua bisa dipersatukan untuk melaksanakan salat Isya dan Tarawih bersama,” ungkapnya.

Tarhima direncanakan akan digelar secara bergilir di berbagai wilayah di Kabupaten Pati sepanjang Ramadan. 

Lebih dari sekadar kegiatan ibadah, Tarhima diharapkan menjadi simbol bahwa pemerintah dan masyarakat berjalan dalam satu saf yang searah dan sehati  demi mewujudkan Pati yang lebih baik, bermartabat, dan lebih maju.

 

 

Sumber ; https://patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/Q3d0aDJ4angwVDl4TmVmRjU5WTIwQT09 

Baca Terusannya »»  

Tita Rosita Pimpin Pertandingan di ASEAN Women’s Futsal Championship 2026

 

Wasit futsal asal Indonesia, Tita Rosita, ditunjuk untuk memimpin pertandingan pada ASEAN Women’s Futsal Championship 2026, yang digelar pada 24 Februari hingga 2 Maret 2026 di Nakhon Ratchasima, Thailand.

Sebagai informasi, turnamen ini diikuti oleh tujuh tim nasional putri dari kawasan ASEAN dan sekitarnya. Tim-tim tersebut dibagi ke dalam dua grup, di mana Grup A berisi Thailand, Indonesia, dan Malaysia, sedangkan Grup B terdiri dari Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Australia.

Tita sendiri merupakan FIFA Futsal Referee dan saat ini menjadi satu-satunya wasit perempuan yang aktif memimpin pertandingan di Pro Futsal League. Penunjukan tersebut sekaligus menunjukkan keterlibatan perempuan dalam perkembangan futsal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hal ini juga sejalan dengan visi Komite Wasit PSSI yang terus berupaya meningkatkan jumlah wasit futsal perempuan di Indonesia melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

Dengan pengalaman memimpin pertandingan di kompetisi internasional, Tita diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai standar dan mendukung pengembangan wasit futsal perempuan di Indonesia.

 

 

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/tita-rosita-pimpin-pertandingan-di-asean-women-s-futsal-championship-2026 

Baca Terusannya »»  

Voting PSSI Awards 2026 Diperpanjang Hingga 20 Maret

 

Periode voting publik untuk PSSI Awards 2026 diperpanjang. Awalnya, proses voting akan berakhir pada 26 Februari 2026.

Namun, melihat antusiasme masyarakat yang terus meningkat serta persaingan yang sangat ketat di berbagai kategori, periode voting kini diperpanjang hingga 20 Maret 2026.

Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pencinta sepak bola nasional dalam menentukan pilihan mereka. Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam proses penentuan pemenang, sejalan dengan semangat keterbukaan dan inklusivitas yang diusung dalam penyelenggaraan tahun ini.

Sejak voting dibuka pada 6 Januari lalu, respons masyarakat menunjukkan tren positif. Lonjakan partisipasi terjadi terutama pada kategori-kategori utama, di mana selisih perolehan suara antar nominasi berada dalam margin yang sangat ketat.

Proses voting secara offline juga dihadirkan di MRT Jakarta sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam ajang ini. Booth PSSI Awards hadir di dua titik strategis, yakni MRT Blok M dan MRT Bundaran HI dari tanggal 10 hingga 22 Februari 2026.

Pada kategori Men’s Player of the Year, persaingan papan atas berlangsung ketat. Jay Idzes untuk sementara memimpin dan bersaing ketat dengan Rizky Ridho, diikuti Calvin Verdonk, Kevin Diks, dan Yakob Sayuri.

Pada Women’s Player of the Year, Claudia Scheunemann memimpin tipis atas Safira Ika Putri, dengan persaingan juga melibatkan Viny Silfianus, Gea Yumanda, dan Vivi Oktavia Riski.

Di sektor penjaga gawang putra, duel suara antara Maarten Paes dan Emil Audero berlangsung sangat tipis. Keduanya dibayangi Teja Paku Alam, Ernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Sementara di Women’s Goalkeeper of the Year, Iris de Rouw memimpin, diikuti Laita Roati, Alleana Ayu, Ghadiza Asnanza, dan Glorry Margaretha.

Kategori pemain muda juga tak kalah panas. Marselino Ferdinan bersaing ketat dengan Dony Tri Pamungkas, disusul Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, dan Fajar Fathurrahman. Pada Women’s Young Player of the Year, Claudia Scheunemann kembali bersaing ketat dengan Katarina Stalin, serta Gea Yumanda, Jazlyn Kayla, dan Alleana Ayu Arumi.

Untuk kategori momen terbaik, gol Ole Romeny dan Rizky Ridho bersaing di dua teratas pada Goal of the Year, diikuti gol Egy Maulana Vikri, Arkhan Fikri, dan Rayhan Hannan.

Di Assist of the Year, Yance Sayuri memimpin tipis atas Fajar Fathurrahman, dengan pesaing lain Rizky Eka Pratama, Firman Ramadhan, dan Agung Mannan.

Adapun di Save of the Year, halauan Emil Audero dan dua penyelamatan Maarten Paes bersaing sangat ketat, disusul Kartika Ajie dan Hilmansyah.

Meski persaingan berlangsung ketat, PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) menegaskan seluruh mekanisme voting tetap berjalan sesuai prosedur.

Masyarakat dapat memberikan suara melalui laman resmi awards.pssi.org, baik melalui ponsel maupun komputer, dan diimbau memastikan seluruh kategori telah dipilih sebelum batas waktu terbaru berakhir.

Sebagaimana diketahui, lebih dari sekadar penghargaan, PSSI Awards 2026 ini menjadi ruang apresiasi bagi seluruh insan sepak bola Indonesia, sekaligus menandai momentum 95 tahun perjalanan PSSI bersama masyarakat.

 

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/voting-pssi-awards-2026-diperpanjang-hingga-20-maret 

Baca Terusannya »»  

Menag Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Peran Auditor Syariah di Lembaga Zakat

 

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurutnya, profesionalisme lembaga amil zakat perlu terus ditingkatkan agar kepercayaan umat semakin kokoh.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menerima kunjungan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Kediaman Dinas, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menag menjelaskan bahwa audit laporan keuangan oleh auditor publik merupakan langkah penting. Namun demikian, dalam konteks pengelolaan dana zakat yang berbasis syariat, kehadiran Auditor Syariah juga memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

“Pengelolaan zakat tidak hanya bicara aspek administratif dan keuangan, tetapi juga kesesuaian dengan ketentuan syariat, termasuk dalam penyaluran dan penggunaan dana sesuai ashnaf,” ujar Menag.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan tata kelola perlu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan lembaga filantropi Islam yang semakin dinamis. Langkah ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Menag juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai lembaga pengelola zakat yang selama ini telah berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola kelembagaan.

“Kita ingin tata kelola zakat di Indonesia semakin baik, semakin profesional, dan semakin dipercaya. Karena zakat adalah amanah besar umat,” tegasnya.

Kementerian Agama, lanjut Menag, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan zakat semakin efektif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip syariah.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-tekankan-penguatan-tata-kelola-dan-peran-auditor-syariah-di-lembaga-zakat-O5xZw 

Baca Terusannya »»  

Mendag Menerima Kunjungan Bupati Jayawijaya

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menerima kunjungan Bupati Jayawijaya, Atenius Murib di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26 Feb).

Pertemuan tersebut membahas mengenai dukungan pengembangan perdagangan di Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murib menyampaikan kondisi serta potensi perdagangan di Jayawijaya, termasuk peran pasar rakyat dalam mendukung perekonomian daerah.

Mendag Busan menyampaikan bahwa Kemendag memiliki Program UMKM BISA Ekspor. Program ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, sehingga mampu bersaing di dalam dan luar negeri.

Pada kesempatan ini, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan; Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik, Sri Sugy Atmanto serta Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer, Miftah Farid.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-menerima-kunjungan-bupati-jayawijaya 

Baca Terusannya »»  

DTSEN Pastikan Penerima Bantuan Sosial di Desa Tepat Sasaran

 

Karawang - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Bupati Karawang, Kamis (26/2/2026).

Kesuksesan DTSEN, kata Mendes Yandri, ditentukan oleh pelaksana di tingkat desa, termasuk pendamping desa.

"Kini Indonesia memiliki pedoman data yang tunggal, tidak lagi ada perbedaan data antar-kementerian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mengikuti satu rujukan, yaitu DTSEN. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat desa," kata Mendes Yandri pada Sosialisasi yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemendes PDT miliki irisan yang sangat kuat karena lokus programnya banyak berada di desa. Penerima manfaat program sosial pun sebagian besar berada di desa, hingga semua bantuan harus merujuk pada satu hal yang sangat penting, yaitu data.

"Data adalah kata kunci. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran. Jangan sampai mereka yang berhak justru tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima. Ini adalah persoalan kebijakan negara," ujar Mendes Yandri.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Kemendes PDT mendapat tugas khusus, hingga kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan pelaksanaan penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran menjadi sangat penting.

"Para kepala desa, pendamping desa, dan ke depan akan ada operator desa, akan berperan penting dalam pendataan. Kita tahu jumlah desa di Indonesia sangat besar, yaitu 75.266 desa. Jika seluruh desa ini memiliki data yang bersih dan akurat, maka Indonesia akan sangat kuat dalam melakukan afirmasi kebijakan yang tepat sasaran," kata Mendes Yandri.

Dengan adanya DTSEN, Kemendes PDT tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menjadi pengguna data yang aktif.

Mendes Yandi mengajak Para Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa dan Pilar-pilar Sosial yang hadir dalam sosialisasi itu untuk sukseskan program Pemerintah yaitu Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kekuatan ekonomi baru hingga pelosok desa.

Sebab keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.

Turut hadir Anggota DPR RI Wardatul Asriyah dan Rieke Diah Pitaloka, Bupati Karawang Aep Syaepulloh, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Forkompimda Karawang.

Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala Pusdatin Ari Indarto.

 

 

 

Sumber : https://kemendesa.go.id/berita/dtsen-pastikan-penerima-bantuan-sosial-di-desa-tepat-sasaran-id 

Baca Terusannya »»  

Mensos dan Mendes PDT Sosialisasi DTSEN di Karawang, Pastikan Bansos Tepat Sasaran

 

Karawang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). 

Keduanya bertemu dengan bupati, pendamping desa, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, anggota DPRD, serta relawan sosial untuk memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari intervensi kepentingan di tingkat desa.

Gus Ipul menegaskan, DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan.

“Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan DTSEN bergantung pada kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa data bersifat dinamis sehingga membutuhkan kerja cepat, sistematis, dan berbasis teknologi. 

Peran operator desa disebut sangat menentukan karena menjadi pihak yang melakukan input data di lapangan, bersama dinas sosial setempat.

Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan Kementerian Desa PDT yang mendorong desa menghadirkan dan membiayai operator data desa. Menurutnya, langkah tersebut memperkuat kualitas pembaruan data di tingkat akar rumput.

“Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun. Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” katanya.

Ia juga berharap sinergi Kemensos dan Kemendes PDT dapat menjadi model bagi daerah lain.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan kolaborasi kedua kementerian diarahkan untuk memastikan pemutakhiran data berjalan transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes diminta memastikan pembaruan data dilakukan dari tingkat bawah.

Data dikumpulkan oleh RT/ RW, dipantau pendamping desa dan pendamping PKH, diinput operator desa, lalu dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Mekanisme ini, kata Yandri, dirancang untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.

“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insya Allah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan. 

“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/ lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan batuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin. 

Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.




Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-dan-Mendes-PDT-Sosialisasi-DTSEN-di-Karawang,-Pastikan-Bansos-Tepat-Sasaran

Baca Terusannya »»  

Kemenpora Buka Layanan Pengaduan Untuk Atlet yang Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) langsung bergerak cepat mengambil tindakan terkait adanya kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap atlet. 

Salah satu gerak cepat yang dilakukan Kemenpora yakni dengan membuka layanan saluran pengaduan kepada insan olahraga baik atlet dan lainnya yang mendapatkan atau menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. 

"Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh atlet Indonesia, di cabang olahraga mana pun, di tingkat mana pun. Kemenpora berdiri bersama kalian. Kalian tidak sendiri," kata Menpora Erick.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendengar, membantu, dan melindungi seluruh atlet Indonesia jika ada yang pernah atau bahkan sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual maupun fisik," tambah Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, Kemenpora akan memastikan setiap atlet mendapatkan perlindungan yang layak dan bermartabat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa olahraga Indonesia berdiri di atas nilai integritas, rasa hormat, dan perlindungan terhadap setiap insan yang mengabdikan dirinya untuk bangsa," ujar Menpora Erick.

Layanan saluran pengaduan tersebut adalah: 
email:pengaduan.atlet@kemenpora.go.id. Sementara narahubung Kemenpora atas nama Wury dengan nomor telepon (085645882882).

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6626/kemenpora-buka-layanan-pengaduan-untuk-atlet-yang-jadi-korban-pel 

Baca Terusannya »»  

Kemenpora Mendorong Sanksi Larangan Seumur Hidup Terlibat di Olahraga Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dan Kekerasan Terhadap Atlet

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mendorong sikap tegas dan tidak memberi toleransi terhadap adanya kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap atlet.  

Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir. Menurutnya, Kemenpora mendorong jika memang ditemukan kasus pelecehan dan kekerasan tersebut, maka pelakunya harus disanksi dengan berat yaitu larangan terlibat di olahraha seumur hidup.

"Apabila memang ditemukan pelecehan atau bahkan tindak pidana kekerasan seksual serta kekerasan fisik kepada atlet FPTI, maka Kemenpora menghimbau agar sanksi paling berat, termasuk sanksi larangan seumur hidup terlibat di olahraga, untuk dapat dijatuhkan kepada pelaku," tegas Menpora Erick.   

"Dan apabila ada pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pelaku untuk diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Menpora Erick. 

Sikap tegas Menpora Erick dan Kemenpora berdasarkan adanya dugaan kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan terjadi dalam induk organisasi cabor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) yang dilakukan pelatih kepala tim panjat tebing Indonesia, Sdr. HB.   

Bagi Menpora Erick olahraga adalah salah satu bentuk pembangunan karakter pemud16.a dan bangsa Indonesia, serta salah bentuk kedigdayaan bangsa melalui prestasi di tingkat nasional dan internasional. 

"Jadi pengabdian, pengorbanan dan dedikasi atlet-atlet Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa tidak seharusnya dinodai oleh tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan berpotensi melanggar hukum," kata Menpora Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6625/kemenpora-mendorong-sanksi-larangan-seumur-hidup-terlibat-di-olah 

Baca Terusannya »»  

Telin Gandeng IPification Luncurkan Telin Mobile Network Verification, Perkuat Keamanan Identitas Digital Berbasis Jaringan

 

Jakarta, 26 Februari 2026 – PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang konektivitas digital dan infrastruktur global, resmi menjalin kemitraan strategis dengan IPification untuk menghadirkan Telin Mobile Network Verification (MNV). Solusi digital identity berbasis jaringan ini memungkinkan proses autentikasi pengguna berlangsung secara aman, instan, dan tanpa OTP maupun aplikasi tambahan, dengan memanfaatkan kapabilitas jaringan seluler sebagai fondasi kepercayaan digital.

Peluncuran ini merupakan langkah strategis Telin dalam memperkuat portofolio Telco API sekaligus menjawab kebutuhan industri akan sistem autentikasi yang lebih aman dan efisien. Setelah sukses diluncurkan secara komersial bersama Telkomsel di Indonesia, Telin MNV kini telah tersedia dan teruji pada lebih dari 40 jaringan seluler di berbagai negara. Dengan mengombinasikan jangkauan global serta kemitraan operator yang dimiliki Telin dengan teknologi mobile identity dari IPification, solusi ini memungkinkan pelaku usaha melakukan autentikasi pengguna secara silent dan frictionless melalui satu kali persetujuan pengguna untuk memanfaatkan data jaringan.

SVP Messaging, Mobile Identity & Voice Telin John Tolton, menyampaikan bahwa inovasi ini dapat memperkaya kapabilitas autentikasi lintas jaringan. “Kami antusias melengkapi portofolio Telco API Telin dengan dukungan standar TS.43, yang memungkinkan pelanggan Android yang terhubung ke Wi-Fi tetap dapat diautentikasi tanpa perlu mengaktifkan data seluler. Perkembangan ini penting bagi komunitas pengembang OTT dan operator seluler, karena memperkaya opsi autentikasi sambil mendukung pendapatan autentikasi SMS yang ada,” jelasnya.

Di tengah pertumbuhan pesat layanan digital seperti keuangan, e-commerce, gaming, platform OTT, hingga layanan publik, metode autentikasi berbasis OTP SMS semakin menghadapi tantangan, mulai dari ancaman phishing, SIM swap, hingga bot attack. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih andal tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Telin MNV menghadirkan autentikasi langsung di level jaringan dengan memanfaatkan trust yang secara inheren telah dimiliki oleh infrastruktur telekomunikasi, sehingga proses verifikasi menjadi lebih terintegrasi, aman, dan efisien.

Sejalan, CEO IPification Stefan Kostic, juga menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam evolusi solusi identitas digital berbasis jaringan. “Identitas digital bekerja paling baik ketika dibangun di atas infrastruktur yang memang sudah dipercaya pengguna. Bersama Telin, kami menghadirkan autentikasi di level jaringan, menghilangkan hambatan tak perlu sambil memberikan tingkat keamanan dan keandalan bagi perusahaan,” ujar Stefan.

Dari sisi manfaat, Telin MNV memberikan nilai tambah yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, solusi ini menghadirkan autentikasi instan tanpa OTP yang lebih seamless bagi pengguna, perlindungan yang lebih kuat terhadap phishing dan account takeover, serta efisiensi biaya operasional akibat berkurangnya kegagalan login. Sementara bagi operator seluler, solusi ini membuka peluang aliran pendapatan baru melalui optimalisasi network intelligence menjadi layanan API bernilai tinggi. Dirancang dengan pendekatan scalable deployment, Telin MNV mampu menangani volume autentikasi dalam skala besar seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital global.

Melalui kemitraan ini, Telin menegaskan komitmennya untuk menjadikan jaringan seluler tidak hanya sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai trust layer yang mendukung keamanan, inovasi, dan peluang bisnis global. Langkah ini sekaligus melanjutkan penguatan inisiatif Network API Telin dalam mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di berbagai pasar internasional.

 

 

Sumber : https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/telin-gandeng-ipification-luncurkan-telin-mobile-network-verification-perkuat-keamanan-identitas-digital-berbasis-jaringan-3651 

Baca Terusannya »»  

Mendag pada Peluncuran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti meluncurkan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26 Feb).

Mendag menargetkan transaksi sebesar USD 17,5 miliar pada penyelenggaraan TEI ke-41. Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia itu akan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Untuk mendorong efektivitas TEI 2026, Kemendag menjalankan strategi berupa tiga tahapan terintegrasi yang tidak terpaku pada kegiatan fisik selama pameran. Tahapan tersebut meliputi business matching prapameran, transaksi selama pameran, serta monitoring dan pengawalan kontrak dagang pascapameran. Mendag pun mengajak seluruh pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan TEI sebagai peluang memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia.

Turut hadir pada peluncuran tersebut, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon; Sekretaris Kemenko Pangan Kasan; serta Direktur PT Debindomulti Adhiswasti, Vibiadhi Swasti Pradana selaku penyelenggara. Mendag didampingi oleh Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti; Sekretaris Jenderal, Isy Karim; Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; serta para Pejabat Eselon I Kemendag.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-peluncuran-trade-expo-indonesia-tei-ke-41 

Baca Terusannya »»  

Hadapi Lonjakan Perantau ke Ranah minang, Menhub Dudy dan Gubernur Sumbar Perkuat Sinergi Angkutan Lebaran 2026

 

adang - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan rapat koordinasi serta memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat di Padang, Kamis (26/2). Menhub Dudy menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan Pemda Sumatera Barat guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke ranah Minang pada angkutan lebaran 2026.

Menhub Dudy melihat daerah Sumatera Barat memiliki karakteristik pergerakan yang khas pada masa Angkutan Lebaran. "Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang hari raya Idul Fitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah minang," ungkapnya.

Menhub menyebut penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Barat menuntut kesiapan yang matang, responsif, dan terintegrasi. Sinergi yang kuat antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, POLRI, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan balik secara efektif.

Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, akan ada 1,88 juta masyarakat Sumatera Barat yang melakukan pergerakan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Dari sisi tujuan, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah, sedangkan menuju Sumatera Barat sebesar 5,36 juta orang.

Oleh karena itu, kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan,penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.

"Kami harap Pemda Sumatera Barat bersama dengan stakeholder terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan (pengemudi)," lanjut Menhub.

Menhub juga mendorong adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan tepat sasaran dan keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis.

Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungen mengajak pemerintah daerah serta Kepolisian RI untuk mengoptimalkan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat (rest area). Untuk itu diperlukan sejumlah fasilitas seperti parkir gratis dan aman, toilet–sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta signage dan pengaturan lalu lintas terpadu.

Sementara rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, diantaranya apabila terdapat hambatan seperti bencana longsor dan banjir. Di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian perlu disediakan petugas keamanan, kesiapan jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta.

Apabila jalan terletak di daerah rawan banjir dan longsor, maka pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos-pos mitigasi, khususnya pada jalur yang dilewati pemudik serta mengimplementasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah rawan bencana hidrometeorologi.

Di samping itu, Menhub mengajak Pemerintah Pusat, Pemda dan Kepolisian untuk memberi perhatian lebih pada area pasar tumpah dan lokasi wisata, khususnya pada pengaturan area parkir sehinggaidak menimbulkan kepadatan. Hal ini mengingat adanya potensi peningkatan pembeli di pasar menjelang Idul Fitri serta potensi peningkatan kunjungan ke tempat wisata setelah hari Idul Fitri (H+1 dan H+2).

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/hadapi-lonjakan-perantau-ke-ranah-minang,-menhub-dudy-dan-gubernur-sumbar-perkuat-sinergi-angkutan-lebaran-2026 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Siapkan Skema Perpanjangan Tenor Rumah Subsidi Hingga 30 Tahun agar Cicilan Rakyat Lebih Ringan

 

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional. “Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Menteri Ara usai Rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7% selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun. Calon penghuni cukup menyiapkan uang muka (DP) sebesar 1%, sementara pemerintah menanggung PPN sepenuhnya dan memberikan subsidi kemudahan Rp25 juta untuk biaya awal seperti provisi, notaris, dan asuransi.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat. “Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Menteri Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang. “Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” tambahnya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/pemerintah-siapkan-skema-perpanjangan-tenor-rumah-subsidi-hingga-30-tahun-agar-cicilan-rakyat-lebih-ringan 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Dukung Perpanjangan Tenor Rumah Subsidi 30 Tahun agar Cicilan Rakyat Lebih Ringan

 

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional. “Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Menteri Ara usai Rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7% selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat. “Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Menteri Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang. “Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” tambahnya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menkeu-dukung-perpanjangan-tenor-rumah-subsidi-30-tahun-agar-cicilan-rakyat-lebih-ringan 

Baca Terusannya »»  

Target Selesai Minggu Depan, Menteri Dody Tekankan Ketersediaan Air Bersih Bagi Rumah Hunian di Tapanuli Selatan

 

Tapanuli Selatan - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali meninjau pembangunan rumah hunian di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (26/2/2026) untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus menjamin kesiapan layanan dasar sebelum ditempati. 

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menekankan bahwa ketersediaan air bersih menjadi prioritas utama sebelum rumah hunian ditempati masyarakat. Menurut Menteri Dody, percepatan penyelesaian fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar kelayakan dan kenyamanan dasar.

“Kita tidak ingin warga masuk sebelum kebutuhan dasarnya siap. Air bersih harus cukup. Itu yang sedang kita pastikan agar saat ditempati, hunian ini benar-benar layak dan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat,” kata Menteri Dody. 

Sistem air bersih di Batang Toru memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa, sementara pasokan listrik bersumber dari PLN dengan daya 900 watt per unit. Saat ini telah tersedia dua titik sumur bor dangkal, dan Kementerian PU akan menambah menjadi empat hingga lima titik sumur bor untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi seluruh warga di 21 blok hunian.

"Saya lihat debit airnya masih kurang, jadi harus menambah beberapa titik bor supaya cukup untuk sekitar 250-an kepala keluarga,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan rumah hunian dilaksanakan Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis dengan progres fisik mencapai 87,30%. Menteri Dody mengatakan  bahwa penyelesaian fisik  hunian sementara ditargetkan rampung pada pekan depan. 

“Huntara yang dikerjakan KementePUrian  di Tapanuli Selatan ini sesuai permintaan Pak Bupati dan Ketua BNPB, Insya Allah secara fisik Minggu atau Senin depan selesai. Tapi kita masih harus korelasikan dengan Pak Bupati kapan pengungsi bisa masuk," kata Menteri Dody. 

Secara keseluruhan rumah hunian dibangun sebanyak 252 unit dengan 21 blok modular untuk menampung sekitar 245 kepala keluarga atau kurang lebih 1.800 jiwa terdampak bencana. Penetapan calon penghuni sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Setiap blok terdiri atas 12 unit hunian dan dilengkapi fasilitas sanitasi komunal berupa 6 unit toilet dan 6 unit shower, masing-masing terdiri dari 3 unit untuk perempuan dan 3 unit untuk laki-laki. Secara keseluruhan tersedia 126 unit toilet dan 126 unit shower. Selain itu, kawasan dilengkapi dapur bersama, area cuci, serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 5 m3.

Rumah hunian dibangun di atas lahan seluas 14.369,03 m2 dari total lahan terukur 74.081,51 m2, dengan luas kawasan keseluruhan sekitar 2,6 hektare. Fasilitas pendukung yang disiapkan meliputi mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal dan taman bermain anak, pos jaga, serta area hijau dan parkir. 

Melalui percepatan penyelesaian fisik yang dibarengi pemenuhan layanan dasar, Kementerian PU memastikan hunian di Batang Toru siap ditempati secara layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana.

 

 

Sumber : https://pu.go.id/berita/target-selesai-minggu-depan-menteri-dody-tekankan-ketersediaan-air-bersih-bagi-rumah-hunian-di-tapanuli-selatan 

Baca Terusannya »»  

Satgas PRR Kebut Perbaikan Infrastruktur Dasar Agar Logistik Sumatera Kembali Normal

 

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan perkembangan terkini progres pemulihan konektivitas pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data Satgas PRR per 23 Februari 2026, pemulihan konektivitas difokuskan pada infrastruktur fisik berupa perbaikan jalan dan jembatan, serta perbaikan infrastruktur listrik, telekomunikasi, base transceiver station (BTS), dan jaringan internet.

Adapun rinciannya, dari 38 jalan nasional yang terdampak di Aceh, seluruhnya telah beroperasi fungsional. Begitu juga dari 17 jembatan nasional yang terdampak, seluruhnya sudah dapat digunakan secara fungsional. Sedangkan untuk jalan daerah, dari 1.637 yang terdampak, sebanyak 1.521 di antaranya atau 92 persen telah beroperasi fungsional. Sementara itu, dari 650 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 351 atau 54 persen sudah beroperasi fungsional.

Progres serupa juga sedang dikebut di Sumatera Utara. Dari 30 jalan nasional yang terdampak, seluruhnya sudah beroperasi fungsional. Begitu juga dengan 5 jembatan terdampak yang seluruhnya sudah dapat digunakan secara fungsional. Sedangkan untuk jalan daerah, dari 616 yang terdampak, sebanyak 607 atau 98 persen di antaranya sudah beroperasi fungsional. Sementara dari 366 jembatan terdampak, 344 atau 93 persen di antaranya sudah beroperasi fungsional.

Kemudian, progres perbaikan konektivitas darat di Sumatera Barat juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Dari 31 jalan terdampak, seluruhnya sudah beroperasi fungsional. Progres serupa juga tampak pada 13 jembatan yang terdampak, yang seluruhnya sudah fungsional. Sedangkan untuk jalan daerah, dari 167 jalan terdampak, 149 di antaranya atau 91 persen sudah beroperasi fungsional. Dari 162 jembatan daerah yang terdampak, 95 atau 54,9 persen sudah beroperasi fungsional.

Pemulihan jaringan listrik dan layanan telekomunikasi juga memperkuat tren positif ini. Pasokan listrik di Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya, sementara di Aceh dan Sumatera Utara hanya tersisa sebagian kecil pelanggan yang masih dalam tahap penanganan. Selain itu, seluruh BTS yang sebelumnya terdampak di tiga provinsi kini telah kembali berfungsi 100 persen.

Sebelumnya, saat meninjau langsung penyintas bencana di Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (21/2/2026), Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan betapa pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik.

Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk percepatan pembangunan jembatan terdampak bencana di Sumatera.

"Menteri PU saya sudah kontak tadi dan juga petugas PU. Menteri PU sudah sampaikan sama saya," kata Tito saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat Pidie Jaya di Gedung Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (21/2/2026).

 

 

Sumber : https://kemendagri.go.id/berita/satgas-prr-kebut-perbaikan-infrastruktur-dasar-agar-logistik-sumatera-kembali-normal 

Baca Terusannya »»  

OJK dan Perbankan Perkuat Ketahanan Risiko Iklim, Luncurkan Indonesia-UK Working Group on Climate Financing

 

Jakarta, 26 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," kata Friderica.

Menurutnya, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komsioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

 

Permodalan Kuat

Dian Ediana Rae dalam kesempatan itu menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Dian.

Dalam kesempatan tersebut, UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan," ujar Seema Malhotra.

Lebih lanjut, Seema menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berbicara mengenai mitigasi risiko, tetapi juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau," katanya.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

1. Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA); dan

2. Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan guna memastikan implementasi keuangan berkelanjutan berjalan secara lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam memberikan arah kebijakan keberlanjutan yang terukur serta membangun kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Perbankan-Perkuat-Ketahanan-Risiko-Iklim,-Luncurkan-Indonesia-UK-Working-Group-on-Climate-Financing.aspx 

Baca Terusannya »»  

Tiga Pekan Bertugas, Satgas Saber Pangan Pantau 28.270 Titik dan Terbitkan 350 Teguran

 

JAKARTA – Setelah menjalankan tugas pengawasan secara intensif selama tiga pekan dalam periode 5–25 Februari 2026, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat 28.270 laporan hasil pemantauan di seluruh Indonesia.

Dari hasil pengawasan tersebut, Satgas Pangan telah menerbitkan 350 surat teguran kepada pelaku usaha yang terindikasi melanggar ketentuan harga dan distribusi pangan. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menolerir praktik spekulatif, penahanan stok, maupun penyimpangan distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan masyarakat, khususnya selama Ramadan.

Penguatan pengawasan ini sejalan dengan arahan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang sebelumnya menekankan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri harus dijaga melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta penindakan tegas terhadap praktik yang merugikan masyarakat. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja intensif Satgas Saber Pelanggaran Pangan di berbagai daerah.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga hingga Idulfitri. Hal tersebut disampaikan dalam rapat analisis dan evaluasi (Anev) Satgas Saber Pangan pada Kamis (26/2/2026).

“Harapan kita, stabilitas harga bahan pangan penting dapat terjaga di seluruh Indonesia sehingga tetap stabil dan normal, tanpa gejolak harga yang signifikan. Setiap kenaikan harga di titik tertentu harus ditelusuri asal pasokannya agar dapat segera dikoreksi dan kembali sesuai harga acuan,” ujar Sarwo Edhy.

Selama tiga pekan pelaksanaan tugas tersebut, Satgas Saber Pangan juga telah melakukan 2.461 pengecekan langsung terhadap distributor dan produsen, 898 koordinasi penanganan stok kosong, 4 kegiatan penegakan hukum, 1 rekomendasi pencabutan izin usaha, serta 3 rekomendasi pencabutan izin edar.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa terhadap pelanggaran yang terbukti, Satgas akan mendorong langkah hukum sebagai bagian dari tindakan korektif.

“Penegakan hukum harus dilakukan. Jika tidak ditegakkan, maka tidak akan menimbulkan efek jera. Karena itu, melalui Sekretaris Utama, kami akan melaporkan berbagai langkah pendekatan hukum yang telah dan sedang dilakukan,” tegas Ketut.

Salah satu pengungkapan signifikan dalam periode tersebut adalah penindakan tindak pidana di bidang pangan oleh Polda Nusa Tenggara Barat terhadap praktik pengemasan ulang (repacking) beras SPHP kemasan 5 kilogram menjadi kemasan polos ukuran 50 kilogram yang tidak sesuai label dan kualitas.

Dalam penindakan tersebut, aparat menyita 140 karung putih polos dengan berat sekitar 49,80 kilogram per karung, 1.400 lembar bekas kemasan beras SPHP 5 kilogram, mesin jahit, benang, timbangan, serta 1.650 kemasan beras SPHP lainnya sebagai barang bukti. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu program stabilisasi harga beras yang telah ditetapkan pemerintah.

Satgas Saber Pangan memastikan pengawasan akan terus diperkuat hingga Idulfitri 2026. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan harga, mutu, dan distribusi pangan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga stabilitas pasokan dan melindungi daya beli masyarakat.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/tiga-pekan-bertugas-satgas-saber-pangan-pantau-28270-titik-dan-terbitkan-350-teguran 

Baca Terusannya »»  

Harga Pangan Mulai Stabil, Satgas Saber Terus Intensifkan Pengawasan dan Intervensi

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Satgas Saber Pelanggaran Pangan terus mengintensifkan pengawasan dan intervensi di seluruh rantai pasok guna memastikan stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Penguatan langkah ini mulai menunjukkan hasil dengan semakin terkendalinya pergerakan harga sejumlah komoditas strategis secara nasional.

Sejak Satgas Saber ini mulai beroperasi di awal Februari 2026, tercatat 28.270 kegiatan pemantauan telah dilakukan di pasar rakyat, ritel modern, distributor, hingga produsen. Intensitas pengawasan meningkat pada minggu ketiga dengan 9.644 laporan pemantauan, menunjukkan penguatan kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dari hulu hingga hilir.

Dari hasil pemantauan tersebut, beberapa komoditas menunjukkan tren penurunan dan koreksi harga, tidak ada gejolak. Harga gula konsumsi di wilayah barat Indonesia tercatat turun dari Rp17.983/kg pada awal Februari menjadi Rp17.525/kg pada 25 Februari 2026 atau turun sekitar 2,5 persen dan semakin mendekati harga acuan. Harga daging kerbau beku juga mengalami penurunan dari Rp105.349/kg pada pertengahan Februari menjadi Rp95.194/kg pada akhir periode pemantauan. Sementara itu, harga beras di sejumlah zona menunjukkan tren menurun dan semakin stabil dibandingkan awal Februari 2026, termasuk beras SPHP yang kini telah berhasil ditekan di bawah HET.

Pengawasan menyeluruh tersebut turut mendorong penyesuaian harga di tingkat produsen. Ketersediaan pasokan yang lebih baik, mulai berlangsungnya panen di beberapa sentra, serta kelancaran distribusi menyebabkan tekanan harga di hulu mereda, sehingga harga jual dari sentra produksi menjadi lebih terkendali dan mendukung stabilisasi di tingkat konsumen.

Di sisi hilir, hasil pemantauan menunjukkan harga di pasar rakyat dan jaringan ritel semakin stabil dengan rentang fluktuasi yang lebih sempit dibandingkan awal bulan. Intervensi distribusi, koordinasi pengisian stok, serta pengawasan terhadap pelaku usaha terbukti mampu meredam lonjakan harga dan menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci dalam meredam gejolak harga dan memastikan distribusi berjalan lancar.

“Langkah pengawasan yang masif ini bertujuan memastikan pasokan tersedia, distribusi tidak terhambat, dan harga tetap terkendali. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi harga mulai stabil baik di tingkat distributor maupun di pasar,” ujar Sarwo Edhy dalam rapat evaluasi Satgas Saber Pangan, Kamis (26/2/2026). 

Meski demikian, pemerintah terus mewaspadai beberapa komoditas hortikultura yang masih berfluktuasi akibat faktor cuaca, distribusi antarwilayah, dan struktur pasokan yang belum merata, khususnya di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, intervensi distribusi dan penguatan koordinasi daerah terus dilakukan agar stabilisasi semakin merata.

Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan bahwa pengawasan dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan efektivitas pengendalian harga, khususnya komoditas Minyakita, daging sapi, daging ayam ras, dan cabai rawit merah.

Terkait Minyakita, pemerintah telah menetapkan pengaturan harga secara berjenjang dari distributor hingga konsumen akhir serta pembatasan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Skema ini memastikan setiap mata rantai distribusi mengambil margin sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar maupun penyimpangan distribusi.

Sementara itu, harga cabai rawit merah juga tercatat melandai dengan rata-rata nasional mencapai Rp66.920/kg di tingkat konsumen, menunjukkan adanya perbaikan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah.

“Kami melakukan pemantauan langsung di pasar dan jalur distribusi hingga April 2026. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga atau hambatan pasokan, segera dilakukan langkah korektif agar harga kembali stabil dan masyarakat tidak dirugikan,” jelas Brigjen Zain.

Selain pengawasan, Satgas juga melakukan berbagai tindak lanjut berupa pemeriksaan distributor dan produsen, koordinasi pengisian stok, pemberian teguran, hingga langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Hingga saat ini, Satgas Saber Pangan telah melakukan 2.461 pengecekan langsung terhadap distributor dan produsen, 898 koordinasi penanganan stok kosong, 4 kegiatan penegakan hukum, 1 rekomendasi pencabutan izin usaha, serta 3 rekomendasi pencabutan izin edar.

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/harga-pangan-mulai-stabil-satgas-saber-terus-intensifkan-pengawasan-dan-intervensi

Baca Terusannya »»  

Imunisasi Jadi Kunci Pencegahan Campak, Kemenkes Fokus Tutup Kantong Rentan

 

Jakarta, 26 Februari 2026 

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (26/2/2026), Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.

Plt. Dirjen P2, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa capaian imunisasi nasional terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah ini.

“Pencegahan campak sangat bergantung pada imunisasi yang lengkap dan merata. Ketika cakupan tinggi dan tidak ada wilayah yang tertinggal, rantai penularan bisa dihentikan,” tegas dr. Andi.

Ia menambahkan, Kemenkes melakukan penguatan imunisasi rutin, imunisasi kejar, serta imunisasi tambahan di wilayah dengan cakupan rendah.

Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti menekankan pentingnya melihat data imunisasi hingga tingkat paling bawah. “Secara nasional capaian imunisasi MR sudah melampaui target, tetapi kasus campak masih bisa terjadi jika ada desa atau wilayah tertentu yang cakupannya rendah. Kantong-kantong inilah yang harus menjadi fokus pencegahan,” jelas dr. Mulya.

Selain imunisasi, pemerintah juga memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kewaspadaan masyarakat terhadap gejala campak.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/imunisasi-jadi-kunci-pencegahan-campak-kemenkes-fokus-tutup-kantong-rentan 

Baca Terusannya »»