Cari Blog Ini

Sabtu, 07 November 2026

Kemen PPPA Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian dan Perlindungan Perempuan serta Anak

 

Jakarta (7/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas peristiwa kekerasan di Madiun, Jawa Timur yang mengakibatkan meninggalnya seorang ibu dan anaknya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat kepedulian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Menteri PPPA mengajak masyarakat untuk menyikapi peristiwa tersebut dengan empati dan bijaksana, menghormati korban serta keluarga yang ditinggalkan, dan memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan. Perhatian bersama juga perlu diarahkan pada penguatan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Setiap perempuan dan anak berhak untuk hidup aman, terlindungi, serta mendapatkan penghormatan atas martabat dan hak-haknya. Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi peristiwa ini dengan penuh empati, menghormati korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan. Perlindungan bagi perempuan dan anak harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Menteri PPPA

Lebih lanjut, Menteri PPPA menekankan perlindungan perempuan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Berbagai tantangan, seperti tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, pengasuhan anak, dan kondisi lingkungan sosial, dapat memengaruhi kehidupan perempuan. Karena itu, dukungan keluarga, masyarakat, dan negara diperlukan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang aman serta bermartabat.

Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Akses terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan, penghasilan, dan sumber daya ekonomi dapat memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, serta mengambil keputusan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Pemberdayaan ekonomi perempuan perlu terus diperkuat agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraannya. Pada saat yang sama, dukungan sosial, perlindungan hukum, dan layanan yang mudah dijangkau juga harus tersedia ketika perempuan menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan,” ungkap Menteri PPPA

Kemen PPPA juga menekankan pentingnya pengasuhan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mendukung tumbuh kembangnya, tanpa kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan yang membahayakan keselamatan dan masa depannya.

Pengasuhan yang positif merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan ayah, ibu, keluarga besar, dan lingkungan sekitar diperlukan untuk membangun pola pengasuhan yang mendukung kebutuhan anak. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap kondisi perempuan dan anak di sekitarnya, termasuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengetahui saluran bantuan yang dapat diakses ketika menemukan situasi yang membahayakan.

Menteri PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan keluarga dan sosial yang aman, suportif, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Kepedulian, dukungan, dan keberanian untuk mencari pertolongan menjadi bagian penting dalam mencegah kekerasan dan memastikan perempuan serta anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

“Melalui peristiwa ini, mari kita memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan keluarga yang aman, pengasuhan yang positif, serta lingkungan masyarakat yang melindungi perempuan dan anak. Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan dengan bermartabat, dan setiap anak berhak tumbuh serta berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan,” pungkas Menteri PPPA

 

 

Sumber : https://www.kemenpppa.go.id/berita-kemen-pppa/kemen-pppa-ajak-masyarakat-perkuat-kepedulian-dan-perlindungan-perempuan-serta-anak 


Baca Terusannya »»  

Hasil Practice MotoGP Qatar 2026: Di Giannantonio Ungguli Marc Marquez

 

SPORT.DETIK.COM Qatar - Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Qatar 2026. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengungguli Marc Marquez.

Sesi practice MotoGP Qatar digelar di Sirkuit Lusail, Jumat (6/11/2026) malam WIB. Marco Bezzecchi sempat memimpin di awal sesi dengan keunggulan 0,655 detik atas Marquez. Beberapa waktu kemudian, Ai Ogura menyodok ke posisi kedua.

Pada pertengahan sesi, Di Giannantonio mencatatkan waktu terbaik 1 menit 51,104 detik untuk menggusur Bezzecchi. Ia unggul 0,078 atas Bezzecchi.

Sementara itu, Marquez memperbaiki catatan waktunya kendati masih satu detik lebih lambat daripada Di Giannantonio. Rider Spanyol itu juga sempat menghadapi masalah dengan rantai motornya.

Marquez yang sempat mengganti ban belakangnya menjadi soft kemudian mencatatkan waktu tercepat dan disusul oleh Francesco Bagnaia. Namun, keduanya kemudian digeser oleh Bezzecchi dan Di Giannantonio yang bergantian mencatatkan waktu terbaik.

Di Giannantonio pada akhirnya jadi rider dengan catatan waktu terbaik yakni 1 menit 50,406 detik. Marquez sempat memperbaiki catatan waktunya, tapi tetap lebih lambat 0,142 detik dari Di Giannantonio.

Hasil Practice MotoGP Qatar 2026

PosRiderNatTeamTime/Diff
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'50.406s
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.142s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.260s
4Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.386s
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.608s
6Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.618s
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.635s
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.895s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.912s
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.003s

Qualifying 1:


11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.041s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.078s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.142s
14Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.169s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.247s
16Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.324s
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.786s
18Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)+1.987s




Sumber : https://sport.detik.com/moto-gp/d-8742037/hasil-practice-motogp-qatar-2026-di-giannantonio-ungguli-marc-marquez


Baca Terusannya »»  

Jumat, 06 November 2026

Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Perkuat Pengawasan Pengadaan Haji 2027

 


Jakarta (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menyambut baik langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam mencegah praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik percaloan serta memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sikap tegas Pemerintah Arab Saudi merupakan langkah yang telah dinantikan dan menjadi momentum penting bagi pembenahan penyelenggaraan haji.

“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Wamenhaj di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik makelar dan percaloan. Kemenhaj siap memperkuat kerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara bersih.

Dalam surat resminya, Pemerintah Arab Saudi juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan. Praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, maupun komisi finansial dengan dalih pemasaran atau alasan lainnya harus dicegah. Praktik tersebut berpotensi meningkatkan biaya paket layanan tanpa diimbangi peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah. Karena itu, setiap tahapan pengadaan dan penandatanganan kontrak harus sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen pemberantasan praktik ilegal, Kemenhaj telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Wamenhaj menyampaikan bahwa persiapan pengadaan layanan haji 2027 di Arab Saudi akan segera dimulai. Kemenhaj akan mengirimkan tim pengadaan untuk bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan atau provider haji.

Wamenhaj mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses tersebut dan melaporkan apabila menemukan kecurangan maupun praktik percaloan.

“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkap Wamenhaj.

Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan akan menindak tegas pelanggaran, termasuk pihak yang bekerja sama dengan pelanggar maupun yang menutupi praktik tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, Kemenhaj akan memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh jajaran yang terlibat menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Upaya bersama ini diharapkan menjadi bagian dari pembenahan pelayanan haji 2027. Seluruh proses pengadaan harus berorientasi pada kepentingan jemaah, sehingga dana yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan yang layak, aman, dan berkualitas.

 

 


Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-dukung-arab-saudi-berantas-makelar-ilegal-perkuat-pengawasan-pengadaan-haji-2027-1793969428124 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Umumkan Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas 1448 H/2027 M

 

Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi merilis Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas serta mekanisme Pengajuan Pengembalian Saldo Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus Tahun 1448 H/2027 M melalui Surat Nomor S-100/PL/2026. Kebijakan ini memedomani Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 H/2027 M.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus terbagi menjadi dua tahap utama.

Tahap Pertama (Tahap Pengisian Kuota) berlangsung selama 30 hari kalender mulai 6 November hingga 5 Desember 2026. Tahap awal ini dikhususkan bagi jemaah haji khusus yang masuk alokasi kuota tahun 1448 H/2027 M serta jemaah prioritas lanjut usia.

"Pelaksanaan pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus Tahap Pengisian Kuota dimulai resmi hari ini, 6 November hingga 5 Desember 2026," ujar Ian Heriyawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tahap awal ini diperuntukkan bagi jemaah haji khusus yang masuk alokasi kuota tahun 1448 H/2027 M serta jemaah prioritas lanjut usia. Untuk prioritas lansia, ketentuannya adalah berusia paling rendah 65 tahun terhitung per 10 April 2027 dan telah mendaftar sekurang-kurangnya dua tahun.

Ian menambahkan, apabila sisa kuota belum terpenuhi setelah pelunasan tahap pertama berakhir, pengisian dilanjutkan ke Tahap Kedua (Tahap Pengisian Sisa Kuota) yang dibuka selama tujuh hari kalender, yaitu dari 10 hingga 16 Desember 2026. Tahap kedua ini diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kendala pelunasan pada tahap pertama, pendamping jemaah lansia, jemaah terpisah dari mahram atau keluarga, serta penyandang disabilitas beserta pendampingnya.

Adapun permohonan pengajuan pendamping lansia, penggabungan mahram/keluarga, dan disabilitas dapat dikirimkan melalui email pendamping.hajikhusus@haji.go.id. 

Selanjutnya berkas permohonan pendampingan akan mulai diverifikasi pada 6 November hingga 5 Desember 2026 di kantor Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI.

Ian kemudian menjelaskan apabila hingga akhir pelunasan tahap pertama dan kedua kuota haji khusus masih belum juga terpenuhi, pengisian tahap akhir akan diambil dari jemaah haji khusus berstatus cadangan sesuai urutan nomor porsi berikutnya hingga seluruh kuota terpenuhi paling lambat 7 Januari 2027.

"Jika kuota pada tahap pertama dan kedua masih belum terpenuhi, pengisian tahap akhir akan diambil dari jemaah cadangan sesuai urutan nomor porsi hingga kuota terpenuhi paling lambat 7 Januari 2027," jelas Ian.

Ian menambahkan, bagi jemaah berstatus cadangan yang ikut melunasi wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sukarela di atas materai, lalu dikirimkan via email cadangan.hajikhusus@haji.go.id.

Terkait Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sertifikasinya belum diperpanjang karena regulasi, Ian menegaskan bahwa lembaga tersebut tetap dapat melayani pelunasan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah c.q. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah, serta tetap beroperasi hingga operasional Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2027 selesai. Sementara itu, jemaah yang terdaftar pada PIHK yang izinnya sudah tidak berlaku dapat melakukan pelunasan melalui perpindahan ke PIHK berizin aktif sesuai pilihan jemaah.

Pengembalian saldo setoran Bipih Khusus dapat dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah masa pelunasan berakhir. 

Transparansi data jemaah berhak lunas dan pengajuan pengembalian saldo dapat diakses oleh publik melalui situs resmi www.haji.go.id, laman https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan, atau tautan Google Drive https://bit.ly/BerhakLunasHK1448H.

"Kami meminta kepada pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus untuk memedomani petunjuk teknis ini dan menginformasikan daftar berhak lunas secara aktif kepada seluruh jemaah di lembaga masing-masing," tutup Ian.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-umumkan-daftar-jemaah-haji-khusus-berhak-lunas-1448-h2027-m-1793948548712 


Baca Terusannya »»  

Kemenhub dan Kemenlu Perkuat Diplomasi Dukungan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan ICAO

 


Jakarta - Menjelang Sidang Majelis Luar Biasa International Civil Aviation Organization (ICAO) ke-43 yang akan berlangsung pada 19–20 November 2026 di Montreal, Kanada, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperkuat kolaborasi dan langkah diplomasi untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO Kategori III. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (6/11).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, sebelumnya Indonesia pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut, yakni pada 1962–2001. Kini, jumlah anggota Dewan ICAO bertambah dari 36 menjadi 40 negara. Dengan begitu, peluang Indonesia untuk kembali berkontribusi pada tingkat global terbuka.

“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Menhub Dudy.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menhub Dudy mengatakan, telah dilakukan berbagai upaya diplomasi, baik melalui forum internasional, pertemuan bilateral, serta komunikasi langsung dengan sejumlah negara ICAO. Dalam upaya-upaya tersebut, Indonesia memiliki empat pesan utama yang disampaikan.

Hingga 6 November 2026, Indonesia telah memperoleh dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat upaya diplomasi menjelang pemilihan anggota Dewan ICAO.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pangsa pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Dengan karakteristik tersebut, Indonesia memiliki perspektif dan pengalaman penting dalam pengembangan penerbangan sipil internasional.

Kedua, Indonesia memiliki komitmen dan rekam jejak yang kuat dalam ICAO. Komitmen ini telah diwujudkan melalui berbagai pekerjaan teknis, program peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif penerbangan tingkat regional maupun global.

Ketiga, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan penghubung antarkawasan, antarnegara maju dan berkembang, serta antarberbagai pemangku kepentingan penerbangan yang memiliki kepentingan dan latar belakang berbeda.

Keempat, Indonesia telah dan siap melanjutkan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan berbagai prioritas strategis ICAO. Atas hal-hal tersebut, Indonesia pun telah menerima sejumlah dukungan tertulis dan indikasi dukungan secara lisan.

Menhub Dudy juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan Aide Memoire, yaitu dokumen diplomatik yang memuat informasi dan poin-poin utama pencalonan Indonesia, sebagai bahan komunikasi kepada negara-negara sahabat guna memperkuat dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO.

“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” ujar Menhub Dudy.

Melalui sinergi Kemenhub, Kemenlu dan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Indonesia berharap dapat mengoptimalkan dukungan internasional sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan penerbangan sipil global yang selamat, aman dan berkelanjutan.

Turut hadir secara luring pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemenlu Denny Abdi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Saud P. Krisnawan, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Pejabat Pimpinan Madya dan Tinggi Pratama Kemenlu juga Kemenhub, serta pimpinan instansi BUMN dan mitra kerja Kemenhub. Sementara itu, secara daring turut hadir para Duta Besar Republik Indonesia.

 

 

Sumber : https://kemenhub.go.id/post/read/kemenhub-dan-kemenlu-perkuat-diplomasi-dukungan-pencalonan-indonesia-sebagai-anggota-dewan-icao 

Baca Terusannya »»  

Perikanan Kabupaten Pati Sumbang Rp1,7 Triliun, Plt Bupati Pati Raih CNN Award

 

PATI - Plt Bupati Pati meraih penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 kategori Excellence in Blue Economy Development berkat keberhasilan mengembangkan ekonomi berbasis kelautan melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). 

Capaian ini sejalan dengan kontribusi sektor perikanan yang mencatatkan nilai ekonomi sekitar Rp1,7 triliun pada 2026.

“Penghargaan ini tentunya tidak hanya seremonial belaka. Pada 2026, Kabupaten Pati mencatatkan sekitar Rp1,7 triliun dari sektor perikanan tangkap dan budidaya. Ini menunjukkan bahwa perikanan memang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Pati,” ungkap Chandra seusai menerima penghargaan.

Menurut Plt Bupati, pengembangan ekonomi biru di Pati juga memiliki peluang semakin besar melalui program Koperasi Nelayan Merah Putih yang menjadi bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

“Dengan adanya program pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang Koperasi Nelayan Merah Putih, ini menjadi kabar menarik bagi Kabupaten Pati untuk terus mengembangkan blue economy,” jelasnya.

Penghargaan dari CNN Indonesia tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati mendorong penguatan ekonomi berbasis kelautan, khususnya melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta perluasan rantai nilai hasil laut sepanjang 2025.

Dalam penjelasan pembawa acara saat penyerahan penghargaan, produksi perikanan tangkap Pati pada 2025 tercatat mencapai 104,088 juta kilogram dengan nilai ekonomi sekitar Rp1,7 triliun. 

Sementara itu, pada 2026, penguatan kemitraan UMKM perikanan dengan perusahaan terus didorong untuk memperluas akses produk ke pasar modern.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Transmedia Latif Harnoko kepada Chandra. 

CNN Indonesia Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta yang dinilai berhasil menghadirkan program, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat serta bangsa.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar berbagai capaian positif dapat menginspirasi lebih banyak pihak.

“Apresiasi bukan sekadar penghargaan atas keberhasilan satu capaian, tetapi harus disebarkan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mendorong lahirnya inovasi untuk kemajuan bangsa,” ujar Titin.

CNN Indonesia Awards 2026 merupakan penyelenggaraan edisi nasional kedua setelah pertama kali digelar pada 2025. Tahun ini, ajang tersebut mengusung tema Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pati.

Sejumlah kepala daerah lainnya juga menerima penghargaan dalam ajang tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dan Bupati Blora.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat turut hadir sebagai tamu undangan, yakni Menteri Sosial, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Pusat Statistik.


Baca Terusannya »»  

Timnas Indonesia Gelar Pemusatan Latihan di Bali pada FIFA Matchday November

 


 

 

Timnas Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan periode FIFA Matchday November dengan menggelar pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia selama tujuh hari di Bali.

Keputusan ini diambil menyusul penundaan Piala Asia 2027 serta dengan mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah. Atas pertimbangan tersebut, Timnas memilih untuk mengalihkan fokus kegiatan pada periode FIFA Matchday November ke program pemusatan latihan agar persiapan Timnas Indonesia tetap berjalan secara optimal.

Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030, dengan fokus pada penguatan kedalaman skuad, peningkatan kualitas permainan, serta pembangunan fondasi tim yang semakin solid.

 


 

Kepala Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menjelaskan bahwa periode FIFA Matchday November tetap akan dimanfaatkan untuk melanjutkan proses persiapan tim.

“Menyusul penundaan Piala Asia AFC serta mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan tersebut. Kami akan memanfaatkan periode FIFA Matchday November untuk menggelar pemusatan latihan selama tujuh hari di Bali, dengan fokus pada penguatan kedalaman skuad dan melanjutkan persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia,” ujar John Herdman.

Program pemusatan latihan ini akan melibatkan kombinasi pemain dari skuad utama dan sejumlah pemain baru. Selain memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan para pemain, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai cara bermain tim, membangun kekompakan antarpemain, serta meningkatkan kesiapan tim secara keseluruhan.

“Kami akan melibatkan kombinasi pemain dari skuad utama dan sejumlah pemain baru. Ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi potensi mereka, memperdalam pemahaman taktik, serta memperkuat kerja sama antarpemain dalam tim nasional,” lanjut John Herdman.

Melalui program ini, PSSI berharap periode FIFA Matchday November tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga kesinambungan persiapan dan meningkatkan daya saing Timnas Indonesia dalam menghadapi agenda internasional berikutnya.

 

 

Sumber :, https://www.pssi.org/news/timnas-indonesia-gelar-pemusatan-latihan-di-bali-pada-fifa-matchday-november 

 

Baca Terusannya »»  

El Nino Sangat Kuat Tak Hentikan Potensi Hujan Ekstrem, BMKG Ingatkan Kewaspadaan


 

Jakarta, InfoPublik.id – Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif masih memengaruhi kondisi atmosfer Indonesia. Namun, kedua fenomena tersebut tidak meniadakan potensi hujan lebat hingga ekstrem di sejumlah wilayah pada periode 6–12 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, di tengah kondisi cuaca yang dapat berbeda antardaerah.

Prakirawan BMKG, Sentia, dalam pembaruan informasi cuaca pada Jumat (6/11/2026), menjelaskan bahwa dinamika atmosfer masih memungkinkan terbentuknya awan hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut terlihat dari curah hujan ekstrem yang terjadi pada 1–4 November 2026. Jawa Timur mencatat curah hujan harian mencapai 358 milimeter, sedangkan Bali mencapai 300 milimeter. Curah hujan tinggi juga teramati di Aceh sebesar 167 milimeter dan Kalimantan Barat 101 milimeter. Selain hujan ekstrem, angin kencang dengan kecepatan hingga 35 knot juga teramati di Lampung.

Di sisi lain, kondisi kering masih terjadi di sejumlah wilayah. BMKG mencatat 543 titik pengamatan berada dalam kategori Hari Tanpa Hujan (HTH) sangat panjang hingga ekstrem panjang. Sementara pemantauan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi juga menunjukkan 615 titik di Papua Selatan, 255 titik di Kalimantan Tengah, dan 223 titik di Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrem basah dan ancaman kekeringan dapat berlangsung secara bersamaan di wilayah yang berbeda. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing daerah.

BMKG menjelaskan, potensi hujan signifikan dipengaruhi aktivitas sejumlah gelombang atmosfer, meskipun secara umum curah hujan dasarian diprakirakan berada pada kategori rendah hingga menengah.

Madden-Julian Oscillation (MJO) diprakirakan aktif pada fase 2 hingga 3 di sekitar Samudra Hindia. Pergerakannya melintasi Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Maluku, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, gelombang Rossby Ekuatorial aktif di sebagian wilayah Sumatra bagian utara hingga tengah serta Maluku Utara. Sementara itu, gelombang Kelvin terpantau melintasi Sumatra bagian utara hingga tengah, Kalimantan bagian utara hingga tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

"Aktivitas gelombang atmosfer tersebut, ditambah adanya pertemuan dan perlambatan angin serta kelembapan udara yang tinggi, mendukung pertumbuhan awan hujan konvektif di sejumlah wilayah," ungkapnya. 

Potensi Hujan Lebat 6–12 November

Untuk periode 6–8 November 2026, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia didominasi hujan ringan. Namun, potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai di Aceh, Jawa Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Potensi angin kencang juga diprakirakan terjadi di Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada periode 9–12 November 2026, tingkat kewaspadaan meningkat di wilayah Sumatra. BMKG menetapkan status AWAS untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem di Sumatra Utara. Status SIAGA untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat berlaku di Aceh dan Sumatra Barat. Adapun potensi angin kencang diprakirakan terjadi di Papua Selatan.

Masyarakat Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Memasuki masa peralihan menuju musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca mendadak, termasuk hujan deras dalam durasi singkat yang disertai angin kencang, kilat, dan petir.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG, laman resmi BMKG, serta media sosial @infobmkg.

Masyarakat juga diimbau membersihkan saluran air, memeriksa kondisi pohon dan bangunan yang berpotensi terdampak angin kencang, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir dan tanah longsor, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca diperlukan agar masyarakat dapat mengambil langkah antisipasi lebih awal dan mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi.

 

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/996337/el-nino-sangat-kuat-tak-hentikan-potensi-hujan-ekstrem-bmkg-ingatkan-kewaspadaan 

Baca Terusannya »»  

Terima Rais (Kepala) Republik Tatarstan Federasi Rusia, Menko Airlangga Dorong Penguatan Investasi dan Kerja Sama Industri Indonesia-Tatarstan

 


Republik Indonesia dan Republik Tatarstan Federasi Rusia terus menjajaki peluang penguatan kerja sama ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kemitraan industri. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Rais (Kepala) Republik Tatarstan Federasi Rusia Rustam Minnikhanov, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan salah satu wilayah industri utama Rusia yang memiliki keunggulan di bidang manufaktur, otomotif, perkapalan, petrokimia, dan teknologi digital. Kedua pihak melihat potensi besar untuk mengembangkan kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga mendorong investasi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri.

“Indonesia melihat potensi besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tatarstan, khususnya melalui peningkatan investasi, pengembangan industri, dan pemanfaatan teknologi. Kami berharap berbagai peluang yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti menjadi proyek konkret yang memberikan manfaat bagi kedua pihak,” ujar Menko Airlangga.

Salah satu peluang strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan kerja sama industri perkapalan, melalui ketertarikan Ak Bars Shipbuilding Corporation untuk melakukan bisnis dengan mitra dari Indonesia. Kerja sama ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia memperkuat industri perkapalan nasional dan meningkatkan kapasitas produksi kapal untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama investasi dan industri, termasuk di sektor otomotif, kedirgantaraan, farmasi, dan teknologi digital. Menko Airlangga mendorong perusahaan-perusahaan Tatarstan untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menyediakan berbagai fasilitas dan insentif bagi investor. Hingga September 2026, Indonesia telah memiliki 25 KEK dengan total investasi mencapai Rp382,1 triliun dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 302 ribu orang.

Di bidang teknologi, kedua pihak melihat peluang kolaborasi antara Innopolis Special Economic Zone (SEZ) di Tatarstan dan Nongsa Digital Park di Indonesia, khususnya dalam pengembangan kecerdasan artifisial (AI), inovasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kerja sama juga diharapkan dapat diperluas melalui pertukaran mahasiswa, kolaborasi antar universitas, serta program pendidikan dan pelatihan.

Senada dengan hal tersebut, Rais Minnikhanov mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan Tatarstan. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus mendorong kerja sama dengan mitra Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri perkapalan, investasi, teknologi, dan pendidikan.

Rais Minnikhanov juga mengundang Indonesia untuk berpartisipasi sebagai honorary guest dalam the 18th Russia-Islamic World: Kazan Forum pada Mei 2027 di Kazan, Tatarstan, Federasi Rusia yang diharapkan dapat menjadi momentum memperluas promosi perdagangan, investasi, dan industri halal Indonesia.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarpelaku usaha guna mengidentifikasi peluang kerja sama yang lebih konkret. Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan tindak lanjut dengan Kementerian/Lembaga  (K/L) dan mitra industri terkait, dengan harapan perkembangan kerja sama dapat menjadi salah satu agenda dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-15 Indonesia-Rusia 2027.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yaitu di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas, serta perwakilan dari K/L terkait dan KADIN Indonesia. 

 

  Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7205/terima-rais-kepala-republik-tatarstan-federasi-rusia-menko-airlangga-dorong-penguatan-investasi-dan-kerja-sama-industri-indonesia-tatarstan

Baca Terusannya »»  

Tiga Kali Water Bombing, Pesawat Australia Mulai Padamkan Karhutla di Samarinda


 

JAKARTA – Dukungan kemitraan internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai beroperasi pada Jumat (6/11). Pesawat jenis Hercules C-130 melaksanakan operasi pemadaman dari udara di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Hingga pukul 15.00 WIB, armada ini melaksanakan tiga kali penjatuhan air atau water bombing.

Sebelum pelaksanaan operasi, tim melakukan briefing pada pagi hari (6/11) untuk menentukan sasaran pemadaman. Berdasarkan hasil pemantauan, teridentifikasi dua titik api atau fire spot yang berada di dekat permukiman warga. Kedua titik tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemadaman melalui udara pada hari pertama operasi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemadaman dari udara difokuskan pada titik-titik api yang berada di sekitar permukiman. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla, khususnya pada lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman melalui udara.

Setelah melaksanakan setiap sorti penerbangan, pesawat membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk proses pengisian air sebelum kembali melakukan operasi. Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak tiga kali penjatuhan air telah dilakukan di wilayah Kota Samarinda.

Sebelumnya, BNPB bersama Pemerintah Australia telah menyiapkan dukungan satu unit pesawat Hercules C-130 sebagai Large Air Tanker dan satu unit pesawat Cessna Citation sebagai pesawat pemandu. Dukungan tersebut juga melibatkan 20 personel spesialis penerbangan dari New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS), termasuk pilot dan kru penerbangan.

Pesawat Hercules C-130 yang dikerahkan memiliki kapasitas angkut air hingga 15.000 liter dalam satu sorti dan direncanakan dapat melaksanakan hingga enam sorti dalam sehari. Operasi bantuan udara ini direncanakan berlangsung selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 November 2026.

BNPB terus berkoordinasi dengan tim Australia dan unsur terkait dalam pelaksanaan operasi pemadaman karhutla. Dukungan operasi udara ini menjadi bagian dari upaya penanganan karhutla, terutama untuk menjangkau titik-titik api yang berada di sekitar permukiman masyarakat.



Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/tiga-kali-water-bombing-pesawat-australia-mulai-padamkan-karhutla-di-samarinda

Baca Terusannya »»  

Hotspot Nasional Naik Jadi 338 Titik, Menhut Turun Langsung Perkuat Penanganan Kalteng

 

Jakarta, 6 November 2026 – Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional kembali meningkat. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Kamis, 5 November 2026 pukul 21.00 WIB, terdeteksi 338 hotspot, meningkat 123 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 215 hotspot.

Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, jumlah hotspot meningkat dari 41 menjadi 86 titik. Kalimantan Tengah mencatat 85 hotspot dan Kalimantan Selatan 1 titik. Sementara Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Riau tercatat nihil hotspot high confidence.

Peningkatan paling menonjol terjadi di Kalimantan Tengah, dari 37 menjadi 85 hotspot. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk kembali memperkuat patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan, dan pengawasan pada lokasi-lokasi rawan, khususnya lahan gambut yang masih berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan.

Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar. Seluruh indikasi tetap harus diverifikasi langsung di lapangan.

Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tanggal 5 November menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah, pemadaman masih berlangsung di Tanjung Taruna dan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Di Tanjung Taruna masih ditemukan banyak kepulan asap, sementara di Jabiren api belum sepenuhnya padam. Kedua lokasi berada pada lahan gambut dengan tipe kebakaran permukaan dan bawah.

Di Sumatera Selatan, meskipun tidak terdeteksi hotspot high confidence, penanganan lapangan tetap berlangsung. Pemadaman masih dilakukan di Pulau Geronggang dan Talang Rimba, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Talang Rimba, api belum padam dan masih membutuhkan pemadaman lanjutan. Sementara kebakaran di Pulau Kabai, Kabupaten Ogan Ilir, telah dinyatakan padam.

Penguatan penanganan di Kalimantan Tengah juga dikawal langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pada Kamis (5/11), Menhut tiba di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, untuk memperoleh laporan langsung mengenai perkembangan penanganan karhutla dan insiden helikopter Mi-17V5 yang sedang menjalankan misi pemadaman.

Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan pada 4 November saat menjalankan misi water bombing untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Menhut menyampaikan duka cita mendalam dan penghormatan kepada para kru yang gugur dalam menjalankan misi kemanusiaan tersebut, sekaligus memastikan kru yang selamat memperoleh penanganan medis terbaik.

Kehadiran Menhut di Kalimantan Tengah menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla tetap berjalan di tengah meningkatnya hotspot. Menhut juga memastikan koordinasi Kementerian Kehutanan dengan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait tetap kuat, termasuk dalam menjamin keselamatan personel yang menjalankan operasi di lapangan.

Selain di Kalimantan Tengah, operasi juga terus dilakukan di wilayah lain. Di Kalimantan Timur, pemadaman di Desa Sepaso Timur, Kabupaten Kutai Timur, masih berlangsung dan hingga laporan terakhir api belum sepenuhnya padam.

Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan, serta seluruh unsur terkait terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan sesuai kondisi aktual di lapangan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa peningkatan hotspot nasional menjadi 338 titik, khususnya lonjakan di Kalimantan Tengah, harus direspons dengan kewaspadaan tinggi. Namun angka hotspot tetap harus dibaca bersama hasil verifikasi lapangan. Nihil hotspot tidak selalu berarti api telah padam, sementara kenaikan hotspot juga tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai jumlah kejadian kebakaran atau luas areal yang terbakar.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618 atau WhatsApp +62 8131-00-35000, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.


Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/hotspot-nasional-naik-jadi-338-titik-menhut-turun-langsung-perkuat-penanganan-kalteng

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 6 November 2026

 

 

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah Indonesia hingga Jumat (6/11) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops), kejadian tersebut meliputi kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kabupaten Tojo Una-Una, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sanggau, angin kencang di Kabupaten Kediri, kebakaran lahan di Kabupaten Magetan, serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Luwu.

Kebakaran TPA terjadi di Dusun Jompi, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Kamis (5/11) sekitar pukul 02.45 WITA. Kebakaran tersebut berdampak pada area seluas sekitar 1 hektare. BPBD Kabupaten Tojo Una-Una melakukan asesmen sekaligus mengerahkan petugas ke lokasi untuk memadamkan api dengan dukungan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu mobil Dinas Sosial. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berdasarkan laporan Jumat (6/11), tim gabungan berhasil memadamkan api.

Di wilayah lain, kebakaran lahan terjadi di Dukuh Ngancar, Desa Sidowayah, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (5/11). Kebakaran melanda lahan yang ditumbuhi tanaman bambu dan jati dengan luas sekitar 1 hektare. BPBD Kabupaten Magetan bersama tim gabungan melakukan pemadaman melalui jalur darat menggunakan selang air. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (5/11). Kebakaran tersebut melanda lahan perkebunan kakao milik warga dengan luas sekitar 1 hektare. BPBD Kabupaten Luwu bersama tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Api dilaporkan berhasil dipadamkan.

Selain kejadian kebakaran, banjir yang disertai tanah longsor juga terjadi di Dusun Nekan, Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa (3/11) dini hari menyebabkan peningkatan debit air serta kondisi tanah menjadi jenuh dan labil. Pada Rabu (4/11) sekitar pukul 11.00 WIB, banjir disertai tanah longsor terjadi di wilayah tersebut. Material longsor mengenai sejumlah rumah warga sehingga mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Sanggau, kejadian tersebut berdampak pada 13 jiwa, dengan tiga jiwa di antaranya mengungsi. Sebanyak lima unit rumah dilaporkan terdampak. BPBD bersama perangkat desa dan masyarakat setempat melakukan asesmen serta pendataan terhadap warga dan rumah terdampak. Hingga Kamis (5/11), koordinasi dan pemantauan kondisi di lokasi masih berlangsung.

Adapun di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, hujan lebat disertai angin kencang melanda Desa Kepung, Kecamatan Kepung, pada Rabu (4/11). Kejadian tersebut berdampak pada 81 kepala keluarga (KK). BPBD Kabupaten Kediri melaporkan kerusakan pada satu unit rumah kategori rusak berat, satu unit rusak sedang, 78 unit rusak ringan, serta satu fasilitas pendidikan. BPBD bersama Dinas Sosial Kabupaten Kediri telah menyalurkan bantuan berupa terpal dan makanan siap saji kepada warga terdampak. Tim gabungan juga melakukan pembersihan material serta pendataan kerusakan bangunan. Hingga Kamis (5/11), pembersihan material rumah rusak masih berlangsung.

Menyikapi kejadian tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, baik kering maupun basah, seiring berlangsungnya peralihan musim di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah daerah perlu mengintensifkan patroli dan pemantauan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, melakukan pembakaran sampah secara terbuka, maupun membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan rawan kebakaran dan sekitar TPA. Apabila menemukan titik api, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas berwenang agar dapat ditangani dengan cepat.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan tanah longsor perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung dalam waktu lama. Masyarakat diharapkan menghindari aktivitas di sekitar lereng dan bantaran sungai saat kondisi cuaca memburuk serta segera menuju tempat aman apabila terdapat tanda-tanda bahaya atau arahan evakuasi dari petugas setempat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik, melakukan normalisasi alur sungai sesuai kebutuhan, serta memeriksa kondisi tanggul dan melakukan penguatan apabila diperlukan guna mengurangi risiko dan dampak bencana.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-6-november-2026 

 

Baca Terusannya »»  

Rakor Percepatan Perlinsos Digital se-Indonesia, Mensos Gus Ipul: Bangunkan Agen, Gerakkan ASN Pemda


 

Jakarta - Lebih dari satu juta orang telah mendaftar menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Namun, baru sekitar separuhnya yang benar-benar bergerak membantu masyarakat melakukan registrasi ulang bansos. 

Kondisi ini menjadi perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan para agen Perlinsos agar target pendaftaran dapat tercapai.

“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak. Ini yang kita harapkan bisa didorong supaya bergerak,” kata Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah dari sekitar 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Gus Ipul mengapresiasi para agen yang secara sukarela membantu masyarakat mengakses Perlinsos Digital. Menurutnya, keterlibatan mereka menjadi kekuatan besar untuk menjangkau warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

“Luar biasa satu juta ini. Suatu hal yang mungkin perlu diberi apresiasi, karena mereka tidak dibayar dan tidak boleh meminta bayaran. Benar-benar membantu dan menjadi relawan,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa banyaknya agen terdaftar belum cukup jika tidak diikuti gerakan nyata di lapangan.

“Bangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warga,” tegasnya.

Gus Ipul meminta pemerintah daerah mengerahkan aparatur sipil negara (ASN), pendamping sosial, perangkat desa, hingga pengurus RT dan RW untuk membantu registrasi masyarakat.

“Tetapkan ASN daerah, kepala desa atau lurah, RT/RW sebagai agen. Jejaring Pemda adalah kekuatan terbesar yang belum terpakai, yang belum bergerak secara masif,” katanya.

Hingga 5 November 2026, sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital atau sekitar 39,2 persen dari target 48 juta keluarga. Artinya, masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu didaftarkan hingga akhir Desember 2026.

Gus Ipul menyoroti penurunan kecepatan registrasi. Pada pekan 12-18 Oktober, rata-rata pendaftaran sempat mencapai 506 ribu keluarga per hari. Namun, dalam tujuh hari terakhir, angkanya turun menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari.

“Kecepatan harus naik dari 377 ribu per hari menjadi 521 ribu per hari. Kami mohon dukungan dari para gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.

Dua provinsi telah melampaui target registrasi 50 persen, yakni Aceh sebesar 51,2 persen dan Bali 50,7 persen.

“Jaga kecepatan setiap hari, termasuk akhir pekan. Pantau dashboard daerah masing-masing setiap pekan,” kata Gus Ipul.

Di tengah percepatan tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah mendahulukan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta warga miskin dan rentan.

“Dahulukan KPM PKH dan BPNT existing serta warga miskin dan rentan, agar tidak ada penerima yang terputus bantuannya di tahun 2027,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Perlinsos Digital akan mengubah cara pemerintah menentukan penerima dan menyalurkan bantuan sosial. Setelah registrasi, kelayakan penerima akan dinilai melalui sistem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung dengan data administratif lintas instansi.

“Yang menilai nanti sistem, bukan orang lagi. Jadi menteri pun tidak bisa menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak, termasuk gubernur, bupati, pendamping, camat, lurah. Tidak ada satu pun yang bisa menentukan seseorang dapat bansos atau tidak,” katanya.

Calon penerima yang dinilai berpotensi layak nantinya dapat menominasikan rekening sendiri untuk penyaluran bantuan. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi perlu melakukan pembukaan rekening kolektif yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.

“Kalau dulu yang membukakan rekening pemerintah, jadi nanti ada buka rekening kolektif. Nah, ini perlu waktu tiga sampai empat bulan. Untuk berikutnya, calon penerima bansos menominasikan rekeningnya. Kita tidak perlu membukakan lagi,” jelas Gus Ipul.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.

“Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah tidak menyia-nyiakan jumlah agen yang sudah terdaftar. Ia menargetkan percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari.

“Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari,” kata Luhut.

Ia juga meminta kepala daerah turun langsung dan memastikan ada penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Saya mohon juga kepala daerah turun langsung dan kerahkan, tunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan, kelurahan,” ujarnya.

Menurut Luhut, Perlinsos Digital merupakan langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengurangi kebocoran anggaran.

“Ini akan mentransformasi Indonesia menjadi negara yang transparan, efisien, dan akan sangat mengurangi korupsi,” katanya.

Luhut mengingatkan bahwa target registrasi 50 persen keluarga di setiap daerah belum tercapai secara merata.

“Ini baru dua dari 38 provinsi yang mencapainya, yaitu Aceh dan Bali. Beberapa daerah masih di bawah 10 persen. Kita harus lebih kencang lagi,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja bersama mempercepat registrasi, mengingat sistem tersebut dibangun untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Target ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin, sepanjang kita semua bekerja bahu-membahu, karena kita menolong rakyat kita sendiri,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta kepala daerah lebih serius mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital. Ia mendorong pembentukan tim atau satuan tugas di setiap daerah dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

“Saya mohon dengan segala hormat kepada kepala daerah, tiap-tiap daerah membentuk semacam tim, apa pun namanya. Mau tim atau satgas. Ketuanya, saran saya, kepala dinas sosial,” kata Tito.

Tito juga mengusulkan evaluasi rutin setiap pekan agar perkembangan registrasi di seluruh daerah dapat dipantau secara terbuka.

“Kalau bisa di-breakdown juga per kabupaten. Jadi kita bisa tahu kabupaten mana yang kerja, mana yang enggak. Kita sampaikan ke publik nanti, siapa yang tinggi, kita sampaikan kepada publik,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah akan mempertimbangkan insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja registrasi yang baik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapat perhatian dan evaluasi khusus.

“Yang tertinggi kita akan berikan reward. Tapi sebaliknya yang terendah juga akan kita sampaikan ke publik,” katanya.

Tito menegaskan, percepatan registrasi bukan semata-mata untuk memenuhi target pemerintah pusat, melainkan juga membantu pemerintah daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.

“Ini bukan kepentingan kita. Kepentingan masyarakat. Sehingga bansos tepat sasaran,” tegasnya.

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Rakor-Percepatan-Perlinsos-Digital-se-Indonesia,-Gus-Ipul:-Bangunkan-Agen,-Gerakkan-ASN-Pemda 

Baca Terusannya »»  

Kemenhut Sosialisasikan Pedoman Pemulihan Ekosistem TNTN, Percepat Pemulihan Kawasan Konservasi

 


Pekanbaru, 06 November 2026 - Pemerintah terus memperkuat upaya penyelamatan kawasan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo, Riau, melalui penertiban aktivitas ilegal dan penguasaan kembali kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan selaku Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor KEP-07/PKH-RAH/09/2025 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 666 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kementerian Kehutanan dan berbagai pihak terkait, langkah penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan konservasi sekaligus mempersiapkan pemulihan ekosistem secara bertahap.

Plt. Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Badi'ah mengatakan pemulihan ekosistem TN Tesso Nilo tak hanya memulihkan habitat gajah, tapi menjadi penyangga sistem kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Jangan sampai karena kerusakan suatu kawasan, pada musim hujan terjadi banjir dan di musim kemarau sangat sulit mendapatkan air bahkan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, disamping memang tujuan dari pemulihan ekosistem di Taman Nasional Tesso Nilo ini untuk membalikan habitat gajah Sumatera sebagai spesies ikonik di Provinsi Riau, juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga sistem penyangga kehidupan tadi," jelas Badi'ah dalam acara Sosialisasi Pedoman Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo, Rabu, 04 November 2026.

Pemerintah kini menyiapkan langkah pemulihan ekosistem secara sistematis melalui Pedoman Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo. Badi'ah mengatakan bahwa penyusunan pedoman ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, BRIN hingga NGO.

"Pedoman ini telah disusun dan sudah melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, BRIN, dan juga para praktisi di lapangan termasuk NGO atau LSM yang memang sudah bertahun-tahun memiliki pengalaman dalam melakukan pemulihan ekosistem," kata Badi'ah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Heru Sutmantoro mengatakan satgas PKH terus memperkuat pengamanan melalui pembangunan pos-pos penjagaan, patroli, sosialisasi, pemasangan plang peringatan, serta penertiban aktivitas ilegal.

"Sebanyak 150 personel TNI, 25 personel Balai TN Tesso Nilo, dan 18 personel satuan pengamanan turut mendukung kegiatan pengamanan kawasan. Dari target 14 pos jaga, sebanyak sembilan pos telah dibangun untuk memperkuat pengawasan di lapangan," kata Heru dalam paparannya pada acara yang sama.

Heru mengatakan hasil operasi PKH antara lain penyerahan lahan seluas 7.723,61 hektare kepada Satgas PKH dan Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2) TN Tesso Nilo serta pemusnahan tanaman kelapa sawit seluas 1.101,1 hektare. Penertiban juga diperkuat dengan penegasan batas kawasan sepanjang 17,8 kilometer, pemasangan 70 plang peringatan hukum, serta lebih dari 100 spanduk larangan dan imbauan.

Indikasi pemulihan juga terlihat dari meningkatnya jenis satwa liar yang terekam melalui camera trap. Pada 2024 tercatat 17 jenis satwa, meningkat menjadi 20 jenis pada 2025, dan mencapai 25 jenis pada 2026. Satwa yang teridentifikasi antara lain harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, beruang madu, rusa sambar, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Temuan ini menjadi salah satu indikasi positif bagi upaya pemulihan habitat di TN Tesso Nilo.

Melalui penertiban kawasan, dan pemulihan ekosistem yang dilakukan secara terpadu, Kementerian Kehutana berupaya mengembalikan fungsi TN Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi, habitat penting gajah Sumatera, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya.




Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-sosialisasikan-pedoman-pemulihan-ekosistem-tntn-percepat-pemulihan-kawasan-konservasi

Baca Terusannya »»  

Kementerian ESDM Serahkan 137 Hektare Lahan Eks Tambang kepada Kemhan untuk Dukung Kopassus

 

JAKARTA - Lahan seluas 137,1 hektare di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang sebelumnya berasal dari aset pertambangan batu bara, kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa 102 bidang tanah tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Jumat (6/11).


Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN. Tanah seluas 1.371.227 meter persegi itu berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU), dengan total nilai perolehan Rp70,68 miliar.


Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan, penyerahan ini merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.


Menurut Rakhmawati, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki wilayah luas dan kekayaan alam yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kedaulatan.


"Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM," ujarnya.


Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan BMN tersebut resmi beralih kepada Kemhan/Kopassus. Selanjutnya, aset tanah menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.


"Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia," kata Rakhmawati.


Ia juga berharap penyerahan aset ini memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus.


Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan BMN, agar aset negara tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional.

 

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-serahkan-137-hektare-lahan-eks-tambang-kepada-kemhan-untuk-dukung-kopassus 


Baca Terusannya »»  

Kementerian UMKM Buka Peluang Waralaba Lokal Masuk Pasar Modal


 

Tangerang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka peluang bagi industri waralaba nasional untuk meningkatkan skala usaha sebagai salah satu penggerak UMKM naik kelas.
 
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan, bisnis waralaba lokal diharapkan mampu membangun fundamental usaha yang kuat, mengakses sumber pembiayaan lebih luas, hingga menembus pasar internasional.
 
"Franchise bukan sekadar model kemitraan untuk memperluas jaringan usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas. Kita ingin semakin banyak merek lokal yang memiliki fundamental bisnis kuat, sistem operasional terstandar, dan tata kelola profesional sehingga mampu berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dan berdaya saing," kata Bagus dalam acara Indonesia Franchise & Business Concept (IFBC) di Tangerang, Banten, Jumat (6/11).
 
Bagus menambahkan, salah satu peluang peningkatan skala usaha yang menjadi perhatian adalah akses pembiayaan melalui pasar modal.
 
"Pengusaha franchise yang memiliki fundamental bisnis kuat dan memenuhi persyaratan berpeluang memperoleh pendanaan melalui Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai salah satu tahapan menuju perusahaan terbuka atau Initial Public Offering (IPO)," kata Bagus.
Bagus menjelaskan, sekitar 43 usaha kecil dan menengah telah memanfaatkan Papan Akselerasi dengan total penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun.
 
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pasar modal dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan skala kecil dan menengah.
Selain pasar modal, pemerintah juga mengoptimalkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagus mengajak para pemilik waralaba (franchisor) dan calon mitra waralaba untuk memanfaatkan pembiayaan KUR dalam memulai maupun meningkatkan skala usaha.
 
"Kami ingin membuka semakin banyak alternatif pembiayaan bagi UMKM dan franchise. Tidak hanya melalui pembiayaan perbankan seperti KUR, tetapi juga melalui pasar modal. UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan bisnis perlu didorong untuk memanfaatkan Papan Akselerasi sebagai salah satu jalan menuju perusahaan terbuka," kata Bagus.
 
Bagus menekankan, peningkatan skala usaha harus diiringi dengan fundamental bisnis yang kuat. Standardisasi prosedur operasional (Standard Operating Procedure/SOP), konsistensi kualitas produk dan layanan, tata kelola profesional, serta perlindungan merek menjadi elemen penting dalam membangun bisnis waralaba berkelanjutan.
 
Legalitas usaha, termasuk pemenuhan ketentuan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), juga perlu mendapat perhatian agar hubungan antara pemilik dan mitra waralaba berjalan profesional serta memberikan kepastian hukum.
 
Kementerian UMKM juga menyiapkan pengembangan program Holding UMKM berbasis klaster untuk meningkatkan keterhubungan antarpengusaha sekaligus membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi.
 
Bagus turut menegaskan pentingnya meningkatkan daya saing merek waralaba lokal di pasar internasional. Pasar domestik yang kuat harus menjadi fondasi ekspansi global. Merek lokal perlu mempersiapkan kualitas produk, sistem bisnis, kapasitas manajemen, serta standar operasional agar mampu memenuhi kebutuhan dan menghadapi persaingan di pasar internasional.
 
"Kita harus membangun merek lokal yang kuat di negeri sendiri, tetapi jangan berhenti hanya di pasar domestik. Merek-merek franchise Indonesia harus berani tumbuh melampaui batas, memperluas pasar, dan membuktikan bahwa produk serta model bisnis lokal mampu bersaing di tingkat internasional. Inilah semangat Grow Beyond Boundaries," kata Bagus.




Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Luky Alfirman: Sinergi Ekosistem Usaha Jadi Kunci Pengembangan UMKM

 

 


 

Bandung, 6 November 2026 – Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar. Untuk itu, Kementerian Keuangan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna membangun ekosistem usaha yang mendukung UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan ROEANG KITA, UMKM Festival dan Trade Expo terbesar yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 6–8 November 2026 di Summarecon Mall Bandung ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, masyarakat, komunitas kreatif, dan generasi muda dalam memperkuat ekosistem UMKM hingga mampu menjangkau pasar internasional.

Saat membuka kegiatan tersebut pada Jumat (6/11), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman mengapresiasi inisiatif Kementerian Keuangan di daerah sebagai langkah konkret untuk memajukan industri dalam negeri, baik dari sisi UMKM maupun pelaku industri berskala lebih besar. Penyelenggaraan tahun ini merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya dengan cakupan lebih luas dan durasi lebih panjang, yakni selama tiga hari, sehingga diharapkan memberikan dampak lebih besar bagi pelaku usaha.

“Ini bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi kita ingin UMKM kita itu naik kelas. Perbaikan kualitasnya, memperluas jaringannya, bagaimana mengakses pembiayaannya, dan seterusnya. Jadi, tadi bukan hanya sekadar pamerannya saja, tapi kita selenggarakan juga pelatihannya, pendampingannya. Kita benar-benar ingin membantu UMKM itu bisa lebih baik lagi,” ungkap Wamenkeu.

Wamenkeu menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memberikan dukungan terhadap UMKM melalui berbagai instrumen fiskal. Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas dengan mempertimbangkan skala serta kemampuan UMKM. Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan bunga terjangkau serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga. Sementara itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), UMKM juga mendapatkan dukungan untuk mengakses pasar ekspor.

Menurut Wamenkeu, berbagai dukungan tersebut perlu diikuti dengan implementasi dan eksekusi yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha. Karena itu, sinergi tidak hanya diperlukan di lingkungan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku industri, dan berbagai mitra usaha.

“Kita ingin UMKM itu tidak tumbuh sendirian, tapi tumbuh bersama suatu ekosistem usaha yang saling mendukung. Dan lagi, kita ingin bukan sekadar jargon-jargon, kita ingin benar-benar bagaimana implementasi, bagaimana eksekusinya, sehingga manfaat itu benar-benar dirasakan oleh UMKM,” tegas Wamenkeu.

Melalui ROEANG KITA, Kementerian Keuangan berharap kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem usaha dan membuka peluang pengembangan UMKM hingga pasar internasional. Wamenkeu juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung produk dalam negeri dengan membeli dan mempromosikan produk UMKM.

 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kunci-Pengembangan-UMKM 

Baca Terusannya »»