Pariwisata Tumbuh Positif dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo- Gibran

 

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026), mengungkapkan pembangunan pariwisata saat ini tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga berorientasi pada dampak nyata bagi perekonomian masyarakat serta pemerataan di berbagai daerah. Hal ini selaras dengan semangat yang dibawa sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Dua tahun terakhir, pariwisata Indonesia terus bertumbuh. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun penting bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan momentum itu berlanjut hingga 2026,” kata Menteri Pariwisata.

1. Pariwisata yang Tangguh (Resilien)

Sepanjang tahun 2025, Indonesia menerima 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), meningkat 10,80 persen dibandingkan tahun 2024 dan melampaui target nasional 14-15 juta kunjungan. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1,2 miliar perjalanan, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.

Tren positif ini berlanjut hingga Agustus 2026 dengan perolehan 10,58 juta kunjungan wisman, menandai pertumbuhan 5,38 persen secara year-on-year, dan 842,15 juta perjalanan wisnus, tumbuh 4,29 persen secara year-on-year.

“Pertumbuhan pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat kedua di antara lima ekonomi besar Asia Tenggara,” kata Menteri Pariwisata.

2. Pemerataan Destinasi Wisata

Pertumbuhan pariwisata juga diiringi dengan pemerataan perjalanan. Kunjungan tidak hanya terjadi di Bali atau kota-kota besar.

Pada triwulan I 2026, Kawasan Manado-Likupang dan Danau Toba mencatatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat tinggi, masing-masing meningkat sebesar 60,42 persen dan 33,40 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Dari sisi pertumbuhan tercepat wisatawan nusantara antara tahun 2025 hingga 2026, Danau Toba kembali memimpin dengan lonjakan signifikan sebesar 106,68 persen, disusul oleh Lombok-Gili Tramena yang tumbuh sebesar 75,45 persen.

“Pariwisata semakin berkembang di berbagai daerah, yang artinya aktivitas pariwisata menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Menteri Pariwisata.

3. Pariwisata yang Semakin Berkualitas

Pada semester I 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat 6, 36 persen menjadi 1.313 dolar AS atau sekitar Rp22,59 juta per kedatangan.

Pengeluaran wisatawan tersebut dibelanjakan langsung untuk berbagai kebutuhan seperti akomodasi, makan minum, cinderamata, hiburan, paket tur lokal, dan lainnya. Menariknya, lebih dari 95 persen usaha pariwisata digerakkan oleh UMKM.

4. Pariwisata yang Kompetitif

Daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global kian meningkat. Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index 2026. Peningkatan skor indeks daya saing pariwisata Indonesia (Travel and Tourism Development Index 2026) juga meningkat menjadi 4,56, menempatkan Indonesia di posisi ke-2 di Asia Tenggara dan ke-6 di Asia Pasifik.

“Semakin meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia, maka semakin kuat citra dan daya tariknya di mata dunia,” kata Menteri Pariwisata.

5. Pariwisata Membuka Lapangan Kerja

Tercatat pada 2025, sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang meliputi berbagai lapisan ekosistem pariwisata mulai dari hotel, restoran, usaha perjalanan, destinasi, transportasi, event, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh mengikuti pergerakan wisatawan.

“Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya memberikan dampak atau peluang bagi masyarakat untuk berkaryam bekerja, dan memperoleh penghasilan di sektor pariwisata,” ucap Menteri Pariwisata.

Di sisi lain, kepercayaan dunia usaha terhadap sektor ini juga terus tumbuh. Investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun dan terus tumbuh pada semester I 2026 sebesar Rp39,68 triliun.

Di enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1,4 triliun dan menciptakan 1.858 tenaga kerja baru. Lima KEK lain yang memiliki aktivitas pariwisata mencatat investasi Rp4,5 triliun dan 1.621 tenaga kerja baru.

“Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru. Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan pekerjaan,” ucap Menteri Pariwisata.

6. Pariwisata dari Rakyat

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan, pemerataan ekonomi juga tercermin dari berkembangnya ekosistem desa wisata dan penyelenggaraan event. Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kementerian Pariwisata di 66 desa wisata menunjukkan bahwa pendapatan desa lewat pariwisata meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar menjadi Rp59,70 miliar, pada tahun 2024 ke tahun 2025.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke desa juga meningkat 35,48 persen, dari 54.922 menjadi 74.409 kunjungan. Diikuti dengan jumlah wisatawan nusantara yang meningkat 45,17 persen, dari sekitar 1,55 juta menjadi 2,25 juta perjalanan.

Tenaga kerja lokal kian bertambah hingga 53,33 persen, dari 3.234 menjadi 4.959 orang. Jumlah kamar homestay meningkat hampir 50 persen menjadi 3.074 kamar. Pada Maret 2026, tercatat jumlah UMKM di desa-desa tersebut mencapai 6.469 usaha.

Sejumlah desa wisata di Indonesia juga menorehkan prestasi gemilang yakni Desa Wisata Jatiluwih di Bali, Desa Wisata Wukirsari di DI Yogyakarta, dan Desa Wisata Pemuteran di Bali meraih UN Tourism Best Tourism Village dalam dua tahun terakhir.

“Inilah salah satu gambaran paling sederhana tentang pariwisata berdampak. Pariwisata dengan demikian tidak hanya membawa orang menuju desa. Pariwisata dapat membawa peluang ekonomi lebih dekat kepada masyarakat,” kata Wakil Menteri Pariwisata.

7. Menggerakkan Ekonomi dengan Cepat

Dampak serupa juga terlihat dari penyelenggaraan event. Sepanjang 2025 hingga September 2026, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan pada 377 event di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kajian penyelenggaraan 354 event, termasuk Karisma Event Nusantara (KEN), MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), dan event internasional, terdapat 23,91 juta pengunjung dengan perkiraan perputaran ekonomi mencapai Rp45,9 triliun.

“Angka Rp45,9 triliun itu menggambarkan bagaimana sebuah event dapat menjadi mesin ekonomi dalam waktu relatif singkat. Ketika ribuan orang datang ke sebuah festival, manfaatnya terasa langsung oleh pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, event kita dorong bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai penggerak ekonomi daerah,” kata Wakil Menteri Pariwisata.

8. Ekosistem Pariwisata yang Semakin Tertata

Wakil Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa pariwisata yang memberikan manfaat dalam jangka panjang harus tumbuh dengan kualitas. Wisatawan perlu merasa aman. Masyarakat membutuhkan destinasi yang bersih. Pelaku usaha juga membutuhkan persaingan yang sehat dan aturan yang adil.

Karenanya Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya agar ekosistem pariwisata semakin tertata.

Hingga 23 September 2026, jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang memiliki NIB mencapai 113.692 unit, bertambah 44.852 usaha atau meningkat 65,2 persen dibandingkan 31 Maret 2025 saat Kementerian Pariwisata memulai program ini.

Kemudian, Kementerian Pariwisata melakukan peninjauan lapangan dan pembinaan pelaku usaha di tujuh provinsi di Indonesia. Kementerian Pariwisata juga menjalin kemitraan dengan sembilan Online Travel Agent (OTA) dalam sosialisasi dan penerapan kebijakan termasuk delisting. Adapun sebanyak 1.553 pelaku usaha dan operator mendapatkan kegiatan coaching clinic.

“Usaha yang semakin tertata berarti persaingan yang lebih adil bagi pelaku industri, perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan, sekaligus peluang peningkatan penerimaan daerah,” tutur Wakil Menteri Pariwisata.

9. Pariwisata yang Mendunia

Ketahanan dan kualitas pariwisata Indonesia kian diakui di tingkat global. Sepanjang 2025 hingga September 2026, pariwisata Indonesia berhasil meraih 311 penghargaan internasional. Beberapa di antaranya mencakup penobatan Bali sebagai “Best of the Best Destinations in the World 2026” oleh Tripadvisor, serta puluhan penghargaan untuk kuliner, hotel, dan destinasi alam seperti Kepulauan Komodo dan Gili Trawangan.

Indonesia juga menerima 47 MICHELIN Keys, penghargaan untuk hotel dan resor terbaik dunia. Prestasi ini meningkat dari 33 MICHELIN Keys yang diterima pada tahun 2025, tahun pertama penganugerahan MICHELIN Keys. Sederet prestasi ini mencerminkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia yang semakin dikenal dan diminati dunia.

10. Pariwisata yang Bersinergi

Kementerian Pariwisata melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Pengetahuan dan fasilitas yang dimiliki Poltekpar dimanfaatkan untuk pelatihan higiene atau manajemen dapur program Makan Bergizi Gratis.

Poltekpar Makassar misalnya memberikan pelatihan mengenai keamanan pangan, sanitasi, keselamatan kerja, manajemen dapur, dan produksi makanan. Poltekpar Lombok mengembangkan menu berbahan baku lokal serta membantu peningkatan standar dapur.

Kemudian, Poltekpar NHI Bandung mengembangkan pola pelatihan dan skema sertifikasi bagi kepala dapur dan juru masak MBG. Aset Poltekpar NHI Bandung juga dimanfaatkan sementara untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kementerian Pariwisata turut menyediakan peluang untuk lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan studi di Politeknik Pariwisata.

Selain itu, enam Poltekpar menyiapkan dukungan pelatihan hospitality bagi 560 peserta SMK Go Global. Kemudian di desa wisata, Pokdarwis mulai diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih agar kegiatan pariwisata semakin terhubung dengan kegiatan ekonomi desa.

Gerakan Wisata Bersih yang diinisiasi Kementerian Pariwisata juga sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Pada tahun 2025, Gerakan Wisata Bersih telah melaksanakan 14 Aksi Bersih di 10 provinsi, melibatkan 9.134 partisipan dan mengumpulkan 21,5 ton sampah.

“Destinasi yang bersih bukan hanya membuat wisatawan nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya,” kata Menteri Pariwisata.

11. Pemerintah Hadir untuk Rakyat Lewat Pariwisata

Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan sejumlah insentif diantaranya potongan harga transportasi pada periode liburan bagi masyarakat yang bepergian agar tetap terjangkau, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan 552.000 penerima manfaat, serta Program Magang Nasional yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar langsung di industri pariwisata.

“Itulah kontribusi yang ingin terus kami jaga. Pariwisata yang turut menggerakkan Indonesia, dan pembangunan yang manfaatnya semakin dirasakan oleh rakyat,” tutur Menteri Pariwisata.

12. Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian

Secara keseluruhan, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional pada tahun 2025 mencapai 4,78 persen atau senilai Rp1.138,90 triliun. Pada Januari-Juni 2026, angka ini diperkirakan berada pada rentang 4,02- 4,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor strategis utama penggerak ekonomi nasional, yang multiplier effect-nya dirasakan langsung oleh tenaga kerja di sektor pariwisata dan rantai pasok pendukungnya.

13. Pariwisata Membawa Devisa

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata berhasil mendatangkan devisa sebesar sebesar 18,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp305,47 triliun, meningkat 9,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara pada semester I 2026, sumbangan devisa pariwisata tercatat mencapai 8,43 miliar dolar AS atau sekitar Rp140,95 triliun, meningkat 2,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja wisatawan mancanegara ini turut menggerakkan usaha lokal dan memperkuat perekonomian Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengatakan sederet pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata sinergi dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem pariwisata, membangkitkan ekonomi lokal, serta memperluas peluang bagi seluruh elemen bangsa.

"Mari terus bersama-sama mendukung kemajuan pariwisata Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan mendunia," kata Menteri Pariwisata.

Video Laporan Capain Dua Tahun Sektor Pariwisata dapat diakses melalui link berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=5LjuHLksQwQ&t=67s

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-pariwisata-tumbuh-positif-dalam-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran

Baca Terusannya »»  

Maulana Rifky Persembahkan Emas Pertama Indonesia di Asian Para Games 2026, Menpora Erick: Jadi Pelecut Semangat Raih Emas Berikutnya

 

 

Jakarta: Kontingen Indonesia mengawali perjuangan perebutan medali di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan hasil membanggakan. Medali emas pertama untuk Merah Putih berhasil dipersembahkan Maulana Rifky Yavianda dari cabang olahraga para renang nomor 100 meter gaya bebas putra klasifikasi S12, Senin (19/10).

Keberhasilan Rifky menjadi awal positif bagi kontingen Indonesia yang baru memulai perjuangan memperebutkan medali setelah Asian Para Games 2026 resmi dibuka pada Minggu (18/10). Raihan emas pertama ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat seluruh atlet Indonesia yang tengah bersaing dengan para terbaik Asia.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Rifky yang langsung mempersembahkan medali emas pada hari pertama perebutan medali.

“Alhamdulillah, emas pertama untuk Indonesia di Asian Para Games 2026! Selamat kepada Maulana Rifky Yavianda yang berhasil mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga para renang nomor 100 meter gaya bebas S12. Ini menjadi awal yang sangat baik bagi perjuangan kontingen Merah Putih,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan bahwa keberhasilan Rifky bukanlah sesuatu yang diraih secara instan, melainkan buah dari proses panjang, latihan keras, kedisiplinan, serta komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan demi membawa nama Indonesia di panggung internasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifky, para pelatih, dan seluruh tim yang telah bekerja keras mempersiapkan diri. Di balik medali emas ini ada proses panjang, pengorbanan, disiplin, dan tekad yang tidak pernah padam untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kerja keras tersebut hari ini terbayar dengan berkumandangnya Indonesia Raya,” kata Menpora Erick.

Lebih lanjut, Menpora berharap keberhasilan Rifky menjadi pelecut semangat bagi seluruh atlet Indonesia yang masih akan bertanding di berbagai cabang olahraga. Menurutnya, emas pertama harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri dan menjaga semangat juang kontingen Merah Putih sepanjang Asian Para Games 2026.

“Perjuangan kita baru dimulai. Saya berharap emas pertama ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh atlet Indonesia yang saat ini sedang berjuang. Jadikan keberhasilan Rifky sebagai motivasi untuk tampil semakin percaya diri, menjaga fokus, dan memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan. Kita masih memiliki banyak peluang untuk mendapatkan emas-emas berikutnya,” tegasnya.

Menpora Erick juga mengingatkan seluruh atlet agar menjadikan raihan emas pembuka ini sebagai energi positif untuk terus berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang tengah berjuang di Aichi-Nagoya.

“Kita ingin melihat semakin banyak atlet Indonesia berdiri di podium tertinggi dan semakin sering Indonesia Raya berkumandang di Asian Para Games 2026. Saya percaya seluruh atlet kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk mengharumkan nama bangsa. Seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan perjuangan kalian. Semoga emas pertama ini menjadi pembuka jalan bagi hadirnya prestasi berikutnya untuk Merah Putih,” pungkas Menpora Erick.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7321/maulana-rifky-persembahkan-emas-pertama-indonesia-di-asian-para-g 

 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Jaga Pasokan Energi dan Dorong Penguatan Hilirisasi Nasional

 

Pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran USD91–92 per barel.

“Rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka 91 sampai dengan 92 dolar per barel,” ujar Bahlil.

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, berada di atas 20 hari.

“Untuk di sektor BBM saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita rata-rata–minus Pertalite yang RON 90, RON 90 sekarang di angka 16-20 hari, kemudian selebihnya untuk bentuk BBM yang lain itu rata-rata di atas 20 hari,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali. Setelah melakukan koordinasi bersama Gubernur Bali, Direktur Utama Pertamina, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, pemerintah meningkatkan cadangan BBM di Bali menjadi 11–12 hari dan menargetkan peningkatan hingga 15 hari dalam satu minggu ke depan.

“Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional. Problem-nya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Forkopimda dan Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah benar-benar Pertamina melakukan ini, itu dari sisi BBM,” tuturnya.

Selain itu, Bahlil menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga telah berangsur teratasi. Berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya, pasokan di wilayah tersebut telah diperbaiki melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

“Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana,” ujar Bahlil.

Di sektor mineral dan batu bara, Bahlil menyampaikan bahwa harga batu bara mulai menunjukkan peningkatan. Pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan devisa.

“Sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 633, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan, dan sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga supply and demand, tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk,” ucapnya.

Sementara itu, di sektor hilirisasi, Bahlil menyatakan bahwa pengembangan industri nikel berjalan dengan baik, termasuk peresmian sejumlah pabrik di Weda Bay, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo. Pemerintah juga akan segera meresmikan pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

“Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan ground breaking, itu adalah kerja sama antara CATL dan BUMN kita,” ujar Bahlil.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-jaga-pasokan-energi-dan-dorong-penguatan-hilirisasi-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Pangdam IV/Diponegoro Berganti, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tekankan Peningkatan Kolaborasi

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara pisah sambut Pangdam IV/Diponegoro yang digelar di Balai Diponegoro, Makodam IV/Diponegoro, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu seiring adanya pergantian pucuk pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, dari Mayjen TNI Achiruddin Darojat kepada Mayjen TNI Sudaryanto.

Gubernur Luthfi mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi Forkopimda tidak boleh surut. Kodam IV/Diponegoro tidak hanya sebagai mitra dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan, kolaborasi itu telah diwujudkan melalui berbagai program nyata. Antara lain percepatan pembangunan desa melalui TMMD, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan bencana, serta dukungan untuk menjaga kondusivitas Jawa Tengah.

“Keamanan dan ketertiban adalah jaminan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8%, di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan kita juga turun menjadi 9,21%. Itu semua berkat kolaborasi seluruh Forkopimda,” terang Luthfi.

Dalam kesempatan itu, gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Achiruddin yang telah menduduki jabatan baru sebagai Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI. Dia juga berterima kasih atas dedikasi Achiruddin selama menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

Gubernur menyambut hangat Mayjen TNI Sudaryanto yang kini menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Ke depan diharapkan sinergisitas dan kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini bisa terus terjaga dan ditingkatkan.

Sementara itu, Achiruddin mengatakan, seluruh capaian yang diraih selama menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro tidak lepas dari dukungan dari Gubernur Ahmad Luthfi dan seluruh Forkopimda. Dia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Luthfi, Forkopimda, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah dan prajurit Kodam IV/Diponegoro.

“Lima belas bulan bukan waktu yang singkat, bukan juga waktu yang panjang. Terima kasih. Kalau tidak ada dukungan dan atensi dari Gubernur dan semuanya, apa yang saya bikin, bangun, dan kembangkan di Kodam IV/Diponegoro tadi, tidak akan terwujud,” ungkapnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng,  Forkopimda Provinsi Jateng dan Forkopimda kabupaten/kota se- Jateng. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pangdam-iv-diponegoro-berganti-gubernur-ahmad-luthfi-tekankan-peningkatan-kolaborasi/ 

Baca Terusannya »»  

Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

 

PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (19/10). Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan rapat koordinasi untuk memperkuat langkah penanganan bersama pemerintah daerah serta unsur terkait.

Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setelah tiba di Lanud Syamsudin Noor, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Agenda kunjungan kerja diawali dengan peninjauan lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau pada pukul 12.45 WIB. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi aktual wilayah terdampak sekaligus memperoleh gambaran mengenai perkembangan penanganan dan kebutuhan dukungan operasional di lapangan.

Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau pada pukul 14.30 hingga 16.00 WIB. Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menyelaraskan langkah penanganan berdasarkan situasi dan kebutuhan daerah.

Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis lainnya. Koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terpadu, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta didukung dengan data dan informasi yang akurat,” ujar Kristomei.

Ia menambahkan bahwa upaya pengendalian kebakaran perlu dilaksanakan secara cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah pusat juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar setiap langkah penanganan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,” tambahnya.

Dalam penanganan karhutla, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi unsur penting untuk mendukung efektivitas operasi. Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan secara terpadu.

Kepala BNPB didampingi oleh Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Kordalops) Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Pendampingan jajaran BNPB ini mendukung penguatan koordinasi operasional serta identifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI dan seluruh unsur terkait terus mendorong penguatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lapangan, serta langkah operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan daerah.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-bersama-kasad-perkuat-koordinasi-penanganan-karhutla-di-kalimantan-tengah 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 19 Oktober 2026

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan bencana pada periode Minggu hingga Senin, 18–19 Oktober 2026. Sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan di beberapa wilayah, antara lain di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung.

Kejadian pertama, kebakaran lahan perkebunan masyarakat terjadi di Dusun IV, Desa Lembah Bomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu (18/10). Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.00 WITA tersebut menghanguskan sekitar dua hektare lahan perkebunan yang ditanami kakao dan cengkeh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong melaporkan bahwa kebakaran terjadi di lahan perkebunan milik warga. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui.

BPBD Kabupaten Parigi Moutong berkoordinasi dengan unsur terkait serta aparat kecamatan dan desa untuk menangani kejadian tersebut. Upaya pemadaman dilakukan bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, aparat desa, dan masyarakat setempat.

Melalui upaya penanganan tersebut, api berhasil dipadamkan pada pukul 14.00 WITA. Petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan hingga tahap akhir. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Namun, kebakaran mengakibatkan sekitar dua hektare lahan perkebunan terbakar.

Selain di Kabupaten Parigi Moutong, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, yang masih berada di Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu (18/10). Kebakaran terpantau di Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana, serta Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, dengan luas lahan terdampak sekitar dua hektare.

Kejadian tersebut diketahui setelah warga melihat kepulan asap dan api dari area lahan dan hutan. Api kemudian merambat dan membakar vegetasi serta semak belukar di sekitar lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kabupaten Tojo Una-Una melakukan asesmen dan bersama petugas pemadam kebakaran (Damkar) menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Upaya penanganan juga disertai pemantauan terhadap kondisi di sekitar area terdampak.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, api berhasil dipadamkan pada Minggu (18/10). Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Adapun luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai dua hektare.

Kejadian serupa juga dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kebakaran lahan berhasil ditangani setelah BPBD bersama petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman pada Minggu (18/10). Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar satu hektare lahan terbakar.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan asesmen dan dokumentasi, serta meninjau lokasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Upaya penanganan kebakaran dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang bersama petugas pemadam kebakaran (Damkar). Berdasarkan laporan pada Minggu (18/10), api telah berhasil dipadamkan. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Adapun luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare.

Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini masih berada dalam perpanjangan status keadaan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 247/IX/Tahun 2026. Status tersebut berlaku selama 60 hari, terhitung mulai 3 September hingga 1 November 2026.

Sementara itu, kebakaran lahan juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Kabupaten Belitung Timur, kebakaran melanda dua desa dengan total luas lahan terdampak lebih dari dua hektare.

Kebakaran lahan terjadi di dua desa di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Sabtu (17/10). Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Belitung Timur yang diperbarui pada Minggu (18/10) pukul 08.22 WIB, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 2,22 hektare.

BPBD Kabupaten Belitung Timur menerima laporan kebakaran dari seorang warga pada Sabtu (17/10) pukul 11.07 WIB. Warga tersebut melihat kepulan asap tebal dari lokasi kejadian dan khawatir api meluas hingga mendekati permukiman.

Kebakaran terjadi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, serta Desa Selingsing, Kecamatan Gantung. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kabupaten Belitung Timur berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan asesmen di lokasi kejadian.

Penanganan dilakukan bersama petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pos SAR Belitung Timur, serta warga setempat. Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan kondisi di area terdampak aman.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Belitung Timur, proses pemadaman dan pendinginan selesai pada Sabtu (17/10) pukul 20.48 WIB. Kondisi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

BNPB mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka serta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke permukiman maupun area sekitarnya.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-19-oktober-2026

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Instruksikan Investasi Berkualitas, Hilirisasi dan Reformasi Perizinan Jadi Prioritas

 

Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kontribusi investasi hilirisasi menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada triwulan III 2026, kontribusi hilirisasi telah mencapai 35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang masih berada pada kisaran 26 persen.

“Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen,” ujar Rosan dalam keterangan persnya.

Menurut Rosan, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan teknologi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Tapi tentunya kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.

Rosan menjelaskan bahwa karakteristik investasi di setiap sektor berbeda. Dalam konteks hilirisasi, pemerintah akan terus mengembangkan industri berbasis nikel dan baterai dengan tetap memperhatikan keseimbangan produksi, peningkatan kualitas produk, penguasaan teknologi, serta penyerapan tenaga kerja.

“Jadi seperti yang kita sudah lakukan hilirisasi di nikel ini, di baterai, di EV-baterai, nah itu yang mungkin akan terus kita kembangkan dengan tetap menjaga tentunya stabilitas equilibrium dari produksi kita, produksi nikel kita maupun juga produksi turunannya agar produknya juga makin meningkat, teknologinya makin baik, dan penyerapan tenaga kerjanya dan teknologinya juga berjalan,” jelas Rosan.

Selain penguatan hilirisasi, Rosan memaparkan kemajuan reformasi birokrasi investasi melalui integrasi sistem perizinan yang kini melibatkan 28 kementerian dan badan. Integrasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian waktu pelayanan bagi investor dalam maupun luar negeri.

Salah satu terobosan yang diterapkan adalah mekanisme fiktif positif, yakni pemberian persetujuan perizinan melalui kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila instansi terkait tidak menyelesaikan proses sesuai batas waktu yang ditetapkan. Rosan menyebut pihaknya telah menerbitkan sekitar 328 izin melalui mekanisme tersebut.

“Jadi apabila dari, mohon maaf, kementerian lain itu agak misalnya mempunyai service level negeri yang 10 hari, 10 hari mereka tidak keluarkan otomatis kementerian kami akan bisa mengeluarkan itu yang namanya fiktif positif dan kami sudah terapkan, dan saya sudah mengeluarkan izin kurang lebih 328 perizinan karena fiktif positif ini,” ungkapnya.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat dan memberikan kepastian pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Rosan menyebut proses yang sebelumnya dapat memakan waktu satu hingga enam bulan kini ditargetkan menjadi hanya lima hari dari sisi layanan imigrasi.

“Dan dari IMIPAS contohnya sudah menyampaikan akan hanya 5 hari, sehingga kembali lagi kan kalau dulu bisa sebulan, kalau dulu sampai 6 bulan, nah kembali lagi ini akan memberikan kepastian, dan juga kepastian dan juga clarity lebih jelas,” katanya.

Rosan menegaskan bahwa kepastian regulasi, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. “Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian they don’t like surprises nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi investasi itu tugas yang utama, yang kami lakukan adalah mengurangi ketidakpastian untuk para investor baik dalam maupun luar negeri yang akan berinvestasi di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-instruksikan-investasi-berkualitas-hilirisasi-dan-reformasi-perizinan-jadi-prioritas/ 

Baca Terusannya »»  

Realisasi Investasi Tembus Rp1.539,2 Triliun hingga September 2026, Serap 2,19 Juta Tenaga Kerja

 

Realisasi investasi nasional periode Januari hingga September 2026 tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Dari total tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengatakan bahwa realisasi investasi pada triwulan III tahun 2026 mencapai Rp528,7 triliun.

“Ini untuk Januari sampai dengan September 2026 sehingga total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.194.496 orang. Dan kontribusi dalam negeri-luar negerinya, dalam negerinya itu kurang lebih Rp761,4 triliun atau 49,5 persen dan penanaman modal asingnya mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5 persen,” ucap Rosan dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Dari sisi persebaran wilayah, Rosan menyebut bahwa realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa sebesar Rp759,8 triliun atau 49,4 persen. Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat.

“Yang pertama lima besarnya Singapura sebesar 14 miliar dolar atau 29,6 persen, kedua ini Hongkong 12,8 miliar atau 27,2 persen, ketiga Tiongkok itu 5 miliar atau 10,5 persen,” katanya.

Di sektor hilirisasi, Rosan menjelaskan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp480 triliun. Sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun, meliputi komoditas nikel, bauksit, besi baja, tembaga, hingga pasir silika.

“Kedua perkebunan dan kehutanan Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, dan perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Tetapi memang khusus untuk realisasi luar Jawa investasinya itu mencapai 78 persen dari total investasi direalisasi yang masuk kurang lebih Rp373,1 triliun, berbanding di dalam Jawa 22 persen atau Rp106,9 triliun,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/realisasi-investasi-tembus-rp1-5392-triliun-hingga-september-2026-serap-219-juta-tenaga-kerja/ 

Baca Terusannya »»  

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Investasi Rp3.923,2 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja, Lebih Separuh di Luar Jawa

 

Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ucapnya.

Dari sisi pemerataan wilayah, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan wilayah Jawa. Investasi di luar Jawa tercatat mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional, sedangkan investasi di Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

“Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp1.924,5 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga tahun 2029. Kebutuhan investasi ini, menurut Rosan, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada 2029.

“Memang sejauh ini alhamdulillah target yang dicanangkan oleh Bappenas, yang diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai ya,” ungkapnya.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan iklim usaha, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Rosan menekankan pentingnya langkah aktif menjaring peluang investasi sekaligus mendengarkan masukan pelaku usaha agar investasi yang masuk semakin memperkuat industri dalam negeri.

“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan juga masukan, inputan agar iklim investasi kita, iklim industri kita ini makin meningkat karena memang yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi ya, hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dua-tahun-pemerintahan-presiden-prabowo-investasi-rp3-9232-triliun-serap-548-juta-tenaga-kerja-lebih-separuh-di-luar-jawa/ 

Baca Terusannya »»  

MenKomdigi Meutya Hafid dan Josephine Teo Sepakat, Kepercayaan Digital Jadi Fondasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

 

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya dalam diskusi panel bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo pada rangkaian pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10/2026). Kedua menteri sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pertumbuhan ekonomi digital.

Meutya menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya konektivitas, besarnya jumlah pengguna internet, maupun kecepatan adopsi teknologi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri menghadirkan lingkungan digital yang aman, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan penuh kepercayaan.

“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang mampu menjawab kekhawatiran nyata masyarakat. Ketika orang tua masih merasa khawatir terhadap keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat belum sepenuhnya nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat.

“Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya.

Karena itu, Kemkomdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Meutya menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas harus mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, Meutya menegaskan bahwa keamanan digital bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat agar perkembangan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, serta mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan.

PP TUNAS Dorong Platform Digital Lebih Aman

Sebagai langkah konkret membangun kepercayaan digital, Meutya mencontohkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab penyelenggara platform digital.

Meutya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh platform digital, melainkan diarahkan pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari kemajuan teknologi. Pemerintah justru ingin memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman, sementara industri memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko melalui pengembangan produk dan fitur yang lebih memperhatikan keselamatan pengguna.

“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya.

Meutya menekankan bahwa perubahan harus dilakukan pada tingkat desain dan tata kelola platform, bukan hanya dengan membatasi akses pengguna. Dengan demikian, penyelenggara platform memiliki dorongan untuk meningkatkan standar keamanan dan menurunkan tingkat risiko layanannya.

Ia juga menilai perlindungan masyarakat di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Mengingat sebagian besar platform digital beroperasi secara global, diperlukan kerja sama lintas negara untuk mendorong standar perlindungan pengguna dan tanggung jawab industri yang lebih kuat.

Dalam diskusi yang sama, Josephine Teo menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya kepercayaan sebagai fondasi pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkan.

“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.

Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI

Selain perlindungan anak, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Indonesia saat ini tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional sebagai landasan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tersebut.

Meutya mengatakan tingginya adopsi AI di Indonesia merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri.

“Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, pengaturan etika AI akan memberikan panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, serta kendali manusia menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan yang tengah disiapkan.

Sementara itu, peta jalan AI nasional diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Meutya menekankan bahwa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa membatasi ruang bagi pelaku industri, pengembang, dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI.

Sementara itu, Josephine menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang disesuaikan dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang tersedia, dan menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan perkembangan teknologi.

“Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine.

Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun ekonomi digital yang lebih produktif dan berdaya saing. Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pemerintah ingin memastikan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.

Sebab, masa depan digital bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga seberapa besar masyarakat dapat mempercayai dan merasakan manfaatnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-dan-josephine-teo-sepakat-kepercayaan-digital-jadi-fondasi-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi 

Baca Terusannya »»  

Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 929/MMM di Soe, Tekankan Kesiapan Tempur dan Pembangunan Teritorial

 

Timor Tengah Selatan – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 929/Meo Matane Mutis (MMM) di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (19/10/2026).

Kunjungan kerja Menhan tersebut diawali dengan pertemuan silaturahmi bersama Bupati Timor Tengah Selatan beserta jajaran Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan penerimaan paparan satuan dari Komandan Batalyon (Danyonif) TP 929/MMM mengenai kesiapan pangkalan serta kelengkapan operasional prajurit.

Usai paparan, Menhan RI melakukan peninjauan Marshalling Area kesatrian dan memberikan pengarahan langsung di hadapan ratusan prajurit Yonif TP 929/MMM.

Dalam pengarahannya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Yonif TP 929/MMM disiapkan dengan dukungan logistik dan sarana operasional yang lengkap guna mengemban dua kualifikasi utama, yakni kualifikasi operasi tempur dan teritorial pembangunan. “Kalian adalah prajurit Batalyon Infanteri Tempur yang wajib mahir menembak, mahir bela diri, dan mahir patroli menghadapi musuh! Di samping itu, kalian adalah prajurit Teritorial Pembangunan yang dibekali Kompi Pertanian, Peternakan, Kesehatan, dan Konstruksi Zeni untuk membantu Pemerintah Daerah dan rakyat di sekelilingmu,” tegas Menhan Sjafrie.

Lebih lanjut, Menhan berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga soliditas tanpa membeda-bedakan suku dan agama sebagai prajurit Bhinneka Tunggal Ika, serta aktif membantu warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui kegiatan sosial, olahraga, dan pendidikan.

Pada kunjungan kerja tersebut, Menhan turut didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Panglima Kodam (Pangdam) XXVII/Sobe Sonbai, serta Komandan Korem (Danrem) 161/Wira Sakti.

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/10/19/menhan-sjafrie-tinjau-yonif-tp-929-mmm-di-soe-tekankan-kesiapan-tempur-dan-pembangunan-teritorial.html

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Cetak Pembimbing Haji Profesional Berbasis Smart Hajj

 

Tangerang (Kemenhaj) – Penyelenggaraan ibadah haji saat ini telah berada pada era digitalisasi penuh melalui konsep Smart Hajj, yang mencakup ekosistem berbasis teknologi seperti perekaman visa biometrik, penggunaan aplikasi Nusuk, hingga sistem pelaporan dan navigasi kloter untuk merespons tata kelola modern serta adaptasi terhadap Vision 2030 Pemerintah Arab Saudi.

Upaya strategis ini diperkuat melalui penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Angkatan II Reguler hasil kerja sama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang resmi di Tangerang pada Selasa (19/10/2026).

Pelatihan intensif yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 22 Oktober 2026 ini diikuti oleh 94 peserta. Seluruh peserta merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari lingkungan Kementerian Haji dan Umrah tingkat pusat, daerah, asrama haji, serta Person in Charge (PIC) pelaksana sertifikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, dalam arahannya menekankan pentingnya peran strategis pembimbing ibadah yang tidak hanya menguasai fikih klasik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan siap menghadapi tantangan operasional di lapangan.

"Sertifikasi ini bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen utama negara untuk mencetak para pembimbing ibadah dari internal Kemenhaj yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang inklusif, mandiri, dan beradab," tegas Menhaj saat membuka agenda sertifikasi.

Menhaj juga menambahkan bahwa di tengah era digitalisasi penuh dan kompleksitas operasional di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seorang pembimbing harus mampu bertransformasi menjadi pendamping literasi digital sekaligus manajer krisis yang sigap.

"Penyelenggaraan haji hari ini menuntut paradigma baru. Pembimbing tidak boleh lagi gagap teknologi dan harus siap menjelma menjadi manajer krisis lapangan yang memiliki kepekaan situasi tinggi untuk melindungi keselamatan jemaah," ujar Menhaj.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini disandarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 03 Tahun 2025 guna memastikan mutu layanan bimbingan memenuhi standar nasional.

"Pelatihan ini diorientasikan untuk mencetak tenaga pembimbing yang memiliki kompetensi tinggi dan profesional, sehingga mampu mendampingi para jemaah secara optimal di Tanah Suci," ungkap Puji.

Kurikulum pelatihan dirancang secara komprehensif dan diampu oleh para pakar serta narasumber tingkat nasional, mencakup materi kebijakan haji, manasik, mitigasi kesehatan, psikologi komunikasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan haji.

Melalui sinergi ini, Kemenhaj optimis dapat terus menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-gandeng-uin-syarif-hidayatullah-cetak-pembimbing-haji-profesional-berbasis-smart-hajj-1792411240218 

Baca Terusannya »»  

OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal dan Transparansi, Pelanggaran Ditindak untuk Beri Efek Jera

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia, terutama dalam aspek transparansi, likuiditas, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, selepas mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan terkini, tentu saja terkait dengan stabilitas sektor keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia.

Secara khusus, OJK turut menyampaikan perkembangan pasar modal Indonesia. Menurut Friderica, reformasi akan terus diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar agar semakin kredibel dan dipercaya oleh investor.

“Terkhusus terkait dengan pasar modal Indonesia kami juga sampaikan kepada beliau, dan kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi kemudian likuiditas,” jelasnya.

Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian pada pentingnya penegakan aturan terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal. OJK memastikan langkah penegakan hukum akan terus diperkuat, termasuk terhadap praktik-praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.

“Pesan khusus juga terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan coordinative trading dan lain sebagainya,” ungkap Friderica.

“Sehingga kita akan semakin terus menegakkan kredibilitas, integritas dan juga terus melakukan enforcement terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Dan ini harapannya menimbulkan efek jera,” lanjutnya.

OJK berharap upaya reformasi tersebut dapat mendorong pasar modal Indonesia menjadi makin likuid dan transparan serta menjadi tempat investasi yang baik, baik bagi investor domestik maupun asing.

Ketua Dewan Komisioner OJK juga menyoroti pertumbuhan jumlah investor ritel domestik yang saat ini telah mencapai sekitar 32,7 juta Single Investor Identification (SID). Menurutnya, angka tersebut mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang.

“Apalagi sekarang dengan domestic investor retail kita sudah mencapai 32.700.000 SID yang tentu saja ini juga menaruh harapan besar untuk pasar modal Indonesia ke depan bisa menjadi tempat investasi untuk jangka panjang yang baik untuk masyarakat Indonesia,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/ojk-perkuat-reformasi-pasar-modal-dan-transparansi-pelanggaran-ditindak-untuk-beri-efek-jera/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah, Nilai Tukar, dan Pengendalian Inflasi Pangan

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, tetap menjadi fokus utama kebijakan Bank Indonesia.

“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.

Selain inflasi, Destry menyebut rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer), serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia. Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkas Destry.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-koordinasikan-penguatan-stabilitas-rupiah-nilai-tukar-dan-pengendalian-inflasi-pangan/ 

Baca Terusannya »»  

Stabilitas Ekonomi Terjaga, Pemerintah Perkuat Kinerja Ekspor

 

Stabilitas perekonomian menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional, terutama menjelang akhir tahun. Selain menjaga stabilitas indikator makroekonomi, penguatan kinerja ekspor juga diperlukan untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia dan mengoptimalkan potensi berbagai sektor usaha, termasuk industri manufaktur.

“Hari ini Bapak Presiden memanggil tim ekonomi. Terutama untuk mengupdate situasi perekonomian menjelang akhir tahun ini dan juga sekaligus dalam rangka dua tahun pemerintahan Pak Presiden, Pak Prabowo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10).

Selain mengevaluasi perkembangan 2 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah indikator utama perekonomian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, kondisi makro sektor perbankan, hingga realisasi investasi.

Pada keterangan pers tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional relatif stabil. Pembahasan juga mencakup perkembangan berbagai indikator makroekonomi sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi perekonomian sekaligus langkah yang perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ke depan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan turut membahas upaya peningkatan ekspor nasional. Penguatan kinerja ekspor akan didorong melalui berbagai sektor, termasuk manufaktur, dengan mengoptimalkan potensi produksi dalam negeri dan memperluas kontribusi sektor-sektor produktif terhadap perdagangan internasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah akan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor. Langkah debottlenecking tersebut akan dilaksanakan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah mendapat penugasan dari Presiden, sehingga kendala yang menghambat aktivitas ekspor dapat ditangani secara lebih terarah.

“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” jelas Menko Airlangga.

Melalui evaluasi kondisi makroekonomi dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penguatan ekspor diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7167/stabilitas-ekonomi-terjaga-pemerintah-perkuat-kinerja-ekspor 

Baca Terusannya »»  

Perluas Manfaat Internet bagi Rakyat, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo: Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi

 

Pemerintah mengkaji deregulasi industri telekomunikasi untuk membuka ruang investasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas manfaat internet bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan pembenahan regulasi diarahkan untuk menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif, sekaligus menghadirkan layanan digital yang lebih terjangkau dan produktif bagi masyarakat.

“Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat,” ujar Angga Raka Prabowo dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Angga Raka Prabowo menyebutkan beban regulasi industri telekomunikasi saat ini mencapai sekitar 13–14 persen dari pendapatan operator.

Karena itu, pemerintah tengah mengkaji penurunan beban regulasi dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri dan kepentingan negara, sekaligus membuka ruang pertumbuhan industri hingga lima persen.

“Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

Menurut Angga Raka Prabowo, penataan regulasi diharapkan menghasilkan efek berantai berupa peningkatan investasi, perbaikan harga dan kualitas layanan, peningkatan adopsi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.

Berdasarkan data 2026, sekitar 81,7 persen penduduk atau 235 juta orang telah terhubung ke internet.

Namun, sekitar 2.000 desa dan permukiman masih belum terjangkau jaringan 4G, sementara baru sekitar 21 persen rumah tangga berlangganan fixed broadband.

Dari sisi keterjangkauan, biaya fixed broadband mencapai 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita, melampaui acuan keterjangkauan sebesar dua persen.

Adapun kecepatan internet Indonesia berada pada kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan konektivitas perlu disertai perbaikan kualitas dan keterjangkauan layanan.

Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pembenahan regulasi akan mencakup berbagai lapisan ekosistem digital, mulai dari infrastruktur pasif, konektivitas, platform dan komputasi, hingga aplikasi dan layanan.

"Pada lapisan infrastruktur pasif, kita mendorong prinsip membangun sekali, dimanfaatkan bersama, melalui penggunaan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah," jelasnya.

Pada lapisan konektivitas, pemerintah mengkaji skema kemitraan yang dapat memberikan kepastian permintaan bagi operator, termasuk menjadikan pemerintah sebagai penyewa utama untuk kebutuhan internet sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Pemerintah juga mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha berbasis kualitas layanan serta insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah 3T.

Untuk mendorong investasi pada ekosistem digital, pemerintah turut mengkaji fasilitas insentif bagi pusat data, termasuk peluang pengembangan investasi di luar Jawa.

Di sisi aplikasi dan layanan, pengembangan regulatory sandbox, penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) terbuka, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan GovTech menjadi bagian dari upaya memperluas inovasi dan kolaborasi.

Pemerintah juga menyiapkan pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang berangkat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Penyusunan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui konsultasi publik bersama industri dan pemangku kepentingan.

Selain deregulasi, pemerintah menargetkan kecepatan fixed broadband dan mobile broadband menuju 100 Mbps pada 2029.

Sasaran lainnya mencakup 90 persen kecamatan terhubung jaringan serat optik, 50 persen rumah tangga terlayani fixed broadband, serta pemenuhan kewajiban cakupan 5G sekurang-kurangnya 51 persen populasi pada tahun kelima setelah izin frekuensi diberikan.

Angga Raka Prabowo menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi pemerintah dan industri, termasuk melalui penataan biaya regulasi, penyeragaman perizinan dan retribusi, pengembangan model bisnis untuk wilayah 3T, serta penyusunan peta jalan spektrum frekuensi.

“Kementerian Komunikasi dan Digital siap memfasilitasi dan terbuka dalam deregulasi serta debottlenecking ini agar industri infrastruktur digital Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan berdaulat, dengan satu tujuan utama, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/perluas-manfaat-internet-bagi-rakyat-angga-raka-prabowo-pemerintah-kaji-deregulasi-telekomunikasi 

Baca Terusannya »»  

Transformasi Ekonomi Nelayan Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

 

Kesejahteraan nelayan tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinan. Perhatian ini diwujudukan dalam Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan semangat 2 Tahun Gerak Nyata, KNMP menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Program ini sudah berjalan sejak 2025 sebagai program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KNMP digagas sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, KNMP merupakan salah satu program prioritas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif. KNMP ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat APBN mendukung pembangunan KNMP hingga Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan.

Produktivitas dan Pendapatan Nelayan Meningkat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan KNMP Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua, sebagai proyek percontohan KNMP. Produktivitas dan kehidupan nelayan di Samber-Binyeri berubah menjadi lebih baik berkat datangnya KNMP.

Melansir data KKP, produksi ikan berhasil meningkat 121%, dari 552 kg per bulan menjadi 1.221 kg per bulan. Dengan produksi yang meningkat, penjualan ikan dan pendapatan nelayan pun turut meningkat. Penjualan ikan naik 90% dari Rp10,8 juta per bulan menjadi Rp20,5 juta per bulan. Pendapatan nelayan naik 89% dari Rp6,06 juta per bulan menjadi Rp11,43 juta per bulan. Terakhir, berkat bantuan fasilitas melaut di KNMP, nelayan bisa melaut lebih lama, dari awalnya 9 hari menjadi 13 hari.

Tingginya performa ini berhasil memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, hingga mengirimkan hasil tangkapannya ke penjuru negeri di Indonesia. Total sudah ada 15 kali pengiriman sebanyak 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar. Tujuan pengiriman ini meliputi Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.

Keberhasilan ini juga dirasakan oleh nelayan Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang sudah beroperasi sejak Mei 2026. Dalam waktu empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kegiatan operasional di Tongke-Tongke berhasil menyerap 39 tenaga kerja lokal dan sudah menarik total 80 anggota koperasi.

Tidak hanya ikan segar, KNMP Tongke-Tongke juga mengolah tuna segar menjadi tuna loin. Bahkan, tuna loin ini sudah mengirimkan 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar lewat mitra koperasi. Terbaru, pada 27 September 2026, kampung ini kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.

Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa konsistensi pengiriman produk perikanan dari kawasan tersebut menunjukkan berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.

“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.

Bupati Sinjai Ratnawati Arif menilai kehadiran KNMP memberikan peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran membantu meningkatkan kualitas produk serta memperluas pilihan usaha masyarakat. Ratnawati menyebut program tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan apabila fasilitas dikelola secara optimal.

“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperluas pembangunan KNMP secara bertahap menuju target 5.000 kampung nelayan pada 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya tercermin dari peningkatan hasil produksi, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan yang semakin meningkat

 

 

Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/transformasi_ekonomi_nelayan_lewat_kampung_nelayan_merah_putih 

Baca Terusannya »»