Presiden Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keuangan dan Kepercayaan Pasar

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin, 27 Juli 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan komitmen KSSK untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya.

Selain itu, Destry turut menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas, menurutnya, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.

Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.

“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.

Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pimpin-rapat-kssk-perkuat-sinergi-jaga-stabilitas-keuangan-dan-kepercayaan-pasar/ 

Baca Terusannya »»  

Timnas Indonesia Awali Piala AFF 2026 dengan Pesta Gol Lawan Kamboja

 

Kabupaten Bogor: 24 ribu suporter menyaksikan langsung laga pertama Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Putra Senior Indonesia dalam ajang Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) malam. 

Dalam pertandingan penyisihan grup A ini, skuat Garuda yang ditukangi coach John Herdman sukses mengalahkan tim tamu Kamboja dengan hasil akhir 5-1. Tiga gol di antaranya dicetak oleh striker Mitchell Lee Baker yang belum lama ini resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara dua gol lainnya dicetak masing-masing oleh Sandy Henny Welsh dan Jens Raven.

Ketua Umum PSSI menyebut kemenangan ini merupakan hasil yang baik untuk pertandingan pertama. Namun begitu, kunci untuk melihat peningkatan permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan tampak pada laga-laga berikutnya, khususnya kala menjamu Vietnam pada Senin (3/8) pekan depan di stadion yang sama.

“Ya ini tim terbaik yang kita bisa berikan untuk Piala AFF, karena kejuaraan ini bukan termasuk di jendela FIFA. Artinya ya banyak permain yang belum bisa bergabung, memang ada beberapa yang masih memperkuat tim di luar negeri,” terang Ketum PSSI.

Menurutnya, masih butuh waktu untuk melihat perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman. Namun, dari laga ini taktik yang disajikan coach John dinilai sangat positif, dan diharapkan pada laga berikutnya bisa lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan kembali di performa berikutnya bisa lebih baik, dan mudah-mudahan tim juga tidak ada yang cedera. Karena saya tahu ada beberapa yang masih recovery seperti Marcelino dan Ragnar,” ujar Ketum PSSI.

Di sisi lain, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang telah mempersiapkan Stadion Gelora Pakansari untuk menggelar laga ini. Pasalnya fasilitas stadion ini dirasa jauh lebih baik dibandingkan saat terakhir dikunjunginya.

“Memang dalam melakukan kegiatan sepak bola, antara Pemerintah Pusat dan daerah, seluruh stakeholder, klub, tim nasional, ya harus berjibaku sama-sama. Tidak bisa masing-masing punya pikiran sendiri,” tambahnya.

Apalagi, stadion ini juga menjadi homebase untuk klub di Liga 1 Indonesia. Karena itu PSSI berharap fasilitas yang baik ini bisa terus dijaga. 

“Saya kaget, persiapan fasilitasnya jauh lebih baik dari terakhir saya datang ke sini. Saya apresiasi. Mudah-mudahan pemerintah daerah lain juga peduli tentang sepak bola,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6907/timnas-indonesia-awali-piala-aff-2026-dengan-pesta-gol-lawan-kamb 

Baca Terusannya »»  

Dankorbrimob Open 2026 Resmi Ditutup, Korps Brimob Polri Perkuat Pembinaan Atlet Bulu Tangkis

 

Depok,- Turnamen Bulu Tangkis Dankorbrimob Open 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama enam hari. Kejuaraan tersebut ditutup oleh Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat di Gedung Satya Haprabu, Kelapadua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026), dan rangkaian kegiatan penutupan berlangsung hingga pukul 20.00 WIB.

Sebanyak 712 atlet dari 167 klub mengikuti kejuaraan yang mempertandingkan 23 kategori tunggal dan ganda, mulai kelompok usia dini hingga taruna. Selain atlet dari berbagai daerah di Indonesia, turnamen juga diikuti peserta dari Ukraina.

Dankorbrimob Open 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Korps Brimob Polri dalam memasyarakatkan olahraga bulu tangkis, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menjaring bibit atlet potensial.

Penutupan kegiatan turut dihadiri para Teknisi Utama Korbrimob, para Danpas Korbrimob, para Pejabat Utama Korbrimob Polri, atlet, pelatih, ofisial, wasit, panitia, orang tua peserta, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dankorbrimob Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Dankorbrimob Open 2026.

“Insyaallah, Turnamen Bulutangkis Dankorbrimob Open akan terus kita laksanakan secara rutin sebagai wadah pembinaan dan regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia. Alhamdulillah, tahun ini kita kedatangan peserta dari Ukraina, setelah sebelumnya pada turnamen bulan Februari diikuti peserta dari India. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak atlet dari berbagai negara yang berpartisipasi sehingga kualitas turnamen semakin meningkat," Ungkap Dankorbrimob Komjen Pol Ramdani Hidayat.

Lebih lanjut, "Saya berpesan kepada para atlet muda untuk terus bermimpi besar, berlatih dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih kepada seluruh panitia, wasit, ofisial, pelatih, orang tua, serta seluruh pihak yang telah mendukung Dankorbrimob Open 2026. Semoga kegiatan ini turut memajukan bulu tangkis Indonesia dan melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional," pesan Dankorbrimob.

Dankorbrimob Polri kemudian secara resmi menutup turnamen yang dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan sportivitas para atlet selama kompetisi

Daftar pemenang Dankorbrimob Open 2026:

1. Tunggal Pra Usia Dini Putra (TUPA)

🥇 Yafi Alfachry | 🥈 Clovis Gabriel Nurkamdien | 🥉 Muhammad Ali Ukasyah, Raiyyan Hanan Prasetio

2. Tunggal Pra Usia Dini Putri (TUPI)

🥇 Ega Andahra Putri | 🥈 Alifa Sabiya Hibatilah Juwandi | 🥉 Syabila Maulina, Azkha Syafira Nafiila

3. Tunggal Usia Dini Putra (UDPA)

🥇 Calen Aryanaprabit Irawan | 🥈 Pramudya Alaric Ganesha | 🥉 Dimitry Samuel Respati, Zayn Ali Fathir

4. Tunggal Usia Dini Putri (UDPI)

🥇 Calista Arrum Sujana | 🥈 Mita Mustika Arum | 🥉 Shaqila Khairina Syafitri, Ranis Dwi Lestari

5. Tunggal Anak Putra (TAPA)

🥇 Muhammad Saepul Jalaludin | 🥈 Fathan Azka Athallah | 🥉 Bagus Hilman Kamil, Athalla Prabu Mahesa

6. Tunggal Anak Putri (TAPI)

🥇 Karina Frederika Putri Leon | 🥈 Keiko Gracia Munder | 🥉 Norista Shereenul Aruan, Nathania Victory Kristen Polii

7. Tunggal Pemula Putra (TPA)

🥇 Erlan Basiturrahman Mantow | 🥈 Muhammad Fathi Al Pasha | 🥉 Muhammad Raffa Habibi Dzakwan, Nazwan Ramadhan

8. Tunggal Pemula Putri (TPI)

🥇 Diajeng Putri Hartini | 🥈 Nalini Sugita Rahardjo | 🥉 Khimedena Sifa, Magdalena Wijayanti

9. Tunggal Remaja Putra (TRA)

🥇 Rajendra Daffa Al Basith | 🥈 Raihan Ekaandra Harahap | 🥉 Fatan Syafiq Aryasetya, Hadyan Ryu Al Rafiq

10. Tunggal Remaja Putri (TRI)

🥇 Haura Kamila Assopiiah | 🥈 Claudia Wijaya | 🥉 Chindy Arly Angletias, Yelyzaveta Gusarenko

11. Tunggal Taruna Putra (TTA)

🥇 David Afandi | 🥈 Dave Valentino Kurniawan | 🥉 Muhammad Raditya Rizano, Satria Badar Jiwan Banu

12. Tunggal Taruna Putri (TTI)

🥇 Tanasya Ramadhani Putri Budiyanti | 🥈 Aulina Cheryl Gloria | 🥉 Renata Herlia, Maria Matilda Theresia Kertanegara

13. Ganda Anak Putra (GAPA)

🥇 Athalla Prabu Mahesa / Muhammad Fathan Nur Diara

🥈 Arif Rahman Latjengke / Julian Rizky Junior

🥉 Aztergha Bagjaray Nezama / Fakhri Hairullan Ramadhan

🥉 Gilmour Saladin Morin / Habibi Eka Hadaya

14. Ganda Anak Putri (GAPI)

🥇 Karina Frederika Putri Leon / Nayla Zazilla Gaitsen

🥈 Anindita Khaira Wilda / Delia Maira Ardhani

🥉 Indahsari Kinash Budiono / Mikaila Wulansari

🥉 Adelaide Grace Wahyu Putri / Siti Khodijah Permatasari

15. Ganda Pemula Putra (GPA)

🥇 Jonathan Samuel Daloma / Raihan Dhio Syaputra

🥈 Arvid Christia Le / Muhammad Fathi Al Pasha

🥉 Jhenoah Anthonio Hera / Muhammad Aditya Agra Pratama

🥉 James Arthur Leopatty / Rafie Ariq Navistha

16. Ganda Pemula Putri (GPI)

🥇 Diajeng Putri Hartini / Nalini Sugita Rahardjo

🥈 Amira Daania Salsabila / Wirda Najiha

🥉 Allanna Campouno Djohan / Karla Nelvina Telaumbanua

🥉 Shifa Alya Andini / Zheika Pristya Hannu Soeroto

17. Ganda Pemula Campur (GPC)

🥇 Muhammad Raffa Habibi Dzakhwan / Afri Fanny Adella Tarigan

🥈 Jonathan Samuel Daloma / Karla Nelvina Telaumbanua

🥉 Arkan Shadid Amrullah / Zhelka Pristya Hannu Soeroto

🥉 Fathir Akbar Kurniawan / Raisya Maulida Putri

18. Ganda Remaja Campur (GRA)

🥇 Muhammad Ulil AlBab / Rizqullah Riva Badrun

🥈 Barry Farid Brihammansyah Subagyo / Raihan Ekaandra Harahap

🥉 Bagus Tandang Perkasa / Danendra Alif Al Malik

🥉 Jevan Linsen Dwitra / Musonef Wijaya Sakti

19. Ganda Remaja Putri (GRI)

🥇 Claudia Wijaya / Dhiva Violya Marante

🥈 Agatha Egontya Fajar / Sherly Cahaya Putri

🥉 Haura Kamila Assopiiah / Yelyzaveta Gusarenko

🥉 Anastasya Putri Injaya / Putri Phela Hasya

20. Ganda Remaja Campur (GRC)

Belum dimainkan.

21. Ganda Taruna Putra (GTA)

🥇 Ihsan Nur Ramadhan / Yoan Farrel Akbar

🥈 Muhammad Salim Al Ihsan / Rasya Ahmad Rakhafawan

🥉 Ilham Aulya Ramadhan / Reval Herdandy Putra

🥉 Aaron Justine De Enzo / Hebert Peter Arthur Runtu

22. Ganda Taruna Putri (GTI)

🥇 Ketty Rudianti / Loisa Brita Cristi

🥈 Alya Zafira / Nabila Sofyan

🥉 Maria Matilda Theresia Kertanegara / Putu Ayu Kalila Taniyarasa

🥉 Dhiva Adina Dewani / Bheya Charissa Putri

23. Ganda Taruna Campur (GTC)

🥇 I Made Aditya Permana Wijaya / Ketty Rudianto

🥈 Farel Dwi Prasetya / Dhiva Violya Marante

🥉 Dave Valentino Kurniawan / Tanaya Ramadhani Putri Budiyanti

🥉 Hebert Peter Arthur Runtu / Claudia Wijaya.

Melalui Dankorbrimob Open 2026, Korps Brimob Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan bulu tangkis dan mendorong lahirnya atlet-atlet muda yang berprestasi, sportif, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2478565-dankorbrimob-open-2026-resmi-ditutup-korps-brimob-polri-perkuat-pembinaan-atlet-bulu-tangkis 

Baca Terusannya »»  

Jadi Ajang Pembinaan Atlet Muda, Wamenpora Taufik Hadir dan Dukung Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026

 

Jakarta: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indnesia (Wamenpora RI) Taufik Hidayat menghadiri turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Ajang pembinaan atlet bulu tangkis muda ini diharapkan PBSI dapat menghasilkan calon juara dunia.

Pembukaan Kapolri Cup 2026 digelar di GOR UNJ, Jakarta Timur, Senin (27/7). Dalam sambutannya, Ketua Umum PBSI Komjen Fadil Imran menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendukung pembinaan bulu tangkis.

"Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas komitmen dan dukungan yang terus diberikan terhadap pembinaan olahraga bulu tangkis melalui penyelenggaraan Kapolri Cup," kata Fadil.

Fadil berharap dari Kapolri Cup melahirkan atlet yang menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan. Dia berharap calon juara All England, Asian Games, hingga Olimpiade bisa lahir dari ajang ini.

"Siapa tahu dari Kapolri Cup inilah akan lahir calon-calon juara dunia, juara All England, juara Asian Games, bahkan peraih medali Olimpiade yang akan menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan," katanya.

Ketua Pelaksana Kapolri Cup 2026 sekaligus Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Mardiyono, mengatakan ada 1.219 peserta yang terlibat dalam kompetisi ini. Peserta terdiri dari 591 peserta umum, 70 peserta disabilitas, serta 558 peserta Polri.

Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026 kali ini untuk pertama kalinya melibatkan atlet para-badminton dari National Paralympic Committee Indonesia (NPCI). Keterlibatan atlet difabel itu menjadi salah satu pembeda dalam penyelenggaraan turnamen yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.

"Jumlah peserta umum terdiri dari 591 peserta, dengan kategori disabilitas 70 peserta, dan kategori Polri 558 peserta, sehingga total adalah 1.219 peserta," kata Mardiyono.

Turnamen ini berlangsung pada tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Pertandingan Kapolri Cup 2026 digelar di GOR UNJ, GOR Duren Sawit, serta GOR Kecamatan Pondok Bambu.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6906/jadi-ajang-pembinaan-atlet-muda-wamenpora-taufik-hadir-dan-dukun 

Baca Terusannya »»  

Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi Siap Digelar, Wujud Kolaborasi Ekosistem Perumahan

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Hery Gunardi beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan sektor perumahan menggelar rapat persiapan pelaksanaan Akad Massal Rumah Subsidi yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada pelaksanaannya nanti, akad massal akan dilaksanakan secara serentak untuk 62.000 unit rumah subsidi yang tersebar di 36 provinsi. Selain itu, pemerintah bersama BRI juga akan melaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp880 miliar.

Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah layak dengan bunga tetap, uang muka yang terjangkau, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang. Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung ekosistem sektor perumahan, baik dari sisi demand untuk membantu masyarakat memiliki atau meningkatkan kualitas rumah maupun dari sisi supply untuk mendukung pelaku usaha perumahan dalam mempercepat penyediaan hunian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan akad massal telah berjalan sesuai rencana. “Rapat hari ini bersama BRI membahas persiapan pelaksanaan Akad Massal 62.000 rumah subsidi yang akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026 di Kabupaten Batang. Bersamaan dengan itu juga akan dilaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan. Kami ingin memastikan seluruh persiapannya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional. “Terima kasih kepada seluruh ekosistem perumahan yang terus bekerja sama mendukung berbagai program pemerintah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dari BP Tapera juga sudah disiapkan data penerima secara lengkap, by name by address, sehingga pelaksanaannya benar-benar siap,” kata Menteri Ara.

Menteri PKP juga mengapresiasi kinerja BP Tapera yang terus menunjukkan peningkatan dalam penyaluran FLPP. Pada tahun 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah, menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan program tersebut. Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan para pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal di Batang merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Cileungsi pada September 2025 dengan 26.000 unit rumah subsidi dan di Serang pada Desember 2025 sebanyak 50.030 unit rumah subsidi.

“Momentum ini menjadi penyelenggaraan akad massal FLPP yang ketiga. Kami berharap pelaksanaan di Batang dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi,” ujar Heru.

Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto menyampaikan komitmen BRI dalam mendukung seluruh program pemerintah di sektor perumahan. Pada pelaksanaan akad massal nanti, BRI akan menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 debitur.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/akad-massal-62000-rumah-subsidi-siap-digelar-wujud-kolaborasi-ekosistem-perumahan 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Sinergi Perguruan Tinggi dan PT PAL Bangun Industri Perkapalan Nasional

 

 

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri kabinet Merah Putih untuk melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/07/2027). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut terkait dengan industri perkapalan Indonesia. 

“Jadi kami diminta menyiapkan karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh,” ucap Mendiktisaintek. 

Dalam hal ini, menurut Brian, perguruan tinggi diminta memfokuskan pengembangan teknologi dan penelitian agar mampu menjawab kebutuhan industri nasional. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan PT PAL diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri. 

“Bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dalam industri dalam negeri,” lanjutnya. 

Mendiktisaintek menambahkan, kebutuhan kapal di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari angkutan penumpang hingga logistik domestik. Menurutnya, besarnya permintaan tersebut menjadi potensi pasar yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan nasional.

“Kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit,” kata Brian. 

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat kapasitas industri galangan kapal nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. 

“Kita juga ada galangan-galangan kapal baik itu BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan. Kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional,” kata Rosan. 

Dengan menghubungkan kekuatan riset perguruan tinggi, kapasitas industri nasional, dan dukungan pemerintah, Presiden Prabowo menargetkan industri perkapalan Indonesia tumbuh menjadi sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian industri, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang semakin berdaya saing




Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dorong_sinergi_perguruan_tinggi_dan_pt_pal_bangun_industri_perkapalan_nasional

Baca Terusannya »»  

I.League Terima Kunjungan Benchmarking Cambodian Premier League

 

JAKARTA – I.League menerima kunjungan benchmarking dari perwakilan Cambodian Premier League (CPL) di kantor I.League, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan kompetisi sepak bola profesional di kawasan Asia Tenggara.

Delegasi Cambodian Premier League dipimpin oleh Mr. Koo Ja Hyeon selaku General Manager, didampingi Mr. Pheav Malirith (Fan Engagement) dan Ms. Kann Sokkheng (Competition). Kehadiran mereka disambut oleh Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, bersama jajaran manajemen I.League.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek pengelolaan liga profesional, mulai dari strategi meningkatkan engagement suporter dan komunitas, pengembangan kualitas kompetisi berbasis data dan analisis, hingga penguatan tata kelola kompetisi yang berkelanjutan.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum untuk saling belajar antaroperator liga di kawasan.

"Setiap liga memiliki tantangan dan pengalaman yang berbeda. Melalui benchmarking seperti ini, kami dapat saling berbagi praktik terbaik untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan memperkuat ekosistem sepak bola profesional di Asia Tenggara," ujar Asep.

Sementara itu, General Manager Cambodian Premier League, Mr. Koo Ja Hyeon, mengapresiasi keterbukaan I.League dalam berbagi pengalaman selama sesi diskusi.

"Kami melihat banyak hal yang dapat dipelajari dari I.League, terutama dalam pengembangan kompetisi, keterlibatan suporter, serta pemanfaatan data. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus berlanjut melalui kolaborasi di masa mendatang," kata Koo.

Kegiatan benchmarking ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan antaroperator liga di kawasan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kompetisi sepak bola profesional melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

 

 

Sumber : https://ileague.id/press/detail/i-league-terima-kunjungan-benchmarking-cambodian-premier-league 

Baca Terusannya »»  

Orbit Rendah Bumi Kian Padat, BRIN Ingatkan Tata Kelola Ruang Angkasa Berkelanjutan

 

BOGOR, 27 Juli 2026. Peneliti Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Ery Fitrianingsih mengungkapkan bahwa isu kepadatan orbit LEO bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan urgensi mendesak bagi masa depan ekosistem antariksa Indonesia. Untuk itu, diperlukan kesadaran bersama dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Tujuan utama dari kolokium ini adalah membangun kesadaran bersama mengenai tantangan orbit LEO di masa depan. Kita sebagai pelaku sektor keantariksaan perlu mengubah paradigma secara mendasar di seluruh aspek yang saling berkaitan, mulai dari teknis perancangan, kebijakan, hingga operasional harian,” tegas Ery.

Ery menjelaskan bahwa kolokium ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem keantariksaan. Bagi peneliti, forum ini menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas riset internal, khususnya di bidang Space Situational Awareness (SSA), pemantauan objek antariksa, pengembangan desain satelit ramah lingkungan (eco-design), serta teknologi mitigasi sampah antariksa dan deorbit satelit.

"Bagi operator satelit, kolokium ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan antariksa yang tinggi, penyediaan data lintasan satelit secara transparan dan real-time, penerapan manuver penghindaran tabrakan, serta perencanaan deorbit yang matang," ujar Ery.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bagi kalangan akademisi, isu kepadatan orbit Bumi rendah (Low Earth Orbit/LEO) diharapkan dapat mendorong pengembangan kurikulum dan riset terapan di bidang sains maupun hukum keantariksaan. Hasil kajian tersebut juga diharapkan dapat menjadi masukan berbasis bukti ilmiah dalam penyusunan regulasi keantariksaan nasional yang selaras dengan prinsip tata kelola antariksa global.

“Bagi industri, kolokium ini diharapkan dapat mendorong penerapan standar keamanan operasi satelit komersial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan ruang angkasa, sehingga pemanfaatan orbit Bumi dapat terus berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Wahyudi Hasbi menegaskan bahwa kepemilikan spaceport dan kemandirian teknologi satelit harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga ruang angkasa yang bersih. “Orbit LEO adalah sumber daya bersama yang terbatas. Jika Indonesia ingin menjadi pemain kunci dalam industri antariksa global melalui pembangunan spaceport, kita juga harus siap menjadi bagian dari solusi menjaga keberlanjutan ruang angkasa,” tegas Wahyudi.

Pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga ekosistem antariksa Indonesia turut ditekankan oleh Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto. Ia berharap diskusi ilmiah ini dapat menjadi pemantik kolaborasi strategis antarlembaga serta memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola antariksa dunia.

“Selain mengembangkan kapasitas pemantauan objek antariksa dan satelit yang andal, BRIN berkomitmen aktif dalam forum-forum internasional yang membahas tata kelola ruang angkasa yang berkelanjutan. Kolokium ini menjadi langkah penting untuk menyatukan visi nasional sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pemanfaatan antariksa dan pengoperasian spaceport di tanah air,” ujar Robertus.

 

 

Sumber : https://www.brin.go.id/press-release/129617/orbit-rendah-bumi-kian-padat-brin-ingatkan-tata-kelola-ruang-angkasa-berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Menhan Sjafrie Terima Penyerahan PPKH Lahan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan

 

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dalam rangka penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH untuk lahan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat Kemhan RI di Jakarta, pada Senin (27/7/2026).

Penyerahan keputusan ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyiapan lahan bagi pembangunan satuan Yonif Teritorial Pembangunan.

Menteri Pertahanan menegaskan seluruh proses pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/07/27/menhan-sjafrie-terima-penyerahan-ppkh-lahan-batalyon-infanteri-teritorial-pembangunan.html 

Baca Terusannya »»  

Pengembangan Penataan Ruang Laut berbasis Masyarakat Dinilai Sebagai Terobosan

 

JAKARTA, (27/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengembangkan pilot project Penataan Ruang Laut/ Marine Spatial Planning (MSP) berbasis masyarakat di perairan Pantai Mertasari, Sanur, Bali. Pengembangan ini menjadi yang pertama di Indonesia, dan dinilai sebagai terobosan untuk menjamin peran masyarakat secara langsung dalam merencanakan tata ruang laut di wilayahnya.

Pantai Mertasari yang dikembangkan memiliki panjang 5,5 kilometer yang sebagian besar masuk dalam zona pariwisata dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043. Namun kawasan ini juga punya potensi ekosistem karbon biru lamun dan terumbu karang, terdapat aktivitas pelabuhan, perikanan, pariwisata, sebagai tempat upacara adat, hingga sebagai salah satu lokasi alternatif sea plane.

“Penataan ruang laut memang harus bisa dibumikan, diimplementasikan sampai tingkat masyarakat. Sehingga kita bisa mensinergikan tidak hanya dari sisi ekonomi dan ekologi, tapi juga masyarakat mendapat manfaatnya,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Didit Eko Prasetiyo dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (27/7).

KKP sudah menampung masukan dan ide dari para pemangku kepentingan mengenai rencana pemanfaatan ruang laut di sepanjang Pantai Mertasari, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Sanur, Bali baru-baru ini. Pesertanya mencakup perwakilan pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, media, hingga pelaku usaha yang beroperasi di Pantai Mertasari. 

Prof. Dr. Ir Akhmad Fauzi dari IPB University sebagai pemimpin forum diskusi menyebut para peserta berharap penerapan MSP berbasis masyarakat di Pantai Mertasari nantinya menghasilkan tiga komponen krusial, yakni ekologis yang dapat dipertahankan, peningkatan pemasukan masyarakat, serta tidak adanya konflik antar pemangku-kepentingan dalam memanfaatkan ruang laut. 

“Inisasi (MSP berbasis masyarakat) ini terobosan yang sangat baik, karena yang tahu cara mensejahterakan masyarakat itu bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri. Jadi sejatinya ini memang menjadi role model di samping kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan. Jadi dua arah ini menjadi konvergensi yang sangat baik dalam konteks penataan ruang laut yang lebih berkelanjutan dan lebih efektif,” ujar Prof. Akhmad Fauzi. 

Praktik MSP berbasis masyarakat sudah dijalankan oleh banyak negara, seperti Jepang, Kanada, Korea, serta sejumlah negara Pasifik. Prof. Akhmad Fauzi pun optimis praktik tersebut dapat berjalan di Indonesia, seperti pengelolaan konservasi di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini juga melibatkan masyarakat.  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana menyebut rencana pengembangan pilot project MSP berbasis masyarakat juga sejalan dengan peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah provinsi. Kedua peraturan itu yakni Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043, dan Perda 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai yang melarang keras privatisasi pantai dan menjamin akses masyarakat.

Implementasi pilot project MSP berbasis masyarakat sendiri sudah dinantikan warga Desa Intaran, yang tinggal di sekitaran Pantai Mertasari, karena akan menjadi payung hukum dalam melindungi hak budaya dan beribadah warga. “Ini adalah kepedulian pemerintah kepada masyarakat, karena kami di Bali menganggap laut itu kawasan yang disucikan. Segala upacara dari mulai yang besar bahkan yang kecil, kami lakukan di laut,” ungkap Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana.

Sebagai informasi, hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan di Bali akan dimasukan dalam dokumen implementasi MSP berbasis Masyarakat di Pantai Mertasari. KKP menargetkan pilot project ini dapat dijalankan pada Oktober mendatang.

 

 

Sumber : https://kkp.go.id/news/news-detail/pengembangan-penataan-ruang-laut-berbasis-masyarakat-dinilai-sebagai-terobosan-BPAQ.html 

Baca Terusannya »»  

Wamenkes Benny: Kepemimpinan Daerah Menjadi Kunci Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

 

Jakarta, 27 Juli 2026

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi terutama oleh kepemimpinan kepala daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes dalam sesi Leaders Talk bertajuk "Dari Komitmen ke Dampak: Praktik Kepemimpinan Daerah dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer" pada Leimena Conference 2026 di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Wamenkes, Indonesia sedang menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari tingkat desa hingga Puskesmas.

"Keberhasilan transformasi kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh kepemimpinan. Kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin perubahan yang mampu menjadikan kesehatan sebagai investasi pembangunan, memperkuat Puskesmas, menghidupkan Posyandu, memberdayakan kader kesehatan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengambil keputusan berdasarkan data kesehatan masyarakat," ujar Wamenkes.

Ia mengatakan pemerintah terus memperluas pemerataan layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

Di sisi pelayanan primer, transformasi melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) juga terus menunjukkan kemajuan. Hingga 24 Juli 2026, sekitar 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP, sementara lebih dari 7.500 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Wamenkes juga mengapresiasi peran tenaga kesehatan Puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.

"Teman-teman Puskesmas adalah ujung tombak. Berkat kerja keras mereka, jutaan masyarakat telah mendapatkan Cek Kesehatan Gratis. Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Selain CKG, Wamenkes menekankan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai prioritas nasional. Indonesia masih menjadi negara dengan beban TB yang tinggi, sehingga strategi penanggulangannya kini diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di desa.

"Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini. Itulah filosofi utama pelayanan kesehatan primer," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes juga menyoroti berbagai praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah program Home Care Kabupaten Jember yang mendatangi pasien hingga ke rumah, khususnya masyarakat miskin, lansia, dan pasien pascastroke yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.

Menurut Wamenkes, pendekatan jemput bola seperti itu menjadi contoh bagaimana inovasi daerah mampu menjawab persoalan kesehatan masyarakat berdasarkan kondisi lokal.

"Saya melihat langsung bagaimana pemerintah daerah berani mengambil terobosan. Jika program seperti ini terbukti memberikan dampak yang baik, tentu layak menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah turut membagikan pengalaman memperkuat pelayanan kesehatan primer.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan data kependudukan dan hasil Cek Kesehatan Gratis sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, termasuk penanganan kesehatan mental anak, obesitas, sanitasi lingkungan, hingga penguatan layanan berbasis siklus hidup melalui ILP.

Adapun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membagikan berbagai inovasi pelayanan kesehatan, mulai dari Mall Orang Sehat, Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), layanan dokter spesialis ke desa, Poskesdes, Permata Hati, BTS (Bantuan Tanggap Stunting), layanan antar obat Kancang Karon, hingga layanan konsultasi kesehatan digital Oasis Wangi.

Menurut Wamenkes, beragam inovasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak ditentukan oleh keseragaman program, melainkan kemampuan kepala daerah mengembangkan solusi sesuai kebutuhan wilayahnya.

Saat ini Indonesia juga memiliki modal sosial yang sangat besar dengan lebih dari 156 ribu Posyandu siklus hidup aktif dan sekitar 1,58 juta kader kesehatan. Ke depan, Kementerian Kesehatan akan memperkuat kapasitas kader melalui pelatihan yang lebih intensif sebagai respons atas kebutuhan yang disampaikan langsung dari daerah.

"Transformasi kesehatan bukan perlombaan, melainkan gerakan bersama. Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya program yang dijalankan, tetapi semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, semakin cepat penyakit ditemukan, semakin mudah layanan diakses, dan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional," tutup Wamenkes.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/wamenkes-benny-kepemimpinan-daerah-menjadi-kunci-penguatan-pelayanan-kesehatan-primer 

Baca Terusannya »»  

Kasatgas Tito Dorong Percepatan Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Hal ini penting agar berbagai persoalan di wilayah terdampak segera ditangani oleh kementerian/lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/7/2026).

"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," ujarnya.

Tito menjelaskan, rehab-rekon pascabencana Sumatera telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga. Ketujuh instansi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta agar empat usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan dapat segera diproses. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rehabilitasi tambak; Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah; serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan dapat berjalan lebih optimal. "Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon," katanya.

Tito menegaskan, Satgas akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di lapangan. Ia juga meminta kementerian/lembaga dan Pemda aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. "Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/kasatgas-tito-dorong-percepatan-persetujuan-anggaran-rehab-rekon-pascabencana-sumatera 

Baca Terusannya »»  

Kemenkes Percepat Adopsi Bedah Robotik di Indonesia

 

Jakarta, 27 Juli 2026

Kementerian Kesehatan terus mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui pengembangan teknologi bedah robotik sebagai bagian dari pilar transformasi teknologi kesehatan. 

Selain menyiapkan pengadaan 40 unit robot bedah untuk rumah sakit pemerintah, Kemenkes juga membangun ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), memperluas pelatihan dokter, serta mendorong transfer teknologi agar industri alat kesehatan nasional semakin mandiri.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri peringatan pencapaian hampir 1.000 tindakan bedah robotik di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekaligus peluncuran kolaborasi strategis antara Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Bunda, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menurut Menkes, robotik merupakan salah satu dari tiga teknologi kesehatan prioritas Kementerian Kesehatan bersama kecerdasan artifisial dan bioteknologi.

"Robotik adalah tren global. Teknologi ini memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi pasien, operasi lebih presisi, nyeri lebih ringan, dan masa rawat lebih singkat. Tugas pemerintah adalah memastikan layanan ini semakin mudah diakses, berkualitas, dan biayanya semakin terjangkau," kata Menkes Budi.

Menkes mengungkapkan bahwa pemanfaatan bedah robotik di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara, termasuk Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam. Karena itu, pemerintah mengambil langkah agresif untuk mempercepat adopsinya melalui kebijakan nasional.

Salah satu langkah tersebut adalah pembentukan Komite Robotik Kementerian Kesehatan yang bertugas menyusun arah pengembangan teknologi robotik di Indonesia, mulai dari kebutuhan teknologi, standar pelayanan, hingga strategi agar layanan dapat diakses masyarakat dengan biaya yang lebih efisien.

Di sisi pembiayaan, Kemenkes juga sedang mengevaluasi skema pembayaran melalui BPJS Kesehatan agar tindakan bedah robotik dapat masuk ke dalam sistem pembiayaan nasional sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut.

Sebagai fondasi menuju pemanfaatan robotik secara luas, Kementerian Kesehatan terlebih dahulu memperkuat layanan bedah minimal invasif melalui program nasional pelatihan operasi laparoskopi bagi dokter bedah di 514 kabupaten dan kota. Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap operasi modern, seperti operasi hernia, usus buntu, kantung empedu, dan berbagai tindakan bedah digestif lainnya.

"Kita ingin semakin banyak dokter Indonesia memiliki kompetensi bedah minimal invasif dan robotik. Jangan sampai kemampuan ini hanya dimiliki kelompok tertentu atau hanya tersedia di kota-kota besar," ujar Menkes.

Menkes menjelaskan bahwa pengembangan robotik tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan AI kesehatan Indonesia.

Indonesia saat ini tengah membangun tiga basis data nasional yang saling terintegrasi, yaitu data kependudukan, data klinis, dan data genomik. Ke depan, data tindakan bedah robotik juga akan dihimpun secara nasional sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan AI yang membantu dokter meningkatkan ketepatan tindakan operasi.

"AI bukan menggantikan dokter, tetapi menjadi augmented intelligence yang membantu dokter mengambil keputusan berdasarkan pembelajaran dari ribuan hingga jutaan data klinis," jelas Menkes.

Ia menambahkan, keterbukaan data operasi robotik akan memungkinkan Indonesia mengembangkan sistem pembelajaran berbasis AI yang dapat meningkatkan standar mutu tindakan bedah sekaligus tetap mempertahankan keputusan klinis di tangan dokter.

Dalam pengadaan robot bedah, Kementerian Kesehatan juga akan mewajibkan adanya transfer teknologi, terutama untuk produksi komponen habis pakai (consumables) di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya tindakan bedah robotik sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat sekaligus memperkuat industri alat kesehatan nasional.

Selain itu, Kementerian Kesehatan akan memperluas pusat pelatihan bedah robotik di berbagai wilayah Indonesia agar akses pendidikan tidak terpusat di satu daerah maupun institusi tertentu.

Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara mengatakan Indonesia memiliki kapasitas riset yang kuat di bidang teknik biomedis, biomekanika, robotika, dan kecerdasan artifisial. Namun, keberhasilan inovasi sangat bergantung pada kolaborasi erat antara akademisi dan tenaga medis.

"Fasilitasi dari Kementerian Kesehatan sangat penting agar peneliti dan dokter dapat bekerja bersama mengembangkan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis Indonesia mampu menghasilkan inovasi alat kesehatan yang berdaya saing global," ujarnya.

Presiden Komisaris PT Bundamedik Tbk dr. Ivan Rizal Sini menyampaikan bahwa pencapaian hampir 1.000 tindakan bedah robotik merupakan hasil konsistensi lebih dari satu dekade dalam mengembangkan layanan bedah minimal invasif di Indonesia.

Ia menegaskan Rumah Sakit Bunda siap mendukung program pemerintah melalui pengembangan pusat pelatihan, berbagi pengalaman, serta memperluas transfer pengetahuan kepada dokter dari berbagai daerah.

"Kami percaya pengalaman harus dibagikan. Semakin banyak dokter Indonesia yang menguasai bedah robotik, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," kata Ivan.

Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan industri, Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan teknologi bedah robotik di kawasan sekaligus memperkuat kemandirian industri alat kesehatan nasional demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-percepat-adopsi-bedah-robotik-di-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Presiden Dorong Kritik Menjadi Energi Perbaikan, Bukan Pesimisme Bangsa

 

Siaran Pers  Kementerian Komdigi

Senin, 27 Juli 2026

tentang

Presiden Dorong Kritik menjadi Energi Perbaikan, bukan Pesimisme Bangsa

 

Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak publik melihat secara utuh pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga optimisme nasional dan tidak terjebak pada perdebatan istilah yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi persoalan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan Presiden justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

“Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap. Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Fifi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Fifi mengajak publik untuk melihat konteks utuh dari pernyataan Presiden tentang londo ireng. Pesan yang disampaikan merupakan kiasan politik, bukan untuk menyudutkan profesi, media, maupun kelompok tertentu.

“Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis,” kata Fifi.

Fifi menegaskan pemerintah menghormati kebebasan pers, kritik masyarakat, dan peran berbagai elemen bangsa sebagai bagian dari demokrasi. Namun, pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang mengabaikan berbagai upaya penyelesaian yang sedang dilakukan.

Fifi menambahkan bahwa pemerintah akan terus memilih jalan kerja nyata sebagai jawaban atas berbagai kritik publik.

“Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan,” tutup Fifi.

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/980708/siaran-pers-presiden-dorong-kritik-menjadi-energi-perbaikan-bukan-pesimisme-bangsa 

Baca Terusannya »»  

Ini Logo Hari Jadi ke-81 Jateng, Padukan Batik Parang dan Ukir Lung-lungan

 

SEMARANG – Lomba Logo Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah bertema “Gumregut Nyawiji” telah menemukan pemenang. Dari ratusan karya yang masuk, terpilihlah karya @mamedpuz alias Achmad Nugroho, dengan menyatukan unsur batik parang dan motif ukir lung-lungan (sulur) dalam satu struktur visual yang utuh, tegas dan saling mengunci.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, lomba tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba terlihat dari jumlah karya yang diterima panitia, ini sesuai dengan tema hari jadi Jateng Gumregut Nyawiji yang berarti semangat persatuan.

“Alhamdulillah, lomba logo Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan. Ada 375 peserta yang mengikuti dan mengirimkan karyanya. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk turut berkontribusi dalam perayaan Hari Jadi Jawa Tengah,” ujar Sumarno, saat ditemui Senin (27/7/2026).

Dia menjelaskan, proses penjurian dilakukan secara bertahap dan melibatkan tiga juri yang memiliki kompetensi di bidang desain dan logo. Ketiganya yakni Topo Broto (praktisi desain sekaligus pemenang sayembara desain logo Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah), Darfi Rizkavirwan (Asisten Profesor/ Lektor DKV Universitas Multimedia Nusantara), serta Teguh Prasongko (Ketua Umum Login/ Komunitas Desainer Logo Indonesia).

Berdasar penilaian juri, logo ini relevan dengan tema dan semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, karena mampu memadukan semangat gerak, bertumbuh dan bersatu dalam bahasa visual sederhana, namun berakar pada budaya Jawa.

“Dari 375 peserta, kemudian disaring menjadi 150 besar. Dari 150 besar disaring lagi menjadi 20 besar, kemudian menjadi lima besar. Setelah melalui proses penilaian oleh para juri, akhirnya terpilih pemenangnya,” jelas Sumarno.

Menurut sekda, proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan karya terbaik yang dinilai mampu merepresentasikan semangat dan identitas Jawa Tengah, dalam momentum Hari Jadi ke-81.

Dijelaskan, logo pemenang selanjutnya akan digunakan sebagai identitas resmi dalam berbagai materi publikasi Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah. Penggunaan logo tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas visual sekaligus menjadi bagian dari semangat bersama dalam memperingati perjalanan Jawa Tengah.

“Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih para peserta yang telah berpartisipasi dan menyumbangkan ide, dalam lomba desain logo HUT ke-81 Jawa Tengah,” pungkas Sumarno.

Juri lomba Logo Hari Jadi ke-81 Jateng, Darfi Rizkavirwan, mengapresiasi karya peserta pada tahun ini. Dia mengungkapkan, pemenang logo memiliki keunggulan dari segi visual, relevansi dengan tema, spirit, dan memiliki ciri keunikan.

“Lung-lungan artinya tumbuh bergerak, desainer cerdas mengolah lung-lungan dengan aksen angka delapan yang seamless,” ujarnya.

Selain itu, Darfi juga mengapresiasi penyelenggara lomba, dalam hal ini Diskomdigi Jateng. Menurutnya, panitia memberikan keleluasaan pada juri, untuk membangun sistem penilaian yang objektif. Sehingga karya yang muncul, telah sesuai dengan tema, serta lolos dalam segi teknis hingga originalitas

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ini-logo-hari-jadi-ke-81-jateng-padukan-batik-parang-dan-ukir-lung-lungan/ 

Baca Terusannya »»  

BGN Bangun Sistem Transparansi Digital, Orang Tua Dapat Pantau Langsung Menu MBG

 

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan sistem transparansi digital yang bisa memantau pelaksanaan program secara langsung. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun layanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pada Konferensi Pers, Senin (27/7).

Sudaryono atau Pak Dar menyampaikan bahwa BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi mengenai pelaksanaan MBG mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut. Sistem ini diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat oleh masyarakat.

"Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik," ujar Pak Dar.

Melalui portal ini, masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Selain informasi menu harian, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.

Selain menghadirkan portal bagi orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan Program MBG secara lebih luas. Dashboard tersebut akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional. Kehadiran dashboard ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data mengenai implementasi Program MBG.

Sudaryono menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan Program MBG terus terjaga. Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," katanya.

Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa sistem digital tersebut juga akan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan di setiap wilayah sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan publik.

 

 

Sumber : https://bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-bangun-sistem-transparansi-digital-orang-tua-dapat-pantau-langsung-menu-mbg 

Baca Terusannya »»  

BGN Optimalkan Program MBG untuk Menggerakkan Ekonomi Lokal dan Menjaga Stabilitas Harga Pangan

 

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan menjaga stabilitas harga pangan. Melalui penguatan tata kelola dan kemitraan, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat, pelaku usaha, petani, peternak, serta masyarakat luas.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.

"Ini adalah upaya bersama. Dampaknya ada dua, yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal," ujar Pak Dar.

Dalam pelaksanaannya, BGN berkomitmen membangun kemitraan yang sehat dan berkeadilan dengan seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Bagi mitra yang telah berinvestasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tengah menyiapkan skema penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan.

"Kami akan memastikan ada skema yang adil. Mungkin tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi kami akan berupaya agar mitra yang telah beritikad baik tidak mengalami kerugian dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya," kata Pak Dar (27/7).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN juga menegaskan bahwa seluruh SPPG dilarang menggunakan minyak goreng MinyaKita, LPG 3 kilogram bersubsidi, maupun beras SPHP dalam penyelenggaraan Program MBG. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

"Tidak diperbolehkan memasak untuk MBG menggunakan MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan," tegas Pak Dar.

Selain itu, BGN mengarahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam, yang merupakan bahan pangan utama dalam menu MBG.

Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan bagian dari komitmen Program MBG dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus memperkuat stabilitas harga pangan nasional.

"Kepala SPPG harus membeli telur sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga sehingga para peternak tidak dirugikan. Program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen," ujar Pak Dar.

Melalui penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak, BGN memastikan Program MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

 

Sumber : https://bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-optimalkan-program-mbg-untuk-menggerakkan-ekonomi-lokal-dan-menjaga-stabilitas-harga-pangan 

Baca Terusannya »»  

Kepala BGN Sudaryono Tetapkan Tiga Prioritas Pembenahan: Berantas Korupsi, Perkuat Tata Kelola, dan Tingkatkan Transparansi

 

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Belum genap sepekan menjabat sebagai Kepala BGN, Pak Dar mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar Program MBG berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Pak Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).

Terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, Pak Dar menegaskan bahwa BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan siap memberikan dukungan penuh selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.

“Kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membuka seluruh akses terhadap informasi maupun data yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain memperkuat integritas organisasi, BGN juga berfokus pada pembenahan tata kelola Program MBG, mulai dari pengawasan pelaksanaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, hingga memastikan seluruh proses penyelenggaraan memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, BGN juga tengah mengembangkan sistem yang lebih transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaksanaan Program MBG secara lebih mudah. Sistem tersebut akan memungkinkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memperoleh informasi mengenai layanan MBG sebagai bentuk penguatan pengawasan publik.

Menurut Pak Dar, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program.

“Kami mengakui masih ada berbagai hal yang harus diperbaiki. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secepat mungkin. Tujuan kami sederhana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Pak Dar.

 

 

Sumber : https://bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-sudaryono-tetapkan-tiga-prioritas-pembenahan-berantas-korupsi-perkuat-tata-kelola-dan-tingkatkan-transparansi 

Baca Terusannya »»  

BGN Tindak Tegas Pelanggaran Internal dan SPPG Demi Menjaga Integritas Program Makan Bergizi Gratis

 

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran serta menangguhkan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kepala BGN, Sudaryono atau akrab disapa Pak Dar untuk membangun penyelenggaraan Program MBG yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Pak Dar menyampaikan bahwa BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pegawai internal maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

“Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN dan PPPK, serta memberikan sanksi administratif terhadap 39 kasus pelanggaran ringan,” ujar Pak Dar di Jakarta, Senin (27/7).

Selain penindakan terhadap sumber daya manusia, BGN juga menangguhkan operasional 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPPG berada di Wilayah I (Sumatra), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), dan 424 SPPG di Wilayah III.

Menurut Pak Dar, penangguhan dilakukan karena berbagai temuan, antara lain tidak terpenuhinya standar kebersihan dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan, hingga fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan.

“SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG,” tegasnya.

Meski demikian, Pak Dar memastikan bahwa penangguhan SPPG tidak akan mengurangi pelayanan kepada para penerima manfaat. BGN telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain agar peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi sesuai jadwal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh proses pembenahan dilakukan untuk melindungi mayoritas mitra dan petugas SPPG yang selama ini telah bekerja dengan baik dan penuh integritas.

“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap ribuan mitra dan petugas yang selama ini bekerja secara jujur dan profesional. Yang bekerja baik akan kami apresiasi, sedangkan yang melanggar akan kami tindak tegas sesuai aturan,” ujar Pak Dar.

BGN menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan standar operasional di seluruh SPPG sebagai bagian dari upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara aman, berkualitas, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tindak-tegas-pelanggaran-internal-dan-sppg-demi-menjaga-integritas-program-makan-bergizi-gratis 

Baca Terusannya »»  

Kepala SPPG Berstatus Penyelenggara Negara, Dilarang Melakukan Segala Bentuk Pungutan

 

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan penyelenggara negara yang wajib menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta bebas dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Status tersebut memiliki konsekuensi hukum sehingga setiap tindakan meminta maupun menerima imbalan yang berkaitan dengan jabatan tidak dapat ditoleransi.

"Barang siapa, kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee, atau meminta tambahan dari mitra atau yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah PPPK, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi," tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7).

Selain praktik pungutan kepada mitra maupun yayasan, BGN juga menyoroti proses pengadaan bahan pangan di SPPG agar dilakukan secara adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Sudaryono atau yang akrab disapa Pak Dar menegaskan bahwa praktik membeli bahan pangan dengan harga yang tidak wajar maupun meminta feedback atau imbalan kepada pemasok juga merupakan bentuk pelanggaran yang akan ditindak tegas.

"Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, atau minta feedback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, kalau terbukti, kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," tegas Pak Dar.

BGN juga membuka ruang bagi mitra, yayasan, maupun pihak lain yang menemukan dugaan praktik pungutan atau pelanggaran untuk menyampaikan laporan kepada BGN agar dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Pak Dar, tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran diperlukan agar tidak mencoreng nama baik ribuan Kepala SPPG, mitra, dan tenaga pelaksana yang selama ini telah bekerja secara jujur dan penuh dedikasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, kemudian merusak citra orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur dan baik kemudian ternodai hanya karena satu atau dua orang oknum yang bekerja tidak baik," ujarnya.

 

 

Sumber : https://bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-sppg-berstatus-penyelenggara-negara-dilarang-melakukan-segala-bentuk-pungutan 

Baca Terusannya »»  

Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih, Mendiktisaintek Dorong Peran Perguruan Tinggi dalam Industri Semikonduktor

 

Jakarta–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menghadiri Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Senin (27/7). 

Dikatakan Menteri Brian, peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih merupakan langkah awal dalam pengembangan ekosistem semikonduktor nasional. Menurut Mendiktisaintek peluncuran tersebut harus dilanjutkan dengan proses validasi, pilot project, hingga produksi massal agar menghasilkan produk yang benar-benar dapat dimanfaatkan.

Menteri Brian juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu menghasilkan chip untuk berbagai produk strategis nasional, seperti e-paspor, e-KTP, dan e-SIM sebagai bagian dari penguatan kedaulatan teknologi nasional. Selain itu, Kemdiktisaintek telah menggelar pelatihan bagi sekitar 1.500 lulusan untuk mengenalkan dan mendorong mereka terlibat dalam bidang desain chip sebagai bagian dari penguatan talenta semikonduktor nasional.

Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan BUMN dalam membangun ekosistem semikonduktor nasional. Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Peruri melalui PT LAPI ITB telah mengembangkan purwarupa chip untuk paspor elektronik nasional yang saat ini telah tiba di Indonesia dan sedang menjalani tahap uji keandalan akhir. Selain ITB, Telkom University, Politeknik Negeri Batam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Brawijaya turut berkontribusi dalam pengembangan ekosistem riset dan talenta semikonduktor nasional.

Hal ini Menteri Brian menjadi bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan teknologi strategis nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Menurut Menteri Brian, semikonduktor saat ini tidak hanya menjadi komponen elektronik, tetapi telah menjadi fondasi daya saing ekonomi, pertahanan, sekaligus kedaulatan teknologi suatu bangsa.

"Semikonduktor saat ini tidak hanya sekadar komponen elektronik, tetapi menjadi fondasi daya saing ekonomi, pertahanan, dan bahkan kedaulatan teknologi suatu bangsa," ujar Mendiktisaintek.

Menteri Brian juga meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di bidang teknologi tinggi apabila memperoleh akses terhadap teknologi dan berbagai peluang untuk berkembang.

"Sesungguhnya kualitas SDM kita bisa kita buktikan ketika akses teknologi, ketika peluang-peluang itu dibuka. Kami yakin akan banyak putra-putri terbaik kita yang bisa menekuni hal-hal yang mungkin sulit, mungkin berat. Tapi saya yakin, kalau kita perhatikan performa dan kapasitas putra-putri bangsa Indonesia, tidak kalah dengan orang-orang di luar negeri," kata Mendiktisaintek.

Direktur Utama Peruri, Teguh Arief Indratmoko mengatakan fasilitas Sandbox Desain Chip Merah Putih dirancang sebagai rumah kolaborasi bagi akademisi, industri, dan pemerintah. Dengan dukungan infrastruktur digital modern, fasilitas tersebut memungkinkan proses perancangan, simulasi, hingga validasi desain chip nasional dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Purwarupa chip paspor elektronik hasil kolaborasi Peruri dan ITB melalui PT LAPI ITB telah tiba di Indonesia pada pertengahan Juli dan sedang menjalani tahap uji keandalan akhir di laboratorium.

"Fasilitas Sandbox yang hadir di hadapan kita dirancang sebagai rumah kolaborasi bagi akademisi, industri, dan pemerintah. Dengan dukungan infrastruktur digital modern, fasilitas ini memungkinkan proses perancangan, simulasi, hingga validasi desain chip nasional dilakukan dengan jauh lebih cepat dan terintegrasi," ujar Direktur Utama Peruri, Teguh Arief Indratmoko.

Sementara itu, Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara, Sigit Puji Santosa, menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem industri semikonduktor nasional difokuskan pada tiga bidang utama, yakni chip design, foundry, dan packaging. Menurut CTO Danantara, selain pengembangan teknologi, ekosistem tersebut juga memerlukan dukungan investasi, regulasi, serta kepastian pasar agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian terus menyiapkan roadmap, kebijakan iklim usaha, serta penguatan ekosistem industri semikonduktor nasional untuk mendukung pengembangan sektor elektronika, telematika, otomotif, pusat data kecerdasan artifisial (AI data center), hingga industri pertahanan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan BUMN diharapkan semakin memperkuat pengembangan riset, talenta, dan inovasi semikonduktor nasional sebagai fondasi kemandirian teknologi Indonesia. Semangat tersebut sejalan dengan program Diktisaintek Berdampak yang mendorong pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menghasilkan solusi nyata melalui riset yang relevan, penguatan talenta, serta kemitraan strategis dengan industri dan pemerintah.

 

 

Sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/peluncuran-sandbox-desain-chip-merah-putih-mendiktisaintek-dorong-peran-perguruan-tinggi-dalam-industri-semikonduktor 

Baca Terusannya »»