Kemenkes Kirim 160 Nakes Batch 2 ke NTT, Perkuat Pemulihan Psikososial Korban Gempa

 

Jakarta,  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali mengirimkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk mendukung pemulihan kesehatan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan penugasan TCK Batch 2 kali ini diarahkan untuk memperkuat layanan psikososial dan kesehatan mental masyarakat di wilayah terdampak.

Sebanyak 160 tenaga kesehatan TCK Batch 2 diberangkatkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta,  Para tenaga kesehatan tersebut akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

“Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” ujar Sumarjaya, 

Pengiriman TCK Batch 2 merupakan kelanjutan dari dukungan Kemenkes pada tahap pertama. Sebelumnya, sebanyak 206 tenaga kesehatan telah diberangkatkan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak gempa di NTT.

Pada penugasan tahap kedua, tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit lapangan. Saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang turut mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terdampak, yaitu di Ruteng dan Ngada.

Selain penanganan medis, TCK juga memberikan dukungan psikososial, khususnya kepada anak-anak dan masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana. Sumarjaya mengatakan dampak bencana tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan fisik, seperti patah tulang dan luka, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat akibat kehilangan harta benda maupun pengalaman menghadapi bencana.

“Untuk saat ini, itu adalah lebih kepada psikososial, bagaimana memberikan edukasi, komunikasi kepada masyarakat terdampak,” lanjut Sumarjaya.

Dokter umum TCK, dr. Shaldy Syifa Azzahri, mengatakan persiapan sebelum menjalankan tugas dilakukan dengan membawa peralatan dan bahan kesehatan yang dibutuhkan untuk membantu pemulihan masyarakat. Selain kesiapan perbekalan, tenaga kesehatan juga perlu memastikan kondisi fisik dan mental sebelum bertugas.

“Sebagai seorang dokter, kita menyiapkan beberapa alat-alat dan juga bahan yang bisa kita bantu untuk memperbaiki dan juga memulihkan kesehatan masyarakat. Dan pastinya juga sebagai seorang dokter umum, kita juga pastinya bisa mempersiapkan mentalitas kita sendiri dan juga kesehatan kita sendiri sebelum kita membantu orang lain,” kata Shaldy.

Shaldy menilai pelayanan pascagempa tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik. Setelah beberapa pekan berlalu sejak bencana, dukungan terhadap kondisi psikologis masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.

“Ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga. Jadi di sini kita membantu sama-sama untuk bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, dr. Rayhendra Hanif, dokter umum TCK asal Padang, mengatakan dirinya mempersiapkan kondisi mental dan perbekalan pribadi, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan selama menjalankan penugasan.

Rayhendra juga terdorong untuk bergabung sebagai TCK karena memiliki pengalaman menghadapi bencana gempa. Ia pernah mengalami gempa di Padang pada 2009 ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Pengalaman tersebut membuatnya tergerak untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang mengalami kondisi serupa.

“Saya dulu dari Padang tahun 2009 itu juga sudah pernah gempa. Jadi hati saya juga tergerak untuk pergi ke NTT karena kondisinya mirip, sama-sama gempa,” ungkap Rayhendra.

Dalam pelaksanaannya, penugasan TCK mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan masa tugas selama 14 hari sebelum dilakukan pergantian personel. Penempatan tenaga kesehatan juga menyesuaikan dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT hingga 12 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain mendukung layanan psikososial, TCK juga membantu perawatan pasien pascaoperasi. Sebelumnya, Kemenkes telah mengerahkan dokter spesialis, termasuk spesialis ortopedi dan bedah, untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan operasi.

Kemenkes turut memperkuat surveilans kesehatan di wilayah terdampak untuk memantau dan mengidentifikasi potensi penyakit menular. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah pascabencana.

“Tim kita surveillance juga kita turunkan untuk melihat, mengidentifikasi penyakit-penyakit apa yang terjadi di sana supaya tidak terjadi potensi KLB dan wabah,” tandas Sumarjaya.

Kemenkes terus memastikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT tetap berjalan, baik melalui penguatan tenaga kesehatan maupun dukungan terhadap pemulihan kesehatan fisik dan psikologis masyarakat.

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kirim-160-nakes-batch-2-ke-ntt-perkuat-pemulihan-psikososial-korban-gempa

Baca Terusannya »»  

Kemenag, Baznas, dan LAZ Kolaborasi Sertifikasi Profesi SDM Zakat

 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama terus memperluas kolaborasi dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia (SDM) bidang zakat. Langkah ini diperkuat kerja sama antara Kementerian Agama bersama lembaga pengelola zakat untuk memperkuat kualitas dan profesionalitas SDM pengelola zakat.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi DKI Jakarta serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sultan Agung Semarang.

Penandatanganan PKS bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Gedung Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta. Selain penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi, kerja sama juga diarahkan pada identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi, pengembangan kurikulum dan bahan pembelajaran, hingga pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghofur, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi dan sertifikasi amil merupakan bagian penting dari pembinaan SDM pengelola zakat. Menurutnya, sertifikasi tidak semata-mata menjadi pengakuan terhadap kompetensi seseorang, tetapi perlu dilihat pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan zakat.

“Ini bagian dari pembinaan. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh amil yang telah tersertifikasi terhadap kualitas pengelolaan zakat,” ujar Waryono di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia berharap kolaborasi dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi ini dapat terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak BAZNAS maupun lembaga amil zakat lainnya.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM bidang zakat tidak boleh berhenti pada terselenggaranya pelatihan dan diperolehnya sertifikat.

Menurut Mastuki, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Kementerian Agama merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

“Yang kita bangun bukan sekadar orang mengikuti pelatihan kemudian mendapatkan sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana kompetensi itu digunakan dan memberikan dampak bagi lembaganya,” jelas Mastuki.

Ia menjelaskan, proses pengembangan kompetensi perlu dilanjutkan melalui social learning dan experience learning. Dengan demikian, peserta tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pelatihan, tetapi terus mengembangkan kompetensinya melalui proses berbagi pengalaman dengan sesama alumni.

“Harapannya ada social learning, ada experience learning. Sesama alumni tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi punya jadwal dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Kemudian dikawal oleh lembaga zakat masing-masing agar hasilnya benar-benar berdampak,” katanya.

Menurut Mastuki, pendekatan tersebut penting agar pengembangan kompetensi tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki sertifikat, tetapi juga memberikan perubahan dan peningkatan kinerja pada lembaga tempat para peserta bekerja.

Perwakilan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Hisam, menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Agama. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk membangun SDM pengelola zakat yang andal dan profesional, bersama Bimas Islam sebagai pembina.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa SDM yang kita miliki adalah SDM yang andal. Bersama Bimas Islam sebagai pembina, kita berharap ilmu dan kompetensi yang dimiliki dapat dikonversikan dan diterapkan dalam pengelolaan zakat,” ujar Hisam.

Ia berharap pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kerja sama tersebut dapat membantu para amil mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sementara itu, Hasan Azhary dari LAZ Sultan Agung Semarang menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi bagi amil masih cukup besar. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar proses peningkatan kompetensi hingga pengakuan kompetensi dapat berjalan dalam satu rangkaian yang lebih terarah.

“Lembaga amil zakat masih membutuhkan pelatihan dan sertifikasi dalam satu paket, sehingga proses peningkatan kompetensi sampai dengan pengakuan kompetensinya dapat berjalan secara lebih terarah,” ungkap Hasan.

Penandatanganan PKS ini menegaskan komitmen para pihak untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi lembaga pengelola zakat.

Kerja sama mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi profesi, fasilitasi sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi profesi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai skema sertifikasi dan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Melalui kolaborasi yang terus diperluas, Kementerian Agama mendorong agar pengembangan SDM zakat tidak berhenti pada capaian administratif berupa pelatihan dan sertifikat. Lebih dari itu, kompetensi yang diperoleh diharapkan benar-benar digunakan, dikembangkan, dan memberikan kontribusi terhadap semakin profesionalnya pengelolaan zakat serta meningkatnya manfaat zakat bagi masyarakat

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-baznas-dan-laz-kolaborasi-sertifikasi-profesi-sdm-zakat-nWrJr 

Baca Terusannya »»  

Menhub Dudy: Sejumlah Bandara Terdampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Kembali Dibuka

 

Tangerang - Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berakhir. 

Mulai Selasa (8/9) pukul 00.01 WIB, operasional bandara kembali berjalan dengan normal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa dini hari (8/9). "Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB,” papar Menhub.

Sementara bandara Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan. Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat. Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional bandar udara sejak Sabtu (5/9). Akibatnya, sebanyak delapan bandara, meliputi Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel mengalami penutupan operasional.

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional, bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per Senin (7/9) pukul 09.00 WIB.

Menhub Dudy meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, otoritas serta instansi terkait untuk memastikan operasional dapat dilakukan secara aman dan selamat

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/menhub-dudy--sejumlah-bandara-terdampak-abu-vulkanik-gunung-anak-krakatau-kembali-dibuka 

Baca Terusannya »»  

JADWAL: MotoGP™ San Marino 2026

Simak jadwal lengkap untuk menyaksikan seluruh aksi Ronde 14 di Misano World Circuit Marco Simoncelli

 

Rombongan paddock MotoGP tiba di Misano untuk akhir pekan yang sayang untuk dilewatkan di pesisir Adriatik. Pemandangan memukau dan balapan seru sudah pasti tersaji saat Jorge Martin (Aprilia Racing) datang dengan keunggulan 19 poin dalam klasemen Kejuaraan Dunia atas Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)—sang pemenang balapan musim lalu yang juga tengah memburu gelar juara.

KAMIS: Media Day

Akhir pekan Red Bull Grand Prix San Marino dan Rimini Riviera diawali dengan MotoGP GearUp pada Kamis (9/9) pukul 20.30 WIB bersama duet Jack Appleyard dan Louis Suddaby. Keduanya akan menyajikan berita terkini dan topik-topik hangat dari paddock Misano.

Setelah itu, dilanjutkan Konferensi Pers praacara yang menampilkan Jorge Martin (Aprilia Racing), Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) serta pahlawan tuan rumah, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), pada pukul 21.00 WIB.

JUMAT: Aksi Lintasan

Moto3 membuka rangkaian aktivitas di trek pukul 14.00 WIB dengan FP1. Selanjutnya, giliran Moto2 beraksi untuk FP1 pukul 14.50 WIB, diikuti FP1 MotoGP mulai pukul 15.45 WIB.

Usai jeda makan siang, aksi di lintasan berlanjut dengan Practice Moto3 pukul 18.15 WIB, disusul sesi Practice Moto2 pukul 19.05 WIB. Jumat ditutup dengan Practice MotoGP pukul 20.00 WIB.

SABTU: Saatnya Sprint

Moto3 kembali mengawali hari dengan FP2 mulai pukul 13.40 WIB, dilanjutkan FP2 Moto2 pada pukul 14.25 WIB. Sementara sesi FP2 MotoGP digelar pukul 15.10 WIB, diikuti Kualifikasi untuk perebutan pole position pukul 15.50 WIB.

Adapun penentuan grid start Moto3 pukul 17.45 WIB, dengan Kualifikasi Moto2 pukul 18.40 WIB. Sedangkan balapan Tissot Sprint MotoGP sebanyak 13 lap diselenggarakan pukul 20.00 WIB.

MINGGU: Hari Balapan

Minggu membuka hari dengan sesi Warm Up pagi pukul 14.40 WIB. Selanjutnya, saatnya balapan. Moto3 beraksi lebih dulu dalam 20 lap di Misano mulai 16.00 WIB. Sementara balapan Moto2 sepanjang 22 lap diadakan pukul 17.15 WIB.

Puncaknya, GP San Marino dihelat pukul 19.00 WIB yang menyuguhkan aksi para pembalap MotoGP dalam 27 lap. Setelah balapan, program After the Flag akan tayang pukul 20.20 WIB, dilanjutkan Konferensi Pers pasca-Grand Prix pukul 20.50 WIB.

Siap untuk Misano? Jangan sampai ketinggalan Red Bull Grand Prix San Marino dan Rimini Riviera akhir pekan ini!

 

 San Marino GP Schedule

 Sumber : https://www.motogp.com/en/news/2026/09/07/time-schedule-red-bull-grand-prix-of-san-marino-and-the-rimini-riviera/1088181

Baca Terusannya »»  

Hadapi El Nino dan Dampak Erupsi, Pemerintah Perkuat Perlindungan Masyarakat dan Aktivitas Ekonomi

 

Pemerintah terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi El Nino sekaligus memitigasi dampak bencana erupsi gunung berapi terhadap masyarakat dan aktivitas perekonomian di daerah terdampak. Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui keberlanjutan program bantuan pangan serta pemantauan terhadap perkembangan dampak bencana, termasuk terhadap aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (7/09).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa salah satu bantuan yang turut dibahas yakni bantuan pangan berupa beras. Menko Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan pada tiga bulan berikutnya sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” jelas Menko Airlangga.

Di sisi lain, Pemerintah terus memonitor dampak bencana erupsi gunung berapi terhadap kondisi perekonomian di daerah terdampak. Pemantauan dilakukan untuk melihat sektor dan aktivitas yang mengalami gangguan serta perkembangan kondisi di berbagai provinsi terdampak.

“Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi, dan kami masih monitor program-program apa yang terkena di berbagai provinsi tersebut,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mencermati dampak aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pemantauan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas masyarakat mengalami penurunan.

“Sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini. Terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” jelas Menko Airlangga.

Selain aktivitas masyarakat, Pemerintah turut mencermati gangguan terhadap sektor logistik, termasuk penerbangan yang memiliki keterkaitan dengan pengangkutan kargo. Pemantauan terhadap kondisi tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan dampak erupsi di sejumlah wilayah.

“Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan juga ada kaitannya dengan kargo,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan gangguan tersebut, termasuk memperkirakan berapa lama penutupan atau pembatasan pada sektor penerbangan perlu dilakukan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa Pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi di daerah terdampak untuk memastikan respons yang diberikan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi.

“Pemerintah terus memastikan bahwa dampak bencana terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat dipantau secara menyeluruh. Langkah tersebut penting agar penanganan di lapangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat,” ujar Jubir Haryo.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penanganan dampak bencana, perlindungan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7082/hadapi-el-nino-dan-dampak-erupsi-pemerintah-perkuat-perlindungan-masyarakat-dan-aktivitas-ekonomi 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Nino dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi

 

Pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi potensi fenomena El Nino sekaligus terus memantau dampak erupsi sejumlah gunung berapi terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah membahas kesiapan menghadapi El Nino serta berbagai program bantuan yang disiapkan untuk masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak kondisi iklim.

“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga menyebut, salah satu bantuan yang turut dibahas yakni bantuan pangan berupa beras. Airlangga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan pada tiga bulan berikutnya sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memonitor dampak bencana erupsi gunung berapi terhadap kondisi perekonomian di daerah terdampak. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami gangguan serta memastikan langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

“Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi, dan kami masih monitor program-program apa yang terkena di berbagai provinsi tersebut,” jelas Airlangga.

Pemerintah juga mencermati dampak dari aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Airlangga menyebut pemantauan dilakukan terhadap dampak letusan beberapa gunung di Indonesia, khususnya terhadap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini. Terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” lanjutnya.

Selain aktivitas masyarakat, gangguan akibat bencana juga berpotensi memengaruhi sektor logistik. Pemerintah mencermati kondisi tersebut, termasuk dampaknya terhadap sektor penerbangan yang memiliki keterkaitan dengan pengangkutan kargo.

“Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan juga ada kaitannya dengan kargo,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan gangguan tersebut, termasuk memperkirakan berapa lama penutupan atau pembatasan pada sektor penerbangan perlu dilakukan.

“Kita masih monitor berapa lama ini harus ditutup,” pungkas Airlangga.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penanganan dampak bencana, perlindungan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-kesiapan-hadapi-el-nino-dan-pantau-dampak-erupsi-gunung-berapi/

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan melalui Penyediaan Rekening bagi Masyarakat

 

Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Airlangga menyebut pemerintah akan terus mendorong peningkatan capaian tersebut agar semakin optimal.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-inklusi-keuangan-melalui-penyediaan-rekening-bagi-masyarakat/

Baca Terusannya »»  

34.323 Desa Masuk Kawasan Hutan, Mendes Yandri Beri Rekomendasi dalam RUU Reforma Agraria ke Baleg DPR RI

 

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Senin (7/9/2026). 

Raker  tersebut dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan dari pihak terkait dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Dalam Raker ini, Mendes Yandri menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri, jumlah kawasan hutan sebanyak 35.974 kawasan yang mencakup hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sementara jumlah Desa di dalam kawasan hutan, sesuai peta kawasan hutan adalah 34.323 Desa dengan jumlah penduduk sekitar 72,28 juta jiwa.

Lebih lanjut Mendes Yandri menjelaskan, penggunaan istilah di dalam kawasan hutan tidak membedakan letak wilayah Desa secara geografis di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah penduduk desa dalam kawasan hutan tersebut merupakan warga negara yang memiliki identitas (KTP), mengikuti pemilihan umum, membayar pajak, serta secara turun-temurun mengelola lahan untuk menghasilkan komoditas pertanian.

“RUU Reforma Agraria tidak hanya menyangkut status tanah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pemerintahan desa, pelayanan publik, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Bayangkan jumlah desa 75.266, yang bersinggungan dengan hutan 34.323 Desa, setengahnya,” ungkap Mendes Yandri.

“Namun masyarakat di kawasan hutan itu masih menghadapi ketidakpastian atas lahan yang dimiliki, bahkan tidak sedikit yang harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum,” sambung Mendes Yandri.

Oleh karena itu, dalam raker penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini, Mendes Yandri kemudian memberikan beberapa rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam RUU Reforma Agraria. 

Pertama, redistribusi tanah harus perlu disertai rencana aksi pasca redistribusi. Rencana ini harus menghubungkan penerima dengan modal, teknologi, pendampingan, sarana produksi, kelembagaan ekonomi, dan pasar.

Yang kedua, RUU perlu menetapkan jangka waktu perlindungan serta syarat pengalihan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi. Pengecualian dapat diberikan untuk pewarisan atau tujuan khusus, sepanjang melalui persetujuan dan verifikasi yang mencegah penguasaan kembali secara berlebihan.

“Ketiga, perubahan fungsi tanah wajib tunduk pada rencana tata ruang dan mempertimbangkan keberlanjutan produksi serta penghidupan penerima. Norma juga perlu menyediakan mekanisme koreksi dan sanksi agar manfaat redistribusi tidak hilang,” ungkap Mendes Yandri.

Keempat, RUU perlu memberikan fungsi yang tegas kepada pemerintah desa untuk menerima pengaduan, mengidentifikasi fakta, memfasilitasi pemetaan, dan memediasi konflik lokal. Pelibatan lembaga adat diwajibkan terutama dalam perkara hak ulayat, wilayah adat, dan hukum adat. RUU perlu mewajibkan pemerintah desa melakukan inventarisasi permukiman, fasilitas publik aset desa, lahan penghidupan, wilayah adat, kegiatan usaha, dan objek ekologis melalui sistem pendataan terpadu.

Yang terakhir, RUU juga perlu menegaskan persyaratan dan prosedur pengajuan pelepasan lahan dari kawasan hutan atau konsesi yang telah dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah desa. Pemukiman lama, fasilitas umum, fasilitas sosial dan aset pemerintah desa harus memperoleh prioritas. Prosedurnya harus transparan, berbasis bukti lapangan, dan memiliki batas waktu penyelesaian.

 

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam rapat kerja ini yaitu Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani serta Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik.

Sumber : https://kemendesa.go.id/berita/34323-desa-masuk-kawasan-hutan-mendes-yandri-beri-rekomendasi-dalam-ruu-reforma-agraria-ke-baleg-dpr-ri-id

Baca Terusannya »»  

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Tercatat delapan Pandangan Mini Fraksi menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa 8 September 2026.

Sebelumnya, dalam Laporan Ketua Panja, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengungkapkan beberapa poin krusial yang diatur dalam RUU Reforma Agraria di antaramya meliputi Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Hal itu disampaikannya dalam rapat pleno di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026) malam.

“Lembaga independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRAN bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan reforma agraria,” terang Iman Sukri.

Lebih lanjut, Iman Sukri mengungkapkan poin krusial lainnya yaitu adanya Dewan Pengawas BRAN yang memiliki tujuan dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.

Tak hanya itu, RUU juga nantinya memuat Subjek dan Objek Reforma Agraria. “Objek mencakup tanah dan sumber daya agraria lainnya. Sementara subjek penerima meliputi orang perorangan, kelompok masyarakat, hingga masyarakat adat,” jelas Iman Sukri. 

Kemudian, RUU Reforma Agraria juga menegaskan ‘Perlindungan Kelompok Rentan’. Pemberian legalitas hak atas tanah diperuntukkan bagi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, hingga masyarakat miskin yang termarginalkan.

Selanjutnya, Penataan dan Pengendalian Batas Tanah juga diatur dalam RUU Reforma Agraria tersebut. Pengaturan pembatasan tanah dilakukan melalui penetapan batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah.

Poin tak kalah pentingnya yaitu ‘Penyelesaian Konflik dan Skema Pendanaan’. “Mengatur skema restitusi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh penyelenggaraan kegiatan oleh BRAN akan dibebankan pada APBN,” papar Iman Sukri. 

Sebagaimana diketahui, RUU Pengaturan Reforma Agraria yang terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal dan masuk dalam nomor urut 71 Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dirancang untuk mengefektifkan prinsip fungsi sosial tanah sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan mengintegrasikan mekanisme lintas sektor.

Ketua Panja Baleg juga menjelaskan dalam  penyusunan RUU melibatkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, Komisi II, III, dan IV DPR RI, BP BUMN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta akademisi

Berdasarkan hasil pembahasan intensif tersebut, Panja Baleg menilai bahwa RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

"Panja berpendapat bahwa RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat diajukan sebagai RUU Usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme perundang-undangan," tutup Ketua Panja. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Baleg-Setujui-RUU-Reforma-Agraria-Jadi-Usul-Inisiatif-DPR-RI-Bentuk-Badan-Baru-di-Bawah-Presiden-68854 

Baca Terusannya »»  

Wamendagri Bima Dorong Penguatan Peran Pemda dalam Reforma Agraria

 

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan.

"Kemendagri juga menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk yang terkait dengan reforma agraria," ujar Bima dalam Rapat Kerja Mendengarkan Pandangan/Masukan Pihak Terkait dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Bima menjelaskan, sinkronisasi perencanaan diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung upaya tersebut melalui pembinaan teknis perencanaan pembangunan, termasuk sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.

Selain itu, peran kepala daerah diperkuat melalui GTRA yang dipimpin kepala daerah dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana harian. GTRA bertugas mengoordinasikan penyediaan objek reforma agraria dan mendorong penyelesaian konflik agraria sesuai kewenangan masing-masing daerah. Saat ini, GTRA telah terbentuk di 38 provinsi dan 311 kabupaten/kota.

Bima mengatakan keterbatasan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat tanah hasil reforma agraria. Menurutnya, keterbatasan tersebut perlu diatasi melalui efisiensi serta dukungan pembiayaan agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan program.

"Kami memandang bahwa ketimpangan fiskal antardaerah ini semestinya tidak menjadi hambatan bagi kegiatan-kegiatan reforma agraria. Karena itu, kami mengidentifikasi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, tidak saja kemudian bisa melakukan efisiensi, tetapi juga membuka opsi untuk memberikan dukungan keuangan," kata Bima.

Kemendagri juga mendorong Pemda tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan kerja sama. Di antaranya melalui pembiayaan kreatif, kerja sama antardaerah, kemitraan dengan badan usaha, serta sinergi pendanaan dengan kementerian/lembaga.

Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, Kemendagri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani tumpang tindih batas administrasi, kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), dan data pertanahan sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembaruan data desa dan kelurahan yang berada di kawasan hutan.

Bima juga menegaskan, Pemda tidak boleh mengalihfungsikan atau menguasai secara sepihak tanah ulayat apabila keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan terhadap hak tersebut harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan investasi maupun pembangunan proyek strategis nasional.

Di sisi lain, Kemendagri memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan aset desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Sistem tersebut membantu pemerintah desa melakukan inventarisasi, pencatatan, penatausahaan, dan pemantauan aset secara sistematis, termasuk informasi status dan kepemilikan tanah. Saat ini, SIPADES telah digunakan oleh 21.074 desa atau sekitar 28 persen dari total 75.266 desa.

"Kami siap mengikutsertakan komponen yang ada. Kemendagri akan mengikuti, mendukung dan melengkapi apa yang dibutuhkan pada pembahasan berikutnya," pungkasnya.

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/wamendagri-bima-dorong-penguatan-peran-pemda-dalam-reforma-agraria 

Baca Terusannya »»  

Menhub Dudy: Penutupan Bandara Terdampak Abu Vulkanik Diperpanjang Hingga Pukul 23.59 WIB

 

angerang - Penutupan operasional tujuh bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali diperpanjang hingga Senin (7/9) pukul 23.59 WIB. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, penutupan ini dilakukan sebagai langkah konservatif untuk memastikan keselamatan penerbangan.

"Kenapa kami bersikap konservatif, karena sebagaimana kita ketahui arah angin sangat dinamis. Kita ingin memastikan betul bahwa debu vulkanik ini menjauh dari lokasi bandara yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau," tutur Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (7/9) sore.

Bandara-bandara itu yakni Bandara Soekarno-Hatta, Banten; Bandara Radin Inten II, Lampung; Bandara Budiarto, Banten; Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta; Bandara Pondok Cabe, Banten; Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Lampung; dan Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat.

Hingga Senin (7/9) sore, sebanyak 2.961 penerbangan telah terdampak perubahan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik, di antaranya 2.339 penerbangan domestik dan 622 internasional. Adapun jumlah penumpang terdampak sebanyak 341.000 penumpang. Dampak ini mencakup penerbangan yang mengalami pembatalan, penundaan, maupun pengalihan.

Menhub Dudy menyampaikan, hasil paper test di beberapa bandara terdampak memang telah menunjukkan hasil negatif. Namun, pembukaan operasional Bandara akan tetap menunggu hasil Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin sebagai pusat rujukan resmi.

Perpanjangan penutupan bandara juga dilakukan untuk memberi waktu bagi pengelola bandara maupun maskapai untuk menyiapkan kembali operasional. Pengelola bandara akan melakukan pemeriksaan dan pembersihan fasilitas sisi udara, termasuk runway, taxiway, dan apron. Sementara maskapai perlu waktu untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan pesawat dari kemungkinan paparan debu vulkanik sebelum pesawat kembali beroperasi.

"Kami memastikan semua berjalan dengan baik dan kita tidak ingin mengesampingkan aspek keselamatan," lanjut Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan bersama pihak terkait akan terus memantau kondisi debu vulkanik serta hasil advisory VAAC Darwin sebagai bahan acuan dan evaluasi langkah operasional bandara. Menhub Dudy menegaskan keselamatan dan keamanan masyarakat akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/menhub-dudy--penutupan-bandara-terdampak-abu-vulkanik-diperpanjang-hingga-pukul-23.59-wib 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 7 September 2026

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sejak Minggu, (6/9) pukul 07.00 WIB sampai  dengan Senin, (7/9) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan perkembangan kondisi lapangan berikut penanganannya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi di sejumlah daerah.

Adapun yang pertama, peristiwa karhutla terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, pada Minggu (6/9). Kejadian ini berlangsung pada 14.20 WIB di kawasan Bukit Talang, Desa Talang, Kecamatan Bayat. Merespons kebakaran tersebut, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten melakukan upaya pemadaman. Luas area terdampak seluas 2 hektare. Tidak ada laporan adanya korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada Minggu seore (6/9), pukul 16.30 WIB. 

Selanjutnya, peristiwa yang sama terjadi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu (6/9), pukul 15.30 WIB. Lokasi terdampak di Desa Bentak, Kecamatan Kalijambe. Lahan seluas 4 hektare terdampak kejadian tersebut. Api berhasil ditaklukkan pada hari itu juga setelah petugas BPBD, TNI, Polri dan relawan gabungan melakukan pemadaman api di lokasi terdampak. 

Masih di Provinsi Jawa Tengah, karhutla juga terjadi di Kabupaten Banyumas pada Minggu (6/9). Titik api ditemukan di tiga desa yang berada pada tiga kecamatan. BPBD setempat mencatat insiden terjadi di Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Desa Wlahar, Kecamatan Wangon dan Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas. Lahan seluas 6,05 hektare terdampak kejadian tersebut. Petugas gabungan dari BPBD, dinas pemadam kebakaran, TNI, Polri, aparat desa dan warga berhasil berhasil memadamkan api pada hari itu juga pada pukul 14.15 WIB. 

Berikutnya, laporan karhutla yang diterima BNPB pada Minggu (6/9) terdeteksi di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Karhutla terjadi di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat. BPBD setempat menyampaikan, api menyebar secara cepat akibat kondisi cuaca panas dan kering. Lahan seluas 4 hektare terbakar akibat peristiwa ini. Api berhasil dipadakan pada hari itu juga, Minggu (6/9). 

Selain laporan yang baru diterima di atas, BNPB bersama pemerintah daerah masih terus melakukan pengendalian karhutla, khususnya di enam provinsi prioritas yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 

Terkait dengan ancaman karhutla di musim kemarau, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersinergi dalam pengendalian. Peran masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi kunci dalam penanganan dampak yang lebih buruk karhutla. Pemadaman dini merupakan langkah efektif sebelum meluasnya kebakaran yang dapat dipengaruhi kondisi cuaca kering di musim kemarau. 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-7-september-2026

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Mentan Amran Pastikan Produksi Beras Nasional Aman di Tengah El Nino, SPHP Medium Ditambah 1 Juta Ton

 

 

Jakarta .Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah juga memperkuat pasokan beras ke pasar dengan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton.

Kepastian tersebut disampaikan Mentan Amran usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

"Kesimpulan semuanya, aman, aman. Produksi dan kebutuhan pangan kita aman," ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia sekaligus menjaga harga di tingkat konsumen. Salah satunya dengan mempercepat penyaluran beras SPHP serta mendorong beras medium dan premium masuk ke jaringan ritel.

"Yang pertama, SPHP kita tambah dan beras medium juga premium dorong ke ritel-ritel. Yang kedua, beras pecah atau menir kita stop impornya. Yang ketiga, untuk menekan harga ini, operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah satu juta ton, kemudian bantuan pangan dipercepat," tegasnya.

Menurut Mentan Amran, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah menghadapi periode musim kemarau yang berpotensi menekan produksi dan pasokan di pasar. Pemerintah tidak menunggu tekanan pasokan terjadi, tetapi mengambil langkah lebih awal dengan memperkuat distribusi beras kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan penambahan 1 juta ton beras SPHP medium untuk memperkuat ketersediaan beras di pasar. Beras tersebut akan disalurkan melalui berbagai saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penambahan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk memperkuat pasokan dan menjaga harga beras di pasar.

"Untuk merespons itu, maka kami baru saja rapat memutuskan: kita tambah suplainya untuk beras subsidi yang kita kenal dengan SPHP. SPHP medium. Kita tambah lagi tadi 1 juta," kata Zulkifli.

Karena itu, pemerintah menambah 1 juta ton SPHP medium yang akan disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2026 dan dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya. Beras SPHP tersebut ditujukan untuk menjaga pasokan sekaligus menekan kenaikan harga di pasar.

Mentan Amran menegaskan, selain memperkuat pasokan beras, pemerintah juga mempercepat bantuan pangan dan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas pangan sekaligus memastikan masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras.

"Sudah didorong. Bulog kami minta percepat. Bulog minta percepat," tegas Mentan Amran saat ditanya mengenai pasokan beras premium di ritel modern.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kebijakan hilirisasi beras dengan memanfaatkan stok beras Bulog yang mengalami penurunan mutu untuk kebutuhan industri tepung beras. Kebijakan tersebut sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap impor beras pecah atau menir.

Mentan Amran mengatakan pemerintah telah menghentikan impor beras pecah dan mengoptimalkan stok dalam negeri untuk kebutuhan tersebut.

"Beras yang diimpor itu 380 ribu ton, beras pecah, itu kita stop. Dari Bulog 380 ribu. Alhamdulillah, jadi kita tindak stop impor beras pecah, menir,"ujarnya.

Pemerintah juga memutuskan penyediaan SPHP jagung sebanyak 150 ribu ton untuk membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil-menengah menghadapi tekanan pasokan jagung selama musim kemarau.

Seluruh langkah tersebut menunjukkan pemerintah melakukan mitigasi secara terukur untuk menjaga pasokan pangan dari hulu hingga hilir. Di tengah tantangan El Nino, pemerintah memastikan produksi dalam negeri tetap berjalan, sementara distribusi dan intervensi pasar diperkuat untuk menjaga kebutuhan masyarakat.

"Operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah satu juta ton. Kemudian bantuan pangan dipercepat," pungkas Mentan Amran.

 

 

Sumber : https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=8125 

 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Visi Kepemimpinan Perguruan Tinggi, Kemdiktisaintek Siapkan Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi

 

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi (AKPT).  Gelaran ini dihadirkan sebagai upaya memperkuat pengembangan, dan regenerasi kepemimpinan perguruan tinggi di Indonesia, di Kantor Kemdiktisaintek, Senin (7/9).

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting untuk membawa perguruan tinggi Indonesia terus bertransformasi, meningkatkan kualitas, dan memperkuat daya saing di tingkat global.

AKPT dirancang sebagai forum sinergi antara pimpinan perguruan tinggi saat ini dengan calon-calon pemimpin potensial dalam sebuah proses pengembangan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan nyata di institusi. Tidak hanya menekankan penguatan kapasitas individu, AKPT juga mendorong kolaborasi, pertukaran pengalaman, penguatan jejaring, dan transformasi perguruan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan bahwa pendidikan tinggi perlu ditempatkan sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan talenta, pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produktif Indonesia.

“Pendidikan tinggi perlu ditegakkan sebagai infrastruktur strategis pertumbuhan, menghasilkan talenta, pengetahuan, teknologi, inovasi, perusahaan dan sebagainya,” ujar Wamen Fauzan.

Wamen Fauzan juga menekankan pentingnya perubahan orientasi perguruan tinggi, dari sekadar berorientasi pada pendidikan menuju orientasi pertumbuhan. Menurutnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah mahasiswa, lulusan, maupun publikasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas, inovasi, daya saing, industri, lapangan pekerjaan, dan pembangunan.

Mengusung tagline “Mengintegrasikan Kearifan Lokal Menuju Kepemimpinan Global yang Berdampak,” AKPT menempatkan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal Indonesia, sebagai bagian penting dalam pengembangan kepemimpinan berkualitas global dan berdampak nyata. Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi Indonesia diharapkan mampu berkembang dan bersaing secara global, tanpa kehilangan jati diri serta relevansinya terhadap kebutuhan bangsa.

 

Perkuat Kontribusi Kampus

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menegaskan bahwa penguatan perguruan tinggi, perlu diarahkan pada kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Wamen Stella menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perguruan tinggi adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu adalah sesuatu yang kuncinya kita,” kata Wamen Stella.

Wamendiktisaintek Stella juga menekankan bahwa setiap perguruan tinggi perlu memiliki arah dan strategi yang jelas sesuai dengan karakteristik dan kekuatannya masing-masing. Perguruan tinggi tidak harus memiliki strategi yang sama, tetapi perlu menentukan posisi, tujuan, serta kekhasan yang ingin dikembangkan agar dapat menghasilkan keunggulan yang nyata.

Peluncuran AKPT menjadi bagian dari rangkaian AKPT Tahap I yang dilaksanakan pada 7-8 September 2026 di Kemdiktisaintek dan Universitas Bina Nusantara. Rangkaian tahap pertama membahas antara lain kepemimpinan untuk perguruan tinggi kelas dunia dan berdampak, masa depan pendidikan tinggi, transformasi ekonomi, geopolitik, tata kelola, serta penguatan daya saing global.

Melalui rangkaian AKPT, peserta akan belajar dari pengalaman para pemimpin perguruan tinggi, akademisi, praktisi, dan tokoh strategis, seperti Mendikbud (2009-2014), Mohammad Nuh,  Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, Ketua Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Mohamad Nasir, Rektor BINUS (2009-2023), Harjanto Prabowo, Professor of Geopolitics and Islamic Business at ESSEC Business School, Cedomir Nestorovic.

Melalui AKPT, Kemdiktisaintek berharap dapat membangun ekosistem kepemimpinan pendidikan tinggi yang semakin kuat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan kepemimpinan diharapkan mendorong perguruan tinggi Indonesia menjadi semakin unggul, berdaya saing global, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.

Sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/perkuat-visi-kepemimpinan-perguruan-tinggi-kemdiktisaintek-siapkan-akademi-kepemimpinan-pendidikan-tinggi

Baca Terusannya »»  

Lindungi Pencari Kerja, Kemkomdigi dan BP2MI Turunkan 7.908 Iklan Loker Luar Negeri Fiktif

 

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menindak tegas peredaran konten penipuan di ruang digital.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi dan BP2MI berhasil menurunkan sebanyak 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital agar tetap aman bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja.

Penipuan lowongan kerja dinilai menjadi ancaman serius yang merugikan publik.

"Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif. Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja," ujar Meutya di Jakarta Pusat, Senin (07/09/2026).

Meutya menyampaikan langkah penindakan akan terus diakselerasi melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat.

"Penindakan akan terus kami perkuat dan percepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban," tegasnya.

Menkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat menerima penawaran kerja melalui internet.

Verifikasi terhadap keaslian informasi menjadi kunci utama pencegahan penipuan daring.

"Masyarakat juga harus memastikan informasi lowongan kerja berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data," pungkas Meutya.

Meutya mengimbau publik untuk segera melaporkan ke kanal aduan resmi jika menemukan konten mencurigakan atau indikasi penipuan lowongan kerja.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/lindungi-pencari-kerja-kemkomdigi-dan-bp2mi-turunkan-7908-iklan-loker-luar-negeri-fiktif 

Baca Terusannya »»  

Kemnaker Dukung BUMN Perkuat Tata Kelola Hubungan Industrial

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya penguatan tata kelola hubungan industrial di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diperlukan untuk memastikan agenda restrukturisasi dan konsolidasi korporasi (streamlining) berjalan dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja dan keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam Forum Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan BUMN di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Indah mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dengan agenda penataan BUMN. Upaya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.

“Melalui Inpres ini, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, hingga memitigasi setiap potensi hambatan dalam proses penataan organisasi,” ujar Indah.

Menurut Indah, Kemnaker memiliki peran strategis dalam memastikan proses restrukturisasi BUMN tetap memperhatikan aspek ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk melakukan penataan dan konsolidasi BUMN guna meningkatkan efisiensi serta daya saing ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut, Indah menyebut Kemnaker bersama Badan Pengaturan BUMN merumuskan komitmen untuk mengawal prinsip no one left behind. Prinsip tersebut menekankan bahwa efisiensi dan konsolidasi bisnis harus tetap memperhatikan nasib pekerja serta pemenuhan standar kerja yang layak.

“Prinsip no one left behind bukan hanya bagaimana mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi juga memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan tidak terjadi perlakuan yang tidak adil dalam proses penataan organisasi,” katanya.

Indah mengingatkan bahwa proses integrasi dan konsolidasi BUMN perlu dilakukan secara cermat, khususnya dalam aspek hubungan industrial. Ketidakharmonisan dalam pengintegrasian sistem pengupahan, struktur jabatan, maupun ketentuan kerja berpotensi menimbulkan perselisihan apabila tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, manajemen BUMN diminta untuk mengintegrasikan aspek hukum dan kepatuhan ketenagakerjaan ke dalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di tingkat direksi.

“Kami ingin memastikan jajaran pimpinan yang mengelola sumber daya manusia dan kepatuhan hukum memiliki kompetensi yang memadai di bidang hubungan industrial,” tegas Indah.

Untuk mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, Kemnaker menawarkan empat pendekatan strategis kepada BUMN, yakni kepastian, keterlibatan (engagement), keadilan, dan tata kelola yang kuat.

Keempat pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara manajemen dan pekerja, membangun sistem deteksi dini terhadap potensi perselisihan, serta memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Dengan penguatan tata kelola hubungan industrial, restrukturisasi BUMN diharapkan tidak hanya menghasilkan organisasi yang lebih efisien dan kompetitif, tetapi juga tetap menjamin pelindungan hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-dukung-bumn-perkuat-tata-kelola-hubungan-industrial

Baca Terusannya »»  

Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan secara terpadu dalam menghadapi erupsi gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

 

 

“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (7/9/2026).

 

 

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” sambungnya.

 

 

Seperti diketahui, aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat telah menimbulkan sejumlah dampak. Mulai dari sebaran abu vulkaniknya yang mencemari udara di berbagai daerah seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, serta mengganggu jarak pandang. 

 

 

Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau juga memengaruhi transportasi udara. Sejumlah bandara ditutup imbas sebaran abu vulkanik Anak Gunung Krakatau sehingga penerbangan masyarakat terganggu.

 

 

Erupsi Gunung Anak Krakatau pun berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat karena partikel abu vulkanik dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan (ISPA) bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

 

 

Bagi daerah yang terdampak abu vulkanik cukup parah juga dapat menyebabkan gangguan aktivitas perekonomian warga. Beberapa daerah bahkan menerapkan pelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengantisipasi risiko kesehatan anak-anak karena paparan abu vulkanik.

 

 

Untuk itu, Puan meminta Pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif serta memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. "Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegas Puan.

 

 

Mantan Menko PMK ini pun meminta Pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan. Menurut Puan, warga harus memperoleh perlindungan yang sama meskipun berada di provinsi berbeda. 

 

 

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.

 

 

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya Pemerintah memberikan jaminan yang jelas kepada masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. “Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.

 

 

Ditambahkan Puan, perhatian juga harus diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas. “Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” sebutnya.

 

 

Untuk dampak pada transportasi, Puan meminta Pemerintah menyiapkan pemulihan operasi secara bertahap berdasarkan keselamatan. “Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesan Puan.

 

 

Puan juga mendorong Pemerintah terus memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau. “Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik,” tambahnya.

 

 

Puan memastikan, DPR akan mengawal respons Pemerintah dalam mengatasi erupsi Gunung Anak Krakatau, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. “Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucap Puan.

 

 

Sementara kepada masyarakat, Puan mengimbau untuk terus memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal-kanal informasi resmi. “Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

 

Puan juga mengimbau masyarakat di daerah terdampak abu vulkanik agar menggunakan masker saat berada di luar ruangan. “Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” tutup Puan.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Minta-Penanganan-Erupsi-Anak-Krakatau-Dilakukan-Terpadu-68834 

Baca Terusannya »»  

Langkah Cepat BNPB Tekan Karhutla dan Halau Abu Vulkanik Lewat Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Tengah

 

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Tengah, sebagai upaya percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menghalau sebaran abu vulkanik di udara. Langkah ini diambil guna memicu hujan buatan yang efektif memadamkan titik api, menjaga kelembapan tanah, dan meluruhkan material abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, agar tidak meluas ke wilayah baru serta meminimalisasi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan jarak pandang.

Urgensi operasi ini diperkuat oleh deretan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang sejumlah daerah di Jawa Tengah, hingga Minggu (6/9). Hasil rangkuman laporan BNPB, di Kabupaten Klaten, api membakar area seluas 2 hektare di Bukit Talang, Desa Talang, Kecamatan Bayat pada pukul 14.20 WIB, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan tim gabungan pada pukul 16.30 WIB. Sementara di Kabupaten Sragen, kebakaran melahap 4 hektare lahan di Desa Bentak, Kecamatan Kalijambe pada pukul 15.30 WIB dan berhasil ditaklukkan oleh personel gabungan BPBD, TNI, Polri, serta relawan pada hari yang sama.

Tak hanya itu, titik api juga dilaporkan menyebar di Kabupaten Banyumas yang melanda tiga desa di tiga kecamatan berbeda, yakni Desa Gunung Wetan (Jatilawang), Desa Wlahar (Wangon), dan Desa Kalisube (Banyumas). Kebakaran yang membakar lahan seluas 6,05 hektare tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim penanggulangan bencana beserta warga pada pukul 14.15 WIB. Meski seluruh insiden tersebut berhasil dipadamkan tanpa menelan korban jiwa, potensi karhutla susulan tetap tinggi akibat kondisi lahan yang mengering.

Merespons potensi berbagai kejadian bencana dan potensi ancaman tersebut, BNPB memusatkan Operasi Modifikasi Cuaca di Pangkalan Udara (Lanud) Ahmad Yani, Semarang, dengan mengerahkan pesawat Cessna bernomor registrasi PK-SNH. Operasi intervensi ini mengedepankan kolaborasi erat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD Provinsi Jawa Tengah guna memantau pergerakan awan, titik rawan karhutla dan persebaran abu vulkanik secara real-time.

Keseriusan penanganan ini dibuktikan dengan dimulainya misi penerbangan Sorti 1 pada Senin (7/9). Tim Flight Scientist yang bertugas berhasil melakukan penyemaian di kawasan pesisir Cilacap, Banyumas dan Brebes pada posisi radial 240–260 derajat sejauh 80–90 nautical miles (nm) dari Semarang. Dalam penerbangan tersebut, sebanyak 1.000 liter bahan semai berupa campuran air dan Kalsium Klorida (CaCl2) disemprotkan pada ketinggian 9.000 kaki. Penyemaian menargetkan target awan Cumulus yang memiliki puncak di ketinggian 9.000 kaki dan dasar di 6.000 kaki, di mana arah angin pada pukul 16.18 WIB tercatat bertiup dari Timur-Timur Laut dengan kecepatan 5–8 knot.

Penggunaan larutan CaCl2 pada Sorti 1 ini difokuskan sebagai Cloud Condensation Nuclei (CCN) atau inti kondensasi awan, yaitu partikel "perekat" yang menjadi tempat menempelnya uap air untuk mengembun dan mempercepat penggabungan butir-butir air hingga jatuh menjadi hujan. Curahan hujan inilah yang bertugas membasahi gambut, memadamkan sisa Karhutla, sekaligus membasuh dan merontokkan abu vulkanik dari atmosfer secara masif.

Di samping itu, BNPB juga menyiagakan metode penyemprotan kabut air (watermist) yang dicampur surfaktan untuk kondisi atmosfer tertentu. Berbeda dengan penyemaian awan, watermist dan surfaktan tidak berfungsi sebagai CCN pemicu hujan, melainkan murni sebagai langkah fisik direct untuk membasuh dan mengikat polutan debu vulkanik di udara agar menjadi berat lalu jatuh ke bumi.

Melalui dua strategi teknis ini, OMC di Jawa Tengah diharapkan dapat menekan potensi Karhutla sekaligus membersihkan kualitas udara secara terukur, sementara masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta terus mematuhi petunjuk keselamatan dan penggunaan masker dari BPBD setempat.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/langkah-cepat-bnpb-tekan-karhutla-dan-halau-abu-vulkanik-lewat-operasi-modifikasi-cuaca-di-jawa-tengah

Baca Terusannya »»