Jakarta, 10 Juni 2026 – Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di
Indonesia terjadi pada Juli–September 2026. Kondisi ini harus mulai
diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan
air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat
terkendali.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan, puncak kemarau pada
Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan
Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen
luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada
September.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026
meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa
Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi
Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian
selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar
Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6).
Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra
bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian
Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi,
sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau
pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar
Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi,
sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan
bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan,
berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM
(11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang
telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa,
sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian
Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi
mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra,
Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan,
Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur,
Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur,
sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua
bagian timur.
Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia
akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat,
sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian
besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026
ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata
normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya
peluang El Nino.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal
tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar
98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya
untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga
pertengahan bulan Oktober,” imbuh Ardhasena.
Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan kepada
pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih
varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan
kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara
bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk,
memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas
air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah
diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi
memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.
Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi
kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu
ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya
melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa
pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan
dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.
Demikian itu, Faisal mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi
iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku
kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan
strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap
variabilitas iklim.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan
pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti
pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang
membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi
serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,”
tutur Faisal.
Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai kondisi iklim di
wilayah masing-masing, masyarakat diharapkan dapat menghubungi Kantor
BMKG terdekat. BMKG juga mengimbau masyarakat senantiasa merujuk saluran
resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa
bumi, sehingga terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi dan
berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan di masyarakat.
Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-musim-kemarau-agustus-2026-perkuat-kesiapan-hadapi-dampak-el-nino