Dua Raksasa Korea Selatan Latihan di Bali United Training Center, Bukti Kekuatan Sport Tourism Indonesia

 

Bali: Keindahan alam dan masyarakat penggila olahraga, dua kekuatan ini dimiliki Indonesia serta menjadi modal berharga untuk mendongkrak sport tourism tanah air. Potensi semakin besar ketika infrastruktur penunjang kegiatan olahraga tersedia dengan lengkap. Bali adalah salah satu daerah yang memiliki kelengkapan daya tarik tersebut.

Bicara soal fasilitas, pusat tempat pelatihan milik Bali United FC yaitu Bali United Training Center Gianyar, menjadi lokasi pemusatan latihan ideal bagi tim sepakbola. Ditambah lagi keindahan pantai yang mendampinginya, membuat suasana latihan terasa berbeda dan jauh dari kata membosankan. 

Tak heran dua klub raksasa asal Korea Selatan, Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1 dan Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga memilih menjalani pemusatan latihan mereka di Bali United Training Center sejak 13 Januari hingga 2 Februari lalu. 

Pelatih kepala Pohang Steelers, Tae-ha Park mengaku puas selama tiga pekan berlatih di lahan seluas hampir 31 hektar dengan 9 lapangan berstandar internasional. Ia pun bercerita bahwa sebelum memutuskan ke Indonesia, tim Pohang sempat membandingkan beberapa negara lain untuk memilih tempat pemusatan latihan terbaik.

“Kami sebelum melakukan latihan di sini telah melakukan sejumlah inspeksi di beberapa negara yaitu Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Setelah melihat dan membandingkan kami memutuskan untuk berlatih di Indonesia dan berpeluang di tahun-tahun berikutnya akan memprioritaskan Bali United Training Center sebagai tujuan untuk kami melakukan pemusatan latihan,” jelas Coach Tae-ha. 

Selain fasilitas latihan sepakbola terbaik dan keindahan alam yang mendukung, Bali juga memiliki pelayanan kesehatan kelas dunia di Sanur, yaitu Bali International Hospital (BIH). Kecanggihan perawatan medis di BIH memungkinkan para atlet yang mengalami cedera saat berlatih atau bertanding di pulau dewata, mendapatkan perawatan optimal.

Keberhasilan sport tourism sebagai salah satu pendongkrak roda ekonomi juga menjadi bagian dari tujuan program besar yang sedang dijalankan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora). Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir bertekad untuk menguatkan wisata olahraga dengan melakukan pemetaan potensi cabang olahraga yang menjadi daya tarik dan kekuatan di setiap daerah.

“Jika kita bicara mengenai sport tourism, Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa. Selama ini kita dikenal dengan kekayaan alam sebagai objek wisata, padahal kondisi alam tersebut juga bisa kita jadikan arena olahraga. Ditambah lagi dengan fasilitas penunjang yang kita punya, seperti tempat pemusatan latihan, stadion dan lapangan sepakbola berkualitas, serta rumah sakit untuk tempat perawatan atlet. Dan ada satu faktor lagi yang membuat kita berpotensi mengawinkan sport dan tourism, yaitu kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga. Mengadakan pertandingan di sini, berarti akan kebanjiran penonton,” pungkas Menpora Erick.

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6609/dua-raksasa-korea-selatan-latihan-di-bali-united-training-center

Baca Terusannya »»  

Wamenpora Taufik Terima Pemuda Persis, Tekankan Penguatan Karakter Pemuda

 

Jakarta: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, menerima perwakilan Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis) di Kantor Kemenpora, Jumat (13/2). Pertemuan tersebut membahas penguatan karakter pemuda sebagai salah satu fokus program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dalam kesempatan itu, Wamenpora menegaskan bahwa pemuda merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu, program kepemudaan Kemenpora saat ini menitikberatkan pada penguatan karakter dan jati diri bangsa.

“Pemuda adalah calon pemimpin di masa depan. Kemenpora selalu berharap pemuda dapat menjadi lebih baik. Oleh karenanya, program kepemudaan saat ini menitikberatkan pada penanaman nilai patriotisme, gigih, dan empatik,” ujar Taufik.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perilaku sebagian pemuda yang dinilai mulai salah arah. Menurutnya, penanganan permasalahan pemuda harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia serta melalui program yang tepat sasaran.

“Saya sangat khawatir dengan perilaku pemuda saat ini. Cara yang tepat menangani permasalahan pemuda adalah dengan langkah antisipatif yang disesuaikan dengan umur mereka, serta melalui program kepemudaan yang tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Wamenpora menjelaskan secara singkat program kepemudaan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 guna memperkuat nilai patriotisme, gigih, dan empati. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah penyelenggaraan Youth Summit 2026 sebagai acara puncak peringatan Sumpah Pemuda.

Taufik berharap Pemuda Persis dapat mendukung, berkolaborasi, serta membantu menyebarluaskan nilai-nilai yang menjadi fokus Kemenpora dalam pembangunan karakter pemuda.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, Ibrahim Nasrulhaq Al-Fahmi, menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam bidang kepemudaan.

“Pemuda Persis sebagai organisasi kepemudaan berbasis Islam menganggap penting sinergitas dan kolaborasi dengan Kemenpora. Meski kegiatan utama kami di bidang dakwah, kami juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.

Turut mendampingi Wamenpora dalam pertemuan tersebut antara lain Fajar selaku Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Pelayanan Kepemudaan serta Hendro Wicaksono, Asisten Deputi Bidang Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda. 

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6608/wamenpora-taufik-terima-pemuda-persis-tekankan-penguatan-karakte

Baca Terusannya »»  

Tersisa Lima Hari Lagi, Kemenpora Dorong Pelamar Seleksi JPT Deputi Pengembangan Industri Olahraga Segera Lengkapi Berkas

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) terus mendorong para pelamar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Deputi Pengembangan Industri Olaharaga dari kalangan PNS ataupun profesional non-PNS untuk melengkapi berkas-berkas syarat administrasi pendaftaran, sebelum batas akhir penutupan pada 17 Februari 2026 mendatang.

Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online mulai tanggal 3 s.d. 17 Februari 2026, melalui laman asnkarier.bkn.go.id. Persyaratan secara lengkap dapat diakses melalui pengumuman kemenpora.go.id dan asnkarier.bkn.go.id.

Panitia seleksi dipastikan akan menilai secara objektif dengan standar yang sama dan proses seleksi akan berjalan secara akuntabel, mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Intinya kami akan melihat seleksi ini dengan sangat terbuka, kami ingatkan kembali para peserta yang telah mendaftarkan diri untuk segera melengkapi berkas-berkas dan segera submit sebelum tanggal akhir penutupan," ujar Ketua Pansel Gunawan Suswantoro di Jakarta, Jumat,13/2).

Tim panitia seleksi terbuka untuk JPT Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga terdiri dari kalangan akademisi, kalangan profesional, lintas kementerian serta internal Kemenpora. Diantaranya, Chandra Hamzah dari akademisi, Susyanto dari kalangan profesional, Rabin Indrajad Hattari selaku Sekretaris Utama BP BUMN, serta Amperawan selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Dukungan Kabinet Kemensesneg.

 

Sumber;  https://www.kemenpora.go.id/detail/6607/tersisa-lima-hari-lagi-kemenpora-dorong-pelamar-seleksi-jpt-depu

Baca Terusannya »»  

Polri Hadirkan Ekosistem Pangan hingga Pelosok, Presiden Prabowo: Kita Berada di Jalan yang Benar

 

Dialog hangat melalui konferensi video antara Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan dari beberapa Polisi Daerah (Polda) di Indonesia mewarnai peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Dari Bekasi, jajaran Polda Metro Jaya melaporkan pengembangan ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong. Di atas lahan seluas 49 hektare, budidaya ikan nila dan bandeng, udang, ayam petelur, hingga ternak kambing dikembangkan secara terpadu.

“Area ekosistem yang dirintis oleh Bapak Kapoda Metro Jaya sejak 15 September 2025 melalui kerja sama pinjam pakai lahan terdiri dari budidaya ikan, udang, ayam petelur, dan ternak kambing. Di lokasi seluas 49 hektare, hari ini dilaksanakan panen raya ikan nila dan bandeng 108 ribu ekor, 600 ribu ekor udang windu dan vaname, 1000 ayam telur, dan 100 ekor kambing yang akan kami distribusikan ke 57 SPPG Polda Metro Jaya,” ujar perwakilan dari Polda Metro Jaya.

Kepala Negara menyampaikan rasa bangga dan bahagianya melihat langsung ekosistem pangan yang terbangun. Menurut Presiden Prabowo, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Saya sangat bahagia hari ini, Saya sangat bangga. Tadi saya sudah sampaikan mungkin di sambutan saya tapi sekarang saya lihat langsung Ini luar biasa. Ini juga akan mengamankan kita semua, mengamankan ketahanan pangan kita, juga membantu rakyat kita, membantu gizi anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa Ini sesuatu yang sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Semangat yang sama datang dari Indonesia timur. Wakil Kepala Polda Papua Barat melaporkan delapan SPPG yang tengah dibangun, termasuk enam di wilayah terpencil dan 3T. Di Kampung Wamesa, Kabupaten Kaimana, pembangunan dilakukan dengan perjuangan ekstra karena faktor geografis dan cuaca ekstrem. Distribusi material harus ditempuh melalui jalur darat dan laut dengan waktu 40 hingga 60 menit.

“Kami semua mempersiapkan operasionalisasi SPPG 3T ini dengan mengurai rantai pasok dari sumber lokal seperti sayur mayur, ikan, daging rusa, dan buah, dan sebagian dari luar wilayah seperti Surabaya Bapak Presiden, antara lain beras, ayam, telur, dan susu. Mudah-mudahan SPPG di sini dapat berjalan dengan baik melayani seluruh masyarakat,” ucap Wakapolda Papua Barat.

Calon penerima manfaat di Kampung Wamesa yang terdiri atas siswa TK dan SD, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menanti operasionalisasi dapur MBG. Anak-anak setempat menyampaikan terima kasih dan harapan agar MBG segera hadir di sekolah mereka.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Kami tunggu ya MBG-nya di sekolah kami SD YPK Betlehem, Wamesa, Kabupaten Kaimana Terima kasih Bapak Presiden,” ujar para pelajar antusias.

Dari Kalimantan, Polda Kalimantan Selatan melaporkan pembangunan 35 SPPG, termasuk 10 di daerah terpencil dan pondok pesantren. Selain itu, pengelolaan keamanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari deteksi alergen, pengawasan kesehatan oleh dokter kepolisian, hingga pemanfaatan limbah menjadi eco-enzyme dan pakan ternak.

Sementara itu, Polda Jawa Tengah mencatatkan diri sebagai polda dengan SPPG terbanyak. SPPG juga hadir di pondok pesantren dan di lokasi terdampak bencana banjir, menunjukkan fleksibilitas dan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jawa Timur, Kapolda melaporkan peresmian Gedung Ketahanan Pangan Polri di Mojokerto dan menjadi gudang khusus jagung pertama di provinsi tersebut. Fasilitas ini memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan pangan dengan tata kelola profesional bersama Bulog.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada ketahanan pangan. Menutup dialog, Kepala Negara kembali menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja hingga ke pelosok dan wilayah sulit.

“Ini suatu prestasi luar biasa juga. Ini sangat-sangat penting bagi stabilitas, bagi ketahanan pangan. Negara aman, kalau pangannya aman. Jadi, terima kasih atas prestasi saudara-saudara. Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan Polri selalu di tengah-tengah rakyat. Penggerak pengaman, penjaga keselamatan bangsa. Terima kasih. Terima kasih,” imbuh Presiden Prabowo.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/polri-hadirkan-ekosistem-pangan-hingga-pelosok-presiden-prabowo-kita-berada-di-jalan-yang-benar/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah penerima dalam rangkaian acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam mendukung program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Suasana khidmat menyelimuti lokasi acara saat keputusan tersebut dibacakan di hadapan para penerima serta para undangan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima. Penyematan tersebut menjadi simbol penghormatan negara atas kerja nyata yang telah dilakukan dalam menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.

Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan dianugerahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada empat penerima, dan penyematan diwakili kepala Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya. Sedangkan pada kategori Bintang Jasa Nararya, penghargaan diberikan kepada lima penerima dan penyematan diwakili kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima yang terdiri atas para Kapolda, pejabat utama Polri, Kapolres dari berbagai daerah, unsur pengawas internal, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan dunia usaha yang berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Penyematan penghargaan tersebut diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta Tokoh Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan Zaini Sidi.

Penganugerahan tanda kehormatan ini menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda besar kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Melalui penghargaan tersebut, negara tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga meneguhkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-anugerahkan-tanda-kehormatan-kepada-70-tokoh-penggerak-gizi-dan-ketahanan-pangan-nasional/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Program Makan Bergizi Gratis, Kini Jangkau Lebih dari 60 Juta Penerima Manfaat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas rakyat dan telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju.

“Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya,” ujar Presiden saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta _groundbreaking_107 SPPG Polri yang dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut mungkin tidak dirasakan urgensinya oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan, namun sangat vital bagi rakyat yang rentan secara ekonomi. Kepala Negara juga mengakui bahwa sejak awal peluncurannya, program MBG menghadapi berbagai kritik dan penolakan. Namun demikian, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar.

“Tapi saya yakin, waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurut Presiden, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana, melainkan melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya.

Terkait pembiayaan program, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. 3 persen defisit kita saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, tiap hari. Atau 2 kali Malaysia, tiap hari,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga merupakan strategi transformasi nasional untuk menciptakan generasi sehat, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mempercepat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-program-makan-bergizi-gratis-kini-jangkau-lebih-dari-60-juta-penerima-manfaat/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Program Pemenuhan Gizi Perkuat Fondasi Kebangkitan Ekonomi Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya saat meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian fundamental dari kelangsungan peradaban bangsa.

“Hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo turut mengapresiasi inisiatif Polri yang memanfaatkan teknologi modern namun tetap terjangkau. Ia menyoroti berbagai perangkat yang digunakan dalam operasional SPPG, mulai dari sistem filtrasi air hingga uji keamanan pangan produksi dalam negeri.

“Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia,” ungkapnya.

Presiden juga mengungkapkan capaian signifikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menghasilkan miliaran porsi makanan bagi masyarakat. Menurut Presiden, dampak program ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam menekan ketimpangan sosial dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Mereka lihat gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja yang tadinya tidak punya penghasilan, mereka bekerja, mereka bisa bantu suami, mereka bisa membantu anaknya,” jelas Presiden.

Dari sisi ekonomi, Presiden Prabowo menyampaikan laporan dari kalangan dunia usaha yang melihat peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai dampak positif MBG. Selain itu, program ini juga dinilai menghidupkan petani kecil karena hasil panen mereka terserap secara pasti.

Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia kini berada di jalur kebangkitan ekonomi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kepala Negara juga menekankan pentingnya kemandirian nasional tanpa harus bersikap anti terhadap bangsa lain.

“Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, saudara-saudara sekalian. Kuat tapi tidak boleh jadi negara yang sombong, kita akan hormati semua negara,” ucap Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo memberikan pesan tegas kepada seluruh pengelola kekayaan negara agar menjaga integritas dan kepentingan rakyat. “Saudara-saudara, jagalah kehormatan, jagalah kepentingan dan keselamatan rakyat Indonesia. Kalau kau meneruskan praktik-praktik yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah. Tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Momentum ini menegaskan bahwa penguatan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan tidak hanya menjadi strategi kesehatan masyarakat, melainkan juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional serta investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

 

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-program-pemenuhan-gizi-perkuat-fondasi-kebangkitan-ekonomi-nasional/

Baca Terusannya »»  

Perkuat Program MBG, Presiden Prabowo Resmikan 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta Groundbreaking 107 SPPG Polri

 

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta groundbreaking 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Polri, serta para undangan dari berbagai daerah yang mengikuti peresmian dan groundbreaking secara hybrid. Agenda diawali dengan laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan progres dan komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah.

Dalam laporannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk turut mengambil peran aktif dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri beserta dukungan infrastruktur ketahanan pangan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan SPPG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa,” ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perwakilan penerima tanda kehormatan negara, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satya Lencana Wira Karya. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil peran aktif mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kepala Negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran strategis terhadap isu krusial yang menyangkut masa depan bangsa.

“Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati, karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya. Tetapi pimpinan kepolisian negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo menekan kubus LED dan menandatangani prasasti, menandai dimulainya operasional dan pembangunan 1.179 SPPG Polri serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh Indonesia. Rincian program tersebut meliputi operasional 411 SPPG Polri yang telah berjalan di berbagai daerah, peluncuran operasional 162 SPPG tambahan, pembangunan 499 SPPG, serta groundbreaking 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Momentum ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi sekaligus memperkuat stabilitas sistem pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan Polri diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan, meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, serta memperkokoh fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Karang Taruna Nasional Budisatrio Djiwandono.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/perkuat-program-mbg-presiden-prabowo-resmikan-1-072-sppg-dan-18-gudang-ketahanan-pangan-serta-groundbreaking-107-sppg-polri/

Baca Terusannya »»  

Pastikan Kesiapan Program Gizi Nasional, Presiden Prabowo Tinjau Langsung SPPG Polri Palmerah

 

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Peninjauan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sistem pendukung program pemenuhan gizi nasional.

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran Kepala Negara juga disambut dengan penampilan tarian tradisional “Tari Ondel-Ondel” yang menggambarkan kekayaan budaya Nusantara dan menambah khidmat suasana penyambutan.

Sebelum menuju lokasi utama peresmian, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan ke area pameran SPPG Polri. Di area tersebut, Presiden Prabowo memperoleh paparan mengenai konsep, peralatan, sistem operasional, serta keunggulan dan kekhasan SPPG Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam penjelasan yang disampaikan, SPPG Polri dirancang dengan standar pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan bergizi. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan untuk memastikan kualitas asupan yang diterima masyarakat sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.

Presiden Prabowo juga meninjau green house yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku SPPG Polri. Green house tersebut difungsikan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas, sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara produksi bahan baku dan pelayanan pemenuhan gizi dalam satu ekosistem.

“Penguatan ekosistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan bahan baku SPPG, sekaligus menciptakan multiplier effect melalui pelibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku logistik lokal, sehingga mampu mendukung perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya.

Dengan kesiapan tersebut, SPPG Polri diharapkan menjadi model pelayanan pemenuhan gizi yang modern, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pastikan-kesiapan-program-gizi-nasional-presiden-prabowo-tinjau-langsung-sppg-polri-palmerah/

Baca Terusannya »»  

Wapres Serap Aspirasi Pelaku Usaha Pariwisata, Pastikan Negara Hadir untuk Solusi Bersama

 

Bali, 13 Februari 2026 – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggelar pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata Tanah Air dan pemerintah daerah

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali. 

"Jadi kemarin (bulan Januari) kita sudah rakor, tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kita undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Wakil Presiden Gibran dalam acara Silaturahmi Wakil Presiden RI dengan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Poltekpar Bali, Jumat (13/2/2026). 

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wakil Presiden Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas; peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi; perizinan, hingga penanganan sampah. 

Wakil Presiden Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Ia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor pariwisata. 

"Segera kita tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kita ingin ke depan target-target pariwisata juga kita tinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," kata Wakil Presiden Gibran. 

Wakil Presiden Gibran menjelaskan Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45 persen dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui pulau tersebut. 

"Jadi, Bali ini adalah wajah Indonesia. Bali ini adalah kesan pertama Wisman saat tiba di Indonesia. Ini harus kita jaga baik-baik," kata Wapres Gibran. 

Wapres Gibran juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026. Ia menyoroti rentetan hari libur panjang, mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, sebagai momentum emas yang harus dijaga. 

Menteri Widiyanti pun mengapresiasi perwakilan pelaku usaha pariwisata yang menyampaikan perspektifnya secara langsung pada hari ini. 

"Kami berharap pandangan yang disampaikan dapat menjadi fondasi penguatan kebijakan untuk pengembangan pariwisata Indonesia yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti. 

Terkait penanganan sampah, Menteri Pariwisata mengungkapkan sedang menyiapkan instalasi pengolahan sampah Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali sebagai salah satu lokasi yang akan memulai proses tersebut pada Maret 2026. 

“Kami harap Pak Gubernur jangan menutup dulu TPA Suwung, sampai program Waste to Energy benar-benar jalan,” kata Menteri Pariwisata menjawab keluhan para pelaku pariwisata di Bali.

Sedangkan untuk harga tiket pesawat domestik tinggi, Menteri Pariwisata mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan insentif atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan diskon tiket pesawat 17 hingga 18 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api 30 persen, diskon tiket kapal laut 30 persen, dan bebas tarif jasa pelabuhan angkutan penyeberangan. 

Menteri Pariwisata pun mengapresiasi semua masukan yang akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lintas kementerian/lembaga. 

"Diharapkan sinergi pusat-daerah, dunia usaha, serta pelaku wisata dan UMKM untuk kemajuan pariwisata nasional," kata Menteri Pariwisata.

 

Sumber :  https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-wapres-serap-aspirasi-pelaku-usaha-pariwisata-pastikan-negara-hadir-untuk-solusi-bersama

Baca Terusannya »»  

Di Hadapan Pengusaha Pariwisata Bali, Wapres Minta Momentum Libur dan Isu Sampah Ditangani Serius

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya pemanfaatan momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026 serta percepatan penanganan sampah di Bali sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahmi Wapres RI dengan Para Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Politeknik Pariwisata Bali, Jl. Dharmawangsa, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga kualitas destinasi, kebersihan lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem wisata.

Dalam dialog bersama para pelaku usaha, Wapres menyoroti bahwa periode awal tahun menjadi fase krusial yang harus dioptimalkan secara maksimal, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada sejumlah momentum libur panjang.

“Kuartal I 2026 ini sangat penting sekali. Kemarin ada libur panjang Nataru (Natal dan Tahun Baru), ini ada libur Imlek, dilanjut lagi ada libur Lebaran, ini penting sekali. Momentum ini benar-benar harus dijaga. Lalu setelah itu, Juni-Juli sudah mulai juga libur Sekolah,” imbuh Wapres.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan lonjakan kunjungan wisatawan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Selain membahas momentum kunjungan wisatawan, Wapres juga menyoroti persoalan pengolahan sampah di Bali sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Ia menyampaikan bahwa Program Waste to Energy saat ini tengah berproses di Danantara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Saya titip, Pak Gubernur, hulu sampai hilir ini perlu dijaga betul-betul. Jadi habit (kebiasaan) pemilahan sampah dari rumah ini perlu digalakkan,” tuturnya.

Lebih jauh Wapres menegaskan bahwa penanganan sampah memerlukan langkah cepat dan terkoordinasi, mengingat urgensinya terhadap citra dan daya saing pariwisata Bali.

“Sampah, nanti minggu depan langsung kita rapatkan gitu ya. Ini urgent (penting) sekali, urgent sekali ini harus segera dirumuskan. Karena sekali lagi Bapak-Ibu kuartal 1 ini sangat penting sekali ya untuk sektor pariwisata,” tegas Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebersihan kawasan wisata, khususnya pantai.

“Terima kasih sekali Pak Gubernur sudah menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden terkait kebersihan pantai di Bali,” ucap Wapres.

“Ini sangat penting Pak untuk menjaga Bali yang kita cintai ini,” tutupnya.

Silaturahmi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan Bali sebagai destinasi unggulan tetap terjaga kualitas, kebersihan, serta keberlanjutannya di tengah peningkatan mobilitas wisatawan, sekaligus memperkuat posisi pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Sumber :  https://www.wapresri.go.id/di-hadapan-pengusaha-pariwisata-bali-wapres-minta-momentum-libur-dan-isu-sampah-ditangani-serius/

Baca Terusannya »»  

Kunjungi Pasar Badung Bali, Wapres Tinjau Stabilitas Harga dan Transaksi Pembayaran Non Tunai

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat (13/02/2026), untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern.

Upaya menjaga stabilitas harga ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah berkomitmen memastikan pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi yang sehat, stabil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta konsumen.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang.

Selain itu, Wapres juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster usai mendampingi Wapres peninjauan.

“Jadi beliau secara umum sangat mengapresiasi apa [digitalisasi] yang dijalankan di pasar,” ungkap Wayan.

“Bapak Wapres memberikan arahan kepada Bapak Wali Kota agar untuk semua komoditi yang mengalami gejolak harga, kenaikannya terlalu tinggi, sebaiknya subsidinya diberikan kepada semua pedagang. Tadi belum kepada semua pedagang,” tambahnya.

Selain memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, Wapres juga menaruh perhatian pada kemudahan sistem transaksi di pasar sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.

Sebagaimana disampaikan Era, seorang pedagang bumbu dapur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Badung, pembayaran non tunai sangat membantunya dalam bertransaksi.

“Enak kalau menurut saya. Kan kita tidak perlu pegang uang. Untuk mengurangi uang palsu bisa juga, kadang kalau pakai uang cash (tunai) kan kita tidak tahu, bisa jadi palsu,” ungkap Era.

Hal tersebut juga diakui oleh Diana, seorang pembeli yang sering memanfaatkan layanan pesan antar dari pedagang di Pasar Badung dan menerima pembayaran melalui transfer antarbank.

“Memudahkan sekali bagi kita ibu rumah tangga, tidak usah keluar-keluar [rumah],” imbuh Diana.

Kunjungan ke Pasar Badung ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor perdagangan, sekaligus memastikan bahwa modernisasi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku UMKM di daerah.

 

Sumber ;  https://www.wapresri.go.id/kunjungi-pasar-badung-bali-wapres-tinjau-stabilitas-harga-dan-transaksi-pembayaran-non-tunai/

Baca Terusannya »»  

Langkah Strategis Penguatan Kerja Sama Bilateral Maritim Indonesia-Belanda

 

Den Haag, Belanda — Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, telah memimpin pertemuan ke-6 Forum Maritim Bilateral Indonesia dan Belanda bersama dengan Direktur Jenderal Penerbangan dan Maritim, Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Perairan Belanda, pada 10-12 Februari 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, BUMN Pelindo dan Pertamina International Shipping, KADIN, perwakilan asosiasi kapal dan pelabuhan, serta pihak swasta.

Pertemuan ini menjadi momentum tepat dan strategis di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak besar bagi sektor maritim. Hal ini juga ditegaskan Wamenlu RI dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Perairan Belanda, Robert Tieman, yang membahas berbagai isu global dan upaya penguatan kerja sama bilateral bidang maritim.

Wamenlu RI juga menekankan dukungan dan arti pentingnya forum ini bagi Indonesia dan Belanda sebagai sesama negara maritim. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung kepada sektor kelautan untuk konektivitas, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Wamenlu RI juga menyampaikan bahwa selesainya perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) menciptakan momentum baru bagi Indonesia melalui perluasan akses ke pasar Eropa dan memperkuat Belanda sebagai gerbang maritim utama untuk ekspor Indonesia.

Forum Bilateral Maritim membahas berbagai isu dalam 3 (tiga) working group secara paralel dengan tema pengembangan pelabuhan berkelanjutan, green shipping, serta keamanan maritim.

Berbagai isu yang diangkat dalam working group tersebut antara lain faktor krusial dan dampak lingkungan dari pengembangan pelabuhan, dampak ekonomi sektor maritim bagi masyarakat, pengumpulan dan pelindungan data bagi keamanan maritim, penggunaaan teknologi hijau, serta pemanfaatan kredit karbon untuk mencapai net zero emission.

“Kita harus melihat green shipping sebagai sebuah peluang, bukan beban. Di sini perlunya meningkatkan daya tawar melalui mekanisme perdagangan karbon. Saat ini, industri pelabuhan kita sudah mampu mengurangi sekitar 31.000 ton CO2. Ini menjadi langkah strategis bagi pencapaian net zero emission Indonesia,” ujar Wamenlu.

BMF kali ini juga menyepakati tindak lanjut untuk identifikasi proyek-proyek yang dapat di scale-up oleh kedua pihak, rencana identifikasi dan penyusunan pilot project, tawaran investasi di bidang perikanan, serta skema pembiayaan pembuatan kapal. 

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/langkah-strategis-penguatan-kerja-sama-bilateral-maritim-indonesia-belanda 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Delegasi Pakistan, Bahas Pertahanan, Investasi, hingga Dukungan untuk KTT D8

 

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah delegasi Republik Islam Pakistan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Pertemuan tersebut menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga kerja sama multilateral.

Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan kedekatan historis hubungan kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum kemerdekaan masing-masing.

“Pakistan dan Indonesia adalah dua negara bersaudara. Secara historis, kita telah menjalin hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita,” ujar Zahid dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Menurut Zahid, Pakistan dan Indonesia selama ini telah bekerja sama erat di berbagai sektor strategis. Momentum penguatan hubungan tersebut, lanjut Zahid, semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada bulan lalu sebagai titik penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

“Bulan lalu, ketika Presiden Indonesia, Yang Mulia Prabowo Subianto mengunjungi Pakistan, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah titik balik yang signifikan dalam hubungan bilateral kita yang sudah sangat baik,” tuturnya.

Zahid juga memaparkan intensitas kunjungan pejabat tinggi kedua negara yang semakin meningkat. Di antaranya adalah kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, hingga Menteri Kesehatan Pakistan yang berkunjung ke Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Dan kita akan segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Pakistan dan Indonesia,” tambahnya.

Dalam konteks geopolitik dan kerja sama dunia Islam, Zahid menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara yang mewakili lebih dari seperempat populasi Muslim dunia. Sedangkan terkait kerja sama pertahanan, Zahid menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan.

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kolaborasi sektor pertahanan. Kami telah melatih Perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kolaborasi sektor pertahanan bilateral kami,” kata Zahid.

Selain itu, Zahid juga menyampaikan harapan besar Pakistan terhadap peran Indonesia dalam forum Developing Eight (D8). Ia menegaskan kesiapan Pakistan untuk mendukung penyelenggaraan KTT D8 mendatang di Indonesia.

“Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk kesuksesan KTT mendatang di Indonesia, dan juga untuk kesuksesan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-delegasi-pakistan-bahas-pertahanan-investasi-hingga-dukungan-untuk-ktt-d8/ 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Masuk di Grup B Piala Asia U-17 2026

 

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi persaingan ketat pada Piala Asia U-17 2026 setelah hasil drawing menempatkan Garuda Muda di Grup B bersama Jepang, Tiongkok, dan Qatar.

Pengundian resmi itu dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 12 Februari 2026.

Seperti diketahui, turnamen ini akan diikuti 16 tim yang terbagi ke dalam empat grup, dengan masing-masing grup berisi empat negara peserta dan dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 30 April hingga 17 Mei 2026 mendatang.

Sebelumnya, Indonesia memastikan tempat di putaran final melalui jalur otomatis, bersama delapan negara lainnya, setelah keberhasilan melaju ke Piala Dunia U-17 2025.

Partisipasi ini sekaligus melanjutkan tren positif Timnas Indonesia U-17 di level Asia. Pada edisi sebelumnya, I Putu Panji Apriawan dkk berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U-17 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U-17 2025 Qatar.

Dengan komposisi grup yang kompetitif, Timnas Indonesia U-17 diharapkan mampu memaksimalkan persiapan guna menampilkan performa terbaik di ajang kontinental tersebut.

Berikut Hasil Drawing Piala Asia U-17 2026:

Grup A

Arab Saudi
Tajikistan
Thailand
Myanmar

Grup B

Jepang
Indonesia
Tiongkok
Qatar

Grup C

Korea Selatan
Yaman
Vietnam
Uni Emirat Arab

Grup D

Uzbekistan
Australia
India
Korea Utara

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/indonesia-masuk-di-grup-b-piala-asia-u-17-2026 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan

 Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam proses ground check 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan atau dialihkan kepesertaannya kepada yang lebih membutuhkan.

“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat,11 juta tersebut,” kata Gus Ipul saat wawancara dalam program talkshow One on One Sindonews TV di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Gus Ipul mengatakan proses ground check dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dari penerima manfaat yang dinonaktifkan tersebut. Penonaktifan ini tidak mengurangi jumlah penerima bantuan namun mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok yang mampu di desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kelompok yang tidak mampu di desil 1-5 sesuai usulan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap.

Adapun bagi masyarakat terdampak, namun masih memerlukan layanan kesehatan dapat melakukan reaktivasi dengan cepat sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. 

Untuk memastikan pasien dengan penyakit berat tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data nasional, sebanyak 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat dinonaktifkan karena adanya perubahan data juga sudah direaktivasi kembali secara otomatis.

“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya,” ujarnya.

Disamping melibatkan pendamping, Gus Ipul juga meminta keterlibatan masyarakat dalam rangka pemutakhiran data melalui usulan atau sanggahan yang disampaikan ke saluran-saluran yang telah disediakan oleh Kemensos seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, hingga WhatsApp Center.

“Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami,” kata Gus Ipul.

Kemensos terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan. Dalam hal program PBI-JK, setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. 

“Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggaranya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

Gus Ipul menambahkan proses konsolidasi data nasional melalui DTSEN merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2025. Dengan pemutakhiran data secara berkala, data akan semakin akurat dan program akan tepat sasaran.

"Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul-Minta-Pendamping-PKH-Datangi-11-Juta-Peserta-PBI-yang-Dinonaktifkan 

Baca Terusannya »»  

Menhub Dudy Dukung Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional

 

Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungannya terhadap penguatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dalam sistem operasi Search and Rescue (SAR) Nasional. Menhub Dudy mengatakan penguatan ini tidak dapat ditunda karena operasi SAR berpacu langsung dengan waktu dan menyangkut keselamatan serta nyawa manusia. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri Sarasehan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Basarnas bertema “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” yang digelar pada Kamis (12/2) di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta.

Menurut Menhub, dalam banyak kejadian kecelakaan transportasi, waktu yang dimiliki tim SAR untuk menyelamatkan korban sangat terbatas. Bahkan, dalam kondisi tertentu, Basarnas hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk melakukan upaya penyelamatan secara optimal.

“Operasi SAR ini tidak bisa menunggu karena kita hanya punya waktu yang sangat terbatas. Jika masih menunggu proses panjang, termasuk soal keputusan di lokasi atau pembahasan anggaran, itu tidak akan menyelamatkan nyawa manusia,” tegas Menhub.

Menhub menilai Basarnas perlu diperkuat agar dapat bergerak cepat dan responsif tanpa dibebani keraguan dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi darurat. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan merupakan salah satu pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan operasi SAR, mengingat banyak penanganan kedaruratan berkaitan langsung dengan sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

“Kami di Kementerian Perhubungan adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari tugas-tugas Basarnas, karena sebagian besar operasi SAR berkaitan dengan transportasi. Karena itu, kami siap mendukung dan mendorong penguatan Basarnas. Silakan disampaikan apa yang dibutuhkan, kita cari bersama skemanya seperti apa,” ujar Menhub.

Menhub Dudy juga menyoroti pengalaman penanganan kecelakaan transportasi di wilayah dengan kondisi geografis dan cuaca ekstrem, di mana operasi SAR kerap menghadapi kendala, termasuk keterbatasan biaya operasional. Ia menegaskan bahwa ke depan Basarnas tidak boleh ragu untuk bertindak cepat hanya karena mempertimbangkan persoalan pembiayaan.

“Saya berharap ke depan Basarnas tidak perlu lagi menunda langkah karena memikirkan biaya atau prosedur. Ketika situasi darurat terjadi, yang utama adalah menyelamatkan korban. Persoalan teknis dan administratif bisa kita carikan solusinya bersama,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Menhub menyampaikan kesiapan Kementerian Perhubungan untuk membantu Basarnas melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk pemanfaatan sarana dan kendaraan dari Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenhub apabila diperlukan dalam mendukung operasi SAR.

“Kami memiliki berbagai sumber daya yang bisa dioptimalkan. Jika memang dibutuhkan untuk mendukung Basarnas, khususnya terkait kendaraan dan fasilitas pendukung, kami siap membantu,” kata Menhub.

Menhub menegaskan bahwa penguatan Basarnas merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Ia berharap Basarnas semakin kuat, mandiri, dan mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara cepat dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

“Secara prinsip, dengan senang hati kami mendukung penguatan Basarnas. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat, dari rakyat dan untuk rakyat,” tutur Menhub Dudy.

Sarasehan HUT ke-54 Basarnas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait dalam membangun sistem SAR nasional yang lebih tangguh dan responsif.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Faisal Fathani dan Para Kepala Staf TN

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/menhub-dudy-dukung-penguatan-basarnas-dalam-sistem-sar-nasional 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui integrasi berbagai program prioritas pemerintah dalam satu ekosistem yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan kepada Presiden mengenai pentingnya merangkaikan program-program strategis agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” ujar Budiman kepada awak media.

Menurut Budiman, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi kunci agar masyarakat yang telah terangkat dari kemiskinan tidak kembali terjerumus.

“Tadi arahan-arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi, orang terentaskan itu bisa jadi jatuh miskin kalau lembaga seperti Koperasi, Kampung Nelayan nggak diperkuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiman menyampaikan bahwa BP Taskin juga memberikan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo agar berbagai program tersebut tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga berdaya secara finansial dan produktif. Hal tersebut penting agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan para anggotanya.

“Kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya Kampung Nelayan, Koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial, dan aktivitas produktif bisa didorong, kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau ya,” jelas Budiman.

Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam membangun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi, dengan menjadikan program-program prioritas sebagai satu ekosistem pembangunan nasional yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=sv9Z_5ORpqM 

Baca Terusannya »»  

Ratas di Istana, Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan Konsolidasi Industri Perkapalan Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Rapat tersebut salah satunya membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik.

“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.

Penguatan ekosistem tersebut turut menjadi perhatian dalam rapat, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Kampung Nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.

Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk offtake hasil produksi. Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini.

“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.

Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Dony memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan menilai langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.

“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.

Dony juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan orientasi ekonomi nasional yang lebih mendasar. Ia pun menggarisbawahi pentingnya membangun ekonomi berbasis kekuatan domestik.

“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/ratas-di-istana-presiden-prabowo-percepat-pembangunan-kampung-nelayan-merah-putih-dan-konsolidasi-industri-perkapalan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Penguatan Generasi Muda Jadi Perhatian dalam Keketuaan Indonesia di D-8

 

Jakarta: Penguatan peran generasi muda menjadi salah satu perhatian dalam keketuaan Indonesia di Developing Eight (D-8) periode 2026–2027. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Tematik Bakohumas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang digelar di Ruang Serbaguna Kantin Diplomasi, Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Forum tersebut membahas arah strategis serta komunikasi publik terkait kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara berkembang anggota D-8. Penguatan narasi publik dinilai penting agar agenda internasional Indonesia dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.

“Masih ada ruang untuk membangun narasi-narasi baik bagi pemerintah. Kepercayaan adalah mata uang kepemimpinan global. Keketuaan D-8 adalah kesempatan bagi Indonesia yang tidak hanya bergema di ruang konferensi internasional, tetapi juga harus terasa bagi masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Fifi Aleyda Yahya.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di dalam negeri. “Kepemimpinan global tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat internasional, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia sendiri. Apa manfaatnya bagi para petani kita? Bagi pelaku UMKM kita? Keketuaan D-8 harus menjawab pertanyaan tersebut,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat.

Dalam konteks kerja sama sosial budaya dan kemitraan strategis, bidang kepemudaan menjadi salah satu bagian dari agenda kolaborasi selama masa keketuaan Indonesia. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kemenpora untuk bidang kepemudaan di D-8. Youth dalam konteks D-8 difokuskan pada penguatan peran pemuda dalam diplomasi ekonomi, energi, dan inovasi, terutama selama keketuaan Indonesia pada 2026.

"OIC Youth Indonesia aktif mendorong forum pemuda dan jejaring kolaborasi lintas negara, termasuk D-8 Youth Dialogue 2025, untuk mengintegrasikan suara pemuda dalam arsitektur kerja sama pembangunan. Selain itu, Kemlu juga bekerja sama dengan Kemendag, Kemenpar, Kemen-Ekraf, dan kementerian lainnya,” jelas Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ary Aprianto.

Forum Tematik Bakohumas tersebut menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai keketuaan Indonesia di D-8. Melalui kerja sama lintas sektor, partisipasi generasi muda diharapkan dapat terintegrasi dalam berbagai agenda pembangunan dan kerja sama antarnegara berkembang. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6606/penguatan-generasi-muda-jadi-perhatian-dalam-keketuaan-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan

 

 

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan groundcheck (pemeriksaan lapangan) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI sekaligus upaya memastikan akurasi data penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses tersebut. Pemeriksaan akan melibatkan sumber daya manusia (SDM) Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data selama dua bulan.

“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarat Pusat, pada Kamis (12/2/2026).

Ia berharap partisipasi masyarakat, khususnya penerima manfaat, untuk memberikan keterangan secara jujur saat petugas melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil pemutakhiran akan diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum menjadi dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sebelumnya, sebanyak 106.153 penerima manfaat yang teridentifikasi menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini merupakan bagian dari 11 juta penerima yang dinonaktifkan, namun diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.


Terkait mekanisme penetapan penerima PBI-JKN, Gus Ipul menegaskan penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026, yang menjelaskan bahwa PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat dalam desil 1 - 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).


“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul. 

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, proses pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi untuk melakukan groundcheck. 

“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami.  Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

Adapun sisanya diperkirakan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data versi terbaru. “Ini akan menjadi bagian dari pemutakhiran dan penajaman dari DTSEN versi kedua tahun 2026,” jelas Amalia.

Amalia menegaskan BPS akan terus berkolaborasi dengan Kemensos untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN semakin akurat serta tepat sasaran salah satunya melalui groundcheck.

“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi, Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Kementerian Andy Kurniawan serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Kemensos-dan-BPS-Lakukan-Groundcheck-11-Juta-PBI-JKN-yang-Dinonaktifkan,-Target-Tuntas-Dua-Bulan 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Percepat Kebijakan Karbon Biru Menyusul Komitmen NDC Kedua dan Menuju COP31

 

JAKARTA, (12/2) – Indonesia mempercepat langkah  untuk menempatkan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional. Momentum ini menguat pasca penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Kedua Indonesia dan menjelang UNFCCC COP31 di Antalya, Turki.

Dorongan percepatan tersebut mendapat dukungan luas dari  para pembuat kebijakan, peneliti, lembaga keuangan, mitra pembangunan dan masyarakat sipil yang menyerukan penguatan kebijakan, penyelarasan tata kelola, sertakesiapan pembiayaan guna mendukung implementasi karbon biru secara sistematis dan terukur. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17% ekosistem karbon biru global, termasuk mangrove, lamun dan rawa payau. Wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional menjadi fondasi bagi ekonomi biru yang diperkirakan bernilai USD 1,3 triliun, sekaligus menegaskan pentingnya solusi iklim berbasis laut.     

Momentum ini menjadi sorotan utama dalam Ocean Climate Dialogue 2026 yang diselenggarakan pekan ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) bersama ClimateWorks Centre, bekerja sama dengan The Conversation Indonesia. Dialog ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, serta regulasi dan instrumen keuangan guna mendorong karbon biru dari ambisi kebijakan menuju implementasi konkrit. Kegiatan ini juga menjadi agenda awal menuju Ocean Impact Summit, yang secara khusus mengintegrasikan tujuan ekonomi biru berkelanjutan dengan target iklim nasional Indonesia.     

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

“Integrasi isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim kelautan Indonesia di berbagai forum internasional. Namun, kepemimpinan tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan yang terintegrasi, serta mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan karbon biru dengan NDC Kedua Indonesia, agar kontribusinya terhadap target penurunan emisi 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dapat terukur dan akuntabel.

Diskusi panel yang melibatkan institusi teknis dan perencanaan pemerintah menyoroti masih adanya kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan. Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan pentingnya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek karbon biru. 

Pada saat yang sama, para perencana nasional juga menyerukan perlunya peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintah Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi koordinasi tata kelola lintas sektor, keterbatasan data yang terstandar, serta kapasitas implementasi di tingkat daerah yang belum merata.

Berbagai peluang dan tantangan tersebut dibahas lebih lanjut dalam sesi panel bertajuk “Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pembiayaan untuk Meningkatkan Skala Karbon Biru bagi Transisi Iklim dan Ekonomi Biru Indonesia.” Sesi ini menegaskan bahwa Indonesia berada pada titik krusial dalam aksi iklim berbasis laut. Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut dan kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru berpotensi menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut dan kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru berpotensi menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dialog utama ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat sipil guna memastikan karbon biru menjadi penggerak strategis aksi iklim dan transisi ekonomi biru Indonesia.

Ocean Climate Dialogue 2026 juga mengurai tantangan pembiayaan konservasi dan restorasi karbon biru dengan menyesuaikan desain proyek terhadap instrumen pembiayaan yang tepat. Penguatan kerangka akuntansi kelautan dan tata kelola dinilai penting untuk meningkatkan koherensi kebijakan serta efektivitas implementasi ke depan.

 

 

 

Sumber : https://kkp.go.id/news/news-detail/indonesia-percepat-kebijakan-karbon-biru-menyusul-komitmen-ndc-kedua-dan-menuju-cop31-mY2r.html 

Baca Terusannya »»