Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 22 Agustus 2026

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode pelaporan Kamis hingga Jumat, 20–21 Agustus 2026. Sejumlah kejadian yang dilaporkan didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di sisi lain juga terdapat laporan kejadian cuaca ekstrem dan kekeringan.

Karhutla pertama dilaporkan terjadi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kebakaran terjadi di tiga wilayah, yaitu Desa Sawagumu, Distrik Sorong Utara; Desa Klasabi, Distrik Sorong Manoi; dan Desa Klabala, Distrik Sorong Kota.

Di Desa Sawagumu, kebakaran terjadi pada Rabu (19/8) dan menghanguskan sekitar 5 hektare lahan. Faktor kekeringan, angin kencang, dan kondisi lahan gambut menyebabkan api cepat membesar dan menyebar. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Sorong, bersama tim gabungan serta relawan melakukan pemadaman darat. Berdasarkan laporan di lapangan, api berhasil dipadamkan pada Jumat (21/8). Sementara itu, kebakaran di Desa Klasabi menghanguskan sekitar 1 hektare lahan dan berhasil dipadamkan kurang lebih selama dua jam oleh tim gabungan pada Jumat (21/8). Kemudian di Desa Klabala, sekitar 5 hektare lahan terbakar dan api berhasil dipadamkan dengan dilanjutkan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dari ketiga kejadian tersebut.

Selanjutnya, karhutla terjadi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi di Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, dengan luas lahan terbakar sekitar 10 hektare. Kebakaran diduga dipicu aktivitas warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi medan yang curam turut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. BPBD Kabupaten Enrekang bersama Damkar, TNI, Polri, dan masyarakat melakukan pemadaman menggunakan mobil tangki dan selang air serta pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada Jumat (21/8) pukul 01.30 WITA. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini.

Sementara itu, karhutla terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebakaran terjadi pada Kamis (20/8) pukul 17.30 WIB di Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, dengan luas lahan terbakar sekitar 10 hektare. BPBD Kabupaten Lombok Timur melakukan pemadaman darat menggunakan selang air yang dilanjutkan dengan proses pendinginan lahan. Hingga Jumat (21/8), api telah berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan terkendali. Penanganan dilaporkan telah selesai pada pukul 21.40 WITA.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebakaran melanda empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lembang (Desa Taddakong), Lanrisang (Desa Amassangang), Watang Sawitto (Desa Sabbang Paru dan Kelurahan Bentengnge), dan Mattiro Bulu (Desa Makkawaru), dengan luas lahan terbakar sekitar 5 hektare. BPBD Kabupaten Pinrang bersama TNI, Polri, Damkar, masyarakat, dan pemerintah setempat melakukan pemadaman darat menggunakan satu unit mobil damkar. Pada Jumat (21/8), api telah berhasil dipadamkan.

Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, karhutla dilaporkan terjadi pada Jumat (21/8) pukul 11.30 WIB di Desa Kelarik Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara. Luas lahan yang terbakar sekitar 4 hektare. BPBD Kabupaten Natuna bersama tim gabungan melakukan pemadaman dengan dukungan sejumlah peralatan pemadam. Dilaporkan api telah berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sejak Selasa (18/8). Kebakaran melanda Desa Longge di Kecamatan Ampana Tete, Kelurahan Malotong di Kecamatan Ampana, dan Desa Tampanombo di Kecamatan Ulubongka dengan total luas lahan terbakar sekitar 54 hektare dengan rincian 50 hektare di Desa Longge serta masing-masing 2 hektare di Kelurahan Malotong dan Desa Tampanombo. TRC BPBD bersama tim gabungan mengerahkan sejumlah armada dan peralatan pemadaman darat. Hingga Jumat (21/8), titik api di Desa Tampanombo masih dalam pemantauan dan belum sepenuhnya padam. 

Sebelumnya, karhutla juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Manggar (Desa Lalang dan Padang), Kecamatan Damar (Desa Sukamandi), dan Renggiang (Desa Lintang dan Lenggang) dengan total lahan terbakar sekitar 3,8 hektare. BPBD Kabupaten Belitung Timur mengerahkan personel dan peralatan pemadaman untuk melakukan pemadaman serta pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kebakaran kembali.

Di samping itu, fenomena cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (20/8) sekitar pukul 17.15 WIB di Kecamatan Parakansalak. Kejadian berdampak pada tiga desa, yaitu Bojongasih, Lebaksari, dan Bojonglongok. Sebanyak sembilan kepala keluarga atau 24 jiwa terdampak serta sembilan unit rumah mengalami kerusakan ringan. BPBD Kabupaten Sukabumi bersama unsur terkait melakukan asesmen dan penanganan di lokasi terdampak.

Di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, peristiwa kekeringan melanda sembilan desa yang tersebar di Kecamatan Mepanga (Desa Kotaraya Induk, Kotaraya Barat, Kotaraya Timur, Kotaraya Selatan, Kotaraya Tenggara, Kayu Agung dan Ogotion), Bolano Lambunu (Desa Anutapu), dan Tomini (Desa Ambesia Barat). Kondisi tersebut dipicu tidak adanya curah hujan dan berdampak terhadap sekitar 1.400 hektare lahan sawah. BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan asesmen, kaji cepat, serta berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat. Hingga Jumat (21/8), kekeringan masih berlangsung dengan debit sumber air utama di Desa Kayu Agung yang hanya sekitar 25 persen dari kondisi normal.

Operasi Darat dan Udara dalam Penanganan Karhutla Kalsel

Penanganan karhutla di Pulau Kalimantan terus menjadi prioritas pemerintah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Hingga Jumat (21/8), terdeteksi kejadian karhutla di sembilan wilayah, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan.

Berdasarkan pemantauan tim Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III BNPB, terdeteksi 53 titik api (FS) dengan estimasi luasan lahan terbakar sekitar 595 hektare. Wilayah dengan estimasi luasan terbesar berada di Kabupaten Banjar sekitar 174 hektare, Kabupaten Tanah Laut 107 hektare, Kabupaten Barito Kuala 96 hektare, dan Kabupaten Tapin 85 hektare.

Adapun rincian sebaran titik api dan estimasi luasan lahan pada sembilan wilayah yang berada pada zona wilayah risiko tinggi meliputi:

• Kota Banjarbaru: terdeteksi 11 FS dengan luasan 77 Ha 
• Kabupaten Banjar: terdeteksi 13 FS dengan luasan 174 Ha  
• Kabupaten Barito Kuala: terdeteksi 4 FS dengan luasan 96 Ha  
• Kabupaten Tapin: terdeteksi 6 FS dengan luasan 85 Ha  
• Kabupaten Tanah Bumbu: terdeteksi 3 FS dengan luasan 4 Ha 
• Kabupaten Tanah Laut: terdeteksi 7 FS dengan luasan 107 Ha 

Sedangkan wilayah dengan zona sedang dan rendah, sebagai berikut.

• Kabupaten Hulu Sungai Selatan: terdeteksi 7 FS dengan luasan 50 Ha
• Kabupaten Hulu Sungai Tengah: terdeteksi 1 FS dengan luasan 1 Ha 
• Kabupaten Balangan: terdeteksi 1 FS dengan luasan 1 Ha  

Operasi darat terus dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan sekitar 387 personel yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Penanganan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Barito Kuala. Pemadaman darat didukung sejumlah armada dan peralatan seperti mobil tangki air, pompa jinjing dan pompa induk, suplai air, tanki fleksibel, alat penyemprot, kepyok, garu tajam, serta motor trail karhutla.

Di Kabupaten Banjar, pemadaman dilakukan di Kecamatan Gambut, Beruntung Baru, dan Karang Intan dengan luas area terbakar sekitar 31,5 hektare. Hingga Jumat (21/8), sekitar 7,5 hektare telah berhasil dipadamkan. Di Kota Banjarbaru, pemadaman dilakukan di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Liang Anggang, Landasan Ulin dan Cempaka dengan luas area terbakar sekitar 7 hektare dan berhasil dipadamkan 3,5 hektare. Di Kabupaten Tapin, pemadaman dilakukan di Kecamatan Tapin Utara dan Tapin Tengah dengan luas area terbakar 5 hektare dan berhasil dipadamkan sekitar 1,5 hektare. Sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu, luas area terbakar di Kecamatan Batulicin seluas 4 hektare dan berhasil dipadamkan 2 hektare. 

Selanjutnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemadaman dilakukan di Kecamatan Kandangan, Daha Selatan dan Kalumpang dengan luas area terbakar 8,6 hektare dan 3,3 hektare berhasil dipadamkan. Di Kabupaten Tanah Laut, penanganan dilakukan di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Takisung, dan Bati-Bati dengan luas terbakar sekitar 67 hektare dan sekitar 11 hektare telah berhasil dipadamkan. DI Kabupaten Hulu Sungai Utara, luas area terbakar di Kecamatan Amuntai seluas 1 hektare lahan dan berhasil dipadamkan. 

Sementara di Kabupaten Balangan, luas area terbakar 1 hektare di Kecamatan Batumandi dan berhasil dipadamkan. Terakhir di Kabupaten Barito Kuala, luas area terbakar 1,5 hektare di Kecamatan Marabahan dan juga berhasil dipadamkan. 

Selain operasi darat, BNPB memperkuat penanganan melalui operasi udara. Armada yang disiagakan di Lanud Sjamsudin Noor terdiri dari dua unit patroli udara dan tiga unit helikopter water bombing.

Patroli udara menggunakan helikopter Bell 206 Reg. PK-IWF dan pesawat Cessna Caravan C208 Reg. PK-SNK dengan waktu terbang 4 jam 35 menit dan menemukan 29 titik api dengan estimasi luasan lahan terbakar sekitar 536 hektare.

Sementara itu, operasi water-bombing menggunakan tiga helikopter. Helikopter AS 322C1 Super Puma Reg. PK-DAN melaksanakan 245 kali penjatuhan air dengan total sekitar 980.000 liter, helikopter MI8-AMT Reg. RA-22834 melakukan 57 kali penjatuhan air dengan total sekitar 228.000 liter, sedangkan helikopter Sikorsky Black Hawk Reg. N711BF melakukan 82 kali penjatuhan air dengan total sekitar 328.000 liter.

Operasi udara tersebut diprioritaskan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat, terutama wilayah yang mendekati permukiman masyarakat dan kawasan Ring 1 Bandara Sjamsudin Noor Banjarbaru. Sementara operasi darat tetap dimaksimalkan pada lokasi yang berada di area IUP/HGU.

Penanganan karhutla di Kalsel masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain angin kencang yang mempercepat perluasan api, akses menuju titik api yang sulit, keterbatasan sumber air, serta keberadaan sejumlah titik api di wilayah pertambangan dan perkebunan yang tidak dapat dijangkau operasi water bombing.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus mengoptimalkan operasi darat dan udara untuk mengendalikan karhutla. Pengoperasian helikopter akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sedangkan operasi modifikasi cuaca dilakukan berdasarkan pemantauan potensi pertumbuhan awan hujan bersama BMKG.

BNPB mengimbau pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, deteksi dini, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila menemukan kejadian kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada otoritas setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-22-agustus-2026 

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Mitigasi Risiko Kemarau, Kemenhut Bergerak Cepat Selamatkan dan Translokasikan Orangutan di Kalimantan Barat

 

Pontianak,  Memastikan keselamatan satwa dilindungi dari dampak puncak musim kemarau dan potensi gangguan habitat, Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat merespons cepat laporan masyarakat dengan melakukan evakuasi dan pemindahan (translokasi) tiga individu orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di Kabupaten Ketapang.

Tim gabungan yang terdiri dari BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) melangsungkan aksi penyelamatan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, pada Jumat (21/8/2026). Ketiga orangutan tersebut terdiri dari satu induk betina (Mamak Yuni, ±18 tahun), satu anak jantan (Pura, 8–10 bulan), dan satu individu remaja betina (Yuni, ±8 tahun).

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane menjelaskan pergerakan satwa menuju area sekitar pemukiman dan perkebunan warga terjadi akibat dinamika kondisi alam musim kemarau di sekitar koridor habitatnya. Guna mengantisipasi potensi interaksi negatif serta memastikan kesehatan satwa tetap terjaga, BKSDA Kalbar mengambil tindakan preventif dengan memindahkan orangutan ke area konservasi yang jauh lebih aman.

"Langkah evakuasi ini merupakan bentuk komitmen penanganan cepat di lapangan. Kami memastikan satwa mendapatkan perlindungan optimal di habitat alam yang luas, aman, dan memiliki ketersediaan pakan melimpah," ujarnya.

Sebelum ditranslokasikan, tim dokter hewan YIARI melangsungkan pemeriksaan medis secara menyeluruh di lokasi. Hasil pemeriksaan menyatakan ketiga orangutan berada dalam kondisi sehat, memiliki sifat liar yang alami, dan sangat siap untuk kembali hidup bebas di kawasan konservasi.

Pada Jumat malam (21/8/2026) pukul 20.30 WIB, setelah menempuh perjalanan terpadu melalui jalur darat dan sungai, ketiga orangutan berhasil dilepasliarkan di kawasan Taman Nasional Gunung Palung (Sektor Batu Barat).

Selain aksi di Ketapang, BKSDA Kalimantan Barat juga menindaklanjuti laporan warga Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, terkait ditemukannya satu individu orangutan yang melintas di sekitar perkebunan warga pada Kamis (20/8/2026).

Petugas BKSDA Kalbar segera menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan verifikasi spasial serta memberikan pendampingan kepada pemilik kebun. Petugas mengapresiasi keaktifan masyarakat yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Saat ini, BKSDA Kalbar sedang menyiapkan rencana penanganan lanjutan secara terukur agar orangutan tersebut dapat dipindahkan ke kawasan hutan terdekat.

Kementerian Kehutanan terus mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan mengedepankan koordinasi serta pelaporan berkala melalui call center BKSDA setempat apabila menemukan satwa liar yang melintas di sekitar lingkungan permukiman, demi menjaga keselamatan warga sekaligus kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/mitigasi-risiko-kemarau-kemenhut-bergerak-cepat-selamatkan-dan-translokasikan-orangutan-di-kalimantan-barat 

Baca Terusannya »»  

Sabtu Pagi Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan, Pimpin Langsung Penanganan Karhutla, Instruksikan Bergerak Cepat, Terpadu, dan Serentak

 

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan.

“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan sehari sebelumnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.

“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkap Seskab Teddy.

Untuk Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Adapun di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla.

Presiden Prabowo pun menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Seskab Teddy.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/seskab-teddy-sabtu-pagi-presiden-prabowo-terbang-ke-kalimantan-pimpin-langsung-penanganan-karhutla-instruksikan-bergerak-cepat-terpadu-dan-serentak/ 

Baca Terusannya »»  

BNPB dan Pemkab Ende Satukan 21 Camat Perkuat Sinergi Penanganan Gempa M 7,7 Flores

 

ENDE - Upaya mempercepat penanganan darurat pascagempa magnitudo (M) 7,7 Flores terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Ende mengumpulkan 21 camat se-Kabupaten Ende untuk menyatukan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Pertemuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Kota Ende, Jumat (21/8) malam. Forum ini menjadi bagian dari pendampingan BNPB kepada pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar penanganan darurat dapat berjalan lebih terkoordinasi dan bantuan masyarakat terdampak dapat diterima secara tepat sasaran.

Salah satu hal utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan manajemen data dan informasi kebencanaan. Data dari tingkat desa dan kecamatan menjadi fondasi penting dalam menentukan kebutuhan, menyusun prioritas, hingga memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak.

“Melalui forum ini sesuai arahan Kepala BNPB, kami terus menguatkan sinergi hingga tingkat kecamatan untuk mengurai permasalahan di lapangan. Sehingga solusi seperti persoalan pendataan dan distribusi bisa kita selesaikan,” ujar Jahidin Chillo, Tenaga Ahli BNPB yang sekaligus menjadi Koordinator BNPB wilayah Ende, Jumat (21/8).

Selama penanganan darurat, proses pemutakhiran data terus dilakukan seiring dengan verifikasi dan pendataan langsung di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah warga terdampak mengalami perkembangan. Melalui forum bersama 21 camat, data yang berhasil dihimpun dan dimutakhirkan menunjukkan terdapat 6.931 kepala keluarga (KK) terdampak di Kabupaten Ende. Angka tersebut menjadi bagian dari proses validasi untuk memperoleh gambaran kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Penguatan data ini juga berkaitan langsung dengan proses distribusi logistik dan peralatan. Dengan data yang semakin lengkap dan terverifikasi, pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas, jenis bantuan yang dibutuhkan, serta mekanisme pengiriman yang paling efektif hingga ke tingkat desa.

“Data dan informasi ini penting sebagai dasar kita untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan. Ini yang terus kita optimalkan sehingga harapannya tidak ada lagi laporan yang menyatakan bahwa masyarakat belum menerima bantuan,” jelas Chilo.

BNPB mendorong para camat untuk menjadi penghubung aktif dalam proses tersebut. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat memastikan kebutuhan masyarakat di wilayahnya terdata dengan baik sekaligus menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan kepada BPBD Kabupaten Ende. Dengan demikian, setiap bantuan yang tersedia dapat segera diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam forum tersebut juga dibahas persoalan distribusi bantuan yang saat ini telah tersedia di gudang BPBD Kabupaten Ende. Berbagai dukungan dari BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain, serta dunia usaha telah dihimpun untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Untuk mempercepat penyaluran, para camat diberikan ruang untuk mengambil bantuan dari gudang BPBD dan mengoordinasikan pendistribusiannya hingga ke wilayah masing-masing. Mekanisme ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu sehingga bantuan tidak berhenti di gudang, tetapi segera sampai ke tangan masyarakat.

Keterbatasan armada di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Bagi kecamatan yang belum memiliki sarana transportasi untuk mengangkut bantuan, kendala tersebut dapat segera disampaikan kepada BPBD Kabupaten Ende. Selanjutnya, BPBD bersama unsur terkait dapat mengoordinasikan penggunaan armada yang tersedia untuk mendukung pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.

Hingga Jumat (21/8) pukul 20.00 WITA, bantuan yang telah dikirimkan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Ende mencapai 5.000 paket, termasuk 2.000 paket untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil pendataan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

BNPB menegaskan bahwa penanganan darurat bukan hanya mengenai seberapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dapat bergerak secara cepat, tepat dan merata. Karena itu, keterlibatan pemerintah kecamatan hingga desa menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang luput dari perhatian.

“Hingga Jumat malam menurut data yang kita peroleh sebanyak kurang lebih 5.000 paket bantuan sudah kita salurkan. Secara bertahap kita akan terus mendistribusikan kepada masyarakat terdampak musibah ini,” terang Chilo.

Melalui penguatan koordinasi antara BNPB, Pemerintah Kabupaten Ende, BPBD, pemerintah kecamatan hingga desa, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera diatasi. Pemutakhiran data yang semakin baik, didukung distribusi logistik yang lebih terarah, menjadi langkah penting untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascagempa.

BNPB bersama pemerintah daerah akan terus mendampingi masyarakat dan memperkuat kolaborasi di seluruh wilayah terdampak. Dengan kerja bersama dan koordinasi yang semakin solid, penanganan darurat di Kabupaten Ende diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan dasarnya dan perlahan bangkit menuju kondisi yang lebih aman dan pulih.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-dan-pemkab-ende-satukan-21-camat-perkuat-sinergi-penanganan-gempa-m-77-flores 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Bawa Agenda Kepemudaan Indonesia ke AMMY 2026, Soroti Tantangan Dunia yang Berubah Cepat

 

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, membawa agenda strategis kepemudaan Indonesia dalam ASEAN Ministerial Meeting on Youth ke-14 (AMMY XIV) 2026 secara virtual, Jumat (21/8).
 
Dalam pertemuan tingkat Menteri Kepemudaan Negara ASEAN tersebut, Menpora Erick menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah perubahan dunia yang berlangsung semakin cepat.
 
Misalnya perkembangan kecerdasan buatan, perubahan teknologi, kondisi dunia kerja, hingga persoalan sosial dan kesehatan mental menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara bersama-sama.
 
Menurut Menpora Erick, berbagai tantangan itu menjadi alasan bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.
 
“Generasi muda kita sedang menghadapi dunia yang berubah lebih cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Menpora Erick dalam sambutannya.
 
Pada kesempatan ini, Menpora Erick memaparkan kondisi kepemudaan Indonesia. Disebutkan, terdapat sekitar 66,8 juta pemuda di Tanah Air yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
 
Guna mempersiapkan generasi tersebut, pemerintah telah mengadopsi Desain Besar Kepemudaan Nasional untuk Karakter Pemuda Indonesia yang berlandaskan tiga nilai utama, yakni patriotik, tangguh, dan empati.
 
Implementasi desain tersebut dilakukan melalui sejumlah program unggulan, antara lain Pertukaran Pemuda Wirasena, Kemah Pemuda Wirasena, Forum Kepemudaan Nasional, serta Kompetisi Debat dan Pidato Nasional.
 
“Ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk saling terhubung, belajar, sekaligus membangun proyek berdampak sosial dan inovasi digital,” jelas Menpora Erick.
 
Menpora Erick menyambut baik Rencana Kerja Bidang Kepemudaan (ASEAN Work Plan on Youth) 2026-2030 dengan berfokus kepada transformasi digital dan AI, ketahanan iklim, kesehatan mental dan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Bali Declaration, yang diadopsi pada pertemuan Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports di Bali pada bulan Mei 2026.
 
Dengan membawa semangat tersebut, Menpora Erick menyampaikan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan ASEAN Youth Interfaith Camp 2027.  
 
Lebih lanjut, Menpora Erick menegaskan bahwa masa depan ASEAN sangat ditentukan oleh sejauh mana negara-negara anggota berinvestasi pada generasi mudanya.
 
“Ini adalah investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di kawasan dan masa depan kita bersama. Indonesia siap memperkuat kerja sama tidak hanya dengan seluruh negara anggota ASEAN, namun juga kerja sama melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk membangun generasi muda,” pungkas Menpora Erick

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6967/menpora-erick-bawa-agenda-kepemudaan-indonesia-ke-ammy-2026-soro 

Baca Terusannya »»  

Ormas-ormas Pati Gelar Doa Bersama, Kompak Sepakat Jaga Kondusivitas

 

DETIK.COM Pati - Berbagai Organisasi Massa (Ormas) di Kabupaten Pati menggelar doa bersama dan menyatakan sikap bersama di Alun-alun Pati. Dengan menyalakan lilin mereka menyuarakan untuk Pati yang damai, aman, kondusif dan bermartabat.

Pantauan detikJateng di lokasi, berbagai ormas hadir di Alun-alun Pati mulai pukul 19.45 WIB. Mereka datang dengan mengenakan kostum identitas masing-masing ormas.

Doa bersama dan pernyataan sikap ini dibuka sambutan oleh Ketua Panitia Ahmad Sulaim Habibi. Pada kesempatan itu, Ahmad Sulaim Habibi mengajak peserta berdoa bersama agar Pati tetap adem, tenteram, damai, dan kondusif.

"Kita berdoa bersama agar Pati tetap adem, tenteram, dan damai kondusif dan bermartabat," kata dia saat memberikan sambutan dari atas panggung, Jumat (21/8/2026).

Setelah itu, pernyataan sikap secara bersama-sama. Peserta kemudian menyalakan lilin dan lampu ponsel masing-masing. Mereka bersama-sama mengucap pernyataan sikap.

Adapun pernyataan sikap dipimpin oleh Wakil Rois PCNU Kabupaten Pati, KH Abdul Majid. Majid mengatakan atas nama kepentingan masyarakat dan demi terpelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kehormatan Kabupaten Pati menyatakan beberapa sikap.

"Kami berkomitmen menjaga Kabupaten Pati tetap aman, damai kondusif dan bermartabat sebagai rumah bersama seluruh warga," kata Majid saat menyatakan sikap malam tadi.

Lebih lanjut pernyataan sikap selanjutnya mendukung menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi namun menolak sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara provokatif, intimidatif, anarkis dan tidak beretika serta berpotensi memecah persatuan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk serta senantiasa kepentingan persatuan dan keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat, perbedaan pendapat bagian dari demokrasi namun hendaknya tidak menjadi alasan menghadirkan perpecahan, kegaduhan mari kita bersama menjaga ruang demokrasi tetap beradab," jelas dia.

"Kami mengajak seluruh masyarakat mengedepankan dialog, musyawarah, kehormatan terhadap hukum serta menjaga adat etika dan budaya santun dalam penyampaian pendapat," lanjut dia.

Majid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi belum terverifikasi, isu menyesatkan. Kemudian mereka mendukung aparat penegak hukum secara profesional adil dan tegas dalam menjaga keamanan ketertiban serta menjaga hak konstitusi seluruh warga.

"Kami mengajak seluruh warga memusatkan energi pikiran menjaga perdamaian serta membangun daerah sendiri. Oleh karena itu agar tidak mudah terlihat aksi di luar daerah yang berpotensi menimbulkan polariasi," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap, para peserta membubarkan diri. Acara terakhir diisi dengan ramah tamah dan makan bersama.

Sumber : https://www.detik.com/jateng/berita/d-8629422/ormas-se-pati-gelar-doa-bersama-pernyataan-sikap-jaga-kondusivitas

Baca Terusannya »»  

Penanganan Gempa NTT Hari Ketujuh, 5.832 Personel TNI Dikerahkan dan 638 Ton Bantuan Disalurkan

 

(Puspen TNI). Memasuki hari ketujuh pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI terus melaksanakan penanganan dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Hingga Jumat (21/8/2026), sebanyak 5.832 personel telah dikerahkan dalam mendukung penanganan bencana.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, TNI mengoperasikan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI yang digunakan dalam mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta berbagai kegiatan penanganan bencana.

Pada hari ini, TNI telah menyalurkan 39,714 ton bantuan melalui pesawat udara. Dengan tambahan tersebut, jumlah bantuan yang telah disalurkan hingga hari ketujuh mencapai 638,471 ton.

TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

 

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-267161-penanganan-gempa-ntt-hari-ketujuh-5-832-personel-tni-dikerahkan-dan-638-ton-bantuan-disalurkan.html 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Indonesia dan Uruguay Dorong Akselerasi Kemitraan Antarkawasan dan Kolaborasi Pengembangan Sektor Peternakan

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi Uruguay yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay Valeria Csukasi bersama Wakil Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan Uruguay Matías Carámbula, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina González serta perwakilan dari Institut Daging Nasional (INAC) dan Institut Susu Nasional (INALE) Uruguay, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (21/08).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peningkatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan. Melalui penguatan kerjasama tersebut, kedua negara berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang saling menguntungkan, sekaligus menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat memperkokoh hubungan kedua pihak.

Nilai perdagangan Indonesia dan Uruguay pada 2025 mencapai sekitar USD112,5 juta, atau meningkat hingga 70,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi investasi langsung (FDI) Uruguay di Indonesia pada kuartal pertama dan kedua 2026 tercatat mencapai sekitar USD606 ribu. Kedua negara sepakat untuk terus mendorong percepatan proses menuju perundingan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM-CEPA) untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

Indonesia dan Uruguay juga sepakat memperkuat kerja sama dalam konteks regional dan multilateral, termasuk dukungan Uruguay terhadap proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta penguatan kerja sama di lingkup OECD, mengingat Uruguay merupakan partner country OECD.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama di sektor pertanian dan peternakan, Uruguay menyampaikan ketertarikan untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi peternak Indonesia. Langkah kolaboratif ini didukung oleh reputasi Uruguay sebagai salah satu produsen dan eksportir daging sapi dan produk susu utama di Amerika Latin.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pertemuan ini merefleksikan komitmen kuat kedua negara untuk memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, khususnya di tengah ancaman ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang kian meningkat.

"Indonesia dan Uruguay memiliki potensi besar untuk semakin memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, serta kolaborasi konkret di sektor peternakan. Kami optimistis kerja sama ini akan membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara," pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Uruguay untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin selama 60 tahun dan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih luas ke depan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sekaligus Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7063/perkuat-kerja-sama-ekonomi-indonesia-dan-uruguay-dorong-akselerasi-kemitraan-antarkawasan-dan-kolaborasi-pengembangan-sektor-peternakan 

Baca Terusannya »»  

Akses Pulih, Dukungan Terus Mengalir untuk Warga Pulau Palue Pascagempa M 7,7 Flores

 

SIKKA - Upaya percepatan penanganan dan pemulihan pascagempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores terus dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak, termasuk warga di wilayah kepulauan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan. Pada Jumat (21/8), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengunjungi Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan hingga ke wilayah yang berada di luar daratan Pulau Flores.

Pulau Palue merupakan salah satu wilayah yang merasakan dampak gempa cukup kuat karena lokasinya relatif dekat dengan pusat gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8). Beberapa rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam. Di tengah proses pemulihan, sejumlah warga masih memilih mendirikan tenda secara mandiri di sekitar rumah sebagai tempat beristirahat sementara karena masih diliputi rasa khawatir untuk kembali menempati rumah.

Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari guncangan gempa susulan yang masih dirasakan masyarakat. Kondisi psikologis warga menjadi perhatian pemerintah, terlebih setelah sebelumnya Desa Ladolaka sempat mengalami keterisolasian akibat akses utama tertutup material longsor yang dipicu oleh gempa.

Namun, kondisi tersebut kini berangsur membaik. Tiga unit ekskavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor sehingga jalur yang sebelumnya terputus dapat kembali tersambung dan mulai dilalui masyarakat. Terbukanya kembali akses darat menjadi langkah penting dalam mempercepat mobilisasi bantuan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Beberapa hari yang lalu jalur akses sudah bisa kita lalui, setelah tiga alat berat dikerahkan. Akses yang sebelumnya tertutup longsor kini sudah mulai bisa dilewati,” jelas Suharyanto.

Setibanya di Desa Ladolaka, Kepala BNPB berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto memberikan penguatan kepada warga agar tidak membiarkan rasa takut berkembang menjadi kepanikan. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi guncangan, namun tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya.

Menurut hasil kajian dan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), aktivitas gempa susulan menunjukkan kecenderungan menurun. Besaran guncangan susulan juga diperkirakan tidak akan menyamai kekuatan gempa utama. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih tenang sekaligus tetap mengedepankan kesiapsiagaan.

“Bapak ibu tidak perlu takut yang berlebihan. Karena menurut riset BMKG, guncangan gempa susulan itu terus menurun skalanya, tidak seperti pada gempa pertama sebelumnya,” jelas Suharyanto.

Selain memberikan penguatan kepada masyarakat, pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan pemulihan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam penanganan pascagempa. BNPB akan memberikan dukungan perbaikan rumah bagi warga terdampak berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan.

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta. Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah akan memberikan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.

Sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap, BNPB juga menyiapkan pilihan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat. Masyarakat dapat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga atau memilih hunian sementara (huntara) sebagai alternatif tempat tinggal hingga hunian tetap selesai dibangun.

Berbagai dukungan tersebut akan diberikan setelah proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menyerahkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga terdampak. Distribusi bantuan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi akses menuju wilayah kepulauan tersebut.

“Bantuan sudah masuk, tentunya mungkin masih terbatas karena akses hanya bisa ditempuh menggunakan jalur laut dan udara menggunakan pesawat,” ujar Suharyanto.

Khusus untuk kebutuhan beras, pemerintah juga memastikan dukungan akan terus diberikan selama masa pemulihan awal. Pulau Palue bukan merupakan wilayah penghasil beras, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, BNPB akan bersinergi dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama satu bulan ke depan.

“Karena Pulau Palue bukan penghasil beras, maka selama satu bulan sementara beras akan kita dukung melalui sinergi dengan Bulog,” tambahnya.

Dukungan terhadap masyarakat Pulau Palue sendiri telah dilakukan sejak hari-hari awal pascagempa. Selain pengiriman logistik dan peralatan, BNPB juga menyiagakan dukungan transportasi udara, termasuk helikopter, untuk mendukung kebutuhan evakuasi maupun pertolongan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat saat kunjungan, saat ini tidak terdapat warga yang membutuhkan evakuasi dari Pulau Palue. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga. Berbagai armada dan dukungan operasional juga telah tersedia di Maumere sehingga dapat segera digerakkan apabila kondisi di lapangan kembali membutuhkan.

“Tadi dari hasil dialog dan informasi warga, sudah tidak ada lagi yang harus dievakuasi. Di Maumere segala jenis armada sudah lengkap sehingga jika dibutuhkan sewaktu-waktu sudah bisa kita pakai,” jelasnya.

Seiring dengan berjalannya penanganan darurat menuju tahap pemulihan, dukungan kepada masyarakat Pulau Palue juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai unsur kemanusiaan. Terbukanya kembali akses yang sempat terputus, tersedianya dukungan logistik, serta adanya kepastian bantuan perbaikan rumah menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat bangkit.

Pemerintah memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemulihan kehidupan masyarakat akan terus dikawal agar warga Pulau Palue dapat kembali beraktivitas dengan aman dan perlahan meninggalkan trauma akibat gempa.

Dengan akses yang kini mulai terbuka dan dukungan yang terus mengalir, masyarakat Pulau Palue diharapkan dapat menatap masa depan dengan lebih tenang. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus hadir, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mendampingi proses pemulihan hingga kehidupan warga kembali pulih.

 

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/akses-pulih-dukungan-terus-mengalir-untuk-warga-pulau-palue-pascagempa-m-77-flores 

Baca Terusannya »»  

Dialog 2+2 RI-Tiongkok: Indonesia Tegaskan Pentingnya Menjaga Perdamaian dan Kemakmuran Kawasan

 

Jakarta, Indonesia – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Nasional RRT, Dong Jun, memimpin Pertemuan Kedua Joint Foreign and Defense Ministerial Dialogue (2+2) Indonesia–Tiongkok di Jakarta. Pertemuan berlangsung back-to-back dengan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) kedua Menteri Luar Negeri pada pagi hari (21/8).

Melalui pertemuan 2+2, Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerja sama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Indonesia menegaskan bahwa di tengah situasi internasional yang masih penuh tekanan, dialog merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan, mencapai pemahaman bersama, dan menjaga landasan bagi kerja sama.

“Kawasan kita membutuhkan kemitraan yang dibangun atas dasar prinsip saling menghormati dan saling pengertian untuk menjaga kawasan tetap damai, terbuka, dan inklusif,” tutur Menlu Sugiono.

Kedua delegasi membahas penguatan kerja sama politik, keamanan, dan pertahanan, termasuk penegakan hukum, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan keamanan siber. Kerja sama ini akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, upaya bersama, serta dialog teknis di antara kedua pihak.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat mekanisme military-to-military antara TNI dan People’s Liberation Army (PLA), serta pertemuan antarkementerian pertahanan. Indonesia menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dengan berbagai negara mitra, termasuk Tiongkok.

Terkait Laut China Selatan, Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) dalam kerangka ASEAN–Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama ASEAN–Tiongkok dan pentingnya menjaga stabilitas hubungan antarkekuatan besar. Indonesia menekankan bahwa penguatan integrasi ekonomi regional dapat turut menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

Terkait isu global, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah dan menekankan pentingnya upaya-upaya internasional untuk mendorong terwujudnya solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Mekanisme 2+2 pertama kali digelar di Beijing pada April 2025. Pertemuan kali ini menandai giliran Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus melengkapi arsitektur kerja sama kedua negara di lima pilar strategis, khususnya kerja sama keamanan, yang telah disepakati kedua Kepala Negara sejak November 2024. Pertemuan 2+2 berikutnya akan diselenggarakan di Tiongkok.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/dialog-22-ri-tiongkok-indonesia-tegaskan-pentingnya-menjaga-perdamaian-dan-kemakmuran-kawasan 

Baca Terusannya »»  

Dialog 2+2 Indonesia–RRT, Menhan Sjafrie Dorong Kerja Sama Pertahanan Semakin Konkret

 

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Pertemuan 2+2 ke-2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Delegasi RRT dipimpin Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi bersama Menteri Pertahanan RRT Laksamana Dong Jun. Pertemuan membahas penguatan kemitraan strategis kedua negara di bidang politik, keamanan, pertahanan, penegakan hukum, serta perkembangan isu regional dan internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Dialog 2+2 merupakan mekanisme penting dalam mengembangkan Comprehensive Strategic Partnership Indonesia–RRT. Komunikasi yang erat antara bidang luar negeri dan pertahanan menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, serta berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Menhan juga menekankan pentingnya hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Hubungan yang telah terjalin lama antara kedua negara juga menjadi modal penting dalam mengembangkan hubungan personal maupun institusional demi kepentingan nasional.

Di bidang pertahanan, Indonesia dan RRT sepakat meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara Kementerian Pertahanan kedua negara maupun antara TNI dan People’s Liberation Army (PLA), termasuk melalui penyelenggaraan pertemuan secara rutin. Mekanisme yang telah tersedia, seperti Joint Operation and Exercise Staff Meeting, akan terus dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengevaluasi kerja sama militer. Kerja sama latihan, pendidikan, dan pertukaran personel juga akan dikembangkan, termasuk melalui Latihan Bersama Heping Garuda. Di bidang peralatan dan industri pertahanan, Indonesia menekankan pentingnya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama juga diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan nontradisional, antara lain terorisme, perdagangan manusia, penipuan daring, dan kejahatan siber melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan dialog teknis, dengan tetap menghormati hukum nasional, kedaulatan, serta kewenangan masing-masing negara.

Dalam membahas dinamika kawasan, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga Laut China Selatan sebagai kawasan perdamaian dan kerja sama (sea of peace and cooperation). Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) dalam kerangka ASEAN–Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama ASEAN–Tiongkok dan pentingnya menjaga stabilitas hubungan antarkekuatan besar. Indonesia menekankan bahwa penguatan integrasi ekonomi regional dapat turut menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

Terkait isu global, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah, termasuk situasi di Palestina. Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta pentingnya upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara (two-state solution).

Pertemuan 2+2 ke-2 Indonesia–RRT menegaskan arah diplomasi pertahanan Indonesia yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kerja sama pertahanan dengan RRT, sebagaimana dengan negara-negara sahabat lainnya, dikembangkan atas dasar kepentingan nasional, kesetaraan, saling menghormati, dan tidak ditujukan terhadap pihak mana pun.

Menhan Sjafrie berharap berbagai pemahaman dan hasil pertemuan dapat segera diterjemahkan menjadi kerja sama yang semakin konkret, berorientasi pada hasil, dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara serta berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/08/22/dialog-22-indonesia-rrt-menhan-sjafrie-dorong-kerja-sama-pertahanan-semakin-konkret.html 

Baca Terusannya »»  

Indonesia dan Tiongkok Luncurkan Dialog Strategis Komprehensif Perdana di Jakarta

 

Jakarta, Indonesia — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Wang Yi, hari ini memimpin penyelenggaraan Dialog Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Dialogue/CSD) Indonesia-Tiongkok yang pertama di Jakarta. Peluncuran mekanisme ini menandai babak baru hubungan kedua negara, sekaligus menyediakan wadah untuk menindaklanjuti konsensus kedua Kepala Negara, mengidentifikasi peluang kerja sama baru, dan mengatasi tantangan bersama (21/8).

"Hari ini, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok memasuki lembaran baru yang lebih kuat, dengan diluncurkannya Dialog Strategis Komprehensif yang pertama," ujar Menlu Sugiono.

Di bidang ekonomi dan pembangunan, kedua negara menyambut baik pembahasan Rencana Aksi 2027-2031 sebagai penerus Rencana Aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim. Menlu Sugiono mengapresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok melalui peningkatan perdagangan dan investasi, dan menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, termasuk memfasilitasi perdagangan dan menjajaki perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan Indonesia.

Kedua pihak juga sepakat mempererat kerja sama ketahanan pangan, energi, dan mineral melalui pengembangan industri pendukung ketahanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi di bidang kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir.

Pada aspek maritim, kedua Menlu sepakat memperkuat kolaborasi di bidang keselamatan navigasi, penelitian ilmiah kelautan, keamanan maritim, dan pengembangan kapasitas, sejalan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Dalam hubungan antar masyarakat, kedua pihak sepakat mengintensifkan kerja sama pendidikan, khususnya melalui peningkatan beasiswa bagi pelajar Indonesia di bidang STEM dan pengembangan tenaga kerja yang siap kerja. Kerja sama kesehatan, mencakup produksi vaksin, teknologi medis, dan pengembangan kapasitas, juga disambut baik oleh kedua Menlu.

Dalam konteks regional dan multilateral, Indonesia dan Tiongkok menegaskan kembali komitmen kemitraan ASEAN-Tiongkok berdasarkan sentralitas ASEAN. Indonesia juga menyampaikan dukungan atas keketuaan Tiongkok di APEC 2026 dan keberhasilan penyelenggaraan KTT APEC di Shenzhen pada akhir tahun ini.

Pertemuan CSD kali ini turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri ESDM, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI. Menlu Wang Yi didampingi Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Wakil Menteri Perdagangan, serta Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan RRT.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/indonesia-dan-tiongkok-luncurkan-dialog-strategis-komprehensif-perdana-di-jakarta 

Baca Terusannya »»  

Wamendag RI Dyah Roro Esti pada Pertemuan Pertama Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok

 

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti hadir pada Pertemuan Pertama Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (21 Agt).

Delegasi Indonesia dipimpin Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan delegasi utama Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti: Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung; Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo; Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun; dan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Irene.

Delegasi Tiongkok dipimpin Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi dengan delegasi utama Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying; Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Yan Dong; Wakil Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok, Zhou Haibing; Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Zhang Zhili; dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong.

Pertemuan ini adalah mekanisme payung dialog strategis bilateral RI-Tiongkok yang membahas lima pilar kerja sama, yakni politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, dan keamanan.

Menlu RI Sugiono menyatakan, kedua negara sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi dan mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina, dan Akal Imitasi (AI).

Dalam kesempatan yang sama, Wamendag RI Dyah Roro Esti mengapresiasi upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan perdagangan, khususnya untuk mempermudah arus perdagangan barang.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-ri-pada-pertemuan-pertama-dialog-strategis-komprehensif-indonesia-tiongkok 

Baca Terusannya »»  

IEU-CEPA Memasuki Tahap Akhir, Pemerintah Kawal Penandatanganan dan Kesiapan Implementasi

 

Setelah melalui proses perundingan selama hampir satu dekade, Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) kini terus dikawal untuk memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi. Capaian tersebut menandai babak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, sekaligus membuka jalan bagi penguatan akses pasar, peningkatan investasi, serta perluasan kerja sama perdagangan dan ekonomi kedua pihak.

Komitmen dalam mengawal penyelesaian IEU-CEPA tersebut mengemuka dalam Dialog Tingkat Tinggi Indonesia–Uni Eropa yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan diikuti sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa, di Jakarta, Jumat (21/08). Dialog tersebut menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan proses IEU-CEPA sekaligus mengidentifikasi berbagai langkah yang perlu dipersiapkan agar perjanjian yang telah berhasil dirampungkan tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan perekonomian kedua pihak.

“Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Menko Airlangga menerima kunjungan Menteri Kerja Sama Ekonomi Jerman bersama 15 perusahaan energi kemarin. Tingginya minat dunia usaha Eropa tersebut menunjukkan besarnya peluang penguatan hubungan ekonomi dan investasi Indonesia–Uni Eropa melalui IEU-CEPA yang diharapkan menjadi salah satu kendaraan utama untuk merealisasikan peluang tersebut,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Menuju Penandatanganan dan Ratifikasi

Lebih lanjut, Juru Bicara Haryo menyampaikan bahwa menurut keterangan Duta Besar RI untuk Uni Eropa, naskah IEU-CEPA saat ini telah berada di tangan Dewan Uni Eropa. Dengan mempertimbangkan periode musim panas di Brussel yang memengaruhi agenda kelembagaan Uni Eropa, penandatanganan perjanjian diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Usai penandatanganan, naskah perjanjian akan disampaikan kepada Parlemen Eropa untuk menjalani proses ratifikasi. Dengan merujuk pada preseden perjanjian Uni Eropa–Meksiko, proses ratifikasi tercepat dapat berlangsung sekitar 90 hari. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia optimistis IEU-CEPA dapat mulai diimplementasikan pada awal 2027 mendatang.

Percepatan tersebut menjadi semakin penting mengingat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada akhir 2026. Dunia usaha Indonesia juga menyampaikan harapan agar IEU-CEPA dapat mulai berlaku sebelum berakhirnya fasilitas tersebut, sekaligus memastikan keberlanjutan akses pasar dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Uni Eropa Dorong Kesiapan Implementasi

Selanjutnya dalam dialog tersebut, para Duta Besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa juga turut menyampaikan dukungan terhadap percepatan proses ratifikasi IEU-CEPA. Selain aspek ratifikasi, para mitra Eropa menekankan bahwa efektivitas implementasi akan menjadi faktor utama dalam memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal. Berbagai masukan yang disampaikan mencakup kebutuhan penyelesaian hambatan usaha, peningkatan transparansi dan prediktabilitas dalam proses pengadaan dan tender, serta penyederhanaan berbagai prosedur yang masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyoroti berbagai hambatan non-tarif, termasuk aspek sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, turut dibahas kesiapan kementerian teknis Indonesia dalam bidang kepabeanan, standardisasi, dan sertifikasi, serta mekanisme penanganan rekomendasi impor produk pertanian setelah IEU-CEPA mulai berlaku.

Dari sisi kerja sama bilateral, sejumlah negara anggota Uni Eropa juga menyampaikan rencana kunjungan dan agenda ekonomi lanjutan, diantaranya Bulgaria akan melakukan kunjungan Wakil Perdana Menteri pada 14 September 2026, Yunani akan mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri pada Oktober 2026 untuk membuka Komite Bersama Kerja Sama Ekonomi pertama Indonesia–Yunani, serta Menteri Perdagangan Finlandia yang dijadwalkan kembali berkunjung ke Jakarta pada Oktober 2026 sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Menko Airlangga di Paris pada Juni lalu.

Pemerintah Siapkan Mekanisme Implementasi Terintegrasi

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, yakni Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan tim de-bottlenecking di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan persoalan secara langsung untuk kemudian dikoordinasikan penyelesaiannya bersama Kementerian/Lembaga terkait. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan melalui koordinasi langsung.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan menunjuk pejabat pada Kemenko Perekonomian sebagai single contact point implementasi IEU-CEPA. Penunjukan tersebut bermaksud untuk memastikan adanya satu titik koordinasi yang jelas dalam menghubungkan mitra Uni Eropa dengan kementerian teknis di Indonesia serta mengoordinasikan berbagai isu yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian, Kementerian Perdagangan saat ini juga tengah mempercepat penyusunan regulasi pelaksana IEU-CEPA secara lintas kementerian. Pemerintah juga memastikan terbukanya ruang koordinasi dengan pelaku usaha dalam menangani berbagai isu teknis yang muncul.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian juga akan memastikan berbagai persoalan terkait SNI dan TKDN akan dikoordinasikan dan diselesaikan. Pemerintah juga terus mempersiapkan penanganan berbagai isu yang berkaitan dengan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR), kebijakan baja Uni Eropa, serta Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Dari sisi pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga akan memastikan kebijakan neraca komoditas akan sejalan dalam implementasi penuh IEU-CEPA. Indonesia juga mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penyesuaian klasifikasi risiko EUDR bagi sejumlah komoditas Indonesia, termasuk kakao dan minyak sawit, dari kategori berisiko tinggi menjadi berisiko rendah. Dalam konteks EUDR sendiri, Indonesia telah menyiapkan sertifikasi digital dan data geolokasi untuk minyak sawit sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan ketertelusuran yang berlaku di pasar Uni Eropa.

Penguatan Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Selain itu, dunia usaha juga turut memberikan dorongan penguatan mekanisme koordinasi sebagai bagian dari kesiapan implementasi IEU-CEPA. Pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah usulan, seperti pembentukan satuan tugas teknis gabungan yang melibatkan Pemerintah dan dunia usaha dari kedua pihak untuk memetakan berbagai isu standardisasi, sertifikasi, dan prosedur sebelum perjanjian mulai berlaku, hingga pembentukan platform promosi bilateral dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat setiap negara anggota memiliki karakteristik dan peluang sektoral yang berbeda, sehingga promosi perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai potensi masing-masing negara.

Dunia usaha juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam implementasi IEU-CEPA, antara lain ketergantungan terhadap bahan baku impor yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan asal barang (Rules of Origin), berbagai hambatan non-tarif seperti CBAM dan EUDR yang tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA, serta kebutuhan reformasi struktural domestik untuk menekan biaya usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Menutup dialog tersebut, Juru Bicara Haryo menerangkan bahwa Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi yang akan mengakhiri masa tugasnya di Jakarta setelah turut mengawal proses perundingan IEU-CEPA selama bertahun-tahun, serta meminta dukungan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.

“Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian IEU-CEPA merupakan capaian penting yang perlu dilanjutkan dengan kerja sama erat pada tahap implementasi. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, serta mendorong hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin kuat dan saling menguntungkan,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk Uni Eropa yang hadir secara daring, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum APINDO, serta perwakilan KADIN.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7062/ieu-cepa-memasuki-tahap-akhir-pemerintah-kawal-penandatanganan-dan-kesiapan-implementasi 

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso pada Dialog Persiapan Implementasi IEU-CEPA

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menghadiri Dialog Persiapan Implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21 Ags).

Dialog dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga mengapresiasi delegasi Uni Eropa dan Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa atas kehadiran dalam kegiatan ini. I-EU CEPA bisa membawa perubahan besar dalam memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik.

Dalam kesempatan ini, Mendag Busan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses ratifikasi, menyelaraskan regulasi domestik yang relevan, serta memastikan kesiapan teknis implementasi I-EU CEPA. 

Mendag Busan menambahkan, perlu adanya kolaborasi dengan para asosiasi dan pelaku usaha secara berkala agar I-EU CEPA dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.

Perundingan I-EU CEPA dimulai pada 2016 kemudian mencapai substantial conclusion pada September 2025. Penandatanganan perjanjian ditargetkan dapat dilakukan pada kuartal IV 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses ratifikasi dan implementasi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza; Duta Besar Uni Eropa, untuk Indonesia, Denis Chaibi; Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa; dan perwakilan asosiasi.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-dialog-persiapan-implementasi-ieu-cepa 

Baca Terusannya »»  

Ratifikasi IEU CEPA Membuka Peluang Bisnis dan Investasi Lebih Besar bagi Indonesia dan Uni Eropa

 

Untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Republik Indonesia dan Uni Eropa serta mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), Pemerintah Indonesia melaksanakan dialog penting dengan Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara-Negara Anggota Uni Eropa.

“Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat (21/8).

Apabila IEU CEPA diimplementasikan mulai awal tahun depan, maka Indonesia akan memperoleh akses pasar berupa 90,4% pos tarif langsung menjadi 0%; dan 8,37% berkurang bertahap, yang mana diharapkan akan memperluas ekspor sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian/perikanan, dan telekomunikasi. Sedangkan, bagi Uni Eropa akan mendapatkan akses pasar Indonesia yang lebih luas bagi industri atau konsumen Eropa serta pasokan produk yang lebih kompetitif.

“Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat,” jelas Menko Airlangga.

Dengan diratifikasinya Perjanjian IEU CEPA, Indonesia berharap akan membuka potensi investasi yang akan masuk ke negara ini. Indonesia mendorong investasi Uni Eropa pada sektor bernilai tambah tinggi, semisal manufaktur maju, energi terbarukan, EV, digital, farmasi, guna mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik.

“Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar,” tutur Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir pada akhir tahun ini, sehingga dengan segera diratifikasinya perjanjian IEU CEPA akan mengikis kesenjangan yang mungkin terjadi untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia and Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi mengapresiasi pihak Indonesia yang sudah mengadakan agenda hari ini.

“Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa,” jelas Dubes Denis.

Lebih lanjut, Dubes Denis juga sependapat dengan Menko Airlangga bahwa ke depannya akan semakin banyak menteri, delegasi bisnis, bahkan keluarga kerajaan dari Eropa yang akan berkunjung ke Indonesia, dan salah satunya untuk memanfaatkan sisi positif dari keberadaan IEU CEPA ini. Termasuk pada akhir Oktober atau awal November nanti, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic juga akan berkunjung ke Indonesia.

“Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa,” kata Dubes Denis.

Turut hadir dalam agenda kali ini yaitu antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso; Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza; Jajaran Eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian; Ambassador dari negara Jerman, Swedia, Irlandia, Belgia, Belanda, Portugal, Yunani, Polandia, dan Slowakia; Deputy Head of Mission dari negara Denmark, Finlandia, Siprus, Prancis, Spanyol, Italia, Bulgaria, dan Kroasia; dan perwakilan dari Kedubes Ceko dan Austria.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7061/ratifikasi-ieu-cepa-membuka-peluang-bisnis-dan-investasi-lebih-besar-bagi-indonesia-dan-uni-eropa 

Baca Terusannya »»  

Pantau Progres Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera, Kasatgas Tito Terus Pastikan Semua Pihak Bergerak

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau progres penanganan. Tito mengimbau kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) bergerak melaksanakan program yang telah direncanakan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera.

Penegasan itu disampaikan Tito dalam Rapat Internal terkait Update Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam rapat tersebut, Tito mengevaluasi perkembangan penyaluran anggaran rehab-rekon sekaligus mendorong percepatan pencairan anggaran bagi sejumlah K/L yang masih dalam proses.

Tito menyebut sejumlah K/L telah menerima anggaran dan mulai bergerak. K/L tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur bahwa Menteri PU sudah turun anggarannya,” ujar Tito.

Selain infrastruktur, Tito menyoroti kebutuhan pemulihan sekolah, lahan pertanian, bantuan sosial, tambak dan usaha perikanan, madrasah, pesantren, serta rumah ibadah. Ia juga meminta perhatian terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak terdampak karena rusaknya warung atau unit usahanya.

Untuk anggaran yang telah tersedia, Tito meminta jajaran Satgas memastikan pelaksanaan programnya tidak ditunda. Sementara untuk anggaran yang masih berproses, ia meminta pihak terkait agar mengoordinasikannya dengan Kementerian Keuangan sehingga dapat segera disalurkan.

Tito juga meminta Satgas melakukan pemantauan langsung ke daerah secara berkala. Selain mengecek pekerjaan rehab-rekon, ia meminta Satgas mengidentifikasi persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang belum masuk dalam program awal.

Menurutnya, pemantauan juga perlu dilakukan terhadap realisasi tambahan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya.

Tito menegaskan, percepatan rehab-rekon harus terus dikawal, baik pada tingkat K/L maupun Pemda. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/pantau-progres-rehab-rekon-pascabencana-sumatera-kasatgas-tito-terus-pastikan-semua-pihak-bergerak 

Baca Terusannya »»  

Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan untuk Perkuat Keadilan Ekologis

 

Pekanbaru – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis, serta manfaat pembangunan bagi lintas generasi. Perubahan cara pandang tersebut dinilai penting untuk mencegah benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, masyarakat adat, dan kelestarian alam.

Menurut Bima, kepala daerah perlu memiliki cara pandang yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada popularitas, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun regulasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan warisan budaya, kekayaan alam, dan hukum adat yang berkembang di daerah. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu wilayah.

“Tantangan kita bagaimana setiap perencanaan ini melibatkan secara bermakna dan kita mendengar dari tokoh-tokoh adat, seperti apa, dari para pejuang ekologis yang sudah lama,” ujar Bima saat memberikan sambutan pada kegiatan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Bima mendorong perubahan paradigma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah. Salah satunya melalui percepatan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). Ia menilai, masih terdapat daerah yang telah memiliki Perda terkait masyarakat adat, tetapi belum menerapkannya. Sementara itu, sebagian daerah lainnya bahkan belum memiliki regulasi tersebut.

Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, Bima menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip keseimbangan ekologis ke dalam tata ruang. Menurutnya, tata ruang tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan harus menjadi dasar dalam keseluruhan desain pembangunan daerah.

“Semua desain-desain perencanaan yang didasarkan pada tata ruang juga bernafaskan kepedulian pada keseimbangan ekologis. Tidak saja di daerah-daerah tertentu yang dominan unsur hukum adatnya, tetapi di semua daerah,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Bima menjelaskan bahwa cara pandang terhadap masyarakat adat juga terus berkembang. Masyarakat adat yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai objek pembangunan, kemudian berkembang sebagai kelompok yang perlu dilindungi. Cara pandang tersebut selanjutnya bergeser dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak (right holders), hingga kini sebagai penjaga utama alam (custodian atau steward of nature).

“Tidak hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek tetapi sebagai subjek. Tidak hanya berkutat pada regulasi, tetapi juga berkolaborasi dan ber-co-creation,” tandasnya.

Menurut Bima, pendekatan co-creation menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan, mulai dari merancang, memikirkan, melaksanakan, hingga mengawal kebijakan secara bersama-sama. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat tidak sekadar menjadi pihak yang diakomodasi, tetapi turut menentukan arah pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada para pejuang dan aktivis lingkungan yang selama ini berkontribusi dalam menjaga alam. Ia menilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan para aktivis lingkungan dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan pemangku kebijakan.

“Kami mengharap teman-teman WALHI bisa menjadi bridging, jembatan antara masyarakat adat, jembatan antara local wisdom kepada pemangku kebijakan yang ada,” ujarnya.

Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para pejuang lingkungan untuk mendorong pembangunan yang menjaga keseimbangan sekaligus mewujudkan keadilan ekologis.

“Kementerian Dalam Negeri selalu siap untuk berkolaborasi,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/wamendagri-bima-arya-dorong-kepala-daerah-ubah-paradigma-pembangunan-untuk-perkuat-keadilan-ekologis 

Baca Terusannya »»