Pariwisata Tumbuh Positif dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo- Gibran

 

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026), mengungkapkan pembangunan pariwisata saat ini tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga berorientasi pada dampak nyata bagi perekonomian masyarakat serta pemerataan di berbagai daerah. Hal ini selaras dengan semangat yang dibawa sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Dua tahun terakhir, pariwisata Indonesia terus bertumbuh. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun penting bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia dan momentum itu berlanjut hingga 2026,” kata Menteri Pariwisata.

1. Pariwisata yang Tangguh (Resilien)

Sepanjang tahun 2025, Indonesia menerima 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), meningkat 10,80 persen dibandingkan tahun 2024 dan melampaui target nasional 14-15 juta kunjungan. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1,2 miliar perjalanan, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.

Tren positif ini berlanjut hingga Agustus 2026 dengan perolehan 10,58 juta kunjungan wisman, menandai pertumbuhan 5,38 persen secara year-on-year, dan 842,15 juta perjalanan wisnus, tumbuh 4,29 persen secara year-on-year.

“Pertumbuhan pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat kedua di antara lima ekonomi besar Asia Tenggara,” kata Menteri Pariwisata.

2. Pemerataan Destinasi Wisata

Pertumbuhan pariwisata juga diiringi dengan pemerataan perjalanan. Kunjungan tidak hanya terjadi di Bali atau kota-kota besar.

Pada triwulan I 2026, Kawasan Manado-Likupang dan Danau Toba mencatatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat tinggi, masing-masing meningkat sebesar 60,42 persen dan 33,40 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Dari sisi pertumbuhan tercepat wisatawan nusantara antara tahun 2025 hingga 2026, Danau Toba kembali memimpin dengan lonjakan signifikan sebesar 106,68 persen, disusul oleh Lombok-Gili Tramena yang tumbuh sebesar 75,45 persen.

“Pariwisata semakin berkembang di berbagai daerah, yang artinya aktivitas pariwisata menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Menteri Pariwisata.

3. Pariwisata yang Semakin Berkualitas

Pada semester I 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat 6, 36 persen menjadi 1.313 dolar AS atau sekitar Rp22,59 juta per kedatangan.

Pengeluaran wisatawan tersebut dibelanjakan langsung untuk berbagai kebutuhan seperti akomodasi, makan minum, cinderamata, hiburan, paket tur lokal, dan lainnya. Menariknya, lebih dari 95 persen usaha pariwisata digerakkan oleh UMKM.

4. Pariwisata yang Kompetitif

Daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global kian meningkat. Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index 2026. Peningkatan skor indeks daya saing pariwisata Indonesia (Travel and Tourism Development Index 2026) juga meningkat menjadi 4,56, menempatkan Indonesia di posisi ke-2 di Asia Tenggara dan ke-6 di Asia Pasifik.

“Semakin meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia, maka semakin kuat citra dan daya tariknya di mata dunia,” kata Menteri Pariwisata.

5. Pariwisata Membuka Lapangan Kerja

Tercatat pada 2025, sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang meliputi berbagai lapisan ekosistem pariwisata mulai dari hotel, restoran, usaha perjalanan, destinasi, transportasi, event, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh mengikuti pergerakan wisatawan.

“Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya memberikan dampak atau peluang bagi masyarakat untuk berkaryam bekerja, dan memperoleh penghasilan di sektor pariwisata,” ucap Menteri Pariwisata.

Di sisi lain, kepercayaan dunia usaha terhadap sektor ini juga terus tumbuh. Investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun dan terus tumbuh pada semester I 2026 sebesar Rp39,68 triliun.

Di enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1,4 triliun dan menciptakan 1.858 tenaga kerja baru. Lima KEK lain yang memiliki aktivitas pariwisata mencatat investasi Rp4,5 triliun dan 1.621 tenaga kerja baru.

“Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru. Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan pekerjaan,” ucap Menteri Pariwisata.

6. Pariwisata dari Rakyat

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan, pemerataan ekonomi juga tercermin dari berkembangnya ekosistem desa wisata dan penyelenggaraan event. Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kementerian Pariwisata di 66 desa wisata menunjukkan bahwa pendapatan desa lewat pariwisata meningkat 29,62 persen, dari Rp46,05 miliar menjadi Rp59,70 miliar, pada tahun 2024 ke tahun 2025.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke desa juga meningkat 35,48 persen, dari 54.922 menjadi 74.409 kunjungan. Diikuti dengan jumlah wisatawan nusantara yang meningkat 45,17 persen, dari sekitar 1,55 juta menjadi 2,25 juta perjalanan.

Tenaga kerja lokal kian bertambah hingga 53,33 persen, dari 3.234 menjadi 4.959 orang. Jumlah kamar homestay meningkat hampir 50 persen menjadi 3.074 kamar. Pada Maret 2026, tercatat jumlah UMKM di desa-desa tersebut mencapai 6.469 usaha.

Sejumlah desa wisata di Indonesia juga menorehkan prestasi gemilang yakni Desa Wisata Jatiluwih di Bali, Desa Wisata Wukirsari di DI Yogyakarta, dan Desa Wisata Pemuteran di Bali meraih UN Tourism Best Tourism Village dalam dua tahun terakhir.

“Inilah salah satu gambaran paling sederhana tentang pariwisata berdampak. Pariwisata dengan demikian tidak hanya membawa orang menuju desa. Pariwisata dapat membawa peluang ekonomi lebih dekat kepada masyarakat,” kata Wakil Menteri Pariwisata.

7. Menggerakkan Ekonomi dengan Cepat

Dampak serupa juga terlihat dari penyelenggaraan event. Sepanjang 2025 hingga September 2026, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan pada 377 event di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kajian penyelenggaraan 354 event, termasuk Karisma Event Nusantara (KEN), MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), dan event internasional, terdapat 23,91 juta pengunjung dengan perkiraan perputaran ekonomi mencapai Rp45,9 triliun.

“Angka Rp45,9 triliun itu menggambarkan bagaimana sebuah event dapat menjadi mesin ekonomi dalam waktu relatif singkat. Ketika ribuan orang datang ke sebuah festival, manfaatnya terasa langsung oleh pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, event kita dorong bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai penggerak ekonomi daerah,” kata Wakil Menteri Pariwisata.

8. Ekosistem Pariwisata yang Semakin Tertata

Wakil Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa pariwisata yang memberikan manfaat dalam jangka panjang harus tumbuh dengan kualitas. Wisatawan perlu merasa aman. Masyarakat membutuhkan destinasi yang bersih. Pelaku usaha juga membutuhkan persaingan yang sehat dan aturan yang adil.

Karenanya Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya agar ekosistem pariwisata semakin tertata.

Hingga 23 September 2026, jumlah unit usaha akomodasi jangka pendek yang memiliki NIB mencapai 113.692 unit, bertambah 44.852 usaha atau meningkat 65,2 persen dibandingkan 31 Maret 2025 saat Kementerian Pariwisata memulai program ini.

Kemudian, Kementerian Pariwisata melakukan peninjauan lapangan dan pembinaan pelaku usaha di tujuh provinsi di Indonesia. Kementerian Pariwisata juga menjalin kemitraan dengan sembilan Online Travel Agent (OTA) dalam sosialisasi dan penerapan kebijakan termasuk delisting. Adapun sebanyak 1.553 pelaku usaha dan operator mendapatkan kegiatan coaching clinic.

“Usaha yang semakin tertata berarti persaingan yang lebih adil bagi pelaku industri, perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan, sekaligus peluang peningkatan penerimaan daerah,” tutur Wakil Menteri Pariwisata.

9. Pariwisata yang Mendunia

Ketahanan dan kualitas pariwisata Indonesia kian diakui di tingkat global. Sepanjang 2025 hingga September 2026, pariwisata Indonesia berhasil meraih 311 penghargaan internasional. Beberapa di antaranya mencakup penobatan Bali sebagai “Best of the Best Destinations in the World 2026” oleh Tripadvisor, serta puluhan penghargaan untuk kuliner, hotel, dan destinasi alam seperti Kepulauan Komodo dan Gili Trawangan.

Indonesia juga menerima 47 MICHELIN Keys, penghargaan untuk hotel dan resor terbaik dunia. Prestasi ini meningkat dari 33 MICHELIN Keys yang diterima pada tahun 2025, tahun pertama penganugerahan MICHELIN Keys. Sederet prestasi ini mencerminkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia yang semakin dikenal dan diminati dunia.

10. Pariwisata yang Bersinergi

Kementerian Pariwisata melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Pengetahuan dan fasilitas yang dimiliki Poltekpar dimanfaatkan untuk pelatihan higiene atau manajemen dapur program Makan Bergizi Gratis.

Poltekpar Makassar misalnya memberikan pelatihan mengenai keamanan pangan, sanitasi, keselamatan kerja, manajemen dapur, dan produksi makanan. Poltekpar Lombok mengembangkan menu berbahan baku lokal serta membantu peningkatan standar dapur.

Kemudian, Poltekpar NHI Bandung mengembangkan pola pelatihan dan skema sertifikasi bagi kepala dapur dan juru masak MBG. Aset Poltekpar NHI Bandung juga dimanfaatkan sementara untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kementerian Pariwisata turut menyediakan peluang untuk lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan studi di Politeknik Pariwisata.

Selain itu, enam Poltekpar menyiapkan dukungan pelatihan hospitality bagi 560 peserta SMK Go Global. Kemudian di desa wisata, Pokdarwis mulai diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih agar kegiatan pariwisata semakin terhubung dengan kegiatan ekonomi desa.

Gerakan Wisata Bersih yang diinisiasi Kementerian Pariwisata juga sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Pada tahun 2025, Gerakan Wisata Bersih telah melaksanakan 14 Aksi Bersih di 10 provinsi, melibatkan 9.134 partisipan dan mengumpulkan 21,5 ton sampah.

“Destinasi yang bersih bukan hanya membuat wisatawan nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya,” kata Menteri Pariwisata.

11. Pemerintah Hadir untuk Rakyat Lewat Pariwisata

Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan sejumlah insentif diantaranya potongan harga transportasi pada periode liburan bagi masyarakat yang bepergian agar tetap terjangkau, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan 552.000 penerima manfaat, serta Program Magang Nasional yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar langsung di industri pariwisata.

“Itulah kontribusi yang ingin terus kami jaga. Pariwisata yang turut menggerakkan Indonesia, dan pembangunan yang manfaatnya semakin dirasakan oleh rakyat,” tutur Menteri Pariwisata.

12. Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian

Secara keseluruhan, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional pada tahun 2025 mencapai 4,78 persen atau senilai Rp1.138,90 triliun. Pada Januari-Juni 2026, angka ini diperkirakan berada pada rentang 4,02- 4,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor strategis utama penggerak ekonomi nasional, yang multiplier effect-nya dirasakan langsung oleh tenaga kerja di sektor pariwisata dan rantai pasok pendukungnya.

13. Pariwisata Membawa Devisa

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata berhasil mendatangkan devisa sebesar sebesar 18,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp305,47 triliun, meningkat 9,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara pada semester I 2026, sumbangan devisa pariwisata tercatat mencapai 8,43 miliar dolar AS atau sekitar Rp140,95 triliun, meningkat 2,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Belanja wisatawan mancanegara ini turut menggerakkan usaha lokal dan memperkuat perekonomian Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengatakan sederet pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata sinergi dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem pariwisata, membangkitkan ekonomi lokal, serta memperluas peluang bagi seluruh elemen bangsa.

"Mari terus bersama-sama mendukung kemajuan pariwisata Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan mendunia," kata Menteri Pariwisata.

Video Laporan Capain Dua Tahun Sektor Pariwisata dapat diakses melalui link berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=5LjuHLksQwQ&t=67s

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-pariwisata-tumbuh-positif-dalam-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran

Baca Terusannya »»  

Maulana Rifky Persembahkan Emas Pertama Indonesia di Asian Para Games 2026, Menpora Erick: Jadi Pelecut Semangat Raih Emas Berikutnya

 

 

Jakarta: Kontingen Indonesia mengawali perjuangan perebutan medali di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan hasil membanggakan. Medali emas pertama untuk Merah Putih berhasil dipersembahkan Maulana Rifky Yavianda dari cabang olahraga para renang nomor 100 meter gaya bebas putra klasifikasi S12, Senin (19/10).

Keberhasilan Rifky menjadi awal positif bagi kontingen Indonesia yang baru memulai perjuangan memperebutkan medali setelah Asian Para Games 2026 resmi dibuka pada Minggu (18/10). Raihan emas pertama ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat seluruh atlet Indonesia yang tengah bersaing dengan para terbaik Asia.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Rifky yang langsung mempersembahkan medali emas pada hari pertama perebutan medali.

“Alhamdulillah, emas pertama untuk Indonesia di Asian Para Games 2026! Selamat kepada Maulana Rifky Yavianda yang berhasil mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga para renang nomor 100 meter gaya bebas S12. Ini menjadi awal yang sangat baik bagi perjuangan kontingen Merah Putih,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan bahwa keberhasilan Rifky bukanlah sesuatu yang diraih secara instan, melainkan buah dari proses panjang, latihan keras, kedisiplinan, serta komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan demi membawa nama Indonesia di panggung internasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifky, para pelatih, dan seluruh tim yang telah bekerja keras mempersiapkan diri. Di balik medali emas ini ada proses panjang, pengorbanan, disiplin, dan tekad yang tidak pernah padam untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kerja keras tersebut hari ini terbayar dengan berkumandangnya Indonesia Raya,” kata Menpora Erick.

Lebih lanjut, Menpora berharap keberhasilan Rifky menjadi pelecut semangat bagi seluruh atlet Indonesia yang masih akan bertanding di berbagai cabang olahraga. Menurutnya, emas pertama harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri dan menjaga semangat juang kontingen Merah Putih sepanjang Asian Para Games 2026.

“Perjuangan kita baru dimulai. Saya berharap emas pertama ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh atlet Indonesia yang saat ini sedang berjuang. Jadikan keberhasilan Rifky sebagai motivasi untuk tampil semakin percaya diri, menjaga fokus, dan memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan. Kita masih memiliki banyak peluang untuk mendapatkan emas-emas berikutnya,” tegasnya.

Menpora Erick juga mengingatkan seluruh atlet agar menjadikan raihan emas pembuka ini sebagai energi positif untuk terus berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang tengah berjuang di Aichi-Nagoya.

“Kita ingin melihat semakin banyak atlet Indonesia berdiri di podium tertinggi dan semakin sering Indonesia Raya berkumandang di Asian Para Games 2026. Saya percaya seluruh atlet kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk mengharumkan nama bangsa. Seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan perjuangan kalian. Semoga emas pertama ini menjadi pembuka jalan bagi hadirnya prestasi berikutnya untuk Merah Putih,” pungkas Menpora Erick.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7321/maulana-rifky-persembahkan-emas-pertama-indonesia-di-asian-para-g 

 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Jaga Pasokan Energi dan Dorong Penguatan Hilirisasi Nasional

 

Pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran USD91–92 per barel.

“Rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka 91 sampai dengan 92 dolar per barel,” ujar Bahlil.

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, berada di atas 20 hari.

“Untuk di sektor BBM saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita rata-rata–minus Pertalite yang RON 90, RON 90 sekarang di angka 16-20 hari, kemudian selebihnya untuk bentuk BBM yang lain itu rata-rata di atas 20 hari,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali. Setelah melakukan koordinasi bersama Gubernur Bali, Direktur Utama Pertamina, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, pemerintah meningkatkan cadangan BBM di Bali menjadi 11–12 hari dan menargetkan peningkatan hingga 15 hari dalam satu minggu ke depan.

“Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional. Problem-nya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Forkopimda dan Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah benar-benar Pertamina melakukan ini, itu dari sisi BBM,” tuturnya.

Selain itu, Bahlil menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga telah berangsur teratasi. Berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya, pasokan di wilayah tersebut telah diperbaiki melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

“Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana,” ujar Bahlil.

Di sektor mineral dan batu bara, Bahlil menyampaikan bahwa harga batu bara mulai menunjukkan peningkatan. Pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan devisa.

“Sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 633, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan, dan sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga supply and demand, tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk,” ucapnya.

Sementara itu, di sektor hilirisasi, Bahlil menyatakan bahwa pengembangan industri nikel berjalan dengan baik, termasuk peresmian sejumlah pabrik di Weda Bay, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo. Pemerintah juga akan segera meresmikan pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

“Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan ground breaking, itu adalah kerja sama antara CATL dan BUMN kita,” ujar Bahlil.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-jaga-pasokan-energi-dan-dorong-penguatan-hilirisasi-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Pangdam IV/Diponegoro Berganti, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tekankan Peningkatan Kolaborasi

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara pisah sambut Pangdam IV/Diponegoro yang digelar di Balai Diponegoro, Makodam IV/Diponegoro, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu seiring adanya pergantian pucuk pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, dari Mayjen TNI Achiruddin Darojat kepada Mayjen TNI Sudaryanto.

Gubernur Luthfi mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi Forkopimda tidak boleh surut. Kodam IV/Diponegoro tidak hanya sebagai mitra dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan, kolaborasi itu telah diwujudkan melalui berbagai program nyata. Antara lain percepatan pembangunan desa melalui TMMD, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan bencana, serta dukungan untuk menjaga kondusivitas Jawa Tengah.

“Keamanan dan ketertiban adalah jaminan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8%, di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan kita juga turun menjadi 9,21%. Itu semua berkat kolaborasi seluruh Forkopimda,” terang Luthfi.

Dalam kesempatan itu, gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Achiruddin yang telah menduduki jabatan baru sebagai Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI. Dia juga berterima kasih atas dedikasi Achiruddin selama menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

Gubernur menyambut hangat Mayjen TNI Sudaryanto yang kini menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Ke depan diharapkan sinergisitas dan kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini bisa terus terjaga dan ditingkatkan.

Sementara itu, Achiruddin mengatakan, seluruh capaian yang diraih selama menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro tidak lepas dari dukungan dari Gubernur Ahmad Luthfi dan seluruh Forkopimda. Dia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Luthfi, Forkopimda, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah dan prajurit Kodam IV/Diponegoro.

“Lima belas bulan bukan waktu yang singkat, bukan juga waktu yang panjang. Terima kasih. Kalau tidak ada dukungan dan atensi dari Gubernur dan semuanya, apa yang saya bikin, bangun, dan kembangkan di Kodam IV/Diponegoro tadi, tidak akan terwujud,” ungkapnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng,  Forkopimda Provinsi Jateng dan Forkopimda kabupaten/kota se- Jateng. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pangdam-iv-diponegoro-berganti-gubernur-ahmad-luthfi-tekankan-peningkatan-kolaborasi/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Instruksikan Investasi Berkualitas, Hilirisasi dan Reformasi Perizinan Jadi Prioritas

 

Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kontribusi investasi hilirisasi menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada triwulan III 2026, kontribusi hilirisasi telah mencapai 35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang masih berada pada kisaran 26 persen.

“Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen,” ujar Rosan dalam keterangan persnya.

Menurut Rosan, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan teknologi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Tapi tentunya kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.

Rosan menjelaskan bahwa karakteristik investasi di setiap sektor berbeda. Dalam konteks hilirisasi, pemerintah akan terus mengembangkan industri berbasis nikel dan baterai dengan tetap memperhatikan keseimbangan produksi, peningkatan kualitas produk, penguasaan teknologi, serta penyerapan tenaga kerja.

“Jadi seperti yang kita sudah lakukan hilirisasi di nikel ini, di baterai, di EV-baterai, nah itu yang mungkin akan terus kita kembangkan dengan tetap menjaga tentunya stabilitas equilibrium dari produksi kita, produksi nikel kita maupun juga produksi turunannya agar produknya juga makin meningkat, teknologinya makin baik, dan penyerapan tenaga kerjanya dan teknologinya juga berjalan,” jelas Rosan.

Selain penguatan hilirisasi, Rosan memaparkan kemajuan reformasi birokrasi investasi melalui integrasi sistem perizinan yang kini melibatkan 28 kementerian dan badan. Integrasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian waktu pelayanan bagi investor dalam maupun luar negeri.

Salah satu terobosan yang diterapkan adalah mekanisme fiktif positif, yakni pemberian persetujuan perizinan melalui kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila instansi terkait tidak menyelesaikan proses sesuai batas waktu yang ditetapkan. Rosan menyebut pihaknya telah menerbitkan sekitar 328 izin melalui mekanisme tersebut.

“Jadi apabila dari, mohon maaf, kementerian lain itu agak misalnya mempunyai service level negeri yang 10 hari, 10 hari mereka tidak keluarkan otomatis kementerian kami akan bisa mengeluarkan itu yang namanya fiktif positif dan kami sudah terapkan, dan saya sudah mengeluarkan izin kurang lebih 328 perizinan karena fiktif positif ini,” ungkapnya.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat dan memberikan kepastian pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Rosan menyebut proses yang sebelumnya dapat memakan waktu satu hingga enam bulan kini ditargetkan menjadi hanya lima hari dari sisi layanan imigrasi.

“Dan dari IMIPAS contohnya sudah menyampaikan akan hanya 5 hari, sehingga kembali lagi kan kalau dulu bisa sebulan, kalau dulu sampai 6 bulan, nah kembali lagi ini akan memberikan kepastian, dan juga kepastian dan juga clarity lebih jelas,” katanya.

Rosan menegaskan bahwa kepastian regulasi, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. “Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian they don’t like surprises nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi investasi itu tugas yang utama, yang kami lakukan adalah mengurangi ketidakpastian untuk para investor baik dalam maupun luar negeri yang akan berinvestasi di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-instruksikan-investasi-berkualitas-hilirisasi-dan-reformasi-perizinan-jadi-prioritas/ 

Baca Terusannya »»  

Realisasi Investasi Tembus Rp1.539,2 Triliun hingga September 2026, Serap 2,19 Juta Tenaga Kerja

 

Realisasi investasi nasional periode Januari hingga September 2026 tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Dari total tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengatakan bahwa realisasi investasi pada triwulan III tahun 2026 mencapai Rp528,7 triliun.

“Ini untuk Januari sampai dengan September 2026 sehingga total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.194.496 orang. Dan kontribusi dalam negeri-luar negerinya, dalam negerinya itu kurang lebih Rp761,4 triliun atau 49,5 persen dan penanaman modal asingnya mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5 persen,” ucap Rosan dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Dari sisi persebaran wilayah, Rosan menyebut bahwa realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa sebesar Rp759,8 triliun atau 49,4 persen. Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat.

“Yang pertama lima besarnya Singapura sebesar 14 miliar dolar atau 29,6 persen, kedua ini Hongkong 12,8 miliar atau 27,2 persen, ketiga Tiongkok itu 5 miliar atau 10,5 persen,” katanya.

Di sektor hilirisasi, Rosan menjelaskan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp480 triliun. Sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun, meliputi komoditas nikel, bauksit, besi baja, tembaga, hingga pasir silika.

“Kedua perkebunan dan kehutanan Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, dan perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Tetapi memang khusus untuk realisasi luar Jawa investasinya itu mencapai 78 persen dari total investasi direalisasi yang masuk kurang lebih Rp373,1 triliun, berbanding di dalam Jawa 22 persen atau Rp106,9 triliun,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/realisasi-investasi-tembus-rp1-5392-triliun-hingga-september-2026-serap-219-juta-tenaga-kerja/ 

Baca Terusannya »»  

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Investasi Rp3.923,2 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja, Lebih Separuh di Luar Jawa

 

Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ucapnya.

Dari sisi pemerataan wilayah, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan wilayah Jawa. Investasi di luar Jawa tercatat mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional, sedangkan investasi di Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

“Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp1.924,5 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga tahun 2029. Kebutuhan investasi ini, menurut Rosan, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada 2029.

“Memang sejauh ini alhamdulillah target yang dicanangkan oleh Bappenas, yang diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai ya,” ungkapnya.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan iklim usaha, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Rosan menekankan pentingnya langkah aktif menjaring peluang investasi sekaligus mendengarkan masukan pelaku usaha agar investasi yang masuk semakin memperkuat industri dalam negeri.

“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan juga masukan, inputan agar iklim investasi kita, iklim industri kita ini makin meningkat karena memang yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi ya, hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dua-tahun-pemerintahan-presiden-prabowo-investasi-rp3-9232-triliun-serap-548-juta-tenaga-kerja-lebih-separuh-di-luar-jawa/ 

Baca Terusannya »»  

OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal dan Transparansi, Pelanggaran Ditindak untuk Beri Efek Jera

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia, terutama dalam aspek transparansi, likuiditas, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, selepas mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan terkini, tentu saja terkait dengan stabilitas sektor keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia.

Secara khusus, OJK turut menyampaikan perkembangan pasar modal Indonesia. Menurut Friderica, reformasi akan terus diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar agar semakin kredibel dan dipercaya oleh investor.

“Terkhusus terkait dengan pasar modal Indonesia kami juga sampaikan kepada beliau, dan kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi kemudian likuiditas,” jelasnya.

Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian pada pentingnya penegakan aturan terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal. OJK memastikan langkah penegakan hukum akan terus diperkuat, termasuk terhadap praktik-praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.

“Pesan khusus juga terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan coordinative trading dan lain sebagainya,” ungkap Friderica.

“Sehingga kita akan semakin terus menegakkan kredibilitas, integritas dan juga terus melakukan enforcement terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Dan ini harapannya menimbulkan efek jera,” lanjutnya.

OJK berharap upaya reformasi tersebut dapat mendorong pasar modal Indonesia menjadi makin likuid dan transparan serta menjadi tempat investasi yang baik, baik bagi investor domestik maupun asing.

Ketua Dewan Komisioner OJK juga menyoroti pertumbuhan jumlah investor ritel domestik yang saat ini telah mencapai sekitar 32,7 juta Single Investor Identification (SID). Menurutnya, angka tersebut mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang.

“Apalagi sekarang dengan domestic investor retail kita sudah mencapai 32.700.000 SID yang tentu saja ini juga menaruh harapan besar untuk pasar modal Indonesia ke depan bisa menjadi tempat investasi untuk jangka panjang yang baik untuk masyarakat Indonesia,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/ojk-perkuat-reformasi-pasar-modal-dan-transparansi-pelanggaran-ditindak-untuk-beri-efek-jera/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah, Nilai Tukar, dan Pengendalian Inflasi Pangan

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, tetap menjadi fokus utama kebijakan Bank Indonesia.

“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.

Selain inflasi, Destry menyebut rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer), serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia. Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkas Destry.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-koordinasikan-penguatan-stabilitas-rupiah-nilai-tukar-dan-pengendalian-inflasi-pangan/ 

Baca Terusannya »»  

Stabilitas Ekonomi Terjaga, Pemerintah Perkuat Kinerja Ekspor

 

Stabilitas perekonomian menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional, terutama menjelang akhir tahun. Selain menjaga stabilitas indikator makroekonomi, penguatan kinerja ekspor juga diperlukan untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia dan mengoptimalkan potensi berbagai sektor usaha, termasuk industri manufaktur.

“Hari ini Bapak Presiden memanggil tim ekonomi. Terutama untuk mengupdate situasi perekonomian menjelang akhir tahun ini dan juga sekaligus dalam rangka dua tahun pemerintahan Pak Presiden, Pak Prabowo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10).

Selain mengevaluasi perkembangan 2 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah indikator utama perekonomian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, kondisi makro sektor perbankan, hingga realisasi investasi.

Pada keterangan pers tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional relatif stabil. Pembahasan juga mencakup perkembangan berbagai indikator makroekonomi sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi perekonomian sekaligus langkah yang perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ke depan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan turut membahas upaya peningkatan ekspor nasional. Penguatan kinerja ekspor akan didorong melalui berbagai sektor, termasuk manufaktur, dengan mengoptimalkan potensi produksi dalam negeri dan memperluas kontribusi sektor-sektor produktif terhadap perdagangan internasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah akan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor. Langkah debottlenecking tersebut akan dilaksanakan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang telah mendapat penugasan dari Presiden, sehingga kendala yang menghambat aktivitas ekspor dapat ditangani secara lebih terarah.

“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” jelas Menko Airlangga.

Melalui evaluasi kondisi makroekonomi dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penguatan ekspor diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7167/stabilitas-ekonomi-terjaga-pemerintah-perkuat-kinerja-ekspor 

Baca Terusannya »»  

Transformasi Ekonomi Nelayan Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

 

Kesejahteraan nelayan tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinan. Perhatian ini diwujudukan dalam Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan semangat 2 Tahun Gerak Nyata, KNMP menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Program ini sudah berjalan sejak 2025 sebagai program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KNMP digagas sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, KNMP merupakan salah satu program prioritas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif. KNMP ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat APBN mendukung pembangunan KNMP hingga Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan.

Produktivitas dan Pendapatan Nelayan Meningkat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan KNMP Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua, sebagai proyek percontohan KNMP. Produktivitas dan kehidupan nelayan di Samber-Binyeri berubah menjadi lebih baik berkat datangnya KNMP.

Melansir data KKP, produksi ikan berhasil meningkat 121%, dari 552 kg per bulan menjadi 1.221 kg per bulan. Dengan produksi yang meningkat, penjualan ikan dan pendapatan nelayan pun turut meningkat. Penjualan ikan naik 90% dari Rp10,8 juta per bulan menjadi Rp20,5 juta per bulan. Pendapatan nelayan naik 89% dari Rp6,06 juta per bulan menjadi Rp11,43 juta per bulan. Terakhir, berkat bantuan fasilitas melaut di KNMP, nelayan bisa melaut lebih lama, dari awalnya 9 hari menjadi 13 hari.

Tingginya performa ini berhasil memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, hingga mengirimkan hasil tangkapannya ke penjuru negeri di Indonesia. Total sudah ada 15 kali pengiriman sebanyak 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar. Tujuan pengiriman ini meliputi Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.

Keberhasilan ini juga dirasakan oleh nelayan Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang sudah beroperasi sejak Mei 2026. Dalam waktu empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kegiatan operasional di Tongke-Tongke berhasil menyerap 39 tenaga kerja lokal dan sudah menarik total 80 anggota koperasi.

Tidak hanya ikan segar, KNMP Tongke-Tongke juga mengolah tuna segar menjadi tuna loin. Bahkan, tuna loin ini sudah mengirimkan 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar lewat mitra koperasi. Terbaru, pada 27 September 2026, kampung ini kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.

Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa konsistensi pengiriman produk perikanan dari kawasan tersebut menunjukkan berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.

“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.

Bupati Sinjai Ratnawati Arif menilai kehadiran KNMP memberikan peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran membantu meningkatkan kualitas produk serta memperluas pilihan usaha masyarakat. Ratnawati menyebut program tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan apabila fasilitas dikelola secara optimal.

“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperluas pembangunan KNMP secara bertahap menuju target 5.000 kampung nelayan pada 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya tercermin dari peningkatan hasil produksi, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan yang semakin meningkat

 

 

Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/transformasi_ekonomi_nelayan_lewat_kampung_nelayan_merah_putih 

Baca Terusannya »»  

Diikuti 280 Peserta, Jambore Pemuda Jateng Jadi Wadah Asah Kreativitas dan Bakat

 

SURAKARTA – Sebanyak 280 pemuda dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah mengikuti Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2026, di Kota Surakarta, pada 19–22 Oktober 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu merupakan wadah bagi generasi muda, untuk menunjukkan bakat, mengasah kreativitas, sekaligus meningkatkan daya saing.

“Pemuda ini adalah harapan bangsa. Pemuda inilah yang nanti akan meneruskan estafet menjalankan pemerintahan di Indonesia, dan memajukan masyarakat Indonesia,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada Pembukaan Jambore Pemuda Jawa Tengah 2026, di Hotel Haris Solo, Senin (19/10/2026).

Karena itu, imbuhnya, kesiapan generasi muda perlu dibangun sejak dini, agar mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga menyoroti tantangan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penumpu pangan nasional. Dia berharap, kegiatan Jambore Pemuda dapat mendorong lahirnya wirausaha muda yang tertarik mengembangkan sektor pertanian, termasuk usaha di bidang tanaman pangan.

Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam pertanian menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda.

Sumarno juga berharap Jambore Pemuda Jawa Tengah 2026 menjadi momentum bagi generasi muda, untuk memperkuat kepedulian sosial, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah.

Dia menegaskan, kemajuan Jawa Tengah ke depan membutuhkan kontribusi generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan dan kreativitas, tetapi juga kesadaran untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi berikutnya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Tengah, Aria Chandra Destianto, mengatakan, Jambore Pemuda diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi anak muda, dalam mengembangkan potensi dan berkompetisi secara positif.

Dijelaskan, Jambore Pemuda Jateng 2026 mempertandingkan delapan kategori lomba. Yaitu, katagori kepemudaan Lomba Tari Kreasi Daerah, Lomba Pidato Bahasa Inggris, Lomba Solo Vokal, Lomba Fashion Show Pakaian Adat, Lomba Karya Ilmiah Pemuda, Lomba Menulis Unggulan Daerah, Lomba Teknologi Kimia Lunak, dan Lomba Kuliner.

“Kami ingin memberikan wadah bagi pemuda, karena kita membutuhkan generasi-generasi muda untuk meneruskan perjuangan bangsa. Kegiatan ini kami selenggarakan agar mereka memiliki kesempatan menunjukkan bakatnya,” katanya.

Dengan melibatkan perwakilan dari 35 kabupaten/ kota, Jambore Pemuda Jateng 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat kreativitas, mengenalkan kekayaan budaya daerah, serta mendorong lahirnya generasi muda yang berdaya saing. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/diikuti-280-peserta-jambore-pemuda-jateng-jadi-wadah-asah-kreativitas-dan-bakat/ 

Baca Terusannya »»  

Konsolidasi Data dengan BGN, Lebih 8 Juta Siswa Binaan Kemenag Terima Layanan MBG

 

Jakarta (Kemenag) --- Kemenag bersama BGN terus melakukan harmonisasi dan rekonsolidasi data agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hasilnya, tercatat lebih 8 juta siswa binaan Kemenag telah mendapat layanan MBG.

“Kami melakukan harmonisasi dan rekonsolidasi data dengan mendorong tim teknis Kementerian Agama dan BGN untuk menyesuaikan data. Sebelumnya, masih banyak perbedaan teknis antara Kementerian Agama dan BGN. Sekarang, kondisi seperti itu relatif sudah jarang terjadi,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat paparan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, (19/10/2026)

Berdasarkan data capaian per 17 Oktober yang diintegrasikan antara BGN dan Kemenag, sebanyak 8.319.848 peserta didik dari total 10.748.334 peserta didik yang tercatat dalam data Kemenag telah menerima MBG. Capaian tersebut setara dengan 77 persen dari keseluruhan sasaran peserta didik.

Dari kelompok tersebut, penerima MBG di madrasah mencapai 8.138.126 peserta didik dari total 10.303.322 orang atau sekitar 79 persen. Sementara itu, di pondok pesantren, program telah menjangkau 171.204 peserta didik dari total 407.297 orang atau 42 persen. Adapun pada kelompok pendidikan keagamaan non-Pendidikan Islam, penerima tercatat sebanyak 10.518 orang dari total 37.715 peserta didik atau 28 persen.

Menag menegaskan, capaian di lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Capaian di pondok pesantren masih perlu diakselerasi,” tegasnya.

Dari sisi lembaga pendidikan yang terdiri dari Madrasah, Pesantren dan Non-Pendis / sekolah keagamaan, MBG telah menjangkau 67.741 lembaga dari total 95.455 lembaga yang tercatat dalam data Kemenag, atau sekitar 71 persen.

Pada kelompok madrasah, sebanyak 64.676 dari 88.448 lembaga telah menerima program, setara dengan 73 persen. Di pondok pesantren, penyaluran telah menjangkau 2.834 dari 6.173 lembaga atau 46 persen. Sementara itu, pada kelompok pendidikan keagamaan non-Pendidikan Islam, sebanyak 231 dari 834 lembaga telah menerima MBG atau 28 persen.

Data tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program, terutama untuk mengidentifikasi kelompok dan lembaga yang masih memerlukan percepatan penyaluran.

Data by Name by Address

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, data penerima manfaat MBG kini telah melalui validasi berbasis nama dan alamat (by name by address) yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri.

“Data penerimaan manfaat BGN, sekarang sudah tervalidasi by name by addres dengan nomor induk kependudukan (NIK) Kemendagri. Data itu meliputi data siswa dari Kemendikdasmen, Santri dari Kemenag, Kelompok 3B Kemenkes. Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran penerima MBG,” kata Zulkifli Hasan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, validasi data secara terperinci diperlukan agar pemerintah dapat memastikan ketepatan sasaran sekaligus memantau hasil intervensi gizi bagi penerima manfaat.

“Kenapa harus by name by address? Karena kita harus tahu intervensi gizi itu kepada siapa dan progresnya seperti apa. Tentu kita ini kan bukan hanya ngasih makan, tapi kita memonitor perkembangan dari hasil intervensi gizi yang kita berikan,” ujar Sudaryono.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemutakhiran data secara berkelanjutan, pelaksanaan MBG di madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan diharapkan semakin tepat sasaran. Evaluasi juga terus diperlukan untuk mempercepat perluasan cakupan penerima, khususnya pada kelompok yang capaian penyalurannya masih rendah

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/konsolidasi-data-dengan-bgn-lebih-8-juta-siswa-binaan-kemenag-terima-layanan-mbg-0WxEJ 

 

Baca Terusannya »»  

Kapolri: 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik Penyidikan, Keterlibatan Pihak Asing Didalami

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami, ini ada keterlibatan pihak asing, ada keterlibatan pihak asing. Namun karena ini kami masih dalam proses penyidikan, jadi ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat pma (penanaman modal asing) atau pihak asing, mana yang bukan pihak asing,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa hingga saat ini Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi (LP) terkait korporasi ke tahap penyidikan. Seluruh kasus tersebut masih dalam proses penanganan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di Indonesia.

“Jadi per hari ini dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan, dari 98 LP naik sidik, ada 98 kasus terkait dengan korporasi. Jadi dari 98 LP yang naik sidik terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan itu ada 98 kasus terkait korporasi,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan tersebut, aparat kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti guna menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kapolri menyebut bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang diperlukan. Pertanggungjawaban tersebut juga akan ditelusuri hingga kepada pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas korporasi terkait.

“Dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/kapolri-98-kasus-korporasi-karhutla-naik-penyidikan-keterlibatan-pihak-asing-didalami/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Karhutla Lebih Masif dan Terpadu

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan pembahasan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam keterangannya usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyampaikan penekanan Presiden terkait pentingnya percepatan langkah penanganan karhutla secara masif.

Dudung mengatakan bahwa Presiden memerintahkan untuk meningkatkan kapasitas operasi udara, termasuk penggunaan pesawat hercules untuk mendukung upaya penanganan karhutla.

“Tadi dikerahkan juga, diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat casa, ini sudah diperintahkan menggunakan hercules,” ucap Dudung.

Selain penguatan operasi udara, Presiden Prabowo turut menginstruksikan peningkatan pengerahan personel TNI-Polri, dinas terkait, hingga masyarakat dalam penanganan ini. Menurut Dudung, seluruh unsur terkait diminta bergerak secara terpadu dan segera mengambil langkah konkret guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan. Nah ini betul-betul harus secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera,” lanjutnya.

Menutup keterangannya, Menko Polkam menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran tidak bergantung pada datangnya hujan untuk mengatasi kebakaran. Kepala Negara, menurutnya, meminta tindakan nyata dilakukan sesegera mungkin dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

“Jadi Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera perbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan pada kami, untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-instruksikan-penanganan-karhutla-lebih-masif-dan-terpadu/ 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Hadiri Ratas Penanganan Karhutla Pimpinan Presiden Prabowo Subianto

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat terbatas dengan agenda pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Senin (19/10/2026).

Dalam rapat terbatas tersebut Presiden RI menyampaikan penekanan terkait pentingnya percepatan langkah penanganan Karhutla secara masif. Presiden memerintahkan untuk meningkatkan kapasitas operasi udara, termasuk penggunaan pesawat Hercules dan penerapan Dry Ice untuk mendukung upaya penanganan Karhutla.

Selain penguatan operasi udara, Presiden Prabowo turut menginstruksikan peningkatan pengerahan personel TNI-Polri beserta dinas terkait, hingga masyarakat dalam penanganan Karhutla.

Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas S.I.P., M.Si., CHRMP menegaskan TNI mendukung percepatan penanganan Karhutla melalui penguatan operasi udara dan pengerahan personel sesuai arahan Presiden.

"TNI tentu mendukung upaya ini melalui sinergi dengan semua pihak, baik Polri, instansi terkait maupun masyarakat guna mengoptimalkan langkah penanggulangan Karhutla," tegas Kapuspen TNI.

Sumber : https://tni.mil.id/view-268314-panglima-tni-hadiri-ratas-penanganan-karhutla-pimpinan-presiden-prabowo-subianto.html

Baca Terusannya »»  

Jelang Hari Santri, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Salurkan Beasiswa 424 Mahasantri dan 58 Santri Penggerak

SEMARANG — Mendekati peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan beasiswa kepada 424 mahasantri dan 58 santri penggerak di Jawa Tengah.

Beasiswa tersebut merupakan bagian dari program Pesantren Obah, yang digagas Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Hari ini kita serahkan beasiswa terkait program Pesantren Obah. Di antaranya beasiswa Ma’had Aly untuk santri yang kuliah di pesantren, serta beasiswa santri penggerak yang aktif dan tinggal di pesantren,” kata Luthfi, seusai acara Penyerahan dan Pembekalan Beasiswa Ma’had Aly dan Santri Penggerak 2026, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang Senin (19/10/2026).

Luthfi menjelaskan, para santri tersebut sangat memahami seluk-beluk pesantren, mulai dari karifan lokalnya, metodologi pengajarannya, dan sebagainya. Para santri yang kuliah tersebut tidak hanya memahami tradisi keilmuan pesantren, tapi juga memahami tradisi keilmuan di perguruan tinggi.

“Santri adalah garda terdepan, tidak hanya ilmu dunia dan akhirat, tetapi juga menjaga NKRI dari degradasi moral generasi muda,” katanya.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin menambahkan, program beasiswa itu tidak hanya untuk membantu biaya pendidikan. Pemprov Jateng juga ingin mempertemukan mahasiswa perguruan tinggi umum, dengan mahasantri yang menempuh pendidikan tinggi berbasis pesantren.

Ke depan, Taj Yasin membuka peluang untuk menggabungkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa perguruan tinggi umum dengan mahasantri Ma’had Aly. Mereka diharapkan dapat bertemu di daerah pengabdian, bertukar pandangan, dan bersama-sama melihat kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memadukan, ingin mengajak kolaborasi. Nanti KKN dari kampus umum dan KKN dari Ma’had Aly bisa kita gabungkan. Mungkin nanti satu bertemu di daerah yang dibutuhkan, mereka bisa berdiskusi di sana,” ujarnya.

Wagub menambahkan, penentuan penerima beasiswa juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan capaian akademik. Dengan begitu, bantuan pendidikan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan sekaligus mendukung keberlanjutan studi.

Manfaat beasiswa tersebut dirasakan Alaika Hilma, mahasantri semester enam Ma’had Aly Yanbu’ul Qur’an (MAYQ) Kudus, jurusan Ulumul Qur’an, Fakultas Ushuluddin.

Sebelum menerima bantuan, dia harus menjalani pekerjaan lepas atau freelance untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya kuliahnya.

Bagi Alaika, beasiswa dari Pemprov Jateng bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga mengurangi beban yang selama ini harus dia pikirkan di tengah kewajiban menyelesaikan pendidikan.

“Dengan adanya program ini saya sangat-sangat terbantu dari permasalahan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Belajar juga makin fokus dan perkuliahan lebih maksimal lagi,” ujarnya.

Alaika mengatakan, proses pengajuan beasiswa di Ma’had Aly Yanbu’ul Qur’an berjalan lancar, karena pihak lembaga turut membantu proses pemberkasan. Dari ma’had tersebut, sebanyak 13 mahasantri dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa.

Pengalaman berbeda disampaikan Silvi Dyah Oktaviani, mahasiswa semester lima UIN Sunan Kudus asal Demak. Selain menjalani perkuliahan, dia tinggal di Pondok Pesantren Bustanul Furqon Asy-Syafi’iyyah, pesantren mahasiswa di Kudus.

Rutinitas Silvi tidak berhenti setelah kegiatan akademik di kampus selesai. Dia juga aktif dalam organisasi kampus dan mengikuti kegiatan pesantren, termasuk mengaji selepas Magrib hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

Di tengah padatnya aktivitas tersebut, kebutuhan pendidikan dan biaya hidup masih menjadi hal yang harus diperhitungkan.

Silvi mengaku kebutuhan sehari-harinya masih dibantu orang tua. Karena itu, dia mencari beasiswa untuk menunjang pendidikannya, hingga kemudian mengetahui informasi mengenai program Santri Penggerak.

“Saya memang lagi cari beasiswa buat pendukung pendidikan saya agar lebih semangat. Kebetulan saya juga berada di pondok pesantren,” kata Silvi.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban keuangan, tetapi juga menjadi dorongan bagi mahasiswa yang menjalani pendidikan di kampus, sekaligus menuntut ilmu di pesantren.

“Menurut saya ini merupakan terobosan baru agar santri-santri sekaligus mahasiswa lebih semangat dalam belajar, menimba ilmu di universitas masing-masing ataupun di Ma’had Aly. Secara keuangan sangat membantu,” ujarnya.

Dalam program itu, setiap penerima memperoleh bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta per semester selama enam semester. Bantuan tersebut diharapkan membantu mahasiswa dan mahasantri melanjutkan pendidikan, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan kapasitas akademik, dan berkontribusi lebih luas bagi masyarakat

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jelang-hari-santri-ahmad-luthfi-salurkan-beasiswa-424-mahasantri-dan-58-santri-penggerak/ 

Baca Terusannya »»  

Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Presiden Prabowo Instruksikan KSP Kawal Program Prioritas Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo pada Senin, 19 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa KSP melaporkan secara langsung perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah kepada Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan arahan terkait langkah-langkah pengawasan dan pengendalian program agar dapat berjalan optimal.

“Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis,” tulis Seskab Teddy.

Jelang dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis. Untuk itu, Kepala Negara menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan tepat sasaran.

“Menjelang 2 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/jelang-dua-tahun-pemerintahan-presiden-prabowo-instruksikan-ksp-kawal-program-prioritas-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tekankan Aparatur Profesional dan Berintegritas, Pelayanan Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi sebagai landasan utama bagi seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Penguatan ketiga aspek tersebut diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang makin efektif.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pelayanan publik juga turut menjadi perhatian agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Penguatan kinerja ASN dan institusi Polri diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan yang responsif dan optimal.

“Upaya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang responsif, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tekankan-aparatur-profesional-dan-berintegritas-pelayanan-harus-menjawab-kebutuhan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Lestarikan Tradisi Pesantren, Pemprov Jateng Buka Peringatan Hari Santri dengan Ngaji Bandongan

SEMARANG – Memperingati Hari Santri Nasional 2026, puluhan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), akademisi, aktivis organisasi masyarakat mengikuti kegiatan Ngaji Bandongan, Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’alim, di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (19/10/2026).

Pengkajian kitab karya ulama KH Muhammad Hasyim Asy’ari itu, dibimbing Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Kota Semarang KH Ubaidullah Shodaqoh.

Sebagai informasi, bandongan adalah sistem pengajian yang berpusat pada seorang guru. Yaitu, guru membacakan sebuah kitab, mengartikan atau menerjemahkannya, lalu menjelaskan kandungan isi kitabnya kepada santri

Kegiatan ini mengawali rangkaian peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, Ngaji Bandongan merupakan tradisi pesantren yang tidak hanya diikuti para santri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Melalui tradisi tersebut, masyarakat dapat belajar langsung dari ulama, sekaligus memperkuat pemahaman keagamaan dan akhlak.

Menurutnya, kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim relevan untuk dipelajari, di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dia menilai, pembelajaran mengenai adab dan akhlak perlu mendapat perhatian bersama, baik dalam hubungan antara murid dan guru maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan nilai-nilai tersebut, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun karakter generasi muda.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan. Menurutnya, kegiatan mengaji tidak seharusnya berhenti pada satu pertemuan, tetapi perlu dilanjutkan agar materi yang dipelajari dapat dipahami secara mendalam.

Dia berharap, kajian kitab tersebut dapat berlanjut di Masjid milik Pemprov Jawa Tengah, dengan melibatkan takmir masjid serta pihak terkait.

“Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim yang berjumlah 110 halaman tidak mungkin diselesaikan pada hari ini saja. Maka memang ilmu itu harus berkesinambungan,” ujarnya.

Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu juga mengingatkan pentingnya menghormati ulama, dan menghargai ilmu pengetahuan.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pembinaan spiritual bagi ASN dan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rangkaian kegiatan selama sepekan, mulai 15 hingga 22 Oktober 2026. Sejumlah kegiatan direncanakan akan diadakan di Kabupaten Tegal dan Pemalang.

Diawali dengan Ngaji Bandongan, sejumlah kegiatan diadakan dengan melibatkan pondok pesantren, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Kegiatan di Pemalang, meliputi resik-resik pondok pesantren melalui tradisi ro’an atau kerja bakti. Ada juga program Santri dan Pesantren Sehat berupa Cek Kesehatan Gratis serta layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling), dan edukasi pola hidup bersih dan sehat.

Selain itu juga diselenggarakan gerakan literasi dan budaya membaca Al-Qur’an di satuan pendidikan formal selama sepekan. Program itu melibatkan siswa SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Tengah.

Puncak peringatan Hari Santri Nasional tingkat Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung di Kota Tegal, dengan rangkaian kegiatan berupa sarasehan santri, Jateng Bersholawat, dan upacara peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/lestarikan-tradisi-pesantren-pemprov-jateng-buka-peringatan-hari-santri-dengan-ngaji-bandongan/ 

Baca Terusannya »»