Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan II 2026 Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

 

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. NPI pada triwulan II 2026 mencatat defisit 0,9 miliar dolar AS, jauh lebih kecil dibandingkan dengan defisit pada triwulan I 2026 sebesar 9,1 miliar dolar AS. Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus ditopang oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga mendukung kinerja NPI yang tetap terjaga. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, yang setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diprakirakan temporer. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia. Surplus neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026. Dengan kondisi tersebut, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 12,5 miliar dolar AS (3,3% dari PDB), melebar dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 miliar dolar AS (1,0% dari PDB).

Transaksi modal dan finansial mencatat surplus didukung oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga dapat menopang NPI. Investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 12,0 miliar dolar AS pada triwulan II 2026, setelah pada triwulan I 2026 mengalami defisit sebesar 4,8 miliar dolar AS.

Ke depan, prospek NPI diprakirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan diprakirakan lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif. Selain itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat untuk menopang kinerja NPI 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. 

Penjelasan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Laporan NPI Triwulan II 2026​ di website Bank Indonesia.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816526.aspx

Baca Terusannya »»  

BMKG Catat 4.258 Gempa Susulan Pasca-Gempa Utama Flores, Berpotensi Berlangsung Hingga 4 Minggu

 

Jakarta, 21 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan pasca-gempa bumi utama M7,7 Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 4.258 kejadian hingga Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB. Dari total kejadian tersebut, sebanyak 118 gempa dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan 31 gempa memiliki magnitudo di atas M5,0.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, memprediksi rangkaian gempa susulan (aftershock) ini akan terus berlangsung selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Ia menilai fase awal rangkaian gempa susulan masih memperlihatkan pola temporal yang kompleks dan belum sederhana.

“Aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi dan belum menunjukkan pola peluruhan yang signifikan. Jumlah gempa per 24 jam tercatat 704 kejadian pada hari pertama, meningkat menjadi 746 pada hari kedua, kemudian berkisar 668, 649, dan 627 kejadian pada hari ketiga hingga kelima, namun naik lagi menjadi 802 kejadian pada hari keenam,” kata Wijayanto di Jakarta, Jumat (21/8).

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, rangkaian gempa susulan ini menyebabkan beberapa guncangan signifikan berintensitas IV-VI MMI yang dirasakan kuat oleh warga setempat. BMKG mencatat peristiwa guncangan kuat terjadi pada 19 Agustus 2026 pukul 23.17 WIB berkekuatan M5,6, serta 20 Agustus 2026 pukul 05.45 WIB berkekuatan M5,8. Selanjutnya, gempa signifikan kembali mengguncang pada 20 Agustus 2026 pukul 09.47 WIB dengan kekuatan M5,8, yang memicu kerusakan susulan pada struktur bangunan dan jembatan terdampak serta menimbulkan bencana tanah longsor di sejumlah titik.

Hasil relokasi menunjukkan bahwa gempa susulan tidak menyebar secara homogen, melainkan membentuk beberapa klaster tersendiri. Klaster utama berada di sekitar zona sumber gempa M7,7 di utara Nagekeo dan membentang mengikuti arah Flores Back-arc Thrust. Sementara itu, klaster susulan lainnya muncul di bagian barat zona sumber utama, tepatnya di sebelah utara Kabupaten Manggarai.

Data seismisitas harian memperlihatkan pergerakan fokus aktivitas yang terus dinamis dari waktu ke waktu. Pada hari pertama hingga keempat pasca-gempa utama, gempa bumi menyebar merata di seluruh klaster dari timur ke barat. Namun, pada hari kelima dan keenam, aktivitas seismik bergeser dan memusatkan kekuatannya di klaster bagian barat, sementara klaster bagian timur mulai menurunkan intensitas aktivitasnya secara bertahap.

Guna memantau perkembangan terkini, BMKG terus mengoperasikan sistem pemantauan real-time 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Petugas BMKG secara berkelanjutan menganalisis kuantitas kejadian, magnitudo, distribusi sumber gempa, arah pergerakan aktivitas, hingga karakteristik sumber gempa guna memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat serta instansi terkait.

Merespons dinamika seismik tersebut, BMKG mengimbau masyarakat terdampak untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa dan selalu mewaspadai potensi gempa susulan.

“Untuk memastikan keterbukaan informasi, BMKG mempublikasikan pembaruan data aktivitas gempa bumi susulan secara rutin dua kali sehari, yaitu setiap pukul 05.00 WIB dan 17.00 WIB. Informasi resmi ini dapat diakses publik secara luas melalui kanal media sosial resmi BMKG seperti di Instagram, Facebook, dan WhatsApp Channel, pungkasnya.

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-catat-4-258-gempa-susulan-pasca-gempa-utama-flores-berpotensi-berlangsung-hingga-4-minggu

Baca Terusannya »»  

Bantuan Air Bersih Kementerian PU Terus Mengalir bagi Warga Terdampak Gempa di Nagekeo dan Manggarai

 

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain memastikan infrastruktur tetap berfungsi, Kementerian PU juga menyalurkan bantuan air bersih dan tandon air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai. Penanganan dilakukan dengan mendistribusikan ribuan liter air bersih, menyediakan tandon air, hingga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih menjadi salah satu prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak bencana.

"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Menteri Dody.

Di Kabupaten Nagekeo, Kementerian PU telah mendistribusikan 2.200 liter air bersih kepada 31 Kepala Keluarga (KK) atau 110 jiwa warga Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa. Selanjutnya, di Desa Danga, Kecamatan Aesesa, sebanyak 6.600 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 42 KK atau 175 jiwa. 

Kementerian PU juga turut menyalurkan bantuan di Desa Lape, Kecamatan Aesesa berupa satu unit tandon air berkapasitas 1.200 liter, 5.000 liter air bersih, serta bantuan sembako. Bantuan tersebut menjangkau 52 KK atau 111 jiwa dan telah selesai disalurkan. 

Sementara itu, di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kementerian PU mendistribusikan tiga unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter untuk mendukung kebutuhan air bagi 310 KK atau 1.275 jiwa. 

Tidak hanya di Nagekeo, bantuan air bersih juga menjangkau Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan jumlah distribusi mencapai 5.000 liter air bersih sebanyak tiga kali. Adapun seluruh penyaluran bantuan tersebut masing-masing telah mencapai progres 100 persen.

Melalui bantuan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama masa penanganan pascagempa. Penyaluran air bersih menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebutuhan dasar warga, terutama di tengah proses pemulihan kondisi permukiman dan infrastruktur di wilayah terdampak

 

Sumber : https://pu.go.id/berita/bantuan-air-bersih-kementerian-pu-terus-mengalir-bagi-warga-terdampak-gempa-di-nagekeo-dan-manggarai 

Baca Terusannya »»  

Karya Kreatif Indonesia 2026: Gerakan Korporasi Gandeng UMKM, Berdaya Bersama-sama Mengakselerasi Intermediasi

 

Ketahanan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan perlu terus ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Intermediasi berperan penting untuk memastikan kapasitas pembiayaan di sektor keuangan mengalir kepada sektor produktif, mendukung ekspansi usaha, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas adalah melalui inisiasi Gerakan Korporasi Gandeng UMKM. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, saat membuka talkshow bertajuk “Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas", di JICC Jakarta (20/8). Talkshow digelar sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, gelaran Bank Indonesia bersinergi dengan otoritas dan penggiat UMKM. KKI 2026 mengangkat semangat Beudaya Meusare Sare yang artinya Berdaya Bersama-sama.

Penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam mendorong intermediasi yang semakin produktif sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi. “UMKM yang tumbuh dapat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah yang terus berkembang dapat menjadi korporasi baru Indonesia," ujar Thomas. Untuk itu, UMKM perlu terus didorong meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, dan terhubung dengan ekosistem usaha yang lebih luas.

Gerakan Korporasi Gandeng UMKM menghubungkan UMKM dengan rantai pasok dan rantai nilai korporasi melalui kemitraan. Akses pasar, jaringan, teknologi, pengalaman, dan standar usaha yang dimiliki korporasi dapat menjadi pengungkit bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha. Kemitraan tersebut juga membuka akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas sehingga UMKM dapat terus berkembang dan naik kelas. Upaya ini diwujudkan dalam KKI 2026 antara lain melalui fasilitasi business matching, yang menargetkan omzet dan business matching ekspor sebesar Rp446,9 miliar serta business matching pembiayaan, termasuk pembiayaan hijau, sebesar Rp212,8 miliar.

Bank Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat optimisme, kolaborasi, dan aksi nyata. Sinergi ini akan mendukung terwujudnya ekosistem di mana usaha kecil memiliki ruang untuk menjadi besar, korporasi tumbuh bersama mitra usahanya, dan pembiayaan mengalir kepada kegiatan ekonomi yang semakin produktif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Juda Agung, menyampaikan bahwa Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi UMKM melalui akses pembiayaan yang terjangkau, insentif perpajakan, serta kemudahan ekspor dan akses pasar. “UMKM tidak hanya naik kelas ketika memperoleh pembiayaan, tetapi juga ketika memperoleh akses pasar, meningkatkan kapasitas, dan membangun kemitraan. Untuk itu, sinergi antarotoritas, korporasi, lembaga keuangan, dan UMKM menjadi kunci," ujar Juda.

Talkshow menghadirkan narasumber Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro; Deputi Komisioner Pengaturan Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan, Deden Firman Hendarsyah; dan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita. Selain itu, hadir pula SEVP Institution Business PT BRI Tbk, Suyitno dan wirausahawan di bidang manufaktur peralatan dapur yang telah mengembangkan UMKM-nya menembus pasar ekspor dan go-digital, Asep Winazar. Seluruh narasumber berbagi perspektif dan praktik kemitraan korporasi–UMKM serta bagaimana pembiayaan mampu mendukung UMKM berkembang dan naik kelas. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, bank dan lembaga keuangan non-bank, asosiasi, serta pelaku UMKM dan industri.

Bank Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan korporasi untuk terus meningkatkan intermediasi untuk mendukung sektor riil, terutama UMKM. Melalui Gerakan Korporasi Gandeng UMKM diharapkan semakin banyak UMKM terhubung dengan rantai nilai, memperoleh akses pasar dan pembiayaan, serta tumbuh dan naik kelas. Beudaya MeusareSare, Berdaya Bersama-sama mendorong UMKM naik kelas, memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816426.aspx 

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Juda Jelaskan Berbagai Dukungan Pemerintah untuk UMKM

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Pemerintah terus memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai instrumen fiskal dan program pembiayaan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung saat menyampaikan keynote speech pada acara Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta Internasional Convention Center Jakarta pada Kamis (20/08).

Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi suku bunga agar UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Pada 2026, plafon KUR ditetapkan sebesar Rp290,6 triliun. Hingga akhir Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp180,9 triliun kepada 2,82 juta debitur.

Sementara itu, bagi pelaku usaha di lapisan paling bawah, pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyediakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan plafon hingga Rp20 juta. Hingga 16 Agustus 2026, pembiayaan UMi telah menjangkau 15,3 juta debitur dengan total penyaluran Rp67,2 triliun di 510 kabupaten/kota.

Di sisi lain pemerintah juga menyadari bahwa akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi sebagian UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum memiliki riwayat kredit. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) sebagai alat bantu risk intelligence.

“Kemenkeu juga mendorong pemeringkat kredit alternatif atau PKA. Ini memanfaatkan data alternatif untuk membantu lembaga keuangan menilai potensi debitur tanpa menggantikan keputusan kredit, tapi sebagai alat bantu risk intelligence yang tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan perlindungan data,” ungkap Wamenkeu Juda.

Dukungan pemerintah juga diberikan melalui kebijakan perpajakan. UMKM dengan omzet tertentu dapat memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Bahkan, UMKM orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh. Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan kepabeanan bagi industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor serta memperluas akses pasar melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pembiayaan saja dinilai belum cukup untuk mendorong UMKM naik kelas. Kemitraan dengan korporasi besar dan keterhubungan dengan rantai pasok menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Wamenkeu mengatakan, ketika UMKM menjadi bagian dari rantai pasok korporasi, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian pasar, meningkatkan standar kualitas, mendapatkan transfer teknologi dan manajemen, serta memiliki arus kas yang lebih terprediksi. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya dapat membentuk track record usaha yang lebih baik dan meningkatkan bankability UMKM sehingga akses terhadap pembiayaan semakin terbuka.

“Dari semua itu kemudian terbentuk satu hal yang paling berharga yaitu track record dan track record ini memperbaiki Bankability dari UMKM. Dan Bankability akan membuka akses pembiayaan dari UMKM ini,” jelas Wamenkeu.

KKI 2026 menjadi salah satu ruang untuk mendorong terbentuknya pola kemitraan tersebut. Korporasi dapat berperan sebagai off-taker yang memberikan kepastian pasar, sementara UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, teknologi, dan tata kelola.

Selain pembiayaan dan kemitraan, penguatan UMKM juga membutuhkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Wamenkeu menyebut, Kemenkeu akan terus mendorong melalui instrumen fiskal dan kebijakan sektor keuangan, sementara Bank Indonesia memperkuat intermediasi melalui kebijakan makroprudensial, dan Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi serta pengawasan sektor perbankan dan UMKM.

Di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan berperan menyalurkan pembiayaan, korporasi membuka akses rantai pasok dan pasar, sedangkan UMKM perlu terus meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan kualitas.

“Koordinasi antar otoritas adalah kunci. Kemenkeu, BI OJK, K/L lainnya, perbankan, korporasi dan pelaku usaha harus bergerak dalam satu irama,” pungkas Wamenkeu Juda. 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Juda-Jelaskan-Dukungan-untuk-UMKM

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Produktivitas Industri Sawit Nasional, Menko Airlangga Tegaskan Akselerasi PSR sebagai Strategi Transformasi Kebun Rakyat

 

Pemerintah terus memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Industri kelapa sawit memegang posisi strategis dalam kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 3,5%, dengan nilai ekspor tahun 2025 mencapai USD32 miliar dan volume 38,84 juta ton, serta tumbuh 11,05%.

“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/08).

Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp27,81 triliun atau meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp41,22 triliun atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 dan meningkatnya harga crude oil turut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel. Diproyeksikan sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 dapat mencapai Rp18,45 triliun.

Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun paada 2026. Selain itu, pelaksanaan program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026, sehingga peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin penting.

Dalam konteks tersebut, program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Sejak tahun 2017, Pemerintah telah memberikan dukungan dana PSR yang saat ini sebesar Rp60 juta per Ha, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024. Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar. Penandatanganan PKS PSR pada hari ini, diwakili 5 (lima) kelompok termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Menko Airlangga.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan pekebun, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi Program Strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sawit rakyat. Pemerintah mendorong agar ke depan KDMP dapat menerima program PSR maupun sarana dan prasarana pendukung sehingga mampu tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi dari total 42 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang akan menjadi mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit, yaitu Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY STIPER), Institut Pertanian STIPER Yogyakarta (INSTIPER), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Medan, Sumatera Utara, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Bekasi, Jawa Barat, Politeknik Kampar, Riau, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Universitas Borobudur, Jakarta, dan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Sumedang, Jawa Barat. Menko Airlangga juga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP Dida Gardera, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7060/tingkatkan-produktivitas-industri-sawit-nasional-menko-airlangga-tegaskan-akselerasi-psr-sebagai-strategi-transformasi-kebun-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Gempa M7,7 NTT, Posko Dibangun di Tujuh Daerah dan RS Lapangan Dioperasikan

 

KEMENKO PMK – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian, hingga layanan dasar, dapat segera dipenuhi.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, dalam Program Kabar Petang TV One, pada Kamis (20/8/2026).

Lilik menjelaskan, pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di tujuh kabupaten/kota terdampak. Untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan tujuh pejabat setingkat eselon II atau direktur sebagai koordinator pendampingan.

Para koordinator tersebut bertugas menghubungkan kebutuhan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dukungan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Dengan adanya posko itu, harapannya semua penanganan sudah terkoordinasi dan direncanakan dengan baik. Tujuh koordinator dari pusat ini bertugas menyambungkan kebutuhan daerah dengan kementerian/lembaga terkait, misalnya permintaan alat berat ke Kementerian PU,” ujar Lilik.

Menurut Lilik, akses utama yang menjadi jalur penting distribusi logistik di sejumlah wilayah, antara lain Maumere, Ende, Nagekeo, Ngada, hingga Manggarai, telah berhasil dibuka. Namun, kondisi di lapangan masih dinamis karena gempa susulan masih terjadi dan berpotensi memicu longsoran maupun jatuhan material batu yang kembali menutup badan jalan.

Tercatat lebih dari 1.781 kali gempa susulan terjadi. Oleh karena itu, alat berat tetap disiagakan untuk menjaga konektivitas jalur distribusi dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak.

Dari sisi logistik, pemerintah telah mendistribusikan bantuan hingga mencapai 52 ton. Distribusi dilakukan melalui dua posko utama. Posko Labuan Bajo difokuskan untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan sebagian wilayah Ngada. Sementara Posko Maumere melayani wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi bantuan juga terus diarahkan hingga wilayah terpencil, termasuk Pulau Palue, agar masyarakat terdampak yang berada di wilayah dengan akses terbatas tetap mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.

Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengoperasikan rumah sakit lapangan, salah satunya di Kabupaten Nagekeo. Pengoperasian rumah sakit lapangan dilakukan karena terdapat dua rumah sakit setempat yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal.

Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan darurat untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan medis. Dalam waktu dekat, Menteri Kesehatan juga dijadwalkan bertolak ke NTT untuk meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan dan penanganan masyarakat terdampak di lapangan.

Sementara itu, penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga terus diperkuat. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami dan gempa susulan membuat sebagian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, memilih untuk sementara waktu tinggal di tenda-tenda pengungsian mandiri di kawasan yang lebih tinggi.

Pemerintah bersama BNPB dan Kementerian Sosial telah membangun posko pengungsian terpusat dan mendekatkan sekitar 45 dapur umum ke titik-titik kumpul masyarakat. Dukungan kebutuhan air bersih juga diberikan melalui penyediaan pompa air portabel di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air.

Setelah penanganan darurat, pemerintah akan melakukan asesmen terhadap bangunan yang mengalami kerusakan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan selanjutnya. Bagi masyarakat yang rumahnya dinyatakan tidak layak huni, pemerintah akan menyiapkan dukungan berupa Hunian Sementara (Huntara) maupun Dana Tunggu Hunian sesuai hasil asesmen dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga memastikan layanan pendidikan bagi anak-anak terdampak tetap berjalan. Sekolah yang bangunannya mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan akan mendapatkan dukungan fasilitas pembelajaran sementara.

“Bagi sekolah-sekolah yang bangunannya tidak bisa digunakan, Kemendikdasmen, BNPB, dan Kementerian Sosial akan menyiapkan tenda darurat untuk pendidikan dalam satu minggu ke depan,” kata Lilik.

Lilik menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga akan terus diperkuat agar penanganan darurat dapat berjalan terpadu, kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi, dan proses pemulihan di wilayah terdampak gempa NTT dapat dilakukan secara bertahap dan terarah.

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/gerak-cepat-pemerintah-tangani-gempa-m77-ntt-posko-dibangun-di-tujuh-daerah-dan-rs-lapangan

Baca Terusannya »»  

[Update] - BNPB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa M7.7 di Kecamatan Kuwus di Manggarai Barat

 

 

LABUAN BAJO — BNPB terus menyisir wilayah yang terdampak gempa M7.7 Nusa Tenggara Timur (NTT). Identifikasi titik-titik tersebut akan membantu dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para korban. 

Langkah penyisiran dilakukan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, NTT, pada Rabu (19/8). Asesmen berlangsung di dua tempat, yaitu Dusun Coal di Desa Coal dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Sejumlah warga melakukan pengungsian mandiri dan terpusat. Saat melakukan asesmen, BNPB sekaligus menyalurkan bantuan, di antaranya bantuan presiden.

Di wilayah desa tersebut, sejumlah dampak dirasakan warga masyarakat. Sebanyak 148 rumah warga mengalami kerusakan. Rumah rusak berat berjumlah 101 unit, rusak sedang 12 unit dan rusak ringan 35 unit. Sedangkan korban jiwa, satu warga meninggal dunia. 

Jumlah pengungsi di Desa Coal berjumlah 1.108 orang. Sedangkan di Desa Pangga, lebih dari 20 keluarga mengungsi mandiri. 

Saat mengunjungi pengungsi di wilayah terdampak, Deputi Bidang Pencegahan mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi kalau di desa ini belum mendapatkan bantuan pascagempa yang terjadi 4 hari yang lalu. 

“Kami saat ini langsung ke lokasi dan melihat langsung kondisi masyarakat dari laporan camat tadi sudah ada bantuan pangan dan tentu saja ini akan terus kita tindak lanjuti,” ujar Deputi Abdul Muhari, Rabu (19/8).

BNPB memastikan bantuan pemerintah, khususnya dari  bantuan Presiden, langsung diterima masyarakat yang terdampak.

“Ini akan jadi atensi kita tentu saja karena jarak dari Labuan Bajo ke sini ditempuh sekitar 3,5 jam dan akses jalan cukup sulit sehingga tentu saja kita akan pastikan masyarakat terdampak di sini menerima bantuan pangan dan kebutuhan sandang, kebutuhan dasar permakanan dan non-permakanan kita pastikan terpenuhi di sini.”

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pada titik-titik warga yang mengungsi mandiri. 

“Tantangan kita memang di titik-titik dimana masyarakat mengungsi secara mandiri dan ini tidak semuanya juga masyarakat yang mendirikan tenda di sekitar rumah, itu rumahnya rusak, tapi ada faktor-faktor psikologi trauma dan guncangan gempa susulan yang masih terus berjalan sampai sekarang,” lanjut Deputi. 

Di samping penyaluran bantuan, BNPB mengidentifikasi masih banyak warga yang mengungsi sementara waktu. Kondisi ini tidak terlepas dengan adanya banyak gempa susulan. Dengan adanya pengungsian, BNPB bersama pos komando yang dipimpin pemeirntah daerah terus mendukung pemenuhan kebutuhan. 

“Nah ini menjadi perhatian kita, tentu saja selain pendataan bangunan yang rusak terus kita lakukan tetapi masyarakat yang masih mengungsi karena kita lihat banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, banyak lansia juga yang akan kita pastikan selama nanti masih ada pengungsi-pengungsi mandiri ini kita sekali lagi kita pastikan kebutuhan makanan dan permakanan terpenuhi,” tutur Deputi. 

Hingga kini, BNPB bersama BPBD di kabupaten terdampak terus mendistribusikan logistik bantuan kepada para korban. Di wilayah NTT, pos pendukung logistik dipusatkan di Labuan Bajo dan Maumere. 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/update-bnpb-salurkan-bantuan-bagi-warga-terdampak-gempa-m77-di-kecamatan-kuwus-di-manggarai-barat

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan, Tambah Dukungan Udara dan Pemadaman Darat

 

Jakarta, 20 Agustus 2026 – Pemerintah Indonesia terus memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penguatan dilakukan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan tinggi serta laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah.

Operasi terpadu melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam seluruh langkah penanganan.

Hotspot Berkepercayaan Tinggi Meningkat pada 19 Agustus

Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence menunjukkan perkembangan hotspot yang dinamis selama 17–19 Agustus 2026.

Pada 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdeteksi 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 hotspot di Kalimantan Tengah, dan dua hotspot di Kalimantan Selatan. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi tersebut mencapai 123 titik.

Pada 18 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik. Sementara itu, Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan menjadi 21 titik. Jumlah keseluruhan hotspot berkepercayaan tinggi pada hari tersebut mencapai 109 titik.

Peningkatan signifikan terdeteksi pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB. Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot berkepercayaan tinggi, Kalimantan Tengah 242 hotspot, dan Kalimantan Selatan 17 hotspot. Jumlah keseluruhan di ketiga provinsi mencapai 518 titik atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.

Secara kumulatif selama 17–19 Agustus 2026, terdeteksi 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, total hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi selama periode tersebut mencapai 750 titik.

Hotspot kategori high confidence menunjukkan tingkat keyakinan deteksi yang lebih tinggi terhadap adanya anomali panas. Namun, hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Oleh karena itu, setiap informasi tersebut tetap diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi, lokasi, penyebab, dan luas area yang terbakar.

Peningkatan hotspot juga tidak serta-merta menggambarkan tingkat kepekatan asap di suatu lokasi. Penyebaran asap dipengaruhi oleh lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, karakteristik lahan, serta akumulasi asap dari sejumlah wilayah. Data hotspot perlu dianalisis bersama data meteorologi, kualitas udara, citra sebaran asap, dan laporan lapangan.

Pemerintah Menindaklanjuti Laporan Masyarakat

Pemerintah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang, termasuk berbagai video serta informasi dari Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Pontianak, dan sejumlah wilayah lainnya.

Visual yang disampaikan masyarakat menggambarkan kondisi nyata pada lokasi dan rentang waktu tertentu serta menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara serius.

Angka yang terinfokan oleh masyarakat merupakan pengamatan visual pada titik tertentu dan tidak serta-merta menggambarkan kondisi yang seragam di seluruh Kalimantan. Informasi resmi mengenai jarak pandang perlu merujuk pada BMKG, otoritas bandara, atau instansi berwenang dengan mencantumkan lokasi, waktu, dan metode pengamatan.

Data pada 19 Agustus 2026 menunjukkan kondisi jarak pandang yang berbeda antarwilayah. Di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, BMKG mencatat kondisi berasap dengan jarak pandang sekitar 1,2 kilometer pada pukul 08.00 WIB. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pengamatan Direktorat Meteorologi Penerbangan BMKG sekitar pukul 07.30 WIB menunjukkan jarak pandang sekitar 3 kilometer. Sementara itu, di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, data operasional bandara mencatat jarak pandang menurun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.

Berdasarkan informasi terkini pada 20 Agustus 2026, kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah menunjukkan perbaikan. BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio sekitar 4 kilometer dalam kondisi berasap pada pukul 10.00 WIB. Pada waktu yang sama, jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, tercatat sekitar 6 kilometer. Di sejumlah titik di Banjarbaru, jarak pandang telah kembali mencapai lebih dari 10 kilometer.

Perbaikan tersebut tidak meniadakan kondisi berat yang sebelumnya dialami masyarakat maupun kebutuhan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Data ini menunjukkan bahwa kabut asap bersifat dinamis dan dapat berubah menurut waktu, lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, serta pola sebaran asap.

Pemerintah Perkuat Satuan Tugas Darat

Berdasarkan data operasi, penanganan di tiga provinsi prioritas di Kalimantan melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan, terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Unsur yang terlibat meliputi Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Petugas terus melakukan pemantauan hotspot dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan lokasi rawan untuk mencegah munculnya kembali api.

Koordinasi melalui posko terpadu terus diperkuat untuk menentukan lokasi prioritas serta mengarahkan personel dan peralatan sesuai perkembangan lapangan. Operasi didukung kendaraan operasional, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, alat pelindung diri, helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.

Penguatan satuan tugas darat juga dilakukan melalui penambahan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk pembangunan serta pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas. Langkah tersebut diperlukan karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering.

Sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan. Ketersediaan air yang memadai sangat penting pada lahan gambut karena bara dapat bertahan di bawah permukaan dan berpotensi kembali memunculkan api apabila pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dioptimalkan

Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan terus disesuaikan dengan kondisi atmosfer, ketersediaan awan potensial, serta perkembangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. OMC merupakan bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan. Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13–17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan, dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23–27 Agustus 2026. BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut.

Di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026. Secara keseluruhan, operasi tersebut mencakup 13 sorti penerbangan, dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik. Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Karena itu, peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat sangat minim. Pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mengidentifikasi apabila muncul peluang penyemaian awan.

Sementara itu, untuk Kalimantan Selatan, perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla terus dipantau secara intensif. Peluang pelaksanaan OMC akan dinilai berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan penanganan di lapangan. Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian.

Di ketiga provinsi tersebut, OMC bukan satu-satunya instrumen pengendalian karhutla. Pemerintah tetap memprioritaskan pemadaman darat, patroli terpadu, pendinginan lokasi, penguatan personel dan sarana, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.

Dukungan Armada Udara Ditambah

Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diperkuat melalui armada udara yang terdiri atas helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing. Operasi udara mendukung satuan tugas darat, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit atau tidak dapat diakses melalui jalur darat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di Kalimantan Tengah.

Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan.

Pekatnya asap dalam dua hari terakhir menjadi tantangan bagi operasi udara, terutama di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Asap yang terlalu pekat membatasi pandangan pilot terhadap sasaran dan jalur penerbangan. Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman.

Keterbatasan operasi udara tidak berarti penanganan berhenti. Ketika pertumbuhan awan belum mendukung OMC atau jarak pandang belum aman untuk water bombing, satuan tugas darat tetap melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan lokasi rawan. Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus mendalami penyebab setiap kejadian karhutla. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian karhutla, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan. Masyarakat dan pelaku usaha dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruang ketika kualitas udara memburuk, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Pengendara diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menyalakan lampu kendaraan ketika jarak pandang terbatas.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, atau posko terdekat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat operasi terpadu dan menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/pemerintah-perkuat-operasi-terpadu-karhutla-di-kalimantan-tambah-dukungan-udara-dan-pemadaman-darat

Baca Terusannya »»  

RUU P2 APBN TA 2025 Disepakati untuk Dilanjutkan ke Sidang Paripurna

 

 

Jakarta, 20 Agustus 2026 – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Banggar DPR RI yang mewakili seluruh fraksi dan Komisi DPR RI atas dukungan dalam proses pembahasan RUU P2 APBN TA 2025. Pembahasan dapat dilaksanakan secara lancar dengan tetap memperhatikan berbagai substansi yang disampaikan oleh seluruh fraksi.

“RUU P2 APBN TA 2025 bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban formal atas pertanggungjawaban pemerintah, namun juga penting sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus membangun tata kelola dan juga fondasi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi,” ujar Menkeu.

Pemerintah juga memperhatikan seluruh pandangan mini fraksi terkait berbagai langkah perbaikan yang perlu dilakukan serta rekomendasi yang telah dirumuskan bersama pada tahap Panitia Kerja. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara.

Menkeu menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Banggar DPR RI yang senantiasa mendukung Pemerintah sepanjang pelaksanaan APBN TA 2025. Pemerintah juga menyambut baik persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN TA 2025 ke tahap berikutnya.

Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus menjaga keuangan negara agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.



Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/RUU-P2-APBN-TA-2025-Disepakati-untuk-Dilanjutkan

Baca Terusannya »»  

Hadir di Tengah Pengungsi Gempa Sikka, Wapres Sampaikan Empati dan Permohonan Maaf

 

Dalam rangkaian agenda kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming hadir di tengah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka. Didampingi Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wapres meninjau langsung posko pengungsian di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kamis sore (20/08/2026).

Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas.

Di posko pengungsian, Wapres menyapa dan berdialog langsung dengan warga, termasuk menanyakan kondisi serta kebutuhan mendesak yang diperlukan. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga akibat bencana ini.

“Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini masih banyak kekurangan di lapangan. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, seluruh langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dirinya telah meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Ia meminta kebutuhan dasar, mulai dari makanan, air bersih, toilet, obat-obatan, hingga layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak lainnya harus benar-benar sampai, termasuk kepada masyarakat di wilayah yang sulit diakses seperti pemukiman di pegunungan.

“Ini adalah tanggung jawab negara. Saya juga meminta perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Mereka harus didata, dipantau, dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya,” pintanya.

Wapres pun menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir dan memastikan penanganan darurat serta proses pemulihan pascabencana dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani masa tanggap darurat sekaligus mempersiapkan pemulihan pascabencana. Masyarakat NTT tidak sendirian. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat,” tegasnya.

Kepada para pengungsi, Wapres berpesan agar untuk sementara tidak kembali ke rumah masing-masing yang mengalami kerusakan, mengingat potensi gempa susulan masih tinggi. Ia juga memastikan bahwa rumah warga, sekolah, serta berbagai fasilitas umum yang terdampak akan segera diperbaiki.

“Bapak, Ibu, di sini dulu, ya. Ada gempa susulan. Kita pastikan nanti rumah yang rusak, sekolah-sekolah, tempat-tempat [lainnya], nanti kita perbaiki,” tegas Wapres.

“Di sini dulu sampai semuanya pulih. Kita hari ini kunjungin sekolah, gereja, tadi rumah sakit. Nanti kita perbaiki semuanya,” imbuhnya.

Terakhir, Wapres mendoakan seluruh masyarakat NTT yang terdampak bencana, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mengalami kerusakan tempat tinggal, dan masih menghadapi situasi sulit akibat bencana.

“Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan keselamatan, serta proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Tidak hanya menyapa dan berdialog dengan para pengungsi, pada kesempatan ini Wapres juga menyaksikan sejumlah mahasiswa Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang turut hadir bersamanya, memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing bagi anak-anak terdampak bencana. Para mahasiswa mengajak anak-anak mengisi waktu dengan bernyanyi dan bermain tebak-tebakan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan.

Sumber : https://wapresri.go.id/hadir-di-tengah-pengungsi-gempa-sikka-wapres-sampaikan-empati-dan-permohonan-maaf/

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Banggar DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2025

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah yang beragendakan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Pembahasan menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RUU sebelum dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (20/8).

Rapat kerja tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari laporan dan pengesahan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja), penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, hingga penandatanganan naskah RUU. Dalam forum tersebut, Banggar DPR RI bersama Pemerintah membahas dan menyepakati hasil pembahasan yang telah dilakukan melalui Panja. Proses ini menjadi tahapan penting dalam memastikan substansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2025 telah dibahas secara menyeluruh.

Selanjutnya, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. Penyampaian pandangan fraksi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.

Rangkaian pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU. Setelah seluruh agenda Pembicaraan Tingkat I diselesaikan, Banggar DPR RI dan Pemerintah melakukan pengambilan keputusan untuk melanjutkan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II.

Pembahasan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui proses tersebut, Pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 akan memasuki Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Raker-Banggar-DPR 

Baca Terusannya »»  

60 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia–Uruguai Perkuat Kerja Sama Perdagangan, Pertanian, dan Energi

 

Jakarta, Indonesia – Indonesia dan Uruguai sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi serta penjajakan kerja sama konkret di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan energi baru terbarukan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Luar Negeri RI II, Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Uruguai, Valeria Csukasi, di Jakarta, pada 20 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kedua Wamenlu Valeria Csukasi ke Indonesia, setelah sebelumnya berkunjung pada September 2025 dalam rangka Forum Konsultasi Bilateral (FKB) I RI–Uruguai. Dalam kunjungan kali ini, Wamenlu Csukasi didampingi Wakil Menteri Pertanian Uruguai, Matías Carámbula; President of the National Meat Institute (INAC) Uruguai; serta President of the National Milk Institute (INALE) Uruguai.

Dalam pertemuan, kedua pihak menekankan pentingnya meningkatkan interaksi dan hubungan antarpelaku usaha guna mendorong perdagangan dan investasi bilateral. Indonesia juga menyampaikan harapan agar putaran pertama perundingan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Mercosur dapat segera dimulai.

Sebagai negara yang memegang Presidensi Pro Tempore Mercosur pada periode ini, Uruguai menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penguatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Mercosur menuju kerja sama yang lebih komprehensif.

Kedua negara juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih konkret di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan energi baru terbarukan. Uruguai dipandang sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan dan energi kedua negara.

Selain kerja sama bilateral, kedua Wakil Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama Indonesia dan Uruguai di berbagai forum regional dan multilateral, serta perkembangan kondisi politik global. Dalam konteks tersebut, kedua negara menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi, dengan tetap berpedoman pada hukum internasional.

Pertemuan bilateral ditutup dengan peluncuran perangko bersama dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguai pada 2026. Edisi khusus tersebut menampilkan kerajinan tradisional dari kedua negara sebagai representasi kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Indonesia dan Uruguai.

Peluncuran perangko bersama tersebut menjadi simbol persahabatan dan kedekatan hubungan kedua negara yang telah terjalin selama enam dekade, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dan Uruguai untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan bagi kemajuan dan kesejahteraan kedua bangsa.

 

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/60-tahun-hubungan-diplomatik-indonesiauruguai-perkuat-kerja-sama-perdagangan-pertanian-dan-energi?type=publication 

Baca Terusannya »»  

Indonesia–Jerman Perkuat Kemitraan, Dorong Investasi, Pendidikan Vokasi, Hingga Transisi Energi

 

Seiring dengan semakin eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan Jerman, kedua negara terus membuka peluang pengembangan kerja sama pada berbagai sektor strategis. Investasi, energi terbarukan, semikonduktor, hingga pendidikan vokasi menjadi bagian dari agenda penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

“Jerman telah menjadi mitra Indonesia dengan lebih dari 250 perusahaan sudah berbisnis dan beroperasi di Indonesia dengan kumulatif dari tahun 2021–2026 investasinya USD1,23 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan Menteri Federal untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan beserta rombongan delegasi bisnis yang bertajuk Indonesia-Germany Economic Partnership: Strengthening Partnership, Investment and Future Cooperation, di Jakarta, pada Kamis (20/08).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyambut rombongan delegasi bisnis Jerman untuk mendorong sejumlah pipeline project di sektor energi terbarukan (renewable energi). Penguatan rantai nilai semikonduktor juga menjadi salah satu hal yang dibahas, seiring dengan pentingnya pengembangan sektor tersebut bagi Indonesia. Selain itu, pendidikan vokasi menjadi bidang lain yang mendapat perhatian, mengingat Jerman memiliki kekuatan dalam pendidikan vokasi dan bidang tersebut penting bagi kedua negara.

Kedua pihak juga membahas mengenai perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eropa, termasuk dalam menciptakan peluang kerja sama dan investasi yang lebih luas.

“Jerman juga merupakan mitra strategis dari Just Energy Transition Partnership, JETP, dan Jerman menjadi co-leading IPG (International Partners Group) dengan Jepang, di mana proyek yang dikomitmen dalam JETP itu sebesar USD21,4 miliar,” jelas Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia juga terus mendorong peningkatan proyek-proyek green energy agar dapat memperoleh akses pembiayaan, termasuk melalui KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), bank pembangunan dan investasi milik negara Jerman. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan proyek energi hijau yang lebih konkret dan dapat mendukung penguatan kerja sama Indonesia–Jerman.

“Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standard industry, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya,” pungkas Menko Airlangga.

Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (Federal Minister for Economic Cooperation and Development) Reem Alabali Radovan menyampaikan komitmen Jerman untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, baik di sektor ekonomi maupun pembangunan. Menurut Menteri Reem, pelaku usaha Jerman memiliki peluang untuk semakin berperan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada sektor energi terbarukan.

“Saya ingin memperkuat kerja sama kita di sektor ekonomi dan juga pembangunan. Kami telah membahas bagaimana memperkuat peran pelaku usaha Jerman dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan,” ujar Menteri Reem.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa keterlibatan pelaku usaha menjadi salah satu kunci untuk menerjemahkan kemitraan Indonesia-Jerman ke dalam kerja sama yang lebih konkret. Pertemuan antara pemerintah dan delegasi bisnis kedua negara diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan proyek dan investasi sekaligus memperkuat keterhubungan antara sektor publik dan swasta.

“Penguatan kemitraan Indonesia-Jerman perlu terus diarahkan pada kerja sama yang konkret dan memberikan nilai tambah bagi kedua negara. Dengan mempertemukan Pemerintah dan dunia usaha, berbagai peluang yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti menjadi proyek dan investasi yang mendukung pengembangan ekonomi kedua negara,” imbuh Jubir Haryo. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7059/indonesiajerman-perkuat-kemitraan-dorong-investasi-pendidikan-vokasi-hingga-transisi-energi 

Baca Terusannya »»  

Karya Kreatif Indonesia 2026: Beudaya Meusare Sare, Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing

 

Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 sebagai bentuk komitmen mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KKI tahun ini mengangkat semangat “BeudayaMeusareSare" dari Aceh, yang bermakna Berdaya, Bersama-Sama. Gelaran ini juga menjadi bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam. Gelaran Bank Indonesia yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 di Hall A dan B JICC, Jakarta ini dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming. Turut dalam momen tersebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Putri, dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Doddy Zulverdi.

Mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing", Bank Indonesia menyelenggarakan KKI 2026 bersinergi dengan 27 Kementerian dan Lembaga serta 34 mitra strategis. KKI 2026 menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. Kegiatan ini turut didukung dan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi, perbankan, dan para pelaku usaha.

“Penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor," ujar Destry Damayanti, saat membuka KKI 2026.

Peran strategis UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa tercermin dari jumlah pelaku yang mencapai 64 juta, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. UMKM perlu terus didorong menjadi penggerak utama ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Untuk semakin memperkuat UMKM, kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia diarahkan melalui tiga strategi utama, yaitu ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, serta literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas dan skala usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta akselerasi digitalisasi. Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai dan bangga pada produk buatan UMKM Indonesia serta mendukung UMKM untuk bangkit dan berdaya saing. ​

Gelaran KKI 2026

KKI 2026, yang merupakan penyelenggaraan ke-11 kalinya, menghadirkan lima aspek kebaruan. Program berdampak nyata melalui CANGKIR BARISTA dan CITRA NUSA, perluasan kolaborasi, penguatan ekosistem rantai nilai, inovasi generasi muda untuk produk lokal, serta penerapan prinsip keberlanjutan melalui KKI Bijak (zero emision dan zero waste to landfill) dan pengembangan zona hijau.

Selama 4 hari pelaksanaan acara, pameran di JICC diikuti lebih dari 550 UMKM, sementara pameran daring melalui platform digital  www.karyakreatifindonesia.co.id melibatkan lebih dari 1.300 UMKM. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyelenggaraan KKI 2025 yang diikuti 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.100 UMKM secara daring.

KKI 2026 juga menghadirkan 44 rangkaian kegiatan. Talkshow ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan, pagelaran karya kreatif, business matching pembiayaan, ekspor dan value chain, showcase UMKM unggulan digelar secara daring dan luring, area Cangkir Nusantara, showcase pariwisata, serta berbagai kegiatan aktivasi, ruang interaksi dan instalasi hijau. KKI 2026 menampilkan beragam produk UMKM hasil kurasi, mulai dari wastra, ready to wear, aksesori, home decor, kopi, makanan dan minuman olahan, hingga atraksi desa wisata.

Mari semarakkan KKI 2026 dengan mengunjungi pameran secara langsung di Hall A dan B JICC, Jakarta, maupun secara daring melalui situs www.karyakreatifindonesia.co.id. Bersama, kita dukung UMKM Indonesia untuk terus bangkit, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan bangsa.

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816326.aspx

Baca Terusannya »»  

OJK Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui EKSiS 2026

 

Jakarta, 20 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat semakin memahami, percaya, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak.

Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua", EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada pembukaan EKSiS 2026, Kamis, menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga bagaimana membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemasyarakatan.

“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan," kata Dicky.

Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dicky menjelaskan bahwa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian.

Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi besaran industri, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memberikan manfaat yang makin meluas dan layanan yang berkualitas.

“Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas," tegasnya.

Menurutnya, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan dari pilihan menuju keyakinan bahwa produk keuangan syariah merupakan pilihan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan EKSiS menjadi semakin relevan sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keuangan syariah harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas UMKM.

“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Anis.

Anis menekankan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya diarahkan untuk tumbuh secara cepat, tetapi juga harus mampu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu berjalan seiring dengan peningkatan inovasi dan kualitas penawaran dari industri.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," ujar Farid.

Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto, mengatakan digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat.

“Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun," kata Herizkianto.

Herizkianto menambahkan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif.

Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah.

Melalui EKSiS 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemanfaatan keuangan syariah. OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan agar keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Penguatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Syariah-Melalui-EKSiS-2026.aspx 

Baca Terusannya »»  

Menkomdigi Meutya Hafid: KIP Harus Jaga Kepercayaan Publik dan Kawal Keterbukaan Informasi

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap tujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab.

Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya masyarakat.

Meutya menilai KIP semakin berkembang dari yang awalnya tidak terlalu dikenal masyarakat hingga menjadi sarana informasi publik.

“Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” jelasnya dalam audiensi dengan Komisioner KIP di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/08/2026).

Menurutnya, kini tantangan KIP adalah untuk memprioritaskan dan memilah kebutuhan informasi yang diterima dari masyarakat.

"Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik," ujar Meutya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berharap KIP dapat terus meningkatkan kinerja demi menjaga kepercayaan dari masyarakat.

"Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air," tandasnya.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-kip-harus-jaga-kepercayaan-publik-dan-kawal-keterbukaan-informasi 

Baca Terusannya »»  

Demi Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Kembali Tekankan Integritas

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayahnya. Langkah tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Komitmen itu disampaikan Luthfi, seusai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rakor dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus, pimpinan KPK Johanis Tanak, Deputi Korsup KPK Ely Kusumastuti, Deputi BPKP Setya Nugraha, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, dan Dirjen Otda Cheka Virgowansyah.

Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, berikut perwakilan lima kabupaten/kota di DIY. Juga bupati/ wali kota, para wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan sekda se-Jawa Tengah, .

Luthfi mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam membangun integritas setiap orang.

“Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja,” tegas gubernur.

Dia menambahkan, keberhasilan membangun pemerintahan yang berintegritas, akhirnya bergantung pada setiap orang yang menjalankan kewenangan. Karenanya, sistem pengawasan dan regulasi harus ditaati dengan baik.

Luthfi berharap, penguatan integritas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran. Sinergi pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan akan terus diperkuat, agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah dengan KPK, BPKP, dan LKPP untuk memperkuat integritas kepala daerah dalam mengelola APBD.

Menurut dia, integritas harus diterapkan secara nyata dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut, dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wiyagus.

Dengan tata kelola yang baik, lanjut dia, pemerintah dapat memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini, bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Ditambahkan, penguatan integritas tersebut diarahkan pada delapan area prioritas, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta penanganan konflik kepentingan, gratifikasi, dan pengaduan.

Perhatian juga diberikan pada pengelolaan BUMD dan BLUD, hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.

Pimpinan KPK, Johanis Tanak turut menekankan, integritas menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Integritas harus tercermin dalam pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara.

“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Johanis.

Dia berharap, anggaran pemerintah daerah, baik yang dikelola eksekutif maupun legislatif, benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat harus mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah, sekaligus memberikan peringatan dini terhadap risiko dalam pelaksanaan program.

“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” kata Kepala BPKP.

Dia menekankan, pengawasan tidak cukup hanya mengejar skor dan kelengkapan dokumen, tetapi harus menggambarkan kondisi tata kelola yang sebenarnya. Perencanaan juga harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah rapat, dokumen, maupun besarnya serapan anggaran. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/demi-wujudkan-pemerintahan-yang-bersih-ahmad-luthfi-kembali-tekankan-integritas/ 

Baca Terusannya »»