Inggris 1-2 Argentina: Albiceleste Bangkit dari Ketertinggalan

 

TVRINews - Atlanta, Amerika Serikat Gol injury time Argentina membuat Inggris harus menelan pil pahit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026.

Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium, Amerika Serikat pada Rabu (15/7/2026) waktu setempat atau Kamis (16/7/2026) dini hari WIB. Skuad asuhan Lionel Scaloni tampil luar biasa karena bangkit dari ketertinggalan.

Pertandingan berjalan panas sejak menit awal. Permainan keras yang dilakukan Argentina memicu kekesalan pemain Inggris. Sempat terjadi adu mulut, tetapi bisa segera diredam oleh wasit Ismail Elfath.

Inggris dan Argentina tidak tergesa-gesa dalam melancarkan serangan. Mereka memainkan umpan-umpan pendek untuk menjaga penguasaan bola. Akan tetapi, itu belum cukup untuk mereka menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan.

Memulai babak kedua, Argentina mengambil inisiatif mendominasi penguasaan bola. Beberapa kali peluang mampu diciptakan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan, sayang penyelesaian akhir belum maksimal.

10 menit babak kedua berjalan, serangan yang dibangun Inggris berujung gol. Morgan Rogers mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti yang berhasil diteruskan dengan sangat baik oleh Anthony Gordon untuk membobol gawang Argentina.

Tim berjuluk Albiceleste merespons ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Mereka mengurung area pertahanan Inggris, namun sulit untuk mendapat celah kosong.

Lima gelandang Inggris menjadi lapis pertama pertahanan dengan tugas menghentikan aliran bola. Sementara empat pemain belakang sudah siaga mengawal pergerakan pemain Argentina di dalam kotak penalti.

Peluang emas didapat Argentina pada menit ke-69. Messi melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti yang disambut dengan sundulan oleh Jose Lopez. Meski bola meluncur deras, kiper Inggris, Jordan Pickford, mampu melakukan halauan.

Upaya Argentina membuahkan hasil ketika pertandingan memasuki menit ke-85. Messi melepaskan umpan pendek kepada Enzo Fernandez yang berada di luar kotak penalti. Gelandang Chelsea tersebut kemudian melepaskan tembakan yang membuat bola meluncur deras ke dalam gawang Inggris.

Gol tersebut membangkitkan semangat Argentina. Hanya berselang tujuh menit kemudian, mereka berbalik unggul 2-1 atas Inggris. Lautaro Martinez berhasil meneruskan umpan silang yang dikirimkan oleh Messi.

Statistik memperlihatkan Argentina mendominasi jalannya pertandingan. Mereka melakukan penguasaan bola sebanyak 64 persen dengan lima tembakan mengarah ke sasaran dari 15 percobaan. Sementara Inggris hanya mampu melepaskan dua tembakan mengarah sasaran dari lima percobaan.

Rekaman Pertandingan

INGGRIS 1-2 ARGENTINA

Waktu: Rabu, 15 Juli 2026
Tempat: Atlanta Stadium
Wasit: Ismail Elfath

Gol: 1-0 Anthony Gordon 55’, 1-1 Enzo Fernandez 85, 1-2 Lionel Messi 90+2’.

Tembakan: 5-15

Tembakan ke gawang: 2-5

Penguasaan bola: 36-64

Pelanggaran: 10-15

Tendangan sudut: 1-6

Off-side: 1-3

Kartu kuning: 1-3 (Elliot Anderson 37’, - Lisandro Martinez 42’, Cristian Romero 51’, Rodrigo De Paul 90+4)

Kartu merah: -

Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): 1-Jordan Pickford; 24-Reece James (3-Nico O’Reilly 82’), 5-John Stones (22-Ivan Toney 90+6’), 6-Marc Guehi, 25-Djed Spence (11-Marcus Rashford 90+6’); 4-Declan Rice (15-Dan Burn 82’), 8-Elliot Anderson; 17-Morgan Rogers, 10-Jude Bellingham, 18-Anthony Gordon (2-Ezri Konsa 72’); 9-Harry Kane.

Cadangan: 13-Dean Henderson, 23-James Trafford, 12-Trevoh Chalobah, 21-Eberechi Eze, 14-Jordan Henderson, 16-Kobbie Mainoo, 7-Bukayo Saka, 20-Noni Madueke, 19-Ollie Watkins.

Pelatih: Thomas Tuchel

Argentina (4-4-2): 23-Emiliano Martinez; 26-Nahuel Molina (4-Gonzalo Montiel 72’), 13-Cristian Romero, 6-Lisandro Martinez (19-Nicolas Otamendi 72’), 3-Nicolas Tagliafico (22-Lautaro Martinez 81’); 17-Giuliano Simeone (7-Rodrigo De Paul 72’), 24-Enzo Fernandez, 5-Leandro Paredes (Nicolas Gonzalez 64’), 20-Alexis Mac Allister; 10-Lionel Messi, 9-Julian Alvarez.

Cadangan: 12-Geronimo Rulli, 1-Juan Musso, 25-Facundo Medina, 2-Marcos Senesi, 14-Exequiel Palacios, 11-Giovani Lo Celso, 18-Nico Paz, 16-Thiago Almada, 8-Valentin Barco, 21-Jose Lopez.

Pelatih: Lionel Scaloni

 

 

Sumber : https://pialadunia.tvrinews.com/read/pd_nvolejwik3/inggris-1-2-argentina-albiceleste-bangkit-dari-ketertinggalan 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Integrasikan Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan Desa Tematik untuk Perkuat Ekonomi Desa

 

Pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa Kementerian Desa terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa sebagai mitra strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah tersebut berjalan optimal di seluruh Indonesia.

“Jadi 10 asosiasi desa ini menjadi mitra strategis Kementerian Desa untuk memastikan program Bapak Presiden melalui Asta Cita yang ke-6 itu benar-benar terlaksana, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan kami memang dari Asta Cita keenam itu ada 12 aksi bangun desa, di antara itu desa tematik,” ujar Yandri dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Yandri menjelaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih nantinya akan berperan sebagai offtaker yang bekerja sama dengan BUMDes untuk menyerap sekaligus memasarkan hasil produksi masyarakat desa. Dengan demikian, keberadaan koperasi tidak akan menggantikan ataupun bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat aktivitas ekonomi di desa.

“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena jumlah desa banyak sekali 75.266, dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa,” jelas Yandri.

Ke depan, lanjut Yandri, seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui operasional Kopdes/Kel Merah Putih. Selain memperkuat perekonomian masyarakat, keberhasilan koperasi juga akan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa melalui pembagian hasil usaha.

“Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi yang dipakai kan dana desa dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan, Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80 persen akan kembali ke rakyat di desa itu,” ungkap Yandri.

Selain itu, Yandri menyebut pengembangan desa tematik telah dijalankan selama setahun terakhir dan telah menunjukkan hasil yang positif. “Banyak desa tematik ini menjadi penyuplai MBG, banyak. Jadi hampir seribu bahkan BUMDes itu menjadi penyuplai utama MBG,” ungkap Yandri.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa pengembangan desa tematik akan disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah, mulai dari komoditas pertanian, perikanan, hingga perkebunan. “Memang ada desa jagung, ada desa padi, ada juga desa ikan nila, desa ikan lele, desa coklat, dan desa-desa lain. Nah ini nanti tetap Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi offtaker-nya bekerjasama dengan badan usaha milik desa,” pungkas Yandri.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-integrasikan-kopdes-merah-putih-bumdes-dan-desa-tematik-untuk-perkuat-ekonomi-desa/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Benahi Program MBG, Target Satu Bulan Tuntaskan Hambatan dan Perkuat Tata Kelola

 

Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Menko Pangan dalam keterangannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Hasil kajian tersebut, Menurut Menko Pangan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut.

“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah.

“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tuturnya.

Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-benahi-program-mbg-target-satu-bulan-tuntaskan-hambatan-dan-perkuat-tata-kelola/ 

Baca Terusannya »»  

KDMP Jadi Pusat Distribusi Bantuan dan Penyerap Hasil Panen, Pemerintah Pastikan Manfaatnya Kembali ke Desa

 

Pemerintah memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah, satu. Apa itu infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi diputuskan sudah,” jelas Menko Pangan.

Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali dirasakan oleh masyarakat dan turut meningkatkan pendapatan desa.

“Dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ungkapnya.

“Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu,” sambungnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/kdmp-jadi-pusat-distribusi-bantuan-dan-penyerap-hasil-panen-pemerintah-pastikan-manfaatnya-kembali-ke-desa/ 

Baca Terusannya »»  

Tutup Kesenjangan Kapabilitas AI Nasional, Kemkomdigi Petakan Empat Langkah Strategis

 

Kementerian Komunikasi dan Digital memetakan empat langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia di tengah tingginya tingkat adopsi teknologi AI oleh masyarakat.

Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan dasar, tetapi mampu mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan secara produktif, bertanggung jawab, serta berdaya saing.

"Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).

Wamen Nezar mengatakan Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia.

Indonesia masuk ke dalam lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding dan analitik data serta pendidikan.

Sementara hampir separuh angkatan kerja telah memanfaatkan AI setiap minggu.

Namun, tingginya adopsi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan memanfaatkan AI secara mendalam, baik oleh individu maupun dunia usaha.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi terletak pada akses terhadap teknologi, melainkan pada kualitas pemanfaatannya.

"Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman," tegasnya.

Ia menjelaskan kesenjangan tersebut terlihat dari masih lebarnya jarak antara pengguna AI yang paling mahir dengan pengguna rata-rata, serta belum meratanya pemanfaatan AI di sektor usaha.

Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan AI untuk kebutuhan operasional dasar, sementara hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkannya untuk mentransformasi model bisnis.

Kondisi serupa juga dihadapi jutaan UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital sehingga belum siap memanfaatkan AI secara optimal.

"Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat fondasi pengembangan AI melalui regulasi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko.

Menurut Wamen Nezar, berbagai kebijakan tersebut menjadi landasan untuk memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita membutuhkan kerangka pengembangan AI yang jelas dan kuat dengan perencanaan yang matang," unkapnya.

Langkah strategis pertama difokuskan pada sektor pendidikan.

Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI yang tidak lagi terbatas pada eksperimen individu, tetapi diterapkan secara terstruktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesesuaian usia peserta didik.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda.

"Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman dan sesuai dengan tahapan usia," tegasnya.

Langkah kedua diarahkan pada sektor kesehatan.

Wamen Nezar menilai keberhasilan pemanfaatan AI dalam membantu penapisan tuberkulosis (TBC) menunjukkan teknologi tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan nasional, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.

Pemanfaatan AI membantu tenaga kesehatan melakukan diagnosis awal lebih cepat sehingga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil," tuturnya.

Langkah ketiga menyasar sektor jasa keuangan.

Menurut Wamen Nezar, pemanfaatan AI yang selama ini berkembang di korporasi besar, mulai dari deteksi penipuan (fraud detection), pengelolaan sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen, perlu diperluas ke lembaga keuangan mikro agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar," ujarnya.

Langkah keempat difokuskan pada sektor publik.

Wamen Nezar menilai adopsi AI di lingkungan pemerintahan masih bersifat sporadis, padahal berbagai negara telah membuktikan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi kerja birokrasi secara signifikan.

Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan AI untuk memperkuat produktivitas aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI," katanya.

Menutup sambutannya, Wamen Nezar menegaskan AI harus diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

Oleh karena itu, penguatan literasi AI harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan bernalar agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memanfaatkan AI secara bijaksana tanpa kehilangan daya pikir kritis.

Kemkomdigi akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja," pungkas Wamen Nezar.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tutup-kesenjangan-kapabilitas-ai-nasional-kemkomdigi-petakan-empat-langkah-strategis 

Baca Terusannya »»  

Pariwisata Perkuat Daya Saing di Tingkat Global

 

Jakarta, 15 Juli 2026 — Kinerja sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara, serta penyelenggaraan berbagai event yang mencerminkan daya saing dan ketahanan sektor pariwisata di tengah dinamika global

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam jumpa pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Rabu (15/7/2026), mengatakan capaian tersebut memperkuat optimisme terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan usaha dan perekonomian masyarakat.

“Sektor pariwisata diharapkan semakin memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar memaparkan, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan atau meningkat 5,83 persen dibandingkan Mei 2025. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta atau tumbuh 7,68 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Tren positif kunjungan wisatawan mancanegara juga tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Peningkatan turut terjadi pada perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang menjadi penopang utama pergerakan pariwisata dalam negeri. Berdasarkan data, perjalanan wisnus pada Mei 2026 tumbuh 8,69 persen secara tahunan. Secara kumulatif, perjalanan wisnus hingga Mei 2026 mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Catatan positif juga terlihat dari perbandingan antara kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri. Jumlah kunjungan wisman tercatat lebih tinggi 0,83 juta dibandingkan jumlah warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Surplus tersebut meningkat 15,48 persen secara tahunan.

Menurut Menpar, capaian tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara. Kementerian Pariwisata akan terus menjaga tren pertumbuhan melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event, serta promosi yang semakin terarah.

“Dengan demikian, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Untuk mendukung kontribusi tersebut, Kementerian Pariwisata menjalankan lima program unggulan, yakni peningkatan keselamatan berwisata, pengembangan desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0.

Kelima program unggulan tersebut akan terus diakselerasi untuk membangun masa depan pariwisata Indonesia yang semakin inklusif, berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Menpar juga menyampaikan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia, khususnya pada segmen wisata ramah Muslim. Indonesia meraih penghargaan Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index Awards 2026.

“Penghargaan ini penting karena pasar wisata ramah Muslim merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat. GMTI memproyeksikan jumlah wisatawan Muslim pada 2026 mencapai 208 juta dan meningkat menjadi 262 juta pada 2030, dengan nilai pasar sebesar 310 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Menpar Widiyanti.

Indonesia berhasil naik tiga peringkat dari posisi kelima pada periode sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

Capaian itu tidak terlepas dari berbagai upaya Kementerian Pariwisata bersama para mitra, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Bank Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan promosi, peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa wisata, serta peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan industri dalam meningkatkan daya saing destinasi.

Dari sisi layanan, Kementerian Pariwisata juga melakukan pemetaan destinasi wisata ramah Muslim secara nasional dan terus mendorong implementasi panduan wisata ramah Muslim untuk meningkatkan standar pelayanan di berbagai destinasi.

Dampak Event

Sektor pariwisata turut memberikan dampak ekonomi nyata melalui penyelenggaraan berbagai event selama Januari hingga Juni 2026. Salah satunya melalui Karisma Event Nusantara (KEN), program Kementerian Pariwisata yang menghimpun 125 event unggulan daerah di 38 provinsi.

Menpar menjelaskan, hingga 30 Juni 2026 telah terselenggara 39 event KEN. Sebanyak 28 event di antaranya telah dikaji dampak ekonomi dan sosialnya.

Event-event tersebut berhasil menarik 2,46 juta pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, serta menyerap lebih dari 61 ribu tenaga kerja. Total perputaran ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp196,67 miliar.

Selain Karisma Event Nusantara sebagai program strategis, Kementerian Pariwisata sepanjang 2026 juga akan memberikan dukungan terhadap 45 event nasional dan 94 event internasional.

Dari 17 event internasional dan delapan event nasional yang didukung Kementerian Pariwisata selama Januari hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 614.731 pengunjung, keterlibatan 1.326 UMKM, serta partisipasi lebih dari 18 ribu pekerja seni dan anggota komunitas. Estimasi perputaran ekonomi dari penyelenggaraan event tersebut mencapai Rp661,15 miliar.

Event pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hingga akhir Juni 2026, terdapat 11 agenda MICE yang didukung Kementerian Pariwisata dan dua di antaranya telah selesai dikaji.

Dua event tersebut menghasilkan potensi transaksi sebesar Rp485,5 miliar serta potensi devisa sekitar Rp347,6 miliar.

“Kami meyakini hingga akhir 2026 penyelenggaraan event akan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dampaknya juga akan semakin besar melalui efek berganda yang tercipta. Jadwal agenda hingga akhir 2026 dapat diakses melalui platform Visit Indonesia di www.indonesia.travel,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar menegaskan, rangkaian capaian pada semester I 2026 semakin memperkuat optimisme bahwa pariwisata merupakan salah satu pilar utama dan motor penggerak ekonomi masa depan Indonesia.

Kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan akan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus memastikan manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara luas.

“Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis mampu membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing global, serta mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata hingga ke masyarakat di tingkat desa,” kata Menpar Widiyanti.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-pariwisata-perkuat-daya-saing-di-tingkat-global 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong Pemanfaatan KUR Perumahan di Kota Bandung untuk Perkuat Ekonomi Rakyat

 

Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Sosialisasi KUR Perumahan dalam rangka Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP–BP Tapera–BRI di Bale Rame, Summarecon Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/7). Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan melalui sinergi pemerintah, perbankan, dan para pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Executive Director Summarecon Bandung Hindarko Hasan, Ketua Umum DPP Himperra Ari Triyono, serta jajaran Kementerian PKP. Turut hadir perwakilan Kepolisian Resor Kota Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan KUR Perumahan merupakan terobosan pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program KUR Perumahan yang pertama kali ada di Indonesia ini terbukti tepat sasaran dan sangat diminati masyarakat,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan plafon KUR Perumahan dari Rp34 triliun menjadi Rp50 triliun guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan. Menurutnya, KUR Perumahan tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun renovasi rumah, tetapi juga bagi kontraktor kecil, pengembang, dan toko bangunan agar mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mendorong berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, seluruh kebijakan dan penyaluran bantuan perumahan terus mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa hingga 15 Juli 2026, BRI telah menyalurkan KUR Perumahan sekitar Rp408 miliar kepada lebih dari 2.100 debitur di wilayah Bandung dan sekitarnya. Secara nasional, penyaluran KUR Perumahan BRI telah mencapai sekitar Rp10,64 triliun dan akan terus diperkuat untuk mendukung target pemerintah.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, mulai dari pembebasan BPHTB, PBG gratis, hingga perpanjangan tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun sehingga cicilan semakin terjangkau.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh kebijakan Program 3 Juta Rumah disusun berdasarkan data statistik agar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan perumahan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan yang memanfaatkan KUR Perumahan sebagai sumber pembiayaan produktif, sehingga mampu mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-pemanfaatan-kur-perumahan-di-kota-bandung-untuk-perkuat-ekonomi-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Bangun Kepercayaan Publik, Wamen Nezar Patria: Humas Pemerintah Perlu Kuasai Algoritma Medsos

 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan penguasaan algoritma media sosial menjadi kompetensi penting bagi humas pemerintah untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik.

Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan penyampaian informasi, tetapi harus mampu memahami cara kerja filter bubble, echo chamber, dan dinamika ruang digital agar pesan kebijakan menjangkau masyarakat secara efektif.

"Goal government PR adalah maintaining the trust in the government. Bagaimana caranya memelihara trust itu? Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa pemerintah itu kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan publik. Itu yang harus kita terjemahkan dalam praktik government PR," ujar Wamen Nezar dalam sesi dialog pada Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).

Wamen Nezar menjelaskan algoritma media sosial membentuk filter bubble dan echo chamber yang memengaruhi penyebaran informasi serta cara masyarakat memahami suatu isu.

Karena itu, humas pemerintah perlu memahami logika media sosial agar mampu menyusun strategi komunikasi yang tepat di tengah ekosistem digital yang dikendalikan platform.

"Yang namanya filter bubble dan echo chamber adalah hasil algoritma. Celakanya, kita tidak bisa mengubah algoritma karena bukan kita yang memilikinya. Yang bisa kita lakukan adalah membaca secara jeli bagaimana social media logic. Kalau kita sudah mempelajari social media logic, kita bisa memenangkan narasi itu, step by step," jelas Wamen Nezar.

Menurut Wamen Nezar, keberhasilan komunikasi di ruang digital juga ditentukan oleh kemampuan memilih aktor yang tepat, menyusun pesan dengan diksi yang sesuai, serta menangkap momentum untuk mengubah arah percakapan publik.

Kemampuan mendengar dan berpikir kritis menjadi bekal penting untuk mengidentifikasi celah informasi yang dapat diisi dengan narasi berbasis fakta.

Selain memahami dinamika media sosial, Wamen Nezar mendorong humas pemerintah memperkuat kemampuan analisis data untuk memetakan aktor, narasi, dan penyebaran isu sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

"Yang penting sekarang adalah kemampuan kita membaca data. Data science sangat membantu pekerjaan teman-teman humas. Kalau kita tidak belajar, kita akan kalah terus dalam pertarungan. Jadi, penting untuk membekali diri dengan instrumen-instrumen yang bisa mempertajam kemampuan kita mewartakan pesan secara lebih scientific," ujar Wamen Nezar.

Wamen Nezar menegaskan kepercayaan publik merupakan modal terpenting dalam komunikasi pemerintah.

Karena itu, setiap strategi komunikasi harus diarahkan untuk menjaga kredibilitas pemerintah melalui penyampaian informasi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/bangun-kepercayaan-publik-wamen-nezar-patria-humas-pemerintah-perlu-kuasai-algoritma-medsos 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Pastikan BSPS Tepat Sasaran, Target Bedah Rumah di Jawa Barat Naik Menjadi 45.213 Unit

 

Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan Program BSPS tepat sasaran sekaligus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, pengusaha James Riady, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Program BSPS harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dengan mengedepankan data yang akurat.

“Yang paling penting program ini harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya. Karena itu kita bekerja berbasis data dan berkolaborasi dengan BPS serta pemerintah daerah agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak,” ujar Maruarar Sirait.

Menteri PKP menjelaskan, pemerintah terus memperluas cakupan Program BSPS sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat, target program bedah rumah pada tahun 2026 meningkat signifikan menjadi 45.213 unit, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 6.374 unit. Peningkatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan pendamping lapangan dalam pelaksanaan program.

Dalam peninjauan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah tetap dapat mengikuti Program BSPS sepanjang kepemilikan tanah dapat dibuktikan melalui surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh RT, RW, serta kepala desa atau lurah setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, James Riady menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Program BSPS yang dinilai mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapannya memberikan dukungan pendidikan berupa beasiswa bagi anak penerima bantuan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pelaksanaan program bedah rumah di Kota Bandung ditandai dengan pemukulan kentongan secara simbolis oleh Menteri PKP bersama Kepala BPS, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, James Riady, serta jajaran pemerintah daerah sebagai penanda dimulainya bedah rumah terhadap 1.418 rumah di Kota Bandung. Program tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 27 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 27 Oktober 2026

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-pastikan-bsps-tepat-sasaran-target-bedah-rumah-di-jawa-barat-naik-menjadi-45213-unit 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Pastikan Selisih Efisiensi Sistem Pemilihan Toko Terbuka Program BSPS Dikembalikan untuk Rakyat

 

Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Skema tersebut diterapkan untuk mewujudkan proses pengadaan bahan bangunan yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Pada simulasi tersebut, nilai pagu pengadaan bahan bangunan sebesar Rp122.500.000 diikuti oleh sejumlah toko penyedia bahan bangunan. Hasil pemilihan menetapkan Toko Saluyu sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekitar Rp116,8 juta sehingga menghasilkan efisiensi sekitar Rp5,6 juta atau sekitar 4,6 persen.

Menteri PKP menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diperoleh melalui mekanisme Tender Rakyat tidak boleh mengurangi hak masyarakat penerima bantuan. “Hak rakyat tidak boleh dikurangi, tetapi harus ditambah. Selisih hasil efisiensi ini dikembalikan lagi untuk membeli bahan bangunan bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menurut Menteri PKP, mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan upaya membangun tata kelola yang lebih transparan sekaligus memastikan setiap anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan sistem tersebut, masyarakat memperoleh bahan bangunan dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas maupun volume bantuan yang diterima.

Pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko juga diikuti secara daring oleh sejumlah lokasi pelaksanaan BSPS di Kota Bandung. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pengadaan bahan bangunan dapat berlangsung lebih terbuka, akuntabel, dan efisien sehingga manfaat program semakin besar bagi masyarakat.

Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan Program BSPS di Kota Bandung, Menteri PKP bersama Kepala BPS, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, James Riady, dan jajaran pemerintah daerah melakukan pemukulan kentongan secara simbolis sebagai tanda dimulainya program bedah rumah terhadap 1.418 rumah di Kota Bandung. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-pastikan-selisih-efisiensi-sistem-pemilihan-toko-terbuka-program-bsps-dikembalikan-untuk-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Serap Aspirasi Petani Muara Jaya, Wapres Dukung Penguatan Ekosistem Singkong untuk Swasembada Pangan

 

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung sentra pertanian singkong sekaligus berdialog dengan perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Rabu (15/07/2026). Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menyerap aspirasi petani guna merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan komoditas singkong, mulai dari aspek produksi hingga tata niaga.

Dialog tersebut diikuti oleh perwakilan dari 33 kelompok tani dengan jumlah anggota lebih dari 600 orang. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah terus mengakselerasi agenda swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui pembenahan berbagai aspek fundamental sektor pertanian.

“Perintah dari Bapak Presiden sudah jelas ya Bapak, Ibu terkait swasembada pangan. Masalah pupuk, irigasi, pengolahan pasca-panen, harga. Itu semuanya sudah banyak mendapat hasil di beras,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, keberhasilan penguatan komoditas beras perlu diikuti dengan perhatian yang sama terhadap komoditas pangan strategis lainnya, termasuk ubi kayu atau singkong. Oleh karena itu, pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memetakan berbagai tantangan yang masih dihadapi para petani.

“Hari ini saya ke Lampung khusus ngecek singkong, karena di komoditi ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan,” tutur Wapres.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan interaktif, para petani menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut meliputi usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jalan perkebunan guna memperlancar distribusi hasil panen, hingga penguatan permodalan koperasi simpan pinjam agar petani memperoleh akses pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.

Merespons berbagai masukan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kepentingan petani dalam negeri. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan regulasi terkait impor ubi kayu beserta produk turunannya.

“Untuk menjaga stabilitas harga, ini saya kira ada terkait regulasi ya, pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, ada pembatasan itu,” ungkap Wapres.

Selain itu, Wapres memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, penyelesaian persoalan HET, standardisasi alat ukur, serta penetapan kadar aci akan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata niaga singkong yang lebih adil dan memberikan kepastian harga bagi petani.

“Masalah HET, Nanti segera didiskusikan dengan pimpinan kami. Lalu standarisasi alat ukur, kadar aci. Nanti sudah ada tiga itu, saya yakin harga akan stabil, tidak fluktuatif lagi, dan untuk masalah kesejahteraan akan meningkat” urainya.

Kehadiran Wapres disambut positif oleh para petani yang berharap perhatian pemerintah terhadap komoditas singkong terus berlanjut melalui kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

“Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Wapres dari seluruh warga Lampung Timur. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami, untuk lebih meningkatkan budidaya pertanian,” pungkas Joko, salah satu perwakilan Gapoktan.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Sekretaris Daerah Lampung Timur Rustam Effendi, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (KPTPHP) Lampung Timur Eko Kurniawan, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/serap-aspirasi-petani-muara-jaya-wapres-dukung-penguatan-ekosistem-singkong-untuk-swasembada-pangan/ 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Gandeng PT KAI dan Astra Bangun Sekitar 1.000 Unit Rusun di Bandung

 

Bandung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Astra International Tbk menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di lahan milik PT KAI yang berlokasi di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

Komitmen tersebut disampaikan saat Menteri PKP meninjau langsung lokasi dekat Stasiun Kiaracondong yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan rumah susun di Bandung, Rabu (15/7/2026). Peninjauan turut dihadiri Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Kota Bandung, serta Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Dikatakan Menteri Ara, pembangunan rusun di Kiaracondong akan menjadi contoh kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Di Kota Bandung kita akan membangun sekitar 1.000 unit rumah susun di atas lahan milik PT KAI dengan dukungan PT Astra. Tadi spesifikasinya sudah dijelaskan, 36 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, dan ada area servis," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan pemerintah tengah mendorong pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk melibatkan dunia usaha. "Saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini oleh dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta ya bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal ya," tuturnya.

Menurut Menteri Ara, pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah inovatif dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan dapat dipercepat tanpa mengurangi kepemilikan aset negara, sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan akan dimulai setelah seluruh aspek administrasi dan perizinan diselesaikan, termasuk konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Pembangunannya sesudah kita konsultasi dengan BPK dan BPKP dan tentu sambil jalan izinnya diurus," kata Menteri Ara.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 9.600 meter persegi dan akan dikembangkan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD). Berdasarkan data KAI terdapat dua hamparan terdiri dari 7.124 m2 dan 2.500 m2, sehingga total sekitar 9.624 m2. "Nanti kita dengan bicara teknis dengan Astra. Konsepnya itu adalah konsep 36, tipe 36," ungkapnya.
Bobby mengatakan, target pembangunan untuk Kota Bandung tetap sebanyak 1.000 unit rusun. "Nanti lagi kita hitung ya. Pokoknya program untuk Bandung ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi adalah 1.000," pungkasnya.

Sementara itu, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto menyampaikan kesiapan Astra untuk mendukung pembangunan rumah susun di atas lahan tersebut. Hunian yang direncanakan mengusung konsep unit seluas sekitar 36 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dan area servis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP bersama PT KAI, PT Astra International Tbk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, ATR/BPN, serta BPK dan BPKP akan terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan skema kerja sama, penyelesaian perizinan, dan tahapan pembangunan agar proyek dapat segera direalisasikan. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu contoh optimalisasi aset negara melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan transportasi publik. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-gandeng-pt-kai-dan-astra-bangun-sekitar-1000-unit-rusun-di-bandung 

Baca Terusannya »»  

Raker Komisi VIII DPR, Mensos Gus Ipul Pastikan Tindak Lanjut Temuan BPK

 

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan jajarannya secara pro aktif menindaklanjuti setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan.

"Ya, secara khusus kita menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Kita setiap tahun dapat rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki laporan keuangan kita. Nah, setiap ada rekomendasi atau juga temuan, kita bikin action plan," ujar Gus Ipul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara Lantai 2, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.

Gus Ipul menambahkan bahwa pembahasan rekomendasi BPK bersama Komisi VIII DPR RI menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan.

"Jadi ini menjadi sangat penting, lebih-lebih hari ini secara khusus kita bahas temuan-temuan itu dengan DPR, Komisi VIII. Komisi VIII bisa ikut membantu, mendorong, dan ikut memastikan bahwa seluruh rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial," jelasnya.

Salah satu tindak lanjut yang telah dilakukan adalah temuan BPK terkait 1.747 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga memiliki pekerjaan ganda (double job). Setelah dilakukan pendalaman, 833 pendamping berhasil diverifikasi.

Dari jumlah tersebut, 141 pendamping diketahui bekerja penuh waktu di instansi atau tempat lain. Menurut Gus Ipul, kondisi tersebut merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan wajib mengembalikan penghasilan yang telah diterima selama menjalankan pekerjaan ganda.

Sementara itu, 692 pendamping lainnya diketahui memiliki pekerjaan paruh waktu. Kondisi tersebut sebelumnya masih diperbolehkan ketika yang bersangkutan berstatus tenaga honorer sepanjang tidak mengganggu jam kerja sebagai pendamping.

Ia menambahkan, berbagai temuan BPK menjadi bahan perbaikan bagi Kemensos dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pelaksanaan program ke depan.

Berdasarkan data online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara per 2 Januari 2026, realisasi anggaran belanja Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp109,77 triliun atau 97,33 persen dari total pagu sebesar Rp112,78 triliun. Sisa anggaran sebesar Rp3,01 triliun atau 2,67 persen terdiri atas sisa belanja pegawai, sisa belanja bantuan sosial, sisa belanja modal, serta pagu blokir Tahun 2025 sebesar Rp488,66 miliar.

"Langkah rasionalisasi ini kami tempuh sebagai bagian dari komitmen efisiensi anggaran, dengan tetap memprioritaskan alokasi pada belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat," kata Gus Ipul.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menjelaskan tindak lanjut atas sejumlah catatan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pada pengendalian data penerima bantuan sosial, Kemensos telah menetapkan Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Kepmensos No. 245/HUK/2025 tentang Tata Cara Pengajuan Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTSEN. 

Selain itu, Kemensos melakukan konsolidasi bersama BPS dan pemda untuk mempercepat ground checking, serta melaksanakan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi dan 43 kabupaten/kota.

Pada penyaluran bantuan sosial, telah dilakukan rekonsiliasi pasca penyaluran bersama bank dan PT Pos Indonesia, pemberitahuan kepada daerah setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, penelitian penyaluran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta evaluasi dan monitoring bersama pemerintah daerah dan pendamping sosial.

Pada penatausahaan persediaan dan Barang Milik Negara (BMN), Kemensos telah melaksanakan opname fisik, rekonsiliasi barang, dan inventarisasi aset untuk memastikan pencatatan persediaan dan aset dilakukan secara tertib dan andal.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun 2026 menghadapi sejumlah kebutuhan yang muncul akibat kondisi di lapangan, seperti penanganan pascabencana di Sumatera dan peningkatan kualitas DTSEN. Kemensos telah mengusulkan tambahan anggaran pada Januari dan Juni 2026.

Selain itu, Kemensos juga memperkuat program pemberdayaan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian masyarakat.

"Kami prioritaskan program Pemberdayaan, karena inilah ujung dari kemandirian masyarakat agar tidak selamanya menerima Bansos," tegas Gus Ipul.

Berdasarkan hasil Rapat Tingkat Menteri antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, target Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2026 dari 15.000 ditambah 150.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga total target menjadi 165.000 KPM.

Kebutuhan anggaran untuk penambahan tersebut mencapai Rp825 miliar dan tidak berasal dari pengajuan tambahan anggaran baru, melainkan melalui realokasi dari sisa bantuan sosial yang tidak ditransaksikan pada Triwulan I dan II serta penyesuaian target penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), sesuai hasil pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Raker-Komisi-VIII-DPR,-Mensos-Gus-Ipul-Pastikan-Tindak-Lanjut-Temuan-BPK

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan APBN dan Akselerasi Kinerja Pariwisata

 

Jakarta, 15 Juli 2026 — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI sebagai wujud komitmen memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga. Selain Menteri Pariwisata, rapat kerja ini juga dilakukan bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Harsya.

"Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Menpar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Menpar menyampaikan pengelolaan keuangan Kementerian Pariwisata berada dalam kondisi sehat dengan struktur aset yang kuat serta didukung pendanaan pemerintah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.

Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,48 triliun.

Menpar Widiyanti menjelaskan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026 untuk menjalani proses pemeriksaan. Kementerian Pariwisata dijadwalkan menerima opini BPK atas laporan keuangan tersebut pada 16 Juli 2026.

Menpar optimistis Kementerian Pariwisata kembali memperoleh hasil positif sekaligus memperkuat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar Widiyanti juga memaparkan capaian kinerja sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan sepanjang Januari–Mei 2026 atau meningkat 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, average spending per arrival (ASPA) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 1.345,61 dolar AS atau setara Rp22,68 juta, tumbuh 5,36 persen dibandingkan triwulan I 2025. Capaian tersebut turut mendorong devisa pariwisata tumbuh 6,30 persen menjadi 4,05 miliar dolar AS pada periode yang sama.

Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan sepanjang Januari–Mei 2026, meningkat 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2026 tercatat pada kisaran 4,01–5,00 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,11 hingga 1,10 poin persentase dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi investasi, sektor pariwisata mencatat pertumbuhan signifikan dengan realisasi investasi mencapai Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026 atau meningkat 76,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027," kata Menpar Widiyanti.

Sejalan dengan peningkatan target pembangunan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran dari pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,01 triliun menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun.

"Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini," ujar Menpar.

Dalam forum yang sama, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa hingga 9 Juli 2026, realisasi fisik program telah mencapai 59,29 persen dengan realisasi pembayaran secara keseluruhan sebesar 46,02 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan penyerapan anggaran menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pariwisata untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menpar Widiyanti menegaskan Kementerian Pariwisata akan terus menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memastikan setiap program memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menpar juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara target pembangunan yang terus meningkat dan dukungan sumber daya yang tersedia. Target sektor pariwisata pada 2027 menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi kunjungan wisatawan, devisa, investasi, maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Oleh karena itu, kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal," kata Menpar.

Menpar Widiyanti meyakini penguatan sektor pariwisata merupakan investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan DPR RI, diharapkan semakin memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Akhirnya, kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI dapat terus diperkuat, sehingga sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan nasional," tutur Menpar Widiyanti.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-perkuat-akuntabilitas-pengelolaan-apbn-dan-akselerasi-kinerja-pariwisata 

Baca Terusannya »»  

Raih Opini WTP, Kemendikdasmen Perkuat Akuntabilitas Pendidikan Nasional

 

Jakarta, 15 Juli 2026 – Di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mencatat realisasi anggaran mencapai 96,64 persen sepanjang tahun 2025.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, pada Rabu (15/7), sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan kementerian.

Menurut Menteri Mu'ti, keberhasilan berbagai program pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. "Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas," ujar Menteri Mu'ti.

Ia menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64 persen. Jika tidak memperhitungkan pagu yang diblokir, realisasi anggaran kementerian mencapai 98,55 persen.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pendidikan, mulai dari bantuan Digitalisasi Pembelajaran, Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan mutu pembelajaran.

Dari sisi akuntabilitas keuangan negara, Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Menteri Mu'ti.

Selain itu, Kemendikdasmen juga memperoleh predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Predikat A untuk Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 dengan kategori Sangat Baik. "Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis," ujar Menteri Mu'ti.

Pada tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran sebesar Rp56,68 triliun yang kemudian menjadi Rp50,02 triliun setelah efisiensi anggaran. Pemerintah selanjutnya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional serta penanganan layanan pendidikan pascabencana di wilayah Sumatra. 

"Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," pungkas Menteri Mu'ti.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian turut mengapreasi capaian kinerja Kemendikdasmen tahun 2025. “Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen RI Tahun 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mendorong untuk mempertahankannya pada tahun-tahun berikutnya, dengan memperhatikan pengalaman lampau,” ucap Hetifah dalam pernyataan yang disampaikan mewakili Komisi X DPR RI

 

 

Sumber :  https://www.kemendikdasmen.go.id/en/siaran-pers/15758-raih-opini-wtp-kemendikdasmen-perkuat-akuntabilitas-pendidikan-nasional

Baca Terusannya »»  

Bertemu Pengurus Bela Budaya Nusantara, Wapres Tegaskan Teknologi dan Budaya Harus Berjalan Beriringan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya sebagai fondasi penguatan jati diri bangsa. Menurut Wapres, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) merupakan keniscayaan yang perlu dimanfaatkan secara positif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas, sekaligus memperkokoh karakter bangsa sebagaimana sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat bertemu pengurus Bela Budaya Nusantara di Taman Wisata Seni dan Budaya Randu Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Rabu (15/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bela Budaya Nusantara Mulyono menyampaikan kekhawatirannya terhadap semakin besarnya tantangan pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, generasi muda berpotensi semakin jauh dari akar budaya apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga adat dan nilai-nilai luhur bangsa.

“Kami juga merasa takut kalau budaya tidak kita bela ke depan, akan menjadikan generasi ini hanya pandai menjaga teknologi tapi tidak pandai dalam menjaga adat,” ujar Mulyono.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan kemajuan teknologi tidak mengikis identitas bangsa. Ia menilai bahwa transformasi digital, termasuk perkembangan media sosial dan AI, merupakan perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga harus direspons secara adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya.

“Memang tidak bisa dipungkiri, Pak, sekarang zamannya sosmed, zamannya AI, semua anak-anak pegang HP. Tapi yang namanya teknologi dan budaya harus berjalan selaras, Pak. Kemajuan teknologi, disrupsi teknologi tidak mungkin kita lawan. Tapi ini harus berjalan beriringan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut, Wapres berpandangan bahwa kemajuan teknologi justru membuka peluang yang semakin besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital, menurutnya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan promosi budaya sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budaya bangsa.

“Dengan adanya kemajuan teknologi, terutama sosmed, kita malah terbantu, Pak, untuk mengenalkan budaya kita lebih jauh,” pungkas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.'

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/bertemu-pengurus-bela-budaya-nusantara-wapres-tegaskan-teknologi-dan-budaya-harus-berjalan-beriringan/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah RI Sampaikan Belasungkawa, Kenang Peran Sheikh Hamad bagi Persahabatan Indonesia-Qatar

 

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar periode 1995–2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kita semua menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” ujar Menlu Sugino.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani merupakan sosok penting di balik pembangunan dan transformasi Qatar menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Selain itu, Menlu menilai Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani juga memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Qatar.

“Beliau juga adalah seorang pemimpin yang mampu membuat Qatar menjadi sebuah negara yang sangat berpengaruh. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan dengan Indonesia, beliau juga yang berperan besar dan aktif dalam menciptakan hubungan yang erat antarkedua negara yang saat ini diteruskan oleh Emir dan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan doa bagi mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani serta seluruh masyarakat Qatar. “Kami berdoa semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan berdoa semoga seluruh rakyat Qatar diberi kekuatan dan terus terinspirasi oleh kepemimpinan dan perjuangan beliau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, Menlu Sugiono berharap kerja sama kedua negara dapat terus berkembang dan semakin erat. Menurutnya, Qatar merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan berbagai tujuan bersama.

“Saya kira seperti yang sudah kita miliki hubungan ini akan terus berjalan dengan harmonis. Dan saya kita Qatar juga memiliki peran yang strategis dalam rangka bekerja sama untuk bisa mencapai semua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kita,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-ri-sampaikan-belasungkawa-kenang-peran-sheikh-hamad-bagi-persahabatan-indonesia-qatar/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

 

\

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995–2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Presiden Prabowo tiba di Kedutaan Besar Qatar sekitar pukul 12.40 WIB. Setibanya di lokasi, Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.

Selanjutnya, Presiden menuju ruang pengisian buku duka cita untuk menyampaikan pesan belasungkawa. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

“Atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa kami yang mendalam atas meninggalnya Yang Mulia Ayah Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa menempatkan di sisi terbaik di hadapan Tuhan,” tulis Presiden.

Kehadiran Kepala Negara dalam pengisian dan penandatanganan buku duka tersebut mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selain itu, hal tersebut juga merefleksikan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar yang telah terjalin lama.

Untuk diketahui, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wafat pada Minggu (12/7) dalam usia 74 tahun. Ia menjabat sebagai Emir Qatar pada periode 1995–2013 sebelum kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-sampaikan-belasungkawa-atas-wafatnya-sheikh-hamad-bin-khalifa-al-thani/ 

Baca Terusannya »»  

Tinjau MTs Muhammadiyah I Way Bungur, Wapres Tegaskan Pembangunan SDM Harus Menjangkau Seluruh Sekolah

 

Usai meninjau pembangunan jembatan di Way Bungur, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian kegiatan ke MTs Muhammadiyah I Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/07/2026). Kunjungan ke sekolah swasta tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif dan berkualitas menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan status lembaga pendidikan, sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pendidikan nasional.

‎

‎Kehadiran Wapres di MTs Muhammadiyah I Way Bungur disambut antusias oleh para guru dan peserta didik. Kepala MTs Muhammadiyah I Way Bungur, Ari Hidayat, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

‎

‎“Kami sampaikan kepada Bapak Wapres bahwasanya sekolah ini adalah sekolah swasta. Namun, sama-sama tujuan kita mencerdaskan anak bangsa,” ujar Ari Hidayat.

‎

‎Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dinikmati oleh 82 peserta didik. Menu yang disajikan terdiri atas lele goreng balado, tempe bacem, tumis buncis dan wortel, serta buah jeruk. Nampak murid-murid menikmati makanan dengan lahap.

‎

‎”Jadi sehat dan kenyang”, ungkap Naufal Affani, murid kelas VIII ketika ditanya tentang manfaat MBG baginya.

‎

‎Wapres memberikan apresiasi terhadap menu yang tersedia, sekaligus menekankan pentingnya penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) dalam proses penyiapan hingga pendistribusian makanan agar layanan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan tepat waktu.

‎

‎Selain memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik, Wapres juga meninjau kondisi ruang kelas bagi siswa kelas VII hingga IX. Pada kesempatan tersebut, Wapres menaruh perhatian terhadap kondisi sejumlah ruang belajar yang masih memerlukan perbaikan, termasuk keterbatasan sarana pendukung pembelajaran seperti interactive flat panel (IFP) dan papan tulis.

‎

‎Menindaklanjuti temuan tersebut, Wapres menginstruksikan jajarannya untuk segera mendata kebutuhan sekolah agar dapat diusulkan memperoleh bantuan.

‎

‎“Beliau mengarahkan tim beliau untuk segera dicatat untuk bantuan. Itu segera dicatat, semua segera disusulkan, seperti itu,” tutur Ari Hidayat dengan penuh optimisme.

‎

‎Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, Kepala SPPG Way Bungur Galih, Plt. Sekretaris Sekretariat Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

 

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/tinjau-mts-muhammadiyah-i-way-bungur-wapres-tegaskan-pembangunan-sdm-harus-menjangkau-seluruh-sekolah/ 

Baca Terusannya »»  

Wapres Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Way Bungur untuk Pemerataan Akses dan Penguatan Ekonomi Daerah

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas, memperluas akses masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut disampaikan saat Wapres meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Rabu (15/07/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sebagai fondasi pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi nasional.

Dalam dialog lapangan bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan masyarakat Lampung Timur, Wapres menegaskan langkah konkret yakni memastikan jembatan darurat akan rampung dalam dua minggu (akhir Juli 2026) agar kendaraan roda dua dan anak-anak sekolah dapat melintas dengan aman.

“Dua minggu lagi jadi, yang jembatan daruratnya. Nanti jembatan permanennya juga akan segera dibangun,” ungkapnya.

Wapres menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai kendala, baik teknis maupun nonteknis, harus diselesaikan melalui koordinasi yang intensif.

“Yang namanya pembangunan butuh sinergi dengan kepala-kepala daerahnya, urusan teknis, nonteknis, pembebasan lahan, daerahnya harus proaktif,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan mengutamakan ruas jalan maupun jembatan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Titik-titik jalan yang sekiranya diperlukan untuk diperbaiki, khususnya jalan-jalan yang menopang kegiatan-kegiatan ekonomi, akan kami prioritaskan,” tegasnya.

Pembangunan Jembatan Way Bungur (masyarakat menyebut juga sebagai Jembatan Kali Pasir) memiliki nilai strategis sebagai salah satu penghubung utama Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini sebagaimana disampaikan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur Primadiartha Ramadheni.

“Bukan hanya di Kebupaten Lampung Timur, juga dari masyarakat Kebupaten Lampung Tengah. Jadi kalau kita memutar jalan, itu biasanya butuh 2 jam. Tapi kalau dengan adanya jembatan ini, mungkin hanya 10 menit,” ungkap Rama.

Tanpa akses jembatan, selama ini anak-anak sekolah dan warga sekitar harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu sederhana untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan jumlah perahu juga menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi kurang optimal.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung Habibie Hasan, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/wapres-dorong-percepatan-pembangunan-jembatan-way-bungur-untuk-pemerataan-akses-dan-penguatan-ekonomi-daerah/ 

Baca Terusannya »»  

Pantau MPLS di Cilacap, Wagub Jateng Taj Yasin : Mimpi Tak Cukup Diucapkan, Tapi Direncanakan

CILACAP — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, turun langsung memotivasi para siswa baru, saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMAN 1 Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Rabu (15/7/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini berdialog langsung dengan para siswa. Dia juga mengajak siswa merancang road map (peta jalan) masa depan, demi menggapai cita-cita mereka.

Satu per satu siswa diminta bercerita tentang impian mereka. Ada yang ingin menjadi pramugari, perawat, penerjemah bahasa Jepang, hingga dosen.

Setiap jawaban langsung ditanggapi Gus Yasin dengan berbagai masukan. Menurutnya, mimpi tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus disertai rencana yang jelas.

“Kalau sudah punya cita-cita, road map-nya harus dibuat. Cari tahu apa yang harus dipelajari, keterampilannya apa, lalu dicicil satu per satu,” katanya.

Obrolan yang berlangsung santai itu sesekali diselingi canda. Saat seluruh siswa kompak mengacungkan tangan ketika ditanya siapa yang ingin menjadi wakil gubernur, Gus Yasin pun tertawa.

“Lho, kok semuanya mau jadi wakil gubernur?” ujarnya, yang langsung disambut gelak tawa para siswa.

Keceriaan semakin bertambah ketika empat siswa yang berani menjawab pertanyaan, mendapat hadiah sepeda. Begitu mengetahui rumah mereka hanya berjarak sekitar dua hingga tiga kilometer dari sekolah, Gus Yasin langsung berpesan agar sepeda itu dipakai untuk berangkat belajar.

“Nanti ke sekolah naik sepeda ya. Saya kirim sepedanya. Belum punya SIM kan? Naik sepeda saja,” ucapnya.

Salah satu siswa penerima hadiah, Siti Aulia Agustin, mengaku tak menyangka akan mendapat sepeda dari Wakil Gubernur.

“Sangat senang, bahagia banget. Pokoknya tidak bisa diungkapkan lagi. Semoga Pak Wakil Gubernur selalu semangat, dan semoga Cilacap semakin maju,” ujarnya.

Di balik suasana hangat itu, Gus Yasin menegaskan, tujuan utama kedatangannya adalah menindaklanjuti laporan mengenai kekurangan tenaga pendidik di SMAN 1 Dayeuhluhur.

Persoalan tersebut, menurutnya, akan segera dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyumas.

“Saya mendapatkan informasi gurunya masih kurang. Nanti kita koordinasikan dengan Cabang Dinas Pendidikan, agar kebutuhan guru di SMA Negeri 1 Dayeuhluhur segera terpenuhi,” ungkapnya.

Dia berharap, terpenuhinya kebutuhan guru akan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga para siswa dapat lebih fokus menyiapkan diri untuk meraih cita-cita yang telah mereka impikan.

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pantau-mpls-di-cilacap-taj-yasin-mimpi-tak-cukup-diucapkan-tapi-direncanakan/ 

Baca Terusannya »»