Cari Blog Ini

Rabu, 18 September 2019

Jadwal Pertandingan Shopee Liga 1, Rabu 18 September 2019

Jakarta - Shopee Liga 1 2019 terus bergulir. Pada Rabu (18/9/2019), kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini memasuki pekan ke-19. Pada hari pertama pekan ke-19 ini, ada tiga pertandingan yang dimainkan.
Tiga pertandingan itu, yakni Persib Bandung kontra Semen Padang, Borneo FC menjamu Madura United, dan Barito Putera meladeni tantangan Bhayangkara FC.

Dipastikan, tak ada tim yang mau kalah. Secara khusus, tim seperti Semen Padang, Barito Putera, dan Bhayangkara FC justru butuh poin dari laga ini untuk memperbaiki situasi.
Semen Padang hingga saat ini masih berada di dasar klasemen Liga 1 2019. Tim kebanggaan urang awak ini hanya mengumpulkan poin 11 dari 17 pertandingan.
Andai bisa menekuk Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, poin tim Kabau Sirah jadi 14, lumayan bisa memangkas selisih angka dengan tim di atas mereka.
Hal sama juga diharapkan oleh Barito Putera. Laskar Antasari saat ini berada di persis di atas Semen Padang lantaran baru mengoleksi poin 16 dari 18 pertandingan.
Sementara Bhayangkara FC, tim juara Liga 1 2017 itu sudah melakoni sembilan pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Raihan tiga poin dari Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Martapura, bisa menyudahi catatan kurang apik tersebut.
Di Stadion Segiri, Samarinda, Borneo FC berupaya membalas kekalahan telak dari Madura United di putaran pertama. Ketika itu tim Pesut Etam tumbang 0-3.
Setelah kalah 1-2 di kandang Bali United (28/8/2019), Borneo FC menunjukkan tanda kebangkitan dengan bermain imbang dengan skor identik, 2-2, masing-masing saat menjalani laga tandang melawan Tira Persikabo (1/9/2019) dan Arema (13/9/2019).
Pencinta sepak bola Indonesia bisa menyaksikan tiga pertandingan itu baik dari Indosiar maupun fasilitas live streaming di Vidio. Berikut jadwal pertandingan dan siaran langsung Liga 1 2019, Rabu (18/9/2019).

Jadwal Pertandingan 

Rabu (18/9/2019)
Borneo FC vs Madura United
Stadion: Segiri, Samarinda
Jam: 15.30 WIB
Live: Indosiar

Barito Putera vs Bhayangkara FC
Stadion: Demang Lehman, Martapura
Jam: 15.30 WIB
Live: Vidio

Persib Bandung vs Semen Padang
Stadion: Si Jalak Harupat, Soreang
Jam: 18.30 WIB
Live: Indosiar

Sumber: https://www.bola.com/indonesia/read/4065120/jadwal-pertandingan-shopee-liga-1-rabu-18-september-2019
 
Baca Terusannya »»  

Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persetujuan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

"Kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya Fahri kepada seluruh anggota DPR, serentak dijawab "setuju", ketukan palu sidang menjadi pertanda pengesahan.

Pembahasan revisi UU KPK dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Pemerintah, sebelum pengesahan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menjelaskan, bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah.

"Dengan begitu dapat diletakkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," papar Supratman.

Dia memaparkan dengan revisi undang-undang ini bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru  dengan adanya revisi dimaksudkan untuk penguatan, agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif.

Supratman juga mengungkapkan, dalam revisi ini pembaharuan hukum juga dilakukan dengan menata lembaga KPK, revisi ini juga menekankan penguatan tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPR RI, dan kepada semua pihak yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan revisi UU KPK.  

"Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rencana undang-undang ini," ungkap Laoly.

Sumber :  http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25946/t/Rapat+Paripurna+DPR+Setujui+Revisi+UU+KPK

Baca Terusannya »»  

Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu ditegaskan Presiden saat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa, 17 September 2019.
“Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya),” ujarnya.

Saat meninjau, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan,” ungkapnya.
Apalagi, Presiden melanjutkan, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.

“Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga,” ucapnya.
Pemerintah sendiri, melalui Polri, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

“Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail,” tutur Kepala Negara.
Ke depannya, Kepala Negara berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

“Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit,” tandasnya.
Turut menyertai Presiden dalam peninjauan ini di antaranya ialah Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sumber :  http://presidenri.go.id/berita-aktual/tegaskan-pentingnya-upaya-pencegahan-karhutla.html





Baca Terusannya »»  

Menkes Pastikan Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla Berjalan Baik

RIAU-Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau bertambah. Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek datang langsung ke Provinsi Riau untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan baik.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru pukul 17.45 WIB. Dalam kunjungannya, Menkes Nila didampingi Sekretaris Jenderal Oscar Primadi, Sesditjen P2P dr. Ahmad Yurianto, dan Plt. Pusat Krisis Kesehatan Didik Budijanto.

Selanjutnya Menkes Nila mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama para menteri di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ratas di lokasi Karhutla tersebut dalam rangka koordinasi penanganan masalah Karhutla.

Topik yang dibahas dalam Ratas di antaranya terkait pencegahan Karhutla yang harus dilakukan dan didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki perangkat untuk mencegah Karhutla yang terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Usai Ratas, Menkes Nila langsung berkoordinasi dengan Sekjen Oscar Primadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yurianto, dan Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menkes menekankan upaya pencegahan harus dimaksimalkan terutama yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

''Puskesmas menjadi fasilitas pertama yang siaga melayani warga terdampak Karhutla. Pencegahan sebelum terjadinya hal yang tak diinginkan harus dilakukan terutama bagi masyarakat yang terserang ISPA,'' katanya.

Menkes meminta jajaran Dinkes harus siaga menghadapi masalah lingkungan ini. Menkes juga meminta kepala Dinas Kesehatan untuk terbuka dan mempublikasikan upaya bidang kesehatan dalam penanggulangan Karhutla.

Hingga hari ini, jumlah warga terdampak yang mengeluhkan ISPA dan ditangani oleh tenaga kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 16.372 orang. Kemenkes telah memberikan bantuan air purifier kepada Dinkes Provinsi Riau, Pemda menyediakan Rumah Singgah/Posko Pengungsian Dampak Asap Aula Bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, pelayanan kesehatan kepasa warga di wilayah kerja Dinkes Pelalawan, dan pembagian masker oleh Dinkes Pekanbaru.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.(D2)


Sumber :  http://www.depkes.go.id/article/view/19091800003/menkes-pastikan-penanganan-kesehatan-warga-terdampak-karhutla-berjalan-baik.html
Baca Terusannya »»  

Ibu Negara Sosialisasikan Gerakan Cuci Tangan di PAUD dan IVA Tes di Puskesmas

Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Selatan dengan meninjau PAUD SPS Bustanul Amin, Kota Palembang, Selasa, 17 September 2019. Ibu Iriana didampingi oleh sejumlah istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK).

Setibanya di lokasi, Ibu Iriana disambut permainan drum band dari anak-anak PAUD. Ibu Iriana dan rombongan kemudian mengikuti senam bersama anak-anak di halaman sekolah tersebut.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemindahan bibit tanaman yang dirangkaikan dengan sosialisasi gerakan mencuci tangan. Ibu Iriana dan ibu-ibu OASE KK turut membimbing anak-anak mencuci tangan seraya diiringi lagu ceria.

Dalam sesi interaksi di dalam kelas, Ibu Iriana bernyanyi bersama dan membagikan hadiah bagi murid PAUD yang berani tampil di depan. Rangkaian acara ditutup dengan foto bersama Ibu Negara beserta para murid PAUD dan para guru.

Dari PAUD, Ibu Negara dan rombongan menuju Puskesmas Merdeka, Kota Palembang. Di tempat itu, Ibu Negara meninjau langsung sosialisasi tes Inspeksi Asam Asetat (IVA) bagi para ibu-ibu.

Dalam sesi dialog, Ibu Iriana berpesan agar para ibu memiliki kesadaran akan pentingnya tes IVA sebagai deteksi dini kanker rahim. Ibu Iriana juga mengingatkan agar para ibu tidak mengira-ngira sendiri dan segera berkonsultasi ke dokter apabila ada tanda-tanda kurang baik.

"Memang usia-usia kita ini perlu dicek ya Bu. Semoga sehat semuanya," kata Ibu Iriana, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Sesi dialog menjadi semakin seru saat Ibu Iriana memberikan tantangan kepada peserta yang hadir. Tiga orang ibu berhasil menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah menarik dari Ibu Negara.

Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/ibu_negara_sosialisasikan_gerakan_cuci_tangan_di_paud_dan_iva_tes_di_puskesmas

Baca Terusannya »»  

Ibu Negara Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Pelajar Lewat Kuis Berhadiah

Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyosialisasikan bahaya narkoba, hoaks, perundungan, dan pornografi kepada para pelajar di Pendopo Griya Agung, Kota Palembang, Selasa, 17 September 2019.

Acara tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Ibu Negara bersama para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sesi dialog dengan para pelajar, Ibu Iriana kembali mengingatkan tentang materi bahaya narkoba yang telah disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya. Ibu Iriana melakukannya dengan cara menarik, yaitu melempar kuis berhadiah.

"Adik-adik semua sudah paham kan tadi? Sekarang saya beri pertanyaan. Dari saya ada hadiah tiga sepeda," kata Ibu Iriana.

"Seandainya saya pemakai narkoba, apa saran atau nasihat kamu?"

Seorang pelajar kelas XII SMA beruntung mendapat kesempatan menjawab. Ahmad Sami, begitu ia memperkenalkan dirinya, menjelaskan bahwa di BNN terdapat tempat rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

"Saya akan memberikan saran untuk mendapatkan rehabilitasi dari BNN," jawab Ahmad Sami.

"Betul? Ambil sepedanya," kata Ibu Iriana disambut riuh pelajar yang memadati tempat acara.

Seorang pelajar lainnya kemudian mendapat kesempatan menjawab pertanyaan Ibu Iriana tentang jenis-jenis narkoba.

"Ganja, shabu, ekstasi, pil PCC," jawab pelajar tersebut, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Atas keberanian dan jawabannya tersebut, pelajar tersebut pun mendapatkan hadiah laptop dari Ibu Negara dan ibu-ibu OASE KK.

Sesi dialog kemudian dilanjutkan oleh ibu-ibu OASE KK dan membahas tentang bahaya hoaks, perundungan, serta pornografi. Rangkaian acara ditutup dengan persembahan lagu "Meraih Bintang" serta foto bersama Ibu Negara dengan seluruh peserta sosialisasi. 


Sumber ; https://setneg.go.id/baca/index/ibu_negara_sosialisasikan_bahaya_narkoba_kepada_pelajar_lewat_kuis_berhadiah

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui Pagu dan Realokasi Anggaran Kemenkeu Untuk Tahun 2020

Jakarta, 17/09/2019 Kemenkeu - Komisi XI DPR telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN 2020 sebesar Rp43.511.223.211.000,00 atau Rp43,5 triliun lebih.

Pada Rapat Kerja (Raker) Menteri Keuangan dengan Komisi XI, Menkeu menjelaskan total pagu anggaran tidak ada perubahan namun sesuai pembahasan rapat Eselon I dengan Komisi XI terdapat realokasi anggaran pada beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk pembangunan pusat data (data center), asuransi Barang Milik Negara (BMN), dan integrasi TIK (Teknologi Informasi Komunikasi).

“Kami menyampaikan adanya realokasi antarprogram yaitu ada Rp201.452,41 juta rupiah (Rp201 miliar lebih) yang direalokasikan ke Sekretariat Jenderal (Setjen). Ini adalah untuk pembangunan data center dan pemenuhan asuransi BMN, serta integrasi TIK dalam lingkup Kementerian Keuangan,” ujar Menkeu di Ruang Rapat Komisi XI, DPR, Senin (16/09).

Lebih lanjut, Menkeu pun menjelaskan bahwa dana realokasi untuk Setjen berasal dari beberapa unit Eselon I. Pertama, dari anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkurang sebesar Rp261.483.080.000,00 (Rp261 miliar lebih) untuk pengalihan anggaran TIK-nya. Lalu, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkurang Rp16.566.000.000,00 (Rp16,5 miliar lebih) untuk TIK juga karena anggaran dikumpulkan (pooling) di Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk pengadaan TIK dan alasan keamanan (security-safety).

“Anggaran TIK ini tetap ada tapi sekarang dianggarkan di Setjen karena kita melakukan pooling untuk semua pengadaan TIK untuk konsolidasi security dan safetynya,” tambah Menkeu.

Berikutnya, anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) terdapat tambahan sebesar Rp55.861.680.000,00 (Rp55 miliar lebih) untuk pengembangan SPAN SAKTI MPNG3. Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tambahan yang didapat sebesar Rp9.850.000.000,00 (Rp9,85 miliar) akan digunakan untuk pemenuhan mutasi pegawai DJKN dan pengalihan anggaran TIK.

Terakhir, untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terdapat tambahan Rp10.884.990.000,00 (Rp10,8 miliar lebih) untuk penyelenggaraan acara World Congress The International Economic Association (IEA) Tahun 2020 dan pengalihan anggaran TIK.

Sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-setujui-pagu-dan-realokasi-anggaran-kemenkeu-untuk-tahun-2020/

Baca Terusannya »»  

Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran Rp 441,5 Miliar

Komisi V DPR RI menyetujui penambahan pagu alokasi anggaran  Kementerian Perhubungan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp 441,5 miliar. Penambahan pagu tersebut diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas destinasi wisata prioritas dan super prioritas.

“Seluruh fraksi memberikan persetujuan terhadap alokasi penambahan dan untuk secara detail penambahan itu diperuntukkan untuk apa akan dibahas dengan masing-masinh Dirjen," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Fary menuturkan penambahan anggaran tersebut telah disepakati dan menjadi kesimpulan rapat. Ia mengingatkan, realisasi penambahan alokasi anggaran tersebut berdasarkan pada instruksi presiden, hasil kunjungan kerja Komisi dan aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja perorangan di daerah pemilihan. “Itu menjadi prioritas yang harus dimasukkan ke dalam program tahun 2020," imbuhnya.

Diketahui, tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi di lima destinasi wisata super prioritas, yakni Kawasan Strategis Paririwata Nasional (KSPN) Danau Toba (Rp 1,06 triliun),  KSPN Borobudur (Rp 1,238,3 triliun), KSPN Mandalika (Rp 45,9 miliar), KSPN Labuan Bajo (Rp 435,37 miliar) dan Destinasi Likupang dan sekitarnya (Rp 169,89 miliar).

Sementara, enam destinasi pariwisata prioritas antara lain KSPN Morotai (Rp 24,75 miliar), KSPN Wakatobi (Rp 113,1 miliar),  KSPN Tanjung Lesung (Rp 80,6 miliar),  KSPN Tanjung Kelayang (Rp 5 miliar), KSPN Pulau Seribu dan KSPN Bromo - Tengger - Semeru (Rp 5,5 miliar).

“Tambahan anggaran kami usulkan sebagai dukungan Kementerian Perhubungan untuk aksesibilitas pada daerah pariwisata baik destinasi super prioritas maupun destinasi prioritas," tandas Menhub Budi Karya Sumadi.


Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25944/t/Kemenhub+Usulkan+Tambahan+Anggaran+Rp+441%2C5+Miliar
Baca Terusannya »»  

Indonesia – Uni Emirat Arab Jajaki Pengarusutamaan Islam Wasathiyah dan Pengembangan Madrasah

Abu Dhabi (Kemenag) --- Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menjajaki kerjasama terkait pengarusutamaan Islam Wasathiyah dan Pengembangan Madrasah. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan di sela kunjungan kerjanya, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sekjen Kemenag yang didampingi Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Madrasah Abdullah Faqih, menjadi perwakilan Kementerian Agama dalam Delegasi Republik Indonesia ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Tim yang melakukan kunjungan kerja sejak 15 hingga 18 September 2019 ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Nur Kholis menyampaikan, turut serta dalam kunjungan kerja tersebut Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Munajat, dan pakar matematika dan fisika Yohanes Surya.
Menurut Nur Kholis, tim  ini membawa misi penting untuk menjajaki kerjasama pada bidang energi, pertahanan, pendidikan, dan keagamaan. “Ada dua misi Kemenag ikut dalam rangkaian kunker ini. Pertama, tentang pentingnya kerjasama pengarusutamaan Islam Wasathiyah dan kedua, terkait pengembangan penerapan sistem e-learning untuk diterapkan di Indonesia termasuk madrasah,” kata M. Nur Kholis, Selasa (17/09).

Nur Kholis menyampaikan sejumlah program digagas untuk memulai kerjasama pengarusutamaan islam wasathiyah. Satu di antaranya adalah pengiriman imam masjid dari Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah masjid di negara UEA.
Bahkan pemerintah UEA  menurut Nur Kholis juga berkomitmen untuk memberikan bantuan  pembangunan masjid di Indonesia sebagai pusat pengarusutamaan Islam Wasathiyah. “Masjid ini akan menjadi Center of Wasathiyah Islam di Indonesia. Sejumlah program dan kegiatan pengarusutamaan Islam Wasathiyah akan dilaksanakan di masjid tersebut,” tutur Nur Kholis. 

Selanjutnya, Nur Kholis menyampaikan Indonesia dan UEA sepakat untuk membuat pilot project penerapan sistem e-learning yang akan menyasar sekitar 30ribu siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Indonesia. Hal ini termasuk dalam kerjasama bidang penjaminan mutu pendidikan Islam.
“Ada dua mata pelajaran yang akan menjadi pilot project ini. Yaitu, matematika dan bahasa Arab,” kata M. Nur Kholis.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Matematika dan Fisika Yohanes Surya menjelaskan bahwa sementara pemerintah UEA akan menyediakan platform yang sudah diterapkan di negara tersebut,  Pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab tentang pengembangan konten.
“Konten pembelajaran di sistem tersebut menjadi tanggung jawab kita. Saya bersedia membantu mengembangkan konten pembelajaran matematika di madrasah yang mudah dan menarik dengan mengedepankan aspek HOTS,” kata Yohannes Surya.


Sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/511584/indonesia-----uni-emirat-arab-jajaki-pengarusutamaan-islam-wasathiyah-dan-pengembangan-madrasah

Baca Terusannya »»  

Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi DK PBB tentang Afghanistan

New York, Amerika Serikat - “Diplomasi Indonesia kembali berhasil di Dewan Keamanan (DK) PBB, setelah sukses fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan,” demikian disampaikan Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB, usai pemungutan suara di New York (17/1)

Resolusi tentang United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) ini perpanjang mandat misi selama 12 bulan hingga 17 September 2020.
 
“Resolusi diprakarsai oleh Indonesia bekerja sama dengan Jerman, dan memuat berbagai dukungan PBB kepada Pemerintah dan Rakyat Afghanistan untuk ciptakan perdamaian serta dorong pembangunan,” ujar Dubes Djani.
 
Dubes Djani tekankan bahwa untuk capai kesepakatan ini bukanlah hal yang mudah. Berkat ketekunan diplomasi Indonesia yang selalu jembatani perbedaan pandangan di DK PBB, ancaman veto dari Anggota Tetap DK PBB berhasil dihindari.
 
Konsensus ini dicapai karena kepercayaan negara anggota DK terhadap Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya, termasuk peran aktif Menlu RI selama ini dalam mendukung perdamaian di Afghanistan. Bentuk dukungan tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor, Mei 2018 dan keinginan Indonesia untuk dorong peran aktif perempuan Afghanistan.
 
Semua negara anggota DK PBB sangat hargai upaya fasilitasi bersama Indonesia dan Jerman yang selama proses negosiasi selalu prioritaskan konsensus. Rekam jejak Indonesia yang selalu kedepankan kesatuan DK PBB dan penyelamatan penduduk sipil merupakan modal utama untuk capai kesepakatan resolusi.
 
Resolusi ini berikan mandat baru bagi UNAMA untuk dukung kapasitas Pemerintah Afghanistan dalam penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak-anak. Selain itu, UNAMA juga miliki mandat untuk dukung persiapan Pemilu Presiden tanggal 28 September 2019.
 
Dukungan internasional bagi Afghanistan sangat penting, terlebih jelang Pemilu Presiden yang akan jadi simbol penegakan demokrasi di Afghanistan. 


Baca Terusannya »»  

Menlu Retno Dorong Peningkatan Perdagangan, Investasi dan Pendidikan Indonesia-Hongaria

Budapest, Hongaria – Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, Péter Szijjártó dalam kunjungan kerja ke Budapest, Hongaria (17/9)​
Kedua Menteri membahas upaya konkret untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi serta kerja sama ekonomi digital dan pengadaan air bersih di Indonesia. Kedua Menteri sepakat mendorong ditingkatkannya intensitas bisnis kedua negara dan dipercepatnya penyelesaian perundingan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri juga menugaskan para Dirjen masing-masing untuk melaksanakan Sidang Konisi Bersama bidang Ekonomi RI dan Hongaria di Budapest bulan Desember mendatang.

Masih terkait diplomasi ekonomi, selama di Budapest, Menlu Retno telah bertemu dengan para CEO perusahaan-perusahaan Hongaria dari sektor pengelolaan air, informasi teknologi, transportasi dan teknologi keuangan. Di samping mengundang untuk berinvestasi di Indonesia, Menlu Retno juga mendorong partisipasi para pengusaha tersebut pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2019, sekaligus hadir pada forum bisnis antara Indonesia dan Visegrad di Jakarta pada bulan Oktober 2019.  

Selain itu, kedua Menteri juga membahas kerja sama Pendidikan dan sosial budaya sebagai sektor prioritas unggulan lainnya. Masih terkait pendidikan, Menlu Retno dan Menlu Szijjártó telah menandatangani MoU dalam bidang pendidikan vokasi dan pelatihan. Implementasi dari MoU ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mendukung implementasi kurikulum SMK di Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Artificial Intelligence (AI). Hal ini berkontribusi kepada pembentukan SDM Indonesia yang unggul.

Di bidang pendidikan, Hongaria akan meningkatkan jumlah penerima beasiswa Indonesia dari 50 menjadi 100 pelajar. Tercatat 127 orang mahasiswa Indonesia penerima beasiswa Hongaria di program S2 dan S3 di bidang sains, sosial, ekonomi, dan lainnya. 

Guna memperluas dan memperdalam kerja sama Indonesia dengan kawasan Eropa Tengah, Indonesia memprakarsai pembentukan forum kerja sama Indonesia- Visegrád. Negara-negara Visegrád yang terdiri dari Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slowakia memiliki lebih dari 64 juta penduduk dan total PDB lebih dari $2,2 triliun. Kawasan ini menjadi pasar non-tradisional yang berpotensi tinggi bagi Indonesia.

Indonesia dan Hongaria memiliki hubungan diplomatik sejak 1955 dan memiliki kerja sama menonjol di bidang pengelolaan air, pendidikan dan inbound serta outbound investment. Kunjungan Menlu Retno ke Hongaria juga untuk mempersiapkan berbagai kegiatan untuk mengisi peringatan 65 tahun pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Hongaria.


Sumber : https://kemlu.go.id/portal/id/read/600/berita/menlu-retno-dorong-peningkatan-perdagangan-investasi-dan-pendidikan-indonesia-hongaria

Baca Terusannya »»  

ndustri Packaging Indonesia Melebarkan Sayap ke Myanmar

Yangon, Myanmar --- Paviliun Indonesia merupakan salah satu dari lima paviliun internasional yang berpartisipasi pada The 6th International Processing and Packaging Exhibition for Myanmar (PROPAK) di Myanmar Expo, Yangon, Myanmar pada 12- 14 September 2019.  Paviliun lainnya adalah dari Cina, Thailand, Singapura, dan Taiwan. Paviliun yang difasilitasi oleh KBRI Yangon tersebut diisi oleh 6 (enam) perusahaan Indonesia yaitu PT. Sanco Indonesia, PT DIC Graphics, PT. DIC Astra Chemicals, PT. Packaging Integra Center, PT. Panca Indo Pertiwi, PT. Advance Stabilindo. Partisipasi perusahaan-perusahaan tersebut pada PROPAK terwujud melalui kerja sama KBRI Yangon dengan Indonesian Packaging Federation (IPF).
PROPAK Myanmar merupakan pameran tahunan industri processing dan packaging di Myanmar yang pada tahun ini menghadirkan lebih 200 eksibitor dari 27 negara/wilayah.  Pada tahun sebelumnya, terdapat 3 (tiga) perusahaan Indonesia yang berpartispasi pada The 5th Propak, bulan September 2018. Mengingat besarnya potensial pasar industri packaging di Myanmar, terdapat minat yang yang lebih besar untuk mengikuti The 6th PROPAK tahun 2019.
Pameran dibuka oleh Ketua Asosiasi Eksportir Makanan, U Aye Win yang menyampaikan bahwa Myanmar berpotensi menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga memerlukan industri processing dan packaging yang maju. Di samping itu, Myanmar juga masih memerlukan teknologi hijau yang lebih maju terkait dengan pengemasan makanan dan minuman sehingga menjadi potensi untuk berinvestasi bagi para investor asing di bidang processing dan packaging
.Perusahaan – perusahaan pada Paviliun Indonesia dimaksud memiliki spesialisasi masing-masing dalam industri processing dan packaging.  PT. Sanco Indonesia fokus pada printing dan labelling, PT. DIC Graphics pada supply tinta untuk printing, PT. DIC Astra Chemicals pada rigid packaging dan film converter, PT. Packaging Integra Center pada filling packing machinery, PT Panca Indo Pertiwi pada FMGC, dan PT. Advance Stabilindo pada bahan mentah plastik dan karet. Seluruh perusahaan menyampaikan respon positifnya terhadap PROPAK Myanmar 2019 mengingat bahwa demand untuk industri packaging di Myanmar sangat besar dan pasar processing dan packaging di Myanmar masih kompetitif.


Sumber : https://kemlu.go.id/portal/id/read/602/berita/industri-packaging-indonesia-melebarkan-sayap-ke-myanmar

Baca Terusannya »»  

Ini Sejumlah Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital Lintas Negara


Jakarta, 17/09/2019 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo yang juga merupakan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengingatkan terjadinya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan bisnis yang mengandalkan teknologi digital telah mengakibatkan sistem perpajakan di banyak negara tidak lagi efektif menarik pendapatan dari aktivitas bisnis model baru tersebut. Misalnya, belum adanya sistem perpajakan yang seragam antarnegara dan beberapa masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem perpajakan yang baru untuk mengatasi masalah-masalah perpajakan tersebut. 

Hal ini disampaikan Wamenkeu pada acara International Tax Conference 2019 dengan tema “The Current Issues on International Taxation in the Digital Economy Era” di Grand Hyatt Hotel Ballroom, Jakarta, Selasa (17/09).

“Beberapa permasalahan kunci yang dihadapi sistem perpajakan (di banyak negara) karena adanya ekonomi digital yang berkembang pesat antara lain pertama, ekonomi telah berkembang berbasis teknologi digital lintas negara dan belum ada kesepakatan antarnegara terkait sistem perpajakan yang sesuai untuk menghadapi perubahan model bisnis ini,” jelas Wamenkeu mengawali pidatonya.

Permasalahan kedua adalah saat ini kecenderungan perusahaan menjalankan bisnis lintas negara berbasis teknologi digital sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membuka kantor di negara-negara yang menjadi basis pemasaran produk dan jasanya. Di sisi lain, perpajakan yang dicatat di sistem akuntansi saat ini masih menilai pengenaan pajak bagi suatu perusahaan didasarkan pada kehadiran kantor perusahaan tersebut di suatu negara.

“Kedua, sistem perpajakan dalam sistem akuntansi saat ini masih berbasis pada pengenaan pajak bagi suatu perusahaan berdasarkan lokasinya. Padahal saat ini semakin umum perusahaan beraktivitas di suatu negara (dengan sistem teknologi digital) tanpa harus mendirikan kantor usahanya di negara tersebut,” tambah Wamenkeu.

Permasalahan ketiga adalah perkembangan teknologi digital dengan ciri usaha lintas negara telah mempersulit pemerintah dan pelaku usaha di berbagai negara dalam menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat dan kepada otoritas negara mana pajak tersebut harus dibayarkan.

Masalah keempat adalah digitalisasi telah mempengaruhi aktivitas transfer pricing perusahaan-perusahaan multi-nasional untuk mengalihkan profit ke berbagai costs dalam rangka mengurangi pendapatan kena pajak. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pembayaran pajak perusahaan tersebut pada suatu negara.

Oleh karena itu, Wamenkeu mengharapkan bahwa isu-isu tersebut dapat dibahas oleh para panelis dan peserta konferensi serta dicari jalan keluarnya.

Senada dengan Wamenkeu, para panelis pada diskusi I yaitu Dewi Astuti dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Prasad Kamalapura dari Amazon, dan Brian Arnold dari PWC Indonesia menekankan setidaknya sistem perpajakan lintas negara nantinya dapat mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Jangan sampai terjadi pengenaan pajak berganda atau pajak yang berlapis. 




Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sejumlah-tantangan-perpajakan-di-era-ekonomi-digital-lintas-negara/



Baca Terusannya »»  

Kemendikbud Luncurkan Program Digitalisasi Sekolah

Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka pengembangan digitalisasi sekolah khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Digitalisasi Sekolah. Peluncuran perdana program ini dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (18/09/2019), ditandai dengan pemberian sarana pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada sekolah serta komputer tablet kepada siswa.

“Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran,” kata Mendikbud pada jumpa pers peluncuran program Digitalisasi Sekolah, di Perpustakaan Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (17/09/2019).

Kelebihan sistem ini, kata Mendikbud, mempermudah proses belajar mengajar, karena para siswa dapat mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian dalam satu jaringan. “Sarana pembelajaran TIK yang diberikan berupa PC, laptop, LCD, router, dan eksternal hard disk. Sekolah yang akan menerima sarana pembelajaran tersebut di Kabupaten Natuna sebanyak 38 unit sekolah, terdiri dari 25 SD, 9 SMP, 3 SMA, dan 1 SMK. Sarana pembelajaran TIK ini bertujuan untuk mempermudah sekolah melaksanakan program Digitalisasi Sekolah,” jelas Mendikbud.

Sedangkan untuk komputer tablet akan diberikan kepada 1.142 siswa, terdiri dari 508 siswa SD, 303 siswa SMP, 228 siswa SMA, dan 103 siswa SMK. Komputer tablet tersebut telah dipasangkan aplikasi rumah belajar yang menyediakan delapan fitur utama, yakni sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya.

“Mengingat letak geografis sekolah sasaran dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, maka pemberian sarana pembelajaran TIK dan tablet akan diberikan kepada 18 sekolah dan 590 siswa. 20 sekolah dan 552 siswa yang terkendala faktor geografis dan cuaca akan tetap diberikan bantuan digitalisasi sekolah,” ujar Mendikbud.

Digitalisasi Sekolah merupakan implementasi dari new learning, yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Karakteristik new learning tersebut adalah student centered, multimedia, collaborative work, information exchange, dan critical thinking and informed decision making. Total anggaran untuk pembelian sarana pembelajaran TIK dan komputer tablet sebesar Rp 3.176.000.000.

“Dana tersebut diambilkan dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Tahun 2019 Kemendikbud telah menganggarkan bantuan sarana pembelajaran TIK dan tablet melalui BOS Kinerja untuk 6.004 sekolah dan 692.212 siswa. Sedangkan BOS Afirmasi untuk 30.277 sekolah dan 1.061.233 siswa,” terang Mendikbud.

Selain program Digitalisasi Sekolah, Kemendikbud juga mencanangkan lima program lain. Program tersebut adalah percepatan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), seTARA Daring dan E Modul Pendidikan Kesetaraan, serta laman Sahabat Keluarga, dan Bimbingan Calon Fasilitator (BCF) Pendidikan Keluarga dalam Jaringan.


Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/09/kemendikbud-luncurkan-program-digitalisasi-sekolah

Baca Terusannya »»  

Fasilitasi Uji Kompetensi Pemandu Geowisata Pertama di Indonesia

Lombok, Kominfo  -  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu memimpin serta memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan sertifikasi SDM Kemaritiman Uji Kompetensi Pemandu Geowisata di Lombok, NTB, Selasa (17/09/2019).

Menurut Haeru Rahayu, Uji Kompetensi itu ditujukan untuk memberikan lisensi sebagai Pemandu Geowisata (Taman Bumi) pertama di Indonesia. “Jadi ini adalah kegiatan tindak lanjut pasca diselanggarakannya APGN. APGN itu kan yg terkait dengan global geopark/ Unesco Global Geopark (UGG). Nah sukses dari sisi itu kita ada 5 geopark internasionalnya. Tapi selanjutnya kan harus diikuti dengan follow up peningkatan SDM nya. Karena itu objeknya adalah wisata, kalau wisata maka butuh pemandu wisata. Nah hari ini kita akan melakukan uji kompetensi kepada 78 pemandu agar mendapatkan lisensi pemandu geowisata pertama di Indonesia,” kata Asdep TB Haeru.

Adapun untuk mendapatkan lisensi tersebut, Asdep TB Haeru memaparkan bahwa para pemandu harus paham kompetensinya di bidang pengetahuan, keterampilan dan attitude. Untuk kompetensinya ini sendiri, sudah dilatihkan pada saat APGN, seperti misalnya paham tentang kompetensi terkait dengan geologis harus paham, kemudian harus paham terkait dengan lingkungan kebersihan dan seterusnya, paham terkait dengan bagaimana me-manage public service (adat, budaya, dst) dan juga paham dalam menyampaikan informasi mulai ngomong, dari intonasi dan seterusnya.

“Intinya saat turis datang, turis itu akan mendapatkan penjelasan informasi segamblang-gamblangnya, sedetail-detailnya dengan jelas, dan turis tersebut merasa happy selama perjalanan dan saat mendapatkan penjelasan tersebut, dan dia akan menceritakan kembali ke teman-temannya dan mengundang mereka untuk datang ke sini,” ujarnya.

“Dalam hal ini kita kerja sama dengan dinas pariwisata dan pemda. Dia sudah latih itu sebanyak 78 orang itu. Nah sekarang Kemenko Maritim mengambil alih untuk lisensinya supaya dia tuntas. Karena misal umpama kalau bisa bawa mobil tapi tidak ada sim kan ditilang, sama halnya pemandu, harus ada lisensi supaya aman,” jelasnya.

Mengenai lisensi ini, lanjut Asdep TB Haeru, dibutuhkannya asesor penguji. Dalam hal ini Kemenko Maritim bekerjasama dengan LSP Pramindo. Namun asesor yang tersedia belum mencukupi, yakni baru 2 orang saja.

“Asesornya itu baru 2. Sekembalinya kami nanti ke Jakarta, kami akan coba koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) supaya ada asesornya. Karena ini kalau mereka ada halangan kan susah, padahal Ini Rinjani nanti ada Toba dll, ada 5 yang harus diperhatikan seperti ini. Kalau masing-masing misal ada 78 orang pemandu begitu, nah ini butuh asesor, kalau nunggu 2 asesor, kapan selesainya? nah ini yang jadi persoalan. Di kita ini persoalannya jumlahnya orangnya ada, tapi kuantitasnya yang menjadi persoalan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Asdep TB Haeru berharap sesegera mungkin asesor bertambah, mengingat pentingnya pemandu geowisata untuk kemajuan pariwisata di Indonesia. “Karena pemandu ini merupakan duta bangsa Indonesia atau setidaknya duta di daerah tempat ia melakukan tugasnya. Ia jadi tumpuan harapan wisatawan, perusahaan yang memperkerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat ia bekerja,” pungkas Asdep TV Haeru.


Sumber : https://kominfo.go.id/content/detail/21581/fasilitasi-uji-kompetensi-pemandu-geowisata-pertama-di-indonesia/0/berita

Baca Terusannya »»  

Menkominfo Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Layanan Pemerintah

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelegence (AI) dalam layanan publik pemerintahan. "Terutama dalam penggunaan chatbot sebagai customer service," ungkapnya dalam acara Youth Dialogue 2019 di Jakarta, Selasa (17/09/2019).

Menurut Menteri Kominfo,  kelebihan AI untuk penyelesaian tugas yang berulang dan menyimpan dalam bentuk Que Card. Meskipun demikian, menurut Menteri Kominfo ada kelemahan AI saat ini. Hal itu ditunjukkannya dengan mengajak Robot Sophia, robot tercerdas di dunia dalam perhelatan mengenai perkembangan teknologi AI itu.

Awalnya, Menteri Rudiantara bertanya soal hubungan asmara antara robot dengan manusia. Robot Sophia menjawab itu memungkinkan dan zaman sekarang sudah ada orang yang menikahi smartphone bahkan hologram, meski Sophia sendiri tak tertarik pacaran karena masih muda. Kemudian, Rudiantara kembali bertanya soal kencan dan Sophia tampak bingung. "Sophia tidak paham karena pertanyaan itu tak di-script dan tak ada di Que-Card (kartu pertanyaan)," ungkap Menteri Kominfo.

Mengenai kelemahan AI, Menteri Rudiantara menegaskan AI yang menjadi otak robot tidak memungkinkan robot berpikir dan bertindak natural seperti manusia. "Robot pun tak mampu bertindak dan berpikir natural seperti manusia. Stand up comedian tidak dirancang kalimatnya kalau tak pakai Que Card, (Sophia) bisa ngaco jawabannya. Bagaimana pun manusia tak bisa dikalahkan AI," ujar Rudiantara.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo menegaskan kembali komitmen pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan pendekatan light-touch regulation.

"Peran pemerintah pun kini bergeser dari sekadar regulator menjadi fasilitator dan akselelator agar memberi jalan ke startup untuk berkembang, sekaligus membantu mempertemukan investor asing dengan lokal," ungkapnya.

Bahkan menurut Menteri Rudiantara, dirinya senang bergaul dengan para developer muda untuk mendengar pendapat mereka. "Saya sekarang lebih banyak bertemu dengan milenials. Kita bicaranya guys, bro, sis, maunya apa," ungkapnya.

Dalam acara yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf itu, Menteri Kominfo Rudiantara juga menjelaskan tentang upaya Pemerintah untuk mengembangkan ekosistem digital dan mendorong anak muda untuk membangun startup digital.

Konferensi CSIS Global Dialogue 2019 mengangkat tema "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture". Topik yang dibahas meliputi revolusi teknologi, jaringan 5G, keamanan dan etika dalam masyarakat siber, disrupsi dan kompetisi.


Sumber :  https://kominfo.go.id/content/detail/21566/menkominfo-dorong-pemanfaatan-kecerdasan-buatan-untuk-layanan-pemerintah/0/berita_satker

Baca Terusannya »»  

Bekraf Gelar ACBS Dukung Pengembangan Industri Konten Kreatif Asia

Bekraf, Jakarta—Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan menyelenggarakan Asia Content Business Summit (ACBS) 2019 di Jakarta pada Kamis-Minggu (19-22/9/2019). Sebagai hasil kolaborasi BEKRAF, Salon Media (Hong Kong) dan Kementerian Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, ACBS 2019 akan terdiri dari beberapa pertemuan, konferensi, festival film. Seluruh pertemuan dan konferensi diselenggarakan di Hotel Sultan, sedangkan ACBS Film Festival digelar di CGV fX Sudirman.
Asia Content Business Summit (ACBS) adalah platform Pan-Asia pertama yang mempromosikan pengembangan media kreatif dan industri konten antarnegara di Asia (yaitu Indonesia, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, India, dan Thailand). Sejak 2008, ACBS digelar untuk meningkatkan dan mengembangkan industri konten di Asia dan berupaya membawa para pemangku kepentingan terkait dari Asia dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam industri konten.
ACBS 2019 mengambil tema Story of Asia: Strengthening the Competitiveness Together akan membahas empat issue: mulai dari policy, pengembangan skill, bisnis model baru, hingga kolaborasi kawasan. ‘’Kami mengharapkan pertemuan ini akan semakin memfasilitasi dan memperkuat kerja sama dan kolaborasi industri konten di Asia,” ungkap Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf di CGV fX Sudirman, Selasa (17/9/2019).
Konferensi akan mempertemukan perwakilan-perwakilan pemangku kepentingan industri konten, seperti content creator, pengusaha, masyarakat umum, pemerintah, media, dan para pakar terkemuka. Konferensi terbagi menjadi 4 sesi dengan subtema Policy Framework to Promote the Development of Content Industries: Lesson Learnt and Best Practices; Ways of Producing Highly-skilled Content Creators; Identifying New Business Model for Cross Platform Content; serta Regional Collaboration Initiatives. Para pembicara yang akan tampil, antara lain, produser film Crazy Rich Asia John Penotti, Sutradara/Produser Riri Riza, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI Dr. Hilmar Farid, Komikus Marvel dan DC Comics, Chief Commercial Officer Viddsee Ario Anindito, Derek Tan, dan banyak lagi.
Sedangkan ACBS Film Festival akan menayangkan film-film, antara lain: Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (Indonesia), Kahaani 2 (India), Huang Fu Mi (Cina), Daysleepers (Indonesia), Reflections (Jepang), Still Human (Hong Kong), Mencari Rahmat (Malaysia), A Land Imagination (Singapura), Sekala Niskala (Indonesia), Pro May Genius/Must/Build (Thailand), Tarling is Darling (Indonesia), dan film nasional yang telah direstorasi, yakni Bintang Ketjil.
‘’ACBS ke-7 akan menjadi platform untuk mempromosikan inklusivitas dalam industri konten Asia dan memungkinkan semua peserta untuk mengeksplorasi nilai kolaborasi dan rasa saling menghormati di Asia, serta mendorong interaksi yang dinamis di antara negara-negara Asia,’’ pungkas Kepala BEKRAF.
Acara ini diselenggarakan bersamaan dengan AKATARA, Indonesian Film Business & Market. AKATARA menghadirkan 61 proyek terfasilitasi dari 122 orang dan 40 penyandang dana selama pitching forum dan speed dating. Sementara pengunjung dapat mengunjungi booth mini expo yang tahun ini lebih beragam.
Dalam penyelenggaraan tahun ke-3, AKATARA 2019 memberikan perhatian besar pada penguatan badan usaha berupa film company start-up yang saat ini cukup banyak hadir di berbagai daerah. Banyaknya pemain baru ini dirasa  penting untuk memperkuat pondasi dari ketahanan dan kesinambungan industri perfilman nasional ke depan.

Tentang Bekraf
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang ekonomi kreatif. Saat ini, Kepala Bekraf dijabat oleh Triawan Munaf.
Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi & video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisidan radio.
Ekonomi kreatif memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyumbang Pendapatan Dometik Bruto (PDB) hingga Rp922 triliun pada 2016. Angka ini diprediksi terus naik setiap tahunnya sekitar 10% sehingga pada 2018 diprediksi mencapai Rp1.105 triliun.
  


Baca Terusannya »»  

Ganjar Diminta Lebih Tegas Lawan Radikalisme

SEMARANG – Pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang adanya temuan tujuh kepala sekolah terindikasi paham radikal cukup mengejutkan. Banyak pihak mendorong agar Ganjar mengambil tindakan tegas untuk menyelematkan generasi bangsa dari paparan paham radikal.
Pengamat Radikalisme dan Terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Tayyip Malik mengatakan, dunia pendidikan memang menjadi sasaran para aktor terorisme menyebarkan paham radikal. Paham itu disebarkan melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler hingga menugaskan orang untuk menjadi pengajar di sekolah-sekolah dan pondok pesantren.
“Selain guru, penyebaran radikalisme juga marak dilakukan melalui kurikulum. GP Ansor belum lama ini menemukan banyak buku-buku ajar yang isinya mendoktrin tentang radikalisme,” kata Tayyip.
Tayyip pun mendukung langkah tegas Ganjar untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum guru yang terlibat radikalisme. Sebab menurutnya, radikalisme itu sulit diluruskan karena sudah terpatri dalam hati para penganutnya.
“Saya setiap hari bergelut dengan teman-teman eks napiter. Memang yang paling sulit adalah mengubah mindset dan ideologi mereka, karena sudah terpapar sejak lama,” terangnya.
Pembinaan kepada oknum dunia pendidikan yang mengajarkan paham radikal memang penting. Namun dia meyakini, hal itu akan sulit berhasil.
“Sanksi tegas berupa penurunan pangkat, pengurangan gaji hingga pemecatan terkadang diperlukan sebagai shock therapy. Saya rasa pemerintah bisa melakukan hal itu,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi adanya penyebaran paham radikal di sekolah, pemerintah lanjut Tayyip harus gencar melakukan sosialisasi tentang kebangsaan. Selain itu, pemantauan kurikulum serta buku ajar harus dilakukan berjenjang untuk memfilter adanya doktrin radikalisme.
“Lingkungan sekolah baik kegiatan ekstrakurikuler keagamaan serta lingkungan sekitar sekolah juga harus diawasi agar penyebaran paham radikal dapat diantisipasi. Intinya, radikalisme dalam dunia pendidikan harus dilawan demi masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, pakar psikologi Universitas Diponegoro Semarang, Hastaning Sakti mengatakan, penyebaran radikalisme melalui dunia pendidikan memang menjadi andalan para pelaku terorisme. Sebab menurutnya, dunia pendidikan yang didominasi anak-anak akan mudah dipengaruhi dan ditanamkan paham itu.
“Dibanding orang tua, penanaman paham ke anak-anak akan lebih mudah dan efektif. Anak-anak itu secara psikologis akan mudah menerima apapun itu yang diberikan, mencernanya dan masuk ke otak. Paham itu kemudian akan terekam dalam otak sejak kecil dan menyatu,” terangnya.
Berbeda dengan orang dewasa, dimana pengetahuan membuat orang dewasa akan memilah mana informasi yang baik atau buruk. Orang dewasa sudah bisa berfikir mendalam dalam menerima setiap pengaruh dari luar.
“Untuk melawan itu, orang tua harus peka dalam mengawasi pendidikan anaknya. Pemerintah juga harus terlibat dengan melakukan pendidikan budi pekerti, nasionalisme dan kebangsaan untuk melawan paham-paham radikal itu. Saya prihatin melihat anak sekarang sudah jarang yang memiliki budi pekerti, dan itu menjadi pekerjaan rumah kita semuanya,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menghadiri halaqah kiai santri tentang radikalisme di Salatiga pada sabtu (14/9) mengatakan, penyebaran paham radikal marak dilakukan di dunia pendidikan. Bahkan, dirinya menemukan ada tujuh kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri di Jateng yang terafiliasi dengan paham-paham radikal.
“Ketujuh kepala sekolah itu saat ini sedang dibina untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak mau, ya diambil tindakan tegas,” kata Ganjar.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-diminta-lebih-tegas-lawan-radikalisme/

Baca Terusannya »»  

Jangan Sampai Kenal Tetangga Malah Lewat Medsos

SEMARANG – Isu strategis di Jawa Tengah terus digali oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan Rakernas ke-9 TP PKK Tahun 2020 di Jakarta.
“Kita akan godok bersama masukan dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
Masukan tersebut menjadi sangat strategis sebagai senjata untuk berargumen di tingkat pusat,” ujar Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo, pada Rapat Konsultasi TP PKK se-Jawa Tengah Tahun 2019, di MG Setos Hotel, Semarang (17/09/2019).
Mengacu pada Perpres Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Atikoh berharap Rakernas 2020 lebih memperhatikan empat isu strategis, seperti, kemiskinan, narkoba, stunting, dan pembangunan karakter anak. Untuk itu, dia siap menginstruksikan jajarannya agar memantau permasalahan tersebut sampai ke tingkat desa.
“Kemiskinan merupakan sumber dari segala permasalahan. Untuk itu TP PKK harus menjadi garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari pendataan di lapangan yang valid. Kita harus semangat, karena kita masih punya PR banyak,” beber ibu satu anak tersebut.
Sebagai generasi penerus bangsa, pembangunan karakter anak dalam keluarga sangatlah penting. Atikoh menyoroti banyaknya anak yang terjerat kasus narkoba. Untuk itu, dia kembali menekankan pentingnya peran keluarga dalam memberikan proteksi terhadap bahaya narkoba.
“Membangun karakter anak tidak bisa instan seperti membangun infrastruktur jalan ataupun gedung. Membangun SDM yang unggul perlu suatu rutinitas dan kontinyuitas yang berkesinambungan,” ungkap wanita berhijab tersebut.
Tak hanya itu, lanjut Atikoh, makanan yang bergizi untuk mencegah stunting, menjadi bagian pembangunan karakter anak. Hindari makanan cepat saji (junkfood) untuk mencegah obesitas pada anak. Dengan pola makanan yang sehat, akan menjadi investasi kesehatan paling tinggi.
“Demi menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, TP PKK diharapkan terus hadir melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan cara menyukseskan 10 program pokok PKK, salah satunya gotong royong,” jelasnya.
Menurut Atikoh, untuk gerakan gotong royong, masyarakat di Jawa Tengah masih gayeng dan rukun. Hal tersebut harus dipupuk jangan sampai hilang tergerus pesatnya perkembangan teknologi.
“Jangan sampai kenalnya tetangga malah lewat medsos, komunikasi juga lewat medsos. Kita harus membangun hubungan emosional, bahkan tetangga masak apa juga tahu. Itu merupakan bentuk guyub rukun masyarakat jateng,” tukas Atikoh.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nardi Santoso mengatakan, rapat konsultasi itu sangatlah penting. Sebab, dapat menyatukan langkah TP PKK Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/ kota dalam bersinergi menyukseskan 10 program pokok PKK.
“Ke depan, melalui 10 program pokok PKK, dapat menjadi garda terdepan dalam memperkuat dan menggerakkan masyarakat Jawa Tengah, agar tercipta SDM yang unggul,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, TP PKK provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan Adi Bakti Utama kepada Cipto Budi Hartono dari TP PKK Kota Magelang. Ada pula penghargaan Adi Bakti Madya kepada Sri Marni Musi dari TP PKK Kelurahan Wates Kota Magelang, Siti Palupi (TP PKK Kabupaten Banjarnegara), dan Sri Martani (TP PKK Kecamatan Laweyan Kota Surakarta).


Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jangan-sampai-kenal-tetangga-malah-lewat-medsos/

Baca Terusannya »»  

Tarik Investor, Izin Dipermudah

KUDUS– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah pusat sebesar tujuh persen. Butuh sinergitas dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk mencapai target tersebut.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat memberikan pidato kunci dalam acara Muskab VI Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) se-wilayah Pantura Timur, di Hotel Gripta, Kudus, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya, bentuk sinergitas yang terjalin bisa berupa strategi dan kebijakan dalam menarik investor. Misalnya, memberi kemudahan izin berinvestasi dan menjaga kondusivitas wilayah. Apabila kebijakan dan strategi yang diterapkan berhasil, akan menarik banyak investor. Banyaknya investor yang masuk, akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kalau industri tumbuh, otomatis membutuhkan karyawan. Jika masyarakat sudah bekerja, akan mempunyai daya beli dan kesejahteraan meningkat, sehingga kemiskinan dapat ditekan,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.
Untuk memikat investor, imbuh dia, yang diperlukan tidak hanya ketersediaan lahan dan fasilitasnya, SDM, dan upahnya. Tidak kalah pentingnya, dorongan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk menjaga komitmen bersama dalam memajukan ekonomi. Terlebih ke depan, Jateng tidak lagi bersaing dengan provinsi tetangga, melainkan dengan negara-negara lain.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengatakan, di sektor perizinan investasi, Pemkab Kudus sudah menerapkan pelayanan satu pintu. Layanan tersebut sudah terintegrasi secara elektronik, dan dapat diunduh.
Ia menambahkan, Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan potensi utamanya di bidang industri yang didukung oleh 80,83 persen dari sektor industri. Sektor industri itu meliputi industri pengolahan tembakau sebesar 73, 85 persen, dan industri pengolahan nontembakau 6,98 persen. Kemudian sektor perdagangan 5,4 persen, sektor konstruksi 3,37 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,26 persen.
“Untuk kondisi tenaga kerja di Kudus rata-rata memiliki etos kerja lebih tinggi, siap melaksanakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi serta loyal. Selain itu infrastruktur relatif baik, kondusi sosial politik juga kondusif, serta biaya tenaga kerja kompetitif,” terangnya.


Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tarik-investor-izin-dipermudah/

Baca Terusannya »»  

Tekan Korban Lakalantas, Pemprov Gandeng Kepolisian dan BPJS

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan kepolisian dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih sadar keselamatan dalam berkendaraan. Hal itu sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas dan mengurangi tingkat kecelakaan. Langkah yang sudah dilakukan di antaranya meningkatkan moda transportasi umum di wilayah Jawa Tengah.

“Sebagai upaya dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, sudah tanggung jawab kita untuk memberi sosialisasi dan menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas,” kata Sekda Jateng Sri Puryono, saat membuka Peluncuran dan Sosialisasi Program Promotif Preventif BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY, di Hotel Patra Jasa, Selasa (17/9/2019).

Seperti diketahui bersama,  populasi kendaraan bermotor tiap tahun meningkat pesat. Dalam hal ini pemerintah bersyukur, industri senang, investasi lancar, dan ekonomi bergerak naik. Namun di samping itu ada fakta kelam yaitu banyaknya korban tewas akibat kecelakaan.

“Kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, telah bertransformasi menjadi mesin penyebab kecelakaan. Lebih mengenaskan lagi korbannya adalah mereka yang berusia produktif, yaitu umur 15-35 tahun,” ungkapnya.

Oleh karena itu budaya tertib berkendara dan patuh pada peraturan di jalan raya adalah kunci mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor. Meskipun membangun kesadaran untuk aware terhadap keselamatan berkendara tidaklah mudah. Bahkan banyak cara yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk menekan angka kecelakaan tersebut.

“Harapannya, kegiatan ini (Peluncuran dan Sosialisasi Program Promotif Preventif) menandai sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas keselamatan, keamanan, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu kintas,” jelasnya.

Sri Puryono menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperbaiki moda transportasi umum yang ada. Ditandai dengan peluncuran BRT Trans Jateng yang melayani beberapa rute di wilayah Jawa Tengah. Diharapkan banyaknya tranportasi umum tersebut dapat mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Selain mengurangi kemacetan dan polusi, langkah itu juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan pengguna jalan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberlakuan kendaraan listrik pada 2020. Pemberlakuan kendaraan listrik tersebut dinilai bisa menjadi alternatif mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas karena kecepatan kendaraan berbeda dengan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi.


Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tekan-korban-lakalantas-pemprov-gandeng-kepolisian-dan-bpjs/

Baca Terusannya »»  

Silaturahmi Antar Pejabat, Bupati Singgung Persetujuan APBD Perubahan Hingga Asesmen Pejabat

PATI-Pada silaturahmi antar pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati Senin malam, (16/9) bertempat di Rumah Dinas Sekda Pati, Bupati Pati Haryanto menyinggung tentang Persetujuan APBD Perubahan.
Dihadapan Sekda, Kepala OPD, camat, Kabag di Setda serta Direktur Bank Jateng, Bupati mengingatkan agar OPD yang mendapatkan program-program kurang 3 bulan ini bisa terserap seluruhnya. "Tujuan kita adalah untuk memaksimalkan program yang kemarin tidak terakomodir, sebentar lagi kita bahas APBD 2020, LKPJ, Pilkades dan banyak lagi," tutur Bupati.
Pada acara rutin untuk keakraban para pejabat Pemkab Pati ini, Bupati mengungkapkan, tanpa terasa masa tugasnya tinggal tiga tahun lagi. Ia pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga kekompakan untuk kemajuan Kabupaten Pati. "Mudah-mudahan kekompakan ini harus dijaga karena kabupaten Pati tergolong di daerah tetangga termasuk kita tetep kondusif satu dengan yang lain saling mengingatkan," ujar Haryanto.
Di kesempatan ini juga dipakai Bupati untuk mengingatkan jajarannya mengenai PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. "Disitu diatur dalam 5 tahun (pejabat.red) harus ada asesmen atau penilaian. Kita nanti ada asesmen itu wajib, sedangkan hasil-hasil asesmen nanti itu untuk pertimbangan penerbitan surat keputusan lagi. Sehingga tidak ilegal karena untuk memenuhi mekanisme kepegawaian agar tidak salah menerima tunjangan maupun TPP atau hak-hak lain," tegas Bupati.
Sementara itu Sekda Pati Suharyono mengungkapkan bahwa seluruh ASN di Kabupaten Pati mulai bulan November harus memakai pakaian adat Pati. Dimana untuk staf diberi waktu satu bulan untuk menyiapkan pakaian adat Pati.
"Kenapa dibedakan karena semua pejabat struktural sudah punya semua sedangkan yang staf belum memiliki. Ini harus dilaksanakan karena melaksanakan instruksi Gubernur harus memakai pakaian adat Jawa Tengah," tegas Suharyono.
Untuk itu sampai pembuatan Perpub, Sekda meminta masukan dari Kepala OPD, terkait pemakaian adat untuk ASN di lapangan seperti tenaga medis dan pengawas lapangan.
"Masa mengawasi proyek pakai baju adat Pati, jadi saya mohon masukan dari teman-teman supaya untuk pembuatan Perpub ini bisa sempurna dan untuk THL sifatnya himbauan begitu juga pegawai Bank Jateng juga bisa menyesuaikan," pinta Suharyono. Rencananya pemakaian pakaian adat Pati setiap satu bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama. 


Sumber :  https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/09/17/silaturahmi-antar-pejabat-bupati-singgung-persetuj/
Baca Terusannya »»  

Kabupaten Pati Jadi yang Pertama Bagikan Kartu Haji di Jawa Tengah

PATI-Pengajian tasyakuran kedatangan jamaah haji 1440 H / 2019 dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (17/9). Hadir Bupati Pati bersama Sekda, Forkopimda untuk menyambut seluruh jamaah dan pengurus jamaah haji 2019. Tak hanya itu, para stakeholder yang berkaitan dengan proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji juga ikut dalam acara yang tasyakuran yang dihadiri 1500 orang ini.
Bupati Haryanto menyampaikan terimakasih atas kehadiran seluruh jamaah, dan juga kepada panitia yang sudah membantu para jamaah mulai dari berangkat hingga bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya. “Oleh karena itu hari ini kita wajib bersyukur karena 1081 jamaah telah menunaikan ibadah haji," ucapnya.
Bupati mengungkapkan, para jamaah yang  meninggal bukan karena usia melainkan karena  fisik yang kurang sehat, karena kurangnya istirahat hingga kelelahan, lalu sakit dan meninggal dunia. “Oleh karena saya selalu menghimbau dan selalu mengingatkan pada waktu pemberangkatan harus mengatur waktu yang lebih untuk menjaga kesehatan dan yang punya riwayat sakit harus diperhatikan,” imbuhnya.
Di kesempatan ini Bupati menjelaskan para jamaah haji yang sudah pulang akan mendapatkan kartu haji dan juga sertifikat penghargaan. "Pemerintah sudah mencetak sejumlah 1.252 kartu, tapi karena pengumpulan data yang sangat susah maka akan diproses ditahap selanjutnya,” jelas Haryanto.
Selain itu, Haryanto juga memaparkan manfaat dari Kartu Haji sendiri yaitu untuk identitas diri para jamaah. “Bagi Jamaah yang akan berangkat umroh dan mempunyai kartu haji akan mendapatkan diskon akan dari biro yang bekerjasama dengan kami. Kabupaten Pati termasuk satu kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang pertama mempunyai kartu haji, yang mana pada tanggal 25 akan disusul dari Kabupaten Banyumas," papar Bupati.
Sementara itu Wakil Ketua Panitia Jama"ah Haji tahun 2019 Abdul Hamid menyampaikan dalam laporanya jumlah seluruh jamaah haji yang berangkat baik yang riil berangkat dari Pati maupun yang mutasi berangkat dari daerah lain berjumlah 1.081 jamaah. Sedangkan yang pulang ke tanah air berjumlah 1.076 dengan keterangan empat orang wafat di tanah suci, serta 1 orang masih dalam perawatan di rumah sakit kota Madinah. "Jamaah yang berangkat dari Pati dibagi 5 kloter pemberangkatan yaitu kloter 59, 60,61, 62 dan 96," pungkasnya.

Sumber :  https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/09/17/kabupaten-pati-jadi-yang-pertama-bagikan-kartu-haj/

Baca Terusannya »»  

Tim Puslitbang Mabes Polri Kunjungi Polres Pati, ini Agendanya


Pati Kota, Dalam rangka penelitian efektifitas pelayanan SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu), Tim Puslitbang Polri berkunjung ke Markas Polres Pati. Rabu, 18 September 2019.
Tim puslitbang Polri dipimpin Kombes Pol Drs. Dadang Suwondo beserta Dr. Siswanto, M.Si (selaku konsultan) dengan anggotanya yakni AKBP Hanafiah Nembo dengan Penata Budi Prayitno, A.Md. Sebagai pendamping tim puslitbang Polri yaitu Kompol Siti Amini, S.Sos (Kasubbag Strabang) dengan pamen SPKT.
Tujuan dalam kegiatan ini guna meningkatkan efektifitas SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Tim Puslitbang Polri mengunjungi Polres Pati disambut langsung oleh Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto, S.I.K didampingi Wakapolres Pati Kompol M. Ifan Hariat T, S.I.K beserta pejabat utama Polres Pati.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi di Gedung Mantab Brata Polres Pati yang diikuti anggota yang telah ditunjuk sebagai koresponden.
Aspek penelitian ini meliputi Struktur organisasi SPKT yang tepat, Rincian dan penjabaran Hubungan Tata Cara Kerja antara Kepala satuan wilayah, Kepala biro atau kepala bagian Operasi, SPKT, Piket Fungsi serta Memasukkan fungsi dan peran Command Center dalam desain struktur SPKT yang memiliki gugus rentang kendali sederhana namun berdaya guna tinggi.

Kombes Pol Drs. Dadang Suwondo menuturkan bahwa eksistensi keberadaan Command Center belum terstruktur dalam SOTK Polri, command center belum maksimal memberi kontribusi terhadap fungsi-fungsi opsnal dalam pelayanan masyarakat terutama melalui SPKT dan SPKT terkendala birokrasi, sarpras dan lainnya.
“Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Efektivitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian,” ucapnya.
Kombes Pol Drs. Dadang Suwondo menambahkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan FGD, observasi dan pengumpulan dokumen di Polres. FGD dengan Ka/Waka, Kabag Ops, para Kasat Fungsi, Ka SPKT & anggota.
Kapolres Pati menyambut dengan baik kegiatan ini karena dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini kedepannya SPKT dapat lebih efektif dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Sumber : https://www.patinews.com/tim-puslitbang-mabes-polri-kunjungi-polres-pati-ini-agendanya/
Baca Terusannya »»