Pastikan Geliat Ekonomi Bali Terjaga, Wapres Tinjau Pasar Dauh Pala Tabanan

 

Melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Bali, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Pasar Dauh Pala di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Sabtu pagi (05/07/2025). Peninjauan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Melalui kunjungan ini, Wapres ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga, harga-harga stabil, pemberdayaan pelaku UMKM terus berjalan, dan roda perekonomian rakyat khususnya di wilayah Tabanan terus bergerak.

Pada kesempatan ini, Wapres Gibran menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang tangguh, responsif, dan berbasis data untuk mengantisipasi kelangkaan stok barang di pasar rakyat. Untuk itu, ia meminta pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara rutin.

Lebih jauh, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kondisi pasar-pasar tradisional yang perlu direvitalisasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya hilirisasi ekonomi di tingkat desa dan pengembangan ekosistem UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pasar Dauh Pala I Gede Putu Manik Mahendra menyampaikan bahwa kondisi stok barang kebutuhan pokok di pasar Dauh Pala saat ini aman dan harga-harga juga stabil.

Kemudian, Putu Manik berharap kunjungan Wapres hari ini membawa berkah bagi para pedagang, khususnya agar pasar Dauh Pala semakin dikenal masyarakat luas. Ia juga berharap ke depan pasar Dauh Pala dapat direvitalisasi.

Salah seorang pedagang sembako, Anggi, menceritakan bahwa Wapres berkunjung ke lapaknya tidak hanya berbelanja, tetapi juga menanyakan terkait perbandingan harga barang di Pasar Dauh Pala dengan pasar lain di Tabanan.

Sebagai salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, Pasar Dauh Pala memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan dan perputaran ekonomi lokal di Kabupaten Tabanan. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, sayur-mayur segar, buah-buahan, bumbu dapur, ikan, daging, serta produk olahan lokal yang menjadi tulang punggung konsumsi harian warga sekitar.

Tampak mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/pastikan-geliat-ekonomi-bali-terjaga-wapres-tinjau-pasar-dauh-pala-tabanan/ 

Baca Terusannya »»  

Wapres Dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming Kunjungi Arena Wimbakara Tari Barong Ket Di Pesta Kesenian Bali 2025

 

Setelah meninjau berbagai stan kriya dan kerajinan khas Bali, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming mengunjungi arena Wimbakara (Lomba) Tari Barong Ket di Panggung Terbuka Ardha Candra, Kawasan Taman Budaya Art Center, Denpasar, Jumat sore (04/07/2025).

Wimbakara Tari Barong Ket merupakan salah satu agenda bergengsi dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII 2025, yang rutin digelar setiap tahun sebagai ruang ekspresi, pelestarian, dan pengembangan seni tradisional Bali.

Pada kesempatan ini, para peserta terbaik dari Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Gianyar bersaing menampilkan keindahan, kekuatan gerak, serta kekompakan penari Barong Ket yang memadukan nilai-nilai sakral dan hiburan rakyat.

Sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, Wapres menyampaikan apresiasi atas konsistensi masyarakat Bali dalam merawat seni budaya warisan leluhur. Ia menekankan bahwa kekayaan budaya daerah adalah aset penting bangsa yang harus dijaga lintas generasi.

“Semua pelaku-pelaku (seni) yang di sini, saya berterima kasih sekali karena ini sekali lagi ya Pak Gubernur ya, pasca Covid-19 langsung rebound. Ini artinya Bali ini salah satu destinasi yang paling dicari, mungkin paling ditunggu-tunggu ya setiap kali ada event,” ujar Wapres.

“Jam tujuh baru mulai, jam segini (enam) sudah ramai sekali. ini menunjukkan antusiasme warga dan juga keseriusan dari Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan lain-lain,” tambahnya.

Wapres juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus meramaikan berbagai event pada Pesta Kesenian Bali khususnya akhir pekan ini agar manfaatnya semakin meluas ke berbagai sektor.

“Besok Sabtu, Minggu, kita ramaikan lagi biar multiplier efect-nya semakin besar. Yang ojol (ojek online), yang punya penginapan, taksi, yang jualan makanan, (termasuk) makanan kecil, yang jualan handicraft, jualan souvenir, jualan oleh-oleh, ramai semua. Jadi pertumbuhan ekonomi di Bali ini terus meningkat,” imbaunya.

Terakhir, Wapres menegaskan bahwa keberlangsungan kegiatan seni dan budaya seperti Pesta Kesenian Bali dapat mendukung visi Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan potensi lokal, pariwisata, serta UMKM.

“Saya terima kasih sekali Pak Gubernur. Sekali lagi, untuk teman-teman semua, salam hangat dari Pak Prabowo,” pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha menjelaskan bahwa Wimbakara berarti lomba.

“Lomba itu merupakan salah satu program Pesta Kesenian Bali yang setiap tahun kita adakan. Acaranya ada pawai, ada pergelaran, ada workshop, ada sarasehan, dan juga ada lomba,” papar Sugiartha.

“Nah, hari ini dan kemarin kita menyelenggarakan lomba ataupun Wimbakara Barong Ket. Barong Ket itu tari Barong, ya. Salah satu tarian yang sangat terkenal di Bali, baik untuk konsumsi wisatawan, maupun juga untuk acara-acara ritual di tempat-tempat suci,” imbuhnya menerangkan.

Adapun Wimbakara hari ini, tutur Sugiartha, diikuti oleh delapan kebupaten dan satu kota di wilayah Bali.

“Jadi, setiap satu kebupaten menampilkan penari-penari terbaik dan juga pengerawit atau pemain gamelan terbaik untuk mengiringi tarian ini,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres dan Ibu Selvi pada acara ini, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/wapres-dan-ibu-selvi-gibran-rakabuming-kunjungi-arena-wimbakara-tari-barong-ket-di-pesta-kesenian-bali-2025/ 

Baca Terusannya »»  

Meutya Hafid Ajak Publik Lawan Cyberbullying Anak Lewat Edukasi Digital

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan perundungan siber (cyberbullying) yang semakin marak menimpa anak-anak dan remaja di ruang digital.

Menurut Meutya, literasi digital dan edukasi publik adalah kunci utama untuk mencegah dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kekerasan verbal di dunia maya.

"Masyarakat harus sadar bahwa cyberbullying itu tidak baik, melanggar hukum, sehingga mereka akan berusaha mengoreksi perilaku-perilaku cyberbullying," kata Meutya dalam pemutaran perdana terbatas film "Cyberbullying" di Jakarta, Jumat (04/07/2025).

Meutya pun menegaskan meskipun perundungan tersebut tidak terjadi di dunia nyata, cyberbullying sangat mengganggu sisi emosional dan psikis anak-anak sehingga tak boleh diremehkan.

“Kita lihat bahwa permasalahan perundungan online atau cyberbullying adalah masalah yang cukup serius, kadang terlihat sepele namun itu berdampak terhadap psikis anak,” jelasnya.

Terlebih menurut Meutya, sebanyak 48 persen anak-anak yang telah mengakses internet mengaku pernah mengalami perundungan online.

Lebih lanjut Meutya mengungkapkan Kementerian Komdigi terus berusaha memerangi perundungan siber di dunia digital, khususnya media sosial, lewat langkah pemutusan akses terhadap konten-konten yang mengandung cyberbullying.

Akan tetapi perundungan tersebut kerap terjadi di ranah komunikasi privat sehingga sulit untuk terdeteksi.

“Perundungan digital tidak hanya terjadi di ruang publik, tapi juga banyak terjadi di ruang privat seperti grup pertemanan. Ini membuatnya sulit terdeteksi secara langsung oleh sistem meskipun tetap masih bisa,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Komdigi juga terus melakukan penguatan literasi digital kepada masyarakat, terutama di kalangan pelajar, guru, dan orang tua, untuk memerangi perundungan siber.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan apresiasi kepada DL Entertainment yang telah membuat film berjudul "Cyberbullying" yang mengangkat isu perundungan di dunia maya, khususnya terhadap anak-anak dan remaja.

“Lahirnya tayangan-tayangan, termasuk film yang mendukung edukasi untuk melawan kejahatan-kejahatan internet, termasuk cyberbullying, ini adalah hal yang positif dan kita dukung dengan penuh,” ujarnya.

Kehadiran film edukatif seperti "Cyberbullying" diharapkan bisa memberikan edukasi tentang bahaya cyberbullying kepada masyarakat yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melalui platform digital dan jaringan bioskop lokal.

“Kita butuh film ini dan kita harapkan film ini juga tidak hanya tayang di Jakarta tapi bisa juga di banyak kota dan daerah di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-ajak-publik-lawan-cyberbullying-anak-lewat-edukasi-digital 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Gelaran Pesta Kesenian Bali 2025, Wapres Ajak Wisatawan Terus Ramaikan Bali

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming hari ini, Jumat (04/07/2025) bertolak ke Provinsi Bali untuk melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja. Pada pukul 13.55 WIB, Wapres dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung.

Setibanya di Bali, Wapres dan Ibu Selvi langsung mengunjungi Kawasan Art Center di Jl. Nusa Indah, Sumerta Kelod, Kota Denpasar untuk meninjau gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025. Kunjungan ini sejalan dengan upaya Pemerintahan Presiden Prabowo dalam pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, PKB 2025 yang berlangsung sejak 21 Juni hingga 19 Juli 2025, menghadirkan beragam pagelaran, parade budaya, pameran kriya dan kerajinan, kuliner tradisional, hingga lomba-lomba seni yang melibatkan ribuan seniman dari seluruh Bali.

Pada kesempatan ini, Wapres dan Ibu Selvi yang juga selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) berkeliling area Ksirarnawa, meninjau berbagai stan pameran produk seni rupa, kriya dan kerajinan tangan khas Bali, seperti ukiran kayu, anyaman, tenun, dan lukisan. Keduanya berdialog dengan para seniman, perajin, dan pelaku UMKM yang ikut serta secara aktif dalam acara tersebut. Termasuk, Wapres memberikan semangat kepada seorang pelukis disabilitas, Agus Mertayasa, pada kanvas bertuliskan “Semangat Terus untuk Agus”.

Kemudian, Wapres dan Ibu Selvi mengunjungi area Ardha Candra untuk meninjau stan khusus pakaian. Di sini, Wapres dan Ibu Selvi berkesempatan melihat secara langsung berbagai produk busana khas daerah dan nasional yang ditampilkan oleh para perajin lokal.

Usai peninjauan, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, seniman, pelaku UMKM, dan seluruh pihak terkait lainnya yang terus aktif dalam upaya memajukan kesenian, kebudayaan, dan pariwisata Bali.

“Terima kasih, saya tadi muter-muter ke beberapa UMKM, ke teman-teman pelaku kerajinan, handicraft, dan lain-lain,” ungkap Wapres di hadapan para pengunjung arena Wimbakara (Lomba) Tari Barong Ket di Panggung Terbuka Ardha Candra, Kawasan Taman Budaya Art Center.

Lebih lanjut, Wapres mengajak para wisatawan untuk terus datang dan menghidupkan perekonomian Bali yang sempat turun akibat hantaman pandemi Covid-19.

“Ini saya titip pesan, tadi Pak Gubernur melaporkan ke saya bahwa pasca Covid-19, ini okupansi hotel, tingkat wisatawan ini terus meningkat. Saya terima kasih untuk teman-teman semua, kita support terus agar tingkat hunian, jumlah pariwisata, jumlah wisatawan ini terus meningkat di Bali. Jadi kita jangan sampai kalah dengan negara lain,” imbaunya.

Hal tersebut, tutur Wapres, selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global.

“Kita dukung terus program, visi-misi dari Pak Presiden Prabowo, kita dorong terus pariwisata di dalam negeri, kita tambah terus destinasi-destinasi yang menarik,” pinta Wapres.

“Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua sudah meramaikan acara (event) hari ini,” imbuhnya.

Sejalan dengan Wapres, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha menyampaikan bahwa kehadiran Pesta Kesenian Bali memang selalu dinanti baik oleh masyarakat lokal maupun luar Bali.

“Ini adalah pesta rakyat terbesar yang ada di Bali dan kita selenggarakan setiap tahun. Kalau berbicara mengenai antusias warga, tahun lalu itu 1,6 juta pengunjung Pesta Kesenian Bali itu selama satu bulan penuh. Nah, hari ini juga diperkirakan sama seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Sugiartha, kehadiran Wapres pada ajang PKB kali ini menjadi suntikan moral, baik untuk pemerintah daerah maupun para seniman Bali.

“Tadi antusias para seniman kita menyambut beliau. Para UMKM juga luar biasa. Ini merupakan suntikan moral yang luar biasa bagi seniman Bali untuk terus berkiprah. Sehingga harapannya, dengan perhatian yang besar pemerintah pusat terhadap masyarakat Bali, dan juga pemerintah Provinsi Bali, ini orang Bali semakin semangat untuk berkesenian. Itu harapan kita,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pesta Kesenian Bali adalah festival tahunan untuk merayakan kekayaan seni dan budaya Bali, dan telah menjadi salah satu festival seni terbesar dan terpanjang di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada 1979 atas gagasan Gubernur Bali Ke-6, Ida Bagus Mantra. Adapun festival ini bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kesenian serta kebudayaan Bali yang unik dan beragam, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mendukung perekonomian masyarakat Bali.

Turut mendampingi Wapres dan Ibu Selvi dalam peninjauan ini, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tinjau-gelaran-pesta-kesenian-bali-2025-wapres-ajak-wisatawan-terus-ramaikan-bali/ 

Baca Terusannya »»  

Sinergi Kemensos dan BNI Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat

 

Jakarta (4 Juli 2025) — Kementerian Sosial berkolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat.

Dukungan yang diberikan BNI akan mencakup digitalisasi administrasi siswa dan guru, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS). 

Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya cashless menggunakan QRIS dan BNIdirect.

“Ini luar biasa. Dengan digitalisasi, pengelolaan Sekolah Rakyat akan lebih modern, efisien, transparan, dan meminimalisir kebocoran anggaran. Kita bisa memantau langsung data absensi, gizi, hingga keuangan sekolah melalui dashboard,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdiskusi dengan jajaran BNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Setiap sekolah rakyat nantinya juga akan dilengkapi kartu tanda siswa dan pegawai, reader untuk presensi makan dan ibadah, hingga aplikasi Smart School yang memuat kalender akademik, jurnal kelas, tagihan digital, hingga informasi saldo siswa. Sistem ini telah diimplementasikan di lebih dari seribu sekolah swasta dan pesantren, dengan rencana akan diterapkan penuh di Sekolah Rakyat.

Gus Ipul berharap sistem digital BNI bisa segera direalisasikan serta diujicoba sehingga bisa langsung digunakan bulan ini. “Kita punya jadwal, 14 Juli nanti kita mulai masa orientasi. Gedung sudah direnovasi, guru sudah disiapkan, tinggal kita pasang alat-alatnya, kartu siswa, sistem absensi, dashboard laporan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemutusan mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebagian besar hidup dalam kondisi serba kekurangan. 

"Kita menghadapi kondisi anak-anak dari keluarga penghasilan Rp35 ribu per hari, rumah kontrak kecil, bahkan ada yang rumahnya di atas tanah orang lain. Ini potret nyata yang luput dari perhatian kita selama ini,” ungkapnya

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semua kebutuhan siswa mulai seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh pemerintah. "Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin parah ini bisa sekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadi agen perubahan," tuturnya.

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Sinergi-Kemensos-dan-BNI-Percepat-Digitalisasi-Sekolah-Rakyat

Baca Terusannya »»  

Menteri PANRB Pastikan Kebijakan Strategis Reformasi Birokrasi Selaras dengan Program Prioritas Presiden

 

JAKARTA – Kebijakan strategis reformasi birokrasi terus beradaptasi agar dapat berjalan selaras dengan berbagai program prioritas Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) fokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based.

“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan,” ujarnya dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menteri Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien. SAKP menggantikan pendekatan lama yang masih instansional dan terkotak-kotak, yang sering kali belum selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama.

“Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Asta Cita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP,” tuturnya.

Kebijakan strategis reformasi birokrasi juga dirancang untuk mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan; program makan bergizi gratis (MBG); sekolah rakyat; serta program lainnya. Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/ lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi.

Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas instansi untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan efisien.

Menteri Rini juga memaparkan penanganan gizi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut pendekatan yang holistik maka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna memastikan arah kebijakan berjalan seragam dan terintegrasi harus dilakukan. “Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.

Terkait program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik.

Sementera itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi upaya Kementerian PANRB untuk terus mencetuskan kebijakan yang selaras dengan program yang memiliki atensi tinggi dari presiden. Ia berharap kerja baik ini terus ditingkatkan agar target-target pembangunan dapat tercapai.

 

 

 

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-pastikan-kebijakan-strategis-reformasi-birokrasi-selaras-dengan-program-prioritas-presiden 

Baca Terusannya »»  

Resmikan Dua Infrastruktur Vital di Padang Panjang, Kepala BNPB Himbau Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

 

PADANG PANJANG - Selain memiliki sumber daya alam yang sangat indah, Sumatera Barat juga memiliki potensi bencana yang sangat lengkap. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos,M.M, menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat Minang agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan selalu menjaga alam. 

Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat meresmikan dua infrastruktur vital yang sebelumnya rusak akibat bencana banjir bandang atau galodo di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (4/7).

Infrastruktur pertama yang diresmikan adalah Jalan Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang. Jalan ini merupakan akses utama warga yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Infrastruktur lainnya adalah Jembatan Tanah Bato di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang.

Kedua objek tersebut dibangun menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPN dengan rincian anggaran 7,4 miliar rupiah untuk Jalan Lubuk Mata Kucing dan 1,9 miliar rupiah untuk Jembatan Tanah Bato.

Seperti diketahui, tahun 2023 hingga 2024 merupakan tahun yang berat bagi Sumatra Barat karena dipenuhi dengan rentetan kejadian bencana masif yang menimbulkan korban jiwa. Dimulai pada Desember 2023, Gunung Marapi mengalami erupsi signifikan yang melontarkan material vulkanik dalam jumlah besar, menutupi lereng dan aliran sungai dengan endapan abu dan batuan. BNPB mencatat terdapat 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi ini. 

Lalu di awal Maret 2024, wilayah Sumatra Barat dilanda banjir bandang akibat curah hujan ekstrem. Bencana tersebut melanda sebagian besar daerah dan mengakibatkan 28 orang meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Belum selesai duka itu, pada 11–12 Mei 2024 terjadi banjir lahar dingin yang sangat destruktif. Aliran lahar membawa lumpur, batu, kayu, dan material vulkanik ke sungai-sungai hilir. Akibatnya, infrastruktur hancur, pemukiman rusak, serta menewaskan 63 orang. 

Peristiwa bencana tersebut tidak hanya menorehkan duka mendalam namun juga melumpuhkan aktivitas warga. Dengan diresmikannya jembatan dan jalan di Kota Padang Panjang ini, Suharyanto berharap aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat sekitar kembali seperti sedia kala. 

"Hari ini kita meresmikan kembali Jembatan Tanah Bato dan Jalan Lubuk Mata Kucing yang menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat dan ekonomi di Padang Panjang. Pembangunan kembali infrastruktur ini adalah bukti nyata semangat bangkit dan pulih bersama," ucap Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto juga mengajak masyarakat untuk menjaga insfrastruktur yang telah dibangun, serta memelihara tata ruang dan lingkungan sehingga terhindar dari bencana di masa yang akan datang.

"Saya juga mengajak kita semua untuk tidak hanya memulihkan dan memelihara infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan tata ruang yang aman bencana," tutup Suharyanto.

Hadir dalam peresmian ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, BSBA, Bupati Padang Pariaman H. John Kenedy Aziz, S.H., M.H, Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H., M.H., Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S.H.,LL.M, Forkompinda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang, serta masyarakat sekitar Kota Padang Panjang.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/resmikan-dua-infrastruktur-vital-di-padang-panjang-kepala-bnpb-himbau-tingkatkan-kesiapsiagaan-bencana

Baca Terusannya »»  

Pascapenerbangan Perdana Semarang-Karimunjawa, Ahmad Luthfi Buka Peluang Penerbangan Perintis di Beberapa Wilayah

SEMARANG – Penerbangan perdana untuk rute Kota Semarang-Karimunjawa Kabupaten Jepara, menjadi momentum untuk menumbuhkan perekonomian baru.

 

“Ini bukti komitmen untuk menumbuhkan ekonomi wilayah kita agar merata, pulau-pulau terluar daerah kita akan dikoneksikan dengan adanya suatu penerbangan,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat acara Inaugural Flight Susi Air Rute Semarang-Karimunjawa, di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jumat (4/7/2025).

 

Luthfi menyatakan akan mengkaji ulang peluang pembukaan penerbangan perintis di beberapa wilayah Jawa Tengah. Apalagi, di beberapa daerah sudah terdapat bandara-bandara kecil, seperti di Blora, Purbalingga, dan Cilacap.

 

Penerbangan perintis ini juga nantinya diproyeksikan untuk mendukung status Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani untuk penumpang dan logistik, serta status Bandara Internasional khusus haji Adi Soemarmo, yang izinnya sudah disetujui pemerintah pusat. Upaya memperbanyak rute penerbangan perintis itu juga sebagai jawaban dari Maskapai Susi Air, yang siap untuk menyediakan penerbangan ke beberapa daerah.

 

“Sacara tidak langsung, ini menegaskan kehadiran negara dalam mempercepat investasi,” jelasnya.

 

Untuk mengembangkan bandara-bandara tersebut, Luthfi akan menggandeng seluruh pihak, di antaranya BUMD dan BUMN, juga pelaku usaha seperti Hipmi dan Kadin. Sebab, kunci bergeraknya investasi dan pertumbuhan ekonomi, adalah kecepatan dan kemudahan transportasi.

 

Dikatakan, penerbangan perintis itu akan mendukung kerja sama dengan provinsi lain yang sudah dilakukan. Misalnya, dengan Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Lampung, terutama terkait pengembangan pariwisata.

 

“Di Kepulauan Riau itu ada event organizer (EO) untuk kegiatan internasional, kita akan bawa ke sini. Tugas Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, adalah manajer marketing, dan Jateng itu menarik,” ujarnya.

 

Sementara itu, pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti mengatakan, Susi Air mempunyai komitmen untuk terus membuka isolasi wilayah-wilayah pulau terluar. Bukan hanya di luar Pulau Jawa, melainkan juga di dalam Pulau Jawa. Sebab, waktu tempuh perjalanan atau konerksi antardaerah di pulau Jawa, ada yang bisa sampai delapan jam.

 

“Adanya breakthrough transportation ini, dengan udara akan mempercepat, seperti ke Karimunjawa hanya satu jam (dari Semarang), kalau kapal laut bisa delapan jam, dan kalau ada ombak besar tidak bisa lewat,” ujarnya.

 

Susi juga mencontohkan jarak tempuh antara Semarang-Cilacap. Kalau menggunakan transportasi darat masih memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Dengan penerbangan langsung dapat mempercepat waktu, dan mengundang investor datang karena lebih mudah dijangkau.

 

“Kebanyakan orang-orang penting itu, yang tidak banyak dimiliki adalah waktu. Uang banyak untuk mereka investasikan. Modal besar, tapi waktunya tidak banyak. Breakthrough flight ini juga dapat menghidupkan ekonomi dan pariwisata,” bebernya.

 

Ditambahkan, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani sah menjadi bandara internasional, kalau memiliki banyak feeder untuk masuk ke rute-rute kecil. Keberlanjutannya juga dapat bisa terjaga. Terkait hal itu, Susi Air siap kalau Pemprov Jateng membutuhkan lebih banyak penerbangan perintis.

 

“Kalau Karimunjawa-Semarang butuh 4-5 penerbangan per hari kita siap. Mau Semarang-Cilacap kita siap. Tentu dengan dukungan seluruh jajaran Pemprov Jateng dan Ahmad Yani Airport. Rencana kita ada Jogja-Semarang, tadi saya coba cuma 30 menit kalau pakai mobil masih 2-3 jam. Kami siap menerbangi semua kota/ kabupaten di Jateng, ke ibukota Jateng,” tandas Susi.

 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pascapenerbangan-perdana-semarang-karimunjawa-ahmad-luthfi-buka-peluang-penerbangan-perintis-di-beberapa-wilayah/ 

Baca Terusannya »»  

AirNav Indonesia dan BSSN Bersinergi Tingkatkan Keamanan Sistem Navigasi Penerbangan

 

AirNav Indonesia menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kerja sama strategis untuk memperkuat keamanan sistem Operational Technology (OT) yang digunakan dalam layanan navigasi penerbangan nasional.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari Program Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Nasional yang digagas BSSN, khususnya menyasar sektor transportasi udara sebagai salah satu infrastruktur kritikal.

Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi AirNav Indonesia, Nurcahyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 serta regulasi turunannya.

Ia menyatakan, “Kegiatan ini, yang merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 serta peraturan-peraturan turunannya, terutama terkait pelindungan terhadap infrastruktur informasi vital nasional.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Audiensi Identifikasi Sistem Operational Technology (OT) yang diselenggarakan BSSN di Kantor AirNav Indonesia Cabang Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Sebagai satu-satunya pengelola navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav Indonesia mengakui bahwa aspek keamanan siber menjadi elemen vital dalam mendukung operasional transportasi udara.

Menurut Nurcahyo, kolaborasi dengan BSSN menjadi langkah penting tidak hanya dalam melakukan penilaian risiko, tetapi juga untuk merancang strategi mitigasi dan peningkatan kapasitas berkelanjutan.

Ia menambahkan, “Kami berharap, melalui kegiatan ini, kami dapat membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap sistem OT di JATSC, serta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dalam rangka penguatan pelindungan IIV.”

JATSC sendiri adalah pusat pengendali lalu lintas udara yang sangat kompleks dan memiliki sistem operasional kritikal. Salah satunya adalah sistem Air Traffic Control Automation yang diklasifikasikan sebagai infrastruktur informasi vital.

Baca Juga: Jadwal Operasional Bus Wara Wiri di Pekan Raya Jakarta 2025

Nurcahyo menegaskan pentingnya menjaga keamanan sistem OT tersebut dengan berbagai langkah, termasuk pembentukan tim tanggap insiden (AirNav-CSIRT), penggunaan Security Information and Event Management (SIEM), serta pelaksanaan asesmen IKAS (Instrumen Kematangan Keamanan Siber).

“Karena itu, memastikan keamanan sistem OT menjadi prioritas utama kami. Identifikasi, pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, serta upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan,” ujar Nurcahyo.

AirNav menargetkan capaian Level 4 pada asesmen IKAS tahun 2025, sebagai bukti konkret atas peningkatan keamanan siber yang berkesinambungan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta juga mengadakan kunjungan lapangan ke fasilitas sistem otomasi ATC di JATSC guna memperdalam pemahaman teknis serta strategi perlindungan aset digital.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi BSSN, Nur Achmadi Salmawan, memaparkan tujuan kunjungan pihaknya adalah mengidentifikasi sistem OT yang digunakan oleh AirNav Indonesia.

Selain itu, BSSN juga ingin mengetahui vendor dan model produk kunci yang digunakan serta menilai bagaimana AirNav memahami dan menerapkan jaminan keamanan fungsional pada perangkat OT-nya.

Ia menjelaskan bahwa pelindungan terhadap Infrastruktur Informasi Vital bertujuan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman dan andal, serta mencegah dampak akibat serangan siber.

“Serta untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden Siber dan mempercepat pemulihan dari dampak Insiden Siber."

"Kami berharap, melalui kerja sama ini, kita tidak hanya dapat memitigasi risiko, namun juga membangun sistem yang lebih tangguh terhadap potensi ancaman siber yang semakin canggih,” ucap Nur Achmadi.

Sebagai penutup, AirNav Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan BSSN dan menyatakan keseriusannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Penyelenggaraan keamanan sistem navigasi penerbangan memerlukan kolaborasi yang erat dengan lembaga seperti BSSN, untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap infrastruktur vital nasional."

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan, ketangguhan, dan keandalan sistem kami dalam menjaga keselamatan penerbangan di Indonesia,” tutup Nurcahyo. 

 

 

Sumber : https://www.kabarbumn.com/rilis-bumn/116225990/airnav-indonesia-dan-bssn-bersinergi-tingkatkan-keamanan-sistem-navigasi-penerbangan?page=all 

Baca Terusannya »»  

Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos

 

JAKARTA – Program bantuan sosial atau bansos perlu dilakukan perlindungan, termasuk secara digital. Untuk itu, pemerintah berencana membentuk suatu portal perlindungan sosial agar tidak ada penyalahgunaan data bansos. Diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana.

Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi perlindungan sosial ini. “Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot project program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun ini.

“Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi. Setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu,” jelas Menteri Rini.

Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos ini. Dengan kolaborasi dan keterpaduan data, Menteri Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.

“Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa kedepan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” pungkasnya. 

 

 

 

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sinergi-pemerintah-siapkan-strategi-inklusi-keuangan-digital-untuk-perlinsos 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gus Ipul Gandeng PPATK

 

Jakarta (4 Juli 2025) - Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan bansos efektif dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor PPATK, Jumat (4/7/2025).

Analisis terhadap rekening penerima bansos yang dilakukan oleh PPATK juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki Kemensos adalah benar. "Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.  Dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Ketya PPATK Ivan Yustiavanda juga diketahui ternyata ada banyak  rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja.

Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiasi Kemensos. Dia menyatakan akan melalukan eksplorasi dari data yang telah diberikan oleh Kemensos. Sinergi ini diharapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.

"Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ivan.

Ivan juga mengungkapkan pihaknya menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan segera menyerahkan data tersebut ke Kemensos. "Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos," ungkapnya.

Dalam hal ini PPATK berkomitmen untuk selalu mendukung Kemensos mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.  "Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun. Adapun untuk penebalan bansos  tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

Namun masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan. Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, faktor kedua penyebab keterlambatan pencairan bansos juga karena adanya 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening. Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan. Selanjutnya, keterlambatan pencairan ke beberapa KPM juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran.

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Pastikan-Bansos-Tepat-Sasaran,-Gus-Ipul-Gandeng-PPATK

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Kawal Digitalisasi Bansos dan Uji Ketahanan Sistem

 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara akurat, cepat, dan aman.

Meutya memastikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber.

“Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar,” ujar Meutya dalam rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (04/07/2025).

SPLP ini adalah sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menteri Meutya juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.

Senada dengan Meutya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Luhut, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.

Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.

"Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba.

 

 

 

Sumber ; https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-kawal-digitalisasi-bansos-dan-uji-ketahanan-sistem 

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Mendag dengan Ketua Umum ASEPHI

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Muchsin Ridjan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (4 Juli).

Pertemuan ini membahas Rencana Penyelenggaraan INACRAFT Youthpreneurs 2025 yang akan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang.

Mendag menyampaikan, Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan ekspor nonmigas, termasuk dari sektor kerajinan yang memiliki potensi besar berbasis warisan budaya dan kreativitas lokal.

Mendag juga mengimbau kepada ASEPHI agar memanfaatkan program Kementerian Perdagangan, yaitu UMKM BISA Ekspor, Klinik Desain IDDC, Good Design Indonesia (GDI), Inaexport, Pitching dan Business Matching hingga fasilitasi pameran dagang.

Sementara itu, Ketua Umum ASEPHI juga mengharapkan dukungan kepada Kementerian Perdagangan dalam bentuk showcase paviliun ekspor khusus untuk eksportir muda dalam Pameran INACRAFT Youthpreneurs 2025.

Pada kesempatan ini, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi dan Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Ari Satria.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-mendag-dengan-ketua-umum-asephi-1751627050 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Akan Gelar SPMB Tahap II, Siswa Miskin Bisa Bersekolah Gratis

 

SEMARANG – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Jateng 2025 telah meloloskan 224.925 Calon Murid Baru (CMB). Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memberi perhatian khusus bagi siswa dari keluarga miskin yang tidak lolos, melalui program  “Sekolah Kemitraan Swasta”. Melalui program yang digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, siswa miskin bisa bersekolah gratis di sekolah swasta.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Syamsudin Isnaeni, Jumat (4/7/2025) siang. Menurutnya, akan ada SPMB tahap II, khusus bagi siswa dari keluarga miskin.

 

Dia mengatakan, disediakan kuota sebanyak 5.004 dari program kemitraan dengan sekolah swasta. Terdiri dari, 139 sekolah jenjang SMA/SMK, dengan jumlah tempat duduk masing-masing 36 kursi.

Pada SPMB reguler lalu, telah ada 1.913 calon murid baru (CMB) dari keluarga miskin yang mendaftar sekolah kemitraan swasta.

“Terakhir kami pantau, untuk sekolah kemitraan dengan kuota 5.004 siswa, kemarin terserap kurang lebih 1.913 siswa. Jadi masih ada sekitar 3.000-an (3.091) yang belum masuk. Karena minat anak-anak cenderung masih ke sekolah negeri,” ujarnya.

Syamsudin menjelaskan, sekolah kemitraan swasta merupakan gagasan dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Terobosan ini baru kali pertama dilakukan di seluruh Indonesia.

Pembiayaan program tersebut berasal dari APBD, dengan bantuan pada masing-masing peserta didik lebih kurang Rp2 juta per tahun. Dengan fasilitas ini, siswa pada sekolah tersebut akan mendapat perlakuan sama seperti sekolah negeri, yakni tidak dibebani oleh biaya SPP atau uang pengembangan sekolah.

“Dan untuk program kemitraan ini memang nanti seluruh anak-anak yang masuk di dalam 139 SMA/SMK swasta ini nanti gratis full. Jadi, tidak dibebankan biaya untuk sekolah. Nanti dari APBD yang akan berikan operasional kepada sekolah mitra tersebut, untuk meng-cover pembiayaan dari anak-anak tersebut,” imbuhnya.

Lalu, siapa saja yang bisa mendaftar pada Sekolah Kemitraan Swasta?

Syamsudin menjelaskan, yang bisa mendaftar sekolah kemitraan swasta hanya mereka yang berasal dari keluarga miskin, yang telah masuk afirmasi kemiskinan. Mereka termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jateng prioritas 1 (miskin ekstrem), 2 (sangat miskin), dan 3 (miskin).

Termasuk yang dapat mengikuti SPMB Tahap II ini adalah CMB Anak Panti dan ATS yg telah melakukan verifikasi pada saat pelaksanaan SPMB Utama, dan data CMB harus sudah ada dalam database Sistem Informasi SPMB.

“Peruntukannya adalah anak anak dari DTKS Jateng 1,2,3 yang sudah mengajukan akun, sudah verifikasi, sudah masuk database sistem SPMB dan sudah diverifikasi validasi oleh Dinsos Jateng. Dan tidak untuk mereka yang tidak diterima pada sekolah negeri di luar database,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, proses pendaftaran dimulai pada 7-9 Juli 2025, secara daring, melalui https://spmb.jatengprov.go.id . Adapun tahapan sosialisasasi dan optimalisasi dilakukan pada 4-6 Juli, daftar ulang pada 11 Juli, dan awal tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025.

Oleh karena itu, Syamsudin berharap bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin, segera mempersiapkan diri dan proaktif. Selain itu, Cabang Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang mengikuti program tersebut turut mengoptimalisasi serapan.

“Masih ada kesempatan untuk adik-adik bisa bersekolah di sekolah mitra, yang nanti juga perlakuannya sama dengan adik-adik di sekolah negeri. Tidak akan dibebani biaya, gratis,” ungkap Syamsudin.

Perlu diketahui, tahapan SPMB SMA/SMK Jateng 2025 meloloskan 224.925 CMB. Dari jumlah tersebut sebanyak 221.319 CMB melakukan daftar ulang. Sedangkan sebanyak 3.606 CMB tidak melakukan daftar ulang.

Terhadap mereka yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak daftar ulang, posisinya akan digantikan oleh CMB cadangan. Mereka yang termasuk CMB cadangan diharuskan mendaftar pada 2-4 Juli 2025.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-akan-gelar-spmb-tahap-ii-siswa-miskin-bisa-bersekolah-gratis/ 

Baca Terusannya »»  

Kemendag Menerima Kunjungan Calon Perwakilan RI di Luar Negeri

 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi menerima kunjungan calon kepala perwakilan RI di luar negeri di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (4 Juli).

Kunjungan ini sekaligus dimaksudkan sebagai pembekalan kepada para perwakilan RI di luar negeri dalam rangka memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan dengan Perwakilan RI di luar negeri dalam rangka kolaborasi diplomasi ekonomi dan perdagangan.

Pada kesempatan ini, Dirjen PEN memaparkan target kinerja ekspor di negara-negara akreditasi masing-masing kepala perwakilan serta strategi pencapaiannya.

Kemendag mengharapkan dukungan para kepala perwakilan RI tersebut, terutama untuk mengundang buyer dari negara akreditasi pada gelaran Trade Expo Indonesia 2025 pada Oktober mendatang.

Hadir dalam kunjungan ini yaitu calon Konjen San Fransisco, Konjen Chicago, Konjen Kinabalu, Konjen Toronto, Konjen Karachi, DCM Kuala Lumpur, DCM Singapura, DCM Washington DC, DCM New Delhi, serta DCM Wina. Adapun Dirjen PEN didampingi oleh Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Bayu Wicaksono Putro.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-menerima-kunjungan-calon-perwakilan-ri-di-luar-negeri 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Salurkan Bantuan Senilai Lebih 310 Miliar Rupiah Bagi Dua Juta Yatim dan Penyandang Disabilitas

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkolaborasi menyalurkan dua juta paket bingkisan senilai total Rp310,8 miliar kepada anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Bantuan masif ini, yang meliputi santunan tunai, sembako, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu disabilitas, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Bingkisan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada 18 anak perwakilan dari 18 lembaga mitra. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025 yang mengusung tema “Satu Kesetaraan, Sejuta Harapan, Meraih Kebahagiaan”, di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/7/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian dan solidaritas.

“Lebaran yatim ini luar biasa. Dalam tempo singkat, terkumpul dana sebesar lebih dari 309 miliar rupiah. Dana ini disalurkan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ini bukti bahwa bangsa ini masih punya rasa untuk membela anak-anak yatim,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i. Menurutnya, penyaluran dua juta bingkisan ini merupakan bukti nyata kekuatan kolaborasi antarlembaga. “Kolaborasi ini bukan tentang siapa yang menonjol, tetapi tentang bagaimana kita hadir bersama, memberi makna dan harapan,” ujarnya penuh makna. Ia menambahkan, inisiatif ini mencerminkan bahwa negara, umat, dan masyarakat sipil dapat bersatu padu untuk mengangkat harkat anak-anak yang hidup dalam keterbatasan.

“Lebaran Yatim ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan nasional yang berbasis kasih sayang dan solidaritas. Dua juta bingkisan ini menunjukkan bahwa negara, melalui Kemenag, mampu hadir di tengah-tengah anak bangsa,” tegasnya.

 

Sebaran Bantuan di Berbagai Provinsi

Penyaluran bingkisan menjangkau seluruh pelosok negeri, dengan beberapa provinsi mencatat jumlah penerima manfaat tertinggi. Wilayah dengan jumlah penerima manfaat tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan total 246.214 anak yatim dan 8.373 penyandang disabilitas. Sebanyak 403.808 bingkisan disalurkan, dengan total nilai penyaluran mencapai Rp128.232.638.630. Sementara itu, di DKI Jakarta, bantuan diberikan kepada 100.121 anak yatim dan 3.969 penyandang disabilitas, dengan total 101.161 bingkisan senilai Rp38.052.564.389.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan kepada 78.107 anak yatim dan 441 penyandang disabilitas, dengan total 77.101 bingkisan dan nilai penyaluran sebesar Rp6.798.500.000. Di Jawa Tengah, 30.440 anak yatim dan 3.180 penyandang disabilitas menerima bantuan, dengan jumlah bingkisan sebanyak 33.572 paket senilai Rp9.659.474.200.

Sementara itu, di Sumatra Utara, tercatat 22.086 anak yatim dan 1.945 penyandang disabilitas menerima 171.877 bingkisan dengan nilai total Rp48.042.920.675. Di Sulawesi Selatan, bantuan disalurkan kepada 21.155 anak yatim dan 2.398 penyandang disabilitas dengan jumlah 23.867 bingkisan senilai Rp3.029.086.500.

Kolaborasi Berlandaskan Nilai Spiritual

Lembaga mitra penyalur dalam program ini sangat beragam, terdiri dari BAZNAS RI, BAZIS DKI Jakarta, UPZ Kemenag RI, LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Rumah Zakat, LAZ Yatim Mandiri, LAZ BMH, Rumah Yatim, serta lebih dari 2.000 lembaga lainnya dari unsur pusat hingga daerah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk nyata dari misi keagamaan yang diwujudkan dalam tindakan sosial. “Momentum 10 Muharam adalah pengingat bahwa memperhatikan anak yatim dan disabilitas adalah bagian dari ajaran agama. Penyaluran paket ini menjadi bagian dari gerakan sosial berlandaskan nilai spiritual,” jelasnya.

Selain penyaluran bantuan, Kemenag juga menayangkan video dokumenter berjudul "Jejak Kebaikan Zakat dan Wakaf" yang menampilkan dampak nyata program zakat dan wakaf di berbagai penjuru Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Kemenag turut memberikan penghargaan kepada mitra kolaborator terbaik dalam program zakat dan wakaf sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memperluas jangkauan manfaat.

Acara ini semakin meriah dengan Panggung Ekspresi, di mana anak-anak yatim dan penyandang disabilitas tampil membawakan pertunjukan seni yang memukau, seperti perkusi dari barang bekas, seni angklung, dan tari saman. Tak ketinggalan, Rara Sudirman, finalis Indonesian Idol musim ke-13, turut hadir menghibur dan bernyanyi bersama anak-anak, menambah keceriaan suasana.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban sesaat, tetapi juga menumbuhkan rasa dihargai dan diperhatikan bagi anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh penjuru negeri,” pungkas Abu Rokhmad, menutup acara dengan pesan penuh harapan.

 

Sumber :  https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salurkan-bantuan-senilai-lebih-310-miliar-rupiah-bagi-dua-juta-yatim-dan-penyandang-disabilitas-qtx5r

Baca Terusannya »»  

Wamenag Sapa Yatim dan Disabilitas Lewat Puisi di Lebaran Yatim 1447 H

 

Jakarta (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyapa ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas dengan cara yang tidak biasa. Dalam peringatan 10 Muharam 1447 Hijriah atau Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025, Wamenag membuka acara dengan membacakan dua puisi karyanya.

Dua puisi berjudul Balada Indah Penyandang Tuli dan Balada Indah Anak Yatim dan Piatu dibacakan langsung oleh Romo Syafi’i di hadapan para peserta yang hadir di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

Puisi pertama mengangkat kisah batin seorang anak tuli yang hidup dalam keheningan, namun tetap mampu merasakan cinta dan hidayah melalui gerakan dan sentuhan kasih sayang.

“Aku masih mendengar bisikan ayat-ayat Allah lewat guruku, lewat gestur ayah dan ibu,” kutip Wamenag dari puisinya.

Ia menjelaskan bahwa kasih sayang dan petunjuk Ilahi tidak selalu hadir lewat suara. “Anak-anak tuli tetap dapat merasakan cinta, menangkap pesan-pesan Allah, dan membangun kedekatan spiritual lewat kehadiran, gestur, dan kepekaan batin,” ujarnya.

Dalam puisi kedua, Balada Indah Anak Yatim dan Piatu, Wamenag menggambarkan kerinduan seorang anak yang kehilangan kedua orang tua. Ia menyampaikan kesedihan dan rasa iri ketika melihat teman-temannya masih bisa memeluk ayah dan ibu. Namun, anak itu akhirnya menemukan kasih dalam pelukan guru dan lingkungan sekitarnya.

“Cukuplah Allah, wahai ayah dan ibu, menggantikan kasih sayangmu,” ucapnya saat membacakan bait terakhir.

Usai membacakan puisi, Romo Syafi’i menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, beserta seluruh jajaran penyelenggara acara.

“Tidak ada yang lebih indah, ketika kita bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Tiada yang lebih tinggi dan mulia, ketika kita bisa memberi harapan kepada orang yang berada di batas harapan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Kementerian Agama bersama Badan Amil Zakat Nasional dan sejumlah Lembaga Amil Zakat menyalurkan dua juta bingkisan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Total bantuan senilai Rp310,8 miliar itu terdiri atas santunan tunai, paket sembako, perlengkapan sekolah, alat ibadah, kursi roda, hingga alat bantu jalan.

Wamenag menekankan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem sosial-keagamaan yang berkelanjutan. Ia menyebut, Jejak Kebaikan Zakat dan Wakaf melalui pemutaran video dokumenter dimaknai sebagai gerakan sosial lintas sektor yang mulai menunjukkan hasil nyata.

“Keberhasilan ini bukan kerja satu pihak, melainkan hasil sinergi dari pusat hingga desa, dari regulator hingga pelaksana lapangan,” pungkasnya.

Rangkaian Peaceful Muharam

Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025 merupakan bagian dari rangkaian Peaceful Muharam 1447 H yang telah berlangsung sejak 22 Juni 2025. Program ini mencakup berbagai kegiatan, antara lain Ngaji Budaya Tradisi Muharam Nusantara, Kick Off Ngaji Fasolatan dan 1.000 Masjid Inklusif Ramah Difabel dan Lansia, Nikah Massal 100 Pasangan, Peringatan 1 Muharam Tingkat Nasional, Peaceful Muharam bersama Gen Z, FOREMOST, Seminar Ekoteologi dalam Tafsir Al-Qur’an, hingga Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah).

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/wamenag-sapa-yatim-dan-disabilitas-lewat-puisi-di-lebaran-yatim-1447-h-joQll 

Baca Terusannya »»  

BPS RI : Data Statistik Pembangunan Ekonomi Jateng Penting bagi Nasional

 

SEMARANG – Data statistik pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi hal penting bagi perkembangan ekonomi secara nasional. Hal itu yang menjadi catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) selama ini.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik RI, tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik, dalam rangka pembangunan daerah di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (4/7/2025). Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah berperan penting terhadap dinamika perekonomian nasional.

“Betapa pentingnya Provinsi Jawa Tengah terhadap dinamika perekonomian nasional. Setiap dinamika yang terjadi di Jawa Tengah, denyut apapun pasti berpengaruh pada ekonomi nasional,” ujar Amalia.

Ditambahkan, BPS RI mencatat dari sisi ekonomi, perekonomian Jawa Tengah menyumbang 8,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024, atau peringkat keempat dari 38 provinsi. Tidak hanya itu, sebanyak 196,13 juta jiwa penduduk usia produktif Indonesia pada 2025 sekitar 26,4 juta penduduk usia produktif, atau 13,45 persen adalah penduduk Jawa Tengah.

“Dari sebanyak 31.776 industri besar dan sedang di tanah air pada tahun 2022, sebanyak 14 persen di antaranya disumbang oleh Jawa Tengah. Dari sebanyak 30,6 juta ton produksi beras nasional sepanjang tahun 2024, ada 16,7 persen disumbang oleh Jawa Tengah,” bebernya.

Amalia menyebutkan, membangun Jawa Tengah berarti membangun 13,4 persen Indonesia. Karena berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan data BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 38,2 juta jiwa, yang artinya peringkat tiga besar dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Ini setara dengah sepertujuh penduduk Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jelas Amalia, BPS akan meningkatkan kualitas data statistik di Jawa Tengah, yang tentu akan menjadi sangat strategis dan urgen, untuk terus bisa memberikan fakta dan data perkembangan lapangan yang tepat dan akurat.

“Yang selanjutnya nanti bisa digunakan oleh gubernur dan jajarannya, untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” harapnya.

Amalia juga mengatakan, visi pembangunan Jawa Tengah di tahun 2025-2045 yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Jawa Tengah sebagai penumpu lumbung pangan,dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Menurutnya, hal itu memang sesuai dengan potret data yang ada di Jawa Tengah, karena pada 2024 kontribusi lapangan besar di sektor pertanian dan industri terhadap ekonomi di Jawa Tengah, hampir 50 persennya disumbang oleh industri dan pertanian.

“Bapak Gubernur (Ahmad Luthfi) juga sudah menyampaikan, sepertiga dari ekonomi Jawa Tengah ditopang sektor industri manufaktur, dan sekitar 14 persennya disumbang pertanian,” ucap Amalia.

Pihaknya akan dorong peningkatan kualitas data di tiga hal yaitu industri, data pertanian dan data investasi. Menyinggung soal investasi, Amalia memuji Jawa Tengah banyak dilirik oleh investor.

“Bahkan banyak industri di Jawa Barat yang memindahkan lokasi usahanya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ibaratnya seorang gadis cantik yang sedang tumbuh, dan pertumbuhannya harus kita ukur secara akurat dan tepat oleh BPS,” pujinya.

Amalia mengibaratkan, di ilmu kedokteran, data seperti catatan laboratorium. Kalau hasil cek laboratorium datanya salah, maka obat yang diberikan juga salah. Apabila, data statistik yang diberikan kurang tepat, maka pusat kebijakan yang dirumuskan di pemprov, pemkab, dan pemkot, juga kurang tepat.

Oleh sebab itu niat BPS hadir di Jawa Tengah, tuturnya, adalah untuk terus meningkatkan keakuratan dan ketepatan data laboratorium atau data lapangan, yang diharapkan kebijakan yang dirumuskan akan lebih akurat.

Disampaikan, penandatanganan atau MOU itu merupakan kali pertama antara BPS dengan Provinsi Jawa Tengah. BPS sangat apresiasi atas sambutan hangat di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik, supaya lebih tepat dan akurat, sehingga nantinya data statistik ini bisa dijadikan basis bagi gubernur dan jajarannya, untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat.

“Kalau datanya bagus, resepnya akan tepat. Kalau diagnosanya bagus maka obatnya tidak akan keliru. Dengan kolaborasi ini kami berharap BPS bisa mengumpulkan data yang lebih baik, lebih komprehensif sesuai dengan fakta lapangan, dan kami saat ini terus komitmen meningkatkan kualitas pencatatan, meningkatkan keakuratan dalam kita menyusun data statistik,” ujarnya.

Apalagi pada tahun depan, BPS akan melakukan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Jadi langkah Provinsi Jawa Tengah-BPS ini merupakan langkah strategis, karena tahun depan Sensus Ekonomi ini adalah hajat besar nasional. Dengan Sensus Ekonomi, BPS bisa betul-betul mencatat aktivitas ekonomi dengan komprehensif.

“Yang namanya sensus itu bukan sampel tapi mendata keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia termasuk Jawa Tengah. Oleh sebab itu Sensus Ekonomi 2026 itu nantinya juga akan dipayungi (terlindungi) oleh MOU ini. Sehingga, nanti pencatatan yang saat ini akan kami terus perbaiki berbasis MOU, yang hari ini kami tandatangani akan menjadi payung SE 2026, sehingga Jateng akan bisa merumuskan kebijakan berbasis data atau Data Driven Policy,” pungkasnya

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/bps-ri-data-statistik-pembangunan-ekonomi-jateng-penting-bagi-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Topang Ekonomi Nasional, Jateng Jadi “Pilot Project” Peningkatan Kualitas Data Statistik BPS RI

 

SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menjadi yang pertama sebagai pilot project Badan Pusat Statistik (BPS) RI, dalam peningkatan kualitas pencatatan dalam menyusun data statistik. Hal itu seiring dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPS RI, di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (4/7/2025)

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Tujuanya untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi kedua belah pihak, dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik, sebagai pengembangan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya kesepakatan bersama tersebut. Sebab, keakuratan data BPS sangat penting untuk perkembangan wilayah. Sehingga, hal itu akan ditindaklanjuti ke seluruh kabupaten/ kota.

“Hari ini kita melakukan MoU terkait dengan data BPS. Kita sangat bersyukur sekali Jawa Tengah merupakan pilot proyek dan proyek dari BPS, untuk terkait dengan data. Ini penting untuk apa? Untuk dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS Pusat, yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh bupati/ wali kota,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, untuk saat ini data yang paling urgent adalah investasi, industri, dan pertanian. Menurutnya, ketiga hal itu mampu menjadi pijakan peningkatan pembangunan di Jawa Tengah.

“Data-data ini perlu dalam rangka pondasi atau membuat suatu kebijakan publik yang diambil, baik itu provinsi maupun kabupaten/ kota. Ini untuk pertumbuhan ekonomi, dan ini selaras dengan kebijakan Bapak Mendagri,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, Jawa Tengah menjadi pilot project dalam penandatanganan kesepakatan peningkatan kualitas dalam pencatatan data statistik. Hal yang mendasari, salah satunya, Jawa Tengah merupakan bagian penting perekonomian Indonesia.

“Kami saat ini punya 7-8 provinsi pilot project, dan Jawa Tengah salah satunya. Jawa Tengah ini penting buat perekonomian Indonesia, karena sekitar sembilan persen dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah pun, 1/3 dari ekonomi Jawa Tengah itu ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur, dan sekitar 14 persen dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Amalia mengapresiasi antusiasme Pemerintah Jawa Tengah atas kerja sama yang terjalin. Ke depan, diharapkan kerja sama tersebut dapat menghasilkan peningkatan kualitas data statistik, sehingga mampu menjadi basis kebijakan dalam pembangunan daerah.

“Kami sangat apresiasi atas sambutan yang hangat dari Provinsi Jawa Tengah, untuk BPS hadir di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik. Supaya nanti lebih tepat dan lebih akurat. Sehingga nantinya data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Bapak Gubernur dan jajarannya, untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus, resepnya akan tepat,” tandasnya.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/topang-ekonomi-nasional-jateng-jadi-pilot-project-peningkatan-kualitas-data-statistik-bps-ri/ 

Baca Terusannya »»  

Peringati HMKG Ke-78, BMKG Teguhkan Komitmen Peringatan Dini dan SDM Unggul

 

Jakarta,  – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar acara pembukaan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-78 di Kantor Pusat BMKG, Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (4/7). Mengusung tema “Wujudkan Peringatan Dini untuk Semua, Aksi Dini oleh Semua”, acara ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen lembaga dalam memperkuat sistem peringatan dini dan sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menekankan kembali pentingnya tugas utama BMKG sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, yakni menyebarluaskan peringatan dini yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tugas utama BMKG adalah menyiapkan dan menyebarluaskan peringatan dini untuk semua. Karya Bapak dan Ibu sekalian sudah teruji sejak tahun 2008. Oleh karena itu, kita harus terus menguatkan dan meningkatkan kapasitas peringatan dini kita dari segi kecepatan, ketepatan, akurasi, dan jangkauan,” ujar Dwikorita.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya penyampaian informasi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga inklusif dan mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. 

Dwikorita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai BMKG yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk menjaga layanan informasi kebencanaan, cuaca, dan iklim. Ia mengungkapkan bahwa BMKG akan segera menempati gedung baru yang dilengkapi dengan superkomputer terbaru, di mana kapasitas dan kemampuan menghitungnya sudah paling up to date. 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berarti tanpa dukungan dari kecerdasan manusia, yang mencakup daya analisis, kecerdasan emosional, dan spiritual.

“Jadi saya mohon, dalam peringatan ke-78 ini mari kita kuatkan peringatan dini. Secara hardware dan software sudah siap, sekarang gilirannya secara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu ada di tangan pemikiran dan hati ibu bapak semua. Peringatan dini akan menjadi andal, terpercaya, sudah dilengkapi, tapi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual itu yang harus kita jaga,” tegasnya. 

Sebagai bentuk nyata penguatan kapasitas SDM, BMKG terus mengembangkan Program SDM Unggul. Saat ini, sebanyak 619 ASN BMKG sedang menempuh pendidikan magister dan doktoral. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pegawai bergelar doktor meningkat signifikan dari hanya 49 orang pada tahun 2022 menjadi lebih dari 100 orang pada tahun 2025.

“Alhamdulillah, program yang kita mulai beberapa tahun lalu kini mulai menunjukkan hasil. Dari kurang satu persen pada 2022, kini kita telah memiliki lebih dari dua persen pegawai bergelar doktor dari total hampir 6.000 pegawai,” jelasnya.

Dwikorita juga menegaskan bahwa program SDM Unggul terbuka untuk seluruh pegawai, tanpa memandang jabatan atau latar belakang. Mulai dari pejabat struktural, fungsional, kepala stasiun, hingga lulusan baru, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini, selama memenuhi syarat kompetensi seperti skor TOEFL 550 atau IELTS 6,5.

Menutup sambutannya, Dwikorita memberikan pandangan tentang masa depan peran BMKG di tengah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Ia menekankan bahwa AI bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk mengalihkan peran pegawai ke tugas-tugas yang lebih strategis dan humanis.

“Jangan takut dengan kehadiran AI. Untuk mewujudkan aksi peringatan dini bagi semua, kita justru perlu kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah dan BPBD. AI memang membantu proses, tapi tetap manusia yang dibutuhkan. Tugas Anda bukan lagi sekadar menjaga komputer atau mengolah data, melainkan menjadi agen literasi, edukasi publik, dan advokasi kebijakan. Kehadiran AI akan menggeser peran kita ke bidang yang lebih berfokus pada nilai kemanusiaan,” tuturnya.

Rangkaian acara pembukaan HMKG ke-78 dihadiri oleh seluruh jajaran civitas BMKG, mulai dari pejabat tinggi, pejabat fungsional, hingga pengurus KORPRI dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) BMKG. Acara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan kegiatan jalan sehat, pemotongan tumpeng, hiburan musik, hingga bazaar oleh DWP BMKG, yang menghadirkan berbagai tenant fashion, makanan, dan minuman. 

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud kebersamaan dan semangat kolektif dalam memperingati hari jadi BMKG, lembaga yang terus berada di garda terdepan dalam penyampaian informasi kebencanaan di Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/peringati-hmkg-ke-78-bmkg-teguhkan-komitmen-peringatan-dini-dan-sdm-unggul 

Baca Terusannya »»