Cari Blog Ini

Sabtu, 14 Februari 2026

Buka Rakerwil, Menag Minta Kemenag Hadir dan Berperan Aktif Jaga Keragaman Kalbar


 

Pontianak (Kemenag) - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) berperan aktif dan strategis menjaga keragaman Provinsi Kalimantan Barat. 

Hal tersebut disampaikan Menag saat membuka secara daring Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak.  

"Saya minta seluruh aparatur Kemenag berperan aktif menciptakan dan menjaga toleransi dan damai masyarakat Kalbar yang multi etnik, agama dan keragaman lainnya yang saat ini telah berjalan," pesan Menag, Sabtu (14/2/2026).

Menag menyampaikan, Kemenag saat ini sedang dan terus berbenah dengan memperbarui sistem yang sudah ada dan mengadaptasi perkembangan saat ini. 

"Kita terus berupaya melakukan pembenahan sistemik  berbagai aspek melalui adaptasi yang terukur dan terencana untuk merespons perkembangan cepat saat ini," kata Menag.

Menag kembali menyampaikan, bahwa ia tidak berbangga dengan sejumlah raihan prestasi dan penghargaan yang diterima dari sejumlah pihak.

"Sebagai Menag, saya tidak bangga dengan berbagai penghargaan yang diperoleh.  Karena kesuksesan bukanlah pendekatan formal melalui survei.  Ukurannya,  manakala umat semakin dekat dengan ajaran agamanya,  tapi kalau berjarak maka Kemenag belum sepenuhnya berhasil," ujarnya.

"Saya mohon, semua kita mengevaluasi masyakat kita, apakah mereka sudah dekat dengan ajaran agamanya atau semakin berjauh. Seperti  fenomena penyimpangan dan dekadensi moral. Tanggung jawab kita sebagai aparatur Kemenag bagaimana  menurunkan dekadensi moral, bagaimana menciptakan ketenangan hidup berbangsa, masjid dan rumah ibadah penuh dengan aktivitas ibadah," sambungnya. 

Selain membuka Rapat Kerja Wilayah Kemenag Kalbar, Menag juga mengukuhkan pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kalimantan Barat. 

Rakerwil menghadirkan sejumlah narasumber seperti Inspektur Jenderal Khairunas,  Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kastolan, dan narasumber lainnya. 

Selain Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Muhajirin Janis, hadir seluruh pimpinan Kemenag Kalbar termasuk para Kepala KUA dan unsur Forkopimda Kalbar.


Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/buka-rakerwil-menag-minta-kemenag-hadir-dan-berperan-aktif-jaga-keragaman-kalbar-VDx4P
Baca Terusannya »»  

Jumat, 13 Februari 2026

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra : Istigasah Ulama–Umaro Perkuat Pemerintahan

 


 

 

PATI, 13 Februari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri istigasah bersama ulama dan umaro di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (13/2) malam. Kegiatan ini diikuti Pj Sekda Pati, para staf ahli bupati, asisten Sekda, kepala OPD, camat, serta jajaran PCNU, sebagai ikhtiar spiritual memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Istigasah tersebut dilaksanakan sebagai sarana doa dan refleksi bersama antara ulama dan jajaran pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kekuatan batin dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati.

“Sebetulnya, kegiatan istigasah yang diistigasahi ini adalah umaronya,” ujar Chandra.

Ia meyakini, dengan istigasah, pemerintah akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat dalam mengemban amanah.

Chandra menyampaikan bahwa tugas pemerintahan sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan dan tekanan. Oleh karena itu, kegiatan istigasah dinilai penting sebagai sarana membersihkan batin agar aparatur pemerintah tetap kuat, jernih, dan istiqamah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Insya Allah dengan adanya pengajian dan istigasah seperti ini, kami lebih kuat menjalankan roda pemerintahan yang baik, sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati. Sekali lagi, kami mohon doanya,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/chandra--istigasah-ulamaumaro-perkuat-pemerintahan 

 

Baca Terusannya »»  

Dua Raksasa Korea Selatan Latihan di Bali United Training Center, Bukti Kekuatan Sport Tourism Indonesia


 

Bali: Keindahan alam dan masyarakat penggila olahraga, dua kekuatan ini dimiliki Indonesia serta menjadi modal berharga untuk mendongkrak sport tourism tanah air. Potensi semakin besar ketika infrastruktur penunjang kegiatan olahraga tersedia dengan lengkap. Bali adalah salah satu daerah yang memiliki kelengkapan daya tarik tersebut.

Bicara soal fasilitas, pusat tempat pelatihan milik Bali United FC yaitu Bali United Training Center Gianyar, menjadi lokasi pemusatan latihan ideal bagi tim sepakbola. Ditambah lagi keindahan pantai yang mendampinginya, membuat suasana latihan terasa berbeda dan jauh dari kata membosankan. 

Tak heran dua klub raksasa asal Korea Selatan, Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1 dan Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga memilih menjalani pemusatan latihan mereka di Bali United Training Center sejak 13 Januari hingga 2 Februari lalu. 

Pelatih kepala Pohang Steelers, Tae-ha Park mengaku puas selama tiga pekan berlatih di lahan seluas hampir 31 hektar dengan 9 lapangan berstandar internasional. Ia pun bercerita bahwa sebelum memutuskan ke Indonesia, tim Pohang sempat membandingkan beberapa negara lain untuk memilih tempat pemusatan latihan terbaik.

“Kami sebelum melakukan latihan di sini telah melakukan sejumlah inspeksi di beberapa negara yaitu Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Setelah melihat dan membandingkan kami memutuskan untuk berlatih di Indonesia dan berpeluang di tahun-tahun berikutnya akan memprioritaskan Bali United Training Center sebagai tujuan untuk kami melakukan pemusatan latihan,” jelas Coach Tae-ha. 

Selain fasilitas latihan sepakbola terbaik dan keindahan alam yang mendukung, Bali juga memiliki pelayanan kesehatan kelas dunia di Sanur, yaitu Bali International Hospital (BIH). Kecanggihan perawatan medis di BIH memungkinkan para atlet yang mengalami cedera saat berlatih atau bertanding di pulau dewata, mendapatkan perawatan optimal.

Keberhasilan sport tourism sebagai salah satu pendongkrak roda ekonomi juga menjadi bagian dari tujuan program besar yang sedang dijalankan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora). Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir bertekad untuk menguatkan wisata olahraga dengan melakukan pemetaan potensi cabang olahraga yang menjadi daya tarik dan kekuatan di setiap daerah.

“Jika kita bicara mengenai sport tourism, Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa. Selama ini kita dikenal dengan kekayaan alam sebagai objek wisata, padahal kondisi alam tersebut juga bisa kita jadikan arena olahraga. Ditambah lagi dengan fasilitas penunjang yang kita punya, seperti tempat pemusatan latihan, stadion dan lapangan sepakbola berkualitas, serta rumah sakit untuk tempat perawatan atlet. Dan ada satu faktor lagi yang membuat kita berpotensi mengawinkan sport dan tourism, yaitu kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga. Mengadakan pertandingan di sini, berarti akan kebanjiran penonton,” pungkas Menpora Erick.

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6609/dua-raksasa-korea-selatan-latihan-di-bali-united-training-center

Baca Terusannya »»  

Tangis Haru Warga Warnai Kunjungan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ke Tanah Amblas di Ungaran

 


KABUPATEN SEMARANG — Suasana haru menyelimuti sejumlah warga Perumahan Griya Bukit Jati Asri, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, saat didatangi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Jumat (13/2/2026).

Bulir-bulir air mata tampak menetes dari mata salah seorang warga, Sukarno (55). Dia tak menyangka, kediamannya yang terdampak tanah amblas didatangi Gubernur Ahmad Luthfi. Tak ayal, Sukarno menyampaikan perasaannya kepada gubernur.

Sebenarnya, kunjungan itu bukan agenda resmi. Saat dalam perjalanan menuju Solo, Ahmad Luthfi menerima informasi terkait peristiwa tanah amblas di wilayah Ungaran Timur. Dia berinisiatif untuk mampir dan mengecek langsung lokasi tersebut.

Tak disangka, kedatangan Luthfi tersebut disambut dengan tangisan dari Sukarno. Dia menangis karena tidak menyangka orang nomor satu di Jateng benar-benar datang dan berbincang dengannya.

“Tidak menyangka saja didatangi Pak Gubernur,” ujar Sukarno, didampingi istrinya, Suparti (54).

Melihat air mata menetes dari mata Sukarno, Ahmad Luthfi kemudian mencoba untuk menenangkan. Gubernur minta agar Sukarno tidak perlu memikirkan halaman rumahnya yang amblas, karena dinas terkait sudah diinstruksikan untuk turun membantu sampai tuntas.

Mboten usah nangis. Pak Karno sampun dibantu, mboten usah nangis, sing kuat, mboten usah akeh mikir. (Tidak usah menangis. Pak Karno sudah dibantu, tidak usah menangis, yang kuat, tidak usah banyak memikirkan). Biar Bupati dan saya yang mikir. Ini Pak Bupati juga ke sini, nanti Dinas Sosial dan Dinas PUPR (Provinsi) juga akan bantu,” kata Luthfi, sembari menepuk pundak dan memeluk Sukarno.

Sementara itu, Suparti mengungkapkan, peristiwa terjadi pada Kamis (12/2/2026), sekira pukul 13.00 WIB. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah Ungaran, sehingga ada luapan air dari arah kebun yang di atas. Air bah langsung masuk ke permukiman, dan mengakibatkan tanah amblas.

Selain halaman rumahnya, tanah amblas itu juga membuat bagian lantai rumah tetangganya yang bernama Imam juga ambrol.

“Saya sempat ajak suami keluar dan bantu-bantu di rumah Pak Imam. Tidak lama kemudian tanahnya amblas,” ujarnya.

Saat bertemu Ahmad Luthfi, Suparti tidak banyak berkata-kata. Dia terlihat masih terkejut dengan kejadian tersebut. Bahkan, saat Ahmad Luthfi bertanya terkait kebutuhan yang diperlukan, dia hanya minta agar tanah amblas itu segera diperbaiki.

“Saya tidak bisa berkata-kata. Cuma mohon segera diperbaiki saja, agar tidak menumpang di rumah orang terus. Sama bantuan lain seperti sembako, karena suami juga sudah tidak kerja karena stroke,” ujar Suparti.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tangis-haru-warga-warnai-kunjungan-ahmad-luthfi-ke-tanah-amblas-di-ungaran/

Baca Terusannya »»  

Perkuat Ekonomi Dalam Negeri, Menteri Bahlil Kaji Stop Ekspor Timah


 

JAKARTA - Program hilirisasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil mencontohkan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2018-2019, berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya USD3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Ke depan, Bahlil akan mengkaji penyetopan ekspor beberapa komoditas lainnya, termasuk timah. Ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," sambung Bahlil.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hlirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

Hingga 2040 mendatang, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD68,3 miliar dari minyak dan gas bumi. Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja.

 

Sumber :  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perkuat-ekonomi-dalam-negeri-menteri-bahlil-kaji-stop-ekspor-timah

Baca Terusannya »»  

Indikator Ekonomi Membaik, Pemerintah Optimistis Capai Indonesia Emas


 Jakarta, 13/2/2026 Kemenkeu – Pemerintah optimistis terhadap prospek perekonomian nasional seiring membaiknya berbagai indikator ekonomi dan sosial. Optimisme tersebut tercermin dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).

Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara serta sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disebut menjadi landasan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

“Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” ujar Presiden dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2). 

Berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Presiden menerima laporan dari sejumlah kepala daerah bahwa konsumsi rumah tangga meningkat serta indikator sosial menunjukkan perbaikan.

“Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun, mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun. Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” kata Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menilai indikator ekonomi yang membaik meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Fase pertumbuhan yang lebih cepat perlu dijaga melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi kelihatannya kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia Suram,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan kebijakan fiskal dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorongnya lebih tinggi.

“Saya yakin ini akan terjaga terus ke depan. Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini berapa? 5,4 persen, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen,” kata Menkeu dalam acara tersebut.

Menkeu juga memperkirakan ekonomi Indonesia berada dalam fase ekspansi jangka menengah berdasarkan indikator Leading Economic Index/Coincident Economic Index (LEI/CEI). Setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, ekspansi ekonomi diproyeksikan berlangsung hingga 2033.

“Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari 2009 sampai 2020. Habis itu resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul, kita pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita,” ujar Menkeu. 

 

 

Sumber ;  https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Optimistis-Capai-Indonesia-Emas

Baca Terusannya »»  

Bangun Indonesia Bersih dan Tertata, Presiden Prabowo Perkuat Fondasi Lingkungan dan Stabilitas Nasional

 


Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor termasuk kebersihan lingkungan. Menurut Presiden, Indonesia harus berani melakukan perbaikan mulai dari tingkat desa hingga ibu kota.

“Termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan buktikan,” ucap Presiden pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang harus ditangani secara sistematis dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Presiden pun mengapresiasi sejumlah lembaga pendidikan yang telah mengembangkan alat daur ulang dan pemusnah sampah berskala kecil yang ramah lingkungan. 

“Tidak merusak, tidak menimbulkan bau, yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita. Di setiap kecamatan kita. Sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah. Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik dan kita sudah mulai,” ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut memperkenalkan gerakan “ASRI” yang merupakan akronim dari aman, sehat, resik, dan indah.

“Ini sudah mulai bekerja. Saya juga berharap kita akan lakukan gentengisasi seluruh desa, kecamatan, dan seluruh kota-kota besar Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu di bidang stabilitas nasional, Presiden menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kepastian hukum sebagai fondasi pembangunan. Kepala Negara memastikan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam menghormati seluruh perjanjian internasional dan kewajiban keuangan negara. 

“Kita punya track record yang sangat besar. Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita. Kita selalu hormati perjanjian pemerintah-pemerintah terdahulu. Kita terbuka untuk investasi dari manapun dan kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan,” kata Presiden.

Menutup pidatonya, Presiden memperkenalkan strategi besar bertajuk “Indonesia Incorporated” yang menekankan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Pemerintah yang bersih dan adil bantu yang paling lemah dan paling miskin. Kita bangkit bersama, Indonesia insyaallah bukan lagi raksasa yang tertidur, tapi kita bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan lebih baik bagi rakyatnya,” tandasnya. 

Arah pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi lingkungan, tata kelola kota yang modern, serta stabilitas nasional sebagai fondasi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. 



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/bangun_indonesia_bersih_dan_tertata_presiden_prabowo_perkuat_fondasi_lingkungan_dan_stabilitas_nasional

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran dan Pemberantasan Korupsi

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan, penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian yang berlebihan. Menurut Presiden, langkah tersebut memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Presiden mengapresiasi kinerja Danantara yang dalam waktu kurang dari satu tahun telah mencatatkan hasil efisiensi dan reformasi hingga empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya dapat laporan sementara, hasil daripada efisiensi Saudara, reformasi Saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ucapnya.

Presiden Prabowo pun menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset) di atas 8 persen.

"Kau patok 7 persen, saya patok 8 persen. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8 persen. Menteri-menteri, bisa? Siap gitu dong. Percaya sama saya. Kalian sendiri akan kaget," lanjutnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, namun tetap menjunjung tinggi keadilan.

“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Semua tingkatan,” tegas Presiden.

“Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” lanjutnya.

Strategi pembangunan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan saja, tetapi juga pada reformasi tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas sebagai fondasi Indonesia menuju negara maju


Sumber ; https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_komitmen_efisiensi_anggaran_dan_pemberantasan_korupsi

 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Lapisan Paling Bawah


 Presiden Prabowo Subianto secara tegas memaparkan dampak nyata dari sejumlah kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden menyoroti salah satunya adalah dampak positif dari program makan bergizi gratis (MBG) bagi pertumbuhan ekonomi pada lapisan paling bawah.

“Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” jelas Presiden dalam sambutannya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Selain peningkatan konsumsi rumah tangga, Presiden Prabowo juga menyoroti menurunnya tingkat kemiskinan hingga tren pengangguran terbuka yang turut menurun. Melihat tren positif tersebut, Presiden optimistis bahwa ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh sangat baik. 

“Dan di sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” ucap Presiden.

Selain dampak nyata terhadap kondisi ekonomi bangsa saat ini, program MBG ini juga merupakan investasi ekonomi jangka panjang Indonesia sekaligus wujud nyata dari langkah berani dalam akselerasi pembangunan bangsa.

“Saya kira di dunia ini, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dari segi manjamen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita,” tandasnya.

Hal Ini menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia bergerak menuju model yang lebih inklusif di mana pertumbuhan tidak lagi bertumpu pada pusat ekonomi semata, melainkan tumbuh kuat dari desa, komunitas, dan lapisan masyarakat paling bawah sebagai fondasi kebangkitan nasional.



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_mbg_dorong_pertumbuhan_ekonomi_dari_lapisan_paling_bawah

Baca Terusannya »»  

Perkuat Fondasi Domestik, Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Berdikari

 


Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang berpijak pada penguatan fondasi domestik. Dalam pidatonya pada Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden menyampaikan bahwa cita-cita menjadi negara maju harus dibangun dengan strategi yang terukur, terutama melalui pengelolaan optimal seluruh sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita,” ucapnya di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2016).

Presiden menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari internal dengan membangun kemandirian dan daya saing. Indonesia, menurut Presiden, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung oleh kekuatan eksternal. 

“Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang paham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi,” kata Presiden.

Dari sisi indikator ekonomi, Presiden mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan selama satu tahun terakhir menunjukkan dampak nyata. Kepala Negara menyampaikan bahwa sejumlah kepala daerah memberikan laporan yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga di daerah. 

“Mulai berapa hari ini, berapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati, sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita,” ucapnya. 

Selain peningkatan konsumsi, Presiden menyampaikan bahwa laporan dari daerah menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, peningkatan jumlah masyarakat bekerja, serta membaiknya rasio gini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan semata-mata untuk kepentingan rakyat. 

“Kita selalu menghadapi mereka-mereka yang selalu memandang rendah bangsa kita, itu tidak menjadi apa-apa. Itu bagi kita adalah cambuk untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk rakyat kita, kita bukan bekerja untuk menyenangkan orang lain, kita bekerja untuk rakyat kita," tandasnya. 

Strategi ekonomi berdikari bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan konkret yang bertumpu pada kekuatan nasional, pemerataan kesejahteraan, serta keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan rakyat Indonesia. 



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/perkuat_fondasi_domestik_presiden_prabowo_dorong_ekonomi_berdikari

 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026, 5.000 Desa Hingga 2029

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026). 

“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.

Untuk itu, lanjut Presiden, setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional, guna memastikan rantai distribusi hasil tangkapan berjalan efisien. Presiden menegaskan bahwa program ini bukan bersifat bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola dalam skema koperasi.

“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.

Presiden menyatakan bahwa para nelayan akan diberikan kelonggaran dalam pengembalian investasi agar tidak memberatkan. Skema pembiayaan ini dinilai adil, mengingat dunia usaha besar pun kerap mendapatkan restrukturisasi kredit.

“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya. 

Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan menjadi penggerak ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang telah dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pendanaan program tersebut bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah digulirkan selama satu dekade terakhir. Ke depan, dana tersebut akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia di mana desa nelayan tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_targetkan_1000_desa_nelayan_beroperasi_pada_2026_5000_desa_hingga_2029

Baca Terusannya »»  

Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat di 2025, Pemerintah Targetkan 5,4-5,6% di 2026 melalui Akselerasi Program Prioritas dan Transformasi Tata Kelola


 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari ini memimpin langsung acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/02). Acara tersebut diselenggarakan untuk mengomunikasikan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Strategi saya adalah Indonesia Incorporated. Indonesia sebagai satu kesatuan besar. Yang besar dan kuat harus merangkul, yang menengah dan kecil harus diperkuat, yang maju harus menarik yang tertinggal. Kita terbuka terhadap investasi dari manapun, karena kita percaya pada kekuatan kerja sama dan kepercayaan global. Kita bukan hanya raksasa yang tertidur — kita harus bangkit menjadi raksasa yang berdiri tegak, membangun kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah berbagai tantangan global. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada tahun 2025 dengan kuartal keempat mencapai 5,39% — tertinggi kedua di G20 setelah India, sementara pertumbuhan global masih stagnan di sekitar 3%.

Pertumbuhan tersebut diiringi perbaikan indikator sosial yang signifikan, yakni tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%, Rasio Gini membaik ke 0,363, dan pengangguran terbuka turun menjadi 4,74% dengan serapan tenaga kerja mencapai 2,71 juta orang. Dengan pijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4% dengan potensi hingga 5,6%, sesuai tema RKP 2026: “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju”. Pemerintah mempercepat tiga program prioritas Presiden sebagai source of growth sekaligus penyerap tenaga kerja, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.

“Selain intervensi pemenuhan gizi, ekonomi masyarakat juga bergerak karena dana yang diturunkan langsung ke bawah. Produktivitas wilayah meningkat, pengangguran terbuka bisa ditekan, dan seluruh mitra yang terlibat mendapatkan insentif. Perputaran ekonomi pun terjadi lebih cepat,” jelas Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Program MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat dengan belanja harian Rp900 miliar melalui 23.222 SPPG di 38 provinsi. Kajian BPS menunjukkan serapan anggaran Rp43,28 triliun menghasilkan dampak ekonomi Rp294,08 triliun (pengganda 1:7), menggerakkan konsumsi rumah tangga, investasi alat produksi, dan belanja pemerintah secara simultan. Sementara itu, Program Gerai Sembako Koperasi Desa Merah Putih mendorong kenaikan pendapatan rata-rata desa sebesar +25% per tahun dengan estimasi kontribusi +0,5% terhadap PDB nasional, memperkuat perputaran ekonomi lokal dan stabilitas harga.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekonomi. APBN 2026 diarahkan untuk ekspansif mendorong ekonomi namun tetap terukur, dengan defisit fiskal dijaga di bawah 3%. Penerimaan pajak pada Januari 2026 menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan 30,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, memperkuat keyakinan bahwa konsolidasi fiskal berjalan sesuai rencana.

“Dengan langkah kebijakan yang pas yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kita berhasil membalik arah ekonomi. Belanja negara kuartal I-2026 akan mencapai Rp809 triliun — kami keluarkan semua belanja yang mungkin di kuartal pertama untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kita akan ekspansi sampai 2033, jadi tidak usah takut, prospek jangka menengah kita sangat baik,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan, pembiayaan di luar APBN memiliki peran strategis. Danantara menjalankan proyek hilirisasi lintas sektor mineral, energi, serta pangan dan agrikultur dengan total investasi USD ~26 miliar yang berpotensi menciptakan lebih dari 600.000 lapangan kerja. Enam proyek telah di-groundbreaking-kan per 6 Februari 2026 senilai USD ~7 miliar, dan akan dilanjutkan 14 proyek lainnya senilai USD ~19 miliar. Danantara juga mempersiapkan proyek investasi strategis lain di tahun 2026 — mulai dari fasilitas Waste to Energy di 33 kota, DC Platform bersama operator global, fasilitas kampung haji di Mekkah, hingga pengembangan industri perfilman dan kreatif berskala internasional.

Di sektor keuangan, kondisi pasar mulai kembali stabil. Sejak 2 Februari 2026 IHSG telah rebound dan arus modal asing berangsur masuk kembali, khususnya di pasar obligasi. Reformasi pasar modal terus berjalan yang tercermin dari peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%, transparansi UBO, percepatan demutualisasi BEI, serta kenaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi pada saham LQ45 dari 10% menjadi 20%. Di sisi perdagangan internasional, Pemerintah memperluas akses pasar melalui I‑EU CEPA (14,7% PDB global), I‑Canada CEPA (bebas tarif >90% produk), I‑EAEU FTA, negosiasi tarif dengan AS, serta persiapan Pra‑CEPA dengan Inggris.

“Kami berkomitmen memperkuat kualitas institusi dan tata kelola melalui komunikasi yang efektif. Kepastian arah kebijakan, baik fiskal, tata kelola Danantara, maupun kebijakan lainnya, akan menjadi jangkar stabilitas dan meredam volatilitas di pasar keuangan. Seluruh komponen ekonomi harus bekerja bersama agar Indonesia bisa lepas landas dan terbang di ketinggian maksimal,” pungkas Menko Airlangga.

Acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan hari ini di Gedung Danantara, Jakarta, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan asosiasi dunia usaha, perwakilan perbankan serta lembaga jasa keuangan nasional dan internasional, lembaga pemeringkat, para ekonom, akademisi, dan disaksikan masyarakat luas. Seluruh langkah kebijakan akan dijalankan secara terkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga dengan tata kelola yang kuat dan kepastian arah kebijakan. 

 

 

sumber  : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6816/ekonomi-indonesia-tumbuh-kuat-di-2025-pemerintah-targetkan-54-56-di-2026-melalui-akselerasi-program-prioritas-dan-transformasi-tata-kelola

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Siapkan Strategi Kebijakan Ekonomi Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi dan langkah dalam arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026. 

Dalam pengantar pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajarannya pada tahun pertama pemerintahannya. Menurutnya, dalam satu tahun ini, telah banyak pencapaian yang menjadi suatu prestasi yang patut untuk dibanggakan. 

“Semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi, Saudara-saudara, di hadapan seluruh Indonesia, saya katakan memang tim saya adalah menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” ucap Presiden Prabowo. 

Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan capaian pemerintah di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year, menurut Menko Airlangga tumbuh sebesar 5,11 persen dengan didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98 persen. 

“Ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas akibat daripada hari besar Nataru dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ucap Menko Ekon.

Tahun 2026, Menko Ekon menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen dengan potensi hingga 5,6 persen. 

“Seperti pesawat kita pernah mau take off di tahun ’98 tetapi ada gangguan internasional. Nah sekarang kita akan take off dalam dua tahun ke depan. Tentu mesin produksi baik itu belanja pemerintah maupun investasi pelaku usaha dan Danantara ini menjadi engine yang harus bergerak secara harmonis,” katanya. 

Turut hadir dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yakni para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, para ekonom, dan akademisi. 

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga optimisme ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah menilai momentum saat ini sebagai titik penting untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat. 



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_hadiri_indonesia_economic_outlook_2026_siapkan_strategi_kebijakan_ekonomi_nasional

 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Terbitkan SEB Ramadan 2026: Belajar Mandiri, Tatap Muka, hingga Libur Lebaran


 

Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kebijakan ini menjadi pedoman nasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengatur kegiatan belajar selama Ramadan hingga pasca-Idulfitri.

Dalam SEB tersebut diatur bahwa pada 18–21 Februari 2026, murid melaksanakan pembelajaran secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah atau madrasah. Penugasan diharapkan sederhana, menyenangkan, dan tidak membebani murid maupun orang tua, serta mengurangi ketergantungan pada gawai dan internet.

Selanjutnya, pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah berlangsung pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026, disertai kegiatan penguatan iman, takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Bagi murid Muslim dianjurkan mengikuti tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, dan kajian keislaman, sementara murid non-Muslim didorong mengikuti bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaannya.

Libur bersama Idulfitri ditetapkan pada 16–20 Maret serta 23–27 Maret 2026, dan kegiatan pembelajaran kembali berlangsung pada 30 Maret 2026. Selama masa libur, murid diharapkan memperkuat silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

SEB ini juga meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan menyesuaikan aktivitas pembelajaran, termasuk mengurangi intensitas kegiatan fisik, melakukan asesmen formatif, serta memberikan perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan murid yang berpotensi tertinggal. Kepala satuan pendidikan diminta menjaga keamanan sarana prasarana sekolah dan menyediakan kanal pelaporan bagi orang tua.

Orang tua dan wali murid turut didorong mendampingi anak dalam kegiatan ibadah, literasi, numerasi, seni, olahraga, serta penguatan karakter, sekaligus mengatur penggunaan gawai dan internet secara bijak serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik pernikahan usia dini.


Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-terbitkan-seb-ramadan-2026-belajar-mandiri-tatap-muka-hingga-libur-lebaran-W9fXu

Baca Terusannya »»  

Surat Edaran 3 Menteri Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi



 

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, dan memiliki jiwa sosial, dan cinta tanah air dan bangsa, serta guna mendukung kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idullitri dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan unduh file di bawah ini.

 

Lampiran

Sumber :  https://kemendikdasmen.go.id/pengumuman/14733-surat-edaran-3-menteri-tentang-pembelajaran-di-bulan-ramadan






Baca Terusannya »»  

Menaker Terbitkan Ketentuan WFA bagi Pekerja di Sektor Swasta pada Libur Nyepi dan Idulfitri

 

 

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/II/2026 tentang Pelaksanaan Kerja dari Lokasi Lain (Work From Anywhere) bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Masa Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2026.

Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Menaker Yassierli pada 13 Februari 2026 ini diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada masa libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, serta untuk menjaga produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026.

Melalui SE yang ditujukan pada para pemimpin perusahaan/pelaku usaha di seluruh Indonesia ini, Menaker mengimbau para pemimpin perusahaan/pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh melaksanakan kerja dari lokasi lain atau work from anywhere (WFA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 16-17 Maret 2026 dan diharapkan dapat dilakukan juga pada tanggal 25-27 Maret 2026 dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah merayakan Hari Raya Idulfitri.

2. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi.

3. WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

4. Pekerja/buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya.

5. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan.

6. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA, diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif.

 





Sumber  : https://setneg.go.id/baca/index/menaker_terbitkan_ketentuan_wfa_bagi_pekerja_di_sektor_swasta_pada_libur_nyepi_dan_idulfitri
Baca Terusannya »»  

Menkomdigi Siapkan 302 Talenta Digital, Wajib Kuasai AI dan Jaga Ruang Siber

 


Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyiapkan 302 peserta Program Magang Nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari percepatan penyiapan talenta digital Indonesia yang mampu menguasai kecerdasan artifisial (AI) dan menjaga keamanan ruang siber nasional.

Program ini menjadi bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sumber daya manusia digital menghadapi kebutuhan industri dan transformasi teknologi nasional.

Menurut Meutya, peserta magang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi dilibatkan langsung dalam agenda strategis kementerian, termasuk kajian awal rancangan peraturan dan penguatan kebijakan digital.

“Ini bukan program seremonial. Anak-anak magang ini harus diberdayakan sesuai kemampuannya masing-masing. Mereka bahkan sudah dilibatkan dalam kerja nyata dan hal-hal strategis seperti mengkaji awal soal Permen, yang menunjukkan kepercayaan kami pada mereka,” ujarnya dalam Town Hall Meeting di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (13/02/2026).

Program magang ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyiapan sumber daya manusia digital. Para peserta tersebar di berbagai unit, mulai dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, hingga BPSDM, BAKTI, dan LPP RRI.

Meutya pun meminta Gen Z menguasai kecerdasan buatan atau AI secara mendalam. Ia menilai Indonesia termasuk negara dengan tingkat adopsi AI tinggi, namun pemanfaatannya harus diarahkan untuk produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

“Jangan berhenti pada penggunaan AI yang bersifat permukaan saja. Gunakan teknologi AI untuk menambah nilai ekonomi, memperluas pengetahuan, mempercepat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas agar tidak kalah dari anak muda negara lain,” tegasnya.

Selain penguasaan teknologi, ia menekankan pentingnya menjaga ruang digital. Ancaman hoaks, penipuan daring, dan serangan siber terus meningkat. Talenta muda harus mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengguna.

Meutya juga mengingatkan pentingnya ketangguhan mental. Ia mengutip pandangan Jonathan Haidt dalam buku The Anxious Generation yang menyoroti tekanan generasi muda di era digital.

“Anak-anak muda harus pernah ditegur, pernah gagal, pernah jatuh. Itu bagian dari proses tumbuh. Tidak apa-apa jatuh bangunnya di fase magang di Komdigi ini, itu akan membuat kalian lebih kuat,” ujarnya.

Menurut Meutya, masa magang adalah ruang terbaik untuk membangun kapasitas, karakter, dan keberanian. Ia ingin 302 peserta magang ini tumbuh menjadi talenta digital yang menguasai AI, kuat secara mental, dan aktif menjaga ruang digital Indonesia.


Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-siapkan-302-talenta-digital-wajib-kuasai-ai-dan-jaga-ruang-siber

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan 2026, Malah akan Terapkan Diskon 5%

 


SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan, antara kepentingan rakyat dengan pembangunan daerah. Salah satunya, dengan memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 2026 ini. Bahkan, Pemprov tengah mengkaji relaksasi atau diskon PKB sebesar lima persen, yang akan berlaku sampai akhir 2026.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam jumpa pers dengan wartawan di ruang Co Working Space, Gedung A Lantai I Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sumarno didampingi Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi.
 
“Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan,” tegasnya.
 
Sebaliknya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama wakilnya Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan agar diterapkan relaksasi PKB sebesar lima persen untuk 2026.
 
“Bapak Gubernur memerintahkan pengkajian kemungkinan menerapkan relaksasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2026,” kata Sumarno.
 
Kebijakan tersebut, imbuhnya, mempertimbangkan dinamika di tengah masyarakat, terkait pandangan mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kenaikan yang dimaksud, terkait kebijakan opsen yang diterapkan sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023.
 
Sesuai aturan tersebut, pemprov menerapkan kebijakan opsen sebesar 13,94 persen PKB. Hanya, pada 2025, masyarakat Jawa Tengah memperoleh relaksasi merah putih. Masyarakat menikmati diskon yang diberikan sebesar 13,94 persen pada Januari sampai Maret 2025.
 
Pada awal tahun ini, terasa ada kenaikan PKB, karena belum ada kebijakan diskon yang diterapkan. Karenanya, Gubernur Ahmad Luthfi, menginstruksikan agar dilakukan pengkajian, untuk kemungkinan menerapkan relaksasi PKB pada 2026.
 
“Besarannya kurang lebih lima persen,” terang Sumarno.
 
Penerapan tersebut, beber sekda, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kelancaran kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat. Adapun penerapannya, diharapkan akan berlangsung sampai akhir 2026.
 
“Rencananya ini akan kita lakukan sesuai kekuatan anggaran terpenuhi, yaitu sampai dengan akhir tahun,” kata Sumarno.
 
Selain rencana diskon lima persen untuk PKB tersebut, pada 2026, Pemprov Jateng juga masih menerapkan kebijakan yang sama. Pemprov Jateng juga memprogramkan BBNKB II tetap gratis untuk kendaraan bekas. Adapun yang dibebaskan adalah Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas.
 
Namun demikian, pemilik tetap harus membayar biaya lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK/TNKB/BPKB, dan SWDKLLJ.
 
Kajian mengenai relaksasi tersebut, jelas sekda, akan mempertimbangkan daya membeli masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi pada saat ini. Hal itu sudah tersusun dalam APBD serta mengkaji postur APBD terkait keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.
 
“Kajian ini akan kami laporkan, dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti,” tegas Sumarno.
 
Potensi pajak itu, lanjutnya, digunakan untuk program pembangunan infrastruktur karena berhubungan dengan jalan. Selain itu juga dalam bidang pendidikan melalui sekolah gratis, untuk SMA dan SMK Negeri.
 
Menjawab pertanyaan wartawan tentang target kenaikan PAD dari PKB, Sumarno mengatakan, hal itu dapat dicapai dengan pertumbuhan kendaraan baru. Potensi lainnya, berasal dari pembayaran tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya.
 
Terkait kebijakan opsen, Sumarno menjelaskan, hal itu sejalan dengan UU Pajak Daerah. Jika sebelumnya melalui sistem bagi hasil, melalui opsen akan diserahkan langsung oleh Samsat untuk disetor kepada rekening kabupaten/ kota.
 
“Kami mendorong teman di kabupaten/ kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor,” ujarnya.
 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga tetap berupaya mengoptimalkan PAD dengan berbagai terobosan. Antara lain, optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset. 
 
 
 
Baca Terusannya »»  

Kukuhkan DP Korpri Unit Provinsi Jateng, Sekda Dorong ASN Berperan Aktif pada Kemanusiaan

 

SEMARANG – Momen pengukuhan Dewan Pengurus (DP) Korpri Unit Provinsi Jawa Tengah berlangsung khidmat dan penuh makna, di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (13/2/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno berpesan, agar para ASN lebih peduli terhadap kemanusiaan. Seperti yang belakangan dilakukan, DP Korpri Unit Provinsi Jateng peduli dengan korban bencana alam. Mulai dari penanganan bencana di Jawa Tengah, hingga kontribusi untuk korban bencana di Sumatera dan erupsi Semeru di Lumajang Jawa Timur.

“Kami juga terima kasih pada teman-teman semua, karena DP Korpri Jawa Tengah bisa berperan untuk penanganan-penanganan bencana di Jawa Tengah, dan juga bencana di luar Jawa Tengah,” kata Sumarno, kepada media dalam kegiatan tersebut.

Sekda menegaskan, Korpri sebagai wadah ASN harus semakin profesional dan berintegritas.

“Yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, dan menyampaikan amanah,” tegasnya.

Sekda mengaitkan momentum Ramadan dengan integritas ASN. Dia mencontohkan hal sederhana saat berwudu.

“Kumur saja berulang kali karena takut ada air yang tertelan dan membatalkan puasa. Padahal itu air yang bersih, suci, halal, air yang toyyiban,” katanya.

Benang merah yang bisa ditarik adalah, imbuh sekda, agar ASN lebih berhati-hati dalam menjaga integritas. Kalau hal itu dibawa ke kehidupan sehari-hari ASN, mereka akan lebih hati-hati dalam mengambil dan memakan harta yang benar-benar menjadi haknya.

“Yang menjadi korelasinya adalah kita harus lebih berintegritas, tidak mengambil hak-hak yang bukan hak kita,” pungkasnya. 

 

 

Sumber ; https://jatengprov.go.id/publik/kukuhkan-dp-korpri-unit-provinsi-jateng-sekda-dorong-asn-berperan-aktif-pada-kemanusiaan/ 


Baca Terusannya »»  

Wamenpora Taufik Terima Pemuda Persis, Tekankan Penguatan Karakter Pemuda


 

Jakarta: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, menerima perwakilan Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis) di Kantor Kemenpora, Jumat (13/2). Pertemuan tersebut membahas penguatan karakter pemuda sebagai salah satu fokus program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dalam kesempatan itu, Wamenpora menegaskan bahwa pemuda merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu, program kepemudaan Kemenpora saat ini menitikberatkan pada penguatan karakter dan jati diri bangsa.

“Pemuda adalah calon pemimpin di masa depan. Kemenpora selalu berharap pemuda dapat menjadi lebih baik. Oleh karenanya, program kepemudaan saat ini menitikberatkan pada penanaman nilai patriotisme, gigih, dan empatik,” ujar Taufik.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perilaku sebagian pemuda yang dinilai mulai salah arah. Menurutnya, penanganan permasalahan pemuda harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia serta melalui program yang tepat sasaran.

“Saya sangat khawatir dengan perilaku pemuda saat ini. Cara yang tepat menangani permasalahan pemuda adalah dengan langkah antisipatif yang disesuaikan dengan umur mereka, serta melalui program kepemudaan yang tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Wamenpora menjelaskan secara singkat program kepemudaan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 guna memperkuat nilai patriotisme, gigih, dan empati. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah penyelenggaraan Youth Summit 2026 sebagai acara puncak peringatan Sumpah Pemuda.

Taufik berharap Pemuda Persis dapat mendukung, berkolaborasi, serta membantu menyebarluaskan nilai-nilai yang menjadi fokus Kemenpora dalam pembangunan karakter pemuda.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, Ibrahim Nasrulhaq Al-Fahmi, menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam bidang kepemudaan.

“Pemuda Persis sebagai organisasi kepemudaan berbasis Islam menganggap penting sinergitas dan kolaborasi dengan Kemenpora. Meski kegiatan utama kami di bidang dakwah, kami juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.

Turut mendampingi Wamenpora dalam pertemuan tersebut antara lain Fajar selaku Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Pelayanan Kepemudaan serta Hendro Wicaksono, Asisten Deputi Bidang Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda. 

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6608/wamenpora-taufik-terima-pemuda-persis-tekankan-penguatan-karakte

Baca Terusannya »»  

Rakornas PNBP 2026: Wamenkeu Suahasil Nazara Dorong Penguatan Peran PNBP


 Jakarta, 13/2/2026 Kemenkeu — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam arahannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya penyelarasan langkah seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu pilar pendapatan negara dalam APBN.

“Forum ini dibuat oleh pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dalam hal ini di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran, untuk di awal tahun kita menyelaraskan langkah untuk mengumpulkan PNBP yang menjadi salah satu bagian dari pendapatan negara di APBN,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti semakin besarnya peranan PNBP dalam APBN yang berfokus pada dua sumber utama, yakni PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) dan PNBP yang berasal dari layanan K/L. Terkait layanan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga, Wamenkeu menegaskan bahwa pemerintah bukan korporasi yang mencari keuntungan, sehingga pemanfaatan PNBP dari tarif layanan seharusnya bukan berfokus pada keuntungan, tetapi pada peningkatan layanan. 

“Pemerintah bukan seperti perusahaan. Pemerintah bukan mencari untung, dan saya berharap bahwa kalau misalkan teman-teman dari Kementerian dan Lembaga memberikan layanan dan menerapkan tarif layanan, ya tarif layanan yang bukan buat cari untung. Cost replacement itu salah satunya juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait PNBP SDA, Wamenkeu Suahasil menekankan aspek hak negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Untuk itu, Wamenkeu meminta kepatuhan atas tata kelola dari pengelolaan sumber daya alam benar-benar dijaga.

Wamenkeu Suahasil Nazara juga mendorong penguatan pengawasan dan integrasi sistem informasi PNBP secara end-to-end. Menurut Wamenkeu, besarnya kontribusi PNBP menuntut sistem yang semakin solid dan terintegrasi.

“Pengawasan PNBP itu bukan hanya setelah dibayar, tetapi dari end-to-end pengawasan, termasuk melibatkan Ibu Bapak sekalian yang ada di kementerian/lembaga. Jadi saya minta nanti dirancang supaya kita bisa melakukan transformasi PNBP di dalam pengawasannya, termasuk di dalam sistem IT yang kita bangun,” pungkasnya.

Sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Suahasil-Nazara-Rakornas-PNBP

Baca Terusannya »»  

Tersisa Lima Hari Lagi, Kemenpora Dorong Pelamar Seleksi JPT Deputi Pengembangan Industri Olahraga Segera Lengkapi Berkas


 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) terus mendorong para pelamar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Deputi Pengembangan Industri Olaharaga dari kalangan PNS ataupun profesional non-PNS untuk melengkapi berkas-berkas syarat administrasi pendaftaran, sebelum batas akhir penutupan pada 17 Februari 2026 mendatang.

Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online mulai tanggal 3 s.d. 17 Februari 2026, melalui laman asnkarier.bkn.go.id. Persyaratan secara lengkap dapat diakses melalui pengumuman kemenpora.go.id dan asnkarier.bkn.go.id.

Panitia seleksi dipastikan akan menilai secara objektif dengan standar yang sama dan proses seleksi akan berjalan secara akuntabel, mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Intinya kami akan melihat seleksi ini dengan sangat terbuka, kami ingatkan kembali para peserta yang telah mendaftarkan diri untuk segera melengkapi berkas-berkas dan segera submit sebelum tanggal akhir penutupan," ujar Ketua Pansel Gunawan Suswantoro di Jakarta, Jumat,13/2).

Tim panitia seleksi terbuka untuk JPT Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga terdiri dari kalangan akademisi, kalangan profesional, lintas kementerian serta internal Kemenpora. Diantaranya, Chandra Hamzah dari akademisi, Susyanto dari kalangan profesional, Rabin Indrajad Hattari selaku Sekretaris Utama BP BUMN, serta Amperawan selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Dukungan Kabinet Kemensesneg.

 

Sumber;  https://www.kemenpora.go.id/detail/6607/tersisa-lima-hari-lagi-kemenpora-dorong-pelamar-seleksi-jpt-depu

Baca Terusannya »»  

Ngopi Bareng, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Dorong Penguatan Sinergi OPD

 

 


 

 

PATI, 13 Februari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menggelar kegiatan Ngopi Bareng bersama jajaran pimpinan perangkat daerah di Ruang Pringgitan, Pendopo Kabupaten Pati. 

Kegiatan yang diikuti Pj Sekda Pati, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, serta para camat ini merupakan ruang diskusi dan komunikasi terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra menyampaikan bahwa Ngopi Bareng menjadi sarana untuk memperkuat kebiasaan berdiskusi dan saling mengisi antarperangkat daerah. 

Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang terbuka terhadap masukan demi perbaikan kebijakan ke depan.

“Saya berharap pemerintahan ini lebih banyak mendengar dan lebih banyak berdiskusi dengan bapak-bapak semua. Kita harus saling mengisi, karena masing-masing kepala dinas tentu sudah memiliki ilmunya,” ujar Chandra.

Ia menambahkan, diskusi yang jujur dan terbuka diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan bersama.

Menurutnya, peringatan dan masukan dari internal pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga arah kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada kebijakan kami yang dirasa mulai melenceng dan kurang baik di mata masyarakat, tolong kami diingatkan. Warning seperti itulah yang justru bisa menyelamatkan kita semua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Plt. Bupati Pati berharap seluruh OPD dapat memperkuat sinergitas dan saling mengingatkan, termasuk melalui pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan peran Inspektorat menjadi penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga isu-isu negatif dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkat.

 

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/ngopi-bareng-chandra-dorong-penguatan-sinergi-opd 

Baca Terusannya »»  

Polri Hadirkan Ekosistem Pangan hingga Pelosok, Presiden Prabowo: Kita Berada di Jalan yang Benar


 

Dialog hangat melalui konferensi video antara Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan dari beberapa Polisi Daerah (Polda) di Indonesia mewarnai peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Dari Bekasi, jajaran Polda Metro Jaya melaporkan pengembangan ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong. Di atas lahan seluas 49 hektare, budidaya ikan nila dan bandeng, udang, ayam petelur, hingga ternak kambing dikembangkan secara terpadu.

“Area ekosistem yang dirintis oleh Bapak Kapoda Metro Jaya sejak 15 September 2025 melalui kerja sama pinjam pakai lahan terdiri dari budidaya ikan, udang, ayam petelur, dan ternak kambing. Di lokasi seluas 49 hektare, hari ini dilaksanakan panen raya ikan nila dan bandeng 108 ribu ekor, 600 ribu ekor udang windu dan vaname, 1000 ayam telur, dan 100 ekor kambing yang akan kami distribusikan ke 57 SPPG Polda Metro Jaya,” ujar perwakilan dari Polda Metro Jaya.

Kepala Negara menyampaikan rasa bangga dan bahagianya melihat langsung ekosistem pangan yang terbangun. Menurut Presiden Prabowo, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Saya sangat bahagia hari ini, Saya sangat bangga. Tadi saya sudah sampaikan mungkin di sambutan saya tapi sekarang saya lihat langsung Ini luar biasa. Ini juga akan mengamankan kita semua, mengamankan ketahanan pangan kita, juga membantu rakyat kita, membantu gizi anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa Ini sesuatu yang sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Semangat yang sama datang dari Indonesia timur. Wakil Kepala Polda Papua Barat melaporkan delapan SPPG yang tengah dibangun, termasuk enam di wilayah terpencil dan 3T. Di Kampung Wamesa, Kabupaten Kaimana, pembangunan dilakukan dengan perjuangan ekstra karena faktor geografis dan cuaca ekstrem. Distribusi material harus ditempuh melalui jalur darat dan laut dengan waktu 40 hingga 60 menit.

“Kami semua mempersiapkan operasionalisasi SPPG 3T ini dengan mengurai rantai pasok dari sumber lokal seperti sayur mayur, ikan, daging rusa, dan buah, dan sebagian dari luar wilayah seperti Surabaya Bapak Presiden, antara lain beras, ayam, telur, dan susu. Mudah-mudahan SPPG di sini dapat berjalan dengan baik melayani seluruh masyarakat,” ucap Wakapolda Papua Barat.

Calon penerima manfaat di Kampung Wamesa yang terdiri atas siswa TK dan SD, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menanti operasionalisasi dapur MBG. Anak-anak setempat menyampaikan terima kasih dan harapan agar MBG segera hadir di sekolah mereka.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Kami tunggu ya MBG-nya di sekolah kami SD YPK Betlehem, Wamesa, Kabupaten Kaimana Terima kasih Bapak Presiden,” ujar para pelajar antusias.

Dari Kalimantan, Polda Kalimantan Selatan melaporkan pembangunan 35 SPPG, termasuk 10 di daerah terpencil dan pondok pesantren. Selain itu, pengelolaan keamanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari deteksi alergen, pengawasan kesehatan oleh dokter kepolisian, hingga pemanfaatan limbah menjadi eco-enzyme dan pakan ternak.

Sementara itu, Polda Jawa Tengah mencatatkan diri sebagai polda dengan SPPG terbanyak. SPPG juga hadir di pondok pesantren dan di lokasi terdampak bencana banjir, menunjukkan fleksibilitas dan keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jawa Timur, Kapolda melaporkan peresmian Gedung Ketahanan Pangan Polri di Mojokerto dan menjadi gudang khusus jagung pertama di provinsi tersebut. Fasilitas ini memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan pangan dengan tata kelola profesional bersama Bulog.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada ketahanan pangan. Menutup dialog, Kepala Negara kembali menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja hingga ke pelosok dan wilayah sulit.

“Ini suatu prestasi luar biasa juga. Ini sangat-sangat penting bagi stabilitas, bagi ketahanan pangan. Negara aman, kalau pangannya aman. Jadi, terima kasih atas prestasi saudara-saudara. Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan Polri selalu di tengah-tengah rakyat. Penggerak pengaman, penjaga keselamatan bangsa. Terima kasih. Terima kasih,” imbuh Presiden Prabowo.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/polri-hadirkan-ekosistem-pangan-hingga-pelosok-presiden-prabowo-kita-berada-di-jalan-yang-benar/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional


 

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah penerima dalam rangkaian acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam mendukung program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Suasana khidmat menyelimuti lokasi acara saat keputusan tersebut dibacakan di hadapan para penerima serta para undangan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima. Penyematan tersebut menjadi simbol penghormatan negara atas kerja nyata yang telah dilakukan dalam menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.

Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan dianugerahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada empat penerima, dan penyematan diwakili kepala Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya. Sedangkan pada kategori Bintang Jasa Nararya, penghargaan diberikan kepada lima penerima dan penyematan diwakili kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima yang terdiri atas para Kapolda, pejabat utama Polri, Kapolres dari berbagai daerah, unsur pengawas internal, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan dunia usaha yang berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Penyematan penghargaan tersebut diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta Tokoh Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan Zaini Sidi.

Penganugerahan tanda kehormatan ini menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda besar kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Melalui penghargaan tersebut, negara tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga meneguhkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-anugerahkan-tanda-kehormatan-kepada-70-tokoh-penggerak-gizi-dan-ketahanan-pangan-nasional/

Baca Terusannya »»