Kota Lama hingga Borobudur, Jadi Magnet Pelancong saat Libur Sekolah

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan jumlah wisatawan selama kurun libur sekolah 2026. Lima destinasi wisata, yakni Kota Lama Semarang, Candi Prambanan, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Candi Borobudur, dan Masjid Agung Demak, tercatat sebagai lokasi liburan favorit pelancong.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah, Hanung Triyono mengatakan, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B/500.13/100/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah Tahun 2026. Edaran tersebut untuk memastikan aktivitas wisata berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan, di tengah potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

“Kami mengimbau seluruh pengelola destinasi wisata di Jawa Tengah untuk mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kebersihan, serta kelestarian lingkungan. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati masa liburan dengan aman dan menyenangkan,” ujar Hanung, Jumat (3/7/2026).

Data yang dihimpun dari laman sisdabudparekraf menunjukkan, pada periode 20 Juni hingga 1 Juli 2026, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1.465.457 orang. Menurutnya, data tersebut terus bergerak karena pendataan bersifat real-time dan dipantau hingga akhir masa libur sekolah pada 12 Juli 2026.

Secara harian, angka kunjungan wisatawan tertinggi selama libur sekolah 2026 terjadi pada Minggu (21/6/2026), yakni sebanyak 255.522 wisnus. Angka tersebut naik 43,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sementara, pada Minggu (28/6/2026), jumlah kunjungan mencapai 233.568 wisnus atau meningkat 31,4 persen.

Hanung merinci, lima destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi selama libur sekolah adalah Kota Lama Semarang dengan 235.985 kunjungan wisatawan, Candi Prambanan 108.002 kunjungan, Kawasan Dataran Tinggi Dieng 67.600 kunjungan, Candi Borobudur 48.557 kunjungan, dan Masjid Agung Demak 46.831 kunjungan.

“Jika dibandingkan dengan periode pendataan yang sama pada 2025, jumlah wisatawan pada 2026 tercatat naik 45 persen menjadi 1.465.457 orang. Sementara itu, jumlah wisatawan pada libur sekolah 2025 tercatat sekitar 1,01 juta wisnus,” pungkas Hanung.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/kota-lama-hingga-borobudur-jadi-magnet-pelancong-saat-libur-sekolah/

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Penting Proses Aksesi Indonesia, Inggris Tegaskan Dukungan Berkelanjutan

 

Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk memperluas akses pasar internasional sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing nasional dan mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni melalui proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Perkembangan penting dalam proses aksesi Indonesia ditandai dengan pengumuman pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang diselenggarakan secara virtual pada 26 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri CPTPP menyepakati dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bersama Filipina, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Tahapan tersebut menjadi langkah awal yang penting sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) sebagai bagian dari proses aksesi menuju keanggotaan penuh.

Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas dengan standar tinggi yang menjadi salah satu blok perdagangan terpenting di dunia. Keanggotaannya saat ini mencakup 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko, yang secara kolektif mewakili sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan cakupan pasar hampir 600 juta penduduk. Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, serta memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga memperoleh dukungan dari berbagai negara anggota CPTPP, termasuk Inggris, yang secara konsisten mendukung pengajuan Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP. Dukungan tersebut juga tercermin melalui penandatanganan Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Secretary of State for Business and Trade Inggris Peter Kyle. Kemitraan tersebut menjadi kerangka kerja praktis kedua negara dalam mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral, sekaligus menegaskan dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP.

"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ujar Menko Airlangga.

Hingga saat ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada tahun 2027.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap memprioritaskan jalur multilateral melalui CPTPP karena mampu memberikan akses pasar yang lebih luas serta mendukung terciptanya sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Di sisi lain, Indonesia juga tetap membuka peluang pembentukan Bilateral Free Trade Agreement (FTA), termasuk dengan Inggris, sebagai alternatif untuk terus memperluas kerja sama perdagangan apabila proses negosiasi multilateral di tingkat CPTPP memerlukan waktu yang lebih panjang.

Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional. Selain memperluas akses pasar melalui pengurangan hambatan tarif dan peningkatan kepastian perdagangan, keanggotaan CPTPP juga akan membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar. Di sisi lain, pelaku usaha akan memperoleh manfaat dari prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, ketentuan perdagangan digital yang modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, serta penerapan rules of origin yang memungkinkan integrasi rantai pasok yang lebih erat di antara negara-negara anggota. Bagi masyarakat, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, proses aksesi Indonesia ke CPTPP juga menjadi momentum untuk terus memperkuat reformasi regulasi dan penyederhanaan berbagai ketentuan guna meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing nasional, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain mendukung proses aksesi CPTPP, Indonesia dan Inggris juga terus memperkuat kerja sama pada berbagai sektor strategis melalui Economic Growth Partnership, antara lain energi bersih, pengembangan industri semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Inggris juga menyatakan komitmennya untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui pemberian dukungan teknis dan dialog kebijakan guna membantu Indonesia memenuhi berbagai standar internasional sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh negara anggota CPTPP serta melanjutkan berbagai tahapan aksesi guna memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan sesuai target. Di saat yang sama, Pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi struktural dan penguatan daya saing nasional agar Indonesia semakin siap memanfaatkan peluang perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi global melalui keanggotaan CPTPP.

“Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7002/perkembangan-penting-proses-aksesi-indonesia-inggris-tegaskan-dukungan-berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Berdampak Nyata, Menpora Erick Tegaskan Paradigma Baru Olahraga sebagai Potensi Pendapatan Negara

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir hadir sebagai narasumber dalam Konferensi Pers (Konpers) Pemerintah yang digelar Badan Komunikasi (Bakom) RI, Kamis (2/7/2026). Menpora hadir bersama Kepala Bakom RI Muhammad Qodari.

Dalam konpers di Auditorium Bakom RI ini, Menpora Erick memaparkan perkembangan terkini program prioritas serta penguatan ekosistem olahraga nasional tahun 2026. Khususnya selepas pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu silam. 

Kata Menpora, olahraga selama ini dipersepsikan sebagai suatu cost atau beban. Padahal sejatinya olahraga saat ini mesti dilihat sebagai suatu revenue opportunity atau potensi pendapatan dan national branding. 

"Jadi ini paradigma yang kami dari Kemenpora sekarang sedang mencoba menyamakan pola pikir dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders," ujar Menpora Erick membuka pemaparannya. 

Menpora mencontohkan sektor pariwisata yang salah satu komponen terbesarnya datang dari sport tourism. Secara global, sport tourism menyumbang pendapatan senilai hampir USD625 miliar atau sekira Rp9.800 triliun, dengan pertumbuhan sekira 8 persen per tahun. 

“Sekarang berapa negara di dunia yang punya pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen? Bapak Presiden ingin 8 persen. Artinya komponen dari sport tourism ini mesti menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,” terang Menpora Erick.

“Kita punya sumber daya alam, industrialisasi, tetapi banyak yang terlupakan dengan sport tourism. Belum lagi industri olahraganya yang mencapai USD521 miliar secara global atau Rp8.000 triliun. Dan ini akan tumbuh 25 persen sampai 2032,” imbuh Menpora.

Sport tourism inilah, sebut Menpora Erick, yang terus didorong Kemenpora untuk melalui beragam penyelenggaraan event olahraga berskala nasional maupun dunia. Pasalnya penyelenggaraan suatu event keolahragaan berimbas pada sektor-sektor lain yang melingkupinya, khususnya sektor ekonomi. 

Menpora mencontohkan event lari maraton di Indonesia yang jumlahnya mencapai 104 event dengan total 10,4 juta pelari. Dari angka itu saja bisa dibayangkan berapa transaksi yang tercipta dari pembelian sepatu lari. 

“Kalau saya melihat sekarang beberapa pameran olahraga itu sudah banyak mulai diisi brand lokal,” ucap Menpora Erick.

Gelaran lari maraton ini, sambung Menpora, merupakan contoh nyata bagaimana sport tourism bisa memberikan dampak berganda pada sektor lainnya. Apalagi ajang seperti ini kerap dilakukan di akhir pekan. Kota-kota besar yang sebelumnya bukan tujuan wisata seperti Jakarta, Medan, dan Malang pun mencatatkan jumlah hunian yang meningkat dengan hotel-hotel menjadi penuh. 

“Seperti di Bandung saja, total pendaftarnya bisa 15 ribu sampai 20 ribu pelari. Nanti juga ada di Mandalika, yang disponsori oleh sebuah brand, itu bisa 10 ribu pesertanya. Mereka ini kan mesti cari hotel, dan biasanya sehabis lari mereka makan-makan. Nah ini perputaran ekonomi yang kadang-kadang kita lupakan,” papar Menpora Erick.

Pun begitu dengan event besar seperti balap motor MotoGP atau balap mobil Formula 1 yang banyak diincar berbagai negara untuk bisa menyelenggarakannya. Singapura misalnya, kini menjadwalkan ajang Formula 1 yang bersamaan dengan MotoGP di Indonesia.

“Artinya market kita besar, sehingga event besar kita ditabrak dengan event besar lainnya. Itu realita,” tutur Menpora.

Menpora Erick membeberkan, dampak MotoGP di Indonesia kini sudah mencapai Rp4,9 triliun. Perputaran ekonomi pun tampak di Mandalika yang menjadi lokasinya, dengan telah banyak rumah makan yang dibuka dan juga investasi vila di kawasan pesisir. Destinasi-destinasi wisata lainnya di sekitar lokasi acara pun akan ikut merasakan imbas ekonominya.

“Nah hal-hal seperti ini yang membuat sebuah event besar olahraga akan menurunkan juga tetesan uang ke subjek wisata lainnya. Multiplier effect-nya pun terjadi,” tegas Menpora.

Apalagi, lanjut Menpora Erick, masih banyak potensi sport tourism Indonesia yang belum dimaksimalkan. Misalnya selancar air dan pendakian gunung yang lokasi potensialnya banyak terdapat di Indonesia. Hal inilah yang saat ini tengah menjadi perhatian Kemenpora.

Di sisi lain, guliran kompetisi liga-liga olahraga di dalam negeri pun turut menyumbang perputaran ekonomi. Dalam liga sepak bola misalnya, saat ini nilainya sekira Rp700 miliaran. Kemudian liga bola basket dengan perputaran ekonomi di angka Rp60 miliaran. Angka tersebut belum termasuk pengeluaran pada masing-masing klub. 

“Bayangkan kalau di Indonesia itu ada sembilan liga olahraga. Sekarang ini kan baru sepak bola, bola basket, dan bola voli. Untuk yang lainnya masih belum,” jelas Menpora.

Menpora Erick lantas mencontohkan Amerika Serikat yang memiliki banyak liga olahraga berkelas dunia seperti bola basket NBA hingga baseball MLB. Industri olahraga di negara tersebut sudah demikian masif, bahkan mungkin mendominasi pendapatan secara global dari sektor ini.

“Jadi perspektif ini yang kami di Kemenpora ingin mengingatkan, bahwa olahraga ini bukan cost center, tetapi ini revenue opportunity. Apalagi Bapak Presiden pada beberapa pernyataannya mengatakan, bahwa dalam pembangunan sebuah negara, olahraga adalah suatu cermin dari keberhasilan negara tersebut,” tegas Menpora Erick.

Selain membahas potensi industri olahraga, dalam kesempatan itu Menpora juga memaparkan garis besar program-program keolahragaan di Kemenpora. Mulai dari pembinaan prestasi atlet jangka panjang, inisiasi dana pensiun, penyederhanaan peraturan keolahragaan, kerja sama lintas kementerian, hingga pemerataan kesempatan pada olahraga disabilitas. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6856/berdampak-nyata-menpora-erick-tegaskan-paradigma-baru-olahraga-s 

Baca Terusannya »»  

Beragam Kemudahan Diberikan, Menteri PKP Dorong Masyarakat Manfaatkan FLPP

 

Blitar — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Perumahan Griya Kanigoro Residence II di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026), guna memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh masyarakat.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Perumahan Griya Kanigoro Residence II dibangun sejak tahun 2023 dan telah selesai seluruhnya pada awal 2026. Sebanyak 135 unit rumah subsidi dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Rumah-rumah tersebut menggunakan spesifikasi dinding hebel, atap genteng, lantai keramik, serta fondasi batu gebal.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas hunian perlu diiringi dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga biaya kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau.

“Rumahnya bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, sehingga program ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak,” ujar Menteri PKP.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog dengan salah satu penghuni rumah subsidi, Zainal, yang telah menempati rumah tersebut selama dua tahun bersama istri dan dua anaknya.

Zainal yang sehari-hari menjalankan usaha warung makan mengaku memperoleh rumah subsidi melalui skema FLPP tanpa mengalami kendala dalam proses pengajuan. Dengan uang muka yang terjangkau, ia kini mencicil rumah sebesar sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan tenor 10 tahun. Ia juga mengaku puas terhadap kualitas hunian yang ditempatinya.

“Bangunannya bagus, airnya lancar, lingkungan juga bersih, pengelolaan sampahnya baik, dan sampai sekarang tidak pernah banjir. Proses pengajuan rumah subsidi juga tidak ada kendala,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pemberian berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya dengan membebaskan BPHTB dan PBG.

Di kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk meningkatkan realisasi rumah subsidi di Kota maupun Kabupaten Blitar.

Menurutnya, saat ini masyarakat juga semakin dimudahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR sesuai kriteria terbaru. Selain itu kemudahan yang diberikan adalah masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki KTP sesuai domisili lokasi rumah subsidi yang dibeli.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat ber-KTP Kabupaten Blitar dapat membeli rumah subsidi di Kota Blitar, demikian pula sebaliknya, bahkan masyarakat dari daerah lain juga tetap dapat mengakses rumah subsidi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai MBR.

Untuk meningkatkan pemanfaatan kemudahan tersebut, BP Tapera bersama pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang memanfaatkan program rumah subsidi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP Tapera, dan para pengembang, Kementerian PKP berharap akses masyarakat terhadap rumah subsidi semakin luas. Berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga tetap FLPP, hingga fleksibilitas domisili pembeli, diharapkan mampu mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus mempercepat mengatasi backlog perumahan di Indonesia. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/beragam-kemudahan-diberikan-menteri-pkp-dorong-masyarakat-manfaatkan-flpp 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Apresiasi Capaian KPP BRI Sebesar Rp12 Triliun

 

Blitar — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu terobosan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.

Program KPP tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, hingga toko material agar ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam dialog bersama peserta, Menteri PKP menyoroti masih adanya masyarakat yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus menghadirkan berbagai skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, berarti negara harus hadir. Kita tidak perlu marah kepada rentenir, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik. KPP memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan bunga yang jauh lebih rendah sehingga masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang lebih menguntungkan,” ujar Menteri PKP.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah debitur KPP untuk memastikan proses pengajuan pembiayaan berjalan mudah serta persyaratan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Beberapa penerima KPP merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memperbaiki rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.

Salah seorang debitur asal Tulungagung yang memiliki usaha toko bangunan mengaku memperoleh pembiayaan KPP sebesar Rp2 miliar. Ia mengatakan sebelum adanya KPP, pinjaman usaha yang diperoleh dikenakan bunga sekitar 12 persen, sedangkan melalui KPP bunga yang dibayarkan hanya sekitar 6 persen sehingga beban usaha menjadi jauh lebih ringan.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap KPP mendapat respons positif dari pemerintah melalui penambahan plafon pembiayaan.

“Minggu lalu saya dipanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, plafon Kredit Program Perumahan tahun ini ditingkatkan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ini menunjukkan pemerintah serius memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Menteri PKP.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

“BRI adalah bank milik rakyat. Semangat kami adalah membantu rakyat melalui program-program pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai Rp10,55 triliun dari target sebesar Rp12 triliun. Kami akan terus mendukung agar program ini semakin luas manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut juga disalurkan pembiayaan KPP kepada 632 debitur dengan total nilai mencapai Rp121,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp91,7 miliar disalurkan kepada debitur dari sisi demand, yaitu masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah. Sementara sisanya disalurkan kepada debitur dari sisi supply, yakni pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan dan rantai pasoknya.

Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, program KPP diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menggerakkan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal berbunga tinggi. 

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-capaian-kpp-bri-sebesar-rp12-triliun 

Baca Terusannya »»  

Komisi XI Sepakati RUU Pusat Finansial Internasional Dibahas di Tingkat Panja

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI  menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah. 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja. Menurutnya, setelah kesepakatan tersebut dicapai, Komisi XI DPR akan melanjutkan pembahasan substansi RUU bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Jadi ada delapan fraksi, semuanya mengatakan lanjut untuk dibahas dalam forum Panja," ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). 

Misbakhun menambahkan, Komisi XI DPR juga telah mulai menyusun jadwal pembahasan RUU PFII. Ia menyebut persetujuan tingkat II di Rapat Paripurna DPR ditargetkan berlangsung pada 21 Juli, sedangkan persetujuan tingkat I di Komisi XI dijadwalkan sehari sebelumnya.

Sementara itu, dalam pandangan umum fraksi, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja Komisi XI. Pembahasan RUU pun merupakan tindak lanjut atas amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sikap serupa juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketiga fraksi tersebut menyatakan menerima dan menyetujui RUU PFII untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Selain empat fraksi tersebut, fraksi-fraksi lainnya di Komisi XI juga menyampaikan persetujuan yang sama. 

Dengan demikian, seluruh delapan fraksi sepakat membawa RUU PFII ke forum Panja untuk membahas substansi RUU secara lebih mendalam bersama pemerintah.

Pembahasan di tingkat Panja nantinya akan menjadi tahapan lanjutan sebelum RUU dibawa ke persetujuan tingkat I di Komisi XI dan selanjutnya dimintakan persetujuan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-XI-Sepakati-RUU-Pusat-Finansial-Internasional-Dibahas-di-Tingkat-Panja-66717 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya: RUU PFII Jadi Fondasi Indonesia Bangun Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

 Jakarta, Kemenkeu – Pemerintah bersama DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). RUU tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk membangun pusat keuangan berstandar internasional yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Kamis (2/7).

"Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sebagaimana tercermin dalam program Asta Cita," ujar Menkeu 

Menkeu menjelaskan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem keuangan global melalui besarnya perekonomian nasional, luasnya pasar domestik, posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang baik. 

Meski demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kawasan keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kepastian hukum, kelembagaan, dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional di dunia. Atas dasar tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan yang memiliki kekhususan untuk mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.

"Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi sektor keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, penyusunan RUU PFII juga merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), sehingga pembentukan PFII memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari agenda transformasi sektor keuangan nasional.

Dalam RUU tersebut, PFII dirancang sebagai wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kekhususan untuk mendukung kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang jasa keuangan, dan aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung pengembangan ekosistem pusat keuangan internasional. 

“PFII tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI dan tetap tunduk kepada Kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujar Menkeu.

Untuk menciptakan ekosistem yang kompetitif, RUU PFII juga mengatur berbagai kemudahan berusaha, meliputi fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga perpajakan. Berbagai fasilitas tersebut dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah mengusulkan pembentukan pengadilan khusus PFII guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional. Pengadilan tersebut akan memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di PFII maupun sengketa komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut.

"Salah satu unsur terpenting dalam keberhasilan suatu pusat keuangan internasional adalah tersedianya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, dan dipercaya oleh pelaku usaha internasional," kata Menkeu.

Menkeu menilai pembentukan PFII memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di kawasan tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing Indonesia. Karena itu, pemerintah berharap pembahasan RUU PFII bersama DPR RI dapat berlangsung secara konstruktif sehingga mampu menghasilkan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan pusat finansial internasional Indonesia yang berdaya saing global, berlandaskan tata kelola yang baik, memiliki kepastian hukum, serta tetap menjunjung tinggi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/RUU-PFII 

Baca Terusannya »»  

Arahan Mensos Gus Ipul Jelang MPLS Siswa Baru Sekolah Rakyat

 

 

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan arahan khusus jelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. 

Ia menegaskan seluruh unit kerja harus bahu-membahu memastikan MPLS siswa baru Sekolah Rakyat di berbagai titik berjalan lancar. 

“Karena ini menjadi kepentingan seluruh Kementerian Sosial bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, jadi semua harus tahu, semua harus terlibat, semua harus ikut mendengarkan, dan semua harus berkontribusi," kata Gus Ipul saat memimpin rapat koordinasi kesiapan MPLS Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Kamis (2/7/2026).

Rapat membahas empat klaster kesiapan. Klaster pertama membahas kesiapan fisik, sarana prasarana, dan perlengkapan di Sekolah Rakyat. 

Klaster kedua membahas kesiapan migrasi dan rekrutmen siswa. Klaster ketiga membahas kesiapan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Klaster keempat membahas kesiapan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat.

Selain unit kerja di Kemensos, Gus Ipul juga meminta para kepala sentra ikut mengawal proses perpindahan siswa dari Sekolah Rakyat Rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen. Ia juga mengingatkan agar sarana yang ditinggalkan di lokasi sebelumnya tetap dirawat.

"Jangan sampai kursi, bangku, dan perlengkapan lainnya masih ditinggalkan di sana menjadi rusak. Semua itu harus dirawat. Jangan sampai ada yang hilang," katanya.

MPLS Sekolah Rakyat akan dilaksanakan pada 14-31 Juli 2026. Setelah itu, masa matrikulasi dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus sampai 30 September 2026.

Rangkaian kegiatan MPLS akan mencakup pengenalan sekolah, pemeriksaan kesehatan, pengenalan tata tertib, kegiatan pembentukan karakter, dan kegiatan pendukung lain.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan enam arahan untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat:

1. Mengaktifkan kembali Sekber Sekolah Rakyat dan Satker terkait serta memastikan kesiapan perpindahan SR Rintisan ke SR Permanen dan pelaksanaan MPLS dengan target 14 Juli 2026.

2. Melaksanakan simulasi menyeluruh perpindahan SR Rintisan ke SR Permanen, dimulai dengan uji coba di satu titik SR Permanen sebelum diterapkan di seluruh sekolah.

3. Mempercepat distribusi perlengkapan sekolah dan pengadaan perlengkapan siswa baru serta memastikan tidak ada keterlambatan maupun penyimpangan dalam proses pengadaan.

4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PU terkait alih pengetahuan pengelolaan sarana dan prasarana SR Permanen, meliputi listrik, air bersih, keamanan gedung, dan fasilitas pendukung lainnya.

5. Mengaktifkan kembali Gugus Tugas Pengendalian untuk mengatasi hambatan menjelang 14 Juli, menyusun mitigasi risiko, dan memastikan setiap titik Sekolah Rakyat memiliki PIC yang memantau kesiapan.

6. Memetakan kebutuhan anggaran tambahan (apabila diperlukan) untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran turun tangan dalam proses tersebut.

“Saya berharap turun tangan semua ini. Turun tangan, bukan tangan turun ya. Turun tangan,” tegasnya.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Arahan-Gus-Ipul-Jelang-MPLS-Siswa-Baru-Sekolah-Rakyat

Baca Terusannya »»  

BSPS di Kota Blitar Hadirkan Rumah Layak dan Putar Roda Ekonomi Masyarakat

 

Blitar — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu meninjau calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bondogerit, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program BSPS tepat sasaran sekaligus menyaksikan pelaksanaan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Pada tahun 2026, Kota Blitar awalnya memperoleh alokasi BSPS sebanyak 300 unit. Seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, Kementerian PKP kemudian menambah kuota tersebut menjadi 744 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 unit dialokasikan untuk masyarakat di Kelurahan Bondogerit.

Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Kota Blitar, masih terdapat 837 rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan. Selain dukungan dari pemerintah pusat melalui BSPS, Pemerintah Kota Blitar juga mengalokasikan perbaikan RTLH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah Sulastri dan suaminya, Slamet, yang telah tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 50 tahun. Pasangan tersebut hidup dari penghasilan Slamet sebagai tukang becak dengan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan.

Kondisi rumah yang ditempati dinilai sudah tidak layak huni. Bangunan tidak memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok yang memadai. Rangka atap sudah rapuh, genteng banyak yang rusak, sehingga air hujan sering masuk ke dalam rumah.

“Kalau hujan air masuk ke rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan program bedah rumah ini. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Semoga program ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas,” ujar Sulastri.

Renovasi rumah dijadwalkan mulai dikerjakan pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2026.

Usai meninjau rumah tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa kondisi rumah Sulastri menjadi bukti bahwa program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Rumah Ibu Sulastri ini memang sudah tidak layak huni. Program ini harus tepat sasaran dan menjadi wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri PKP.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memperluas cakupan BSPS agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.

“Awalnya Kota Blitar mendapat kuota 300 unit. Karena kebutuhan masyarakat masih tinggi, kami menambahnya menjadi 744 unit. Harapannya semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui program ini,” katanya.

Selain meninjau calon penerima bantuan, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) bagi kelompok penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit.

PTT diikuti oleh 14 calon penerima bantuan dengan total pagu anggaran sebesar Rp245 juta dan diikuti oleh tiga toko penyedia bahan bangunan.

Dalam proses tersebut, seluruh toko menyampaikan penawaran harga secara terbuka di hadapan para calon penerima bantuan. Setelah dilakukan negosiasi langsung antara masyarakat dan penyedia bahan bangunan, tercapai efisiensi anggaran sebesar Rp49,5 juta atau sekitar 20,2 persen dari total pagu. Sebelumnya, penawaran awal hanya menghasilkan efisiensi sekitar Rp7 juta.

Menteri PKP mengapresiasi proses negosiasi yang berlangsung secara terbuka dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Ini uang rakyat. Hasil efisiensi ini harus dikembalikan lagi kepada masyarakat karena itu merupakan hak mereka. Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah, baru kali ini melihat proses negosiasi seperti ini. Bagus sekali. Artinya masyarakat benar-benar dilibatkan dan prosesnya berlangsung secara transparan,” ujarnya.

Salah satu pemilik toko peserta PTT menjelaskan bahwa hasil negosiasi tersebut tetap memberikan keuntungan usaha karena telah disesuaikan dengan harga dan ketersediaan stok material bangunan.

Menurut Menteri PKP, skema PTT merupakan salah satu inovasi dalam pelaksanaan BSPS yang mampu menciptakan persaingan harga yang sehat, mencegah praktik monopoli, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Kota Blitar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Belum pernah ada program perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni dengan skala sebesar ini di Kota Blitar,” ujarnya.

Menutup kunjungannya, Menteri PKP menegaskan bahwa manfaat program BSPS tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang, menggerakkan usaha toko material, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat, sehingga manfaatnya tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Inilah yang diharapkan Presiden Prabowo, bahwa program perumahan mampu menghadirkan hunian yang layak sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tutup Menteri PKP.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/bsps-di-kota-blitar-hadirkan-rumah-layak-dan-putar-roda-ekonomi-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Temu Nasional ke-51 Pekerja Sosial Masyarakat, Mensos Gus Ipul : PSM Harus Naik Kelas

 
Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) memperkuat peran sebagai bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan melalui virtual pada acara Temu Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-51 Pekerja Sosial Masyarakat 2026 dengan tema Bekerja, Bergerak, Berdampak yang berlangsung di Balige, Kabupaten Toba.

"Bekerja, hadir dengan tanggung jawab, ketulusan dan kerja nyata. Bergerak, tidak menunggu tetapi turun langsung ke masyarakat. Berdampak, kerja sosial harus menghasilkan perubahan yang dirasakan warga," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia juga menjelaskan IPSM adalah wadah kekuatan sosial masyarakat. PSM menjadi mata, telinga, dan tangan kemanusiaan di lingkungan masing-masing.

"IPSM membantu warga yang rentan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, keluarga miskin, korban bencana dan kelompok terlantar," tambahnya.

Gus Ipul juga mengajak PSM mengambil peran aktif dalam mendukung mandat Presiden kepada Kementerian Sosial, yakni mewujudkan data yang akurat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menjelaskan secara sederhana posisi PSM dalam mandat tersebut. Pada kesejahteraan sosial diibaratkan sebuah magnet yang memiliki dua kutub. Kutub pertama adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dikenal dengan 12 Pemerlu Atensi Sosial yang diantaranya terdapat anak rentan, difabel, lansia terlantar, korban bencana, hingga fakir miskin.

Sementara, kutub kedua adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyediakan layanan kepada masyarakat.

"PSKS adalah negara dan masyarakat, tentu saudara-saudara pekerja sosial masyarakat adalah bagian dari kutub PSKS ini. Bagian dari potensi, bagian dari kekuatan yang menyediakan pertolongan," jelasnya.

Sehingga seperti dua kutub magnet, keduanya tidak akan ada artinya jika berdiri sendiri dan tidak pernah bertemu. "Itu sebabnya dibangun Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai jembatan yang mempertemukan yang membutuhkan dengan yang mampu menolong," urainya.

Gus Ipul juga menambahkan sebagai bagian dari potensi sumber kesejahteraan sosial, pekerja sosial harus naik kelas sehingga bukan sekedar relawan sosial tetapi juga menjadi agen perubahan dengan empat sasaran.

Pertama, sebagai inisiator dengan berani mengambil langkah pertama melahirkan inovasi lokal di desanya. Kedua, membakar semangat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar punya keinginan kuat keluar dari kemiskinan. Ketiga, menggerakkan gotong royong dan mengonsolidasikan potensi lokal. Keempat, menjaga data DTSEN tetap mutakhir lewat cek bansos dan SIKS-NG.

Mewujudkan hal tersebut, Gus Ipul mengimbau untuk menjalin sinergi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, Karang Taruna dan pelopor perdamaian, serta para relawan lainnya bergerak bersama lewat Puskesos dan SLRT.

"Tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada lagi ego sektoral," tegasnya.

Temu Nasional ke-51 yang diselenggarakan di Balige, Kabupaten Toba dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, Direktur Customer Health Kalbe Farma Tunghadi Indra, dan ketua IPSM nasional Andriansyah, pengurus nasional dan daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dan perwakilan PSM dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kemensos bersama para mitra, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Sentra Bahagia, Sentra Insyaf Medan serta PT Kalbe Farma menyerahkan bantuan senilai Rp1.065.082.934 kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut terdiri dari sembako dan nutrisi, alat bantu disabilitas, pemberdayaan ekonomi, layanan pemeriksaan kesehatan oleh PT Kalbe Farma.



Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Temu-Nasional-ke-51-Pekerja-Sosial-Masyarakat,-Gus-Ipul-:-PSM-Harus-Naik-Kelas

Baca Terusannya »»  

Ketua DPR RI Puan Maharani Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2//2026).

Adapun putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu merupakan hasil permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pengujian tersebut diajukan oleh 4 orang mahasiswa.

Selaku mahasiswa, para pemohon menguji frasa ‘secara langsung dan demokratis’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi ‘Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis’.

Para pemohon menilai Pasal 1 angka 1 UU Pilkada merupakan norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir, yang dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi dan pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Demi menjamin prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga, para pemohon menilai perlunya penegasan oleh MK terkait mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam keterangannya, para pemohon mengajukan pengujian pasal itu dilatarbelakangi karena munculnya kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat berkembang beberapa waktu terakhir. 

Sementara mengenai putusannya, MK menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku umum. Namun, tetap menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MK sesuai aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” tegas Puan. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Hormati-Putusan-MK-Soal-Kepala-Daerah-Tetap-Dipilih-Langsung-Rakyat-66705 

Baca Terusannya »»  

Ketua DPR RI Puan Maharani Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Profesional dan Kompeten

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten. Hal ini menyusul ramainya perhatian publik mengenai pemilihan komisaris di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero).

“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Puan saat ditanya wartawan mengenai polemik penunjukan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor ritel energi. Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Ginka tercatat masih berusia 28 tahun pada 2026 dan pernah dituding menjadi koordinator demo bayaran.

Selain itu, banyak masyarakat di media sosial menyoroti latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi Ginka yang kurang beririsan dengan bidang kerjanya di Pertare.

Ginka disebut meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Esa Unggul pada 2019 di mana pendidikannya kemudian dilanjutkan hingga memperoleh gelar Magister Manajemen pada 2023 dari kampus yang sama. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Dorong-Penetapan-Komisaris-BUMN-Diambil-dari-Profesional-dan-Kompeten-66704 

Baca Terusannya »»  

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci agar implementasi kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) dan 8 persen bagi perusahaan aplikator dapat berjalan sesuai tujuan serta tidak merugikan para mitra pengemudi.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai implementasi kebijakan potongan komisi aplikator di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Cucun, kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikator mengenai skema pembagian pendapatan tersebut pada prinsipnya telah dijalankan. Namun, dalam pelaksanaannya muncul persoalan baru berupa penyesuaian tarif yang berdampak pada penurunan pendapatan sebagian pengemudi.

"Kemarin kita sudah mendeklarasikan komitmen pemerintah, Bapak Presiden, termasuk para pengusaha aplikator, bahwa per 1 Juli sudah terlaksana potongan 8 persen untuk aplikator dan 92 persen diterima para pengemudi," ujar Legislator Fraksi PKB itu.

Meski demikian, lanjut Cucun, terdapat laporan bahwa pendapatan pengemudi justru mengalami penurunan karena adanya perubahan tarif layanan. Di sisi lain, kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena biaya perjalanan menjadi lebih murah.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan regulasi teknis dari pemerintah agar implementasi kebijakan tersebut tetap sejalan dengan semangat meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Nanti Kementerian Perhubungan perlu membuat aturan teknis yang lebih detail. Komisi terkait, terutama Komisi V DPR RI, akan menindaklanjuti supaya tidak terjadi pemahaman yang salah," jelasnya.

Cucun menambahkan, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan DPR penting dilakukan agar komitmen yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Ia berharap penyusunan aturan teknis dapat memberikan kepastian dalam penerapan skema pembagian pendapatan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat pengguna jasa transportasi daring

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Cucun-Minta-Implementasi-Skema-92-8-Benar-Benar-Tingkatkan-Kesejahteraan-Ojol-66680 

Baca Terusannya »»  

Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat

 

 

Jakarta - Kementerian Sosial melibatkan 2.000 Taruna TNI-Polri untuk memperkuat pendidikan karakter siswa Sekolah Rakyat di 178 titik penyelenggaraan di seluruh Indonesia. Program pendampingan tersebut berlangsung lima hari pada 3-7 Agustus 2026.

Para taruna TNI-Polri dengan dukungan 365 perwira pendamping akan diterjunkan secara serentak dengan prinsip aman, tertib, edukatif, dan terkoordinasi di setiap lokasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan keterlibatan para taruna dibutuhkan untuk membantu membangun karakter siswa Sekolah Rakyat, terutama pada masa awal pembelajaran.

“Ini adalah hal yang memang dibutuhkan oleh (siswa) Sekolah Rakyat karena kepada para Taruna, siswa Sekolah Rakyat bisa belajar banyak terutama terkait dengan bagaimana menumbuhkan kedisiplinan positif, tanggung jawab, dan kemandirian,” kata Gus Ipul didampingi Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, kehadiran para taruna juga diharapkan mampu memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air, sekaligus membangun ruang tumbuh yang edukatif, ramah anak, dan penuh keteladanan.

Dalam program tersebut, para taruna akan berperan sebagai kakak asuh dan sahabat belajar serta teladan karakter bagi siswa. 

“Misal sebagai kakak asuh, mendampingi dan memberi contoh perilaku sehari-hari yang positif. Teladan karakter, menanamkan disiplin, kepedulian sosial, dan cinta Indonesia. Jadi sahabat belajar, dengan mengajak mengenal potensi diri, kerjasama, dan keberanian mencoba,” jelas Gus Ipul.

Ia menegaskan seluruh kegiatan dirancang untuk membangun karakter siswa secara utuh dengan pendekatan edukatif. Materi yang diberikan meliputi penguatan karakter dan kepribadian, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, kedisiplinan positif dan tanggung jawab, keterampilan kepramukaan, ketangguhan diri, kerja sama, hingga kepedulian sosial.

“Tentu pelaksanaannya berpedoman kepada kegiatan-kegiatan bersifat edukatif, inspiratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik siswa,” kata Gus Ipul. 

Ia menilai masa awal pembelajaran menjadi momentum penting bagi siswa maupun guru untuk saling beradaptasi. Karena itu, pendampingan dari para taruna diharapkan dapat membantu proses adaptasi siswa di lingkungan baru.

Menurut Gus Ipul, dampak yang diharapkan siswa Sekolah Rakyat dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat mental, percaya diri dan berkarakter. 

“Kita harapkan siswa Sekolah Rakyat nanti bisa lebih percaya diri, mengenal potensi, lebih disiplin secara positif dan bertanggung jawab, mampu bekerja sama dan menghargai sesama, serta bangga menjadi anak Indonesia,” katanya. 

Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Pertahanan atas dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

“Terima kasih Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Pertahanan yang memberikan kesempatan para taruna di Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat,” pungkasnya.



Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Ribuan-Taruna-TNI-Polri-Jadi-Kakak-Asuh-Siswa-di-178-Sekolah-Rakyat-1

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan atas laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan calon Anggota BS OJK dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) tersebut dapat disetujui?" tanya Puan saat memimpin rapat, yang dijawab serentak oleh anggota dewan, "Setuju."

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro membacakan laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan Calon Anggota BS OJK. Ia menjelaskan bahwa pengangkatan anggota pengganti BS OJK telah diatur dalam Pasal 38C ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa anggota Badan Supervisi OJK pengganti diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan sekaligus melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Ia juga menyampaikan bahwa Rapat Internal Komisi XI DPR RI pada 25 Juni 2026 telah memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menyetujui Kusfiardi sebagai Calon Anggota Badan Supervisi OJK yang akan melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BS OJK periode 2023–2028.

"Rapat Internal Komisi XI DPR RI tanggal 25 Juni 2026 telah memutuskan secara musyawarah untuk mufakat dan menyetujui Sdr. Kusfiardi, S.E., M.M. sebagai Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan terpilih untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023–2028," ujar Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi berharap kehadiran anggota baru BS OJK dapat semakin memperkuat peran lembaga tersebut dalam mendukung DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap OJK pada bidang tertentu. Dengan demikian, kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK dapat terus ditingkatkan

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Setujui-Kusfiardi-sebagai-Anggota-Badan-Supervisi-OJK-Periode-2023-2028-66678 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Sampaikan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, LKPP Kembali Raih Opini WTP

 

Jakarta, Kemenkeu – Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (2/7). Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa APBN 2025 dikelola secara sehat, akuntabel, dan pruden sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa APBN 2025 memiliki nilai strategis karena merupakan APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. APBN tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal.

"APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini merupakan APBN transisi yang disusun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal, dan ketiga, tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan, guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang," ujar Menkeu.

Secara khusus, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan BPK atas kerja sama yang erat dalam pelaksanaan dan pengawasan APBN 2025

"Sinergi dan dukungan tersebut turut memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas LKPP Tahun Anggaran 2025 dari BPK. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," jelasnya.

Dokumen pertanggungjawaban APBN disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. LKPP terdiri atas tujuh komponen utama, yakni Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan APBN 2025, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.765,13 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.435,46 triliun. Dengan realisasi tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp670,34 triliun. Menkeu menegaskan bahwa pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal serta efektivitas belanja negara.

"Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau Rp670,34 triliun. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang pruden dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik," jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa posisi keuangan negara tetap solid. Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp438,26 triliun dan tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko ke depan. Sementara itu, neraca pemerintah per 31 Desember 2025 mencatat total aset sebesar Rp14.600,98 triliun dengan ekuitas mencapai Rp3.073,69 triliun.

Meski kembali memperoleh opini WTP, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara melalui tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. Pemerintah akan menyempurnakan standar akuntansi dan pengungkapan informasi kinerja pemerintah, mempercepat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan sosial, serta menyempurnakan tata kelola subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya," tegas Menkeu.

Pada agenda Rapat Paripurna tersebut selain menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025, Menkeu Purbaya juga menyimak Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. 

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas sinergi yang terjalin dalam mengawal APBN. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR RI menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Rapur-RUU-LKPP-APBN-2025 

Baca Terusannya »»  

Lanjutkan Revitalisasi, Gunernur Jateng Ahmad Luthfi Cari Investor untuk Sulap PRPP Bertaraf Internasional

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berencana melanjutkan revitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang berada di Jalan Puri Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Saat ini dia sedang mencari investor, untuk mewujudkan PRPP menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional.

“Memang sekarang kita lagi carikan investor untuk PRPP,” kata Luthfi, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Kamis (2/7/2026).

Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut akan dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Selain itu PRPP juga akan dijadikan sport center yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya.

Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP. Mulai dari pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga POJ City.

Menurut gubernur, revitalisasi diharapkan mendatangkan keuntungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng tersebut. Sebab, BUMD harus mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga meminta kepada PT PRPP untuk memperbaiki tata kelola dan memperbanyak event di kawasan PRPP. Saat ini yang menjadi unggulan PT PRPP hanya Maerokoco dan Jateng Fair.

“Jateng Fair itu menjadi salah satu etalasenya Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/lanjutkan-revitalisasi-ahmad-luthfi-cari-investor-untuk-sulap-prpp-bertaraf-internasional/ 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendorong DPRD setempat, agar melakukan percepatan penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Kamis (2/7/2026).

Dengan aturan itu, lanjut dia, pekerja informal memiliki payung hukum, baik dalam pelindungan kinerja, jaminan sosial, dan lainnya.

“(Raperda) ini harus segara dibahas dan diselesaikan, sehingga kita punya payung hukum,” kata Luthfi.

Ditambahkan, pendataan jumlah pekerja informal di Jawa Tengah juga perlu dilakukan. Adanya data tersebut, memudahkan untuk memberikan bantuan hukum, bantuan akses modal, hingga bantuan terkait kesejahteraan lain, agar tepat sasaran.

“Kalau ada datanya, lebih gampang nanti untuk intervensi bantuan,” jelasnya.

Melalui Raperda itu, Luthfi berharap, poin-poin aturannya dapat melindungi pekerja informal di Jawa Tengah.

“Harapannya kita punya aturan yang jelas dari aspek penegakan hukum maupun perlindungan lainnya, terhadap pekerja informal,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ja’far Shodiq menjelaskan, pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Tenaga kerja informal memilik kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja, menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif, dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah menambahkan, dalam Raperda tersebut nanti juga akan dibahas mengenai pendataan dan perlindungan pekerja informal. Perlindungan tersebut salah satunya terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-dorong-percepatan-penyusunan-raperda-perlindungan-tenaga-kerja-informal-jateng/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Lukashenko Tekankan Komitmen Belarus Dukung Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia

 

Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menekankan komitmen Belarus untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis, antara lain dalam bidang ketahanan pangan, industri, perdagangan, kesehatan, hingga peningkatan hubungan antarmasyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Lukashenko dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Presiden Lukashenko, ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang memiliki arti penting bagi kedua negara. Belarus, lanjutnya, siap mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat kemandirian pangan melalui penyediaan pupuk, alat pertanian, serta berbagai teknologi pertanian.

“Untuk memberikan kebutuhan pangan, kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian lebih-lebih alat pertanian teknik dan sebagainya,” ucap Presiden Lukashenko.

Selain memperkuat kerja sama di bidang ketahanan pangan, Belarus juga menyatakan kesiapannya untuk memperluas kolaborasi di sektor industri. Dukungan tersebut antara lain melalui pengembangan industri alat berat dan otomotif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga teknis Indonesia, serta pembentukan joint venture.

“Kami siap mengajarkan orang-orang kita tidak hanya di sini di Indonesia, tapi juga di pabrik kami di Belarus. Kami siap juga membantu teman-teman Indonesia untuk bidang-bidang lainnya yang menjadi dibutuhkan di Indonesia,” tuturnya.

Di bidang perdagangan, Presiden Lukashenko menyampaikan kesiapan Belarus untuk meningkatkan kerja sama melalui ekspor berbagai komoditas, termasuk produk susu dan daging. Belarus juga membuka peluang pengembangan proyek-proyek bersama di Indonesia serta menyatakan kesiapan untuk mendukung kerja sama di sektor kesehatan dan layanan medis.

“Kami siap untuk membuka berbagai proyek kerja sama dan memperluas kerja sama apa pun di Indonesia. Tidak hanya kerja sama perdagangan, tapi pembangunan perusahaan bersama joint venture dan lokalisasi pabrik di sini. Negara kami siap memberikan dukungan orang untuk kesehatan dan penyiapan bidang medis bagi orang Indonesia,” tutur Presiden Belarus.

Presiden Lukashenko turut menyambut baik rencana pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus. Menurutnya, pembukaan perwakilan diplomatik dan penerbangan langsung, serta kemudahan visa akan makin mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

“Delegasi kami memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap saling kunjung turis itu. Kami terbuka pembukaan kedutaan Indonesia di Belarus dan juga akan pembukaan visa bebas itu juga akan mempermudah kunjungan warga Belarus ke Indonesia seperti hal sudah kami lakukan kepada warga Indonesia ke Belarus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Lukashenko menegaskan bahwa Belarus akan terus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia. Presiden Lukashenko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persahabatan dan saling percaya.

“Ini menjadi suatu yang memungkinkan berkat energi dan dukungan Bapak (Presiden Prabowo) yang sangat kuat bagi pemerintah Belarus dalam kerja sama dengan Indonesia. Kami sangat berterima kasih bahwa kami saling menghargai persahabatan kita,” ucapnya.

 

 

Sumber :  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-lukashenko-tekankan-komitmen-belarus-dukung-penguatan-kerja-sama-dengan-indonesia/

Baca Terusannya »»  

Perkuat Kemitraan Strategis, Indonesia dan Belarus Sepakati Tujuh Kerja Sama Prioritas serta Luncurkan Peta Jalan 2026-2030

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menyaksikan penunjukkan sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. Selain itu, Kedua Negara juga menyepakati peluncuran peta jalan penguatan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030.

“Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerja sama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan, juga di bidang kerja sama pertahanan hubungan kami sangat baik,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Lukashenko.

Presiden Prabowo berharap sejumlah kerja sama yang telah disepakati pada pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. “Saya berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara,” pungkasnya.

Adapun sejumlah dokumen MoU dan perjanjian yang disepakati dalam pertemuan tersebut, yaitu:

1. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Industri antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Belarus;
2. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Kebudayaan antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus;
3. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Nasional Belarus;
4. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Kesehatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Belarus;
5. Perjanjian atas Kerja Sama Ilmiah dan Teknis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus;
6. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Pertukaran Laporan Intelijen terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara PPATK Republik Indonesia dengan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus tentang Kerja sama; dan
7. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Akreditasi Nasional antara Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia dengan Republican Unitary Enterprise Belarusian State Center for Accreditation

Selain itu, dalam pertemuan tersebut disepakati juga Peta Jalan Pengembangan Bidang-Bidang Utama Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Belarus Tahun 2026-2030.

Rangkaian kesepakatan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat, produktif, dan saling menguntungkan. Melalui implementasi berbagai kerja sama tersebut, Indonesia dan Belarus diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkokoh kemitraan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/perkuat-kemitraan-strategis-indonesia-dan-belarus-sepakati-tujuh-kerja-sama-prioritas-serta-luncurkan-peta-jalan-2026-2030/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Lukashenko Tegaskan Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara

 

Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting Belarus di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Lukashenko dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

“Indonesia akan selalu menjadi salah satu partner penting Belarus di Asia Tenggara. Dan tahukah anda, jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara bagi saya itu cukup,” ujar Presiden Lukashenko.

Presiden Lukashenko menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Belarus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang makin dekat. Menurutnya, kerja sama kedua negara telah mencatat berbagai kemajuan, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan.

“Senang sekali dalam beberapa tahun ini hubungan Belarus dengan Indonesia sangat dekat, terdapat banyak progres di berbagai bidang, ada yang sudah tercapai untuk masa depan dan ada yang masih bersifat potensial,” ungkapnya.

Menurut Presiden Lukashenko, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan yang telah terjalin lebih dari tiga dekade. Sejak hubungan diplomatik kedua negara ditetapkan pada tahun 1993, kerja sama kedua negara terus berkembang dengan dasar saling menghormati dan saling mendukung.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan Belarus dengan Indonesia memiliki akar historis dan kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Menurutnya, relasi kedua negara memperlihatkan adanya kesamaan tujuan dan dukungan satu sama lain.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lukashenko juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas undangan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ia menyebut kunjungan ke Indonesia memberikan kesan mendalam bagi dirinya dan delegasi Belarus. Presiden Lukashenko turut mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 2013 dan menilai Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

“Saya mengenang selalu kunjungan pertama saya yang tahun 2013 lalu dan saya melihat sendiri betapa cepatnya negara yang indah ini dan saya yakin bahwa ekonominya akan terus tumbuh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Lukashenko menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan kali ini telah direncanakan sejak satu tahun lalu. Menurutnya, pertemuan Presiden Prabowo di Belarus sebelumnya menjadi dasar penting bagi realisasi agenda kerja sama kedua negara. Ia menyampaikan bahwa Belarus melihat adanya kerja besar yang sedang dilakukan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami dari Belarus sangat bahagia bahwa sebagai hasil dari kunjungan di Indonesia ini Anda telah melihat juga Belarus dan kami melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu kerja besar. Saya ingin sekali lagi menetapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan sekarang direalisasikan,” katanya.

Presiden Lukashenko menyebut pembicaraan tingkat tinggi yang berlangsung di Jakarta berjalan konstruktif dan penuh persahabatan. Ia berharap hubungan tersebut dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang efektif di berbagai bidang. Presiden Lukashenko juga menegaskan bahwa Belarus siap bekerja sama erat dengan Indonesia, terutama dalam proyek-proyek ekonomi, perdagangan, serta bidang kemanusiaan, sosial, dan budaya.

“Kami dengan Anda berteman Pak Presiden di berbagai bidang, dan sangat berharap bekerja secara efektif. Perhatian penting bagi kami adalah proyek di bidang ekonomi dan perdagangan serta juga di bidang humaniter, sosial budaya,” ujarnya.

Kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko ke Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Selain menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama Belarus di Asia Tenggara, pertemuan tersebut juga membuka ruang lebih luas bagi kerja sama strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-lukashenko-tegaskan-indonesia-mitra-penting-belarus-di-asia-tenggara/ 

Baca Terusannya »»