Pembangunan Tahap II IKN Terus Berjalan, Otorita IKN Lakukan Evaluasi Berkala

 

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik, dengan rincian 9 paket telah selesai di 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang. Paket-paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran dan kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, hingga kolam retensi serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik, dengan capaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang tengah berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 paket telah selesai dan 1 paket masih dalam tahap konstruksi, yaitu pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi guna mendukung penataan kawasan dalam rangka pembangunan IKN.

Dari skema investasi swasta, hingga saat ini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, 9 proyek telah selesai dibangun, sementara 6 proyek sedang memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Adapun melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, yang terdiri atas 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja dan menjaga kualitas hasil pembangunan.

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.

Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi ini juga membahas berbagai isu strategis dan kendala di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi serta penyelarasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU.

 

 

Sumber : https://ikn.go.id/id/posts/pembangunan-tahap-ii-ikn-terus-berjalan-otorita-ikn-lakukan-evaluasi-berkala 

Baca Terusannya »»  

40 Stasiun Kini Punya Area Bermain Anak, Liburan Keluarga Naik Kereta Makin Seru

 

 

Momen Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan bisa menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan keluarga. Mengusung semangat "Semua Setara Riang Bersama", kini perjalanan dengan kereta api semakin ramah keluarga berkat hadirnya area bermain anak di 40 stasiun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga menyenangkan sejak pelanggan menginjakkan kaki di stasiun. Sambil menunggu jadwal keberangkatan, anak-anak kini memiliki ruang untuk bermain, berkreasi, dan berinteraksi langsung bersama keluarga, sehingga waktu tunggu terasa lebih seru dan bermakna.

Area bermain anak telah tersedia di 40 stasiun yang berada di 13 Daerah Operasi dan Divisi Regional di Pulau Jawa dan Sumatra. Beberapa di antaranya berada di Stasiun Gambir, Pasarsenen, Bandung, Garut, Cirebon, Semarang Tawang Bank Jateng, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya Gubeng, Malang, Padang, Kertapati, hingga Tanjungkarang.

Hadirnya fasilitas ini juga sejalan dengan kampanye Hari Anak Nasional 2026 yang mengajak anak-anak untuk mengurangi waktu di depan gawai dan kembali menikmati aktivitas bermain secara langsung. Area bermain di stasiun menjadi ruang bagi anak untuk bergerak aktif, berinteraksi, sekaligus mengenal suasana perjalanan kereta api dengan cara yang menyenangkan.

Komitmen menghadirkan perjalanan yang lebih ramah keluarga juga diwujudkan melalui berbagai fasilitas pendukung lainnya. Hingga saat ini, ruang laktasi telah tersedia di 135 stasiun untuk memberikan kenyamanan bagi ibu menyusui, sementara toilet ramah disabilitas telah hadir di 56 stasiun besar guna mendukung aksesibilitas bagi seluruh pelanggan, termasuk anak-anak dan keluarga.

Semakin lengkapnya fasilitas tersebut hadir seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan kereta api. Sepanjang Semester I 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal melayani 29.858.267 pelanggan atau tumbuh 8,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mendorong KAI untuk terus menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Tidak hanya menghadirkan layanan transportasi, perjalanan dengan kereta api juga dirancang menjadi momen berkualitas bagi keluarga, mulai dari tiba di stasiun hingga sampai di tujuan.

Agar seluruh pelanggan dapat menikmati fasilitas dengan nyaman, orang tua dan pendamping diimbau tetap mengawasi anak saat berada di area bermain, menjaga kebersihan fasilitas, serta mengikuti arahan petugas selama berada di lingkungan stasiun.

Melalui berbagai fasilitas ramah keluarga yang terus dikembangkan, perjalanan dengan kereta api diharapkan menjadi lebih dari sekadar mobilitas. Setiap perjalanan dapat menjadi kesempatan bagi anak untuk bermain, belajar, mengeksplorasi lingkungan baru, sekaligus menciptakan momen kebersamaan bersama keluarga.

 

Sumber : https://kai.id/information/full_news/7722-40-stasiun-kini-punya-area-bermain-anak-liburan-keluarga-naik-kereta-makin-seru 

Baca Terusannya »»  

Access by KAI Hubungkan Enam Layanan Kereta Api, Catat 17,01 Juta Transaksi pada Semester I 2026

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat Access by KAI sebagai pengelola perjalanan pelanggan dalam ekosistem KAI Group. Melalui satu pintu digital, aplikasi tersebut menghubungkan kebutuhan perjalanan menggunakan KA antarkota, KA lokal, Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara, dan kereta cepat.

Pengembangan tersebut menempatkan Access by KAI sebagai bagian penting dalam pengelolaan pengalaman pelanggan. Pelanggan dapat memilih layanan, merencanakan tujuan, membeli tiket, memesan layanan pendukung, hingga memperoleh informasi posisi perjalanan melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi.

Sepanjang Januari–Juni 2026, penjualan tiket KA utama dan KA lokal melalui Access by KAI mencapai 17.009.374 transaksi atau 76,34 persen dari total 22.281.645 transaksi pada seluruh kanal penjualan.

Dari sisi volume, Access by KAI melayani pembelian 24.544.468 tiket, setara 73,68 persen dari keseluruhan volume penjualan KA utama dan KA lokal sebanyak 33.313.364 tiket pada Semester I 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, tingginya pemanfaatan aplikasi menunjukkan perubahan cara pelanggan dalam merencanakan dan mengelola perjalanan kereta api.

“Digitalisasi kami arahkan untuk mengurangi tahapan perjalanan yang terpisah. Pelanggan memiliki kendali lebih besar sejak menentukan layanan, menyusun rencana perjalanan, membeli tiket, menyiapkan kebutuhan selama perjalanan, hingga memantau posisi kereta api,” ujar Anne.

Hingga 30 Juni 2026, Access by KAI memiliki 30.449.049 pengguna terdaftar, bertambah 3.154.132 pengguna sepanjang Semester I 2026. Jumlah pengguna yang aktif menggunakan aplikasi dalam 30 hari terakhir mencapai 9.058.935 pengguna.

Sementara itu, jumlah unduhan kumulatif Access by KAI telah mencapai 41.011.320 unduhan. Dari keseluruhan pengguna terdaftar, sebanyak 4.893.743 pengguna telah menjadi member premium atau sekitar 16,07 persen.

Ekosistem tersebut diperkuat melalui Trip Planner yang membantu pelanggan menyusun pilihan perjalanan, reservasi hotel untuk mendukung kebutuhan di kota tujuan, serta Railfood untuk pemesanan makanan. Pelanggan juga dapat memanfaatkan Female Seat Map dalam memilih tempat duduk serta Live Tracking untuk memperoleh informasi posisi perjalanan.

Keterhubungan enam layanan rel dalam satu ekosistem digital juga memberi gambaran kebutuhan pelanggan secara lebih menyeluruh. Seorang pelanggan dapat menggunakan KA antarkota menuju kota tujuan, melanjutkan perjalanan dengan Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara, KA lokal, atau kereta cepat sesuai kebutuhan mobilitasnya.

Data perjalanan yang semakin terhubung menjadi bahan evaluasi KAI Group dalam menyelaraskan informasi, memperbaiki tahapan layanan, serta menghadirkan pengalaman yang lebih konsisten meskipun pelanggan menggunakan lebih dari satu jenis layanan.

“Kami ingin pelanggan merasakan perjalanan sebagai satu rangkaian pengalaman yang utuh. Pergantian jenis layanan seharusnya tetap mudah direncanakan, mudah diakses, dan informasinya dapat dipahami sejak awal,” kata Anne.

KAI secara berkelanjutan menerima masukan pelanggan dari berbagai kanal layanan. Pola penggunaan aplikasi dan voice of customer menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kemudahan navigasi, kejelasan informasi, keandalan fitur, serta relevansi layanan dengan kebutuhan pelanggan.

“Setiap masukan pelanggan memberikan gambaran mengenai bagian perjalanan yang perlu disempurnakan. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi KAI dalam mengembangkan Access by KAI agar semakin mudah digunakan dan mampu mendukung kebutuhan perjalanan yang terus berkembang,” tutup Anne.

Sumber : https://kai.id/information/full_news/7721-access-by-kai-hubungkan-enam-layanan-kereta-api-catat-1701-juta-transaksi-pada-semester-i-2026

Baca Terusannya »»  

KAI Group Kelola Lima Jenis Teknologi Perkeretaapian, dari Lokomotif Diesel hingga Kereta Cepat 350 Km per Jam

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama ekosistem KAI Group mengelola lima jenis teknologi perkeretaapian, mulai dari lokomotif diesel, kereta rel listrik atau KRL, kereta rel diesel dan listrik atau KRDE/I, LRT dengan sistem operasi otomatis, hingga kereta cepat dengan kecepatan operasional 350 kilometer per jam.

Keberagaman teknologi tersebut mendukung KAI Group dalam melayani 258.993.359 pelanggan sepanjang Semester I 2026, meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 240.805.920 pelanggan. Pada periode yang sama, KAI juga melayani 32.498.043 ton barang, terdiri atas 26.534.095 ton batu bara dan 5.963.948 ton komoditas nonbatu bara.

Per Juni 2026, KAI memiliki 551 lokomotif, 1.064 KRL, 2.238 kereta penumpang, 8.907 gerbong barang, serta 96 KRDE/I. KAI juga mengoperasikan LRT Jabodebek, sedangkan dalam ekosistem KAI Group, PT Kereta Cepat Indonesia China mengoperasikan Whoosh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, setiap teknologi memiliki karakter operasional, sumber tenaga, sistem pengendalian, serta pola perawatan yang berbeda.

“Perbedaan teknologi tersebut dikelola melalui standar keselamatan, keandalan, kompetensi pekerja, dan disiplin operasi yang konsisten. Tujuannya sama, yaitu memastikan setiap perjalanan berlangsung aman, tepat waktu, andal, dan nyaman bagi pelanggan,” ujar Anne.

Teknologi lokomotif diesel menjadi penggerak utama layanan kereta api antarkota, lokal, wisata, dan barang. Pada Semester I 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI melayani 29.858.267 pelanggan, meningkat 8,72 persen dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 27.463.555 pelanggan.

Lokomotif diesel juga mendukung distribusi berbagai komoditas melalui layanan kereta api barang di Jawa dan Sumatra. Sepanjang Semester I 2026, KAI melayani 32,50 juta ton barang untuk mendukung rantai pasok sektor energi, industri, perkebunan, peti kemas, bahan bakar minyak, semen, dan komoditas lainnya.

Pada segmen wisata, KAI Wisata melayani 164.743 pelanggan, meningkat 64,45 persen dibandingkan 100.176 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung beragam pilihan perjalanan, mulai dari kereta wisata, kereta panoramic, kereta istimewa, hingga layanan perjalanan berbasis kereta api lainnya.

Untuk mobilitas perkotaan, teknologi KRL dan sarana commuter mendukung KAI Commuter dalam melayani 204.151.200 pelanggan, meningkat 6,58 persen dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 191.540.583 pelanggan. Layanan tersebut menjadi penyumbang volume pelanggan terbesar KAI Group dengan cakupan Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta–Solo, Surabaya, Merak–Rangkasbitung, serta sejumlah wilayah lainnya.

Sementara itu, teknologi KRDE/I mendukung layanan regional dan konektivitas bandara. KAI Bandara melayani 3.482.897 pelanggan, meningkat 0,99 persen dibandingkan 3.448.622 pelanggan pada Semester I 2025. KA Makassar–Parepare melayani 172.011 pelanggan, meningkat 15,42 persen dibandingkan 149.035 pelanggan.

Pada teknologi operasi otomatis, LRT Jabodebek menggunakan sistem persinyalan berbasis komunikasi dengan tingkat otomatisasi Grade of Automation 3 atau GoA3. Sistem tersebut memungkinkan pengaturan kecepatan, jarak antarrangkaian, pemberhentian, serta perjalanan dilakukan secara otomatis dan dipantau melalui pusat kendali operasi.

Sepanjang Semester I 2026, LRT Jabodebek melayani 16.018.911 pelanggan, meningkat 22,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 13.040.403 pelanggan. Adapun LRT Sumsel melayani 2.206.496 pelanggan pada periode yang sama.

Pada layanan berkecepatan tinggi, Whoosh menggunakan rangkaian kereta cepat yang memiliki kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam. Sepanjang Semester I 2026, Whoosh melayani 2.938.834 pelanggan, meningkat 0,08 persen dibandingkan 2.936.578 pelanggan pada Semester I 2025.

Anne mengatakan, capaian tersebut menunjukkan setiap teknologi memiliki peran sesuai karakter mobilitas masyarakat.

“Pelanggan commuter memerlukan kapasitas besar dan frekuensi tinggi, pelanggan antarkota membutuhkan kenyamanan dan kepastian waktu, sedangkan layanan regional, bandara, wisata, dan kereta cepat memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. KAI Group menyiapkan teknologi dan pola pelayanan sesuai karakter masing-masing segmen,” kata Anne.

Keandalan teknologi tersebut didukung fasilitas perawatan sarana yang tersebar di Jawa dan Sumatra. KAI memiliki enam Balai Yasa sarana, terdiri atas Balai Yasa Manggarai, Tegal, Yogyakarta, dan Gubeng di Pulau Jawa, serta Balai Yasa Pulubrayan dan Lahat di Pulau Sumatra.

Keenam Balai Yasa tersebut menjalankan perawatan berat, pemeriksaan menyeluruh, perbaikan, dan peningkatan keandalan lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang, serta jenis sarana lainnya sesuai fungsi masing-masing. Perawatan berkala juga didukung depo serta unit teknis di wilayah operasi KAI.

Pada sisi prasarana, KAI memiliki UPT Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan yang menangani pemeliharaan dan perbaikan mesin berat perawatan jalan rel serta peralatan mekanik. Unit tersebut mendukung kesiapan mesin yang digunakan untuk menjaga geometri dan kondisi jalur kereta api.

KAI juga memiliki UPT Balai Yasa Jembatan Kiaracondong di Bandung yang beroperasi sejak 1921. Balai Yasa tersebut menjalankan produksi dan perbaikan jembatan baja serta pembuatan peralatan kerja prasarana untuk mendukung kebutuhan operasional lintas perkeretaapian di Jawa dan Sumatra.

“Teknologi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda memerlukan fasilitas perawatan, alat kerja, prosedur, dan tenaga teknis yang sesuai. Pemeriksaan dan perawatan dilaksanakan secara terjadwal agar sarana maupun prasarana siap digunakan untuk melayani perjalanan,” jelas Anne.

KAI juga memperkuat kompetensi pekerja yang mengoperasikan, memeriksa, merawat, dan mengendalikan perjalanan kereta api. Jumlah pekerja tersertifikasi meningkat dari 14.150 pekerja pada 2022 menjadi 15.983 pekerja pada 2023, kemudian 16.186 pekerja pada 2024, dan mencapai 19.167 pekerja pada 2025.

Program sertifikasi pada 2026 mencakup 18.297 kebutuhan sertifikasi pekerja pada berbagai bidang operasional. Bidang tersebut meliputi awak sarana perkeretaapian, pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, pemeriksa serta tenaga perawatan sarana dan prasarana, hingga Penjaga Jalan Lintas.

Setiap pekerja operasional mengikuti pendidikan, pelatihan, pengujian kompetensi, dan sertifikasi sebelum menjalankan tugas. Penguatan kemampuan juga dilakukan melalui simulasi operasional, lokakarya, forum teknis, pelatihan penyegaran, dan latihan penanganan kondisi darurat.

Perkembangan teknologi turut menghadirkan kebutuhan kompetensi baru, termasuk pengoperasian sistem otomatis, perangkat elektronik, persinyalan berbasis komunikasi, pemantauan kondisi sarana secara digital, analisis data operasional, serta pengendalian perjalanan melalui pusat kendali.

KAI juga menggunakan aplikasi Safety Railway Information atau SRI sebagai kanal pelaporan potensi bahaya dan kondisi tidak aman. Laporan pekerja melalui aplikasi tersebut digunakan untuk mempercepat mitigasi dan mencegah risiko yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan.

“Dari lokomotif diesel hingga kereta cepat, teknologinya berbeda tetapi prinsip operasinya tetap sama. Keselamatan dijaga melalui pekerja yang kompeten, fasilitas perawatan yang memadai, disiplin terhadap prosedur, serta pengawasan yang berjalan selama 24 jam,” tutup Anne.

 

 

Sumber : https://kai.id/information/full_news/7720-kai-group-kelola-lima-jenis-teknologi-perkeretaapian-dari-lokomotif-diesel-hingga-kereta-cepat-350-km-per-jam 

Baca Terusannya »»  

Menko Airlangga: Kemandirian Produksi Sektor Obat-Obatan Perkuat Industri Farmasi Nasional

 

Pemerintah terus mendorong penguatan industri farmasi nasional sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri kesehatan yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Kolaborasi antara pelaku industri nasional dan mitra global menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat transfer teknologi, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas manufaktur, penguatan rantai pasok, serta pengembangan sumber daya manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan modern dan berkualitas, sekaligus memperkuat kemandirian sektor obat-obatan nasional. Di sisi lain, terjalinnya kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional dan mitra global juga mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia serta iklim investasi yang semakin kondusif.

“Saya ucapkan selamat, dan keberhasilan PT Tempo Scan mengandeng Sino Bio Farmasi (Sino Biopharmaceutical Group), ini merupakan hal yang luar biasa dan juga ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek perekonomian di Indonesia. Join Venture dengan Chia Tai Tianqing Farmasi (Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group)-CTTQ ini tepat waktu, karena Bapak Presiden selalu mengharapkan kita punya kemandirian di bidang obat-obatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Ceremony of the Establishment of PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI) di Jakarta, Jumat (24/07).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama yang terjalin diharapkan mampu mendorong pengembangan biofarmasi nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi penanganan penyakit onkologi, penyakit hati (liver), diabetes, penyakit pernapasan, serta antiinfeksi. Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan dan produksi berbagai produk biologis bernilai tinggi, seperti antibodi monoklonal, biosimilar, protein rekombinan, sitokin, dan insulin biologis yang selama ini belum seluruhnya tersedia di dalam negeri. Melalui kemitraan tersebut, berbagai jenis obat dan produk biologis tersebut diharapkan dapat diproduksi di Indonesia sehingga memperkuat kemandirian industri farmasi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Dan harapannya, dengan biofarmasi ini, kita punya tambahan kemandirian di bidang obat-obatan yang selama ini bergantung kepada impor, dan tentunya obat-obat yang akan diproduksi ini termasuk obat-obat impor yang relatif mahal,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya, melalui kolaborasi Join Venture tersebut diharapkan menjadi tonggak dimulainya kemitraan kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri farmasi nasional melalui transfer teknologi, pertukaran pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapabilitas manufaktur, serta penguatan rantai pasok industri kesehatan dalam negeri. Dalam jangka panjang, kemitraan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai WHO-Listed Authority (WLA). Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia dalam jajaran regulator obat berstandar internasional. Adapun secara global, terdapat 41 otoritas regulatori dari 39 negara yang masuk dalam daftar WLA, dengan BPOM RI berada dalam jajaran 10 regulator obat terbaik dunia sekaligus menjadi satu-satunya otoritas regulatori mandiri dari negara berkembang yang berhasil mencapai standar internasional tertinggi tersebut. Capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat kredibilitas Indonesia dalam mengembangkan industri farmasi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor global terhadap sektor kesehatan Indonesia.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan bahwa pembentukan PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI) akan semakin memperkuat kemandirian produksi obat nasional melalui sinergi kemampuan manufaktur yang dimiliki PT Tempo Scan Pacific Tbk (Tempo Scan) dengan pengembangan produk dari Sino Biopharmaceutical Group (SBP Group).

“Tadi Bapak Menko sudah jelaskan, bahwa ini akan menambah kemandirian produksi karena manufacturing-nya di Grup Tempo dan produknya dari Grup CTTQ. Kolaborasi ini menjadi contoh kemitraan yang sangat strategis,” imbuh Jubir Haryo.

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7031/menko-airlangga-kemandirian-produksi-sektor-obat-obatan-perkuat-industri-farmasi-nasional 

Baca Terusannya »»  

BPOM Dukung Kemajuan Industri Farmasi Nasional Melalui Kolaborasi Tempo Scan dan Sino Biopharmaceutical

 

Jakarta - BPOM terus memperkuat perannya dalam mendukung kemajuan industri farmasi nasional, khususnya sektor biofarmasi, melalui regulasi yang kredibel, percepatan inovasi, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam pembentukan PT Tempo Chia Tai Tianqing (CTTQ) Biopharmaceutical Indonesia (TCBI), perusahaan kolaborasi antara Tempo Scan Group dan Sino Biopharmaceutical Limited yang diresmikan di Tempo Scan Tower, Jakarta pada Jumat (24/7/2026). Sinergi ini diharapkan menjadi tonggak pengembangan industri biofarmasi Indonesia.

Saat ini, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas produksi farmasi dalam negeri mengingat tingginya ketergantungan terhadap produk impor. "Indonesia saat ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pengembangan industri farmasi. Kita memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Ketika masyarakat sakit, mereka membutuhkan obat-obatan sehingga penguatan industri farmasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak," ujar Kepala BPOM.

Berdasarkan data BPOM, sekitar 90% produk farmasi berbasis sintesis kimia masih diimpor. Sedangkan produk biologis, termasuk biosimilar, hampir 100% masih berasal dari luar negeri. Karena itu, BPOM menyambut baik investasi Tempo Scan dan Sino Biopharmaceutical untuk mengembangkan berbagai terapi biologis, termasuk untuk pengobatan kanker dan diabetes yang kebutuhannya terus meningkat di Indonesia.

"Melihat target obat-obatan yang akan dikembangkan melalui joint venture ini sangat luar biasa. Ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk terapi kanker dan diabetes yang masih didominasi produk impor," katanya.

Taruna menambahkan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem regulasi yang mampu mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Hal tersebut diperkuat dengan keberhasilan BPOM memperoleh pengakuan WHO-Listed Authority (WLA) yang menempatkan Indonesia sejajar dengan regulator obat terbaik di dunia. "Ini bukan sekadar kebanggaan Indonesia. Status WLA memberikan nilai ekonomi yang tinggi karena produk yang telah disahkan BPOM, memiliki kredibilitas untuk memasuki pasar global," jelas Taruna.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembentukan TCBI merupakan langkah strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam membangun kemandirian industri farmasi nasional. Menurut Airlangga, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa kemampuan memproduksi obat dan vaksin sendiri merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

"Joint venture ini tepat waktu karena Bapak Presiden selalu mengharapkan kita memiliki kemandirian di sektor obat. Pengalaman pandemi membuktikan bahwa setiap negara lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan memproduksi obat sendiri," ucap Airlangga.

Ia menambahkan Indonesia memiliki pasar biofarmasi yang sangat besar, mulai dari terapi onkologi, penyakit hati, diabetes, penyakit pernapasan, antiinfeksi, hingga berbagai produk bioteknologi seperti monoclonal antibody, biosimilar, dan protein rekombinan. "Harapannya, melalui kerja sama ini masyarakat dapat memperoleh obat-obatan biologis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga kesehatan tidak menjadi barang mewah, tetapi menjadi kebutuhan yang dapat diakses seluruh masyarakat," tambah Airlangga.

Airlangga juga mengapresiasi capaian BPOM masuk dalam jajaran WHO-Listed Authority yang dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem regulasi Indonesia. "Saat negosiasi resiprokal tarif, salah satu kekuatan Indonesia adalah BPOM. Alhamdulillah sekarang sudah masuk top 10 regulator dunia sehingga kredibilitas Indonesia semakin diakui," tutur Airlangga.

Sementara itu, Executive Chairman & Co-Founder Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi menegaskan bahwa pembentukan TCBI merupakan investasi jangka panjang untuk membangun industri biofarmasi nasional, bukan sekadar memperluas pasar. "Hari ini menandai lahirnya PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia sebagai kemitraan strategis jangka panjang untuk menghadirkan obat-obatan inovatif dan berkualitas tinggi dengan harga yang relatif terjangkau bagi pasien di Indonesia," kata Handojo.

Ia menjelaskan, TCBI dibentuk melalui skema joint venture, dengan kepemilikan 51% oleh Sino Biopharmaceutical dan 49% oleh Tempo Scan. Model tersebut dipilih karena memungkinkan investasi jangka panjang, alih teknologi, serta pengembangan produksi di dalam negeri. "Tujuan kami bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global value chain industri farmasi," tegasnya.

Pada tahap awal, TCBI akan memprioritaskan komersialisasi produk, pengembangan pasar, pemenuhan regulasi, dan pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan akan secara bertahap melakukan alih teknologi dan memanfaatkan fasilitas manufaktur Tempo Scan untuk memproduksi obat biologis di dalam negeri. Kombinasi kekuatan inovasi Sino Biopharmaceutical dengan jaringan distribusi, fasilitas manufaktur, dan pengalaman Tempo Scan akan mempercepat hadirnya terapi biologis modern bagi masyarakat Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi kemajuan industri biofarmasi nasional. Dengan dukungan sistem pengawasan BPOM yang telah diakui dunia, investasi strategis, serta transfer teknologi, Indonesia semakin siap memperkuat kemandirian dan daya saing industri farmasi nasional di tingkat global. 

 

 

Sumber : https://www.pom.go.id/berita/bpom-dukung-kemajuan-industri-farmasi-nasional-melalui-kolaborasi-tempo-scan-dan-sino-biopharmaceutical 

Baca Terusannya »»  

BI Dorong Pembiayaan Produktif untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

 

Pembiayaan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit ke dunia usaha dapat meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha. Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antarpemangku kepentingan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat menyampaikan keynote speech pada seminar nasional yang bertajuk "Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif" di Jakarta, Jumat (24/7).

Destry menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak berhenti pada keputusan di tingkat otoritas ataupun tersedianya dana di dalam sistem keuangan. "Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah," ujar Destry. Dalam konteks tersebut, penguatan pembiayaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat sektor produktif dan transformasi ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus memperkuat digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP guna memperluas integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan digital. Berbagai bauran kebijakan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi perekonomian.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Loto Srinaita Ginting, menyampaikan bahwa UMKM berperan strategis sebagai penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, antara lain melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan holding UMKM.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayahandayani K., menyampaikan bahwa penguatan akses pembiayaan yang inklusif merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Untuk itu, OJK terus memperkuat berbagai kebijakan dan program melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta penguatan pelindungan konsumen.

Sementara itu, ekonom perbankan, Josua Pardede menilai bahwa di tengah pertumbuhan kredit menunjukkan tren yang positif dan didukung oleh akselerasi digitalisasi UMKM, masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, khususnya industri pengolahan. "Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan. Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan," ujar Josua.

Berbagai kebijakan tersebut terus mendukung penguatan pembiayaan perbankan. Pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi serta menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertumbuhan kredit yang tinggi terutama didukung oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi mencapai 24,90% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%, didukung potensi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi yaitu mencapai 10,21% (yoy).

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah, DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian dan lembaga, industri perbankan, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembiayaan produktif bagi sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia berkomitmen terus mendukung penguatan UMKM, peningkatan produktivitas dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2814526.aspx

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Turut Perkuat Pengembangan KEK Samota sebagai Destinasi Wisata Bahari Berkelas Dunia

 

Sumbawa, 24 Juli 2026 - Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam Diskusi Rencana Tindak Lanjut KEK Samota di Seaside Resto, Sumbawa, Jumat (24/7/2026), mengatakan KEK Samota memiliki potensi besar karena memadukan kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi, serta budaya lokal dengan peluang investasi yang menjanjikan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan Samota sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini tidak semata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, serta menarik investasi jangka panjang," kata Wamenpar Ni Luh.

Menurut Wamenpar, pengembangan KEK Samota mengusung konsep ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi kreatif sehingga tidak hanya menghadirkan destinasi wisata berkualitas, tetapi juga memperkuat sektor perikanan, UMKM, peternakan, dan agroindustri. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari sisi aksesibilitas, KEK Samota didukung oleh keberadaan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin dan Pelabuhan Pototano yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan nusantara maupun mancanegara. Kemudahan akses tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan konektivitas wisatawan menuju kawasan Samota sekaligus mendorong tumbuhnya investasi pariwisata.

Potensi pengembangan kawasan juga didukung oleh tren kunjungan wisata yang terus menunjukkan prospek positif. Sepanjang Januari–Oktober 2025, Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 514.419 kunjungan wisatawan nusantara, sementara Kabupaten Dompu menerima 497.048 kunjungan.

Sementara itu, potensi pasar wisatawan mancanegara tercermin dari kunjungan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok yang didominasi wisatawan asal Malaysia, Singapura, Tiongkok, Inggris, dan Prancis.

Wamenpar menegaskan Kementerian Pariwisata akan terus mengawal pengembangan KEK Samota agar mampu berkembang secara optimal sebagai kawasan strategis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

"KEK Samota merupakan aset strategis bagi pariwisata Indonesia karena memadukan keindahan bahari, kekayaan konservasi, dan budaya dalam satu kawasan yang terintegrasi. Kemenpar akan terus memperkuat ekosistem investasi pariwisata di kawasan ini, mulai dari fasilitasi perizinan, pengembangan infrastruktur dan kualitas destinasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, hingga promosi investasi secara berkelanjutan," ujar Ni Luh.

Kunjungan kerja Wamenpar Ni Luh Puspa ke Sumbawa dilakukan bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

 

Sumber ; https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-turut-perkuat-pengembangan-kek-samota-sebagai-destinasi-wisata-bahari-berkelas-dunia

Baca Terusannya »»  

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Putaran 3: Meracik Asa Mendominasi Podium Asia

 

The Mandalika, 24 Juli 2026 – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2026 kembali hadir  di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, 24-26 Juli 2026 sebagai putaran ketiga. Putaran ini menjadi sangat penting mengingat pada 7-9 Agustus mendatang akan diadakan Kejuaraan Asia Road Racing Championship putaran 4 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada putaran ini, sebanyak 107 starter telah teregistrasi untuk mengikuti enam kelas yang dipertandingkan yakni empat kelas Kejurnas:  National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600) serta Indonesia Junior Talent Cup U-15 (IJTC)  Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan Junior Sport 250 U-18. 

Sebagai persiapan menuju pentas ARRC yang banyak diikuti oleh pembalap Indonesia  dari Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series, PRIDE Motorsport dan MGPA. PRIDE yang didukung oleh IMI sebagai promotor balap, kembali menerapkan regulasi baru. Salah satu aturan yang akan diberlakukan, yaitu pembagian Q1 dan Q2 dalam sesi kualifikasi di dua kelas Kejurnas, National Sport 250 serta Indonesia Junior Talent Cup U-15. 

Sebanyak 10 pembalap tercepat akan langsung mengikuti Q2 dari hasil akumulasi dua sesi Free Practice, sementara  peringkat 11 dan seterusnya akan beradu di Q1 untuk mencari lima pembalap tercepat untuk masuk ke Q2. Aturan yang lazim diterapkan di kejuaraan internasional ini menjadi salah satu hal baru dalam upaya mengedukasi pembalap Indonesia sebelum bertanding di event yang lebih tinggi. Bukan tanpa alasan, karena  dari Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series telah muncul para pembalap muda potensial yang akan diproyeksikan bertanding di berbagai kejuaraan Asia, Eropa maupun kelas dunia.

Eddy Saputra, CEO PRIDE Motorsport mengatakan bahwa Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series dirancang menjadi kompetisi balap motor tertinggi di Indonesia sebagai pintu gerbang para pembalap muda berprestasi Indonesia menuju pentas balap internasional.

“Kami bukan sekadar menyelenggarakan balapan, namun dalam setiap putarannya memberikan edukasi mengenai regulasi internasional, agar para pembalap kita terbiasa memahaminya peraturan balap internasional. Lebih penting lagi untuk para pembalap Junior agar sejak dini telah memiliki bekal pemahaman regulasi yang kuat, karena tidak hanya skill yang baik namun juga penguasaan peraturan balap motor internasional secara utuh,” sebut Eddy Saputra.

Penyampaian regulasi baru tersebut dilakukan pada saat Riders Briefing, pada hari Kamis (23/7/2026) di Mandalika International Circuit, sebelum para pembalap melakukan track Familiarization atau Track Walk.  

Sementara itu, Ananda Mikola selaku Direktur Utama MGPA menambahkan bahwa Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series putaran ketiga adalah batu loncatan terdekat bagi pembalap Indonesia untuk berprestasi di kendang sendiri.

“Paling dekat tentunya menghadapi ajang balap ARRC di Pertamina Mandalika International Circuit, agar para pembalap Indonesia mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa bersaing mencetak prestasi yang membanggakan. Untuk itu, putaran ini harus benar-benar dimanfaatkan para pembalap menjadi ajang persiapan dari segi fisik dan tekniknya, sekaligus mempunyai pemahaman bagaimana berkompetisi di kancah internasional,”ujar Ananda Mikola. 

Pertamina adalah Perusahaan BUMN yang selalu memberi dukungannya terhadap perkembangan dunia motorsport nasional,  yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan prestasi para pembalap Indonesia. Dengan tagline Energizing Indonesia, Pertamina menunjukkan komitmennya sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui penyediaan energi berkualitas, percepatan transisi energi, dan pengembangan energi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi nasional.

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 berlangsung selama lima putaran dan mendapat dukungan penuh dari Pertamina, Kementrian Pariwisata RI, Bank BRI, SARGA Motorsport, Speedwork, Pirelli, Honda, Yamaha, NitiRacing, RCB, UMA, GS Astra, Ulti-X, Arai Indonesia, Cargloss Helmets, RK, Honda Community, Dainese Indonesia, Noor Dinar, MFZ, Chemco, Koizumi, Trastar,  Narmada dan Ohlins Indonesia.   

Selain bisa disaksikan gratis di Grand Stand A, Pertamina Mandalika Racing Series 2026 juga dapat dinikmati melalui tayangan Live Streaming di channel youtube Mandalika Racing Series dan TheMandalikaGP. 

 

 

Sumber : https://www.themandalikagp.com/news/2026/07/24/pertamina-mandalika-racing-series-2026-putaran-3-meracik-asa-mendominasi-podium-asia 

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Selaraskan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Standar Global

 

Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan penyelarasan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional.

Langkah ini diharapkan membuat transaksi digital lintas negara semakin mudah sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional.

"Kami terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercaya oleh mitra-mitra regional kita," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium Special Steering Committee Meeting di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (24/07/2026).

Menurut Wamen Nezar, penyelarasan standar tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kepercayaan digital yang mampu mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara.

Dengan kerangka kepercayaan yang kuat, Indonesia tidak hanya memperkuat kedaulatan digital, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap sertifikat elektronik nasional di tingkat regional maupun global.

"Kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain, bukan ketika sistem tersebut begitu tertutup sehingga tidak membutuhkan kepercayaan dari siapa pun," tegas Wamen Nezar.

Wamen Nezar melanjutkan Indonesia memiliki kepentingan besar memperkuat ekosistem kepercayaan digital sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Besarnya aktivitas digital nasional perlu didukung regulasi, tata kelola, dan infrastruktur yang mampu menjamin keamanan, pelindungan data, serta kepastian hukum.

Sebagai fondasi penguatan kepercayaan digital, pemerintah menjadikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai standar dasar akuntabilitas.

"Fondasi tersebut merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi," tutur Wamen Nezar.

Wamen Nezar menilai Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium menjadi wadah strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan dan interoperabilitas layanan kepercayaan digital.

Pengalaman negara-negara anggota, seperti Korea, Taiwan, India, Hong Kong, Singapura, hingga Eropa, menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun sistem sertifikasi elektronik yang selaras dengan perkembangan standar global.

"Seluruh contoh tersebut menegaskan apa yang telah disadari para pendiri Konsorsium ini sejak tahun 2001, yaitu bahwa kedaulatan dan interoperabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan," ungkap Wamen Nezar.

Selain memperkuat kolaborasi internasional, pemerintah juga memperdalam koordinasi antara Kemkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peruri agar kebijakan, ketahanan siber, pengawasan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur akar kepercayaan berjalan sebagai satu sistem.

Pemerintah juga menyiapkan regulasi untuk menghadapi perkembangan kriptografi pascakuantum, verifikasi identitas berbasis kecerdasan artifisial, dan layanan penandatanganan berbasis komputasi awan yang mulai menjadi standar baru ekosistem digital global.

"Ambisi Indonesia bukanlah menjadi negara dengan infrastruktur digital paling berdaulat di Asia. Ambisi kami adalah membangun infrastruktur digital yang begitu tepercaya sehingga kedaulatannya tidak pernah dipertanyakan. Sebab, setiap mekanisme pengamanan, setiap sertifikat, dan setiap jejak audit harus mampu berdiri kokoh dengan kekuatannya sendiri, sekaligus mampu memenuhi standar pengawasan dan penilaian dari negara-negara tetangga maupun para mitra kita," pungkas Wamen Nezar.

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-selaraskan-sertifikat-dan-tanda-tangan-elektronik-sesuai-standar-global

Baca Terusannya »»  

Bank Sentral Asia Pasifik Perkuat Tata Kelola Adopsi AI

 

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan pesatnya transformasi digital sektor keuangan, para Gubernur Bank Sentral kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam Executive Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) sepakat memperkuat tata kelola adopsi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di bank sentral. Forum membahas peluang pemanfaatan AI untuk meningkatkan kinerja bank sentral, sekaligus potensi risikonya terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, para Gubernur menegaskan pentingnya kesigapan bank sentral dalam merespons dinamika global melalui bauran kebijakan yang adaptif, serta memastikan adopsi AI dilakukan secara bertanggung jawab melalui penguatan tata kelola, pengawasan, dan mitigasi risiko. Demikian mengemuka pada rangkaian 31st EMEAP Governors' Meeting di Singapura pada 23–24 Juli 2026 yang dihadiri para Gubernur Bank Sentral Australia, Hong Kong SAR, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand, serta Deputi Gubernur Bank Sentral Tiongkok dan Hong Kong SAR.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa AI berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas bank sentral maupun sektor keuangan dalam jangka menengah dan panjang. Menurut Perry, implementasi AI di Bank Indonesia dilakukan secara bertahap melalui penguatan kualitas data dan metadata, tata kelola, kapabilitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai inovasi, dengan tetap menjaga kedaulatan data dan infrastruktur strategis. "Keberhasilan adopsi AI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi antara manusia, proses, dan tata kelola yang baik," ujar Perry

Forum juga menyoroti bahwa adopsi AI di bank sentral dan sektor keuangan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan kerangka pengawasan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi meningkatnya risiko akibat ketergantungan pada penyedia teknologi AI dan komputasi awan (cloud), serta keterkaitan risiko antar lembaga keuangan dan lintas negara.

Sejalan dengan itu, para Gubernur Bank Sentral EMEAP juga sepakat memperkuat kolaborasi regional untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan tata kelola AI, peningkatan ketahanan siber, serta penanganan penipuan digital (digital fraud and scams) yang semakin bersifat lintas negara. Selanjutnya, pertemuan EMEAP ke 32 tahun 2027 akan dipimpin oleh Bank Indonesia.

Siaran pers bersama para Gubernur Bank Sentral EMEAP selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2814426.aspx 

Baca Terusannya »»  

BNPB Siapkan Upaya Mitigasi Kekeringan di Nusa Tenggara Barat

 

MATARAM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengungkap berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam memitigasi bencana hidrometeorologi kering yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini disampaikan dalam paparannya di hadapan Gubernur NTB, bupati dan walikota se-Provinsi NTB dan juga perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi NTB, serta perwakilan Forkopimda yang hadir dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan yang digelar di Kota Mataram, NTB pada Jumat (24/7).

Kepala BNPB menyampaikan, adanya prediksi El Nino yang mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2026 dan puncaknya diperkiraan terjadi pada akhir 2026.

“BNPB sepakat dengan gubernur dan para bupati dan walikota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diakibatkan El Nino, kita sepakat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Suharyanto.

“Melalui langkah mitigasi antara lain, sebelum terjadi bencana kekeringan adalah dengan operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki air, dan ada beberapa peralatan logistik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan bahwa pembangunan sumur bor ini menjadi fokus utama bagi penanganan kekeringan di lokasi yang memang sudah dilanda kekeringan.

“Yang utama adalah sumur bornya, karena sumur untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi jika digali tidak ada air, pipanisasi tidak bisa karena daerahnya sangat kering, satu-satunya jalan keluar dengan distribusi air bersih menggunakan tangki air,” tutur Suharyanto.

Sumur bor yang akan dibangun biasanya memiliki kedalaman minimal 100 meter atau menyesuaikan dengan kondisi topografi di wilayah terdampak masing-masing.

Selain dilakukan pengeboran, BNPB turut memfasilitasi segala perlengkapan pendukung seperti pipa-pipa dan tempat toren penampungan air, sehingga masyarakat dapat kembali menikmati air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada akhir pemaparan, Kepala BNPB mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, yang berkomitmen penuh dalam penanganan bencana. 

Penanggulangan bencana menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025), dengan fokus pada penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko terpadu, dan adaptasi perubahan iklim

“Rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagi kami betul-betul luar biasa dengan adanya komitmen menggembirakan, karena untuk bencana ini gubernur sudah masuk dalam pembahasan RPJMD per lima tahun,” tegas Suharyanto.

Kepala BNPB pun berharap, apa yang telah dilakukan NTB dapat dijadikan pilot project bagi wilayah lainnya, terutama wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan bencana.

“Hal ini mungkin menjadi contoh bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, yang masih belum memasukan atau mempertimbangkan adanya kajian risiko bencana,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, BNPB turut memberikan bantuan dukungan peralatan penanggulangan bencana kekeringan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan.

Bantuan yang dimaksud meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air/sungai, tandon air dan dudukannya, pipa pralon dan kran, serta paket sembako.

Tinjau Early Warning System Tsunami di Mataram

Setelah melakukan rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi NTB dengan melihat sirene peringatan dini tsunami yang telah terpasang sejak tahun 2025 di Kawasan Wisata Taman Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang.

Kehadiran Kepala BNPB untuk memastikan bahwa alat yang telah terpasang dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah dilakukan uji coba, Kepala BNPB puas dengan masih berfungsinya alat tersebut. 

Harapannya dengan tersedia alat ini, dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi ke tempat lebih aman ketika tsunami terjadi.

Fungsi utama dari alat ini ialah sebagai pendeteksi ancaman gelombang tsunami dan sebagai sarana peringatan dini dengan adanya sirine serta informasi penyataan ada potensi bencana tsunami di wilayah sekitarnya.

Adapun radius dari suara yang dikeluarkan yaitu dapat didengar sampai jarak sekitar 2 hingga 3 meter. Sirene ini akan aktif secara otomatis karena terhubung langsung dengan sensor deteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut. Namun, alat ini juga dapat dinyalakan secara manual.

Setiap tanggal 26 pada setiap bulan, BPBD bersama aparat setempat secara rutin melakukan uji coba sirene tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa alat tersebut selalu aktif dan berfungsi.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-siapkan-upaya-mitigasi-kekeringan-di-nusa-tenggara-barat 

Baca Terusannya »»  

Temui Delegasi Bisnis Tiongkok, Menko Airlangga Dorong Perluasan Investasi dan Kerja Sama Strategis

 

Jakarta, 24 Juli 2026

Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus menunjukkan perkembangan yang semakin erat melalui penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari perdagangan, investasi, industri, hingga ekonomi digital dan teknologi. Berbagai pertemuan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Sebagai bagian dari rangkaian penguatan kerja sama tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga menerima kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Fujian beserta delegasi bisnis Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks (TCTP), yang mencerminkan tingginya minat dunia usaha Tiongkok untuk memperluas investasi di Indonesia. Sebelumnya, pada 16 Juli 2026 di Shanghai, Menko Airlangga juga turut menandatangani Deklarasi World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri organisasi kerja sama kecerdasan buatan tingkat global tersebut.

“Laporan dari perusahaan agensi Jepang, JETRO, menyampaikan bahwa perusahaan asing yang investasi di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70 persen. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung,”  jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kunjungan Kehormatan Delegasi Bisnis RRT serta Dubes RI Untuk RRT, Kamis (23/07).

Hingga saat ini, sejumlah perjanjian perdagangan telah terjalin diantara kedua negara diantaranya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku pada 2010 serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang efektif berlaku pada 2022. Sejalan dengan hal tersebut, nilai perdagangan bilateral terus menunjukkan tren yang kuat, dengan nilai perdagangan berdasarkan data Indonesia mencapai sekitar USD154 miliar, sementara berdasarkan data Tiongkok tercatat sekitar USD160 miliar. Sejumlah komoditas ekspor Indonesia diantaranya yakni ferroalloy, nikel matte, lignit, batubara, hingga minyak sawit.

Lebih lanjut, Tiongkok juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan kontribusi yang terus meningkat di berbagai sektor strategis. Untuk semakin mendorong realisasi investasi, Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai insentif fiskal yang kompetitif, antara lain fasilitas tax holiday hingga 100% sesuai dengan besaran dan kriteria investasi, tax allowance, investment allowance, serta fasilitas super tax deduction guna mendukung peningkatan investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kita terbuka untuk bekerja sama dengan partner global termasuk China, baik itu untuk trade investment maupun di sektor jasa maupun di sektor pendidikan. Dan saya mengundang bisnis pemusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi,” pungkas Menko Airlangga.

Di sektor pendidikan, saat ini kolaborasi dengan perguruan tinggi terkemuka seperti Tsinghua University telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan riset dan seminar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali. Sementara itu pada sektor otomotif, Pemerintah mendorong penguatan investasi perusahaan otomotif Tiongkok, seperti BYD dan Chery, yang kini telah berhasil menembus jajaran lima besar pangsa pasar otomotif di Indonesia. Di bidang ekonomi digital, Pemerintah juga terus mendorong investasi pada industri semikonduktor, pembangunan infrastruktur serat optik, pengembangan aplikasi digital, serta infrastruktur pusat data (data center) sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan diskusi bersama dengan sejumlah pelaku usaha dari Tiongkok. Dari pihak Indonesia, sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor juga turut dihadirkan, diantaranya industri tekstil, alas kaki, furnitur, pendidikan, kemasan plastik, kawasan industri, elektronik, hingga energi terbarukan.

“Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok ini terus menunjukkan perkembangan yang semakin kuat dan komprehensif. Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka peluang dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga pada sektor-sektor strategis seperti industri, pendidikan, ekonomi digital, dan teknologi," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Duta Besar Indonesia untuk RRT Djauhari Oratmangun, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera, serta Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7030/temui-delegasi-bisnis-tiongkok-menko-airlangga-dorong-perluasan-investasi-dan-kerja-sama-strategis 

Baca Terusannya »»  

Digitalisasi Pembelajaran PAI, Modul Interaktif dan Video Pembelajaran Berbasis Al-Qur'an Siap Digunakan

 

Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Pendidikan Agama Islam terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru dan pengawas PAI sudah selesai dan siap digunakan.

Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menerangkan bahwa PPKB merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi pedagogik, profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi bagi guru PAI di seluruh Indonesia. Program ini sekaligus menjadi tumpuan utama peningkatan mutu pendidik sebagai tindak lanjut dari Sertifikasi Guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan.

Meski mendorong penguatan teknologi, Munir menggarisbawahi bahwa esensi PAI tetap berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan.

“Esensi pembelajaran PAI adalah Al-Qur'an. Al-Qur’an akan menjiwai seluruh elemen pembelajaran, baik Akhlak, Fikih, maupun SPI. Bagaimana seorang guru bisa menjelaskan nilai-nilai PAI kepada peserta didik jika tidak mahir membaca Al-Qur'an? Ini adalah 'jihad Al-Qur'an' kita untuk memperbaiki kualitas karakter anak bangsa," tegas Direktur PAI M. Munir, di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia menambahkan, peningkatan literasi Al-Qur'an merupakan ikhtiar bersama dalam membina dan memperbaiki kualitas karakter anak bangsa di seluruh jenjang pendidikan.

Kasubdit PAI pada SD/SDLB, Nur Shoib, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghasilkan dua produk inovasi utama berbasis teknologi yang saling melengkapi. Pertama, modul pembelajaran interaktif yang dikemas dengan tata letak visual modern dan nyaman dibaca untuk memudahkan para guru mempelajari materi. Kedua, video pembelajaran digital berbasis teknologi informasi bagi guru PAI di semua jenjang—mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK—yang diintegrasikan secara terpadu ke dalam platform digital Direktorat PAI.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/digitalisasi-pembelajaran-pai-modul-interaktif-dan-video-pembelajaran-berbasis-al-quran-siap-digunakan-o1gjn 

Baca Terusannya »»  

Pesan Mensos Gus Ipul ke DNIKS di HUT ke-59

 Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan lima pesan kunci kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (24/7/2026). 

Lima pesan tersebut menjadi arah penguatan peran DNIKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Peringatan HUT ke-59 DNIKS mengusung tema “Ikut Memajukan Kesejahteraan Umum” dan dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie, serta jajaran Kementerian Sosial, organisasi sosial, dan mitra kesejahteraan sosial.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan bahwa Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, namun masih memiliki pekerjaan rumah besar berupa kesenjangan yang harus diselesaikan.

“Ada keberhasilan kita, tetapi juga ada PR besar kita, yaitu mengenai kesenjangan. Setidak-tidaknya ada tiga, yakni kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan yang belum merata, serta pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Presiden juga kerap mengajak seluruh jajaran pemerintah kembali meneguhkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Gus Ipul, tugas Kementerian Sosial adalah mengeksekusi amanat tersebut melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, serta kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Kalau kita ingin membantu Presiden, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka proses bisnis ini harus juga dijadikan pedoman,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan yang inklusif.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan lima pesan utama kepada DNIKS.

Pesan pertama adalah memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial. Menurutnya, seluruh intervensi sosial harus berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“DNIKS harus juga ikut peduli untuk menghadirkan data yang akurat. Sejak tahun 2025 kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut,” katanya.

Pesan kedua ialah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Gus Ipul menilai masih banyak LKS yang belum memiliki standar kelembagaan, SDM, maupun sarana prasarana yang memadai.

“Saya ingin DNIKS membantu supaya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional,” ujarnya.

Pesan ketiga adalah mendorong akreditasi LKS secara lebih luas untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan sosial.

“Oleh karena itulah saya juga meminta DNIKS untuk mendorong adanya akreditasi LKS di seluruh Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan,” kata Gus Ipul.

Selanjutnya, Gus Ipul meminta DNIKS terus memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial semakin berkelanjutan.

Pesan kelima adalah mendorong lahirnya berbagai inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaat layanan sosial dapat semakin dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie mengatakan selama 59 tahun DNIKS telah menjadi mitra strategis Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sekaligus menaungi berbagai organisasi sosial di Indonesia.

“Ternyata DNIKS punya sejarah yang lumayan panjang. Punya peran yang lumayan panjang untuk menjadi mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya. Oleh karena itu, sampai hari ini menjadi mitra dan sekaligus melakukan inovasi dan kreasi-kreasi sehingga tidak selalu bergantung kepada Kementerian Sosial,” ujarnya.

Menurut Effendy, momentum HUT ke-59 menjadi kesempatan memperkuat konsolidasi organisasi kesejahteraan sosial hingga ke daerah melalui BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) dan LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial).

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Melalui forum ini saya mengajak kita membangun kolaborasi. Kolaborasi untuk pemberantasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan program-program pemerintah saat ini berfokus pada masyarakat miskin dan desa sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi.

“Semua program Bapak Presiden yang disasar utamanya adalah masyarakat di level bawah. Karena itu Kementerian Desa bersama Kementerian Sosial harus terus bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Ahmad Riza Patria.

Rangkaian peringatan HUT ke-59 DNIKS ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Pesan-Gus-Ipul-ke-DNIKS-di-HUT-ke-59

Baca Terusannya »»  

BULOG Berhasil Serap 3,5 Juta Ton Setara Beras Petani

 

Perum BULOG mencatat capaian pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri telah menembus 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026 atau sekitar 87 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hingga 24 Juli 2026 pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri telah mencapai 3,5 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja BULOG, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi yang terjalin secara optimal menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, dengan tren pengadaan yang terus meningkat, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras akan tercapai dalam waktu dekat.

Pencapaian tersebut diyakini akan semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan pada tahun 2026.

“BULOG optimistis target 4 juta ton akan segera tercapai. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi menjadi wujud nyata keberhasilan bersama dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.

Kami meyakini, dengan dukungan seluruh pihak, cita-cita swasembada pangan berkelanjutan akan semakin kokoh dan dapat diwujudkan secara optimal hingga akhir September 2026,” tambahnya.

Direktur Utama BULOG juga menegaskan bahwa setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, BULOG tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri.

Sebaliknya, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat cadangan pangan nasional.

“Komitmen BULOG adalah terus hadir untuk petani. Setelah target tercapai pun kami akan tetap menyerap hasil panen dalam negeri semaksimal mungkin sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas yang tersedia.

Langkah ini penting untuk menjaga harga gabah tetap baik di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperbesar Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen utama menjaga stabilitas pangan nasional,” tegasnya.

Ke depan, Perum BULOG akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses penyerapan hasil panen berjalan optimal di berbagai wilayah sentra produksi.

Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, BULOG optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan.

 

 

Sumber : https://www.kabarbumn.id/rilis-bumn/117468878/bulog-berhasil-serap-35-juta-ton-setara-beras-petani?page=all 

Baca Terusannya »»  

Homecare Dekatkan Layanan Kesehatan Sekaligus Percepat Penemuan Kasus TB

 

Kementerian Kesehatan terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) melalui strategi deteksi dini, penemuan kasus secara aktif, dan perluasan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga. Peluncuran Program Homecare bertajuk "Mewujudkan Dokter Keluarga untuk Masyarakat Tidak Mampu" di Kabupaten Jember dinilai menjadi salah satu inovasi yang mendukung penguatan layanan kesehatan primer sekaligus mempercepat penemuan kasus TB melalui pendekatan berbasis keluarga.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, program Homecare yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan mampu melengkapi berbagai program prioritas Kementerian Kesehatan, termasuk pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan pemeriksaan foto rontgen bagi kontak erat pasien TB. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan TB di masyarakat.

"Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Karena itu kita harus melakukan langkah luar biasa. Selama ini pengobatan pasien TB sudah berjalan dengan baik, tetapi tantangannya adalah orang yang tinggal serumah atau kontak erat sering kali belum diperiksa. Di sinilah kita harus memperkuat deteksi dini agar penularan dapat dihentikan lebih cepat," ujar Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Octavianus, saat meresmikan Program Homecare di Kabupaten Jember, Jumat (24/7/2026).

Wamenkes menjelaskan, pada tahun ini Kementerian Kesehatan melaksanakan Cek Kesehatan Gratis dengan pemeriksaan foto rontgen di 53.335 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 228 lokasi di Kabupaten Jember. Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat yang diduga TB dapat segera ditemukan dan diobati, sementara anggota keluarga atau kontak erat yang belum menunjukkan gejala akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) agar tidak berkembang menjadi penyakit aktif.

"Yang sakit kita obati, sedangkan yang belum sakit kita berikan obat pencegahan. Kuman TB bisa berada di dalam tubuh seseorang dan baru menimbulkan penyakit satu sampai dua tahun kemudian. Kalau diberikan terapi pencegahan lebih awal, kita bisa memutus rantai penularan sebelum penyakit berkembang," jelas Wamenkes.

Menurutnya, keberhasilan eliminasi TB tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat dalam menemukan kasus secara aktif dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.

"Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal program ini. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan dukungan pelaksanaan CKG dengan foto rontgen. Yang terpenting adalah masyarakat mau datang untuk diperiksa sehingga kasus TB bisa ditemukan lebih cepat dan segera ditangani," tambah Wamenkes.

Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Ir. Iwan Sumule menilai perluasan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga merupakan bagian penting dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai, risiko kehilangan produktivitas meningkat, beban pengeluaran rumah tangga bertambah, bahkan dapat mendorong keluarga jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan. Karena itu, perluasan akses layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan," ujar Iwan.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. Menurutnya, inovasi pelayanan seperti Homecare menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah.

"Program Homecare menjadi contoh bagaimana pelayanan kesehatan dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Kawendra.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa Program Homecare lahir dari evaluasi pemerintah daerah setelah seluruh masyarakat tidak mampu memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Evaluasi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan kesehatan karena terkendala biaya transportasi maupun akses menuju fasilitas kesehatan.

"Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki jaminan kesehatan, tetapi juga benar-benar bisa memperoleh pelayanan. Karena itu tenaga kesehatan akan datang langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, memberikan edukasi, serta memanfaatkan telemedicine apabila diperlukan konsultasi dengan dokter," ujar Fawait.

Kementerian Kesehatan memandang sinergi antara Program Homecare dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan pemeriksaan foto rontgen akan memperkuat upaya deteksi dini, mempercepat penemuan kasus aktif, meningkatkan cakupan terapi pencegahan, serta memutus rantai penularan TB di masyarakat. 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/homecare-dekatkan-layanan-kesehatan-sekaligus-percepat-penemuan-kasus-tb 

Baca Terusannya »»