Momentum Hari Sumpah Pemuda, Menpora Erick Hadiri Penghargaan Katadata Lifetime Achievement Award 2026 untuk Tiga Tokoh Bangsa yang Menginspirasi Generasi Muda

 

Jakarta: Tiga tokoh bangsa dengan latar belakang dan jalan pengabdian berbeda, namun memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia, mendapat penghormatan dalam acara Katadata Lifetime Achievement Award 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir turut menghadiri malam apresiasi bertajuk “Tiga Tokoh, Satu Indonesia” yang digelar di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta Selatan, Senin (26/10) malam.

Diselenggarakan menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Katadata memberikan penghargaan kepada tiga tokoh bangsa yakni, B.J. Habibie yang diterima oleh Ilham Akbar Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberikan kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid dan Yenny Wahid. Untuk penghargaan William Soeryadjaya diberikan kepada Edwin Soeryadjaya. 

Katadata menilai presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang juga Bapak Teknologi Indonesia memiliki jasa besar dalam dunia dirgantara serta transisi demokrasi. Sedangkan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah tokoh pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan. 

Sementara William Soeryadjaya adalah tokoh pendiri Astra International yang dikenal sebagai pengusaha berintegritas tinggi dan peduli terhadap pengembangan ekonomi bangsa. 

Kehadiran Menpora Erick dalam acara tersebut menjadi momentum untuk mengangkat kembali pentingnya keteladanan para tokoh bangsa sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Menpora Erick menilai perjalanan ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak dibatasi oleh profesi, bidang keahlian, maupun latar belakang seseorang.

“Pak Habibie membuktikan bahwa anak bangsa mampu menguasai teknologi dan bersaing dengan dunia. Gus Dur mengajarkan bahwa kebesaran bangsa juga ditentukan oleh kemampuannya menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Sementara Pak William menunjukkan bagaimana dunia usaha dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi nasional,” ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, nilai-nilai yang diwariskan ketiga tokoh tersebut sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi, persaingan global, serta kebutuhan untuk memperkuat persatuan bangsa.

Chief Executive Officer (CEO) Katadata, Metta Dharmasaputra pada sambutanya mengatakan acara malam hari ini diadakan untuk merawat semangat persatuan yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. 

"Anugerah Lifetime Achievement Award pada malam hari ini diberikan kepada tiga tokoh bangsa yang berasal dari latar belakang berbeda, namun telah merawat spirit kebersamaan di jalannya masing-masing untuk membangun Indonesia yang satu: tiga tokoh, satu Indonesia," kata Metta Dharmasaputra. 

Metta Dharmasaputra juga berharap para tamu undangan yang hadir di acara ini bisa mengikuti jejak para tokoh bangsa tersebut. "Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah mereka untuk terus merawat spirit persatuan dan kebersamaan di negeri ini sebagai memori kolektif bangsa," pungkasnya

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7382/momentum-hari-sumpah-pemuda-menpora-erick-hadiri-penghargaan-kat 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Perkuat Program Perumahan, Tingkatkan Kelayakan Hunian hingga Berdayakan UMKM Lokal

 

Dipublikasikan pada Senin, 26 Oktober 2026 21:10 WIB

Pemerintah terus meningkatkan program bedah rumah, penyaluran rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan perkembangan program bedah rumah yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas rumah yang ditempati masyarakat.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang dilaporkan juga oleh Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut Maruarar, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Maruarar menegaskan, penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta memberdayakan UMKM. Maruarar menyebut program tersebut tengah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal.

“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.

Rumah rakyat diperbaiki, kesempatan memiliki hunian diperluas, dan UMKM lokal ikut diberdayakan. Inilah arah pembangunan perumahan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-program-perumahan-tingkatkan-kelayakan-hunian-hingga-berdayakan-umkm-lokal/ 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Sekolah Rakyat Buka Harapan bagi 45 Ribu Anak Jalanan

Dalam 2 tahun pertama pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah membangun 265 Sekolah Rakyat yang membuka kesempatan bagi lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali bersekolah. Dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 26 Oktober 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pengalamannya usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Tadi malam, sepulang dari Hambalang, saya menyempatkan diri mampir ke Sekolah Rakyat Terintegrasi di Cikarang, Jawa Barat. Sengaja datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena ingin melihat langsung keseharian anak-anak menjelang waktu istirahat malam,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy menyampaikan rasa harunya saat melihat sekolah dengan gedung baru di lokasi yang strategis dengan fasilitas yang lengkap. Seskab Teddy juga menceritakan perihal para pengajar yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi mendidik para siswa di Sekolah Rakyat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy juga menyempatkan bercengkerama dengan para siswa di sekolah tersebut. Seskab Teddy menyampaikan banyak mendengar cerita-cerita menarik serta harapan dari para siswa akan adanya Sekolah Rakyat ini.

 

Sumber : https://presidenri.go.id/foto/seskab-teddy-sekolah-rakyat-buka-harapan-bagi-45-ribu-anak-jalanan/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta perlindungan kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai diterima Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, UNCAC tidak membatasi tindak pidana korupsi hanya pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta dalam merumuskan ketentuan pemberantasan korupsi di dalam hukum nasional masing-masing.

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril.

Yusril menambahkan, pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa dan merugikan perekonomian nasional. Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, terdapat praktik lain yang perlu mendapat perhatian serius, seperti manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.

“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu turut memperhatikan aspek perekonomian negara dan perlindungan sumber daya nasional.

“Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan.

Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa kejelasan mengenai pengertian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penyempurnaan regulasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejelasan batasan tersebut penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.

“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril.

Pemerintah, lanjut Yusril, akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia demi menghindari kerugian negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tekankan-perlindungan-kekayaan-negara-dalam-penyempurnaan-aturan-korupsi/

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemudaan yang komprehensif guna menjawab tantangan zaman serta memberikan solusi nyata bagi generasi muda Indonesia di masa depan.

Menpora Erick mengatakan, tantangan generasi muda sekarang ini dengan masa Sumpah Pemuda 1928 jelas berbeda. Kala itu, pemuda berjuang menghadapi perbudakan. Sementara, generasi mendatang bakal menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, serta digitalisasi. 

“(Sekitar) 65 juta anak muda di dunia menganggur. Sementara itu, satu dari tujuh anak muda mengalami masalah kesehatan mental,” ujar Menpora Erick di Taman Ismail Marzuki, Senin (26/10). 

Menpora Erick menjelaskan, perubahan besar yang terjadi di tingkat global saat ini menuntut partisipasi aktif serta kesiapan mental generasi muda. Oleh karenanya, Menpora Erick menekankan bahwa desain besar kepemudaan harus disusun melalui pendekatan dialog dengan mendengarkan langsung aspirasi para pemuda.

“Inilah alasan mengapa dalam menyusun desain besar kepemudaan, kita mengajak semua pihak untuk mendengarkan aspirasi pemuda,” terang Menpora Erick.

Dalam kesempatan ini, Menpora Erick juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan terobosan fundamental yakni deregulasi 191 aturan Permenpora menjadi empat guna mempermudah tata kelola kepemudaan. 

Melalui forum seperti Indonesia Youth Summit serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menyatukan program kepemudaan agar tepat sasaran.

Selain itu, Menpora Erick turut mendorong keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengumpulkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari berbagai daerah. 

“Pusat dan daerah harus punya kebijakan yang sama. Jangan pusat dan daerah beda, kasihan anak mudanya,” pungkas Menpora Erick. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7381/menpora-erick-dorong-ruu-kepemudaan-lahirkan-solusi-nyata 

Baca Terusannya »»  

Berdialog Langsung dengan Peserta Wirasena Youth Camp, Menpora Erick Ajak Bangun Kultur Patriotik, Gigih, dan Berempati

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya membangun kultur patriotik, gigih, dan berempati bagi generasi muda guna menghadapi tantangan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Menpora Erick di hadapan para peserta Wirasena Youth Camp 2026 dalam sesi dialog interaktif yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (26/10). 

Dalam kesempatan ini, Menpora Erick mengingatkan agar para pemuda tidak mudah memandang pesimistis masa depan bangsa hanya berdasarkan keterbatasan atau tantangan sesaat, melainkan harus mencontoh mentalitas pejuang yang gigih, seperti yang ditunjukkan oleh para atlet nasional di berbagai ajang internasional.

"Kultur kita jangan sampai menjadi kultur yang siesta atau relaks, yang membuat kita menjadi terlalu easy-going,” ujar Menpora Erick di hadapan para peserta.

Menpora Erick mencontohkan bagaimana perjalanan perjuangan tim nasional sepak bola maupun kontingen olahraga Indonesia di kancah dunia yang kerap tidak diunggulkan secara teoretis, namun mampu membuktikan hasil gemilang berkat kerja keras, kedisiplinan, dan mental pantang menyerah hingga detik akhir pertandingan.

Menurut Menpora Erick, nilai-nilai ketangguhan dan pengorbanan tersebut harus ditanamkan dalam diri setiap pemuda Indonesia, mengingat tantangan ketenagakerjaan dan dinamika global ke depan menuntut daya saing yang tinggi. 

Disebutkan Menpora Erick bahwa kolaborasi, keterbukaan, serta kemauan untuk terus belajar dari kegagalan adalah kunci utama kesuksesan seorang pemimpin di masa yang akan datang.

“Tidak ada orang sukses yang kerja sendiri, dan tidak ada orang sukses yang tanpa pernah gagal. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan itu,” pungkas Menpora Erick. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7380/berdialog-langsung-dengan-peserta-wirasena-youth-camp-menpora-er 

Baca Terusannya »»  

Komite Wasit PSSI Dukung Lima Wasit Muda Indonesia Ikuti AFC Referee Academy

 

Komite Wasit PSSI terus mendukung pengembangan kualitas wasit Indonesia melalui partisipasi dalam program AFC Referee Academy. Saat ini, lima perangkat pertandingan muda Indonesia mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Kelima peserta tersebut terdiri dari tiga wasit laki-laki dan dua wasit perempuan yang bertugas di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Mereka mengikuti program akademi sesuai kategori dan angkatan masing-masing, yakni AFC Referee Academy Batch 7 dan 8 untuk sepak bola serta AFC Futsal Referee Academy Batch 1 untuk futsal.

Axel Febrian menjadi peserta AFC Referee Academy Batch 7 yang mengikuti modul tatap muka di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 September - 2 Oktober. Program ini berlangsung selama tiga tahun, yakni periode 2025-2028.

Sementara itu, Muhammad Iqballudin dan Deliana Iman mengikuti AFC Referee Academy Batch 8 pada 5-9 Oktober 2026 di Kuala Lumpur. Keduanya tergabung dalam program pembinaan wasit sepak bola periode 2026-2029.

Dari kategori futsal, Tri Sutrisno dan Tita Rosita mengikuti AFC Futsal Referee Academy Batch 1 pada 19-23 Oktober di Kuala Lumpur. Program tersebut berlangsung selama dua tahun, yakni periode 2025-2027.

Sebagai informasi, AFC Referee Academy merupakan program pengembangan wasit yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan di kawasan Asia. Program ini berlangsung selama tiga tahun untuk sepak bola dan dua tahun untuk futsal.

Setiap asosiasi anggota AFC dapat mengajukan satu peserta laki-laki dan satu peserta perempuan untuk setiap angkatan, dengan tetap melalui proses seleksi AFC.

Para peserta diwajibkan mengikuti modul tatap muka sebanyak dua kali dalam setahun, sedangkan pembelajaran pada periode lainnya dilaksanakan secara daring.

Nantinya, peserta yang berhasil menyelesaikan program akan memperoleh kesempatan menjadi wasit elite AFC, baik untuk sepak bola maupun futsal.

Bagi Komite Wasit PSSI, keikutsertaan lima perangkat pertandingan Indonesia dalam program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan wasit nasional agar mampu memenuhi standar perwasitan di tingkat Asia dan membuka peluang untuk bertugas pada kompetisi internasional.

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/komite-wasit-pssi-dukung-lima-wasit-muda-indonesia-ikuti-afc-referee-academy 

Baca Terusannya »»  

Mentan Amran Pastikan Pasokan Beras Aman Hadapi Nataru, Swasembada Berlanjut Tanpa Impor

 

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), didukung cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,5 juta ton serta keberlanjutan produksi dalam negeri. Kondisi ini memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terjaga.

Mentan Amran menyampaikan bahwa Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa impor. Ketersediaan beras nasional ditopang oleh cadangan pemerintah, produksi yang masih berlangsung di lahan, serta beras yang beredar di masyarakat.

“Pangan kita, khususnya beras yang menjadi pangan strategis, selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Mentan Amran menjelaskan, cadangan beras di Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Sementara itu, ketersediaan beras nasional juga didukung oleh produksi yang masih berada di lahan atau standing crop serta stok yang berada di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah optimistis pasokan beras tetap terjaga. Mentan Amran menyebut, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diperkirakan mencukupi hingga Juli–Agustus 2027.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” terangnya.

Untuk menjaga kesinambungan produksi di tengah ancaman El Nino, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penggunaan benih tahan kekeringan.

“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” ungkap Mentan Amran.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga produksi beras agar tetap berkelanjutan, sehingga ketahanan pasokan tidak hanya bergantung pada cadangan yang tersedia, tetapi juga ditopang kemampuan produksi dalam negeri.

Keberlanjutan swasembada beras tanpa impor menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk menghadapi periode peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun. Kementan terus memperkuat produksi domestik dan mengantisipasi risiko iklim agar pasokan beras tetap terjaga.

 

 

 

Sumber : https://pertanian.go.id/index.php/news/view/8253 

Baca Terusannya »»  

Jelang Natal dan Tahun Baru, Mendagri Tito Tekankan Pentingnya Penyaluran Bansos dan Operasi Pasar

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan operasi pasar secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan dan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa peningkatan permintaan menjelang Nataru berpotensi memberikan tekanan terhadap harga pangan. “Nanti demand pasti akan tinggi terutama makanan [dan] minuman, karena ada liburan akhir tahun, ada Natal, ada tahun baru, ada perjalanan mobilitas masyarakat akan tinggi,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan bahwa penyaluran bansos tersebut penting untuk memperkuat daya beli masyarakat. Selain dari pemerintah pusat, bansos juga dapat disalurkan oleh pemerintah daerah (Pemda). “Karena mereka (Pemda) juga memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk memberikan bantuan sosial,” ujarnya.

Selain memperkuat penyaluran bansos, Mendagri meminta operasi pasar terus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaannya perlu menyasar daerah yang membutuhkan intervensi berdasarkan data serta komoditas yang mengalami tekanan harga.

“Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data, saya sampaikan. Dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu,” katanya.

Mendagri juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian subsidi guna menahan tekanan inflasi pada Desember. Subsidi tersebut antara lain berupa subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dan subsidi angkutan udara. Pasalnya, tingginya mobilitas masyarakat berpotensi berdampak pada biaya transportasi.

Secara khusus, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan agar tarif tetap wajar saat permintaan perjalanan meningkat. “Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya … keuntungan kan tetap ada tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selain Mendagri, forum ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/jelang-natal-dan-tahun-baru-mendagri-tito-tekankan-pentingnya-penyaluran-bansos-dan-operasi-pasar 

Baca Terusannya »»  

Impor Crude Tak Lagi Mampir ke Negara Lain, Pemerintah Siapkan Storage di Dalam Negeri

 

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah di dalam negeri agar crude impor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa singgah di negara lain. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan storage tersebut akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama sejumlah perusahaan mitra.

"Crude kita juga nanti kita akan membangun storage di sini. Nanti BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampirin negara A, negara B, negara C, langsung ke Indonesia," ujar Bahlil usai konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).

Rencana ini sejalan dengan perubahan skema pengadaan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Lewat aturan itu, pengadaan crude, BBM, dan LPG kini dilakukan BLU melalui kerja sama antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B).

Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta jajarannya segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk alternatif terburuk, agar Indonesia tetap memperoleh sumber energi di tengah ketidakpastian geopolitik. Saat ini, Indonesia masih mengimpor crude, meski tidak lagi dari kawasan Timur Tengah.

Selain menyiapkan infrastruktur penyimpanan, Bahlil dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan. Ia juga mendapat tugas dari Presiden untuk mencari kontrak pasokan jangka panjang.

"Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya akan memberikan jaminan, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo, bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional, harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang," kata Bahlil.

Bahlil menyebut langkah-langkah tersebut sebagai upaya bertahan di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Ini survival mode," tegasnya.

Melalui storage di dalam negeri, kontrak pasokan jangka panjang, dan skema pengadaan langsung antarnegara, pemerintah berupaya memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian tidak terganggu oleh gejolak di luar negeri.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/impor-crude-tak-lagi-mampir-ke-negara-lain-pemerintah-siapkan-storage-di-dalam-negeri 

Baca Terusannya »»  

Pertamina Siap Jalankan Penugasan Pemerintah untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

 

Jakarta, 26 Oktober 2026 – PT Pertamina (Persero) mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, Pertamina berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Simon yang turut mengikuti konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (26/10/2026).

Konferensi pers tersebut digelar usai rapat bersama Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Migas, Kepala SKK Migas, dan jajaran Pertamina Group untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi skaligus merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Perpres ini sebagai babak baru dalam sistem pengadaan minyak mentah (crude oil), BBM, dan LPG.

"Dengan Perpres ini kita melakukan dengan sistem G to G dan G to B, artinya kita sekarang bisa melakukan pilihan-pilihan dari negara yang akan diambil," jelasnya.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B), dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah.

Menurut Bahlil, kebijakan ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk mengembangkan sumber pasokan guna menjaga kesinambungan energi nasional.

Sementara itu, secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Baron menegaskan, pemanfaatan minyak mentah dalam negeri dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas Pertamina. Bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina terus memperkuat pasokan minyak mentah bagi kilang nasional sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.

“Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional,” ujarnya.

Baron menambahkan, fokus Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan energi dan kelancaran penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat. Untuk itu, Pertamina terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas, armada, dan jaringan distribusi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui ketersediaan energi dan pelayanan yang semakin andal.

“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Baron.

 

 

Sumber : https://pertamina.com/news/pertamina-siap-jalankan-penugasan-pemerintah-untuk-perkuat-ketahanan-energi-nasional 

Baca Terusannya »»  

Ditengarai Libatkan Perusahaan Asing, ESDM Dalami Kebun Sawit yang Jalankan Usaha Tambang

 

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memantau dan memeriksa kebun-kebun kelapa sawit yang diduga juga menjalankan usaha pertambangan. Kegiatan di luar izin tersebut ditengarai dilakukan oleh sejumlah perusahaan asing.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) dan tim internal Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Kami juga telah melakukan rapat dengan tim Gakkum dan tim internal di ESDM untuk akan melakukan monitoring, pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan, yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing," ujar Bahlil dalam konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).

Bahlil menegaskan, setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan sesuai izin yang diberikan pemerintah. Perusahaan yang hanya mengantongi izin usaha perkebunan sawit tidak diperbolehkan menjalankan usaha lain di luar izin tersebut.

"Dan ingat, sebagai mantan Menteri Investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, nggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain," tegasnya.

Ia mengungkapkan, tim Gakkum telah melaporkan adanya beberapa perusahaan asing yang kini sedang didalami karena berpotensi menjalankan kegiatan di luar izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Dan saya sudah mendapat laporan dari Tim Gakkum, ada beberapa perusahaan yang sedang dilakukan pendalaman, tapi berpotensi untuk melakukan kegiatan lain selain izin yang dikeluarkan," kata Bahlil.

Melalui pemantauan dan pemeriksaan ini, pemerintah berupaya memastikan kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib dan memberi manfaat bagi kepentingan nasional.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ditengarai-libatkan-perusahaan-asing-esdm-dalami-kebun-sawit-yang-jalankan-usaha-tambang 

Baca Terusannya »»  

Pangkas Ekspor Gas 8 Persen, Bahlil: Tak Ada Kontrak yang Dilanggar

 

JAKARTA - Pemerintah mengurangi sebagian ekspor gas pipa ke negara tetangga untuk mengamankan pasokan bagi PLN dan industri dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan sekitar 8 persen itu masih berada dalam batas kontrak minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).

Bahlil memaparkan, total ekspor gas pipa Indonesia dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Dari jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD.

"31 MM yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," ujar Bahlil.

Menurut dia, pelanggaran kontrak baru terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. "Dan kita baru sekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak," katanya.

Pemangkasan dilakukan untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Saat ini, sejumlah sumur gas mengalami penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), sehingga pemerintah memprioritaskan pasokan untuk PLN dan sektor industri.

"Nah, karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua di situ. Satu adalah urusan PLN, yang kedua urusan industri," jelas Bahlil.

Kebijakan tersebut disambut Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji, yang turut hadir dalam konferensi pers. Menurutnya, gas sangat dibutuhkan sejumlah subsektor industri, baik sebagai bahan baku untuk industri petrokimia dan pupuk, maupun sebagai bahan bakar utama bagi industri kaca, baja, dan keramik.

"Saya pertama tentu adalah orang yang paling bergembira ketika ada kebijakan penambahan alokasi gas untuk industri," ujar Menperin.

Menperin menyebut, saat ini utilisasi sektor industri baru hampir 70 persen. Tambahan pasokan gas diharapkan mendorong utilisasi hingga 80 bahkan 85 persen, yang berdampak pada peningkatan kontribusi industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

"Selain terhadap peningkatan PDB, lapangan kerja kita juga akan lebih terjamin, anak-anak juga bisa bekerja, banyak orang yang akan senang dengan alokasi gas untuk sektor industri ini," katanya.

Selanjutnya, Bahlil juga menyampaikan bahwa selain gas pipa, Indonesia juga mengekspor sekitar 146 kargo gas alam cair (LNG). Harga gas yang diberikan pun disebutnya tetap konsisten dengan kontrak, yakni di bawah rata-rata 20 dolar per MM, meski harga minyak mentah Indonesia (ICP) sedang naik.

Bahlil menegaskan, pemerintah menghormati setiap kontrak yang telah disepakati. Namun, ia berharap sikap saling menghhargai juga berlaku dalam hubungan antarnegara.

"Jadi jangan ajarin Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan bersama antarnegara. Harus sama-sama menghargai," lanjut Bahlil.

Bahlil menegaskan, prioritas pasokan gas bagi kebutuhan nasional sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan agar hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dengan tetap berada dalam koridor kontrak, pemerintah berupaya menjaga pasokan listrik dan bahan baku industri dalam negeri tanpa mengabaikan komitmen kepada mitra. 

 

 

Sumber :  https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pangkas-ekspor-gas-8-persen-bahlil-tak-ada-kontrak-yang-dilanggar

Baca Terusannya »»  

Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Cara Impor Crude, BBM, dan LPG

 

JAKARTA - Pemerintah mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Tujuannya, memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu sebagai babak baru dalam sistem pengadaan energi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026). Konferensi pers ini digelar usai rapat bersama Menteri Perindustrian, Kepala SKK Migas, dan jajaran Pertamina untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil.

Perubahan ini berangkat dari pengalaman Pertamina dalam tender pengadaan. Selain memakan waktu lama, dalam sejumlah kasus Pertamina yang sudah menang dengan harga murah justru kehilangan pasokan, karena negara pemasok memilih pembeli lain yang berani membayar lebih mahal.

"Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka, kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," kata Bahlil.

Dalam skema baru, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, lalu Pertamina membeli dari BLU. Dengan begitu, tidak ada lagi perusahaan lain yang terlibat dalam rantai pengadaan.

"Jadi negara ke negara aja udah," tegas Bahlil.

Meski demikian, perpres tersebut tetap memungkinkan Pertamina mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, yakni ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak. Langkah itu tetap harus dikoordinasikan dengan BLU.

Skema baru ini penting karena sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Crude masih diimpor, meski tidak lagi dari Timur Tengah. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG juga masih diimpor dari Amerika Serikat. Indonesia sudah tidak mengimpor solar, tetapi masih mengimpor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.

"Dengan perpres ini, alhamdulillah, saya dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan," tutur Bahlil.

Sebagai langkah lanjutan, Bahlil dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan. Pemerintah juga menugaskannya mencari kontrak pasokan jangka panjang. Dengan pengadaan yang dikendalikan negara, pemerintah berharap pasokan crude, BBM, dan LPG bagi masyarakat dan industri lebih terjamin di tengah ketidakpastian geopolitik global.

 

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perpres-107-2026-terbit-pemerintah-ubah-cara-impor-crude-bbm-dan-lpg 

Baca Terusannya »»  

Menko PMK Sugiono Apresiasi Kinerja Satgas PRR dan Tekankan Mitigasi Perubahan Iklim

 

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono mengapresiasi kerja keras Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Setelah sekitar 11 bulan proses pemulihan berjalan, sebagian besar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan telah terealisasi. Di tengah capaian tersebut, Sugiono juga menekankan pentingnya mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pemulihan untuk mengantisipasi risiko bencana pada masa mendatang.

Hal itu disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026). Dalam kunjungan yang menjadi agenda perdananya sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR tersebut, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR, termasuk berbagai capaian dan kendala yang masih dihadapi.

Sugiono menilai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan kerja keras dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Upaya tersebut mencakup penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” ujar Sugiono.

Selain memastikan pemulihan berjalan, Sugiono mengingatkan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.

“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” kata Sugiono.

Sugiono menegaskan, upaya pemulihan perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh unsur terkait. Menurutnya, percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa perlu berjalan beriringan dengan perencanaan mitigasi perubahan iklim agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.

Sementara itu, Tito Karnavian melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Curah hujan tinggi kembali memicu banjir di sejumlah wilayah, antara lain Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh.

Tito menjelaskan, sedimentasi pada sungai-sungai terdampak turut meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak. Karena itu, penanganan sungai perlu dipercepat untuk mengurangi risiko banjir susulan.

Tito menegaskan, percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Untuk itu, ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan dan penanganan sungai dapat segera dipercepat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berjalan lebih optimal.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/menko-pmk-sugiono-apresiasi-kinerja-satgas-prr-dan-tekankan-mitigasi-perubahan-iklim 

Baca Terusannya »»  

Kasatgas PRR Paparkan Capaian Pemulihan Sumatera, Normalisasi Sungai Dipercepat Antisipasi Banjir Susulan

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan pentingnya mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Di tengah upaya tersebut, pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan.

Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, di Ruang Rapat Posko Nasional Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026).

Tito menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Meski demikian, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.

Pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L), dengan rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan.

Dari sisi infrastruktur, Tito menyampaikan bahwa jalan dan jembatan terdampak secara umum telah kembali fungsional. Perbaikan dilakukan melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Meski begitu, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena sebagian infrastruktur kembali terdampak bencana susulan.

“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujarnya.

Selain infrastruktur, pemulihan juga berlangsung pada layanan dasar masyarakat. Tito menyebut kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan. Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, sementara sebagian besar layanan kesehatan telah kembali beroperasi. Namun, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Meski berbagai capaian telah diraih, Tito mengingatkan bahwa curah hujan yang masih tinggi di wilayah utara dan barat Sumatera menjadi tantangan bagi percepatan pemulihan. Banjir susulan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki juga kembali mengalami kerusakan.

Menurut Tito, salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir susulan ialah sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di ketiga provinsi, sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan aliran sungai sehingga hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu luapan.

“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir ... Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” jelasnya.

Karena itu, Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Percepatan tersebut diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.

Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda), Satgas PRR terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/kasatgas-prr-paparkan-capaian-pemulihan-sumatera-normalisasi-sungai-dipercepat-antisipasi-banjir-susulan 

Baca Terusannya »»  

Intan Jaya Siapkan Lahan 7 Hektare, Gus Ipul: Kita Perluas Sekolah Rakyat di Daerah 3T

 

Jakarta - Kementerian Sosial terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah menyiapkan sekitar tujuh hektare lahan di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Intan Jaya Aner Maisini saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (26/10/2026).

“Terkait lokasi lahan, kita pemerintah sudah siapkan hampir 4 hektare tanah sudah bersertifikat, dan ada sekitar 3 hektare dalam tahapan proses, jadi, lahan yang akan diusulkan adalah 7 hektare, yang sudah disiapkan pemerintah daerah, dan atas kesepakatan masyarakat pemilik hak wilayah,” kata Aner.

Lebih lanjut, Aner menjelaskan bahwa lokasi lahan tersebut cukup strategis dan dinilai aman untuk dibangun Sekolah Rakyat. Mengingat lahan berada di kawasan ibu kota kabupaten dan dekat dengan pusat pemerintahan.

“Ini ada di Ibu Kota, dekat Kantor Bupati, ada Polres, ada Kodim, dan dari sisi keamanan, terjamin,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyambut baik dan mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, lahan bisa diusulkan setelah syarat dan dokumennya terpenuhi, termasuk legalitas lahan yang diajukan.

“Kalau tanahnya nanti sudah clear, 7 hektare, dan itu dinilai datar, artinya memenuhi syarat menurut Kementerian PU, sudah, kita dorong (pengajuannya). Semangatnya Pak Bupati harus kita sambut,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian dari usaha pemerintah untuk melaksanakan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yakni fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Usaha tersebut termasuk pembangunan di wilayah-wilayah terpencil.

“Intinya adalah kita ingin memperluas akses pendidikan untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu di semua daerah, khususnya di daerah 3T,” ujarnya.

Dalam skema pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, Kementerian Sosial bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang telah menyiapkan lahan dan melakukan komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.

“Saya senang Pak Bupati Intan Jaya sepakat dan mendukung program strategis ini. Beliau juga telah melakukan konsolidasi, turun ke pelosok-pelosok, bertemu dengan tokoh-tokoh dan kepala suku untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa pendidikan adalah jalan yang paling teruji dan terpuji untuk membuat suatu bangsa dan daerah maju,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, memperoleh kesempatan mengakses pendidikan yang layak.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat penting karena merupakan bagian dari program Nawacita Presiden, sehingga pemerintah daerah harus mendukung, termasuk dalam keamanan pelaksanaannya.

“Sehingga kami pemerintah daerah juga harus mendukung. Dari sisi keamanan, kita sudah jamin, dan saya pernah membuat surat, jaminan keamanan mulai tahapan untuk survei bahkan sampai pembangunan,” kata Aner.

Aner menyebutkan kehadiran Sekolah Rakyat sangat penting untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang selama ini menghadapi kendala jarak dan keterbatasan layanan.

“Kami berharap tahun depan rencana ini bisa terwujud di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat dan kami semua menanti program ini. Kami siap mendukung dan mengawal proses pembangunan ini agar anak-anak kami mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Intan-Jaya-Siapkan-Lahan-7-Hektare,-Gus-Ipul:-Kita-Perluas-Sekolah-Rakyat-di-Daerah-3T 

Baca Terusannya »»  

Resmi Dibuka, Jakarta Fashion Week 2027 Rayakan Energi dan Perspektif Baru Fashion Indonesia dengan spirit “City of New Lights”

 

Jakarta, 26 Oktober 2026 - Jakarta Fashion Week 2027, resmi dibuka hari ini di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Pembukaan hari ini mengawali perhelatan kreativitas, inovasi, dan perkembangan industri fashion Indonesia. Diselenggarakan pada 26 Oktober–1 November 2026, Jakarta Fashion Week adalah rangkaian peragaan busana dan kolaborasi kreatif yang mempertemukan talenta fashion Indonesia dan internasional.

Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengatakan, “Bagi Kementerian Pariwisata, industri mode memiliki peran strategis dalam pengembangan Pariwisata Berkualitas, khususnya melalui penguatan wisata belanja (shopping tourism). Karya mode dapat menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kami ingin semakin banyak wisatawan mengenal karya para desainer Indonesia, mengunjungi sentra-sentra wastra, menyaksikan proses kreatif para perajin, serta membawa pulang produk yang merepresentasikan kekayaan budaya Nusantara. Melalui pengembangan wisata belanja, kami berupaya meningkatkan pengeluaran wisatawan, memperkuat usaha lokal, serta memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat di berbagai destinasi Indonesia. Melalui fashion diplomacy, kita dapat merayakan kekayaan identitas budaya masing-masing, memperkuat mutual understanding, serta membangun persahabatan yang berkelanjutan. Kami memiliki aspirasi untuk menjadikan Jakarta sebagai Pusat Mode Asia Tenggara atau Fashion Capital of Southeast Asia, tempat bertemunya talenta-talenta kreatif dari berbagai negara di kawasan untuk berkarya dan berkolaborasi. Kami berharap Jakarta Fashion Week terus memberdayakan generasi baru desainer, memperkuat industri mode Indonesia, serta memperluas jangkauan kreativitas bangsa ke panggung dunia.”

Merangkum lebih dari 100 karya kreatif desainer Indonesia dan sejumlah desainer internasional mulai dari Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, hingga Korea dan Australia, gelaran Jakarta Fashion Week 2027 menampilkan inovasi karya dengan ragam material dan siluet yang inovatif untuk diterima oleh potential market di industri ini.

Svida Alisjahbana, CEO GCMedia Group & Chairman Jakarta Fashion Week, mengatakan, “Jakarta memiliki tempat dalam percakapan fashion dunia dan Jakarta Fashion Week memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri fashion Indonesia, yang tidak hanya menjadi panggung kreativitas, tetapi juga sebagai platform yang menghubungkan talenta, industri, dan peluang pasar. Komitmen ini diwujudkan dalam semangat City of New Lights yang menegaskan masa depan fashion Indonesia dibangun melalui keberagaman perspektif, kekuatan identitas kreatif, serta kolaborasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh ekosistem sehingga Jakarta mampu naik kelas sebagai pusat mode global. Tujuan besar ini tidak dapat dicapai sendiri, melainkan didukung oleh kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan keberanian dalam membuka ruang bagi perspektif baru.”

Kolaborasi bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Indonesia Heritage Agency melalui Waves of Weave, turut mewujudkan perayaan wastra nusantara, tekstil Asia Tenggara, serta kebaya yang sudah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO dengan partisipasi lima negara.

Pertemuan berbagai karakter, insiprasi dan kreativitas

Industri fashion berperan strategis dalam ekosistem kreatif sebagai ruang bagi eksplorasi ide, inovasi, dan pengembangan pendekatan baru yang menghubungkan kreativitas dengan berbagai peluang bisnis. Pertemuan para pelaku industri pada ekosistem ini tidak hanya memperkuat jejaring dan membuka peluang kolaborasi, tetapi juga mendorong terciptanya nilai tambah hingga memperluas potensi pertumbuhan usaha yang akan berdampak pada industri fashion yang lebih berdaya saing serta berkelanjutan.

Rd. Andandika Surasetja, Creative Director Jakarta Fashion Week, mengatakan, “Di tengah lanskap industri kreatif yang terus berkembang, kolaborasi lintas negara dan lintas sektor menjadi semakin strategis dalam memperluas peran Jakarta Fashion Week, tidak hanya sebagai panggung kreativitas, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekosistem industri. Keterlibatan berbagai mitra membuka ruang bagi pertukaran perspektif, eksplorasi lintas budaya, serta terciptanya peluang kolaborasi yang melampaui batas industri fashion. Spirit City of New Lights sekaligus menjadi dorongan kepada pelaku industri untuk melihat masa depan fashion Indonesia dengan perspektif yang lebih luas, dengan membuka jalan bagi talenta baru, mendorong lahirnya gagasan inovatif, dan membangun kemitraan strategis yang mampu menciptakan nilai tambah untuk memperkuat daya saing fashion Indonesia.”

Jakarta Fashion Week sekaligus membuktikan peran signifikan yang menghubungkan karya kreatif lintas negara melalui kolaborasi bersama DORS Singapura, KOCCA Korea Selatan, dan Kedutaan Besar Australia, melalui RMIT.

Lebih dari sebuah ekosistem kreatif, Jakarta Fashion Week diperkuat dengan berbagai signature programs, seperti Lomba Perancang Aksesori, Lomba Perancang Mode, Lomba Perancang Mode Menswear, Fashion Force Awards, Fashionlink, dan Dewi Luxe Market. Program ini melibatkan desainer lokal potensial sekaligus membuka ruang bagi keberagaman perspektif kreatif dan pengembangan talenta fashion dari berbagai wilayah di Tanah Air. Official Venue Partner Pondok Indah Mall, Official Government Sponsors Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Official Government Sponsors Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Official Skincare Pond's Age Miracle, Official Bank Partner Bank BTN, Ofiicial Ice Cream MAGNUM, Official Car LEPAS, Official Government Partner EKRAF, Official Industri Partners KADIN & APINDO, Official Cosmetics Make Over dan Official Hair Do Product PUTRI.

Deretan Official Sponsor, yanng mendukung Jakarta Fashion Week 2027, mulai dari Starlux Airlines, Fresh & Natural Parfum, Asia Pacific Rayon, Modinity, Pinterest, Arabica, Remington, Silverbird, Cellux, Chroma, Accoustic Pro, Biroe, dan Rica Ishak.

Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Official Ticketing System ISMAYA+ [ismaya plus], Official Spirit Partner Clarissa, Official Hotel Partners Pan Pacific Hotel, Marqen Hotel, Jakarta Marriott Hotel Gelora, and Ayana Midplaza Jakarta.

Sejumlah Official International Partners KOCCA [kokka] dan CFDK, Australian Embassy Jakarta, Design at Orchard (DORS) by Singapore Fashion Council, RMIT School of Fashion and Textile, Polimoda serta IED juga turut berkolaborasi dalam Jakarta Fashion Week 2027.

Para mitra yang tergabung dalam official partners, yakni, Yellow Fit Kitchen, Mr. Ishii Konyaku & Shirataki, Gouw, ZOZO, CHEERS, ISMAYA GROUP (Foogu - SKYE - Social House), EDEN, Indies Group, Acqua Panna, Saka Gin, Peko Tea, Ice Honey, Balans, Baked, Chontea, Flash Coffee, Greg’s Banana, Oma Elly, Petit Garcon, Lembur Kuring, Sunpride, The Matcha Tokyo, YOU C.1000, CBN, Canon, Paradigm Fitness, Jivaraga, Mayapada Eye Center, RS Pondok Indah, dan Shooting Star.

Jakarta Fashion Week 2027 juga didukung para Official Interior Partners yakni HDII, VMID, VIRGO, ATEJA, DJALIN, MALKA, STVMP, Himalaya Abadi, Hafele, GMDI, Vita Lightworks, Interzum, FG Designs, HIKARI, PROPAN, INDOEXIM, Prive Furniture.

Jakarta Fashion Week 2027 juga didukung para Official Media Partner, yakni DEWI MAGAZINE, Fimela, Manual Jakarta, Tatler, Festival Film Indonesia, Antara TV, Cantika.com, CLARA, Condfe, Cosmopolitan Indonesia, CXO Media, DENS TV, Detik.com, Diadona, Dream, DreamHer.id, ELLE Indonesia, Exquisite Media, Female Daily, Harian Kompas, Her World Indonesia, Industry.co.id, kumparanWOMAN, Leet Media, Liputan6, LUXINA, Matamata.com, NOW! Jakarta, Overheard Beauty, Popbela, Portofolio, Rahasia Gadis, RAD Media, Republika, Scarf Media, Sobat Konglo, Suara.com, Smartmama.com, Sugar & Cream, Tempo.c, TFR, The Corator, The Luxury Reports, The Rockin' Life, The Societies, What's New Jakarta dan sejumlah Official International Media Partners, yakni, GLAM Malaysia, MEGA Magazine, VMAN South East Asia, dan Vogue Philippines.

Seluruh informasi terkini dari rangkaian Jakarta Fashion Week 2027 dapat disimak pada akun Instagram @jfwofficial dan JFW.TV.

 Tentang Jakarta Fashion Week

Jakarta Fashion Week merupakan bagian dari ekosistem kreatif di bawah naungan GCM Group bersama rangkaian media gaya hidup terkemuka di Indonesia; Dewi, Beauty Party, Pesona, serta Wanita.Network, serta platform retail: Fashionlink dan Dewi Luxe Market.

 Jakarta Fashion Week secara konsisten menjadi barometer bagi industri mode Indonesia sejak 2008. Tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui berbagai program, insan kreatif Indonesia turut diajak meramaikan panggung mode internasional. Didaulat sebagai salah satu pekan mode paling berpengaruh di Asia Tenggara, Jakarta Fashion Week merupakan platform universal bagi pelaku industri kreatif yang ingin dikaitkan dengan desain, gaya, dan tren mode terkini.

 JFW juga menjadi platform kurasi wajah masa depan mode Indonesia, melalui rangkaian kompetisi Lomba Perancang Mode (LPM), Lomba Perancang Mode Menswear (LPMM), Lomba Perancang Aksesori (LPA), penghargaan bagi jenama lokal inovatif, Fashion Force Awards, serta malam selebrasi karya perancang mode terbaik Indonesia, Dewi Fashion Knights (DFK).

 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-resmi-dibuka-jakarta-fashion-week-2027-rayakan-energi-dan-perspektif-baru-fashion-indonesia-dengan-spirit-city-of-new-lights 

Baca Terusannya »»  

OJK Perkuat Stabilitas dan Integritas Pasar Modal Melalui Tiga Langkah Kebijakan Strategis

 

Jakarta, 26 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia melalui tiga langkah kebijakan strategis, yaitu perpanjangan kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan metodologi pengawasan perdagangan saham.

Ketiga langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat perlindungan investor, dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam jumpa pers bersama direksi BEI di Gedung BEI Jakarta, Senin.

Hasan Fawzi dalam kesempatan itu menjelaskan tiga kebijakan penguatan pasar modal yakni, pertama, OJK memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027 sesuai kerangka POJK Nomor 13 Tahun 2023.

“Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten dalam merespons dinamika pasar sekaligus mendukung stabilitas perdagangan dan kepercayaan investor," kata Hasan.

Pelaksanaan buyback tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan kewajiban keterbukaan informasi. Emiten juga wajib memenuhi ketentuan minimum free float serta melaksanakan pengalihan kembali saham hasil buyback (re-float).

Langkah kedua, OJK mendorong BEI menyempurnakan metodologi dan mekanisme HSC melalui peningkatan transparansi serta keterlibatan pihak independen di luar Self-Regulatory Organization (SRO) dalam suatu komite kerja.

“Penguatan HSC bertujuan meningkatkan kredibilitas informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham emiten sehingga investor dan penyedia indeks global memiliki referensi yang lebih transparan dalam melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia," kata Hasan.

Langkah ketiga, OJK mendorong BEI memperkuat metodologi pengawasan perdagangan, termasuk meningkatkan kemampuan identifikasi pola transaksi tidak wajar, mendeteksi indikasi perdagangan terkoordinasi, serta memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Ketiga langkah tersebut melengkapi berbagai reformasi yang terus OJK jalankan untuk meningkatkan kualitas perdagangan serta mewujudkan pasar modal yang wajar, teratur, efisien, dan berintegritas.

Hasan menjelaskan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia bukan merupakan respons sesaat, melainkan komitmen struktural yang telah dijalankan secara konsisten sejak Januari 2026.

Menurutnya, penguatan integritas pasar modal dilakukan melalui berbagai langkah yang berfokus pada peningkatan transparansi, tata kelola, kualitas pengawasan, dan perlindungan investor. OJK akan terus mendorong pelaksanaan reformasi secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku pasar dan investor.

Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pasar modal tidak semata-mata diukur dari besarnya indeks, tetapi juga dari kualitas pemulihan yang ditopang oleh transparansi informasi, fundamental perusahaan, serta pemahaman investor terhadap risiko investasi.

“Yang lebih penting bukan hanya seberapa besar indeks pasar modal, tetapi bagaimana kualitas pemulihannya. Keputusan investasi harus didasarkan pada informasi yang transparan, fundamental perusahaan, dan pemahaman terhadap risiko. Karena itu, reformasi integritas pasar modal harus terus diperkuat agar kepercayaan investor dibangun di atas kondisi pasar yang sehat dan kredibel," kata Hasan.

Bursa Indonesia di Secondary Emerging Market

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam kesempatan itu menjelaskan hasil pertemuan BEI dengan FTSE Russell pada Jumat (yang menyebutkan bahwa penyedia indeks internasional itu tetap memberikan penilaian status pasar saham Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantau penurunan status (watchlist).

“FTSE Russell menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di pasar modal Indonesia. FTSE Russell juga menegaskan bahwa dalam laporan mereka pada 6 Oktober, secara jelas sudah disampaikan bahwa Indonesia ditetapkan sebagai secondary emerging market. Bahkan, Indonesia tidak dimasukkan ke dalam watchlist," kata Jeffrey.

Menurut Jeffrey, penilaian FTSE Russel itu merupakan konfirmasi yang sangat kuat atas kondisi pasar modal Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi atas reformasi yang telah dilakukan.

IHSG Menguat 4,9 Persen, OJK Apresiasi Ketahanan Investor Domestik

Di tengah tekanan pasar setelah pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 waktu setempat, pasar saham Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4,9 persen sepanjang perdagangan 19 sampai dengan 23 Oktober 2026.

IHSG sempat menyentuh level 4.907,37 pada Senin (19/10), sebelum kembali menguat dan menutup perdagangan Jumat (23/10) pada level 5.439,2. Kinerja tersebut menempatkan BEI sebagai salah satu bursa dengan penguatan mingguan yang menonjol di antara bursa utama dunia.

OJK menilai perkembangan tersebut menunjukkan ketahanan pasar modal Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, OJK tetap mencermati dinamika pasar dan memastikan langkah penguatan stabilitas serta kepercayaan investor terus berjalan.

OJK juga mengapresiasi kontribusi investor domestik, investor institusional, dan emiten yang melakukan buyback saham dalam mendukung keseimbangan mekanisme pasar di tengah tekanan jual investor asing.

Hasan menekankan bahwa kualitas pemulihan pasar memiliki arti lebih penting daripada besarnya kenaikan indeks, terutama ketika investor semakin mendasarkan keputusan investasi pada informasi, fundamental perusahaan, dan penilaian risiko secara objektif.

OJK menegaskan bahwa agenda reformasi pasar modal akan terus berjalan terlepas dari proses konsultasi maupun keputusan klasifikasi indeks global. OJK berkomitmen meningkatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), integritas perdagangan, dan efektivitas pengawasan.

Perkuat Penegakan Hukum

OJK juga terus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus berupa denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, disertai 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Pada periode yang sama, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar kepada 805 pihak serta 464 sanksi peringatan tertulis.

Selain itu, enam perkara pasar modal telah mencapai proses pengadilan dengan perkembangan penanganan yang beragam. OJK juga terus mempercepat proses penegakan hukum terhadap sejumlah kasus lainnya.

OJK akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui penguatan transparansi, integritas perdagangan, tata kelola, serta komunikasi yang lebih intensif dengan penyedia indeks global, investor institusional internasional, investor domestik, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia berdasarkan hasil reformasi yang konkret, terukur, dan dapat diverifikasi secara berkelanjutan.

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Stabilitas-dan-Integritas-Pasar-Modal-Melalui-Tiga-Langkah-Kebijakan-Strategis.aspx

Baca Terusannya »»