Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Melambat

 

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 0,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9%. Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Mei 2026​ pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

 

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810626.aspx 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Raih Predikat Terbaik Dunia untuk Transparansi Insentif Perpajakan

 

Jakarta, – Kebijakan fiskal memainkan peran penting sebagai instrumen Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih menantang. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang dikelola secara optimal, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan, ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, peningkatan investasi, serta percepatan belanja Pemerintah dalam mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Capaian tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal mampu meredam tekanan eksternal, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal strategis yang digunakan secara adaptif namun tetap prudent dalam mendukung stabilitas dan penguatan aktivitas perekonomian nasional. Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif, terarah, dan terukur, dengan tetap memerhatikan kapasitas ruang fiskal. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM dan dunia usaha, mendorong investasi, serta mempertahankan momentum aktivitas ekonomi nasional. Melalui tata kelola yang tepat, ekonomi dapat didorong optimal dengan keuangan negara tetap sehat.

Pada triwulan I 2026, dukungan kebijakan fiskal melalui insentif perpajakan, turut mendukung momentum investasi dan aktivitas sektor riil nasional. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh kuat 5,96% (yoy), memperkuat pertumbuhan sektor-sektor produktif perekonomian nasional. Capaian tersebut  konsisten dengan data Kementerian Investasi yang menunjukkan realisasi investasi langsung tumbuh 7,22%.

Untuk memastikan kebijakan tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel, Pemerintah secara konsisten memperkuat pelaporan belanja perpajakan melalui Tax Expenditure Report (TER). Melalui laporan ini, publik dapat melihat berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan negara, termasuk nilai, tujuan kebijakan, jenis pajak, sektor penerima manfaat, serta arah dukungannya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaporan belanja perpajakan menjadi bagian penting dari tata kelola APBN karena memastikan setiap insentif yang diberikan dapat diawasi bersama.

Komitmen terhadap transparansi pelaporan tersebut juga telah mendapat pengakuan internasional. Dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang resmi dirilis pada 11 Mei 2026, TER Indonesia meraih posisi teratas dari 116 negara. Hasil ini lebih tinggi dari sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Posisi ini juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu, Indonesia berada pada peringkat ke-15, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi peringkat ke-2, hingga akhirnya pada tahun ini Indonesia unggul di posisi teratas.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.

Untuk diketahui, GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan (tax expenditure) secara global. Indeks ini dibangun berdasarkan data Global Tax Expenditures Database (GTED) dan memeringkat negara-negara berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan.

Sementara itu, insentif pajak yang dilaporkan dalam TER mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dan UMKM, sekaligus mendukung iklim investasi. Rumah tangga dan UMKM menerima manfaat lebih dari 70% dari keseluruhan belanja perpajakan atau sekitar Rp389 triliun pada tahun 2025. Insentif-insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyakarat dan kehidupan rakyat yang semakin berkualitas.
 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Raih-Predikat-Terbaik-Dunia 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Penambahan Alutsista Jadi Tonggak Penguatan Pertahanan Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ucap Presiden.

Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional. “Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-penambahan-alutsista-jadi-tonggak-penguatan-pertahanan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Alutsista yang diserahkan pada Senin, 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.

Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.

“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.

Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M MRTT menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-serahkan-pesawat-mrca-rafale-dan-sistem-pertahanan-modern-untuk-perkuat-pertahanan-udara-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Dibuka Beasiswa Program Doktor Kajian Keagamaan, Ada Tiga Pilihan Kampus

 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta membuka program partnership beasiswa Doktor (S3) yang merupakan bagian Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag 2026. 

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kemenag Ruchman Basori menjelaskan, bahwa program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kontribusi kajian keagamaan di tingkat internasional.

“Program ini menargetkan lahirnya doktor lintas agama berkelas global dengan perspektif lokal. Serta, turut mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan melalui studi agama interdisipliner,” ujar Ruchman, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Program ini merupakan bagian dari Beasiswa Unggulan Keagamaan Strata-3 Dalam Negeri yang dirancang untuk mencetak peneliti yang mampu mengembangkan peran agama dalam menjawab isu-isu strategis seperti perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan interdisipliner, peserta didorong menghasilkan riset orisinal dengan metodologi mutakhir yang relevan dengan tantangan global.

Ruchman menambahkan, pendekatan yang digunakan dalam program ini dirancang untuk memperkuat perspektif keilmuan yang inklusif sekaligus kontekstual. “Kami ingin menghadirkan lulusan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga mampu membawa perspektif lokal ke panggung global, terutama dalam membangun narasi keagamaan yang moderat dan solutif,” ungkap Ruchman.

“ICRS ini mengkonsolidasikan tiga kekuatan universitas ternama di Yogyakarta yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Para Pendaftar Beasiswa bisa kuliah di salah satu dari tiga kampus tersebut sebagai tempat studi setelah dinyatakan lulus seleksi BIB Kemenag,” imbuh Ruchman.

Pendaftar program ini dapat memilih salah satu dari tiga perguruan tinggi mitra, yaitu program doktor Inter-Religious Studies di Universitas Gadjah Mada, program doktor Islamic Thought and Muslim Societies di UIN Sunan Kalijaga, atau program doktor teologi di Universitas Kristen Duta Wacana.

Melalui skema ini, Kemenag berharap dapat memperkuat peran pendidikan tinggi keagamaan dalam melahirkan pemimpin intelektual yang mampu berkontribusi bagi transformasi sosial di tingkat nasional maupun global.

Pendaftaran program ini dibuka hingga 31 Mei 2026. 

Informasi lengkap mengenai jadwal, persyaratan, hingga daftar perguruan tinggi tujuan dapat diakses melalui portal resmi beasiswa di https://beasiswa.kemenag.go.id dan https://www.icrs.or.id/ . Segera lakukan pendaftaran di https://beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id/

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/dibuka-beasiswa-program-doktor-kajian-keagamaan-ada-tiga-pilihan-kampus-81f1o

Baca Terusannya »»  

Jateng Telah Gelar 794 Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Nikmati Manfaatnya

 

BANJARNEGARA — Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/ kota di Jawa Tengah sejak Januari hingga Mei 2026 telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 794 kali. Manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Hal itu terlihat pada saat kegiatan GPM di halaman Kantor Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Warga tampak antuisias meramaikan gerai demi gerai gelaran tersebut. Kegiatan itu juga dikunjungi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

 

Warga Desa Gumiwang, Parmiati, mengaku terbantu dengan kegiatan GPM. Dia bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

 

“Ini beli beras, tepung mocaf, minyak goreng, gula, dan telur. Harganya termasuk murah daripada di pasaran. Sangat membantu warga kecil seperti saya,” ujarnya, saat ditemui di lokasi.

 

Parmiati adalah ibu rumah tangga, suaminya kerja di gudang jagung dengan penghasilan per bulan tidak menentu. Dia merasa bersyukur bisa mendapatkan telur dengan harga Rp23 ribu per kilogram, dan bahan pokok lain dengan harga lebih murah.

 

“Pendapatan suami tidak tentu karena sistemnya borongan, kalau ramai ya lumayan, kalau sepi tidak tentu. Biasanya saya belanja ke pasar, ini harganya beda. Jadi membantu sekali,” ujarnya, sambil menunjukkan barang belanjaannya.

 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, GPM merupakan program untuk intervensi terkait bahan pokok penting (bapokting). Mulai dari keterjangkauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok, guna mengendalikan inflasi di Jawa Tengah.

 

Dengan adanya GPM ini, harapannya dapat memenuhi keterjangkauan masyarakat, karena ada subsidi atas penjualan bahan pokok tersebut, di antaranya beras, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya.

Komoditas yang dijual pada GPM di Desa Gumiwang tersebut senilai Rp 121 juta. Meliputi beras 5 ton, minyak goreng 1.000 liter, telur 500 kg, gula pasir 200 kg, bawang merah 200 kg, bawang putih 200 kg, cabai rawit Merah dan cabai merah keriting masing-masing 50 kg.

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, sejak Januari-Mei 2026 ini sudah digelar 794 kali GPM, dengan omzet mencapai Rp15,1 miliar.

“Ini untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat, supaya dapat mengakses pangan yang lebih murah,” kata dia.

 

Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan di tengah kondisi ekonomi saat ini, gerakan pangan murah sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini akan terus dilakukan, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

 

“Kegiatan ini tentu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

 

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan pangan melalui cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). Bantuan pangan yang disalurkan di Desa Gumiwang meliputi beras sebanyak 2 ton dan beras sorgum 400 kg untuk 200 keluarga. Di samping itu juga ada beras fortivit sebanyak 200 kg, untuk 100 orang tua yang memiliki balita rawan stunting. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-telah-gelar-794-gerakan-pangan-murah-masyarakat-nikmati-manfaatnya/ 

Baca Terusannya »»  

Hari Raya Kompak, Arab Saudi Tetapkan Wukuf 26 dan Idul Adha 27 Mei 2026

 

Riyadh, MUI Digital — Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan pada Ahad (17/5/2026) bahwa wukuf di Arafah yang menandai puncak ibadah haji tahunan, akan berlangsung pada Selasa, 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan 26 Mei 2026, sedangkan hari pertama perayaan Idul Adha akan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Dikutip MUI Digital, dari Saudigazeette, menurut pernyataan Mahkamah Agung yang disiarkan oleh Kantor Berita Saudi, adalah hari pertama Dzulhijjah. Pengumuman ini dibuat setelah pengamatan hilal Dzulhijjah di Kerajaan. 

Komite Penentuan Hilal Mahkamah Agung mengambil keputusan ini setelah menggelar sidang pada Ahad malam dan meninjau kesaksian yang diajukan oleh sejumlah saksi terkait penampakan hilal untuk Dzulhijjah.

Saat mengumumkan hal ini, Mahkamah Agung memohon kepada Allah SWT agar memberikan pahala terbaik kepada Raja Salman, Pemelihara Dua Masjid Suci, dan Putra Mahkota serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman atas jasa-jasa yang mereka berikan kepada tamu-tamu Allah. 

Mahkamah Agung juga memohon kepada Allah agar memudahkan para jamaah haji dalam melaksanakan ritual haji dengan lancar dan nyaman, serta menerima amal mereka, serta menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Arab Saudi dan para penguasa negara tersebut. 

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 H bertepatan dengan Rabu, 27 Mei 2026.

“Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1447 jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha10 Dzulhijjah 1447 jatuh pada Rabu 27 Mei 2026,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Sidang Isbat penetapan awal Dzulhijjah 1447 H di Jakarta, Ahad (17/5/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah Kemenag menerima laporan hasil rukyatulhilal dari 88 titik pemantauan di seluruh wilayah Indonesia. 

Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Labuhan oleh dua perukyat, yakni KH Soeudul Azkar dan Zarkasyi.

“Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama, KH Soeudul Azkar dan Zarkasyi di Kabupaten Labuhan dan telah disumpah oleh Dr Tommy Asram, SH  MH, Hakim Pengadilan Agama Labuhan,” ujar Menag.

Menag menjelaskan, penetapan awal Dzulhijjah dilakukan berdasarkan hasil hisab dan rukyat yang dipaparkan dalam seminar serta dibahas dalam sidang isbat bersama berbagai pihak terkait.

“Dengan dukungan data hisab dan kesaksian rukyat, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Dzulhijjah 1447 secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menag.

Menurut Menag, Sidang Isbat dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), pimpinan organisasi masyarakat Islam, para pakar falak dan astronomi, serta sejumlah instansi terkait.

Sebelum sidang isbat digelar, Kemenag lebih dahulu mengadakan seminar terbuka mengenai posisi hilal yang disiarkan melalui media sosial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag.

“Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan kamariah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab rukyat dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang,” ujar Menag.

Berdasarkan data hisab yang dipaparkan dalam sidang, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. 

Ketinggian hilal berkisar antara 3 derajat 17 menit 33 detik hingga 6 derajat 56 menit 58 detik, sedangkan sudut elongasi berkisar antara 8 derajat 54 menit 49 detik hingga 10 derajat 37 menit 7 detik.

Menag berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Dzulhijjah, termasuk puasa sunnah Tarwiyah, puasa Arafah, Shalat Idul Adha, dan ibadah qurban.

“Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Dzulhijjah, termasuk puasa sunnah Tarwiyah dan Hari Raya Idul Adha serta ibadah Qurban,” kata Menag.

Dia juga berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.

“Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa,” ujar Menag.

 

 

 

Sumber : https://mui.or.id/baca/berita/hari-raya-kompak-arab-saudi-tetapkan-wukuf-26-dan-idul-adha-27-mei-2026 

Baca Terusannya »»  

1 Zulhijah 1447 H Jatuh pada 18 Mei 2026, Iduladha 27 Mei 2026

 

Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Iduladha 1447 H/2026 M jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam konferensi pers Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 H yang digelar di Kantor Kemenag Jl. MH. Thamrin Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Penetapan awal Zulhijah dilakukan berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal yang dipantau di berbagai wilayah Indonesia. Sidang Isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam, Komisi VIII DPR RI, ahli astronomi, BMKG, BRIN, serta instansi terkait lainnya.

Menteri Agama menjelaskan, posisi hilal pada hari pemantauan berada pada ketinggian antara 3 ° 17 menit 33 detik hingga 6° 56 menit 58 detik, dengan sudut elongasi antara 8° 54 menit 49 detik hingga 10° 37 menit 7 detik.

Kementerian Agama melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh dua perukyat, yaitu KH. S Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Keduanya telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama setempat.

“Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan rukyatul hilal yang memenuhi ketentuan, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi,” ujar Menag.

Menag berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Zulhijah, termasuk puasa Tarwiyah, puasa Arafah, pelaksanaan salat Iduladha, dan ibadah kurban.

“Semoga momentum Iduladha ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa,” tutupnya.

"Kami juga mengimbau kepada umat muslim untuk memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah-ibadah pra iduladha," jelasnya.

Tak lupa, Menag juga mendoakan para jemaah haji Indonesia yang tengah menjalankan ibadah haji di Arab Saudi agar ibadahnya berjalan lancar dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.

Sumber : https://kemenag.go.id/pers-rilis/1-zulhijah-1447-h-jatuh-pada-18-mei-2026-iduladha-27-mei-2026-xARut

Baca Terusannya »»  

Komisi VIII DPR Sebut Sidang Isbat Kemenag Kebiasaan Baik Rawat Kebersamaan Umat

 

Jakarta (Kemenag) --- Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang konsisten merawat tradisi Sidang Isbat dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Hidayat  menegaskan bahwa Sidang Isbat merupakan kebiasaan baik yang terbukti efektif menyatukan berbagai pandangan ormas Islam demi terwujudnya kebersamaan umat.

Hal ini antara lain nampak dalam Sidang Isbat (penetapan) 1 Zulhijah 1447 H pada  Minggu (17/5/2026). ​Melalui sidang tersebut, Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1447 Hijriah akan dirayakan bersama oleh umat Muslim di Indonesia pada 27 Mei 2026.

Menteri Agama dalam taklimat medianya menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan data posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemantauan hilal (rukyatul hilal) juga dilakukan secara serentak di 88 titik strategis yang tersebar di berbagai provinsi.

​Hidayat Nur Wahid yang hadir mewakili Komisi VIII DPR RI menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia menilai konsistensi Kemenag dalam menggelar forum ini adalah langkah nyata dalam menjaga kondusivitas keagamaan di tanah air.

​"Kami dari DPR RI sangat bersyukur bahwa Kementerian Agama bisa terus melanjutkan tradisi yang baik ini melalui Sidang Isbat. Kebiasaan baik ini terbukti mampu menghadirkan kesepakatan mutlak dari seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang hadir dengan beragam latar belakang metode," ujar Hidayat dalam konferensi pers sidang Isbat 1 Zulhijah 1447 H.

​Lebih lanjut, Hidayat menilai momentum tercapainya kesamaan tanggal 1 Zulhijah ini menggambarkan betapa indahnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang nyata di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Perbedaan metode tidak menjadi penghalang untuk melahirkan satu keputusan bersama yang solid.

​"Kita mungkin berbeda secara latar belakang ormas maupun metode dalam menentukan awal dan akhir bulan Hijriah, tetapi esensinya kita adalah satu umat, satu bangsa, dan satu negara. DPR RI sangat mengapresiasi setiap aspirasi, pendapat, serta masukan konstruktif dari seluruh ormas Islam, warga Indonesia, dan para pakar yang melahirkan kesepakatan malam ini," tambahnya.

​Sidang Isbat yang ditutup dengan kesepakatan bulat ini dinilai DPR RI bukan hanya sekadar legalitas formal keagamaan, melainkan momentum sosial yang menenteramkan masyarakat. Komisi VIII berharap kepastian tanggal yang dihasilkan melalui musyawarah ini dapat membuat umat Muslim di Indonesia mempersiapkan ibadah Hari Raya Idul Adha dengan lebih tenang, khusyuk, dan penuh kedamaian.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/komisi-viii-dpr-sebut-sidang-isbat-kemenag-kebiasaan-baik-rawat-kebersamaan-umat-4ARIS

Baca Terusannya »»  

MUI Sebut Kurban Harus Menjadi Gerakan Kepekaan Sosial Umat

 

Jakarta (Kemenag) — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengajak umat Islam menjadikan momentum Iduladha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat kepekaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ajakan itu disampaikan dalam konferensi pers sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijah 1447 H yang digelar Kementerian Agama.

Amirsyah mengatakan, Iduladha yang tahun ini diperingati secara serentak, menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan umat Islam Indonesia dan dunia Islam.

“Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita, umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam. InsyaAllah Iduladha bisa bersama-sama secara serentak kita rayakan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/05/2026).

Ia menegaskan, ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pembagian daging kurban harus menjadi simbol solidaritas dan semangat berbagi di tengah kehidupan sosial masyarakat.

“Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah bukti kepedulian kita kepada umat,” katanya.

Amirsyah juga mengingatkan bahwa makna kurban sejatinya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus menumbuhkan empati terhadap sesama. Ia menyebut penyembelihan hewan kurban juga menjadi simbol pengendalian sifat serakah dan egoisme.

“Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat, terutama kerakusan, sekaligus menampakkan kepedulian kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau umat Islam memperkuat ibadah menjelang Iduladha, termasuk puasa sunah dan pelaksanaan kurban bagi yang mampu.

Menag menekankan pentingnya menunaikan ibadah kurban sesuai ketentuan syariat sebagai bagian dari penguatan nilai ibadah dan kepedulian sosial.

“Kami mengimbau bapak-bapak yang punya kemampuan untuk berkurban agar melaksanakan kurban itu sendiri,” ujarnya.

Menutup konferensi pers, Menag juga mendoakan jamaah haji Indonesia yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/mui-sebut-kurban-harus-menjadi-gerakan-kepekaan-sosial-umat-eRGbp

Baca Terusannya »»  

Data Hisab Seminar Isbat: Indonesia dan Arab Saudi Berpotensi Besar Rayakan Iduladha Bersama

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menyelenggarakan Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1447 Hijriah yang diawali dengan Seminar Posisi Hilal. Dalam sesi tersebut, para pakar memaparkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada petang ini telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Pengurus Pusat (PP) Al Irsyad Al-Islamiyah, Zufar Bawazir, menjelaskan bahwa secara astronomis, konjungsi atau ijtimak bulan terjadi pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 20.01 UTC. Ia menjelaskan terkait analisis visibilitas Hilal Zulhijah 1447 Hijriah dengan Perbandingan Jakarta, Makkah, Madinah, dan Riyadh.

"Pada Sabtu malam, mayoritas wilayah di dunia belum memungkinkan untuk dilakukan rukyatul hilal. Peta visibilitas menunjukkan hilal masih tertutup. Oleh karena itu, secara ilmiah tidak mungkin awal Zulhijah jatuh pada hari Ahad hari ini," ujar Zufar di Kemenag Thamrin, Minggu (17/5/2026).

Namun, kondisi berbeda terjadi pada petang hari ini. Saat matahari terbenam (ghurub), posisi hilal di seluruh Indonesia dipastikan sudah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.

"Berdasarkan hitungan dari wilayah paling timur Indonesia, yakni Merauke, ketinggian hilal sudah berada di atas 3 derajat dengan sudut elongasi melebihi 6,4 derajat. Untuk wilayah Jakarta sendiri, ketinggian hilal mencapai 4,4 derajat dengan elongasi 9,5 derajat. Ini artinya sudah di atas ambang batas minimal," paparnya.

Lebih lanjut, Zufar memaparkan perbandingan data hilal antara Indonesia dan beberapa kota di Arab Saudi. Data hisab menunjukkan posisi hilal di kawasan Timur Tengah jauh lebih tinggi dan berada di zona hijau (sangat mudah dilihat dengan mata telanjang).

Di Riau, tinggi hilal tercatat 10,6 derajat dengan elongasi 11,6 derajat. Sementara di Arab Saudi, ketinggian hilal terpantau di Makkah (10,7 derajat, elongasi 11,8 derajat), Madinah (10,9 derajat, elongasi 11,9 derajat), dan Riyadh.

"Di Arab Saudi posisinya berada di zona hijau, sehingga sangat kuat dan mudah dilihat. Sementara di Indonesia berada di zona kuning-oranye, yang artinya mungkin terlihat. Insya Allah, para perukyat kita di lapangan yang sudah terlatih akan mampu melihatnya dengan baik karena posisi hilal sudah cukup tinggi dan besar," tambahnya.

Melihat data astronomis tersebut, Zufar menyebut ada potensi besar umat Muslim di Indonesia dan Arab Saudi akan merayakan Hari Raya Iduladha 1447 H pada hari yang sama.

"Secara hisab astronomis, Indonesia dan Arab Saudi berpotensi besar merayakan Iduladha serentak. Jika petang ini hilal berhasil dirukyat, maka 1 Zulhijah 1447 H akan jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, dan Hari Raya Iduladha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Ini adalah nikmat yang besar untuk kita semua," ungkap Zufar.

Tim Kemenag juga tengah berkoordinasi dengan tim hisab rukyat yang saat ini sedang berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, guna mendapatkan laporan pandangan mata langsung yang diharapkan dapat memperkuat hasil sidang.

Kendati data hisab menunjukkan indikasi kuat, Zufar menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah melalui Sidang Isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.

"Secara kondisi rukyat, Arab Saudi memang jauh lebih kuat dibanding Indonesia. Namun, keputusan resmi tetap bergantung pada otoritas masing-masing negara. Kita tunggu bersama hasil konfirmasi rukyatul hilal dari berbagai titik di Indonesia yang akan ditetapkan oleh Bapak Menteri Agama," pungkasnya.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/data-hisab-seminar-isbat-indonesia-dan-arab-saudi-berpotensi-besar-rayakan-iduladha-bersama-FPC23

Baca Terusannya »»  

Persis: Penguatan Regulasi Sidang Isbat Penting demi Persatuan Umat

 

Jakarta (Kemenag) --- Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Syarief Ahmad Hakim, menekankan pentingnya memperkuat kedudukan keputusan Sidang Isbat melalui regulasi pemerintah yang mengikat demi mewujudkan ketertiban hidup beragama dan persatuan umat. Syarief menyoroti realitas di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana perbedaan metode hisab dan rukyat kerap memicu disparitas penentuan hari raya yang cukup kontras.

Hal tersebut ia sampaikan saat sesi Seminar Posisi Hilal sebagai rangkaian agenda Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1447 H di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Syarief menyoroti realitas di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana perbedaan metode hisab dan rukyat kerap memicu disparitas penentuan hari raya yang cukup kontras.

"Perbedaan di Indonesia itu secara durasi waktu bisa nyaris lima hari berturut-turut, hingga memunculkan seloroh bahwa di kita bukan lagi hari raya, tapi 'pekan raya' Idulfitri. Secara geografis, perbedaan bahkan bisa terjadi dalam lingkup satu pemukiman hingga satu keluarga antara suami dan istri," ujarnya.

Kondisi ini berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, di mana perbedaan hanya terjadi antarnegara, bukan di internal domestik. Menurut Syarief, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme mitigasi sejak tahun 1946 yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026. Namun, karena kekuatan hukumnya belum dianggap mengikat secara penuh oleh sebagian kelompok, potensi perbedaan tersebut terus berulang.

Syarief menjelaskan bahwa Sidang Isbat bukan proses sembarangan, melainkan forum musyawarah nasional komprehensif yang memadukan tiga dimensi utama: mekanisme ilmiah melalui pemantauan (rukyat) hilal di 88 titik strategis, mekanisme syar'i lewat sidang dipimpin Menteri Agama bersama ormas Islam dan para pakar, serta mekanisme administratif dalam pengambilan keputusan berbasis data yang diumumkan resmi kepada publik melalui konferensi pers.

Secara fikih siyasah, kewenangan pemerintah (ulil amri) dalam menetapkan perkara publik memiliki legitimasi yang kuat demi kemaslahatan masyarakat. Legitimasi ini juga diperkuat secara hukum oleh Keputusan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 serta PMA Nomor 1 Tahun 2026.

Lebih lanjut, Syarief menganalogikan fungsi Sidang Isbat dengan Isbat Nikah. Negara berhak mengatur administrasi publik demi melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam penentuan awal bulan, keterlibatan negara bersifat fasilitatif untuk urusan pelayanan publik, seperti penetapan hari libur nasional, cuti bersama, dan pelaksanaan ibadah berjamaah, bukan mengintervensi ranah teologis atau akademik.

Pemerintah sama sekali tidak melarang kelompok masyarakat untuk terus mengembangkan metode hisab atau rukyat masing-masing sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam. Namun, demi melindungi mayoritas masyarakat awam dari kebingungan dan menghindari disintegrasi di tingkat akar rumput, kehadiran keputusan final yang tunggal dari negara menjadi sebuah kewajiban.

Di akhir, ia menyampaikan hasil perhitungan kontemporer dari Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis. Berdasarkan data astronomis pada petang ini, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia secara umum telah mencapai dan melampaui kriteria Mabims (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

"Sesuai dengan almanak hasil perhitungan kami, untuk sore hari ini posisi hilal secara besar sudah mencapai kriteria Mabims. Insyaallah, jika nanti ada yang berhasil melihat hilal, maka Persis menetapkan 1 Zulhijah 1447 H akan dimulai pada malam ini (setelah magrib), dan hari Senin esok menjadi awal bulan Zulhijah," ungkapnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/persis-penguatan-regulasi-sidang-isbat-penting-demi-persatuan-umat-OYcqo 

Baca Terusannya »»  

LF PBNU: Posisi Hilal Zulhijah 1447 H di Seluruh Indonesia Penuhi Kriteria Imkan Rukyah

 

Jakarta (Kemenag) --- Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memaparkan data perhitungan falak (hisab) terkait posisi hilal awal Zulhijah 1447 H dalam sesi seminar posisi hilal. Berdasarkan data LF PBNU, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada petang ini telah memenuhi syarat minimal kelayakan terlihatnya hilal atau imkan rukyah.

Pengurus LF PBNU, Hendro Setyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa tinggi hilal mar’ie (teramati) di Indonesia pada Minggu, 17 Mei 2025, berkisar antara +3° 15’ di Kota Merauke, Papua, hingga +6° 47’ di Kota Sabang, Aceh.

Dalam penentuan ini, NU mengadopsi kriteria yang digunakan negara-negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat sebagai batas visibilitas hilal. Dengan data yang ada, posisi hilal di seluruh Indonesia telah melampaui ambang batas tersebut.

"Ketinggian hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) yang merujuk pada standar MABIMS. Dengan demikian, kesaksian rukyat dari seluruh wilayah Indonesia dapat diterima secara saintifik," ujar Hendro di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Selain parameter teknis, ia menegaskan bahwa penentuan awal bulan tetap berpegang teguh pada hasil rukyatul hilal (observasi lapangan) sesuai dengan hadis Nabi SAW dan Keputusan Muktamar NU. Hal ini mencakup hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021 yang mengukuhkan penggunaan kriteria baru tersebut sebagai syarat penerimaan hasil rukyat.

Ia menyatakan bahwa pengumuman resmi atau ikhbar dari PBNU tidak akan mendahului keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat. Hal ini sejalan dengan keputusan Muktamar ke-20 NU tahun 1954.

”Kami tetap berpegang teguh pada hasil rukyatul hilal sesuai hadis Nabi SAW dan Keputusan Muktamar NU, serta menyatakan bahwa ikhbar resmi PBNU tidak akan mendahului keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat”, jelasnya.

Apabila laporan keterlihatan hilal terkonfirmasi dalam sidang malam ini, LF PBNU mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk mengisbatkan tanggal 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026.

"Jika hilal terlihat, maka 1 Zulhijjah dimulai pada Senin esok. Namun, jika karena faktor cuaca hilal tidak teramati di seluruh titik, data hisab yang sudah sangat kuat ini menjadi basis penting bagi penetapan awal bulan," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/lf-pbnu-posisi-hilal-zulhijah-1447-h-di-seluruh-indonesia-penuhi-kriteria-imkan-rukyah-QS4ym 

Baca Terusannya »»  

Secara Hisab Penuhi Kriteria MABIMS, 1 Zulhijah 1447 H Diprediksi Jatuh pada Senin 18 Mei 2026

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menyampaikan bahwa berdasarkan data kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal penentu awal bulan Zulhijah 1447 Hijriah di seluruh wilayah Indonesia telah resmi memenuhi syarat tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Berdasarkan data hisab tersebut, tanggal 1 Dzulhijjah 1447 H diprediksi jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 M.

Hal tersebut disampaikan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Posisi Hilal yang menjadi rangkaian agenda Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1447 H di Kemenag Thamrin, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Diketahui bahwa, penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia secara hisab mengacu pada kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan nilai elongasi minimal 6,4 derajat. Titik acuan (markaz) keberhasilan diambil dari wilayah mana saja di Indonesia yang berhasil memenuhi kedua parameter tersebut.

Cecep menjelaskan bahwa berdasarkan data ijtima (konjungsi) yang terjadi pada Minggu, 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, kondisi hilal di Indonesia saat matahari terbenam menunjukkan angka yang sangat positif dan signifikan di atas ambang batas minimal.

"Yang menarik, jika kita lihat peta ketinggian hilal di Indonesia, posisi paling rendah terpantau di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar 3,29 derajat. Sementara posisi tertinggi berada di Sabang, Aceh, yang mencapai 6,95 derajat," ujar Cecep.

Lebih lanjut, Cecep menambahkan bahwa indikator hilal tidak hanya dilihat dari faktor ketinggian, melainkan juga harus divalidasi dengan jarak sudut antara bulan dan matahari atau elongasi. Berdasarkan peta pemantauan, seluruh wilayah provinsi di Indonesia saat ini sudah menampakkan warna hijau, yang berarti telah lolos parameter ilmiah secara penuh.

"Jika kita menggunakan data secara komprehensif, kita akan melihat akurasi yang lebih kuat pada aspek elongasinya. Hasilnya adalah di Merauke elongasi tercatat sudah mencapai 8,91 derajat, dan di Sabang berada di angka 10,62 derajat. Artinya, posisi hilal kali ini sudah jauh di atas kriteria minimum," tegasnya.

Ia juga menerangkan mengenai kelaziman penentuan awal bulan krusial di Indonesia, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang selalu menggunakan perpaduan metoda rukyat dan hisab. Dalam sistem ini, hasil hisab memiliki sifat informatif, sementara kedudukan rukyat berfungsi sebagai konfirmasi atau verifikasi lapangan dari data hisab yang telah dihitung.

Ia memaparkan data rincinya bahwa pada hari pelaksanaan rukyat tanggal 17 Mei 2026 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI berada di antara 3° 17‘ 33“ (3,29 derajat) s.d. 6° 56‘ 58“ (6,95 derajat), sementara posisi elongasi berada di rentang 8° 54‘ 49“ (8,91 derajat) s.d. 10° 37‘ 07“ (10,62 derajat).

Dengan angka-angka tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia secara sah telah memenuhi kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal yang disepakati MABIMS. Oleh karenanya, Cecep menyatakan bahwa posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada hari rukyat ini, secara teoritis sangat memungkinkan untuk dapat dirukyat oleh para petugas di lapangan.

Kendati demikian, Cecep menegaskan kembali bahwa pada tanggal 29 Zulqa’dah 1447 H atau 17 Mei 2026 M ini, secara hisab posisi hilal di seluruh wilayah NKRI memang telah memenuhi kriteria MABIMS, namun, kepastian resmi mengenai hal tersebut tetap harus menunggu hasil keputusan akhir dari Sidang Isbat yang akan diumumkan nanti.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/secara-hisab-penuhi-kriteria-mabims-1-zulhijah-1447-h-diprediksi-jatuh-pada-senin-18-mei-2026-QY9SE 

Su

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj: Pembayaran Dam Harus Aman, Resmi, dan Sesuai Keyakinan Fikih Jemaah

 

Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan pengelolaan dam bagi jemaah haji Indonesia dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan jemaah, serta penghormatan terhadap keberagaman pandangan fikih.

Juru Bicara Kemenhaj, Suci Annisa, mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk melaksanakan dam sesuai keyakinan fikih masing-masing, baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa.

“Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itu, jemaah diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suci Annisa dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Berdasarkan data operasional terakhir, jumlah jemaah yang telah terdata membayar dam, baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa, mencapai sekitar 70.758 orang.

Suci menjelaskan, bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di dalam negeri, pemerintah mempersilakan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Sementara bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project.

“Khusus bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami mengimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project. Ini penting agar prosesnya resmi, transparan, dan melindungi jemaah dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan dana,” tegasnya.

Kemenhaj juga mengingatkan seluruh jemaah agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas, baik secara langsung, melalui pesan singkat, media sosial, maupun pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat, dan mudah, namun tidak memiliki legalitas resmi.

Menurut Suci, pengelolaan dam bukan hanya menyangkut pembayaran, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan ibadah dan perlindungan jemaah.

“Dam bukan sekadar transaksi pembayaran. Ini bagian dari kepastian ibadah jemaah. Karena itu, kami ingin memastikan jemaah mendapatkan informasi yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikihnya, dan tetap terlindungi dari praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan,” katanya.

Apabila jemaah masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam, tata cara pembayaran, pilihan mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan fikih yang diyakini, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk berkonsultasi dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi.

Selain fokus pada pengelolaan dam, Kemenhaj juga menyampaikan perkembangan operasional haji 1447 H/2026 M. Hingga Minggu (17/5/2026), sebanyak 450 kloter dengan 173.928 jemaah dan 1.796 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Seiring berlanjutnya kedatangan jemaah haji gelombang kedua, sebanyak 171 kloter dengan 65.603 jemaah dan 684 petugas telah tiba di King Abdulaziz International Airport, Jeddah. Sementara itu, 435 kloter dengan 168.106 jemaah dan 1.740 petugas telah tiba di Makkah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan.

Kemenhaj juga mencatat sebanyak 11.960 jemaah haji khusus telah tiba di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Menjelang fase Armuzna, Kemenhaj bersama PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan, mulai dari finalisasi data manifest jemaah, pemetaan pergerakan, transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pembinaan ibadah.

“Kami mengimbau jemaah mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik. Batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berlebihan, cukup minum, makan teratur, istirahat yang cukup, dan segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan,” ujar Suci.

Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan penyakit penyerta, Kemenhaj meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, serta petugas sektor.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja mendampingi jemaah di setiap fase layanan. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang terus menjaga kedisiplinan, kebersamaan, dan mengikuti arahan petugas dengan baik. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kelancaran, perlindungan, dan meraih haji mabrur,” tutup Suci.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-pembayaran-dam-harus-aman-resmi-dan-sesuai-keyakinan-fikih-jemaah-1779022675829 

Baca Terusannya »»  

Di Tengah Proses Penataan, Guru di Daerah Kini Lebih Tenang Mengajar Berkat SE Nomor 7 Tahun 2026

 

Jakarta, – Di ruang-ruang kelas yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan, kebijakan pendidikan ternyata hadir sebagai harapan yang nyata bagi para guru. Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak hanya dipandang sebagai aturan administratif, tetapi juga menjadi penyemangat baru bagi guru-guru yang selama ini setia mengabdi di sekolah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tetap memiliki landasan dalam melakukan penugasan guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah sekaligus memberikan kepastian bagi para guru selama masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung.

Berdasarkan data Dapodik per 31 Desember 2024, masih terdapat lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Keberadaan mereka saat ini masih dibutuhkan untuk mendukung layanan pendidikan di berbagai daerah.

Di tengah proses penataan tersebut, sejumlah guru mengaku merasa lebih tenang setelah terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, guru SMP Negeri 2 Kerambitan, Kabupaten Tabanan, menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini dengan tanggung jawab dan dedikasi. Semoga kebijakan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kami,” ujarnya.

Pramita juga menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap penataan guru non-ASN menjadi dorongan bagi para pendidik untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Di tengah berbagai tantangan pendidikan, para guru tetap berupaya menghadirkan pembelajaran terbaik bagi siswa di sekolah.

Hal senada disampaikan Ni Putu Yeni Pramita, guru non-ASN SMP Negeri 2 Kerambitan. Menurutnya, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan guru non-ASN selama masa transisi. “Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah memiliki landasan dalam penugasan guru non-ASN selama masa transisi sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. “Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua demi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing,” tambahnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Prengki Mahendra sebagai Guru SD Negeri 10 Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Ia mengaku surat edaran tersebut menghadirkan rasa tenang bagi para guru honorer yang sebelumnya diliputi kekhawatiran mengenai masa depan dan status penugasan mereka di sekolah negeri.

“Hari ini saya merasa lebih tenang dan lega. Sebelumnya kami guru honorer khawatir terhadap ketidakpastian masa depan dan status kami dalam mengajar. Setelah adanya surat edaran ini, kami merasa suara dan dedikasi kami didengarkan pemerintah,” ujarnya.

Prengki menyampaikan jika kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kejelasan terkait penugasan guru non-ASN pada tahun 2026, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian guru honorer selama ini. “Bagi saya, surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tetapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang-ruang kelas. Kami merasa memiliki pegangan hukum yang kuat untuk terus mengajar tanpa rasa cemas,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti serta pemerintah daerah yang terus memperjuangkan keberlangsungan guru honorer di daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendikdasmen serta pemerintah daerah yang terus memperjuangkan nasib guru honorer. Semoga kami semakin semangat untuk terus mengabdi dan mendidik generasi penerus bangsa,” tambah Prengki.

Di balik berbagai kebijakan pendidikan, ada ribuan guru di daerah yang menyimpan harapan sederhana untuk dapat terus mengajar dengan tenang dan memberikan yang terbaik bagi murid-murid mereka. Cerita para guru dari Bali hingga Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berpihak pada guru mampu menghadirkan rasa aman, semangat, dan optimisme untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Sumber :  https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15384-di-tengah-proses-penataan-guru-di-daerah-kini-lebih-tenang-mengajar-berkat-se-nomor-7-tahun-2026

Baca Terusannya »»  

124 Sekolah di Lombok Timur dan Sumbawa Direvitalisasi, Murid Kini Belajar Lebih Nyaman

 

Kabupaten Lombok Timur,  - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi yang telah rampung 100 persen pada 124 satuan pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut terdiri atas 87 satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur dan 37 satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Peresmian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan nasional.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kualitas layanan pendidikan itu kita harapkan dapat ditingkatkan mutu pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen terhadap masa depan dan kemajuan bangsa dan negara,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan bantuan revitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 531 sekolah dengan total nilai bantuan mencapai Rp527,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 37 SMK, 20 SLB, serta 11 PKBM/SKB.

Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur, revitalisasi dialokasikan bagi 87 sekolah dengan total nilai bantuan sebesar Rp105,9 miliar yang terdiri atas 7 PAUD, 36 SD, 19 SMP, 9 SMA, 12 SMK, dan 4 SLB. Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, bantuan revitalisasi diberikan kepada 37 sekolah dengan total nilai mencapai Rp38,1 miliar yang mencakup 6 PAUD, 9 SD, 10 SMP, 7 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga melaksanakan program Digitalisasi Pembelajaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui distribusi 7.080 Interactive Flat Panel (IFP) ke 7.080 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp236,1 miliar. Adapun untuk Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 1.739 IFP telah didistribusikan dengan nilai mencapai Rp47,1 miliar.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sumbawa, program digitalisasi tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp24,3 miliar bagi 730 sekolah yang terdiri atas 182 PAUD, 378 SD, 43 SMP, 27 SMA, 17 SMK, 3 SLB, serta 7 PKBM/SKB. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih merata di seluruh daerah.

“Ini merupakan wujud misi yang lurus bahwa setiap anak berhak belajar dengan teknologi modern. Visi Kemendikdasmen adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Kami berharap sarana prasarana yang sudah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah diberikan,” ujar Mu’ti.

Kepala SMK Negeri 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan revitalisasi yang diberikan pemerintah. Pada program revitalisasi tahun 2025, SMK Negeri 1 Sikur mendapatkan pembangunan ruang pembelajaran praktik dan sejumlah ruang kelas baru yang mendukung kegiatan belajar mengajar dengan jumlah bantuan Rp978.549.000.

“Kami sampaikan rasa syukur, rasa bangga, dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan program bantuan revitalisasi. Program ini sangat berdampak dan bermanfaat dirasakan oleh kami di sekolah, motivasi anak sekarang ke sekolah itu tinggi karena memang sudah punya ruangan tempat untuk belajar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelum revitalisasi, sekolah mengalami keterbatasan ruang belajar sehingga pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan sistem double shift. Setelah revitalisasi selesai, seluruh murid mulai dapat belajar pada pagi hari dengan fasilitas yang lebih baik dan nyaman.

“Anak-anak sangat senang karena bangunannya sesuai standar, pencahayaan ruang kelas bagus, dan ruangannya nyaman. Motivasi mereka untuk datang ke sekolah juga semakin tinggi,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyampaikan bahwa program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran telah membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Ia mengatakan Dinas Pendidikan juga terus mengawal pembaruan data sekolah melalui Dapodik agar bantuan revitalisasi dapat tersalurkan sesuai kebutuhan.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas program revitalisasi dan digitalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Ini sangat membantu memperbaiki sarana sehingga proses belajar anak-anak menjadi lebih nyaman. Kami terus mengawal agar sekolah-sekolah dapat mengupdate data sesuai realitas yang ada di Dapodik sehingga ke depan bisa mendapatkan bantuan revitalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri 3 Lombok Timur, Azri Sofyan, mengatakan sekolahnya menerima bantuan revitalisasi berupa dua ruang kelas, dua ruang keterampilan, dan satu paket toilet. Bantuan tersebut sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

“Sebelum mendapatkan revitalisasi, kami sangat kekurangan ruangan. Anak-anak banyak belajar dalam satu ruangan dengan tiga rombongan belajar sehingga kegiatan pembelajaran kurang optimal,” ungkapnya.

Menurut Azri, setelah revitalisasi selesai, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan murid semakin antusias mengikuti pembelajaran praktik.
“Alhamdulillah setelah mendapatkan revitalisasi, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih kondusif. Murid sangat antusias karena sekarang memiliki ruang praktik yang lebih baik untuk keterampilan tata boga maupun kerajinan kayu,” katanya.

Ketua Jurusan Tata Rambut SMK Negeri 1 Sikur, Rahmawati, menyampaikan bahwa revitalisasi pembangunan ruang praktik baru membantu meningkatkan kenyamanan pembelajaran praktik bagi murid.

“Sebelumnya ruangan praktik lebih sempit dan panas. Karena keterbatasan laboratorium, beberapa ruang kelas juga digunakan untuk praktik. Setelah ada bangunan baru ini, pembelajaran menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Murid SMK Negeri 1 Sikur, Adinda, mengaku senang dengan fasilitas laboratorium baru hasil revitalisasi. Menurutnya, ruang praktik yang lebih luas dan nyaman membuat proses belajar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Di lab yang sekarang saya merasa senang, tenang, dan aman karena ruangannya lebih luas dibanding sebelumnya. Dulu ruangannya lebih gelap, panas, dan cahaya yang masuk juga kurang. Kalau sekarang lebih terang dan nyaman, kami bisa lebih semangat belajar,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Natasha, murid kelas X Program Keahlian Kecantikan. Ia mengatakan laboratorium baru hasil revitalisasi membuat proses pembelajaran praktik menjadi lebih nyaman dibanding sebelumnya yang masih menggunakan ruang gabungan. Kini, fasilitas yang semakin baik menjadi motivasi bagi dirinya dan teman-temannya untuk belajar lebih giat.

“Ruang lab yang dulu itu ruangannya gabungan dan lebih kecil. Kalau lab yang sekarang lebih besar dan lebih nyaman. Semoga dengan lab baru ini saya dan teman-teman lebih semangat belajar supaya kami bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkap Natasha

 

 

Sumber :  https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15386-124-sekolah-di-lombok-timur-dan-sumbawa-direvitalisasi-murid-kini-belajar-lebih-nyaman

Baca Terusannya »»  

RSUD Margono Soekarjo Ditarget Jadi Pusat Layanan Kesehatan Banyumas Raya

 

BANYUMAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, menjadi pusat layanan kesehatan di daerah Banyumas Raya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, saat meninjau RSUD Margono Soekarjo, Minggu (17/5/2026).

Karenanya, Luthfi meminta jajaran rumah sakit tersebut agar meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Mulai dari perguruan tinggi hingga rumah sakit-rumah sakit milik daerah maupun swasta di kabupaten/ kota.

“Jadi hubnya itu RSUD Margono Soekarjo, supporting-nya rumah sakit di sekitarnya,” ujar gubernur.

Luthfi menandaskan, orientasi pembangunan di Jawa Tengah salah satunya adalah layanan dasar berupa kesehatan. Sektor tersebut juga menjadi salah satu prioritas program kerjanya.

“Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal paling dasar salah satunya adalah kesehatan, tentunya di samping faktor lain,” ucapnya.

Maka, terang gubernur, program dokter spesialis keliling (Speling) yang digulirkan juga akan terus digenjot. Sebab, layanan itu terbukti sangat efektif dalam memberikan layanan kesehatan sampai ke pelosok desa. Kolaborasi antara RSUD Margono Soekarjo dan rumah sakit di sekitarnya sangat penting, untuk mendukung program tersebut.

“Masyarakat di tingkat bawah (desa) itu lebih mengharapkan hadirnya dokter ke kampung. Jadi, saya ingin dorong seluruh dokter spesialis, tidak usah menunggu instruksi Gubernur atau Kepala Dinas. Langsung jalan dan ada evaluasi,” tandas Luthfi.

Sementara itu, Direktur RSUD Margono Soekarjo, dr Heri Dwi Purnomo mengatakan, jumlah karyawan di RSUD Margono Soekarjo sebanyak 2.204 orang. Terdiri atas 154 dokter, 847 perawat/ bidan, 519 tenaga medis lainnya, dan 683 tenaga nonmedis.

Ditambahkan, RSUD Margono Soekarjo juga ada beberapa layanan unggulan yang saat ini sudah berjalan di rumah sakit tersebut. Di antaranya layanan bedah saraf, jantung, uronefrologi, dan maternal peringatan.

Jumlah pasien yang dilayani (sampai dengan April 2026) meliputi 9.888 IGD, 134.632 rawat jalan, dan 17.698 rawat inap. Dari jumlah itu, sekitar 38% pasien BPJS PBI, 55% BPJS non PBI, 6% pasien umum, dan 1% lainnya.

Berdasarkan asal daerah meliputi Banyumas 42%, Purbalingga 13%, Banjarnegara 7%, Cilacap 16%, Kebumen dan Pemalang masing-masing 2%, Brebes 6%, Wonosobo dan Tegal masing-masing 1%, dan daerah lainnya 8%.

“Rata-rata kunjungan rawat jalan 1.432 pasien per hari,” jelas Heri.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/rsud-margono-soekarjo-ditarget-jadi-pusat-layanan-kesehatan-banyumas-raya/

Baca Terusannya »»  

Sudah 825 Pendaftar, Beasiswa Santri Pemprov Jateng Masih Dibuka

 

KUDUS – Beasiswa santri yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih dibuka pendaftarannya sampai Juli 2026 mendatang. Hingga kini, jumlah pendaftar sudah mencapai 825 orang.

“Berdasarkan data, yang sudah daftar sekitar 825 orang santri, baik untuk sekolah di luar negeri maupun dalam negeri,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela Muwaadah Pengukuhan dan Pelepasan Peserta Didik Kelas IX & XII MTS MA Nahdlatul Muslimin, Undaan Kidul, Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2026, Minggu (17/5/2026).

Taj Yasin berharap, para santri yang mendapatkan beasiswa tersebut bisa belajar dengan baik, dan ilmunya bisa dimanfaatkan setelah lulus.

“Ilmunya bisa dimanfaatkan untuk melengkapi keilmuan yang ada di pondok pesantren,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP), resmi membuka pendaftaran “Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026”.

Mengusung semangat “Ngopeni Nglakoni”, program itu menawarkan bantuan biaya pendidikan yang komprehensif, mulai dari jenjang vokasi hingga doktoral (S3) di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengumuman resmi, tenggat waktu pendaftaran beasiswa terbagi menjadi dua. Untuk beasiswa santri vokasi dan program S1 dalam negeri, pendaftarannya 18 Februari hingga 10 Juli 2026. Adapun tahapan seleksi akan dilangsungkan pada 13 Juli hingga 1 Agustus 2026, dan hasilnya diumumkan pada 3 Agustus 2026.

Sementara itu, pendaftaran untuk seluruh program Luar Negeri memiliki durasi yang lebih singkat. Pendaftaran S1 Luar Negeri, program Double Degree, serta S1 Keislaman di Al Azhar (Mesir) dan Al Ahqof serta Imam Syafi’i (Yaman) dibuka pada 18 Februari-13 Juni 2026.

Seleksi untuk katagori ini dijadwalkan pada 15 Juni hingga 4 Juli 2026, disusul pengumuman pada 6 Juli 2026. Seluruh rangkaian proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui gawai.

Calon pendaftar wajib mengunduh atau mengakses aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni) yang tersedia di Playstore maupun Appstore. Setelah masuk ke dalam aplikasi, pengguna cukup melalui klik banner “Beasiswa Santri” yang ada di halaman utama.

Pendaftar diarahkan untuk membaca Petunjuk Teknis secara saksama, lalu klik tautan pendaftaran yang berada di bagian paling bawah halaman. Di tautan tersebut, peserta dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan kelengkapan.

Selain melalui aplikasi, dokumen Petunjuk Teknis pendaftaran juga dapat diunduh melalui situs web resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di www.jatengprov.go.id.

LFSP Jawa Tengah memberikan fasilitas pembiayaan yang sangat lengkap. Bagi penerima beasiswa dalam negeri, fasilitas utama berupa tanggungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh hingga delapan semester.

Sedangkan bagi santri yang lolos program studi luar negeri, beasiswa akan menanggung biaya kuliah, biaya hidup, pengurusan visa, asuransi, hingga tiket pesawat pulang-pergi dari Semarang ke negara tujuan

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sudah-825-pendaftar-beasiswa-santri-pemprov-jateng-masih-dibuka/ 

Baca Terusannya »»  

Blusukan ke Pasar Wage Purwokerto, Ahmad Luthfi Siapkan Revitalisasi

 

BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi blusukan ke Pasar Wage Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (17/5/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat penataan kios pedagang di pasar tersebut.

Dalam kunjungan itu, Ahmad Luthfi melihat kondisi di Blok B Pasar Wage. Dia juga sempat berdialog dengan para pedagang. Gubernur menilai, penataan pasar tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan saat kunjungannya dua tahun silam.

Luthfi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, pengelola pasar, dan para pedagang, karena dapat menertibkan dan menata pasar dengan baik. Sebab, sebelumnya banyak pedagang yang berjualan di luar gedung atau di tepi jalan pasar, sehingga tampak semrawut.

“Dulu saya pernah ke sini dan sekarang sudah berubah, mulai tertata. Ini tertib sekali. Tinggal 20 los (lantai 1) yang sebelah kiri, Bupati sudah koordinasi dengan saya. Kita segera revitalisasi agar lebih tertib ya,” ujar Luthfi.

Revitalisasi tersebut, lanjutnya, juga akan dilakukan untuk lantai dua Pasar Wage, yang kondisinya masih memprihatinkan pascakebakaran pada 2020 silam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung rencana revitalisasi lantai dua Pasar Wage, agar tidak berbahaya bagi pedagang dan pembeli.

Terkait biaya revitalisasi, terang Luthfi, akan dikoordinasikan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memasukkan bantuan revitalisasi dalam pembahasan anggaran ke depan, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami akan bantu. Jadi nanti akan ada bantuan dari provinsi atau lewat Menteri Perdagangan. Nanti kita koordinasikan lagi,” jelasnya.

Dalam tinjauan tersebut, Ahmad Luthfi sempat menyapa beberapa pedagang bahan pokok penting di Pasar Wage. Semua pedagang yang ditemui mengaku senang dengan kondisi pasar saat ini. Namun masih ada usulan agar dibuka akses pintu masuk baru di sebelah selatan, agar pasar semakin ramai.

Terkait hal itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, sudah ada rencana untuk memindahkan pintu utama Pasar Wage ke bagian selatan. Namun, pemindahan itu membutuhkan proses, karena harus membebaskan lahan dan renovasi bagian dalam pasar.

“Pembebasan lahan itu hampir Rp30 miliar, nanti dari APBD Kabupaten Banyumas,” kata dia.

Bupati juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan Pasar Wage menjadi sentra kuliner malam. Pengembangan itu akan memadukan unsur budaya, mengingat daerah tersebut dekat dengan daerah Kauman dan Klenteng Hok Tek Bio. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/blusukan-ke-pasar-wage-purwokerto-ahmad-luthfi-siapkan-revitalisasi/ 

Baca Terusannya »»  

Semangat, Keseruan, dan Antusiasme Purwokerto Half Marathon

 

BANYUMAS — Ribuan pelari dari sejumlah daerah antusias mengikuti lomba lari Purwokerto Half Marathon 2026, di Kabupaten Banyumas, Minggu (17/5/2026). Semangat para pelari itu kian meriah dengan adanya tim cheering (tim sorak) yang berada di sepanjang lintasan.

Tim sorak itu mulai dari warga sekitar, pelajar, komunitas, hingga kelompok seni. Mereka memberi dukungan kepada pelari yang melintas dengan tepuk tangan, yel-yel, musik, hingga kostum unik.

Setidaknya 6.000 orang peserta mengikuti gelaran tersebut. Rinciannya, 2.000 pelari kategori half marathon 21K, 1.750 pelari 10K, 2.000 pelari 5K, dan 250 peserta 3K fun run.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang melepas peserta, mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor, pemerintah daerah, dan warga Banyumas yang ikut memeriahkan gelaran tersebut.

“Terima kasih kepada BRI, BI, Bupati Banyumas, serta seluruh warga Banyumas yang telah hadir merangkai kegiatan half marathon,” kata Luthfi, saat flag off.

Gubernur yang juga menjadi peserta kategori 5K itu, memberi pesan penyemangat kepada para peserta sebelum memulai lomba.

Sejumlah peserta mengaku lebih bersemangat dengan adanya tim sorak di sejumlah titik.

Peserta asal Yogyakarta, Sulendro, memuji penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon 2026. Dia yang turun pada kategori 5K, berhasil finis dengan catatan waktu 19 menit 33 detik. Menurutnya, suasana lomba sangat meriah.

“Pesertanya sangat meriah, ramai, dan fasilitas terutama water station bagus. Lalu lintas steril, jadi pelari tinggal lari dan merasa enjoy,” kata Sulendro.

Peserta lain yang mengikuti kategori half marathon, Rahadi menyebut, cheering di Purwokerto Half Marathon menjadi salah satu yang paling berkesan dibanding event lari lain yang pernah dia ikuti di Pulau Jawa.

“Saya ikut untuk kedua kalinya. Cheering-nya bagus banget, bikin semangat. Dibanding race yang lain, cheering-nya heboh banget,” kata Rahadi.

Antusiasme juga datang dari warga lokal. Peserta kategori 10K asal Baturraden, Eko, mengaku baru kali pertama mengikuti gelaran ini. Sebagai warga Banyumas, dia senang melihat antusiasme masyarakat yang ikut memeriahkan lomba di sepanjang rute.

“Sebagai warga lokal antusias, karena cheering-nya luar biasa. Semoga ke depan lebih meriah lagi,” kata Eko.

Dia juga memuji pengamanan dan sterilisasi jalur, yang membuat pelari merasa nyaman. Menurutnya, event seperti itu juga penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Harapannya UMKM lebih maju lagi dan lebih ramai,” ujarnya.

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, Purwokerto Half Marathon tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga bagian dari pengembangan sport tourism (olahraga pariwisata) di Jawa Tengah.

“Kegiatan ini bagian dari sport tourism yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” bebernya.

Sumarno mengatakan, event lari juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Di sisi lain, kehadiran pelari dari luar daerah diharapkan mampu meningkatkan kunjungan ke Purwokerto.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya ditopang sektor konsumsi. Karena itu, kegiatan yang mampu mendatangkan orang dari luar daerah dinilai penting untuk mendorong perputaran ekonomi wilayah.

“Minimal mereka menginap di hotel, makan, dan harapannya berbelanja untuk UMKM di Purwokerto,” ujarnya.

Dia berharap, momentum long weekend (libur panjang) ini membuat pelari dan pendampingnya tidak hanya tinggal sehari di Purwokerto, tapi bisa beberapa hari tinggal. Dengan demikian, dampak terhadap hunian hotel, kuliner, UMKM, dan destinasi wisata bisa lebih besar.

Dari sisi ekonomi, Pemprov Jateng berharap perputaran uang dari Purwokerto Half Marathon 2026, meningkat dibanding dua penyelenggaraan sebelumnya. Pada 2024, perputaran ekonomi disebut mencapai sekitar Rp6,4 miliar, lalu naik menjadi Rp8,5 miliar pada 2025.

“Tahun 2026 ini harapannya menjadi Rp10 miliar. Mudah-mudahan berhasil, bahkan lebih dari itu,” ujar Sumarno.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/semangat-keseruan-dan-antusiasme-purwokerto-half-marathon/

Baca Terusannya »»