Irjen Kemhan Hadiri Peringatan ANZAC Day

Jakarta – Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte bersama sejumlah pejabat Eselon I dan II Kemhan menghadiri peringatan ANZAC Day, yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya, Australian Defence Attaché Brigadier General Micah Batt menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan dalam kegiatan tersebut. Australian Defence Attaché menyampaikan bahwa peringatan ANZAC Day merupakan momentum untuk mengenang jasa serta pengorbanan prajurit Australia dan Selandia Baru yang telah berkontribusi dalam berbagai operasi militer demi menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Australian Defence Attaché juga menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon bersama UNIFIL. Pengorbanan para prajurit tersebut menjadi pengingat akan pentingnya dedikasi dalam menjaga perdamaian dunia.

Kehadiran pejabat Kemhan dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap upaya mempererat hubungan bilateral di bidang pertahanan, sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/04/23/irjen-kemhan-hadiri-peringatan-anzac-day.html 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berbagi Ilmu Kepemimpinan kepada Wali Kota di Sumatera

 

ACEH — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berbagi ilmu kepemimpinan daerah, dalam acara seminar nasional “Best Practice Kepemimpinan Daerah”, di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan itu dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh, dan pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026. Tampak hadir, seluruh wali kota wilayah Sumatera bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Selain itu juga masyarakat umum dan mahasiswa.

Saat menjadi narasumber pada seminar itu, Ahmad Luthfi membeberkan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama ia memimpin. Di antaranya mengenai collaborative government (pemerintahan kolaboratif). Dalam hal ini, ada kolaborasi gubernur dengan 35 bupati/ wali kota di Jawa Tengah dalam upaya pembangunan daerah.

Selain itu, upaya mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan program di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.

“Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama,” katanya, saat menyampaikan paparan.

Kolaborasi antardaerah tersebut juga terkait dalam menciptakan wilayah aglomerasi. Tidak hanya antarkepala daerah, tetapi juga dengan stakeholder lainnya. Sebagai contoh, pada 2025 wilayah aglomerasi Soloraya yang meliputi 7 kabupaten/ kota, menggelar event Soloraya Great Sale (SGS). Dalam satu bulan tercatat jumlah nilai transaksi mencapai Rp10,7 triliun.

Luthfi juga menegaskan, seorang kelapa daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki peran sebagai manager marketing. Artinya, kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya, untuk kemudian ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri. Praktik tersebut sudah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga berhasil mencatatkan nilai realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp88,5 triliun.

Dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, negara lain, atau pertemuan dengan duta besar negara sahabat, Ahmad Luthfi mengajak sejumlah bupati dan wali kota, Kadin, Hipmi, dan lainnya. Tujuannya, untuk mempromosikan potensi daerah dan menjajaki peluang kerja sama atau investasi.

Terkait investasi itu, Luthfi menjelaskan pentingnya menetapkan lahan-lahan khusus untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tentu saja tanpa mengubah lahan sawah dilindungi (LSD), yang juga menopang swasembada pangan.

Kolaborasi juga dilakukan dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah, tercatat sudah ada sekitar 111 perguruan tinggi yang menjalin MoU (nota kesepahaman) dengan Pemprov Jateng. Kontribusi perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Di samping itu, beberapa praktik baik di Jawa Tengah yang dipaparkan Ahmad Luthfi juga meliputi sektor kesehatan, dengan program dokter Spesialis Keliling (Speling) yang diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Meliputi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, sekolah gratis untuk anak dari keluarga miskin, bantuan modal usaha, dan lainnya.

Kemudian terkait penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pihaknya memaksimalkan link and match serta kerja sama antarperusahaan dengan sekolah-sekolah vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Politeknik, dan sebagainya. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-berbagi-ilmu-kepemimpinan-kepada-wali-kota-di-sumatera/ 

Baca Terusannya »»  

Ini Target Kurikulum Berbasis Cinta, Menag Ajak Guru untuk Merealisasikan

 

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan target utama Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), sekaligus mengajak para pengajar untuk mengimplementasikannya dalam proses pendidikan. 

“Yang kita targetkan adalah bagaimana melahirkan anak-anak didik ataupun mahasiswa-mahasiswa yang punya kultur dan basic pencinta, untuk melahirkan sosok figur yang pencinta, bukan pembenci. Itu memang perlu ada metodologi,” ujar Nasaruddin Umar saat merilis Belajar Mandiri KBC di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menag menilai, selama ini pendekatan pendidikan cenderung lebih menekankan aspek intelektual, sehingga dimensi spiritual kurang mendapat perhatian.

“Kita hanya iqra, iqra, tapi bismirabbik tenggelam. Justru paralel antara iqra dan bismirabbik itu perlu, karena penggunaan segenap potensi diri kita itu perlu dikerahkan,” kata Nasaruddin Umar.

Menurutnya, praktik pendidikan di pesantren menunjukkan pentingnya keseimbangan tersebut melalui pembiasaan nilai-nilai spiritual sebelum proses belajar dimulai.

“Kalau kita di pondok pesantren itu sebelum belajar ada doa, ada syok terapi, termasuk juga berdoa sebelumnya. Celakanya yang digunting itu adalah pensucian dirinya, wudunya, doanya, penghormatannya,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa konsep cinta dalam kurikulum ini bersifat menyeluruh dan terintegrasi dalam seluruh materi pembelajaran.

“Apapun yang dipelajari itu selalu ada cinta. Cinta kepada siapa? Ya cinta kepada Tuhan. Karena alam ini kan adalah tanda-Nya. Kalau kita bicara tentang alam tidak terintegratif dengan Tuhan maka itu pasti akan sangat keliru,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag kemudian mengajak para pengajar untuk menghayati dan merealisasikan konsep tersebut dalam praktik pendidikan.

“Para pengajar, mari kita coba untuk meresapi, menghayati, dan mendalami bagaimana agar kita bisa mencapai target, yakni anak-anak kita kelak menjadi lebih jinak, lebih memiliki rasa, lebih memiliki tenggang rasa, dan lebih berakhlak," kata Menag.

"Jangan sampai kita melahirkan anak ,yang kalau seperti dalam hadis Nabi, ibarat membesarkan anak harimau, dibesarkan, tetapi menjadi pemangsa di kemudian hari. Inilah yang tidak kita inginkan. Insyaallah, kurikulum berbasis cinta ini akan melahirkan manusia-manusia yang berakhlak mulia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ini-target-kurikulum-berbasis-cinta-menag-ajak-guru-untuk-merealisasikan-pCs8m 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Wapres Pastikan Infrastruktur Siap Digunakan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung kesiapan Kantor Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, Rabu (22/04/2026), untuk memastikan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut siap difungsikan dan mendukung pelayanan publik sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh jajaran pemerintah daerah, di antaranya Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando, Pj. Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, serta perwakilan Kementerian PUPR. Wapres kemudian mengenakan alat pelindung diri (APD) sebelum menerima pemaparan teknis dari Kepala Balai Cipta Karya, Corneles Sagrim.

Dalam pemaparannya, Corneles menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini telah dimulai sejak September 2024 dan kini memasuki tahap akhir.

“Ini foto di dalam ruangan, ini tinggal finishing, ini tinggal merapihkan. Untuk kantor gubernur, DPR sama MRP sudah rapi, sudah siap masuk saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan kawasan ini merupakan bagian dari kesinambungan program pemerintah pusat sejak periode sebelumnya.

“Kick-off dari para pekerja pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya ini dimulai sudah sejak bulan September 2024, ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13, Bapak Ma’ruf Amin,” jelasnya.

Corneles juga memaparkan bahwa kantor gubernur dibangun di atas lahan sekitar 1,73 hektare dengan luas bangunan mencapai 6.928 meter persegi dan kapasitas sekitar 357 orang. Sementara itu, gedung DPR Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua juga telah rampung dengan kapasitas masing-masing sekitar 266 orang dan 103 orang.

Selain pembangunan gedung utama, pemerintah juga tengah menyiapkan tahap lanjutan berupa penataan kawasan terpadu, yang lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan jalan di dalam kawasan, saluran, termasuk MUT (Multi Utility Tunnel) atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

“Jadi semua jaringan utilitas nanti melewati di bawah tanah, tidak ada kabel-kabel di atas,” terang Corneles.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa fasilitas di dalam gedung telah dirancang lengkap untuk menunjang aktivitas pemerintahan.

“Di lantai tiga ada ruang kerja Pak Gubernur, Wakil Gubernur, termasuk juga ruang rapat eselon I, ruang rapat eselon II, dan ruang tunggu gubernur,” imbuhnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di Papua Barat Daya. Ia juga mengingatkan agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara optimal dan dirawat dengan baik.

Turut hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tinjau-pembangunan-kantor-gubernur-papua-barat-daya-wapres-pastikan-infrastruktur-siap-digunakan/ 

Baca Terusannya »»  

Dari RS hingga Sekolah, Wapres Pastikan Program Pemerintah Berdampak Nyata bagi Masyarakat Papua

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan bahwa seluruh program pemerintah di Papua harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wapres usai meninjau RSUD JP Wanane, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/04/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Wapres menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya selama tiga hari di sejumlah wilayah Papua bertujuan memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita sudah lihat pembangunan rumah sakit, kampung nelayan, sekolah-sekolah, kita juga lihat program seperti MBG, dan lain-lain. Kita pastikan program-program dari Bapak Presiden ini berjalan dengan baik di Papua, dan yang paling penting program ini semuanya impactful untuk warga Papua,” tegasnya.

Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada awak media yang telah setia mendampingi rangkaian kunjungan kerjanya selama tiga hari di Papua. Ia menilai kehadiran media berperan penting dalam menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat luas.

“Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman media yang selama tiga hari ini mendampingi saya untuk berkunjung ke Nabire, Sorong, Raja Ampat, Yahukimo, dan juga Timika,” ujar Wapres.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut turut didampingi oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat pembangunan di Papua.

“Dalam kunjungan ini juga didampingi oleh Pak Menko Polkam, para kepala daerah, Forkopimda, semuanya lengkap. Kami sebagai pembantu Presiden berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua,” lanjutnya.

Menurut Wapres, pemerintah saat ini terus memperkuat koordinasi melalui berbagai instrumen, termasuk kelembagaan khusus percepatan pembangunan Papua.

“Apalagi sekarang sudah ada Komite [Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua], sudah ada BP3OKP, semuanya kompak bahu-membahu untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wapres juga membuka ruang bagi masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap program pemerintah.

“Sekali lagi, masukan-masukan, evaluasi dari seluruh warga, terutama warga Papua, ini sangat berarti untuk kita semua,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/dari-rs-hingga-sekolah-wapres-pastikan-program-pemerintah-berdampak-nyata-bagi-masyarakat-papua/ 

Baca Terusannya »»  

Tinjau RSUD JP Wanane Sorong, Wapres Gibran Dorong Penguatan Layanan Jantung di Tanah Papua

 

Usai melaksanakan rangkaian kegiatan di Raja Ampat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming kembali ke Sorong untuk meninjau langsung kesiapan layanan kesehatan di RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/04/2026) dengan memberi perhatian khusus pada penguatan layanan penyakit jantung sebagai salah satu prioritas utama transformasi kesehatan nasional.

Kunjungan Wapres ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Prabowo Subianto yang menekankan penguatan layanan kesehatan hingga ke daerah, khususnya untuk penanganan penyakit prioritas seperti jantung. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat di wilayah timur Indonesia memperoleh akses layanan spesialistik yang setara dengan daerah lain, melalui peningkatan fasilitas, pemenuhan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia di rumah sakit daerah.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Bupati Sorong Johny Kamuru, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya Jan Pieter Kambu, serta Direktur RSUD JP Wanane dr. Hendrik Mansa. Kunjungan diawali dengan tarian “Penyambutan” adat Papua, dilanjutkan peninjauan sejumlah fasilitas strategis seperti ruang CT Scan, ruang operasi jantung, ICU jantung, hingga ruang Cathlab.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres mendengarkan dan berdialog dengan dr. Hendrik Mansa, terkait penguatan layanan jantung dan kebutuhan alat kesehatan penunjang.

Direktur RSUD menjelaskan bahwa rumah sakit telah berhasil melakukan operasi jantung pertama di Tanah Papua pada tahun 2024. Namun, keberlanjutan layanan tersebut masih terkendala keterbatasan alat utama.

“Tahun 2024 kami sudah melakukan operasi jantung pertama di Tanah Papua, Bapak. Namun saat ini kami masih kekurangan alat heart lung machine (mesin jantung-paru) sebagai pengganti fungsi jantung saat operasi. Sudah dua tahun kami belum mendapatkannya,” ujar dr. Hendrik.

Ia juga menyampaikan kebutuhan alat diagnostik lanjutan berupa intravascular ultrasound (IVUS) untuk meningkatkan akurasi tindakan kardiovaskular.

“Kami juga membutuhkan intravascular ultrasound, Bapak, untuk melihat kondisi pembuluh darah secara lebih detail saat tindakan. Alat ini sudah lama direncanakan, namun hingga kini belum terealisasi,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menaruh perhatian pada kesiapan fasilitas dan layanan yang telah dibangun, sekaligus menanyakan kapasitas pelayanan rumah sakit.

Dr. Hendrik pun menjelaskan bahwa saat ini RSUD JP Wanane menjadi salah satu rujukan terbesar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Untuk layanan rawat jalan, kunjungan kami bisa mencapai sekitar 22.000 pasien per tahun, Bapak. Kami juga didukung oleh 32 dokter spesialis,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa rumah sakit telah memiliki peralatan CT Scan yang lebih canggih untuk mendukung layanan diagnostik.

“Baru-baru ini kami juga mendapatkan CT Scan 128 slice yang lebih canggih dari pusat, sehingga sangat membantu dalam penegakan diagnosis,” ungkap dr. Hendrik.

Dalam peninjauan ini, Wapres sempat berinteraksi dengan pasien pertama operasi jantung di RSUD tersebut, Darnawati (65). Ia menanyakan kondisi kesehatannya pasca operasi serta memastikan akses pembiayaan layanan yang diterima.

“Bagaimana, Bu, kondisi sekarang setelah operasi. Bagaimana biaya pengobatannya?” tanya Wapres.

Menanggapi pertanyaan Wapres, Darnawati mengaku merasakan langsung manfaat layanan di RSUD JP Wanane. Ia rutin menjalani kontrol tanpa biaya berkat jaminan BPJS Kesehatan.

“Alhamdulillah selama berobat di sini tidak pernah keluar biaya. Harapannya ke depan alat operasi jantung bisa lengkap, supaya kami tidak perlu dirujuk ke luar daerah,” tuturnya.

Usai melakukan peninjauan, Wapres memberikan keterangan kepada awak media terkait berbagai program prioritas pemerintah yang tengah berjalan di Papua. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita sudah lihat pembangunan rumah sakit, kampung nelayan, sekolah-sekolah, kita juga lihat program seperti MBG, dan lain-lain. Kita pastikan program-program dari Bapak Presiden ini berjalan dengan baik di Papua, dan yang paling penting program ini semuanya impactful untuk warga Papua,” ujar Wapres.

Sebagai informasi, RSUD JP Wanane telah didukung oleh 32 dokter spesialis dan 20 dokter umum, dengan berbagai kompetensi lanjutan (fellowship) di bidang jantung, kemoterapi, hingga hemodialisa. Rumah sakit ini juga aktif melakukan pendekatan layanan melalui program “Doc Touch”, yaitu menghadirkan dokter spesialis ke wilayah terpencil untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tinjau-rsud-jp-wanane-sorong-wapres-gibran-dorong-penguatan-layanan-jantung-di-tanah-papua/ 

Baca Terusannya »»  

Google Antarkan Surat Kepatuhan Patuhi PP TUNAS, Menkomdigi Meutya Hafid: Akun Youtube di Bawah 16 Tahun Mulai Dibatasi Hari ini

 

Pemerintah Indonesia memastikan YouTube resmi menerapkan batas usia minimum 16 tahun bagi pengguna di Indonesia.

Kebijakan ini menyusul komitmen kepatuhan Google terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan komitmen tersebut ditandai dengan Google mengantarkan secara  langsung surat kepatuhan terhadap PP TUNAS kepada Kemkomdigi.

“Pada hari ini pemerintah mengapresiasi karena YouTube telah mengantarkan surat kepatuhan. Surat kepatuhannya sudah diserahkan langsung secara resmi,” ujar Meutya Hafid dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Ia menegaskan perubahan sudah mulai terlihat di platform, termasuk penegasan batas usia minimum dalam kebijakan komunitas.

“Kalau hari ini diperiksa sudah disebutkan bahwa di bawah 16 tahun. Jadi sudah firm bahwa tidak boleh di 16 tahun ke bawah,” tegasnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menyasar anak dan remaja.

“YouTube juga sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Meutya.

Pemerintah menegaskan implementasi kebijakan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, sambil memastikan kepatuhan berjalan nyata di lapangan.

“Ini dilakukan bertahap. Jadi kalau ada yang sudah terdampak dan ada yang belum, itu memang karena prosesnya berjalan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah mencatat tujuh platform digital global telah menyatakan kepatuhannya, diantaranya X, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, Bigo Live.

Tinggal satu platform Roblox, masih dalam proses komunikasi.

“Kami melihat delapan platform ini sebagai role model. Jika mau, pasti bisa,” tegas Meutya.

Pemerintah juga meminta seluruh platform segera menyampaikan evaluasi mandiri dalam batas waktu tiga bulan sejak aturan berlaku.

“Kami mengingatkan agar seluruh platform memberikan self assessment dalam waktu tiga bulan yang akan berakhir di bulan Juni,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Pasifik Danny Ardianto menegaskan komitmen perusahaan untuk mengikuti regulasi Indonesia dan menjaga keamanan pengguna muda.

“Kami sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia,” ujarnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menyasar anak dan remaja.

“Sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” ujar Danny Ardianto.

Pemerintah Indonesia melalui PP TUNAS menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

YouTube menyatakan akan mematuhi aturan ini dan sedang menyesuaikan sistemnya sambil berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dampaknya, pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia berpotensi kehilangan akses ke akun mereka dalam masa transisi beberapa bulan ke depan.

Sebagai langkah antisipasi, pengguna diminta mengamankan data melalui layanan ekspor seperti Google Takeout atau menghapus konten secara permanen jika diperlukan.

Meski akses akun dapat dinonaktifkan sementara, data dan konten tetap akan tersedia dan bisa diakses kembali setelah pengguna mencapai usia 16 tahun.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/google-antarkan-surat-kepatuhan-patuhi-pp-tunas-menkomdigi-meutya-hafid-akun-youtube-di-bawah-16-tahun-mulai-dibatasi-hari-ini 

Baca Terusannya »»  

Tiba di Raja Ampat, Wapres Disambut Tarian Gale-Gale dan Prosesi Adat Mansorandak

 

Melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Kabupaten Raja Ampat, Rabu (22/04/2026).

Kedatangan Wapres beserta rombongan di Bandara Marinda, disambut hangat masyarakat setempat dengan suguhan Tari Gale-Gale yang dibawakan oleh 20 orang penari. Tarian penyambutan ini menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur atas kehadiran Wapres di Raja Ampat.

Usai pertunjukan tari, Wapres kemudian mengikuti prosesi adat Mansorandak yang dipimpin oleh seorang Tetua Adat. Dalam prosesi tersebut, digelar tikar anyaman pelepah sagu yang disebut senat dan dilapisi kain putih. Di atasnya tersaji berbagai perlengkapan adat, seperti piring, pinang, sirih, kapur, bunga, noken, serta topi tradisional (kayafyof).

Sebagai bagian dari prosesi, Wapres diberikan piring yang menjadi simbol penerimaan, serta dipakaikan topi dan noken oleh Tetua Adat. Prosesi ini menjadi penanda penghormatan sekaligus penerimaan masyarakat terhadap kehadiran Wapres di wilayah Raja Ampat.

Prosesi Mansorandak merupakan tradisi adat yang diperuntukkan bagi tokoh yang pertama kali menginjakkan kaki di Raja Ampat. Ritual ini dipimpin oleh seorang Tetua Adat dengan untaian harapan dan doa untuk memohon kebaikan bagi tamu yang datang.

Melalui prosesi ini, kehadiran Wapres bersama rombongan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Raja Ampat. Selain itu, dalam prosesi ini juga dipanjatkan doa agar selama berada di Raja Ampat, Wapres dan rombongan direstui para leluhur dan senantiasa memperoleh perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga nantinya dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apa pun.

“Selamat datang di Raja Ampat dan kami lakukan prosesi Mansorandak ini agar Bapak Wakil Presiden bersama rombongan menjadi bagian dari kami di Raja Ampat dan selalu dalam perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, juga seluruh penghuni alam raya Raja Ampat yang ada di gunung maupun di arus laut kami mohon untuk melindungi dan menjaga Bapak Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran agar tiba di Raja Ampat dengan harapan yang baru dan baik, dan tentunya kembali dengan tidak kekurangan sesuatu apapun dan bertemu dengan keluarga,” ucap Tetua Adat.

Penyambutan tersebut mencerminkan kuatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta penghormatan masyarakat Papua terhadap tamu yang datang berkunjung, sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerah.

Tampak turut menyambut ketibaan Wapres dan rombongan di bandara, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Kapoksahli Kodau III Marsma TNI Trinanda Hasan Febrianto, Dandim 1805/Raja Ampat Letkol Inf Syahrul Usman, serta Kapolres Raja Ampat AKBP Jems Oktovianus Tegai.

Sementara, dalam kunjungan ini Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, dan Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tiba-di-raja-ampat-wapres-disambut-tarian-gale-gale-dan-prosesi-adat-mansorandak/ 

Baca Terusannya »»  

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026–2031 Resmi Dibuka

 

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengumumkan pembukaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan tahun 2026–2031.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026-2031 Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pembentukan Dewan Pengawas LPP RRI merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola LPP RRI yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan arah kebijakan, pengawasan kinerja, serta menjaga integritas dan independensi LPP RRI sebagai media publik," jelasnya di Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Panitia Seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital telah menerbitkan pengumuman resmi terkait proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026–2031.

Proses pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2026.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dipersilakan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tahapan seleksi secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Seluruh informasi terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi seleksi di https://seleksi.komdigi.go.id.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ini guna menghasilkan figur Dewan Pengawas yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat dalam memajukan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan berkualitas," katanya.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, pengumuman dan seluruh tahapan seleksi akan dipublikasikan secara luas melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Dokumen Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/seleksi-calon-anggota-dewan-pengawas-lpp-rri-tahun-2026-2031-resmi-dibuka 

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Digital, Kemkomdigi Buka Konsultasi Publik RPM Manajemen Aset dan Layanan SPBE

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE.

Langkah strategis bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan digital dan merupakan respons atas evaluasi penyelenggaraan SPBE saat ini yang menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.

Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan amanat langsung dari Pasal 50 ayat 5 dan Pasal 54 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK.

RPM ini akan mengatur secara komprehensif mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga penghapusan aset TIK.

Selain itu, aturan ini juga menata proses pelayanan pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi SPBE agar terkelola secara efektif dan terintegrasi.

Secara substansi, RPM ini memuat 13 Pasal pada bagian batang tubuh serta dua lampiran yang mengatur teknis pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan SPBE.

Kemkomdigi mengundang seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.

Partisipasi aktif dari publik sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat mewujudkan penerapan SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, serta mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Konsultasi publik dibuka sejak tanggal 22 April s.d. 5 Mei 2026.

Masyarakat dapat memberikan masukan melalui email ke alamat moha052@komdigi.go.id.

Dokumen Konsultasi Publik RPM tentang Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tingkatkan-tata-kelola-pemerintahan-digital-kemkomdigi-buka-konsultasi-publik-rpm-manajemen-aset-dan-layanan-spbe 

Baca Terusannya »»  

Menhan Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Prajurit dalam Kunker ke Indramayu dan Garut

 

Jawa Barat – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Brigif TP 34/Cakra Buana dan Yonif TP 889/Gagak Winangsih di Indramayu, yang kemudian dilanjutkan ke Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa setiap prajurit TNI merupakan penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tersebut tidak terbatas pada wilayah penugasan semata, melainkan mencakup seluruh kepentingan nasional di penjuru tanah air, dari Sabang hingga Merauke.

Menhan juga mengingatkan bahwa prajurit TNI berasal dari rakyat, dibesarkan oleh rakyat, dan pada hakikatnya harus mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, Menhan RI menekankan pentingnya setiap prajurit memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai landasan moral, ideologi, dan pengabdian. Profesionalisme prajurit, menurutnya, harus terus diasah melalui latihan yang berkelanjutan, kerja keras, serta kemauan kuat untuk terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan RI juga mengingatkan seluruh prajurit agar senantiasa menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat serta menghindari segala tindakan yang dapat melukai hati rakyat, baik secara individu maupun sebagai satuan. Nilai-nilai jiwa korsa, disiplin, loyalitas, dan kepatuhan kepada pimpinan turut ditekankan sebagai fondasi utama dalam kehidupan keprajuritan.

Menutup arahannya, Menhan RI menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas semangat para prajurit. Menhan berpesan agar seluruh prajurit terus meningkatkan kemampuan dan menjadikan setiap keterampilan yang dimiliki sebagai bekal dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap negara, sekaligus untuk melindungi segenap rakyat Indonesia

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/04/23/menhan-tekankan-profesionalisme-dan-pengabdian-prajurit-dalam-kunker-ke-indramayu-dan-garut.html 

Baca Terusannya »»  

Negara Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital, Menteri PPPA Tegaskan Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD

 

Jakarta (22/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 (Perpres PARD). Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA dalam konferensi pers "Update Program Prioritas PHTC serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital".

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keamanan anak di tengah pesatnya transformasi digital. Hal ini diperkuat dengan hadirnya dua regulasi utama, yakni PP TUNAS yang mengatur aspek teknis perlindungan anak pada platform digital, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD) sebagai arah kebijakan strategis nasional hingga 2029,” ujar Menteri PPPA, pada Rabu (22/4).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki sekitar 79,9 juta anak atau 28 persen dari total penduduk. Di saat yang sama, tingkat penggunaan teknologi digital di kalangan anak sangat tinggi, dengan lebih dari 78 persen anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler. Bahkan, penggunaan internet meningkat signifikan dari sekitar 49 persen pada 2020 menjadi hampir 74 persen pada 2024.

Namun, tingginya akses digital tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat lebih dari 10 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Selain itu, sekitar 4 persen anak mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital, seperti dipaksa menyaksikan atau mengirimkan konten bermuatan seksual.

“Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui literasi digital. Edukasi berkelanjutan diperlukan agar anak mampu mengenali risiko, orang tua dapat melakukan pendampingan, serta tenaga pendidik mampu membimbing penggunaan teknologi secara aman,” kata Menteri PPPA.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA bersama Save the Children telah mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kemen PPPA. Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Mari kita pastikan setiap kebijakan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas Menteri PPPA.

Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah pimpinan Muhammad Qodari dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri; Sugiono. Kegiatan ini bertujuan meluruskan berbagai isu, hoaks, serta narasi kebencian yang berkembang di masyarakat dan media sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.




Sumber : https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/negara-perkuat-perlindungan-anak-di-ruang-digital-menteri-pppa-tegaskan-implementasi-pp-tunas-dan-perpres-pard

Baca Terusannya »»  

Wamenhan RI Tekankan Kemandirian Industri Pertahanan dalam Raker dan Leadership Development Program Defend ID 2026

 

Bogor – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan sebagai keynote speaker pada Rapat Kerja (Raker) dan Leadership Development Program Defend ID Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa Raker dan program pengembangan kepemimpinan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarentitas dalam holding industri pertahanan. Prof. Joga Dharma Setiawan juga menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang konsolidasi untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan industri pertahanan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa industri pertahanan memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong kemandirian pertahanan nasional. Wamenhan juga menggarisbawahi bahwa kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan mempertahankan diri, baik melalui kekuatan militer maupun dukungan industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing.

Ditambahkan Wamenhan bahwa konsolidasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem industri pertahanan merupakan hal penting, termasuk antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap arah kebijakan pemerintah sekaligus merumuskan strategi yang adaptif dalam menghadapi dinamika global.

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu jajaran Komisaris dan Direksi Holding Defend ID yang terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, serta Sekjen Kemhan, Dirjen Pothan Kemhan, dan Deputi Bidang Geoekonomi DPN.

 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/04/22/wamenhan-ri-tekankan-kemandirian-industri-pertahanan-dalam-raker-dan-leadership-development-program-defend-id-2026.html 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Pelabuhan dan Pasar Ikan Klademak Sorong, Wapres Gibran Dorong Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Nelayan

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau aktivitas perikanan dan perdagangan di Pasar Ikan DKP Klademak, Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi (22/04/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis KP) Papua Barat Daya Absalom Solosa, serta Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Yanti Sriani Ijie. Wapres kemudian meninjau langsung kondisi pasar dan pelabuhan, serta berdialog dengan para pedagang dan nelayan.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat aktivitas jual beli yang melibatkan ratusan pedagang. Tercatat, sekitar 127 pedagang berjualan di area pasar ikan, sementara total pedagang di kawasan tersebut mencapai lebih dari 200 orang, termasuk pedagang sayur dan kebutuhan lainnya.

Kadis KP Papua Barat Daya Absalom Solosa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan sektor perikanan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pasar agar lebih higienis dan layak.

“Kami berharap pasar ini bisa menjadi pasar yang kering dan higienis, sehingga kualitas hasil perikanan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas bagi pedagang asli Papua, khususnya “Mama Papua”, yang hingga kini masih berjualan di area terbuka tanpa sarana memadai.

“Minimal ada meja yang layak untuk berjualan, sehingga mereka tidak lagi berjualan di bawah terik matahari atau di atas aspal jalan,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah penguatan infrastruktur, antara lain reklamasi sepanjang 50 meter untuk perluasan pangkalan pendaratan ikan, bantuan perahu feeder dan mesin perikanan bagi nelayan tradisional, serta pembangunan fasilitas cold storage berkapasitas 100–150 ton guna menjaga kualitas hasil tangkapan.

Di sisi pelabuhan, Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Yanti Sriani Ijie menjelaskan bahwa saat ini pelabuhan menampung 123 kapal nelayan dengan aktivitas bongkar muat harian mencapai 3–4 kapal besar dan puluhan kapal kecil. Namun, keterbatasan panjang dermaga yang saat ini sekitar 500 meter menyebabkan antrean kapal saat proses bongkar muat.

“Kami sangat membutuhkan perpanjangan dermaga sekitar 50 meter untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal nelayan,” ujarnya.

Yanti juga mengungkapkan bahwa hasil perikanan dari Sorong telah menembus pasar ekspor seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, serta didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya dan Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut menyapa para pedagang dan mendengarkan langsung aspirasi mereka. Magdalena Rumi (56), yang telah 15 tahun berjualan ikan, berharap adanya bantuan fasilitas agar dapat berjualan dengan lebih layak.

Hal senada disampaikan Febi Rauyai (31), pedagang ikan yang telah berjualan selama empat tahun. Ia berharap adanya perbaikan pasar agar pedagang tidak lagi berjualan di bawah terik matahari.

“Kami senang sekali bisa bertemu langsung dengan Wapres, semoga pasar ini bisa diperbaiki menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Salumina Basna (53), pedagang sayur, mengungkapkan rasa bahagianya ketika Wapres membeli dagangannya.

“Kami senang sekali kalau pemerintah datang melihat kami di sini,” katanya.

Melalui peninjauan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pasar, pemberdayaan nelayan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil, khususnya masyarakat asli Papua.

Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, Gubernur Papua Barat Elisa Kambu, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tinjau-pelabuhan-dan-pasar-ikan-klademak-sorong-wapres-gibran-dorong-peningkatan-infrastruktur-dan-kesejahteraan-nelayan/ 

Baca Terusannya »»  

Kemhan RI Buka Latsarmil Komcad ASN Kementerian Lembaga Gelombang I 2026, Diikuti Ribuan Peserta

 

Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) resmi membuka Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian dan Lembaga Gelombang I Tahun Anggaran 2026. Upacara pembukaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, mewakili Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, bertempat di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

​Membacakan amanat Menteri Pertahanan RI, Kabacadnas menegaskan bahwa pembentukan Komcad dari unsur birokrasi ini merupakan wujud nyata penerapan sistem pertahanan semesta.

​”Di tengah berbagai ancaman yang semakin kompleks, komponen cadangan berperan sebagai kekuatan tambahan yang dapat dikerahkan untuk memperkuat komponen utama, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional,” tegas Kabacadnas dalam amanat Menhan.

​Pelatihan yang dijadwalkan berlangsung hingga 5 Juni 2026 ini diikuti oleh 1.773 peserta yang berhasil lulus seleksi dari 55 Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat.

​Dalam sesi wawancara usai upacara, Kabacadnas menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin abdi negara. Kabacadnas juga menekankan sifat kesukarelaan dari program ini.

​”Ini bukan wajib militer, melainkan tumbuh secara sukarela. Kita berharap modal awal kebersamaan ini melahirkan sikap, karakter, dan mental yang baik dari para ASN untuk meningkatkan etos kerja saat mereka kembali ke instansinya masing-masing,” ujar Kabacadnas.

​Ke depannya, Kemhan menargetkan pembentukan 4.000 ASN sebagai anggota Komcad sepanjang tahun 2026, guna memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berkarakter bela negara demi mewujudkan visi Indonesia Emas.

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/04/22/kemhan-ri-buka-latsarmil-komcad-asn-kementerian-lembaga-gelombang-i-2026-diikuti-ribuan-peserta.html 

Baca Terusannya »»  

Menaker Tekankan Perusahaan Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan Peserta

 

Medan – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar belakang pendidikan masing-masing agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4/2026).

Menurut Yassierli, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya. Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya. Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

“Kepada direktur rumah sakit, saya minta tolong fasilitasi adik-adik belajar. Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya,” ujar Yassierli.

Selain kepada pihak rumah sakit, Yassierli juga mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan, masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Pelaksanaan Magang Nasional 2025 di rumah sakit tersebut diikuti 48 peserta dari batch 2 dan batch 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, terdiri atas 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, serta 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai pekerja dari pihak manajemen rumah sakit.

Yassierli berharap program magang dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-tekankan-perusahaan-sesuaikan-tugas-magang-dengan-latar-pendidikan-peserta

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Bangun 20 Unit Rumah Apung bagi Terdampak Rob di Demak Tahun Ini

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggulirkan bantuan pembangunan rumah apung, bagi warga terdampak bencana rob di Kabupaten Demak. Bantuan pembangunan rumah apung tersebut hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Bank Jateng.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menuturkan, bantuan rumah apung merupakan salah satu solusi adaptif untuk menjawab persoalan lingkungan pesisir, khususnya di Desa Timbulsloko dan Desa Bedono Kecamatan Sayung Demak, yang selama ini kerap terendam air laut.

“Bantuan rumah apung terus kami lakukan, sebagai langkah solutif bagi warga terdampak rob di Kabupaten Demak,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Skema kolaboratif yang dilakukan sesuai dengan semangat Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah, yang diusung Gubernur Ahmad Lutffi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Pemerintah Kabupaten Demak dan Bank Jateng.

“Dalam beberapa kesempatan, Pak Gubernur selalu menyampaikan kerja super team bukan super man. Itu yang kami lakukan dalam menangani pemukiman warga di daerah bencana rob,” lanjutnya.

Hingga akhir 2025, sudah ada 15 rumah apung yang dibangun. Yakni 1 unit prototype rumah apung di tahun 2023 oleh Pemkab Demak dan CSR, 1 unit rumah apung di tahun 2024 oleh Yayasan sheep Indonesia, 3 unit rumah apung pada 2025 oleh CSR Bank Jateng dan Pemkab Demak, dan 10 unit lagi pada 2025.

“Pada tahun 2026 ini total akan dibangun 20 unit rumah apung, yang terdiri dari 19 unit rumah apung di Desa Timbulsloko dan 1 unit di Desa Bedono Kecamatan Sayung. 17 unit, di antaranya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya.

Boedyo menerangkan, tahun ini bantuan rumah apung sudah dimulai pembangunan dengan 3 unit. Masing-masing penerima Rokani, Desa Bedono dan dua di Desa Timbulsloko yakni Krisma dan Ngadiyanto.

“Saat ini sudah mulai proses pembangunan pada bulan Maret, dan ditargetkan selesai di bulan Mei ini,” tuturnya.

Boedyo berharap, bantuan rumah apung menjadi solusi bagi warga terdampak rob, sehingga mereka dapat memiliki hunian yang jauh lebih layak, aman dan nyaman.

“Selama ini rob menjadi masalah utama bagi warga di sana. Kami berharap bantuan ini menjadi solusi,” tandasnya.

 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-bangun-20-unit-rumah-apung-bagi-terdampak-rob-di-demak-tahun-ini/ 

Baca Terusannya »»  

Jateng Dikepung 162 Bencana Selama Januari–April 2026, Ini Upaya Pempov

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari hingga 12 April 2026. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi wilayah ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).

Dia menyatakan, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasta bencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/ kota,” kata dia.

Upaya-upaya yang dilakukan saat terjadi bencana di antaranya penguatan logistik kebencanaan, guna memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang cepat dan tepat, saat terjadi kebencanaan. Selain itu juga peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung mengenai penanganan bencana tanah gerak, yang sempat terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang.

Sebagai informasi, bencana tanah bergerak sendiri terjadi di sejumlah titik dengan dampak signifikan. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, peristiwa yang terjadi sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga. Sementara itu di Kota Semarang, bencana serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026.

Menurut wagub, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus, karena dampaknya langsung menghilangkan tempat tinggal warga.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, merespons dengan memastikan persoalan hunian korban tanah bergerak akan segera dibawa ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB, agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain penanganan tanah bergerak, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah upaya mitigasi bencana lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah, dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/jateng-dikepung-162-bencana-selama-januari-april-2026-ini-upaya-pempov/

Baca Terusannya »»  

Wagub Jateng Taj Yasin Dorong Percepatan Jambanisasi, Butuh Dukungan Pusat untuk 21 Ribu Rumah di Jateng

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas sanitasi masyarakat, melalui program jambanisasi dan penyediaan air bersih.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan, sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, wagub melaporkan capaian pembangunan sanitasi di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban bagi masyarakat.

Namun demikian, kebutuhan jamban layak masih cukup besar. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 21.542 rumah tangga yang belum memiliki akses jamban sehat.

“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui skema APBN, termasuk sinergi dengan DPR RI.

“Kami mohon dukungan, agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.

Wagub menambahkan, intervensi sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah, sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan.

“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII, guna mendukung percepatan peningkatan sanitasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah, dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/taj-yasin-dorong-percepatan-jambanisasi-butuh-dukungan-pusat-untuk-21-ribu-rumah-di-jateng/ 

Baca Terusannya »»  

Dukung TMMD dan Sengkuyung, Pemprov Jateng Kucurkan Rp33,2 Miliar

 

SRAGEN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan anggaran sebesar Rp33,2 miliar, untuk mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 dan program Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, program TMMD dinilai strategis dalam menyelesaikan persoalan yang ada di desa. Program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jumlah penduduk kita itu 80 % itu ada di desa. Wilayah kita itu juga 80% itu ada di desa, sehingga pembangunan harus kita mulai dari desa,” kata Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada acara Pembukaan TMMD Reguler ke-128 dan Sengkuyung Tahap II Tahun 2026, di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Rabu (22/4/2026).

Dia memberikan apresiasi kepada TNI yang telah konsisten berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, untuk menyelesaikan problem di desa. Menurutnya, TMMD sangat strategis mengusung program tersebut, karena TNI memiliki struktur sampai tingkat desa.

Sumarno mengatakan, TMMD maupun Sengkuyung merupakan wujud nyata kemanunggalan antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Program tersebut, lanjutnya, telah membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan.

“Melalui program ini, sasaran kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar masyarakat, guna meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Sementara itu, kegiatan nonfisik diarahkan pada peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta penguatan ketahanan wilayah, melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan bela negara.

Sumarno meminta pemerintah kabupaten/ kota hendaknya terus berkoordinasi dengan Dansatgas TMMD di wilayah masing-masing. Gunanya, untuk mengoptimalkan berbagai program unggulan, antara lain ketahanan pangan, pertanian terpadu, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan penurunan stunting, penguatan Posyandu, penanaman pohon, pembersihan lingkungan, serta rehabilitasi tempat ibadah.

Sebagai informasi, pelaksanaan TMMD Reguler ke-128 dan Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 berlangsung mulai 22 April sampai 21 Mei 2026 secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, Dansatgas TMMD Reg-128, Dindin Rohidin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, memberikan percepatan di bidang ekonomi, dan menanamkan nilai-nilai juang, nilai wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air yang akan disematkan melalui penyuluhan-penyuluhan.

“Sasaran fisik berupa cor jalan panjang 1.100 meter, talud 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembuatan jamban sehat 10 unit dan sarana air bersih sumur bor 1 unit,” ujarnya.

Untuk nonfisik, Kodim fokus menguatkan sumber daya manusia (SDM), meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, posyandu dan penyuluhan penyakit, peternakan dan perikanan, pertanian, perkebunan, bina mental, dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan perbaikan RTLH dari Pemprov dan Pemda Kabupaten Sragen, bantuan paket sembako, pembuatan jamban, bantuan sosial keuangan, serta sumur bor. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/dukung-tmmd-dan-sengkuyung-pemprov-jateng-kucurkan-rp332-miliar/ 

Baca Terusannya »»  

Jateng Gencar Bidik Investor Hijau, Potensi Energi Capai 13 Gigawatt

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bergerilya menggaet investor sektor energi terbarukan untuk menanamkan modal. Terbaru, pabrik perakitan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Kabupaten Magelang telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada awal April 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, mengatakan, nilai investasi sektor energi terbarukan di Jawa Tengah pada 2024–2025 mencapai Rp7,1 triliun. Rinciannya, penanaman modal pada 2024 sebesar Rp5,7 triliun, sementara pada 2025 sebesar Rp1,4 triliun.

 

“Nilai investasi 2025 dibanding 2024 terlihat menurun. Hal ini karena pada 2024 masih dalam tahap pembangunan, pembelian lahan, dan belanja modal. Sementara pada 2025 pabrik sudah mulai beroperasi,” ungkapnya, Rabu (22/4/2026).

 

Sakina menjelaskan, sektor industri yang telah menanamkan modal di Jawa Tengah, antara lain pabrik solar cell dan baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan KEK Kendal.

 

“Kemudian, yang baru diresmikan Presiden di Kabupaten Magelang adalah pabrik perakitan kendaraan listrik, terutama bus, truk, dan forklift,” imbuhnya.

 

Untuk menarik calon investor, pihaknya melakukan sejumlah langkah, di antaranya menginventarisasi potensi energi baru terbarukan (EBT) di 35 kabupaten/kota. Potensi tersebut kemudian dirangkum dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO), dan ditawarkan kepada calon investor melalui forum seperti Central Java Investment Business Forum (CJIBF).

 

Sakina menyebutkan, peluang investasi hijau yang masih dapat dikembangkan antara lain potensi panas bumi di Banjarnegara dan Wonosobo, energi bayu, serta pengelolaan sampah di 35 kabupaten/kota.

 

Hal itu menurutnya selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, untuk memajukan sektor energi hijau di Jateng.

 

Analis Institute for Essential Services Reform (IESR), Zakki Muwafiq mengatakan, ada tiga potensi EBT yang layak dikembangkan dari sisi profitabilitas, yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

 

“Potensi terbesar di Jawa Tengah adalah PLTS di 12 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten, dengan potensi energi mencapai 13 gigawatt,” ujarnya.

 

Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Tengah yang terus meningkat. Berdasarkan data RUPTL PLN, konsumsi listrik di Jateng meningkat 4,5 persen dalam 10 tahun terakhir.

 

“Dalam empat tahun terakhir bahkan terjadi peningkatan signifikan hingga 5,3 persen. Artinya, ada kebutuhan yang perlu disuplai oleh EBT, sehingga ini menjadi peluang besar,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-gencar-bidik-investor-hijau-potensi-energi-capai-13-gigawatt/ 

Baca Terusannya »»  

Wagub Jateng Taj Yasin Lepas Kloter Pertama Haji dari Embarkasi Solo, Jateng Berangkatkan 34.122 Jemaah

 

BOYOLALI — Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen melepas kloter pertama jemaah haji Jawa Tengah dari Embarkasi Solo (Donohudan), Kabupaten Boyolali, Selasa (21/4/2026) malam.

Untuk kloter pertama, yakni SOC 1 dari Kabupaten Tegal. Jemaah dijadwalkan terbang dari Bandara Adi Soemarmo pukul 01.05 WIB pada Rabu (22/4/2026), menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 6101 menuju Madinah.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jateng, kuota jemaah haji Jawa Tengah tahun ini mencapai 34.122 orang. Jumlah itu terdiri atas 32.138 jemaah urut porsi, 1.706 jemaah prioritas lansia, 191 petugas haji daerah, dan 87 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Jemaah tersebut diberangkatkan melalui dua embarkasi, yakni Solo dan Yogyakarta. Sebanyak 81 kloter diberangkatkan melalui Embarkasi Solo, sedangkan 15 kloter dari wilayah karesidenan Kedu melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport.

Jumlah jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Solo mencapai 28.772 orang, dengan pendampingan 321 petugas haji. Sementara, melalui Embarkasi Yogyakarta sebanyak 5.368 orang dengan didampingi 60 petugas haji.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin berpesan kepada jemaah haji agar selama di Tanah Suci menjaga kesehatan, kekompakan, dan nama baik daerah serta Indonesia. Selain itu juga diminta mengikuti arahan pembimbing, dan jadwal yang telah disusun.

“Yang paling dijaga di sana adalah arahan dari pembimbing haji di KBIH,” ujarnya.

Taj Yasin menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Dia mengingatkan, perjalanan ibadah haji berlangsung panjang, sekitar 40 hari, sehingga jemaah harus cermat menjaga stamina.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan,” egas Gus Yasin, sapaannya.

Wagub juga meminta jemaah menjaga perilaku selama di Tanah Suci. Jemaah Jawa Tengah harus ikut mempertahankan citra baik jemaah Indonesia, yang selama ini dikenal tertib, sopan, dan tidak menyulitkan pihak lain.

“Nama baik Provinsi Jawa Tengah juga harus dijaga di sana,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dyah Kusminar mengatakan, panitia telah melakukan pemeriksaan ulang secara komprehensif terhadap dokumen resmi yang menyatakan kemampuan calon jemaah, dari aspek kesehatan (fisik dan mental) untuk menunaikan ibadah haji.

“Persiapan kita yang utama adalah melakukan cek kembali hasil istitha’ah dari seluruh jemaah,” ujarnya.

Yunita menyebut, kloter 1 dalam kondisi aman. Namun pada kloter 2 terdapat dua jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit dr Moewardi, sedangkan pada kloter 3 dua jemaah diistirahatkan dan satu lainnya masih diobservasi.

Menurut dia, kondisi itu tidak otomatis membuat jemaah batal berangkat. Penentuan layak terbang dilakukan melalui asesmen khusus, oleh tim medis yang bersiaga 24 jam.

“Pemeriksaan kesehatan itu sangat penting untuk menjaga jemaah di sana tetap sehat. Jadi berangkat sehat, pulang sehat,” katanya.

Calon jemaah haji warga Margasari Kabupaten Tegal, Maliyah mengaku, senang bisa melaksanakan ibadah haji. Sebab, keberangkatan itu setelah penantian sejak 14 tahun silam. Di atas kursi roda, Maliyah tetap bersyukur bisa berangkat haji lantaran sebelumnya sempat sakit.

“Hari senin sempat opname. Tapi alhamdulillah sudah sembuh, dicek kesehatan tadi sudah bagus. Dulu daftar dengan suami, tapi sudah meninggal 4/5 tahun lalu. Sekarang berangkat dengan menantu,” ucap lansia berusia 75 tahun itu.

Pembimbing Ibadah Kloter 3 SOC asal Kabupaten Tegal, Ahmad Risyanto menyebut, pelayanan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, terutama dalam pembagian kebutuhan jemaah, layanan administrasi, dan kejelasan alur keberangkatan.

“Untuk tahun ini, saya kira dari sisi pelayanan sudah semakin baik,” katanya.

Sebagai informasi, Embarkasi Solo kembali memperoleh layanan Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo, untuk mempercepat proses keberangkatan dan mengurangi kelelahan jemaah. Selain itu, kartu Nusuk kini sudah dibagikan dan diaktivasi sejak di embarkasi.

Acara pelepasan kloter pertama ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, jajaran penyelenggara haji, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah tokoh organisasi keagamaan.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/taj-yasin-lepas-kloter-pertama-haji-dari-embarkasi-solo-jateng-berangkatkan-34-122-jemaah/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Jenderal Dudung Bahas Situasi Pertahanan dan Keamanan di Tengah Dinamika Global

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/04/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pertahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara menerima laporan terkait kondisi terkini di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Selain menerima laporan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait sejumlah langkah ke depan dalam menjaga, memperkuat, dan meningkatkan sistem pertahanan nasional guna keamanan bangsa.

“Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan,” sambungnya.

Pertemuan ini menegaskan upaya adaptif pemerintah menghadapi tantangan dari situasi geopolotik global yang dinamis, serta komitmen dalam memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.


Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_terima_jenderal_dudung_bahas_situasi_pertahanan_dan_keamanan_di_tengah_dinamika_global

Baca Terusannya »»  

Indonesia Ekspor Urea ke Australia, Presiden Prabowo Terima Apresiasi PM Albanese

 

Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dari Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250 ribu ton pada tahap awal. Apresiasi tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada Selasa (21/04/2026) sore. 

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya. 

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Seskab.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri. 

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tulis Seskab.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tutup Seskab.




Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_ekspor_urea_ke_australia_presiden_prabowo_terima_apresiasi_pm_albanese

 

 

Baca Terusannya »»