Rp4,156 Miliar Bantuan Pascabanjir untuk Rumah Ibadah dan Sekolah Buddha di Aceh-Sumut Mulai Dicairkan

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran Rp4,156 miliar untuk membantu pemulihan rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan Buddha yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara.

"Sejumlah bantuan kini mulai dicairkan kepada penerima. Kami terus memantau  dan mempercepat proses pencairan bantuan ini," ungkap Direktur Jenderal Bimas Buddha Supriyadi, di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Supriyadi menambahkan,  penyaluran bantuan ini menjadi prioritas pemerintah. "Ini sesuai arahan Menag dan juga Presiden Prabowo," imbuhnya.

Di Aceh, pencairan bantuan untuk rumah ibadah telah memasuki tahap penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Sementara bantuan sarana untuk dua Sekolah Minggu Buddhis (SMB) telah terealisasi, masing-masing sebesar Rp55 juta.

Adapun di Sumatera Utara, bantuan telah dicairkan untuk 27 dari 62 rumah ibadah atau sekitar 44 persen dari total sasaran. Empat lokasi lainnya ditargetkan menyusul pada pekan berikutnya sehingga realisasi diproyeksikan mencapai 31 lokasi atau 50 persen dari sasaran.

Sebelumnya, perkembangan penyaluran bantuan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera yang digelar secara virtual, pada Jumat, 18 September 2026 pekan lalu.

Rapat tersebut juga membahas sejumlah kendala administrasi dan pemutakhiran data penerima bantuan.

Di Aceh, kendala perubahan rekening dan penandatanganan perjanjian kerja sama yang sebelumnya menghambat proses pencairan telah diselesaikan. Proses selanjutnya akan dikawal hingga penerbitan SP2D dan dana masuk ke rekening penerima.

Sementara itu, pemutakhiran data di Sumatera Utara menemukan adanya rumah ibadah yang telah melakukan perbaikan secara mandiri. Agar bantuan tetap menyasar pihak yang membutuhkan, satuan kerja daerah melalui Pembimas Buddha mengusulkan lokasi pengganti.

Usulan tersebut harus dilengkapi dokumen pendukung dan memastikan rumah ibadah pengganti memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan.

Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Triroso mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala agar kendala dalam proses pencairan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, percepatan realisasi tidak semata-mata berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.

“Ini adalah upaya kita sebagai Kementerian Agama yang dekat dengan masyarakat dan memberikan dampak kepada masyarakat,” ujar Triroso.

Ditjen Bimas Buddha bersama jajaran di daerah akan terus memantau proses pencairan setiap pekan hingga seluruh bantuan tersalurkan sesuai ketentuan.

Progres penyaluran juga akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dalam penanganan pascabencana.

Anggaran Rp4,156 miliar tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan rumah ibadah serta sarana pendidikan keagamaan Buddha yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/rp4156-miliar-bantuan-pascabanjir-untuk-rumah-ibadah-dan-sekolah-buddha-di-aceh-sumut-mulai-dicairkan-4UxIP

 

Baca Terusannya »»  

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres: 'Retakan telah menjadi jurang' saat dunia menghadapi empat ujian kekuatan

Umat ​​manusia menghadapi empat "ujian kekuatan" yang menentukan – seputar perang atau perdamaian, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan AI – yang akan menentukan apakah dunia bergerak menuju era kerja sama baru atau perpecahan yang lebih dalam, demikian peringatan kepala PBB kepada Majelis Umum pada hari Selasa. 

Poin-poin penting

• Sekretaris Jenderal PBB mendesak kerja sama internasional yang mengikat dalam tata kelola AI, dan memperingatkan bahwa keputusan hidup dan mati tidak boleh diserahkan kepada mesin.
• Seruan untuk reformasi Dewan Keamanan, menyoroti terus berlanjutnya ketidakhadiran perwakilan tetap Afrika yang "tidak dapat dibenarkan".
• Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, PBB telah mencapai kesetaraan gender penuh di seluruh kepemimpinan senior dan staf. 

Dengan sisa waktu sekitar 100 hari dalam masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres menyampaikan pidato yang luas cakupannya, yang menggambarkan krisis-krisis paling mendesak di dunia bukan sebagai masalah terisolasi, tetapi sebagai ekspresi berbeda dari perjuangan mendasar yang sama tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan oleh siapa.

“Kekuatan terbesar bukanlah kekuatan untuk mendominasi. Kekuatan terbesar adalah kekuatan untuk membangun masa depan yang bermanfaat bagi semua orang ,” katanya, saat menyampaikan laporan tahunan Organisasi tersebut.

Menggambarkan satu dekade terkikisnya norma-norma internasional – mulai dari warga sipil yang menjadi sasaran perang, dan pekerja kemanusiaan yang terbunuh, hingga hukum internasional yang "dikesampingkan" dan terkikisnya kepercayaan antar negara – ia mengatakan bahwa kekuasaan itu sendiri sedang dibentuk ulang secara fundamental dalam tiga cara:

• Munculnya kekuatan negara baru
• Terjadi pengalihan wewenang yang signifikan dari pemerintah kepada perusahaan swasta dan individu.
• Peran AI dan senjata otonom yang semakin besar dalam pengambilan keputusan yang dulunya hanya menjadi wewenang manusia.

“Garis patahan di dunia kita semakin melebar,” katanya. “Retakan telah menjadi jurang.”

Alih-alih menerima fragmentasi sebagai hal yang tak terhindarkan, ia menyerukan penguatan kerja sama dan jaringan global sejati yang dibangun di atas saling ketergantungan dan aturan bersama, sambil memperingatkan agar tidak tergelincir ke dalam blok-blok yang bersaing dengan sistem ekonomi dan keamanan yang terpisah, sebuah skenario yang dalam beberapa tahun terakhir ia sebut sebagai Keretakan Besar.

 

Belum ada tanda-tanda gencatan senjata yang nyata.

Dengan merujuk pada krisis beruntun di Timur Tengah, Ukraina, Sudan, dan Myanmar, Bapak Guterres berpendapat bahwa apa yang disebut gencatan senjata seringkali hanya berupa "api yang lebih kecil", dengan warga sipil terus menanggung akibatnya.

Ia kembali menyerukan kepatuhan terhadap perintah Mahkamah Internasional ( ICJ ) terkait Gaza dan memperingatkan bahwa perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel mengancam akan memadamkan solusi dua negara.

Ia juga mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB .

Mengulangi seruan lama untuk reformasi Dewan Keamanan , ia menyoroti terus berlanjutnya ketidakhadiran perwakilan tetap Afrika sebagai hal yang "tidak adil dan tidak dapat dibenarkan" mengingat badan beranggotakan 15 orang tersebut didirikan pada era geopolitik yang sangat berbeda.

 

'Kesetaraan bukanlah mimpi; itu adalah sebuah keputusan'

Menyoroti kesenjangan antara kekayaan global yang mencapai rekor tertinggi dan miliaran orang yang masih kekurangan akses terhadap makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan, ia mengatakan bahwa ketidaksetaraan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah kekuasaan atas kesempatan, sumber daya, dan penentuan nasib sendiri.

Ia menegaskan kembali pandangannya yang telah lama dipegang bahwa sistem keuangan internasional membuat negara-negara berkembang terbebani utang sementara mereka menghadapi bencana iklim yang sebagian besar bukan disebabkan oleh mereka. 

Sejalan dengan hal itu, ia menyerukan percepatan penghapusan utang, bank pembangunan multilateral yang lebih berani, dan akses yang lebih adil terhadap Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR) yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional ( IMF ).

Dengan memberikan perhatian khusus pada ketidaksetaraan gender, ia mengumumkan bahwa PBB telah mencapai kesetaraan gender penuh di seluruh kepemimpinan senior, staf kantor pusat, dan peran profesional untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

“Kesetaraan bukanlah mimpi; itu adalah sebuah keputusan,” katanya, seraya mengutip kemajuan di PBB sebagai bukti bahwa struktur kekuasaan yang mengakar dapat berubah.

 

Dua tantangan utama: Iklim dan AI

Mengenai perubahan iklim, Bapak Guterres mengatakan krisis ini adalah " ketidakseimbangan kekuasaan antar generasi yang paling mendalam ", dan memperingatkan akan hampir pasti terjadinya pelanggaran ambang batas 1,5°C.

Menyerukan agar para pencemar "membayar" dan agar negara-negara maju melipatgandakan pendanaan adaptasi, ia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar menuai keuntungan besar sejak invasi Rusia ke Ukraina sementara pendanaan adaptasi global untuk negara-negara berkembang masih merupakan sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Beralih ke AI, Sekretaris Jenderal memperingatkan bahwa kekuasaan semakin terkonsentrasi pada data, kapasitas komputasi, dan algoritma, yang berkembang lebih cepat daripada kemampuan umat manusia untuk mengaturnya.

“Bahayanya bukanlah teknologi,” katanya. “ Bahayanya adalah teknologi tanpa pertanggungjawaban .”

 

Robot pembunuh penjahat

Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa pengamanan terhadap AI harus dibangun, dan menambahkan bahwa anak-anak tidak boleh pernah menjadi subjek uji coba untuk sistem yang tidak diatur.

“Keputusan hidup dan mati tidak boleh pernah diserahkan kepada mesin,” ia memperingatkan. “Robot pembunuh tidak boleh memiliki tempat di masa depan kita.”

Untuk mengatasi hal ini, ia menyerukan kerangka kerja manajemen risiko AI multilateral dengan pengawasan independen , dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi subjek uji coba untuk sistem yang tidak diatur dan bahwa keputusan hidup dan mati tidak boleh diserahkan kepada mesin.

 

Lebih kuat, bukan lebih lemah

Bapak Guterres menegaskan kembali bahwa perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia adalah pilar yang tak terpisahkan dari Piagam PBB, menolak anggapan bahwa martabat dan hak dapat dipisahkan dari keamanan dan kesempatan .

Dalam menghadapi bencana global lebih dari 80 tahun yang lalu di medan perang Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa diciptakan sebagai tindakan pembangkangan, harapan, dari orang-orang yang menolak menyerahkan masa depan kepada rasa takut dan dari negara-negara yang tahu bahwa masa depan mereka terikat bersama.

Berjanji untuk membawa "semangat tekad" selama sisa masa jabatannya, ia bersumpah untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Piagam PBB, bahkan setelah meninggalkan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal.

“ Dunia tidak membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih lemah ,” katanya. “ Dunia membutuhkan PBB yang cukup kuat untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya dan cukup bertekad untuk membangun dunia sebagaimana seharusnya .”

 

 

Sumber : https://news.un.org/en/story/2026/09/1168392 

Baca Terusannya »»  

Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 Resmi Dibuka, Menlu RI Pimpin Delegasi Indonesia

 

New York, Amerika Serikat – Menteri Luar Negeri RI Sugiono, selaku Ketua Delegasi Indonesia, menghadiri pembukaan Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) ke-81 di Markas Besar PBB, New York.

Debat Umum SMU PBB ke-81 dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Y.M. Khalilur Rahman dari Bangladesh, dengan tema “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All”. Tema ini menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme dan memastikan PBB mampu merespons berbagai perubahan dan tantangan global secara efektif.

Dalam pembukaan Debat Umum, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam pidato Debat Umum terakhirnya sebagai Sekjen PBB, menyoroti perubahan lanskap kekuatan global di tengah konflik, ketimpangan, perubahan iklim, dan perkembangan kecerdasan artifisial. Ia menegaskan bahwa masa depan akan ditentukan oleh kemampuan manusia mengelola kekuasaan secara bijaksana. Karena itu, multilateralisme dan hukum internasional semakin penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan dan prinsip bersama.

Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap PBB melalui reformasi dan tindakan nyata. PBB tetap tidak tergantikan, namun harus mampu membuktikan bahwa organisasi tersebut bekerja dan memberikan hasil bagi masyarakat dunia.

Selain Debat Umum, rangkaian High-Level Week SMU PBB ke-81 mencakup sejumlah pertemuan tingkat tinggi mengenai berbagai isu strategis, antara lain Hak atas Pembangunan, aksi iklim dan transisi berkeadilan, kenaikan permukaan laut, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, pemberantasan rasisme, serta penghapusan senjata nuklir.

Dalam rangkaian High-Level Week, Indonesia akan membawa sejumlah prioritas utama, termasuk mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik, khususnya bagi Palestina; memperkuat peran Indonesia sebagai bridge-builder; mendorong reformasi PBB dan penguatan suara Global South; serta menyampaikan berbagai capaian dan prioritas pembangunan nasional.

Indonesia juga akan terus menegaskan pentingnya multilateralisme yang lebih kuat, inklusif, dan efektif, serta kerja sama internasional yang mampu menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan bersama.

Partisipasi Menlu RI dalam High-Level Week SMU PBB ke-81 menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam diplomasi multilateral serta memastikan kepentingan dan prioritas Indonesia turut tercermin dalam pembahasan berbagai agenda global.

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/debat-umum-sidang-majelis-umum-pbb-ke-81-resmi-dibuka-menlu-ri-pimpin-delegasi-indonesia 

 

Baca Terusannya »»  

Masuki Hari Kelima Asian Games 2026, Kemenpora Mulai Evaluasi Capaian Medali terhadap Target yang Disepakati Bersama Cabor

 

Nagoya: Memasuki hari kelima Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para pimpinan cabang olahraga (cabor) untuk memonitor capaian kontingen Indonesia, sekaligus mengevaluasi raihan medali berdasarkan target yang telah disepakati bersama cabor sebelum keberangkatan.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir mengatakan, target medali Asian Games 2026 bukan ditetapkan secara sepihak oleh Kemenpora. Sebelum kontingen berangkat ke Jepang, Kemenpora bersama para pimpinan cabor telah duduk bersama membahas potensi, kesiapan, peluang serta target masing-masing cabang dan nomor pertandingan.

“Sejak sebelum berangkat, kami sudah duduk bersama dengan para pimpinan cabang olahraga. Kami bahas potensi, peluang dan target masing-masing. Kita sepakati targetnya bersama-sama. Jadi target ini bukan dibuat sepihak oleh Kemenpora, tetapi merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama. Karena itu, selama pertandingan berlangsung, kita juga harus bersama-sama melihat apakah capaian di lapangan sesuai dengan target yang sudah kita sepakati,” ujar Menpora Erick.

Hingga saat ini, Indonesia telah mengoleksi satu medali perak dan sembilan medali perunggu. Dari target yang telah disepakati sebelumnya, terdapat capaian yang belum sesuai dengan proyeksi, yaitu dari cabang olahraga wushu.

Wushu sebelumnya ditargetkan menyumbangkan satu medali emas melalui nomor taolu changquan putra, namun di akhir pertandingan, Indonesia meraih medali perunggu.

“Untuk Wushu, targetnya memang emas. Hari ini yang kita dapat adalah perunggu. Kita apresiasi perjuangan atlet yang sudah berjuang memberikan medali untuk Indonesia, tetapi kita juga harus terbuka bahwa hasil tersebut belum sesuai dengan target yang sudah kita sepakati sejak awal,” kata Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang harus dilakukan secara objektif bersama pimpinan cabor. Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan, faktor apa yang membuat capaian belum sesuai target, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

“Target itu bukan sekadar angka di atas kertas. Target menjadi komitmen bersama. Ketika hasilnya sesuai, tentu kita apresiasi. Ketika hasilnya belum sesuai, kita evaluasi bersama. Itu bagian dari proses membangun olahraga Indonesia yang lebih profesional dan terukur,” tegas Menpora Erick.

Kemenpora, lanjut Erick, akan terus melakukan monitoring terhadap pertandingan yang masih berlangsung dan berkoordinasi dengan para pimpinan cabor untuk memastikan seluruh potensi medali Indonesia dapat dimaksimalkan.

Ia juga meminta seluruh kontingen Indonesia tetap fokus dan menjaga semangat bertanding hingga pertandingan terakhir.

“Perjalanan Asian Games masih panjang. Kita tidak boleh berhenti. Yang paling penting sekarang kita terus dukung atlet yang bertanding, kita apresiasi perjuangan atlet. Sambil juga kita evaluasi apa yang belum sesuai, dan kita terus bergerak bersama sampai akhir Asian Games, sehingga kita pastikan setiap pertandingan diperjuangkan dengan maksimal untuk Merah Putih,” tambahnya.

Tentunya konsistensi menjaga fokus hingga akhir Asian Games menjadi tugas utama seluruh unsur kontingen karena Kemenpora tetap menargetkan empat emas kepada NOC (National Olympic Commitee) Indonesia, Chef de Mission (CdM) dan para pimpinan cabang olahraga.

“Kemenpora tetap menargetkan empat medali emas kepada NOC Indonesia, CdM, dan para pimpinan cabang olahraga. Karena itu, meskipun ada target yang belum tercapai, kita tidak boleh kehilangan fokus. Kita akan terus melakukan evaluasi, memperkuat koordinasi dengan cabor, dan mengoptimalkan setiap peluang medali yang masih ada sampai pertandingan terakhir,” pungkas Menpora Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7158/masuki-hari-kelima-asian-games-2026-kemenpora-mulai-evaluasi-cap 

Baca Terusannya »»  

Menkomdigi Tegaskan Aturan Indonesia kepada CEO Roblox

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan langsung kepada Co-Founder dan Chief Executive Officer Roblox David Baszucki mengenai kewajiban platform dalam memenuhi regulasi Indonesia, khususnya terkait pelindungan anak di ruang digital.

Hal itu disampaikan Meutya saat bertemu Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di dalam platform.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, langkah tersebut dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meutya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, yakni memastikan aspek keamanan dan pelindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur. Dengan pendekatan tersebut, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya risiko, tetapi menjadi bagian dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya.

Dalam pertemuan tersebut, Baszucki menyampaikan bahwa Roblox menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, khususnya generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk terus menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform tersebut beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Baszucki menyampaikan bahwa sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan pengembangan produk dan standar keamanan platform.

Selain aspek produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.

Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meminta agar implementasi PP TUNAS dapat dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

Menurut Meutya, komitmen terhadap pelindungan anak perlu terlihat dalam perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan. Pemerintah akan terus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-tegaskan-aturan-indonesia-kepada-ceo-roblox 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Luncurkan e-SMART KOMITE, Apa itu?

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah meluncurkan e-SMART KOMITE, platform digital yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme komite madrasah di seluruh Indonesia.

Peluncuran e-SMART KOMITE menjadi bagian dari upaya Kemenag membangun ekosistem pembinaan komite madrasah yang lebih terstandar, terintegrasi, efektif, dan berbasis data. Platform ini juga diharapkan memperkuat peran komite sebagai mitra strategis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, pengendalian, sekaligus pembelajaran.

“Bahwa kehadiran IT (e-SMART KOMITE) untuk membantu pengawasan, controlling dan juga pembelajaran kita maka diharapkan Insyaallah ke depan kualitas madrasah dan santri kita Itu akan semakin lari cepat,” ujar Nasaruddin dalam peluncuran e-SMART KOMITE, platform digital yang diinisiasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) di Jakarta, Selasa, (22/9/2026).

Direktur KSKK Madrasah Nyayu Khodijah menjelaskan, e-SMART KOMITE dikembangkan berdasarkan kebutuhan penguatan kapasitas komite madrasah. Terkhusus, keterlibatan masyarakat dan orang tua yang merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan pendidikan.

“Banyak pakar yang berpandangan bahwa melibatkan masyarakat termasuk juga di dalamnya adalah orang tua Itu adalah salah satu upaya yang paling efektif dalam memajukan pendidikan Terutama dalam konteks ini adalah Madrasah,” kata Nyayu.

Ia mengatakan, kebutuhan terhadap penguatan komite madrasah juga terlihat secara faktual di lapangan. Kebutuhan tersebut ditemukan melalui berbagai diskusi dengan pengurus komite, kepala madrasah, tim kelembagaan, serta pemangku kepentingan pendidikan madrasah di tingkat pusat dan daerah.

“Secara faktual kita juga tahu bahwa saat ini madrasah kita memang sangat membutuhkan Komite madrasah baik itu madrasah negeri maupun madrasah swasta,” ujarnya.

Menurut Nyayu, e-SMART KOMITE tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individual pengurus komite. Platform tersebut juga membuka ruang bagi pengurus komite untuk saling berbagi pengalaman, praktik baik, dan dukungan dalam menghadapi persoalan di madrasah.

“Komite Madrasa bukan hanya sekedar dapat meningkatkan kapasitasnya tetapi di sini juga diberi ruang bagi mereka untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi best practice Bahkan juga dimungkinkan saling mendukung ketika ada salah satu komite yang menghadapi masalah,” katanya.

 

Empat Metode Pembelajaran dalam e-SMART KOMITE

Nyayu menjelaskan, e-SMART KOMITE menggunakan empat metode pembelajaran utama. 

Pertama, e-learning, yang memungkinkan pengurus komite meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola komite, mengembangkan program berbasis kebutuhan, serta menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Kedua, metode praktik langsung. Setelah memperoleh pembelajaran melalui e-learning, peserta mempraktikkan pengetahuan tersebut melalui tugas-tugas nyata, antara lain menyusun program kerja dan membuat perencanaan terkait fungsi komite dalam memberikan pertimbangan kepada madrasah.

Ketiga, benchmarking, dengan menghadirkan berbagai praktik baik dari komite madrasah yang telah berpengalaman dalam mendukung kemajuan madrasah.

Keempat, pendampingan yang mencakup coaching, mentoring, hingga klinik konsultasi. 

“Bahkan juga kita dorong melalui e-SMART Komite adalah pembentukan community of practice. Tentu dalam hal ini semuanya berbasis digital Jadi tidak perlu ada pertemuan langsung secara luring Semua bisa dilakukan menggunakan aplikasi,” tambahnya.

 

Ia berharap e-SMART KOMITE dapat membangun ekosistem pembinaan komite madrasah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. “Tentu harapan kami melalui e-SMART KOMITE ini tercipta ekosistem pembinaan komite madrasah Yang terstandar, terintegrasi, efektif dan juga berbasis data Sehingga menghasilkan komite madrasah yang profesional, transparan dan juga akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menilai keberadaan e-SMART KOMITE penting karena latar belakang para wali murid yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemahaman agar seluruh anggota komite memahami fungsi dan perannya dalam mendukung madrasah.

“Dan karena semua wali murid tentu punya background yang berbeda-beda, ada yang memang backgroundnya akademik, ada yang backgroundnya mungkin non-akademik, makanya e-SMART itu menjadi penting,” kata Amin.

Menurutnya, penguatan kompetensi melalui e-SMART KOMITE diharapkan membuat para pengurus memahami secara utuh fungsi komite sekaligus mampu memberikan kontribusi yang tepat bagi pengembangan madrasah.

“Nanti terjadi transaksi penguatan, kompetensi, penting sekali mereka diberikan insersi supaya paham betul apa sih fungsi komite, dan bagaimana seharusnya komite itu memberikan penguatan bagi madrasah,” sambungnya.

Landasan Hukum Komite Madrasah

Di sisi lain, penguatan komite madrasah sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Nyayu menjelaskan, keberadaan komite madrasah antara lain memiliki pijakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 56 yang mengatur komite sekolah atau madrasah sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan.

Selain itu, terdapat sejumlah regulasi lain yang menjadi landasan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Khusus di lingkungan Kementerian Agama, keberadaan komite madrasah juga diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Hadir dalam peluncuran e-SMART KOMITE di antaranya Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama dan hadir juga para pengurus Komite Madrasah yang hadir secara luring maupun daring.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-e-smart-komite-apa-itu-K0Tp0 

Baca Terusannya »»  

Bukan sebagai Tuan, Menag: Jadikan Teknologi sebagai Pelayan Pendidikan

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tidak membuat manusia kehilangan kendali. Menurutnya, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen yang membantu manusia, termasuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.

“Jangan pernah menjadikan teknologi sebagai tuan, jadikanlah teknologi sebagai pelayan, teknologi harus melayani manusia bukan manusia yang diperbudak oleh teknologi,” tegas Menag di Jakarta, Selasa, (22/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menag dalam peluncuran e-SMART KOMITE, platform digital yang diinisiasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah. Menag mengatakan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk membantu fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembelajaran di lingkungan madrasah.

“Bahwa kehadiran IT (e-SMART KOMITE) untuk membantu pengawasan, controlling dan juga Pembelajaran kita Maka diharapkan Insya Allah kedepan Kualitas Madrasah dan santri kita Itu akan semakin Lari cepat,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Pemanfaatannya perlu diarahkan pada kebutuhan manusia dan memperluas akses terhadap layanan pendidikan. “Digitalisasi harus memperluas akses dan harus membantu kita untuk memahami kebutuhan,” kata Nasaruddin.

Ia menilai, pemanfaatan teknologi yang tepat dapat menjadi bagian dari transformasi pendidikan terkhusus pendidikan madrasah. Melalui transformasi tersebut, madrasah diharapkan semakin mampu menjawab perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi penerus bangsa.

“Dari sinilah kita akan membangun madrasah yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul. Memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh madrasah di Indonesia. Serta menjadi salah satu penggerak transformasi pendidikan Islam dalam mendukung terwujudnya Indonesia emas tahun 2045,” tuturnya.

Salah satu implementasi pemanfaatan teknologi tersebut diwujudkan melalui e-SMART KOMITE. Platform yang dikembangkan Direktorat KSKK Madrasah ini dirancang sebagai ruang pembelajaran, praktik, berbagi pengalaman, pendampingan, dan konsultasi bagi pengurus komite madrasah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno mengatakan, keberagaman latar belakang wali murid menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kapasitas komite melalui platform digital.

“Dan karena semua wali murid tentu punya background yang berbeda-beda, ada yang memang backgroundnya akademik, ada yang backgroundnya mungkin non-akademik, makanya e-SMART itu menjadi penting,” kata Amin.

Penguatan kompetensi tersebut, lanjutnya, diperlukan agar para pengurus komite memahami fungsi dan perannya secara tepat dalam mendukung madrasah.

“Nanti terjadi transaksi penguatan, kompetensi, penting sekali mereka diberikan insersi supaya paham betul apa sih fungsi komite, dan bagaimana seharusnya komite itu memberikan penguatan bagi madrasah,” ujarnya.

Direktur KSKK Madrasah Nyayu Khodijah menambahkan, e-SMART KOMITE dikembangkan dengan sejumlah metode pembelajaran, mulai dari e-learning, praktik langsung, benchmarking, hingga pendampingan.

Melalui e-learning, pengurus komite dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola komite, mengembangkan program berbasis kebutuhan, serta menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Pembelajaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan praktik melalui tugas-tugas nyata.

Selain itu, platform tersebut menyediakan ruang benchmarking untuk mempelajari berbagai praktik baik dari komite madrasah yang telah berpengalaman. Kemudian penguatannya juga dilakukan melalui coaching, mentoring, dan klinik konsultasi.

“Tentu harapan kami melalui e-SMART KOMITE ini tercipta ekosistem pembinaan komite madrasah Yang terstandar, terintegrasi, efektif dan juga berbasis data Sehingga menghasilkan komite madrasah yang profesional, transparan dan juga akuntabel,” kata Nyayu.

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kemajuan teknologi perlu berjalan seiring dengan kemampuan manusia dalam memahami kebutuhan dan menentukan arah pemanfaatannya.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/bukan-sebagai-tuan-menag-jadikan-teknologi-sebagai-pelayan-pendidikan-nOiez 

Baca Terusannya »»  

Hadiri Peringatan Hari Nasional ke-77 RRT, Menko Polkam: Mari Perkuat Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan kepada Pemerintah dan rakyat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka peringatan Hari Nasional ke-77 RRT. Menko Polkam berharap hubungan persahabatan dan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam dalam Resepsi Peringatan Hari Nasional ke-77 Republik Rakyat Tiongkok di Dian Ballroom, Raffles Jakarta, Selasa (22/9/2026).

“Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang bangsa Tiongkok, sekaligus meneguhkan semangat untuk terus membangun perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan bersama,” ujar Djamari.

Menko Polkam mengatakan hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah panjang. Lebih dari tujuh dekade lalu, tepatnya pada 13 April 1950, kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik ketika negara-negara Asia tengah membangun kembali tatanan dunia yang menempatkan kemerdekaan, kedaulatan, dan persamaan derajat antarbangsa sebagai prinsip fundamental.

Semangat tersebut, menurut Menko Polkam, salah satunya tercermin dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Konferensi itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan latar belakang sejarah, sistem politik, dan kepentingan yang berbeda tetap dapat membangun saling pengertian dan mencari titik temu.

“Bandung mengajarkan kepada kita bahwa negara-negara dengan latar belakang sejarah, sistem politik, dan kepentingan yang berbeda tetap dapat duduk bersama, membangun saling pengertian, dan mencari titik temu. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan hingga hari ini,” ujarnya.

Menko Polkam menjelaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok terus berkembang dan semakin luas. Pada 2005, kedua negara membangun Kemitraan Strategis yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013. Saat ini, hubungan Indonesia–Tiongkok berkembang secara multidimensional dengan bertumpu pada lima pilar utama, yakni politik, ekonomi, hubungan antarmasyarakat, maritim, dan keamanan.

“Kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berbicara mengenai perdagangan dan investasi. Kemitraan kita juga menyangkut bagaimana kedua negara membangun kepercayaan politik, menjaga keamanan, memperkuat konektivitas maritim, mempererat hubungan antarmasyarakat, serta bersama-sama merespons tantangan yang semakin kompleks,” kata Menko Polkam.

Dalam bidang politik dan keamanan, Menko Polkam menekankan pentingnya membangun kepercayaan strategis sebagai fondasi hubungan kedua negara. Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui pernyataan politik, tetapi juga melalui konsistensi, transparansi, komunikasi, dan kerja sama konkret.

Karena itu, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama di bidang penegakan hukum, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional, keamanan siber, kontraterorisme, serta berbagai tantangan keamanan nontradisional lainnya.

“Melalui komunikasi strategis, kita dapat memperkuat saling pengertian, mengelola perbedaan secara dewasa, serta mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama baru,” ujarnya.

Menko Polkam juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama di sektor maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap terciptanya laut yang aman, damai, stabil, dan terbuka bagi kerja sama serta pembangunan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan bahwa seluruh kerja sama harus tetap berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, prinsip saling menguntungkan, serta nonintervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara. Stabilitas kawasan juga perlu terus dibangun melalui dialog, saling percaya, penghormatan terhadap hukum internasional, serta kemampuan mengelola perbedaan secara damai.

“Semoga Republik Rakyat Tiongkok terus mencapai kemajuan dan kemakmuran. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok terus tumbuh. Dan semoga Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok senantiasa memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa, memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memberikan kontribusi bagi terciptanya dunia yang lebih damai, aman, dan sejahtera,” pungkas Menko Polkam.

Resepsi Peringatan Hari Nasional ke-77 Republik Rakyat Tiongkok turut diisi dengan sambutan dari sejumlah tamu kehormatan, pemotongan kue, pertunjukan tarian khas Tiongkok, serta jamuan makan malam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, S.H., M.M.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/hadiri-peringatan-hari-nasional-ke-77-rrt-menko-polkam-mari-perkuat-perdamaian-dan-stabilitas-kawasan/ 

Baca Terusannya »»  

Menko Airlangga: Penyelesaian IEU-CEPA Dipacu untuk Perluas Akses Pasar Eropa

 

Penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan ini diharapkan akan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memasuki pasar Eropa, sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi kedua pihak.

Pemerintah kini mendorong agar proses penyelesaian IEU-CEPA dapat segera diselesaikan. Arahan tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rapat bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/09). Percepatan tersebut menjadi penting agar kesepakatan dapat segera memasuki tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing pihak.

“Tadi Bapak Presiden juga minta agar IEU-CEPA itu segera diselesaikan, karena IEU-CEPA diharapkan sekarang dalam proses untuk diproses dalam kelengkapan bahannya dalam bahasa Inggris untuk dibawa ke Parlemen Eropa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers usai rapat.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa saat ini proses IEU-CEPA memasuki tahap penyiapan kelengkapan dokumen dalam bahasa Inggris Inggris. Kelengkapan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Parlemen Eropa. Setelah itu, Indonesia akan melanjutkan tahapan ratifikasi melalui mekanisme yang berlaku di dalam negeri.

Sejalan dengan proses tersebut, hubungan dan komunikasi antara Indonesia dengan Uni Eropa juga akan terus diperkuat. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maroš Šefčovič direncanakan melakukan kunjungan ke Indonesia. Selain itu, terdapat pula rencana kunjungan pimpinan Uni Eropa ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November mendatang.

“Memang dalam IEU CEPA itu sendiri ada rencana daripada Komisioner Maroš untuk datang ke Indonesia dan juga ada rencana dari Presiden EU untuk datang ke Indonesia di akhir Oktober ataupun awal November,” pungkas Menko Airlangga.

Percepatan penyelesaian IEU-CEPA menegaskan komitmen Pemerintah dalam memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan target ratifikasi pada semester kedua 2026, Pemerintah mengharapkan IEU-CEPA dapat mulai diterapkan pada awal 2027 dan membuka manfaat yang lebih besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7108/menko-airlangga-penyelesaian-ieu-cepa-dipacu-untuk-perluas-akses-pasar-eropa 

Baca Terusannya »»  

Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tetap Strategis, Pemerintah Dorong Penguatan Daya Saing dan Investasi

 

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor. Dengan karakteristik industri yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir, penguatan industri TPT menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika perdagangan global.

“Tekstil Produk Tekstil ini, khususnya di tekstil itu terdiri dari hulu, antara, dan hilir. Sumbangan terhadap PDB itu sekitar mendekati 1 persen, 0,97 persen. Kemudian tenaga kerjanya di sektor Tekstil Produk Tekstil itu sekitar 4 juta orang. Dan ekspornya itu sekitar 12 miliar dolar. Kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Jakarta, Selasa (22/09).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih menunjukkan kinerja positif dan memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Hal tersebut juga tercermin dari tingkat utilisasi pabrik tekstil yang masih berada di sekitar 75 persen, sehingga terdapat ruang bagi industri untuk melakukan ekspansi.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa penguatan daya saing industri TPT perlu dilakukan secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah harmonisasi tarif, mengingat struktur industri TPT memiliki keterkaitan antarsektor dan membutuhkan dukungan kebijakan yang selaras dari hulu hingga hilir.

Pada sisi perdagangan, Menko Airlangga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara industri tekstil dan pakaian jadi. Pada sektor tekstil, khususnya bahan baku, Indonesia masih mencatatkan posisi sebagai net importer dengan nilai impor sekitar USD8,4 miliar, sementara ekspornya sekitar USD3,1 miliar. Sebaliknya, sektor pakaian jadi mencatatkan kinerja ekspor sekitar USD8,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan nilai impornya yang sekitar USD690 juta. Dengan demikian, Indonesia masih berada pada posisi net importer untuk industri hulu hingga tengah, sementara pada sektor garmen Indonesia berada pada posisi net exporter.

Menjaga momentum penguatan industri tersebut, Pemerintah juga mendorong kemudahan masuknya bahan baku dan penataan kebijakan yang mendukung kelancaran pasokan bagi industri nasional. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar ketentuan terkait Pertek dan regulasi lainnya ditinjau untuk mendukung kebutuhan industri.

“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang Ball Press. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ungkap Menko Airlangga.

Pada sisi lainnya, Pemerintah juga mendorong kemudahan bagi industri dalam memperoleh bahan baku, termasuk bahan baku berbasis kulit. Menko Airlangga menyampaikan bahwa kemudahan sertifikasi yang berkaitan dengan isu halal diperlukan untuk mendukung pengembangan industri tekstil dan persepatuan.

Melalui kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa masih terdapat peluang untuk mendorong investasi dan pengembangan kapasitas industri TPT. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa industri tekstil bukan merupakan industri yang dikategorikan sebagai sunset industry, sehingga masih terbuka ruang bagi reinvestasi maupun penambahan modal kerja.

“Tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” pungkas Menko Airlangga.

Penguatan industri TPT akan terus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, memperkuat keterkaitan industri dari hulu hingga hilir, serta menciptakan iklim yang mendukung reinvestasi dan pengembangan kapasitas industri. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan industri TPT sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut di antaranya yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta CEO Danantara Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Chief Operating Officer (COO)/Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria. 

 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7107/industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tetap-strategis-pemerintah-dorong-penguatan-daya-saing-dan-investasi 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Perkuat Industri Tekstil, Lindungi Jutaan Pekerja dan Produk Dalam Negeri

 

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Hal tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Airlangga menyebut sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.

“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.

Selain itu, Airlangga menyebut dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT, termasuk harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan masuknya bahan baku, serta penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri. Airlangga menyampaikan bahwa Kepala Negara meminta agar ketentuan terkait Pertek dan regulasi lainnya ditinjau untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.

“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” imbuh Airlangga.

Selain aspek perdagangan dan bahan baku, Airlangga menyebut rapat juga membahas terkait fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.

“Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi, untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyebut bahwa Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.

“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” pungkas Airlangga.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/presiden-prabowo-perkuat-industri-tekstil-lindungi-jutaan-pekerja-dan-produk-dalam-negeri/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Apresiasi 47 Hotel dan Resor Indonesia Masuk List Teratas Global Michelin Guide

 

Jakarta, - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengapresiasi sektor hospitality Indonesia yang kembali mendapatkan pengakuan internasional dengan masuknya 47 hotel dan resor dalam daftar bergengsi Michelin Keys 2026 di Global MICHELIN Guide. 

Prestasi ini merupakan torehan rekor baru, mengingat di tahun sebelumnya hanya 33 hotel dan resor Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar Michelin Keys. Daftar ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah hotel pemegang Michelin Keys terbanyak kedua di Asia Tenggara, setelah Thailand. 

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan capaian ini merefleksikan tingkat daya saing pariwisata Indonesia, khususnya hospitality yang terus meningkat dan akan berdampak luas terhadap penguatan citra pariwisata Indonesia.  

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengelola dan insan hospitality yang terus konsisten menjaga standar kualitas,” ujar Menpar Widiyanti 

Dari seleksi ketat yang melibatkan sekitar 9.000 properti di seluruh dunia, Indonesia berhasil mencatatkan 3 hotel dan resor untuk kualifikasi 3 Keys, 11 hotel dan resor untuk 2 Keys, serta 33 hotel dan resor untuk 1 Key.  Daftar tersebut dipublikasikan dalam edisi terbaru Michelin Keys pada tanggal 18 September 2026.

Adapun 3 hotel dan resor yang meraih 3 Keys (An Extraordinary Stay) yaitu Nihi Sumba (Sumba, NTT), Amanjiwo (Magelang, Jawa Tengah), dan Mandapa Ritz Carlton Reserve (Ubud, Bali). 

Sementara itu, 11 hotel dan resor yang meraih kualifikasi 2 Keys (An Exceptional Keys) yaitu Amankila, The Sanchaya, The Apurva Kempinski Bali, Soori Bali, Capella Ubud, Four Season Hotel Jakarta, Bvlgari Resort Bali, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Buahan a Banyan Tree Escape, The Langham Jakarta, dan Raffles Bali. 

Selanjutnya, 33 hotel yang meraih 1 Key (A Very Special Stay) adalah Como Shambala Estate, Capung Sebali, Amandari, Viceroy Bali, Bisma Eight Ubud, Plataran Komodo Resort and Spa, Desa Potato Head Bali, Blue Karma Village, Cap Koroso, Hotel Tugu Lombok, La Reserve 1785 Canggu, Lost Lindeberg, The Puri Villas and Spa, Revivo Wellness Resort Nusa Dua Bali, Nirjhara, Jimbaran Puri, A Belmond Hotel Bali, dan Samsara Ubud. 

Masih di posisi yang sama, juga masuk The Ridge Bali, The Legian Seminyak, Raffles Jakarta, Hotel Le Temple Borobudur, The Dharmawangsa Jakarta, Four Season Resort Bali at Sayan, Innit Lombok, Garrya Bianti Yogyakarta, The St. Regis Jakarta, The Ungasan Cliffton Resort, Jumaerah Bali, Desa Hay Canggu, Park Hyatt Jakarta, Taaktana Luxury Collection Resort and Spa Labuan Bajo, The Orient Jakarta: a Royal Hideaway Hotel, dan The St. Regis Bali Resort. 

Hotel dan resor yang masuk ke dalam list Michelin Keys 2026 merupakan hasil seleksi ketat, yang harus memenuhi lima kriteria utama mulai dari aspek desain dan estetika bangunan, keharmonisan arsitektur dengan lingkungan sekitar, konsistensi pelayanan dan keramahtamahan staf, hingga karakter unik, serta kontribusi nyata properti dalam menghadirkan pengalaman lokal yang autentik bagi para tamu.   

 

Hotel-Hotel Indonesia Masuk The 50 Best Hotels 2026 

Sebelumnya, tiga hotel Indonesia juga berhasil masuk ke dalam daftar The 50 Best Hotels 2026. Desa Potato Head, Seminyak, Bali yang menawarkan perpaduan unik antara hotel butik, beach club, pusat seni dan budaya, serta komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan berada di posisi ke-21.  

Sementara Nihi Sumba, NTT yang memadukan kemewahan kelas dunia dengan pelestarian budaya lokal, arsitektur tradisional, dan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan berada di posisi ke-35. 

Penilaian dan peringkat diberikan berdasarkan ulasan dan analisis yang disusun oleh jaringan pakar global. The 50 mengumpulkan pendapat ribuan pakar untuk memberi peringkat dan penghargaan kepada yang terbaik di bidang perhotelan. 
Selain itu, Mandapa, Bali berada di peringkat 61 dalam daftar The 50 Best Hotels 2026. Perpaduan antara standar pelayanan mewah kelas dunia dengan keindahan alam Ubud serta kearifan lokal, menempatkan Mandapa ke dalam daftar prestisius tersebut.

Bercermin dari berbagai prestasi yang didapat, Menteri Pariwisata mengajak para pelaku industri pariwisata memanfaatkan momentum ini untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. 

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-apresiasi-47-hotel-dan-resor-indonesia-masuk-list-teratas-global-michelin-guide 

Baca Terusannya »»  

Kualitas Udara Terdampak Karhutla, Pemerintah Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Edukasi Masyarakat

 

Polkam, Jakarta – Pemerintah terus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terkini, terkoordinasi, dan tersinkronisasi mengenai perkembangan situasi serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, pemerintah terus bekerja secara serius dan terpadu bersama seluruh unsur terkait.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa pada Jumat (18/9/2026), Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya menggunakan cara berpikir strategis seperti di medan tempur dalam penanganan karhutla. Menurut Menko Polkam, kekuatan tidak sekadar dibagi rata, tetapi harus dipusatkan secara tepat dan terukur pada wilayah dengan tingkat ancaman tertinggi.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasi darat, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan prioritas pada fire spot aktif, lahan gambut, kawasan permukiman dan bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Honi Havana di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian segera memproses para tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus karhutla. Menko Polkam juga menekankan bahwa kebakaran yang terjadi berulang kali di lokasi yang sama tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelalaian, tetapi perlu didalami sebagai indikasi pelanggaran. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Kemenko Polkam terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait agar langkah pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran,” kata Honi Havana.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan adanya perkembangan positif dalam pengendalian karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan pemantauan hotspot periode 15–21 September 2026, kondisi secara nasional menunjukkan kecenderungan membaik, meskipun kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap perlu ditingkatkan.

Data pemantauan menggunakan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence level) menunjukkan bahwa pada Minggu, 20 September 2026, terdapat 1.998 hotspot secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.843 hotspot atau sekitar 92 persen berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Ristianto menjelaskan bahwa data hotspot tidak serta-merta menunjukkan jumlah titik api atau kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Karena itu, satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi oleh lebih dari satu satelit sehingga tetap diperlukan verifikasi di lapangan.

“Data hotspot tidak berarti langsung menunjukkan titik api atau terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam satu hamparan, hotspot dapat terdeteksi oleh beberapa satelit. Karena itu, diperlukan verifikasi di lapangan,” kata Ristianto.

Pada 21 September 2026 pukul 23.59 WIB, jumlah hotspot nasional tercatat sebanyak 948 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot turun dari 1.224 titik pada hari sebelumnya menjadi 508 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan mengalami sedikit peningkatan dari 69 menjadi 74 titik. Jambi turun menjadi enam hotspot, sedangkan Riau tidak mencatat adanya hotspot berdasarkan pemantauan tersebut.

Meski kondisi menunjukkan perbaikan, Ristianto mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir. Masyarakat dan seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah lewat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” tegasnya.

Selain melakukan pengendalian karhutla, Kementerian Kehutanan juga melakukan penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran. Hingga 22 September 2026, sebanyak 100 individu satwa liar telah diselamatkan di enam provinsi prioritas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 individu merupakan orangutan yang berada di wilayah Kalimantan. Secara keseluruhan, sekitar 97 persen satwa yang diselamatkan berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selain orangutan, satwa lain yang menjadi fokus penyelamatan adalah trenggiling.

Kementerian Kehutanan menilai penyelamatan satwa liar merupakan bagian penting dari penanganan dampak karhutla. Upaya tersebut dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan relawan.

“Bagaimanapun, kita harus bersama-sama menjaga Indonesia dari ancaman terhadap habitat satwa liar. Upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar menjadi sangat penting,” ujar Ristianto.

Dari sisi operasi pemadaman, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi operasi pada 17–21 September 2026, BNPB terus mengoptimalkan upaya pemadaman untuk memperkecil kesenjangan antara luas lahan yang terbakar dan luas lahan yang berhasil dipadamkan.

“Ini yang sedang kita kerjakan. Kita berusaha untuk memperkecil gap antara yang terbakar maupun yang dipadamkan,” kata Berton.

Selama periode 17–21 September 2026, luas lahan yang berhasil dipadamkan di enam provinsi mencapai 4.465 hektare. Rinciannya antara lain Sumatera Selatan sekitar 2.233 hektare, Kalimantan Tengah 634 hektare, Jambi 458 hektare, Kalimantan Selatan 479 hektare, dan Kalimantan Barat sekitar 380 hektare.

Sementara itu, perkembangan di Riau terus dimonitor dan ditangani melalui operasi gabungan di lapangan.

Berdasarkan kondisi terakhir, tercatat sekitar 1.212 hektare lahan terbakar di enam provinsi tersebut, dengan sekitar 1.000 hektare di antaranya berhasil dipadamkan. Operasi dilakukan melalui kombinasi pemadaman darat dan udara dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Di Kalimantan Barat, operasi udara belum dapat dilakukan secara optimal akibat jarak pandang (visibility) yang sangat terbatas. Jarak pandang bahkan sempat berada di bawah 1.000 meter sehingga helikopter maupun pesawat tidak dapat melaksanakan operasi secara aman.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Operasi udara hanya mampu melakukan pemadaman pada area sekitar empat hektare akibat keterbatasan jarak pandang. BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh tidak tersedianya helikopter atau peralatan pendukung, melainkan karena faktor keselamatan penerbangan dan kondisi atmosfer.

Dalam aspek kualitas udara dan kesehatan masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup yang diwakili Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Edward N. Pakpahan serta Kementerian Kesehatan yang diwakili Direktur Kesehatan Lingkungan Then Suyanti melaporkan bahwa kualitas udara di sejumlah daerah terdampak karhutla berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 33 wilayah dengan kondisi kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak, disertai edukasi mengenai pentingnya penggunaan masker serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem surveilans kesehatan, tercatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.363 kasus merupakan balita. Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pemantauan.

“Kami memastikan agar pemantauan dan penanganan dampak kesehatan akibat karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur terkait lainnya,” kata Then Suyanti.

Pemerintah melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan terus memantau perkembangan situasi serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, keselamatan masyarakat terlindungi, dampak terhadap lingkungan dapat ditekan, serta masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Acara ini turut dihadiri Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti, Karo Humas dan KLN Kemenhut Ristianto Pribadi, Direktur Perlindungan dan Pengolahan Mutu Udara KLH Edward N. Pakpahan, dan Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/kualitas-udara-terdampak-karhutla-pemerintah-tingkatkan-layanan-kesehatan-dan-edukasi-masyarakat/ 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 22 September 2026

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana dan penanganannya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada periode Senin (21/9) sampai Selasa (22/9) pukul 07.00 WIB. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa wilayah Tanah Air.

Karhutla terjadi di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, pada Minggu (20/9) sekitar pukul 15.00 WIB. Kebakaran melanda lahan dengan luas sekitar empat hektare. Berdasarkan informasi yang diterima BNPB, kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran lahan. Informasi mengenai pihak yang diduga melakukan pembakaran masih dalam penanganan dan verifikasi pihak terkait. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Penanganan dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Mesuji bersama pemadam kebakaran dan masyarakat. Petugas mengerahkan dua unit mobil pemadam untuk mendukung proses pemadaman di lokasi. Berdasarkan pemantauan hingga Senin (21/9), api telah berhasil dipadamkan dan kondisi di lokasi dilaporkan kondusif.

Merespons bencana asap di wilayah, Pemerintah Provinsi telah menetapkan perpanjangan status siaga darurat. Status ini terhitung mulai sejak 6 September 2026 hingga 1 September 2027.

Kejadian karhutla juga dilaporkan di wilayah Jawa Timur. Karhutla terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, pada Minggu (20/9) sekitar pukul 12.30 WIB. Kebakaran diketahui setelah warga melihat titik api yang kemudian menjalar dari area pemajakan menuju kawasan hutan milik Perum Perhutani.

BPBD Kabupaten Trenggalek bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, TRC-PB multisektor dan masyarakat setempat segera melakukan penanganan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan cara gepyok serta membuat sekat bakar atau ilaran untuk mencegah api meluas.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Trenggalek, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka akibat kejadian tersebut. Kebakaran diperkirakan menghanguskan sekitar empat hektare lahan. Hingga Senin (21/9), api telah berhasil dipadamkan dan kondisi di lokasi dilaporkan aman. Tim terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api.

Penanganan karhutla di Kabupaten Trenggalek dilakukan dalam konteks status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Tahun 2026. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 dan berlaku selama 133 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026.

Selain di Jawa Timur, kejadian karhutla juga dilaporkan di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Banyumas pada Minggu (20/9), yang melanda lahan jati di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, dan Desa Windu Negara, Kecamatan Wangon. Hingga laporan diterima, pemicu kebakaran masih belum diketahui.

Kebakaran berdampak pada lahan jati dengan luas sekitar lima hektare. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian tersebut.

BPBD Kabupaten Banyumas telah menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman sekaligus pendataan terhadap dampak kebakaran. Namun, berdasarkan perkembangan hingga Senin (21/9), api masih belum sepenuhnya dapat dipadamkan karena keterbatasan personel dan peralatan.

Kabupaten Banyumas saat ini berstatus Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 530 Tahun 2026. Status tersebut berlaku sejak 3 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Status siaga darurat juga ditetapkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026, Provinsi Jawa Tengah berstatus Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla yang berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Masih di wilayah Jawa Tengah, kejadian karhutla lainnya dilaporkan di Kabupaten Cilacap. Kebakaran terjadi di Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, pada Minggu (20/9) sekitar pukul 15.00 WIB dan melanda area lahan dengan luas sekitar 15 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.

BPBD Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sidareja dan unsur terkait untuk melakukan penanganan di lokasi. Upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama pada titik api.

Penanganan melibatkan unsur UPTD PKBD Sidareja dan relawan, Satpol PP Kecamatan Sidareja, Polsek Sidareja, Koramil 11 Sidareja, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Berdasarkan laporan kondisi mutakhir hingga Senin (21/9), api telah berhasil dipadamkan.

Kabupaten Cilacap saat ini berstatus Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 300.2/415/39/Tahun 2026. Status tersebut berlaku sejak 14 Mei hingga 18 November 2026.

Dengan masih adanya kejadian karhutla di sejumlah wilayah dan kondisi musim kering yang masih berlangsung, kewaspadaan serta upaya pencegahan perlu terus diperkuat. BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap wilayah terdampak serta mengantisipasi potensi karhutla kembali terjadi.

Masyarakat di wilayah yang mengalami kondisi kering diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-22-september-2026

 

 

 

 

Baca Terusannya »»