Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri LH: Saatnya Bekerja untuk Iklim, Mulai dari Pilah Sampah

 

Jakarta, 6 Juni 2026 – Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi pengingat bahwa bumi yang kita tempati sedang menghadapi tekanan yang semakin berat akibat krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan (triple planetary crisis). Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada generasi yang tertinggal dalam mewarisi masa depan yang layak.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini harus menjadi momentum untuk beralih dari kesadaran menuju tindakan nyata.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kita semua untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan kita dengan alam," tegas Menteri Jumhur di hadapan 10.000 peserta acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur.

Menurut Menteri Jumhur, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis, yaitu perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tema "Saatnya Bekerja untuk Iklim" pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam aksi iklim, mulai dari lingkungan terdekat hingga skala yang lebih luas.

Pesan tersebut sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menegaskan bahwa isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional.

"Urusan lingkungan hidup adalah urusan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Presiden memiliki program yang sangat konkret terkait swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Semua itu tidak akan dapat dicapai apabila lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik. Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan lingkungan harus dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat," ujar Menteri Pambudy.

KLH/BPLH menekankan bahwa aksi iklim tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru perubahan dapat dimulai dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu aksi yang paling sederhana namun memiliki dampak besar adalah memilah sampah dari sumber. Langkah ini menjadi penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun. Sebagian besar masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam kondisi tercampur. Sampah organik yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida.

Dengan demikian, semakin banyak sampah yang dipilah, dikurangi, digunakan kembali, didaur ulang, maupun diolah dari sumbernya, semakin kecil pula emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Pada saat yang sama, beban TPA dapat dikurangi dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Melalui Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), KLH/BPLH mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa aksi iklim tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau investasi besar, tetapi dapat dimulai dari perubahan perilaku yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu.

Semangat "No Generation Left Behind" menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Tidak boleh ada satu generasi pun yang tertinggal dalam memahami, menghadapi, dan mengambil peran dalam mengatasi krisis lingkungan. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat, sumber daya alam yang lestari, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerintah akan terus memperkuat berbagai kebijakan dan program pengendalian perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun keberhasilan upaya tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak ditentukan oleh apa yang kita rencanakan, melainkan oleh apa yang kita lakukan mulai hari ini. Oleh karena itu, saatnya mengubah kepedulian menjadi tindakan, dan tindakan menjadi gerakan bersama.

 

 

Sumber : https://kemenlh.go.id/news/detail/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2026-menteri-lh-saatnya-bekerja-untuk-iklim-mulai-dari-pilah-sampah 

Baca Terusannya »»  

Hari Lingkungan Hidup, Pati Perkuat Upaya Pelestarian Lingkungan

 

PATI, 6 Juni 2026 — Komitmen pelestarian lingkungan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat mengikuti teleconference bersama Presiden RI yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sabtu (6/6). Kegiatan dilakukan secara daring dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Pati menyampaikan laporan perkembangan program penanaman mangrove yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pati sepanjang tahun 2026.

“Melaporkan untuk Kabupaten Pati, dari mulai Januari sampai Mei 2026 kita sudah menanam seluas 31,05 hektare,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan, penanaman tersebut mencakup sebanyak 12.250 batang mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pantai sekaligus mengurangi risiko abrasi.

Plt Bupati juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi di lapangan menunjukkan sebagian tanaman mangrove mengalami kerusakan akibat tergerus ombak, sehingga diperlukan penyesuaian metode penanaman.

“Kami juga sudah cek ke lokasi, memang ada beberapa yang tergerus ombak. Ke depan, penanaman akan dilakukan sedikit lebih jauh dari bibir pantai agar tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan tidak mudah hilang akibat gelombang,” jelasnya.

Dengan evaluasi dan perbaikan pola penanaman yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Pati optimistis program rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga kawasan pesisir dan kelestarian lingkungan.

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/hari-lingkungan-hidup-pati-perkuat-upaya-pelestarian-lingkungan

---

Baca Terusannya »»  

Menang Telak 3-0 Atas Oman, Timnas Indonesia Ukir Hasil Positif di Ajang FIFA Matchday

 

Jakarta: Hasil positif diraih Timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat (5/6) malam.

Timnas Indonesia tampil menekan sejak awal permainan, pada menit keenam Indonesia mampu mengancam gawang Oman lewat sundulan Nathan Tjoe-A-On usai meneruskan umpan lambung Rizky Ridho. 

Pada menit ke-13, Indonesia berhasil membobol gawang Oman lewat sundulan Justin Hubner usai meneruskan umpan tendangan bebas Nathan Tjoe-A-On.

Timnas Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-27 lewat sontekan Ole Romeny usai meneruskan umpan dari Beckham Putra Nugraha. Hingga pertandingan babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, Timnas Indonesia sementara unggul 2-0 atas Oman.

Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tidak mengendorkan permainan.  
Pada menit ke-53 Indonesia mampu mengancam gawang Oman lewat tembakan Dony Tri Pamungkas. Namun tembakannya masih bisa diblok kiper Oman.

Di menit ke-55, Indonesia sukses menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai meneruskan umpan Ivar Jenner. Sontekan pertama diblok kiper, kemudian bola rebound bisa dikonversi menjadi gol.

Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 3-0 atas Oman. Setelah pertandingan ini, Indonesia akan menjamu Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Selasa (9/6) mendatang.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kemenangan telak Timnas Indonesia 3-0 atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. "Saya memuji kerja keras skuad Garuda dan hasil ini menjadi bukti nyata perkembangan positif kualitas Timnas," ujar Menpora Erick.

"Selanjutnya juga ada pertandingan dengan Mozambik, kalau dua pertandingan ini hasilnya baik, maka peringkat FIFA juga bisa lebih baik. Saya juga respect terhadap pelatih John Herdman yang memainkan pemain-pemain muda," tambahnya. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6794/menang-telak-3-0-atas-oman-timnas-indonesia-ukir-hasil-positif-d 

Baca Terusannya »»  

Wamenhaj Minta Layanan Kesehatan Siaga Hadapi Kedatangan Jemaah Gelombang Kedua di Madinah

 

Madinah (Kemenhaj) — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta layanan kesehatan haji di Madinah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua. Hal ini disampaikan Wamenhaj saat meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, Jumat (5/6/2026).

Wamenhaj mengatakan, jemaah gelombang kedua perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka tiba di Madinah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Makkah dan Armuzna. Kondisi tersebut berpotensi membuat jemaah mengalami kelelahan fisik yang cukup tinggi.

“Hati-hati, ini gelombang kedua. Mereka pasti sudah capek di sana, sudah berat. Apalagi setelah puncak haji, kemudian nanti kembali ke sini, ada yang menjalankan arbain dan aktivitas lainnya. Itu bisa akumulatif,” ujar Wamenhaj di KKHI Madinah.

Menurutnya, petugas kesehatan haji harus aktif melakukan pemantauan, tidak hanya menunggu jemaah datang ke layanan kesehatan. Ia meminta petugas KKHI Madinah dan tim kesehatan di sektor memperkuat koordinasi agar kondisi jemaah dapat terpantau sejak awal.

“Harus standby dan harus aktif. Selain layanan di sini, tim visitasi ke sektor juga harus berjalan,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj juga meninjau kesiapan layanan, ketersediaan obat, serta dukungan distribusi kebutuhan kesehatan untuk sektor-sektor di Madinah. Ia menegaskan, layanan kesehatan harus hadir cepat, responsif, dan menjangkau jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan risiko kesehatan.

“Pastikan kebutuhan layanan di sini siap, termasuk obat-obatan dan distribusi ke sektor. Jemaah harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan baik,” tutur Wamenhaj.

Wamenhaj juga mengapresiasi petugas kesehatan haji yang terus bersiaga melayani jemaah selama masa operasional haji. Ia meminta seluruh petugas menjaga stamina dan terus bekerja dengan semangat pelayanan.

“Kami berterima kasih kepada seluruh petugas kesehatan haji. Tetap jaga kesehatan, tetap siaga, dan berikan layanan terbaik untuk jemaah kita,” ujarnya.

Kemenhaj memastikan penguatan layanan kesehatan di Madinah menjadi bagian penting dalam fase pasca-Armuzna dan pergerakan jemaah gelombang kedua. Selain pelayanan di KKHI, pemantauan kesehatan juga dilakukan melalui sektor dan tim visitasi agar jemaah tetap aman dan terlindungi selama menjalani ibadah di Madinah hingga kembali ke Tanah Air.

 

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/wamenhaj-minta-layanan-kesehatan-siaga-hadapi-kedatangan-jemaah-gelombang-kedua-di-madinah-1780686897276 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi Film Animasi “Garuda di Dadaku”, Menpora Erick: Ajarkan Nilai Kebersamaan untuk Capai Prestasi

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir memberikan apresiasi atas penayangan film animasi “Garuda di Dadaku”, yang dinilai mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dalam mencapai suatu prestasi.

“Bagus filmnya. Anak-anak Indonesia harus nonton. Selamat ya,” ucap Menpora saat keluar dari Studio 1 XXI Lantai 6 Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dalam Special Screening “Garuda di Dadaku”, Kamis (4/6) malam. 

Menurut Menpora Erick, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film karya anak bangsa ini. Apalagi di tengah kondisi generasi muda saat ini yang penuh dinamika, termasuk maraknya sifat individualistis.

“Generasi muda sekarang ini kan banyak yang bersifat individu. Karenanya di era saat ini penting sekali bagi kita untuk mengingatkan pentingnya kebersamaan,” ujar Menpora.

Nilai-nilai kebersamaan, jelas Menpora Erick, perlu ditanamkan dalam mencapai kesuksesan. Khususnya dalam bidang olahraga seperti sepak bola yang sangat membutuhkan kerja sama tim yang baik.

“Jadi tidak mungkin sebuah cerita sukses tim itu terjadi karena aksi individu, pasti harus karena kebersamaan. Nah film ini tadi mengingatkan lagi bagaimana berkolaborasi bisa menjadikan suatu hasil yang baik,” terang Menpora.

Menpora Erick turut memuji waktu perilisan film ini yang bertepatan dengan momen Piala Dunia 2026. Apalagi di Jakarta pada Jumat (5/6) akan diselenggarakan laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Oman.

“Terutama karena film ini temanya sepak bola. Saya senang sekali. Orang tua wajib mengajak anak-anaknya menonton film ini, karena film ini punya nilai-nilai kebersamaan,” tegas Menpora.

Diketahui, film animasi kolaborasi BASE Entertainment dan KAWI Animation ini mengisahkan tentang impian seorang pelajar SMP bernama Putra untuk menjadi pemain sepak bola terbaik. Bukan hal mudah bagi Putra lantaran dirinya mengidap penyakit asma. Meski begitu Putra tetap memperjuangkan mimpinya, dengan dibantu kawan-kawannya dan juga entitas burung garuda pencari bakat bernama Gaga. 

Disutradarai Ronny Gani, film animasi “Garuda di Dadaku” ini sendiri merupakan kelanjutan dari film live-action berjudul sama yang rilis tahun 2009. Sedikitnya 500 animator dari berbagai daerah di Indonesia terlibat dalam penggarapannya yang memakan waktu tiga tahun lamanya.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6791/apresiasi-film-animasi-garuda-di-dadaku-menpora-erick-ajarkan 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Sambut Baik Alfamart Run 2026, Harap Lahirkan Prestasi Atlet Lari yang Membanggakan

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir, menyambut baik digelarnya even olahraga lari bertajuk Alfamart Run 2026. Menpora berharap dari even itu nantinya akan lahir atlet lari potensial berprestasi yang membanggakan.

Hal itu disampaikan Menpora Erick saat menerima audiensi Corporate Affairs Director Alfamart Solihin, yang hadir bersama Marketing Director Ryan Alfons Kaloh, Marketing General Manager Yosia, Corporate Communication General Manager Rani Wijaya, Marketing Manager Rika Widhi dan Public Relations Manager Eris Estrada Sembiring.

"Kami menyambut gembira even lari tahunan Alfamart Run 2026. Harapannya ada prestasi yang nantinya lahir dari even ini," kata Menpora Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (5/6).

Alfamart Run 2026 akan diselenggarakan pada Oktober 2026 di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Acara tahunan yang memasuki tahun kelima ini menggabungkan olahraga dan hiburan dengan menghadirkan dua kategori perlombaan lari jarak jauh, yaitu 5K dan 10K dengan target 5.000 peserta.

"Kita sangat berterima kasih kepada Pak Menpora Erick, kami dari Alfamart memiliki kalender rutin tahunan dalam mengadakan even Alfamart Run," ujar Corporate Affairs Director Alfamart Solihin.

"Tahun ini menjadi tahun kelima dengan jumlah peserta yang sebelumnya sudah kita kunci di 5.000 peserta. Dan Pak Menpora insha Allah bersedia hadir pada hari-H dan juga pada saat presscon dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu yang juga menarik dari setiap gelaran Alfamart Run yang konsisten yakni goodie bag yang selalu menarik pesertanya. Konsistensi ini juga mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

"Even kami alhamdulillah selalu mendapatkan apresiasi dari MURI. Dan mungkin yang selalu ditunggu-tunggu adalah goodie bagnya, sebelumnya di tiga tahun terakhir goodie bag nya seberatnya 40 kg dan bawanya selalu pakai troli, insha Allah tahun ini jadi 50 kg," pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6793/menpora-erick-sambut-baik-alfamart-run-2026-harap-lahirkan-prest 

Baca Terusannya »»  

Drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027, Persib Bandung dan Borneo FC Siap Bersaing di Panggung Regional Asia Tenggara

 

Jakarta: Proses drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027 resmi digelar di MNC Studio Tower 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (5/6). 

Hasil drawing tersebut menetapkan komposisi grup sekaligus peta persaingan klub-klub terbaik Asia Tenggara yang akan berlaga mulai September 2026 mendatang.

Memasuki tahun ketiga, ASEAN Club Championship Shopee Cup akan diikuti oleh 16 klub terbaik dari negara-negara ASEAN. Turnamen ini diharapkan semakin memperkuat kualitas kompetisi sepak bola sekaligus menjadi wadah bagi klub-klub Asia Tenggara untuk bersaing di level regional.

Acara diawali dengan pengundian babak playoff yang mempertemukan empat klub peserta, yakni Kasuka FC (Brunei Darussalam), Ezra FC (Laos), Manila Digger FC (Filipina), dan Shan United FC (Myanmar).

Hasil undian menempatkan Kasuka FC menghadapi Manila Digger FC pada Playoff 1, sementara Ezra FC akan berhadapan dengan Shan United FC pada Playoff 2. Dua pemenang dari babak playoff tersebut akan melengkapi komposisi peserta di fase grup.

Presiden ASEAN Football Federation (AFF), Major General Khiev Sameth, menyampaikan optimismenya terhadap penyelenggaraan turnamen musim ini. 

Menurutnya, ASEAN Club Championship tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga sarana mempererat persatuan dan identitas kawasan Asia Tenggara.

“Saya berharap penyelenggaraan ASEAN Club Championship edisi ketiga ini dapat menghadirkan pertandingan yang lebih menarik dan kompetitif dibandingkan musim-musim sebelumnya. Turnamen ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang menyatukan semangat, budaya, dan identitas negara-negara ASEAN, sekaligus menjadi kebanggaan bagi klub, kota asal, dan negara yang mereka wakili,” paparnya

Senada dengan hal tersebut, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, menegaskan komitmen Shopee dalam mendukung perkembangan sepak bola di kawasan melalui turnamen tersebut.

“Kami percaya bahwa semangat yang diberikan para suporter akan menjadi energi positif bagi klub-klub yang bertanding. Kami bangga dapat kembali menjadi bagian dari salah satu kompetisi sepak bola paling bergengsi dan paling dinantikan di kawasan Asia Tenggara,” kata Daniel.

Indonesia akan diwakili oleh dua klub, yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Keduanya akan menghadapi persaingan ketat melawan sejumlah klub kuat dari Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. (Thi)

Hasil Drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027

Grup A
Buriram United FC (Thailand)
Ratchaburi FC (Thailand)
Kuching City FC (Malaysia)
Tampines Rovers FC (Singapura)
Juara Piala Domestik Vietnam
Borneo FC Samarinda (Indonesia)
Pemenang Playoff 1

Grup B
Port FC (Thailand)
Johor Darul Ta'zim FC (Malaysia)
Lion City Sailors FC (Singapura)
Cong An Ha Noi FC (Vietnam)
PKR Svay Rieng FC (Kamboja)
Persib Bandung (Indonesia)
Pemenang Playoff 2

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6792/drawing-asean-club-championship-shopee-cup-20262027-persib-band 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Perkuat Layanan Kepulangan Jemaah Haji, Imbau Jemaah Patuhi Ketentuan Penerbangan

 

Madinah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, mengatakan hingga saat ini sebanyak 59 kelompok terbang (kloter) dengan 23.129 jemaah dan 236 petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 23.365 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kloter dengan 21.948 jemaah dan 224 petugas telah tiba di Indonesia atau total 22.172 orang. Sementara itu, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 7.702 jemaah dan 368 petugas haji khusus telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah dan petugas haji khusus mencapai 8.070 orang.

“Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal secara intensif agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan lancar,” ujar Ichsan di Madinah, Jumat (5/6/2026).

Memasuki fase kepulangan, Kemenhaj mengingatkan jemaah agar mempersiapkan barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan dan menjaga dokumen perjalanan dengan baik. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

“Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting. Jangan sampai hilang. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengingatkan bahwa setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kilogram.

Untuk memperlancar proses pemulangan, maskapai telah melakukan penimbangan bagasi di hotel tempat jemaah menginap pada H-2 keberangkatan. Setelah ditimbang dan diserahkan kepada petugas, koper bagasi akan menjalani proses pemeriksaan (screening) sebelum disimpan di gudang maskapai hingga waktu pemberangkatan.

“Kami mengimbau jemaah untuk tidak menambahkan barang apa pun ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas,” tegasnya.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa air zamzam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apa pun.

“Keberadaan air zamzam di dalam koper dapat menghambat proses pemeriksaan, menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan distribusi bagasi, bahkan mengganggu kelancaran kepulangan jemaah lainnya,” jelas Ichsan.

Ia menambahkan, jemaah tidak perlu membawa air zamzam secara mandiri karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima satu galon air zamzam berisi lima liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Tanah Air.

Selain itu, sehubungan dengan tingginya kepadatan operasional di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi mengalihkan sejumlah penerbangan Saudia Airlines yang mengangkut jemaah Indonesia dari Terminal Haji ke Terminal Internasional (Terminal 1).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara telah menempatkan sebagian personelnya di Terminal 1 untuk memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah tetap berjalan optimal.

“Kami mengimbau jemaah untuk mengikuti arahan petugas, memperhatikan informasi nomor gate keberangkatan, dan tetap berada di area tunggu yang telah ditentukan karena pengaturan gate dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan operasional bandara,” tuturnya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, makan teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel.

“Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan hingga seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat,” tutup Ichsan.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-perkuat-layanan-kepulangan-jemaah-haji-imbau-jemaah-patuhi-ketentuan-penerbangan-1780683240804 

Baca Terusannya »»  

APBN Tetap Sehat dan Kredibel, Topang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

 

 

Jakarta,  Kemenkeu – Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif di tengah meredanya tekanan dinamika global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa berbagai indikator global menunjukkan tingkat volatilitas yang mulai menurun, sementara aktivitas ekonomi domestik terus menguat. Salah satu indikator yang mencerminkan perbaikan tersebut adalah Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali memasuki zona ekspansi pada Mei 2026.

Perbaikan aktivitas ekonomi juga tercermin dari kuatnya permintaan domestik. Indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, hingga konsumsi semen menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Menteri Keuangan, data-data tersebut mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi terus bergerak positif.

“Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut selama 72 bulan berturut-turut. Arus modal asing juga kembali mencatatkan inflow pada triwulan II 2026, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi nasional. Inflasi hingga Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen (year-on-year), masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 22,1 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 19,9 persen.

“Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naik 22,1 persen. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak dibandingkan dengan kondisi tahun lalu,” ujar Menkeu.

Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat aktivitas ekonomi nasional. Menurut Menkeu, strategi percepatan belanja negara dilakukan agar dampak APBN terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Dengan realisasi tersebut, defisit APBN hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Di saat yang sama, keseimbangan primer kembali mencatatkan surplus sebesar Rp58,6 triliun, mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

“Surplus keseimbangan primer sekarang Rp58,6 triliun, sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” ungkap Menkeu Purbaya.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN terus optimal berperan sebagai shock absorber dan penggerak perekonomian. 

“Ke depan, pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel guna memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Menkeu Purbaya.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konpers-APBN-KiTA-Juni-2026 

Baca Terusannya »»  

Tren Kinerja Positif APBN Terus Berlanjut, Pendapatan Tumbuh Tinggi, Belanja Optimal Mendukung Pertumbuhan

 

Jakarta, 6 Juni 2026

1. Perkembangan APBN hingga akhir 31 Mei 2026
   1. Kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 memperlihatkan tren kinerja positif yang terus berlanjut, tercermin dari Pendapatan Negara yang terus tumbuh tinggi, Belanja Negara yang akseleratif dan semakin proporsional sepanjang tahun, serta tetap prudent dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
   2. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.185,0 triliun atau 37,6% dari target APBN 2026. Capaian ini tumbuh tinggi sebesar 19,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan 22,1% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun yang tumbuh 0,7% (yoy), serta PNBP sebesar Rp226,4 triliun yang juga tumbuh 19,9% (yoy).
   3. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN. Belanja Negara mengalami pertumbuhan sebesar 34,4% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.059,3 triliun, ditopang oleh peningkatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun non-K/L. Sementara itu, Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp306,1 triliun atau 44,2% dari target APBN.
   4. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1% dari target APBN.
   5. Kinerja fiskal tetap terjaga dan terkelola dengan baik. Defisit APBN sesuai perencanaan sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70% PDB. Posisi ini menunjukkan peran strategis APBN sebagai instrumen stabilisasi serta pengungkit pertumbuhan ekonomi.
   6. Keseimbangan Primer juga menunjukkan kondisi positif dengan surplus Rp58,6 triliun. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap sehat dan disiplin di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

2. Perkembangan Perekonomian

1. Di tengah dinamika global sepanjang tahun 2026, perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan kinerja yang kuat dan resilien.
2. Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 maupun ASEAN. Capaian ini memperlihatkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap kuat di tengah perkembangan kondisi global.
3. Indikator aktivitas manufaktur Indonesia kembali menunjukkan perbaikan. Pada Mei 2026, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 50,0, kembali memasuki zona ekspansi. Hal ini menunjukkan ketahanan sektor manufaktur nasional di tengah dinamika perekonomian global, sekaligus menjadi sinyal positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.
4. Sampai dengan April 2026 performa sektor eksternal Indonesia tetap kuat, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut. Kinerja ini didukung oleh ekspor yang tetap solid. Sepanjang Januari hingga April 2026, nilai ekspor mencapai USD92,15 miliar, tumbuh 5,48% (yoy). Keberlanjutan surplus neraca perdagangan ini menunjukkan daya saing ekspor Indonesia yang tetap terjaga sekaligus mencerminkan aktivitas ekonomi dan investasi yang terus bergerak positif.
5. Kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga, ditunjukkan oleh berlanjutnya arus modal asing masuk atau net inflow pada Triwulan II tahun 2026. Hingga 3 Juni 2026, akumulasi net inflow tercatat Rp60,9 triliun, terutama didorong oleh investasi pada SBN dan SRBI. Secara kumulatif sepanjang tahun 2026, aliran modal asing masuk mencapai Rp32,8 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari instrumen SBN dan SRBI. Pemerintah bersama otoritas terkait akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat kepercayaan pasar guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.
6. Stabilitas harga tetap terjaga, tercermin dari tingkat inflasi bulan Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,08% (yoy). Tingkat inflasi ini tetap terkendali dan berada dalam target Bank Indonesia.
7. Pemerintah terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan pasar melalui pemantauan aktif terhadap nilai tukar Rupiah, yield SBN, serta berbagai indikator risiko fiskal agar tetap berada pada level yang terkendali.
8. Pemerintah akan terus memastikan APBN tetap sehat, fleksibel, dan kredibel sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber :https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Tren-Kinerja-Positif-APBN-Terus

Baca Terusannya »»  

FESyar Dukung Posisi Strategis Indonesia di Tatanan Ekonomi Keuangan Syariah Dunia

 

Indonesia memiliki posisi yang semakin strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar). Pada tahun 2025, sektor Halal Value Chain Indonesia menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan ekspor produk makanan dan minuman halal serta fesyen muslim. Indonesia juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berpotensi memperkuat daya saing nasional. Untuk itu, FESyar hadir di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai ruang kolaborasi peningkatan kapasitas UMKM dan generasi muda, serta penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang (5/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama Dekranasda Sumsel, Komite Nasional dan Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS dan KDEKS), para pimpinan perguruan tinggi, pondok pesantren, perbankan, asosiasi, dan pelaku usaha daerah.

Destry menegaskan bahwa eksyar merupakan salah satu pilar penting dalam sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, eksyar menjembatani antara produktivitas dan inklusivitas, antara inovasi dan nilai-nilai luhur, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2025, sektor halal value chain Indonesia tumbuh 6,21% (yoy). Pembiayaan syariah juga berkontribusi positif terhadap penguatan eksyar. Hal ini tecermin dari pembiayaan syariah yang tumbuh mencapai 10,84% (yoy) pada April 2026 dengan risiko kredit yang rendah yaitu 2,28% (yoy). “Arah kebijakan eksyar Bank Indonesia difokuskan pada penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan dan pembiayaan syariah, serta penguatan literasi, inklusi, dan gaya hidup halal. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong eksyar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tambahnya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga memiliki perhatian besar pada pengembangan eksyar di wilayah Sumsel. Menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang terus diperkuat melalui berbagai program strategis. “Melalui berbagai program unggulan seperti 100.000 Sultan Muda dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren, kami terus mendorong lahirnya generasi muda dan pesantren yang mandiri, produktif, dan berdaya saing," ujar Herman Deru. Sumsel memiliki potensi pengembangan eksyar yang besar. Dengan jumlah penduduk muslim mencapai sekitar 7,72 juta jiwa atau 97,22% dari total penduduk, Sumsel memiliki basis pasar syariah yang sangat besar. Potensi ini didukung oleh 670 pondok pesantren, 34 kantor bank umum syariah dan 15 unit usaha syariah, serta lebih dari 27 ribu produk yang telah bersertifikat halal.

FESyar Sumatera merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, yang merupakan program tahunan Bank Indonesia. Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital", FESyar Sumatera 2026 menghadirkan berbagai program unggulan, antara lain PESAT (Pesantren Sejahtera Terakselerasi), UNGGUL (Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan), dan BERKAH (Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata). Ketiga program tersebut dirancang untuk memperkuat peran pesantren, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah.

Penyelenggaraan FESyar dan ISEF merupakan wujud komitmen bersama Bank Indonesia, KNEKS dan KDEKS, kementerian/lembaga, otoritas terkait, industri keuangan syariah, asosiasi, akademisi, serta pelaku usaha. Pengembangan eksyar yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811526.aspx 

Baca Terusannya »»  

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Tekanan Terhadap Kinerja Perekonomian Global

 

Jakarta, 5 Juni 2026. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Mei 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan.

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berlanjut menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi ini memperkuat ekspektasi suku bunga global yang lebih tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer) sehingga mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah di berbagai negara.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian global masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur global masih berada di zona ekspansi, meskipun dengan laju yang termoderasi. Di Amerika Serikat, perekonomian relatif resilien dengan pasar tenaga kerja yang masih kuat, namun tekanan inflasi mulai memengaruhi kepercayaan konsumen. Sementara itu, di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, dengan permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global serta volatilitas pasar keuangan, terutama aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di domestik, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali ekspansif di periode Mei 2026. Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik relatif terjaga, dengan inflasi yang meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih di level terkendali. Sementara, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, meskipun menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja sektor jasa keuangan tetap solid. Intermediasi keuangan tumbuh positif dengan solvabilitas yang terjaga pada level tinggi.

 

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

Pasar saham domestik mengalami fase konsolidasi pada bulan Mei 2026, di tengah masih tingginya ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.127,38 terkoreksi 11,92 persen secara mtm atau 29,14 persen secara ytd. Di tengah dinamika tersebut, kondisi pasar modal domestik tetap menunjukkan tingkat ketahanan yang memadai dengan likuiditas yang terjaga.

Dari sisi likuiditas, rata-rata bid-ask spread di pasar saham domestik tetap terjaga, yaitu sebesar 1,50 persen (April 2026: 1,33 persen). Sementara itu, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham tercatat mengalami lonjakan menjadi  sebesar Rp22,86 triliun (April 2026: Rp18,51 triliun). Lebih lanjut, investor asing membukukan net sell di saham sebesar Rp4,10 triliun (April 2026: net sell Rp17,02 triliun). 

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) pada akhir Mei 2026 ditutup pada level 437,26; menguat 0,32 persen mtm atau turun 0,81 persen ytd. Adapun yield Surat Berharga Negara (SBN) pada periode yang sama secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,61 bps mtm atau 56,22 bps ytd, dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat ketidakpastian global.

Secara mtm (per 29/5), investor asing membukukan net sell di pasar SBN Rp3,70 triliun mtm (ytd: net sell Rp15,43 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi tercatat net buy asing sebesar Rp0,20 triliun sepanjang Mei 2026 (ytd: net buy Rp0,21 triliun).

Di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di bulan laporan. Nilai Asset Under Management (AUM) per 29 Mei 2026 mencapai Rp1.049,84 triliun, termoderasi 1,00 persen mtm namun masih tumbuh positif 0,68 persen secara ytd.

Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp685,76 triliun, turun 1,52 persen mtm namun meningkat 1,55 persen secara ytd. Pada Mei 2026 tercatat adanya net redemption oleh investor Reksa Dana sebesar Rp1,77 triliun, sementara secara ytd industri Reksa Dana masih mencatatkan net subscription yang signifikan sebesar Rp21,61 triliun.

Sejalan dengan inisiatif pendalaman pasar yang konsisten dilakukan OJK dan industri jasa keuangan, jumlah investor di pasar modal domestik melanjutkan tren peningkatan, dengan penambahan sebanyak 1,26 juta investor baru pada Mei 2026 (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 36,27 persen menjadi 27,75 juta investor.   

Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Mei 2026 (ytd), nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp68,18 triliun, terdiri dari 1 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 1 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 51 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada pipeline, terdapat 75 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp64,26 triliun.

Penggalangan dana oleh dunia usaha melalui Securities Crowdfunding (SCF) pada Mei 2026 (mtm per 29 Mei) terdapat 5 Efek baru serta 2 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp11,09 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,94 triliun.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Volume transaksi tercatat sebanyak 42.206 lot pada Mei 2026 (mtm), sehingga secara agregat telah mencapai 185.423 lot. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Mei 2026, secara total tercatat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar. Secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,76 miliar.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026 (ytd per 31 Mei 2026), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 Pihak, 1 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan STTD, 6 sanksi Pembekuan Izin, 7 sanksi Peringatan Tertulis, serta 9 Perintah Tertulis.

Selanjutnya, secara ytd (per 31 Mei) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, dan mengenakan 66 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 71 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98 persen yoy menjadi sebesar Rp8.755 triliun (Maret 2026: tumbuh sebesar 9,49 persen yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja sebesar 6,04 persen. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 15,51 persen yoy, sementara itu kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,16 persen yoy (Maret 2026: 0,12 persen yoy). Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35 persen yoy.

Porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,34 persen. Per April 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 37,29 persen yoy (Maret 2026: tumbuh 24,20 persen yoy) menjadi Rp29,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta (Maret 2026: 30,81 juta).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen yoy (Maret 2026: 13,55 persen yoy) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen yoy, 8,65 persen yoy, dan 9,00 persen yoy.

Likuiditas industri perbankan pada April 2026 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 111,13 persen (Maret 2026: 122,55 persen) dan 25,39 persen (Maret 2026: 27,85 persen) dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 192,37 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen (Maret 2026: 2,14 persen) dan NPL net terjaga di 0,84 persen (Maret 2026: 0,83 persen). Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 8,82 persen (Maret 2026: 8,94 persen). Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,46 persen (Maret 2026: 2,47 persen).

Setelah memperhitungkan pembagian dividen, indikator permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,97 persen (Maret 2026: 25,09 persen), menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±33.836 rekening (prev: ±33.252 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD.

 

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp984,20 triliun atau naik 4,65 persen yoy. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, atau terkontraksi 0,36 persen yoy, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen yoy dengan nilai sebesar Rp62,58 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen yoy dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen (di atas threshold sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp217,96 triliun atau terkontraksi sebesar 1,95 persen yoy (Maret 2026: terkontraksi 0,92 persen yoy).

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per April 2026 tumbuh sebesar 6,12 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.690,64 triliun (Maret 2026: tumbuh 10,54 persen yoy). Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,63 persen yoy dengan nilai mencapai Rp410,14 triliun (Maret 2026: tumbuh 6,71 persen yoy).

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun atau tumbuh sebesar 10,13 persen yoy (Maret 2026: tumbuh 11,76 persen yoy).

Pada perusahaan penjaminan, pada April 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 1,28 persen yoy menjadi Rp46,73 triliun (Maret 2026: tumbuh 0,77 persen yoy).

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peningkatan ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per April 2026 terdapat 118 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (81,38 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.

2. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 25 Mei 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun. Terdapat penambahan dari periode sebelumnya yang menunjukkan konsistensi OJK untuk menegakkan ketentuan peraturan perundangan dan perlindungan kepada pemegang polis/peserta.

3. OJK telah melakukan pemeriksaan khusus dan penegakan hukum terhadap 6 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Selain itu, terdapat tambahan 15 entitas yang terindikasi melakukan kegiatan serupa dan masih dalam proses pendalaman atas dugaan tindak pidananya. Identifikasi lebih lanjut atas praktik pialang tanpa izin juga dilakukan melalui penelusuran source of business perusahaan asuransi. Dalam rangka penguatan pengawasan, OJK mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pialang tidak berizin, termasuk melalui pemberian sanksi peringatan. Sebagai langkah preventif, OJK menerapkan QR Code bagi pialang asuransi dan reasuransi yang berizin sebagai referensi bagi perusahaan asuransi dan masyarakat dalam menggunakan jasa pialang secara legal.

   
    

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)  

Di sektor PVML, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 2,08 persen yoy pada April 2026 (Maret 2026: 0,61 persen yoy) menjadi Rp514,65 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,64 persen yoy.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen (Maret 2026: 2,83 persen) dan NPF net sebesar 0,78 persen (Maret 2026: 0,8 persen). Gearing ratio PP tercatat sebesar 2,14 kali (Maret 2026: 2,17 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 56,92 persen yoy (Maret 2026: 55,85 persen yoy), atau menjadi Rp12,93 triliun dengan NPF gross sebesar 2,99 persen (Maret 2026: 2,51 persen).

Pembiayaan modal ventura pada April 2026 terkontraksi sebesar 0,87 persen yoy (Maret 2026: terkontraksi 0,96 persen yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,35 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen yoy (Maret 2026: 26,25 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat di posisi 4,62 persen (Maret 2026: 4,52 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada April 2026 tumbuh sebesar 56,80 persen yoy (Maret 2026: 60,27 persen yoy) menjadi Rp157,20 triliun, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp132,29 triliun atau 84,15 persen dari total pembiayaan.

Sementara itu, dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Saat ini terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 14 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

2. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 49 Perusahaan Pembiayaan, 18 Perusahaan Modal Ventura, 19 Penyelenggara Pindar, 5 Perusahaan Pergadaian, 1 Lembaga Keuangan Mikro, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 105 sanksi denda dan 189 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

3. OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi ("KoinP2P"). Sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
   

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

 ​

1. Pelaksanaan regulatory sandbox:
   a. Sejak penerbitan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima 327 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox.
   b. OJK telah menerima  33 permohonan untuk menjadi peserta sandbox. Saat ini terdapat 5 peserta sandbox, yang terdiri dari 4 penyelenggara dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Selain itu telah terdapat 4 peserta sandbox yang menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan “Lulus" dengan model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 4 peserta sandbox yang telah lulus tersebut, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan sandbox.
   c. OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 7 permohonan untuk menjadi peserta sandbox yang terdiri atas 3 model bisnis AKD-AK dan 4 model bisnis pendukung pasar.

2. Perizinan penyelenggara ITSK:
   a. Per Mei 2026, terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
   b. Sampai dengan Mei 2026, terdapat 38 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 11 PKA (8 PKA terdaftar dan 3 PKA baru) dan 27 PAJK (17 PAJK terdaftar dan 10 PAJK baru).

3. Pada April 2026, terdapat 4 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) sebagaimana diserahkan proses perizinan usahanya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada OJK untuk menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Dalam upaya untuk menyelesaikan proses permohonan izin tersebut, pada bulan Mei 2026 telah dilakukan:

   a. Pemberian izin usaha kepada PT Luno Indonesia Ltd. sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.07/2026 (25 Mei 2026) yang beralamat di Sahid Sudirman Residence Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman No.86, RT 10/RW11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250.

   b. Menolak permohonan izin usaha 1 entitas sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital sehingga surat keputusan Kepala Bappepti sebagai Calon Pedagang Aset Kripto menjadi tidak berlaku. Atas penolakan tersebut, perusahaan berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajibannya kepada konsumen.

   Dengan telah diterbitkannya keputusan di atas, maka tersisa 2 CPFAK yang masih dalam proses permohonan izin untuk menjadi PAKD.

4. Selama April 2026, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.322 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman daring, lembaga keuangan mikro, dan pegadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.

5. Di April 2026, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,29 triliun, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 17,74 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (total inquiry/hit) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan April 2026 tercatat mencapai 26,85 juta hit. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah berkontribusi signifikan meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. 

6. Sehubungan dengan perkembangan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK) di Indonesia, pada April 2026 tercatat 1.255 aset kripto dan 40 derivatif AKD yang dapat diperdagangkan. Sampai saat ini, OJK telah menyetujui perizinan 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto (bursa), 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 26 pedagang aset keuangan digital (PAKD). Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap 7 lembaga penunjang yang semuanya terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sesuai Pasal 87 POJK Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, rekening terpisah hanya dapat dibuka pada bank umum yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Dengan demikian, tidak terdapat lagi frasa persetujuan OJK untuk entitas Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK). OJK saat ini sedang mengevaluasi permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 2 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD).

7. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai  21,70 juta akun konsumen pada posisi April 2026 atau tumbuh 1,57 persen mtm (Maret 2026: 21,37 juta konsumen). Nilai transaksi aset kripto selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp22,98 triliun atau meningkat 2,86 persen mtm  (Maret 2026: Rp22,34 triliun). Sementara itu, nilai transaksi derivatif AKD selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp5,10 triliun atau menurun 12,04 persen (Maret 2026: Rp5,80 triliun). Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto Indonesia masih terjaga dengan baik.

8. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor IAKD, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 5 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 3 sanksi peringatan tertulis, 1 sanksi penghentian sementara atas sebagian kegiatan usaha dan 2 denda administratif. Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.
   
   

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

 

Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.792 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.242.841 peserta. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi, telah menerbitkan 153 konten edukasi, dengan total 1.375.711 viewers. Selain itu, terdapat 9.435 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 7.644 kali dan penerbitan 5.625 sertifikat kelulusan modul.

Selanjutnya, Sejak pertama dicanangkan pada bulan April 2025 hingga 20 Mei 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 26.915 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas dan Segmen Mahasiswa.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Implementasi GENCARKAN di mana Pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026 telah diselenggarakan 15.860 program yang telah menjangkau 72,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 9.359 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 6.501 konten. Adapun untuk wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 371 dari 514 atau 72,18 persen Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarkan LIKE-IT 2026 Series #2 di Universitas Pattimura, Ambon dengan tema "Financial Glow Up: Invest Smart, Future Up" pada tanggal 12 Mei 2026, dan LIKE IT Series #3 di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 2026.

3. Pada tanggal 19 Mei 2026, OJK melaksanakan kick off Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai pembuka dari rangkaian BLK tahun 2026. Kick off BLK tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh 1.838 pelajar/mahasiswa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Kementerian/Lembaga anggota Satgas PASTI, OJK PEDULI dan Kantor OJK Daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menyajikan sesi Leaders Insight dengan kehadiran pimpinan  lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan Talkshow Edukasi Keuangan dari para praktisi PUJK.

4. Pada tanggal 13 Mei 2026, OJK menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan the Stakeholder Consultation on the Philippines National Strategy for Financial Education di Bangko Sentral NG Pilipinas (BSP), Manila, Filipina. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi, dan PUJK setempat serta pembicara dan moderator dari World Bank, OECD/INFE, OJK, dan BSP.

5. Kegiatan study visit ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan juga melibatkan diskusi dan pembelajaran bersama pihak yang telah menjalankan model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperoleh best practice dalam penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dan inklusi keuangan.

6. Dalam rangka mendorong penguatan budaya menabung sejak dini melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), OJK akan menyelenggarakan apresiasi KEJAR Award Tahun 2026 kepada industri perbankan, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah. Sosialisasi KEJAR Award dilakukan secara daring kepada 513 bank peserta KEJAR pada 26 Mei 2026.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Kepulauan Riau pada 13 Mei 2026 di Batam, yang menyampaikan  mekanisme penilaian TPAKD Award Tahun 2026, draft Roadmap TPAKD Provinsi Kepulauan Riau, dan sosialisasi terkait draft Website/Mobile Apps TPAKD Provinsi Kepulauan Riau yang telah dikembangkan dan menjadi bagian program kerja TPAKD Provinsi Kepulauan Riau. Website dimaksud akan digunakan sebagai media publikasi sekaligus media pengajuan kredit/pembiayaan yang merupakan program TPAKD.

2. OJK bersama Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor OJK Kediri telah menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Capacity Building TPAKD di Wilayah Kerja Kantor OJK Kediri Semester I Tahun 2026 pada 21 Mei 2026 di Surabaya. Kegiatan dihadiri oleh 13 Perwakilan TPAKD di wilayah Kediri. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Arah Strategis TPAKD Tahun 2026 dan mekanisme penilaian TPAKD Award Tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi pelaporan SiTPAKD 2025-2026 di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2026 dengan melakukan studi banding ke salah satu program kerja TPAKD Kota Surabaya, yaitu Program PEKEN, Galeri Investasi, dan KATEPAY di MPP Pelayanan Publik Siola.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) sebagai tindak lanjut implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan LIK. Pada 21-22 Mei 2026, OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara hybrid yang diikuti oleh seluruh PUJK yang berkantor pusat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan pelindungan konsumen, antara lain:

1. Dalam rangka penegakan ketentuan Market Conduct, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung. Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026, OJK telah mengenakan 17 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 11 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp274 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga menerbitkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk melakukan penyesuaian dan/atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

2. OJK mengenakan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga berupa denda administratif sebesar Rp875.000.000,00; peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku; serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

3. Dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:

   a. 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026.

   b. Selain itu, terdapat 110 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp36,54 miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 10 Mei 2026.

Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026 OJK telah menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 14.380 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal.

Entitas	Tahun
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1-Jan s.d 31-Mei-26	Jumlah
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	310	354	8	1.890
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	2.263	951	12.824
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	0	0	251
Aktivitas Keuangan Ilegal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	2.617	960	14.966

 

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, IASC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. 579.459 laporan yang terdiri dari 283.271 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 296.188 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 998.558 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 515.553. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp638,9 miliar. IASC menemukan sebanyak 120.155 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

2. IASC telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

3. Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha: (1) CANTVR yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dengan skema penawaran investasi saham IPO; (2) YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama Cina untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan; (3) MAGENTO yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dengan skema pembuatan akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi; (4) Appeninc yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation dari perusahaan berizin serta melakukan penawaran pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk memperoleh keuntungan; (5) VID yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dan penawaran melakukan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif; dan (6) Sensenowai diduga melakukan penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi WAPEX.

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keua​ngan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut: 

A.     Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 

1. OJK mendukung penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang DHE SDA, yaitu berupa: 1) melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA; 2) memastikan dukungan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; 3) Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas asset bank umum, termasuk BUS dan UUS; 4) bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK, untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

   OJK telah menyampaikan surat kepada Bank Umum untuk mendukung implementasi PP DHE SDA. Selain itu, penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial.

2. Sehubungan dengan pengumuman rebalancing dari lembaga-lembaga global index providers (MSCI dan FTSE Russell) pada Mei 2026, dapat disampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. Penyesuaian konstituen di global indeks juga dialami oleh berbagai negara di kawasan, termasuk penyesuaian sejumlah emiten Indonesia yang merupakan konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas pasar modal yang dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO).

   OJK dan SRO melakukan langkah-langkah koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas pasar modal dalam negeri. Ke depan, OJK dan SRO terus memantau perkembangan pasar, serta memastikan bahwa reformasi pasar modal yang sedang berjalan dapat terus diimplementasikan secara konsisten dalam upaya memperkuat kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia.

3. OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana  di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan April 2026 realisasi restrukturisasi mencapai Rp17,16 triliun (Mar '26: Rp17,43 triliun) untuk 267,1 ribu rekening (Mar'26: 279,4 ribu rekening).

 

B.     Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar 

1. ​​​OJK telah menerbitkan/menetapkan:

   a. P​OJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. POJK ini mengatur kelembagaan Perusahaan Efek dengan mengelompokkan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan permodalan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3. PEKU 1 difokuskan untuk pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PPE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu: PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta; PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar; dan PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar.

   b. POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. POJK ini mengatur pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2. MIKU 1 difokuskan pada pengelolaan produk investasi tertentu, MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu: MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan; dan MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimum Rp10 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan. Selain itu, POJK ini menetapkan kewajiban minimum dana kelolaan bagi Manager Investasi sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi.

   c. POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Pihak yang Melakukan Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan. POJK ini disusun sebagai upaya pelindungan konsumen dan masyarakat sehubungan dengan maraknya penyampai informasi sektor jasa keuangan yang melakukan kegiatan edukasi, pemasaran, dan pemberian rekomendasi terkait produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan kepada masyarakat, baik secara tatap muka atau tanpa tatap muka, yang kurang bertanggung jawab.

   d. PADK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti/Buy Now Pay Later (BNPL) bagi Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS) sebagai ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti, yang antara lain mengatur batasan usia dan pendapatan minimum calon debitur, rasio leverage, serta PP dan PPS dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform.

2. ​​​OJK sedang menyusun:

   a. Rancangan POJK tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. RPOJK ini disusun untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu POJK 14 Tahun 2023, serta menindaklanjuti hasil konsultasi dengan DPR, di mana OJK  perlu menambahkan/menyesuaikan pengaturan mengenai pelindungan konsumen dan penambahan jangka waktu masa transisi.

   b. Rancangan POJK tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). RPOJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yang antara lain mengatur ruang lingkup pengawasan OJK terhadap PPSP, penilaian tingkat kesehatan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

   c. Rancangan PADK tentang Rencana Bisnis Asuransi dan Reasuransi. Pada RPADK ini dilakukan penyesuaian sebagai dampak berlakunya PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2024 Tahun 2024.

   d. Rancangan PADK tentang Laporan Aktuaris Asuransi dan Reasuransi. RPADK ini merupakan penyesuaian dari SEOJK Nomor 29 tahun 2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagai dampak berlakunya PSAK 117. RPADK ini diantaranya mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi, termasuk yang berbasis syariah, untuk menyusun dan menyampaikan laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pengawasan kesehatan keuangan perusahaan. Ketentuan ini mencakup antara lain pedoman mengenai format dan isi laporan, dan opini dan rekomendasi aktuaris.

   e. Rancangan PADK tentang Manajemen Risiko Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. RPADK ini merupakan peraturan pelaksana atas POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara ITSK, serta RPOJK Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital. Ruang lingkup pengaturan atas RPADK ini mencakup penerapan dan pedoman manajemen risiko, termasuk mekanisme pelaporan atas hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, pedoman penilaian tingkat risiko dan struktur organisasi yang terkait dengan fungsi manajemen risiko, serta ketentuan lainnya. Melalui penerbitan RPADK ini, diharapkan Penyelenggara IAKD dapat menerapkan strategi Manajemen Risiko yang tepat, sehingga memastikan kelangsungan operasional yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

3. Dalam rangka penanganan praktik penipuan (scam) di sektor jasa keuangan, telah diselenggarakan Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop dengan menghadirkan narasumber antara lain Australian Treasury, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Optus, Australian Federal Police, Kementerian/Lembaga dan industri jasa keuangan terkait. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, peran, pendekatan, serta studi kasus penanganan penipuan antarlembaga dalam workshop ini, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan penipuan di sektor keuangan diharapkan semakin meningkat. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Australia melalui Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian, khususnya dalam upaya pelindungan konsumen.

4. Dalam rangka meningkatkan peran SJK dalam percepatan transformasi ekonomi, OJK menyelenggarakan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah pada 25 Mei 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor". Pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) menitikberatkan pada pembentukan ekosistem kemitraan terpadu yang melibatkan paling sedikit unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku usaha, industri, akademisi dan lembaga multilateral dalam mengembangkan sektor unggulan di daerah.

5. Dalam rangka memperkuat peran digitalisasi di dalam industri perasuransian, termasuk pemasaran asuransi secara digital agar dapat mencakup berbagai segmentasi nasabah dan wilayah geografis, OJK menyelenggarakan Workshop Digitalisasi Perasuransian pada 25 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan dimaksud merupakan tindak lanjut atas Kajian Digitalisasi Perasuransian Tahun 2025 yang dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap asuransi digital, perilaku konsumen, serta tantangan dan peluang pengembangan digitalisasi sektor perasuransian. Workshop dimaksud mempertemukan regulator, asosiasi industri, pelaku usaha perasuransian, perusahaan teknologi/insurtech, serta mitra ekosistem digital lainnya guna membahas prioritas pengembangan digitalisasi perasuransian, penguatan ekosistem asuransi digital, serta penyusunan langkah implementatif dalam mendukung pengembangan industri perasuransian yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

6. OJK terus mendorong pengembangan inovasi produk perasuransian yang mendukung agenda transisi energi dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, OJK mendukung pengembangan Energy Savings Insurance (ESI) melalui peluncuran prototype produk ESI yang dilakukan dalam kegiatan Energy Efficiency Investment & Business Forum 2026 di Jakarta pada 20 Mei 2026. Program dimaksud merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ASEAN Centre for Energy (ACE), BASE Foundation, UK PACT, OECD, serta pelaku industri jasa keuangan dan perasuransian. Pengembangan ESI ditujukan untuk memperkuat mitigasi risiko pada proyek efisiensi energi, meningkatkan bankability proyek transisi energi, serta mendorong peningkatan peran industri perasuransian dalam mendukung implementasi ekonomi hijau dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia.

7. OJK terus mendorong inovasi di sektor perasuransian melalui implementasi QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi guna memperkuat integritas industri perasuransian dan meningkatkan pelindungan konsumen. STTD berbasis QR Code merupakan inovasi digital yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan real time sehingga menjadi instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri. Pada tanggal 4 Mei 2026, bertepatan dengan peluncuran implementasi QR Code STTD Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, OJK meminta seluruh Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi untuk memiliki STTD yang telah memuat QR Code dalam menjalankan tugas kepialangannya. OJK telah menyampaikan surat kepada APPARINDO serta Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk melakukan daftar ulang dan mengimplementasikan QR Code STTD dimaksud.

8. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital terutama kepada generasi muda agar semakin memahami risiko dalam berinvestasi di aset digital dan kripto secara aman dan bertanggung jawab, OJK telah menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Pattimura, Ambon pada tanggal 4 Mei 2026 dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo pada 11 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan upaya sangat strategis dalam memperkuat literasi keuangan digital masyarakat, khususnya generasi muda.

C. Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) menurun 30,15 persen ytd. Di sisi lain, Asset Under Management (AUM) Reksa Dana Syariah tumbuh 0,32 persen ytd menjadi Rp83,71 triliun. Per Maret 2026, piutang pembiayaan syariah tumbuh 10,87 persen yoy dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 10,74 persen yoy.

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, sampai dengan saat ini ini sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana 26 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 15 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 22 Mei 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan spin-off dengan mendirikan perusahaan baru dan 7 perusahaan spin-off dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 10 perusahaan yang dalam proses spin-off dengan pendirian perusahaan baru dan 3 perusahaan yang dalam proses spin-off dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan keuangan syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu melalui:

1. Penyusunan Rancangan POJK tentang Pedoman Akuntansi bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (PAPSI). Saat ini telah dilaksanakan pembahasan draft PAPSI melalui Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama IAI, IAPI, dan asosiasi pada tanggal 20 – 21 Mei

2. Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pembahasan bersama perwakilan asosiasi dan pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah yang tergabung dalam Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) pada tanggal 6 Mei 2026 di Jakarta. Dalam pembahasan dimaksud, OJK mendorong komitmen kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh anggota OC LIKS agar sinergi dapat diimplementasikan hingga tingkat daerah dan diikuti dengan penguatan kolaborasi melalui penyelenggaraan kegiatan bersama secara berkala, termasuk pelaksanaan event besar keuangan syariah yang melibatkan seluruh sektor. Upaya dimaksud ditujukan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan pendalaman pasar (financial deepening) keuangan syariah melalui upaya perluasan akses keuangan syariah bagi masyarakat. Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah ke depan diharapkan mendapatkan dukungan seluruh pihak baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemberitaan dan penyebaran informasi keuangan syariah, khususnya melalui media sosial, dengan menonjolkan nilai dan keutamaan keuangan syariah guna meningkatkan awareness dan kepercayaan masyarakat.

D. Penguatan Tata Kelola

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan SJK terus diperkuat melalui kerja sama OJK dan BPK RI sejak tahun 2023 melalui pelatihan Quality Control & Quality Assurance (QCQA) yang diselenggarakan pada 18- 21 Mei 2026. Pelatihan ini bertujuan memperkuat pengendalian kualitas pengawasan (PKP) di OJK melalui penyelarasan pemahaman pengendalian kualitas sesuai best practice, peningkatan kapasitas SDM fungsi pengendalian kualitas pengawasan, dan penguatan evaluasi kualitas pengawasan OJK sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengawasan OJK, serta identifikasi potensi permasalahan pada LJK lebih dini.

2. OJK melakukan penyempurnaan Standar Audit Internal melalui forum GRC di BI, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan Global Internal Audit Standards (GIAS; atau IPPF 2024), yang merupakan penyesuaian dari International Professional Practices Framework (IPPF) 2017. Forum GRC yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 ini membahas pengaturan terkait definisi Board dan Manajemen Senior, Piagam Audit Internal, peran Chief Audit Executive (CAE), strategi Audit Internal, serta area perubahan yang berdampak signifikan terhadap tata kelola, peran, struktur, dan praktik audit internal.

3. Penyelenggaraan SPARK Class (Saluran Pembelajaran ARK) bagi internal OJK, kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, serta lembaga jasa keuangan sebagai upaya peningkatan budaya compliance khususnya dalam menghadapi risiko keamanan siber di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh 9.916 peserta dari internal OJK, kementerian/lembaga, dan stakeholders terkait. OJK senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan awareness industri dalam membangun sistem pengendalian yang lebih efektif, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sistem keuangan.

4. Penguatan budaya integritas melalui SPARK Class on Campus (SPARK Camp) di 3 universitas di wilayah Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta yang dihadiri sekitar 5.000 peserta dengan tema “The Guardian of Governance". SPARK Camp adalah upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan civitas akademika dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

5. OJK menekankan pentingnya penerapan tata kelola dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan melalui forum Finance Dialogue yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. OJK menekankan pentingnya peran akuntan dalam memastikan informasi keberlanjutan disusun secara akuntabel agar dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik.

E. Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 31 Mei 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 181 perkara yang terdiri dari 143 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 24 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 156 perkara diantaranya 153 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan 3 perkara masih dalam tahap banding. Penyidik OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum SJK.

No	Tahap	PBKN	PMDK	PPDP	PVML	Jumlah
1	Proses Telaahan	17	4	5	1	27
2	Penyelidikan	2	3	1	0	6
3	Penyidikan	6	8	0	1	15
4	Berkas	5	0	1	0	6
5	P-21	143	9	24	5	181
​
1	Putusan Pengadilan In Kracht	127	5	20	1	153
2	Banding	3	0	0	0	3
3	Kasasi	0	0	0	0	0
Total ​ ​ ​ ​ ​						156

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Mei-2026.aspx 

Baca Terusannya »»