PONTIANAK – Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran
Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4). Hal ini sebagai
langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang
diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Kegiatan
apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal
TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pejabat
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia
usaha, dan relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago
memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah
pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.
“Karhutla
adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus
mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi
kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dalam
kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang
terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan
masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya. Selain itu, turut
diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman,
termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
Djamari
Chaniago juga menambahkan apabila masyarakat dan tokoh agama dapat
berperan aktif dalam upaya pencegahan. Hal ini dapat menumbuhkan
kesadaran kolektif dan kepedulian warga yang merupakan pondasi penting
dalam membangun ketahanan bencana.
"Kepada
masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak
untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat
aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan
berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat," jelasnya.
Apel
kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan
seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Kolaborasi
menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan
masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan
menangani karhutla.
Rakor Penanggulangan Karhutla
Usai
Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla selesai, Kepala BNPB Letjen TNI
Dr. Suharyanto S,Sos., M.M., melanjutkan konsolidasi dalam Rapat
Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur,
Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). Suharyanto mengingatkan bahwa
sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan
Kalimantan, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla,
terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Oleh
karena itu, langkah-langkah pencegahan terus diperkuat melalui patroli
terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan.
"Kita
sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah2an
di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita
bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat," ujar Suharyanto.
Sebagai
bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB juga mengoptimalkan
penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti
sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kita
tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini.
Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak
besar bagi masyarakat,” tambah Suharyanto.
BNPB telah mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing,
serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah prioritas.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan
peralatan seperti pompa air, selang, alat pelindung diri, dan sarana
komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan daerah.
“Penanganan
karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif
masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi
menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegasnya.
Dukungan Peralatan Karhutla
Pada
kesempatan ini, BNPB juga memberikan dukungan peralatan dalam menunjang
tugas tim satgas darat. Adapun bantuan yang diberikan berupa felksibel tank 5.000 liter 1 unit, pompa besar 1 unit, breecing inlet
1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 6 roll, selang polyster 2,5 x
30 sebanyak 15 roll dan pompa pemadam 2 unit untuk BPBD Provinsi
Kalimantan Barat.
Lebih lanjut untuk felksibel tank
5.000 liter 1 unit, pompa alkon 1 unit, selang polyster 1,5 x 30
sebanyak 7 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 10 roll, pompa
pemadam 2 unit dan APD karhutla 10 set. Seluruhnya masing-masing
ditujukan untuk BPBD Kabupaten Mempawah, BPBD Kabupaten Kubu Raya dan
BPBD Kabupaten Sambas. Diperkirakan total bantuan dukungan peralatan ini
mencapai 2,9 Milyar.
Selain itu, dukungan peralatan berupa mobil dapur lapangan 1 unit, pompa pemadam 2 unit, felksibel tank
5.000 loter 1 unit dan APD karhutla 10 set. Seluruhnya masing-masing
ditujukan untuk Kodam XII / Tanjung Pura dan Polda Kalimantan Barat.
Penegakan Hukum
Selain
upaya teknis, BNPB juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap
pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan untuk memberikan
efek jera serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam
kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk
mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla melalui penguatan
kapasitas daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan
aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Sementara itu, unsur dunia
usaha juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan secara
bertanggung jawab serta memastikan tidak terjadi praktik pembakaran
dalam pembukaan lahan.
Strategi
penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui operasi darat,
operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca, yang didukung dengan
peningkatan kapasitas personel dan penguatan sistem deteksi dini titik
api. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga terus diperkuat
sebagai langkah efek jera.
Apel
kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla
guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam
menghadapi berbagai skenario kebakaran.
BNPB
berharap melalui apel ini, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan
dan kesiapsiagaan sejak dini, sehingga dampak karhutla terhadap
lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dapat
diminimalkan.
“Dengan kesiapan yang
optimal dan kerja sama yang kuat, kita optimistis dapat mengendalikan
karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” tutup Kepala BNPB.
Turut
hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Lingkungan Hidup
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur
Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Unsur
TNI-Polri, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
dunia usaha, dan relawan kebencanaan.
Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkuat-sinergi-nasional-hadapi-musim-kemarau-bnpb-gelar-apel-kesiapsiagaan-karhutla-di-kalimantan-barat