Kondisi perekonomian nasional masih
dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai
dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga
tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut. Meski demikian,
pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif
sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian
global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8% pada 2026 dan 3,1% pada
2027 mendatang.
Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi
nasional tumbuh sebesar 5,45% (ctc), dimana angka tersebut tertinggi
untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga
masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88%.
Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai
Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen
positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan
perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga
mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil,
sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil
untuk penerbitan Panda Bond.
"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret,
dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65% di
bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga
masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga
masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota
Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat
(14/08).
Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan
pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat
sebesar 33,3% (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8% (yoy),
serta penjualan semen yang naik 13,5% (yoy). Dari sisi sektor keuangan,
kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada Juni 2026 sebesar 10,21% (yoy) dan kredit sebesar 12,67% (yoy).
Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat
sebesar 24,9% (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan
dengan pertumbuhan sebesar 1,05% pada Juni 2026.
Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap
kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar
atau setara dengan 5,5 bulan impor. Selain itu, neraca perdagangan
mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang
Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar
Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir,
mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan
terhadap perekonomian nasional.
“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus
mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di
kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun
untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang,
vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.
Sejumlah kebijakan prioritas di bidang
ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat
ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50
yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26
proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank
Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai
USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga
komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam
mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.
Selanjutnya, Pemerintah juga telah
mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal,
mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga
konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus
dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.
Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang,
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro
dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% dan
laju inflasi sebesar 2,5%. Pemerintah juga menetapkan sasaran
pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5% dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87%.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah
mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin
pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan
yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan
melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti
digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai
revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk
melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia
Reference Price.
Di sisi lain, daya saing investasi dan
ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi
perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial
Internasional Indonesia. Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui
bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis,
kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi
dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan
tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi
yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang
terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.
Sejalan dengan upaya memperkuat
pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program
perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program,
antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan
iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi
BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat
(KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.
“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun
2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan
setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik
dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun
meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko
Perekonomian Haryo Limanseto.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut
diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Dewan
Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi dan
Hilirisasi/ Kepala BKPM, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengelola
Inevstasi Danantara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Wakil Menteri Hukum,
serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7052/siapkan-mesin-pertumbuhan-sektoral-berbasis-transformasi-pemerintah-bidik-pertumbuhan-6-pada-2027