Layanan Tiga Operator Seluler Terdampak Gempa M 7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS

 

Setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler.

Gempa terjadi pukul 05.58 WITA (04.58 WIB) dengan pusat gempa di Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan pemantauan operator telekomunikasi melalui dashboard monitoring hingga pukul 07.00 WIB, sebanyak 200 site atau BTS teridentifikasi mengalami gangguan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTT.

“Sebanyak 16.35 % BTS diwilayah yang teridentifikasi terdampak mengalami gangguan. Komdigi terus memantau kondisi jaringan dan berkoordinasi langsung dengan operator seluler untuk memastikan gangguan dapat segera ditangani. Keselamatan petugas dan akses publik terhadap akses telekomunikasi menjadi pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan dan pemulihan di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Dari hasil pemantauan sementara, tiga operator seluler, yaitu Telkomsel, XLsmart, dan Indosat, terkonfirmasi mengalami dampak pada jaringan di sejumlah wilayah.

Pada jaringan Telkomsel, sejumlah BTS mengalami gangguan akibat terganggunya pasokan listrik di wilayah terdampak. XLsmart juga melaporkan gangguan layanan, terutama di area yang berdekatan dengan pusat gempa. Sementara itu, Indosat masih melakukan pemantauan intensif melalui tim teknis.

Selain gangguan pasokan listrik, koordinasi dengan operator telekomunikasi menunjukkan adanya gangguan pada jaringan transmisi sebagai dampak gempa bumi.

Rincian kondisi infrastruktur telekomunikasi pada masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

• Kabupaten Sikka: 51 site/BTS terdampak dari 192 BTS eksisting atau 26,56%;
• Kabupaten Ende: 31 site/BTS terdampak dari 118 BTS eksisting atau 26,27%;
• Kabupaten Flores Timur: 26 site/BTS terdampak dari 161 BTS eksisting atau 16,15%;
• Kabupaten Manggarai: 22 site/BTS terdampak dari 150 BTS eksisting atau 14,67%;
• Kabupaten Manggarai Barat: 17 site/BTS terdampak dari 141 BTS eksisting atau 12,06%;
• Kabupaten Manggarai Timur: 16 site/BTS terdampak dari 80 BTS eksisting atau 20,00%;
• Kabupaten Ngada: 13 site/BTS terdampak dari 101 BTS eksisting atau 12,87%;
• Kabupaten Nagekeo: 11 site/BTS terdampak dari 73 BTS eksisting atau 15,07%;
• Kabupaten Lembata: 10 site/BTS terdampak dari 73 BTS eksisting atau 13,70%; dan
• Kabupaten Timor Tengah Utara: 3 site/BTS terdampak dari 134 BTS eksisting atau 2,24%.

Secara jumlah, site/BTS terdampak paling banyak berada di Kabupaten Sikka sebanyak 51 site/BTS, diikuti Kabupaten Ende sebanyak 31 site/BTS dan Kabupaten Flores Timur sebanyak 26 site/BTS.

Hingga pukul 07.00, terdapat 200 site terdampak bencana gempa dan sedang dalam proses pemulihan.

Tim Pemantauan Telekomunikasi (PMT) Komdigi melalui dashboard monitoring terus memperbarui kondisi jaringan. Pemantauan juga dilakukan bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR), pemerintah daerah, dan para penyelenggara telekomunikasi.

“Kondisi jaringan sangat dinamis setelah terjadi bencana. Karena itu, data terus kami perbarui berdasarkan laporan operator dan hasil pemantauan di lapangan. Begitu kondisi memungkinkan, penanganan teknis akan dilakukan pada site yang mengalami gangguan,” ujar Wayan.

Kementerian Komdigi mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan resmi BMKG, pemerintah daerah, dan lembaga penanganan bencana. Perkembangan kondisi jaringan dan proses pemulihan layanan telekomunikasi akan terus dipantau secara berkala dan diperbarui sesuai situasi di lapangan.

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/layanan-tiga-operator-seluler-terdampak-gempa-m-70-di-ntt-komdigi-pantau-pemulihan-200-bts

Baca Terusannya »»  

BNPB Kerahkan Tim dan Helikopter Tangani Dampak Gempa M7,7 di Nagekeo

 

Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera menuju wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Gempa terjadi pada pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sulawesi Selatan. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami.

"Sebagai langkah percepatan penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara tersebut dinilai penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah.

Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, tercatat satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Sikka, sedangkan korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.

Sebelumnya, laporan awal menyebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia.

BNPB menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan pada laporan awal tersebut dan memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Pendataan dan verifikasi terhadap korban maupun dampak lainnya masih terus dilakukan oleh BPBD bersama unsur terkait di lapangan.

Selain itu, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara itu, di Kota Bima tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak.

Dampak kerusakan sementara yang telah teridentifikasi meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak. Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait.

Wilayah yang dilaporkan merasakan guncangan antara lain Kabupaten Nagekeo, Sikka, dan Manggarai Barat di NTT; Kota Bima dan Kabupaten Bima di NTB; serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros di Sulawesi Selatan. Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respons terhadap peringatan dini tsunami.

Berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.31.30 WIB.

Meski demikian, BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.

Hingga saat ini, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum kondusif. Sementara itu, pendataan dan verifikasi lapangan masih dilakukan. Di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan situasi, dengan kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik masih padam.

BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD kabupaten/kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga dan unsur terkait lainnya untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.

BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat akan terus diberikan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan, terutama dalam penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/bencana/984060/bnpb-kerahkan-tim-dan-helikopter-tangani-dampak-gempa-m7-7-di-nagekeo 

Baca Terusannya »»  

BMKG Akhiri Peringatan Dini Tsunami Pasca-Gempa M7.7 NTT, Masyarakat Dimbau Tetap Tenang dan Waspada

 

Jakarta, 15 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri Peringatan Dini Tsunami pada pukul 07.30 WIB, setelah gempa bumi tektonik M7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pagi (15/8) pukul 04.58 WIB. BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik (thrust fault) menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT.

“BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8).

Lebih lanjut stasiun pemantauan BMKG mencatat gelombang tsunami tiba di sepuluh titik pesisir, antara lain: Sikka: Ketinggian 0,20 meter (pukul 05.03 WIB); Pelabuhan Kewapante-Sikka: Ketinggian 0,38 meter (pukul 05.16 WIB); Flores Timur: Ketinggian 0,25 meter (pukul 05.24 WIB); Labuan Bajo: Ketinggian 0,36 meter (pukul 05.26 WIB); Maurole-Ende: Ketinggian 0,94 meter (pukul 05.27 WIB); Dompu: Ketinggian 0,17 meter (pukul 05.29 WIB); Bakalang-Alor: Ketinggian 0,14 meter (pukul 05.41 WIB); Baubau: Ketinggian 0,30 meter (pukul 05.47 WIB); Bulukumba: Ketinggian 0,54 meter (pukul 05.58 WIB); dan Kolaka: Ketinggian 0,23 meter (pukul 06.27 WIB)

Di sisi lain, masyarakat merasakan dampak guncangan gempa tersebut dalam beberapa tingkat skala intensitas Modified Mercalli Intensity (MMI). Skala V MMI (membangunkan banyak orang tidur dan terasa oleh hampir semua penduduk): berdampak pada masyarakat di Kota Ende, Kota Borong, serta Kota Ruteng dan Skala VI MMI (mengejutkan semua penduduk hingga berlari keluar): berdampak pada masyarakat di Wolowae (Kabupaten Nagekeo) dan Kota Bajawa.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan hingga pukul 07.07 WIB, BMKG mendeteksi sebanyak 37 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan rentang magnitudo M3,6 hingga M6,2, di mana masyarakat merasakan 1 gempa bumi di antaranya.

“Di busur belakang Flores ini terdapat potensi gempa maksimum M7.8 hingga M7.9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1992 dengan kekuatan M7.5 yang menimbulkan kerusakan dan terjadi tsunami. Setelah hampir 30 tahun, pelepasan energi besar kembali terjadi di busur belakang Flores,” terang Wijayanto.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, memaparkan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat terkait dampak skala intensitas gempa. Hasilnya, guncangan gempa merobohkan beberapa bagian tembok rumah sederhana di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Selain itu, gempa juga merusak fasilitas Pelabuhan Maumere dan bangunan Hotel Jayakarta Bajo.

“Tim BMKG mulai hari ini diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara menyeluruh,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP. Panjaitan, menyampaikan bahwa prioritas utama BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat serta mencegah adanya korban tambahan dari bahaya pascagempa.

“Data terbaru yang masuk mengonfirmasi ada dua orang yang meninggal dunia. Informasi ini terus kami pantau dan verifikasi bersama BMKG, BPBD, Pemda, serta unsur terkait agar dapat mengeluarkan data resmi mengenai total kerusakan dan korban jiwa,” ujar Berton.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas dampak musibah ini dan mengonfirmasi berakhirnya status peringatan dini tsunami.

“Peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, namun gempa susulan masih terus terjadi. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab, serta selalu memperbarui informasi dari saluran resmi BMKG,” tutur Nelly.

Berdasarkan kejadian ini, BMKG terus memonitor perkembangan gempa bumi susulan serta dinamika tinggi muka laut secara real-time. BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menyaring setiap informasi agar terhindar dari isu atau hoaks yang beredar. BMKG juga mengimbau warga agar menjauhi serta memeriksa kondisi bangunan yang mengalami retakan atau kerusakan struktur akibat guncangan gempa, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi susulan.

Untuk mendapatkan informasi akurat, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi resmi melalui kanal komunikasi terverifikasi BMKG di akun Instagram/X @infoBMKG, situs resmi http://www.bmkg.go.id / inatews.bmkg.go.id, serta aplikasi ponsel InfoBMKG atau WRS-BMKG.

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-akhiri-peringatan-dini-tsunami-pasca-gempa-m7-7-ntt-masyarakat-dimbau-tetap-tenang-dan-waspada

Baca Terusannya »»  

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Nagekeo, Dua Orang Meninggal Dunia di Sikka

 

JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) pukul 04.58.24 WIB. Berdasarkan pemutakhiran informasi, pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 kilometer, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Sulawesi Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusdalops dan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merasakan dampak guncangan gempa terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan kondisi masyarakat dan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sikka, gempa bumi berdampak di wilayah Pelabuhan El Say, Kabupaten Sikka. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka. Dua korban meninggal dunia terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Data korban masih dalam proses verifikasi dan pendataan lebih lanjut oleh tim di lapangan.

Tim gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI dan Polri masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. BNPB bersama BPBD Kabupaten Sikka terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk penanganan korban serta memastikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

Di Kabupaten Nagekeo, gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih satu menit. Sebagian besar masyarakat merasakan guncangan dan berhamburan keluar rumah. BPBD Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan instansi terkait menyusul adanya peringatan dini tsunami serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

Kondisi serupa dilaporkan di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai Barat. Masyarakat merasakan gempa sangat kuat selama kurang lebih satu menit dan sebagian besar warga keluar rumah. BPBD di kedua wilayah tersebut melakukan koordinasi dengan unsur terkait dan mengarahkan evakuasi masyarakat yang berada di kawasan pesisir.

Gempa juga dirasakan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, antara lain Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Maros. Masyarakat di beberapa wilayah tersebut turut merasakan guncangan dan sebagian berhamburan keluar rumah.

Pascagempa utama, tercatat beberapa aktivitas gempa susulan. Gempa susulan dengan kekuatan Magnitudo 6,2 terjadi pada pukul 05.13.53 WIB, kemudian Magnitudo 6,2 pada pukul 05.28.40 WIB dan Magnitudo 5,6 pada pukul 05.37.19 WIB. Sejumlah gempa susulan lainnya juga tercatat, termasuk Magnitudo 5,5. Berdasarkan informasi sementara, gempa-gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami.

BNPB masih melakukan pemutakhiran data terkait dampak gempa bumi di wilayah terdampak. Pendataan meliputi korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan bangunan, maupun dampak lainnya. Informasi mengenai perkembangan korban dan kerusakan akan disampaikan berdasarkan hasil verifikasi petugas di lapangan.

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah serta informasi peringatan dini dari BMKG. Masyarakat juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa karena berpotensi membahayakan keselamatan.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dan potensi tsunami dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta TNI-Polri.

BNPB bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri dan unsur terkait terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak, melakukan evakuasi dan penanganan korban, serta memastikan keselamatan masyarakat.

Data dan informasi dalam laporan ini bersifat sementara dan masih dapat berkembang sesuai hasil pendataan serta verifikasi di lapangan. Perkembangan data dan informasi akan kami sampaikan secara berkala.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/gempa-magnitudo-77-guncang-nagekeo-dua-orang-meninggal-dunia-di-sikka

Baca Terusannya »»  

Siapkan Mesin Pertumbuhan Sektoral Berbasis Transformasi, Pemerintah Bidik Pertumbuhan 6% pada 2027

 

Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8% pada 2026 dan 3,1%  pada 2027 mendatang.

Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45% (ctc), dimana angka tersebut tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88%. Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil, sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.

"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/08).

Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat sebesar 33,3% (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8% (yoy), serta penjualan semen yang naik 13,5% (yoy). Dari sisi sektor keuangan, kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 sebesar 10,21% (yoy) dan kredit sebesar 12,67% (yoy). Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat sebesar 24,9% (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05% pada Juni 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir, mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.

Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50 yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26 proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.

Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% dan laju inflasi sebesar 2,5%. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87%.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.

Di sisi lain, daya saing investasi dan ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.

Sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Inevstasi Danantara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Wakil Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7052/siapkan-mesin-pertumbuhan-sektoral-berbasis-transformasi-pemerintah-bidik-pertumbuhan-6-pada-2027 

Baca Terusannya »»  

RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

 Jakarta, 14/8/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8). 

“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Optimisme tersebut turut tercermin dalam RAPBN 2027 yang didesain ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada sisi belanja, pemerintah mengarahkan pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat dalam rangka mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari outlook 2026 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735,0 triliun.

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan, RAPBN 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR,” imbuh Menkeu Purbaya.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, anggaran kesehatan dan ketahanan pangan juga tetap mendapat perhatian dengan alokasi masing-masing Rp244,9 triliun dan Rp195,3 triliun.

Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Konpers-Nota-Keuangan 

Baca Terusannya »»  

Tak Sekadar Lulus, Alumni PKN Jateng Diminta Bawa Perubahan Nyata

 

SEMARANG – Sebanyak 45 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan lulus. Namun, pelatihan yang berlangsung selama lebih dari empat bulan itu tidak berhenti pada kelulusan.

Inovasi yang dirancang peserta diharapkan terus diterapkan, setelah mereka kembali ke instansi masing-masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, dampak setelah peserta kembali bekerja, menjadi hal penting dari pelaksanaan PKN. Sebab, peserta merupakan para pemimpin, yang diharapkan mampu menerapkan hasil pembelajaran untuk menggerakkan organisasi dan meningkatkan kinerja.

“Yang terpenting adalah dampak dari pelaksanaan PKN ini nanti terhadap teman-teman peserta, setelah kembali bekerja,” kata Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada Penutupan PKN Tingkat II Angkatan VII, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Jateng, Jumat (14/8/2026).

Menurut Sumarno, peserta tidak cukup hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi harus mampu menerapkan apa yang diperoleh selama mengikuti PKN di tempat tugas masing-masing.

Dia juga menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam membangun budaya kerja dan integritas organisasi. Menurutnya, pemimpin harus menjadi contoh, karena sikap dan perilakunya akan memengaruhi jajaran di bawahnya.

Karena itu, Sumarno berharap para peserta yang telah kembali ke instansi masing-masing, dapat menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, memberi contoh, serta menerapkan inovasi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.

Kepala BPSDM Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya akan terus menindaklanjuti inovasi yang telah dirancang peserta. Pihaknya bahkan akan meminta peserta, untuk memastikan inovasi tersebut benar-benar dilaksanakan.

“Kami masih akan mengundang dan menagih teman-teman semuanya, untuk membuat inovasi atau melaksanakan inovasi tersebut,” kata Uswatun.

Ditambahkan, PKN tersebut berlangsung pada 7 April hingga 14 Agustus 2026 dan diikuti 45 peserta. Mereka terdiri atas lima peserta dari kementerian/lembaga, empat dari Pemprov Jawa Tengah, 26 dari pemerintah kabupaten, dan 10 dari pemerintah kota.

Seluruh peserta dinyatakan lulus. Sebanyak 15 peserta memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan 30 peserta dinyatakan memuaskan.

Selama pelatihan, peserta juga mengikuti Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Visitasi tersebut mengangkat empat tema yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yakni penguatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, transformasi pemasaran produk pertanian berbasis inovasi, alih teknologi untuk akselerasi produksi pertanian, serta ketahanan pangan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pembelajaran dari Perum Bulog dan Bank Indonesia.

Lima peserta terbaik PKN yakni Moh Edy Sukarno dari Kabupaten Semarang, Siswo Hartanto dari Kota Salatiga, Agus Sugiharto dari Provinsi Jawa Tengah, serta Bayu Adhinugroho Arianto dan Mia Banulita dari Kejaksaan RI.

Kelimanya memperoleh piagam penghargaan dan medali. Sementara seluruh peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tak-sekadar-lulus-alumni-pkn-jateng-diminta-bawa-perubahan-nyata/

Baca Terusannya »»  

Surpres Calon Anggota DK OJK akan Dibahas di Rapim, Komisi XI Lakukan Uji Kelayakan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diterima DPR RI, selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Diketahui, Surpres tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Senin (10/8/2026) lalu. 

Surpres tersebut memuat usulan calon pejabat untuk mengisi posisi baru sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (KE BMKS) di OJK.

Dasco menjelaskan, surat tersebut baru diterima Ketua DPR RI, sehingga pimpinan DPR belum membahas nama calon yang diusulkan pemerintah. Pembahasan awal akan dilakukan melalui rapat pimpinan DPR yang dijadwalkan berlangsung Selasa (18/8/2026).

“Kalau nama kita-kita ini belum baca karena suratnya itu nyampe ke Ketua DPR dan baru akan dibahas pada rapat pimpinan hari Selasa,” ujar Dasco kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, setelah dibahas dalam rapat pimpinan, Surpres tersebut rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, DPR akan menugaskan komisi teknis, yakni Komisi XI DPR RI, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon yang diusulkan.

“Rangkaian fit and proper itu kan seharusnya surpresnya dibacakan dulu di paripurna hari Selasa rencananya. Setelah itu kami akan menugaskan komisi teknis dalam hal ini Komisi XI untuk melakukan fit and proper,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan ini.

Dasco menegaskan, proses terhadap calon ADK OJK tersebut akan berjalan setelah tahapan di rapat pimpinan dan rapat paripurna selesai. Ia meminta informasi mengenai nama calon menunggu tahapan pembahasan resmi di DPR.

“Kalau mau tanya nanti Selasa,” pungkas Dasco.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Surpres-Calon-Anggota-DK-OJK-akan-Dibahas-di-Rapim-Komisi-XI-Lakukan-Uji-Kelayakan-68049 

Baca Terusannya »»  

DPR Mulai Bahas Terbatas RUU Pemilu, Pansel KPU Dimulai Oktober

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan awal pembentukan regulasi Pemilu sekaligus menyambut rencana proses seleksi calon anggota KPU.

Dasco menjelaskan, DPR RI sebelumnya telah menyepakati bersama para ketua fraksi untuk mulai membahas RUU Pemilu. Namun, proses penyerapan aspirasi dari partai politik nonparlemen masih belum seluruhnya dilakukan karena adanya sejumlah agenda DPR.

“(Terkait) RUU Pemilu, kami tadi sudah bersepakat dengan para ketua-ketua fraksi kita akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas. Kemarin karena beberapa kesibukan itu kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai-partai non-parlemen itu (menyebabkan) belum sempat dilakukan,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, penyerapan aspirasi tersebut akan mulai dilakukan pada pekan depan. DPR juga menyambut kemungkinan dimulainya proses seleksi calon anggota KPU pada Oktober mendatang.

“Sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dasco mengatakan DPR perlu melakukan proses awal pembentukan atau revisi UU Pemilu sebelum tahapan tersebut berjalan lebih jauh. Rapat internal terkait pembahasan tersebut akan kembali dilakukan pada Selasa.

“Kami sebelum itu akan melakukan proses-proses awal dari pembentukan Undang-Undang Pemilu, atau revisi Undang-Undang Pemilu. Kami akan Rapim-kan dan Bamus-kan pada Selasa besok nanti soal itu,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak ada pihak yang ditinggalkan dalam proses pembahasan di DPR. Menurutnya, seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka, termasuk dengan melibatkan partai politik yang berkepentingan.

“Di DPR ini kan pembahasan itu transparan dan terbuka dan tentunya kami akan mengajak semua pihak,” tegas Dasco.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Mulai-Bahas-Terbatas-RUU-Pemilu-Pansel-KPU-Dimulai-Oktober-68048 

Baca Terusannya »»  

Animo Masyarakat Tinggi, DPR Apresiasi Masukan Bahas RUU Perampasan Aset

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus berproses di DPR RI. Menurutnya, Komisi III DPR RI sebagai komisi teknis masih membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk mendapatkan berbagai masukan terkait substansi maupun teknis pembahasan RUU tersebut.

“RUU Perampasan Aset pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya komisi teknis yaitu Komisi III yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menyebut animo masyarakat untuk memberikan masukan cukup tinggi, baik dari kelompok masyarakat, organisasi, profesi, maupun perorangan. Bahkan, pembahasan tetap dilakukan oleh Komisi III meskipun DPR RI sedang berada dalam masa reses.

“Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga, kemarin Komisi III pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Pimpinan DPR Koordinator Politik dan Keamanan itu.

Dasco menegaskan RUU tersebut bukan sedang dikaji ulang, melainkan masih dalam tahapan pembahasan di DPR RI. Selanjutnya, pasca masa reses, pimpinan DPR akan meminta laporan dari Komisi III mengenai perkembangan pembahasan dan mengevaluasi tata cara serta hal-hal teknis lainnya yang diperlukan.

“Nah pada saat masa reses ini kami akan meminta laporan dari Komisi III sudah sejauh mana dan kemudian nanti kita akan evaluasi bagaimana tata cara pembahasan dan hal-hal teknis lainnya yang kita akan bahas undang-undang perampasan aset yang selama ini sedang diproses,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Dasco juga menanggapi pernyataan pemerintah mengenai kebijakan lain yang tengah diproses. Ia menegaskan DPR RI tetap menjalankan mekanisme pembahasan secara transparan dan terbuka serta akan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurutnya, setiap usulan yang masuk nantinya akan dilihat sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk apakah merupakan usulan pemerintah maupun DPR RI.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Animo-Masyarakat-Tinggi-DPR-Apresiasi-Masukan-Bahas-RUU-Perampasan-Aset-68047 

Baca Terusannya »»  

Usai Pidato Presiden, Gubernur Jateng Ahmd Luthfi Tegaskan Satu Tujuan: Sejahterakan Rakyat

 

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh program dan capaian pembangunan di wilayahnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pihaknya terus mendengarkan dan merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi didampingi Wagub Taj Yasin, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 RI, di Gedung Berlian, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan nasional. Di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan swasembada pangan.

Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan, agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari luar, terutama di tengah ketidakpastian global. Saat ini, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menurut Luthfi, berbagai capaian yang disampaikan Presiden tersebut, harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya capaian angka, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks Jawa Tengah, momentum HUT ke-81 RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, menjadi pengingat untuk terus meningkatkan hasil pembangunan.

Luthfi menyebut, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen. Dengan kondisi tersebut, pihaknya memberikan perhatian penuh kepada sekitar 3,9 juta warga, yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4.

Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026, atau 5,80% (c-to-c) secara kumulatif pada Semester I-2026. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut membuat pemerintah provinsi tetap optimistis, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik.

Senyampang dengan itu, geliat investasi di Jateng juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Sementara, hingga triwulan II atau semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 triliun, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.

Menurut Luthfi, berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja, harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/usai-pidato-presiden-gubernur-ahmd-luthfi-tegaskan-satu-tujuan-sejahterakan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Menjadi Kekuatan Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ucap Presiden.

Pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek lintas generasi. Di sektor industri, pemerintah mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional melalui subsidi kendaraan listrik.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” katanya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan. Setiap program, menurut Presiden, harus memberikan manfaat nyata dan dijalankan dengan disiplin.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong pengutamaan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-kekayaan-indonesia-harus-diubah-menjadi-kekuatan-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Istimewa Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan kebijakan kewarganegaraan untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan istimewa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara dengan keahlian yang dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan dan daya saing Indonesia. Menurutnya, sebagian dari mereka memilih atau terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga, maupun pengabdian profesional di luar negeri.

Oleh karena itu, pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan tersebut. Melalui perubahan undang-undang yang akan diajukan kepada DPR RI, pemerintah ingin membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

“Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dan terukur. Pemerintah juga akan memasukkan mekanisme uji integritas serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima kewarganegaraan ganda.

“Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara,” tegas Presiden Prabowo.

Usulan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memanfaatkan potensi diaspora sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing nasional. Talenta Indonesia yang telah memperoleh pengalaman, keahlian, dan jaringan internasional diharapkan tetap dapat berkontribusi bagi Indonesia tanpa harus kehilangan keterikatan dengan Tanah Air.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-usulkan-kewarganegaraan-ganda-terbatas-untuk-talenta-istimewa-indonesia/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Umumkan Pusat Finansial Internasional Indonesia dan Dorong Pembiayaan Proyek Strategis Jangka Panjang

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), serta pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.

Ketiga agenda strategis tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri.

“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menyebut PFII juga akan menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemudahan tersebut tetap disertai dengan penegakan prinsip tata kelola dan kepatuhan. Aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional akan tetap ditegakkan.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen yang akan mendukung pembangunan kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Presiden menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk puluhan tahun mendatang. Sementara itu, DDMF akan berperan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN.

“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” ucap Kepala Negara.

Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa untuk melindungi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut.

“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa,” imbuh Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Giant Sea Wall.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

“Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai jawa barat sampai ke jawa timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegas Kepala Negara.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-umumkan-pusat-finansial-internasional-indonesia-dan-dorong-pembiayaan-proyek-strategis-jangka-panjang/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Perkuat Kemandirian Energi melalui PLTS dan Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

 

Dipublikasikan pada Jumat, 14 Agustus 2026 17:51 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) dan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembangunan PLTS berskala besar juga diproyeksikan memberikan efisiensi ekonomi yang signifikan. Presiden menyebut pembangunan PLTS hingga 100 GW diperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden.

Sementara terkait agenda elektrifikasi mobilitas rakyat, pemerintah juga mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dan mengurangi konsumsi BBM. Presiden pun mengumumkan pemberian insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.

“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Setiap kendaraan listrik buatan dalam negeri, menurut Presiden, tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perkuat-kemandirian-energi-melalui-plts-dan-penguatan-ekosistem-kendaraan-listrik-nasional/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Siapkan Bursa Mineral Strategis, Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia dengan membangun bursa mineral dan komoditas strategis di dalam negeri. Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak ditetapkan melalui pasar di luar negeri.

“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet. Oleh karena itu, Indonesia sebagai pemilik komoditas harus memiliki instrumen perdagangan sendiri agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar global.

“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, keberadaan bursa tersebut akan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor. Pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya pelaku perdagangan internasional sehingga produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih terbuka.

Selain bursa komoditas, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi. Langkah tersebut, menurut Presiden, diarahkan agar pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional sekaligus membuka kesempatan bagi perusahaan rintisan, pengusaha, dan pelaku usaha nasional untuk memperoleh tambahan modal dan memperbesar skala bisnis.

“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa telah ditutup. Pemerintah pun menargetkan pada akhir 2026 jumlah BUMN dapat lebih ramping dengan maksimal 300 BUMN yang produktif.

Menurut Presiden Prabowo, aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal tidak boleh dibiarkan menganggur ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset-aset tersebut melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.

Melalui pembangunan bursa mineral dan komoditas strategis, reformasi pasar modal, serta optimalisasi aset BUMN, pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Indonesia tidak lagi hanya menjadi tempat komoditas diekstraksi, tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan nilai dan memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan nasional.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Presiden.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-siapkan-bursa-mineral-strategis-perkuat-posisi-indonesia-di-pasar-global/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tingkatkan Layanan Dasar bagi Rakyat, dari Puskesmas hingga Sekolah

 

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah besar sebagai tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan memperbaiki 10 ribu puskesmas, memperkuat lebih dari 440 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta menuntaskan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden.

Di bidang kesehatan, Kepala Negara menegaskan bahwa puskesmas harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia dengan alokasi perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas, dengan perhatian lebih besar bagi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Pemerintah juga akan merenovasi dan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” tegas Presiden.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses sulit, Presiden juga mendorong terobosan berupa ambulans udara dengan helikopter maupun pesawat kecil. Pemerintah bahkan mempertimbangkan tim dokter terbang sehingga tenaga medis dapat langsung mendatangi masyarakat yang mengalami kondisi kritis maupun terdampak bencana.

“Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana,” ucap Presiden.

Selain layanan kesehatan primer, pemerintah akan memperkuat lebih dari 440 RSUD agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan modern, terutama dalam menangani penyakit penyebab kematian tertinggi seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 20 di antaranya disebut telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” ujar Presiden.

Penguatan infrastruktur kesehatan juga dibarengi upaya mengatasi kekurangan tenaga medis. Presiden menyampaikan Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota. Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, dan akan terus mencari terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter.

“Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” tegas Presiden.

Di bidang pendidikan, Presiden menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat pada 2029. Pemerintah akan mempercepat program tersebut pada 2027 dan 2028 agar tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, maupun kondisi bangunan yang tidak aman.

“Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun,” ungkap Presiden.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, pemerintah akan memperluas penggunaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) di ruang kelas dan mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Presiden menargetkan pada akhir 2026 setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP sehingga siswa di seluruh Indonesia dapat memperoleh akses kepada guru-guru terbaik.

Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan agar pendidikan di seluruh sekolah negeri dapat diakses tanpa pungutan biaya. Menurut Kepala Negara, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia dan menjadi fondasi utama bagi lompatan pembangunan bangsa.

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” pungkas Presiden.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tingkatkan-layanan-dasar-bagi-rakyat-dari-puskesmas-hingga-sekolah/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal, Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran negara disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja pemerintah kurang efisien adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Barang dengan spesifikasi yang sama dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda sehingga daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan menjadi lemah.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.

Pemerintah, kata Presiden Prabowo, akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh konkret melalui pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.

Dalam skema baru tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.

Presiden Prabowo menilai penghematan belanja pemerintah pada akhirnya akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat. Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perketat-disiplin-fiskal-efisiensi-pengadaan-ditargetkan-hemat-rp360-triliun/

Baca Terusannya »»  

Desain Arsitektur RAPBN 2027 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. RAPBN 2027 didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ucap Presiden dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus makin baik dan makin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN). Kedelapan program ini yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, belanja negara 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik Bruto (PDB).

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat,” jelas Presiden.

Pemerintah turut menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 sampai 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,3 sampai 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 sampai 0,367. Presiden menegaskan angka tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, optimalisasi pendapatan negara, minimalisasi kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 sebagai upaya memperbarui data aktivitas ekonomi nasional. Presiden mendorong seluruh masyarakat untuk mengisi formulir sensus dengan penuh kejujuran.

“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” lanjutnya.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/desain-arsitektur-rapbn-2027-dorong-pertumbuhan-ekonomi-lebih-tinggi-dan-sejahtera-lebih-cepat/

Baca Terusannya »»