#HKN 2026

Cari Blog Ini

Selasa, 10 November 2026

Hari Pahlawan 2026, Menko Polkam: Kita Adalah Bangsa Petarung, Jangan Pernah Berhenti Berjuang untuk Indonesia

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 sebagai momentum membangkitkan semangat patriotisme, memperkokoh persatuan nasional, dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan. Dalam pernyataannya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Menko Polkam menegaskan bahwa semangat kepahlawanan harus terus hidup melalui keberanian menghadapi tantangan, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Menko Polkam mengingatkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia memberikan pelajaran penting tentang kekuatan persatuan. Dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945, seluruhnya menunjukkan bahwa keberanian, pengorbanan, dan persatuan merupakan fondasi kekuatan bangsa. “Kita pernah bangkit karena persatuan. Kita merdeka karena keberanian. Dan kita akan melangkah menuju masa depan karena kerja keras serta kontribusi seluruh anak bangsa,” tegasnya.

Menurut Menko Polkam, tantangan bangsa saat ini telah berubah, mulai dari dinamika geopolitik global, persaingan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, perkembangan teknologi, hingga ancaman kejahatan siber dan disinformasi. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan nasional, stabilitas politik dan keamanan, serta solidaritas sosial sebagai fondasi pembangunan. Kemerdekaan, menurutnya, bukanlah akhir perjuangan, melainkan tanggung jawab untuk terus mewujudkan kehidupan rakyat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Menko Polkam juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada perbaikan. “Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan saling membenci. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan memecah persaudaraan,” pesannya. Menurutnya, kedewasaan bangsa tercermin dari kemampuan mengelola perbedaan tanpa kehilangan persatuan.

Secara khusus, Menko Polkam mengajak generasi muda menjadi patriot masa kini melalui penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi, kejujuran, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri. Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga untuk merebut serta mempertahankan kemerdekaan, kini generasi penerus harus mampu menghadirkan karya dan solusi nyata bagi kemajuan Indonesia. “Setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri, dan setiap zaman membutuhkan keberanian serta cara pengabdian yang berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam berpesan agar generasi muda memiliki karakter tangguh, berani mengambil keputusan, tidak mudah menyerah, dan mampu menghadapi risiko secara bertanggung jawab. “Jangan pernah takut dengan risiko, karena apa pun yang kita hadapi itu sudah dalam pertimbangan dan analisis. Hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apa pun yang kita hadapi, kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri,” ungkapnya. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa, bukan menjadi sarana perpecahan maupun provokasi.

Menutup pernyataannya, Menko Polkam menegaskan bahwa penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta memastikan Indonesia tidak tertinggal, tidak terpecah, dan tidak kehilangan arah. “Kita adalah bangsa petarung. Bukan karena kita selalu menang dalam setiap keadaan, melainkan karena kita tidak pernah berhenti berjuang untuk menjadi lebih baik,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/hari-pahlawan-2026-menko-polkam-kita-adalah-bangsa-petarung-jangan-pernah-berhenti-berjuang-untuk-indonesia/ 


Baca Terusannya »»  

Senin, 09 November 2026

Presiden Prabowo Perintahkan Penambahan Peralatan Darurat, Perkuat Kesiapan Nasional Tanggap Bencana

 

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi melaporkan perkembangan bencana terkini sekaligus kesiapan sarana dan peralatan untuk menghadapi potensi banjir.

BNPB mencatat pada periode 24 Oktober hingga 8 November terdapat banjir di 12 kabupaten/kota. Tujuh wilayah telah surut, sedangkan lima kabupaten masih memerlukan perhatian, yakni Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; serta Lumajang di Jawa Timur.

“Kelima wilayah ini mencakup 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga. Dampak terbesar itu terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 kepala keluarga yang terdampak, kemudian disusul dengan Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga,” ujar Kepala BNPB.

BNPB juga memetakan potensi bencana hingga 11 November 2026. Terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi. Tiga wilayah berstatus awas berada di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.

Menghadapi kondisi tersebut, BNPB telah melaporkan kesiapan peralatan dan perlengkapan mitigasi kepada Presiden. Kepala Negara mengarahkan agar stok berbagai sarana pendukung penanganan bencana ditambah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi apabila terjadi keadaan darurat.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kepala BNPB.

Selain banjir, BNPB turut memantau sejumlah kejadian lain, antara lain gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di beberapa daerah, serta tanah longsor di Badung, Bali. Pemantauan aktivitas gunung api juga terus dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional.

Penguatan kesiapan peralatan dan pemantauan daerah rawan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan respons dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi, terutama memasuki periode puncak musim hujan.

 

 


Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perintahkan-penambahan-peralatan-darurat-perkuat-kesiapan-nasional-tanggap-bencana/ 


Baca Terusannya »»  

Hadapi Puncak Musim Hujan, Presiden Prabowo Perkuat Kesiapsiagaan Nasional Antisipasi Banjir dan Longsor

 



Pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027,” ujar Kepala BMKG usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas antisipasi terhadap banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem. BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi potensi cuaca hingga tingkat kecamatan, mulai dari beberapa jam ke depan hingga proyeksi bulanan.

“Jadi kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas,” jelas Kepala BMKG. Informasi tersebut selanjutnya akan dipadukan dengan pemetaan potensi banjir dan longsor sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini.

Selain penguatan peringatan dini, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya untuk melindungi wilayah yang masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Operasi dilakukan antara lain dengan mengarahkan hujan jatuh di wilayah yang tidak membahayakan atau mengurangi pembentukan hujan pada area tertentu.

“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkapnya.

BMKG turut memantau perkembangan siklon tropis. Pada akhir 2026, potensi siklon tropis didominasi dari belahan bumi utara, sementara pada awal 2027 diperkirakan lebih banyak berasal dari wilayah selatan garis khatulistiwa.

BMKG akan terus menyampaikan pembaruan cuaca kepada kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

Dengan puncak musim hujan yang semakin dekat, pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan wilayah rawan bencana, dan keberlanjutan pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/hadapi-puncak-musim-hujan-presiden-prabowo-perkuat-kesiapsiagaan-nasional-antisipasi-banjir-dan-longsor/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Prioritaskan Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir Susulan di Sumatra


 

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Kondisi tersebut membuat sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Mendagri dalam keterangannya usai rapat.

Dari 137 sungai terdampak tersebut, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi, dengan tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, sementara 20 lainnya belum tertangani.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Mendagri.

Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.

Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.

Mendagri turut mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Mendagri menyampaikan bahwa Presiden memastikan dukungan anggaran tersebut tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini sehingga pekerjaan dapat segera berjalan pada awal tahun.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-prioritaskan-normalisasi-sungai-untuk-cegah-banjir-susulan-di-sumatra/ 

Baca Terusannya »»  

Setahun Pascabencana Sumatera, Mendagri Tekankan Percepatan Pemulihan dan Optimalisasi Anggaran Daerah

 


Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun. Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, Mendagri menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Mendagri menjelaskan, rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir. Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.

"Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Mendagri mengakui, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hambatan pemulihan juga karena hujan terus berlanjut yang mengakibatkan banjir dan longsor susulan. Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.

"Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," terangnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.

Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/setahun-pascabencana-sumatera-mendagri-tekankan-percepatan-pemulihan-dan-optimalisasi-anggaran-daerah

Baca Terusannya »»  

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Kerja Sama Internasional untuk Perlindungan Hutan Menuju 2030

 

Antalya, 9 November 2026. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk mempercepat upaya menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Penegasan tersebut disampaikan dalam peluncuran COP30 Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Senin (9/11).

Indonesia, sebagai salah satu negara berhutan tropis yang diundang untuk menyampaikan pandangan, diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati. Dalam intervensinya, Indonesia menyambut baik peluncuran peta jalan tersebut dan mengapresiasi kepemimpinan Brasil dalam mempertemukan negara-negara dan mitra internasional untuk memperkuat perlindungan hutan.

Indonesia menekankan bahwa keberhasilan peta jalan tersebut perlu dilihat dari kemampuannya membantu negara-negara memperkuat kebijakan nasional dan mengatasi tantangan nyata dalam implementasinya. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama berdasarkan pengalaman nasional dalam pengelolaan hutan tropis.

Pertama, perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi. Melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, memulihkan hutan dan lahan gambut terdegradasi, meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan cadangan karbon hutan.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas penting, terutama dalam menghadapi meningkatnya risiko terkait perubahan iklim. Indonesia terus memperkuat sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, serta respons cepat, khususnya di wilayah rawan kebakaran dan ekosistem gambut.

Kedua, penguatan kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia mengembangkan pendekatan Multi Usaha Kehutanan yang memperluas pemanfaatan potensi hutan, tidak hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan usaha kehutanan berkelanjutan lainnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia memperkuat pembiayaan konservasi melalui pengembangan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan penerimaan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan kawasan. Kedua pendekatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan bioekonomi berbasis hutan dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya.

Ketiga, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia telah memperluas akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan hingga lebih dari 8,3 juta hektare dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Indonesia kini memberikan perhatian pada penguatan manfaat ekonomi dari akses tersebut, antara lain melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pasar.

Dalam pembahasan mengenai dukungan internasional, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang lebih dapat diprediksi dan mudah diakses, termasuk melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (results-based payments) REDD+ serta instrumen pembiayaan inovatif lainnya.

Dukungan alih teknologi dan peningkatan kapasitas juga diperlukan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan. Kemitraan internasional diharapkan turut membuka peluang pasar bagi produk kehutanan berkelanjutan, usaha berbasis masyarakat, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.

Indonesia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap hutan tidak seluruhnya berasal dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, termasuk dalam kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas.

Dalam kaitan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama internasional harus tetap berlandaskan kepemilikan dan kepemimpinan nasional (country-driven), menghormati kondisi masing-masing negara, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Menutup intervensinya, Indonesia menekankan bahwa peta jalan tersebut perlu memperkuat strategi dan komitmen nasional yang sudah ada. Nilai tambahnya terletak pada kemampuan menghubungkan prioritas nasional dengan kemitraan internasional dan sumber pendanaan untuk menghasilkan capaian yang nyata dan terukur.

Peluncuran peta jalan ini menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti hasil Global Stocktake pertama Perjanjian Paris, khususnya dalam memperkuat kerja sama global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden COP30 André Corrêa do Lago, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, serta CEO COP30 Ana Toni. Sesi ini juga melibatkan perwakilan organisasi internasional, termasuk UNEP, FAO, dan UNDP, serta perwakilan negara-negara berhutan tropis, mitra pembangunan, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.




Sumber ; https://www.kehutanan.go.id/pers/indonesia-dorong-penguatan-aksi-nasional-dan-kerja-sama-internasional-untuk-perlindungan-hutan-menuju-2030


Baca Terusannya »»  

Indonesia Paparkan Rencana Pembiayaan Konservasi Taman Nasional di COP31

 

Antalya, 9 November 2026. Pemerintah Indonesia memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang di Paviliun Indonesia pada COP31. Rencana ini mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Penyusunannya dipimpin oleh Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan bahwa 57 taman nasional di Indonesia menjadi habitat bagi berbagai spesies yang terancam punah. Menurut Hashim, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, menjaga kawasan tersebut adalah tanggung jawab kepada generasi mendatang.

“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim.

Di COP31, Satgas menghimpun masukan internasional atas draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Konsultasi ini melanjutkan pembahasan pada 2 November 2026 yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan ahli konservasi. Draf itu mengusulkan pembentukan wadah investasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana konservasi dari berbagai sumber.

Dalam sesi panel, Satgas membahas beberapa opsi pembiayaan, antara lain kredit keanekaragaman hayati, Project Finance for Permanence (PFP), dan skema berbasis hasil seperti Rhino Bond.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan yang andal, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, dan hasil konservasi terukur.

“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.

Ia menjelaskan, kementerian memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaan, dan pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional. Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan mengikuti proses persetujuan yang berlaku.

Promosi satgas di COP31 merupakan puncak rangkaian diplomasi dan uji pasar strategis yang sebelumnya dilakukan Indonesia, mulai dari pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog investor dalam London Climate Action Week. Melalui satgas tersebut, pemerintah melakukan konsultasi publik internasional atas White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia yang memuat peta jalan strategis pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle.

Konsultasi nasional telah dilakukan pada 2 November 2026 dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi yang memberikan masukan bagi penyusunan dokumen tersebut. Wadah investasi itu dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber. Instrumen tersebut juga akan memperkuat insentif bagi kemandirian pendapatan di tingkat tapak taman nasional melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis lestari lainnya.

Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik terbaik global. Mekanisme tersebut meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung regulasi jangka panjang serta pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP) untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.

Satgas juga memaparkan obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds dan keuangan berbasis hasil atau outcome-based finance yang merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satgas Aditya Bayunanda menyambut baik langkah pemerintah membangun arsitektur keuangan konservasi tersebut.

“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.

Menurut dia, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang untuk mengubah pendanaan konservasi yang berbasis amal menjadi model yang digerakkan oleh investasi guna mendukung ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.

Sidang dan sesi publik di COP31 turut dihadiri para pemimpin dunia dan mitra pembangunan strategis internasional, termasuk perwakilan Pemerintah Inggris, Ruth Davis, OBE, UK Special Representative for Nature yang memberikan keynotes, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta para filantropis global.

Kehadiran para mitra internasional tersebut memperkuat komitmen kolaboratif untuk memberikan dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik bagi transisi menuju ekonomi positif-alam di Indonesia. Melalui momentum COP31, Indonesia mengajak institusi keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pembiayaan konservasi nasional untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.

 

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/indonesia-paparkan-rencana-pembiayaan-konservasi-taman-nasional-di-cop-31 


Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatra

 


Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dalam keterangannya usai rapat.

Mendagri menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian. Kerusakan juga meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.

Sejak awal penanganan, Presiden Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun. Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Mendagri.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan. Total kebutuhan anggaran untuk tiga tahun mencapai sekitar Rp100,67 triliun.

“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Mendagri.

Pemulihan layanan dasar terus menunjukkan kemajuan. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan sekolah asal dan 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat. Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali 100 persen fungsional, sementara perbaikan infrastruktur daerah terus dilanjutkan.

Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.

“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Mendagri.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap hingga 2028.






Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 9 November 2026

 

 

yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB  sejak Minggu (8/11) pukul 07.00 WIB hingga Senin (9/11) pukul 07.00 WIB. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir masih mendominasi kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di sejumlah daerah.

Kejadian karhutla dilaporkan terjadi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Minggu (8/11) sekitar pukul 13.00 WITA. Kebakaran melanda Desa Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa segera melakukan asesmen dan pemadaman bersama TNI, Polri, aparat desa dan masyarakat. Berdasarkan data yang diterima kobaran api berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Dusun Salubue, Desa Rantepuang, Kecamatan Malabo, pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 14.00 WITA. Penyebab kebakaran yang menyebabkan lahan seluas tiga hektare lahan terbakar ini masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. 

BPBD Kabupaten Mamasa segera melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan setempat dan bersama tim Damkar yang dibantu oleh masyarakat melakukan pemadaman di lokasi terdampak, dilanjutkan dengan proses pendinginan serta pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran lanjutan. Hingga Minggu (8/11), api telah berhasil dipadamkan.

Beralih ke Provinsi Sumatera Utara, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Deli Serdang menyebabkan meluapnya Sungai Batang Kuis di Dusun VI Sidodadi dan jebolnya tanggul kedua serta meluapnya parit besar di sepanjang jalan Sugiharjo sehingga mengakibatkan banjir di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 04.00 WIB. 

Akibat peristiwa ini sebanyak 546 kepala keluarga (KK) dan 546 rumah terdampak,  BPBD Kabupaten Deli Serdang segera melakukan kaji cepat dan upaya penanganan darurat terhadap warga terdampak banjir dan bergotong-royong bersama tim gabungan melakukan perbaikan tanggul yang jebol sepanjang enam meter. Sebagai informasi, Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Geo-Hidrometeorologi Tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/934.A/KPTS/2026, terhitung mulai 27 Oktober hingga 9 November 2026.

Berdasarkan data terkini pada Minggu 8 November 2026, dilaporkan air berangsur surut dan bervariasi di beberapa wilayah dusun I,II, III dan V masih terdapat genangan 5-10 cm, sementara kondisi dusun IV masih terdapat genangan air 10-40 cm.

Menyikapi rangkaian kejadian tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Menghadapi potensi cuaca ekstrem, masyarakat diharapkan memangkas ranting pohon yang rapuh di sekitar rumah, memeriksa kondisi atap dan bangunan, serta menghindari berteduh atau beraktivitas di bawah pohon maupun baliho ketika terjadi hujan disertai angin kencang. Masyarakat yang berada di kawasan wisata alam, khususnya di sekitar air terjun dan jalur pegunungan, juga diminta memperhatikan kondisi cuaca dan mengikuti arahan petugas apabila kondisi dinilai tidak aman.

Untuk mengantisipasi karhutla, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Petugas dan masyarakat yang melakukan pemadaman juga perlu memperhatikan keselamatan diri, terutama saat menghadapi medan terjal dan kondisi angin yang dapat mempercepat perambatan api.

BNPB mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi pada masa peralihan musim seperti saat ini, seperti hujan lebat disertai petir, angin kencang atau puting beliung, banjir, serta tanah longsor. Selalu cek informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini secara berkala melalui kanal resmi BMKG, bersihkan saluran air, selokan, dan talang rumah agar aliran air tidak tersumbat dan menyebabkan genangan, pangkas dahan atau ranting pohon yang terlalu lebat, rapuh, atau berada dekat dengan kabel listrik dan bangunan, pahami jalur evakuasi dan siapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat untuk 3 hari. 




Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-9-november-2026

 

 

Baca Terusannya »»  

Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo: DIM RUU Penyiaran Lindungi Kreator, Jaga Kebebasan Berekspresi


 

Pemerintah menempatkan kebebasan berekspresi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan perubahan lanskap media menuntut kejelasan batas pengaturan. Masyarakat kini dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi, sementara kegiatan penyiaran profesional memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda.

"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," tegas Angga Raka Prabowo dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).

Angga Raka Prabowo menjelaskan UU Penyiaran yang lahir pada 2002 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang dapat menjangkau jutaan pengguna.

"Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen," ujarnya.

Dalam DIM tersebut, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama.

Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.

"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelas Angga Raka Prabowo.

Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Karena itu, DIM memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.

"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga Raka Prabowo.

Ketiga, menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga Raka Prabowo menilai lembaga penyiaran televisi dan radio menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.

"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkapnya.

Lebih lanjut, Angga Raka Prabowo menyampaikan penyelesaian DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.

Angga Raka Prabowo menegaskan, kesepahaman pemerintah tersebut menjadi modal untuk memasuki pembahasan legislasi dengan satu pandangan, meskipun berbagai substansi masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/angga-raka-prabowo-dim-ruu-penyiaran-lindungi-kreator-jaga-kebebasan-berekspresi 

Baca Terusannya »»  

National Sport Industry Course 2026: Kemenpora dan Korea Institute of Sport Science Bekali Peserta Pengetahuan Praktis

 


Jakarta: Para peneliti Korea Institute of Sport Science (KISS) membahas kebijakan, wisata olahraga, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) pada hari pertama National Sport Industry Course 2026, Senin (9/11). Peserta mengikuti empat sesi kuliah dengan antusias.

National Sport Industry Course 2026 adalah pelatihan nasional yang diselenggarakan Kemenpora melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga bersama KISS. Kegiatan berlangsung 9–11 November 2026 dengan tema “A Sustainable and Inclusive Sport Industry: From Policy to Practice”, dan diikuti pemangku kepentingan olahraga nasional, termasuk mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Acara digelar secara hybrid, daring dan luring.

Sesi pertama, “UNESCO Chair: Youth Development through Sport and International Sport Exchange”, dibawakan Dr. Hyunjoo Cho, Peneliti Senior KISS. Ia memperkenalkan program UNESCO Chair yang dimulai pada 1992 dan kini mencakup lebih dari 950 chair di lebih dari 120 negara. KISS memegang chair bidang pengembangan generasi muda melalui olahraga sejak 2012. Menurut Dr. Hyunjoo, olahraga adalah ruang belajar dan tumbuh bagi generasi muda, sekaligus bahasa bersama yang menghubungkan Korea dan Indonesia. KISS mengusulkan kemitraan dengan Indonesia mulai 2027, mencakup riset, pendidikan, pertukaran ahli, serta pembahasan esports dan inklusi.

Sesi kedua, “Korea’s Five-Year Plan for Sport Industry Development: Policy Directions and Key Programmes”, dibawakan Dr. Min-su Kim, Peneliti Utama KISS. Ia memaparkan rencana jangka menengah-panjang yang wajib disusun pemerintah Korea setiap lima tahun berdasarkan undang-undang pembinaan industri olahraga. Rencana keempat (2024–2028) menargetkan industri olahraga tumbuh dari 78 triliun won pada 2022 menjadi 105 triliun won pada 2028. Pada 2024, nilainya tercatat sekitar 84,7 triliun won. Dukungan pemerintah disesuaikan dengan tahap usaha, dari rintisan hingga matang.

Sesi ketiga, “Sport Tourism and Local Economic Development”, dibawakan Dr. Jin-kuk Kim, Peneliti KISS. Ia menekankan bahwa keberhasilan wisata olahraga tidak diukur dari jumlah pengunjung, tetapi dari nilai yang tinggal di daerah. Karena itu, event olahraga perlu dihubungkan dengan penginapan, kuliner, transportasi, dan usaha lokal. F1 Powerboat Danau Toba menjadi salah satu contoh Indonesia yang dibahas, di samping potensi Bali dan Mandalika.

Sesi keempat, “Digital Transformation and Innovation in the Sport Industry”, dibawakan Dr. Jeong-hwan Cho, Peneliti KISS. Ia menunjukkan pemanfaatan data dan AI di fasilitas olahraga, konten pertandingan, dan analisis permintaan. Dari riset di Korea, ia mengingatkan bahwa bertambahnya jumlah usaha belum tentu berarti pertumbuhan riil. Adopsi teknologi, menurutnya, sebaiknya diputuskan berdasarkan permintaan nyata dan hasil uji coba kecil.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab. Mahasiswa, dosen, dan perwakilan instansi pemerintah mengajukan pertanyaan seputar model kolaborasi pemerintah, kampus, dan swasta, strategi memperluas program olahraga untuk remaja hingga ke daerah terpencil, pembinaan mental atlet muda, serta dukungan infrastruktur olahraga.

Salah satu peserta, Nakatama Angelika Lawrence, mahasiswi Program Studi Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia, mengaku tertarik mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Korea menangani berbagai persoalan di sektor olahraga. Sebagai mahasiswi fisioterapi, ia juga ingin menyerap ilmu dari forum ini untuk diterapkan dan disesuaikan di dunia kerja nanti.

Setelah mengikuti dua sesi pertama, Nakatama menyadari bahwa sektor olahraga masih membutuhkan banyak tenaga, terutama tenaga medis. Fisioterapis, kata dia, terkadang hanya dibutuhkan di sektor cedera olahraga, padahal peluang kariernya juga terbuka di bidang olahraga prestasi dan kebugaran. Ia menilai kegiatan ini menambah pengetahuan mahasiswa, karena peserta mendapat pengalaman langsung berkuliah dengan peneliti dari KISS.

Kegiatan akan dilanjutkan Selasa (10/11) dengan lima materi. Dr. Kwon-il Kim, Kepala Peneliti KISS, membuka hari kedua dengan “Korea’s Sport Policy: History, Ecosystem and Development, Including Disability Sport”. Materi berikutnya adalah “Sport Marketing and Consumer and Fan Engagement” bersama Dr. Jeong-hwan Cho, dan “Designing Sponsorships and Public–Private Partnerships” bersama Dr. Jin-kuk Kim. Setelah itu, Seung-woon Lee, Manajer Tim Dukungan Administrasi KISS, membawakan “KSPO’s Role in Sport Promotion and Its Key Programmes”, dan Yoon-mi Jeon, Manajer Departemen Penelitian Kebijakan Olahraga KISS, membawakan “KISS’s Role in Sport Science Support and Its Key Programmes”. Dr. Hyunjoo Cho mendampingi seluruh sesi hari kedua, yang ditutup dengan penyerahan sertifikat dan sesi foto. Pada Rabu (11/11), peserta mengikuti Senam Rabu Bugar, kegiatan budaya Indonesia di TMII, dan kunjungan ke Gelora Bung Karno (GBK).

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7463/national-sport-industry-course-2026-kemenpora-dan-korea-institut 

Baca Terusannya »»  

Kurikulum Era AI, Menag Dorong Perkuat Nalar Kritis dan Empati


 

Jakarta (Kemenag) --- Menag Nasaruddin Umar mendorong penguatan nalar kritis dan empati dalam kurikulum pendidikan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, penguasaan teknologi harus disertai kemampuan menilai informasi, mempertimbangkan konsekuensi etis, dan menjaga kepedulian terhadap sesama.

Pesan tersebut disampaikan Menag dalam sambutannya pada seminar internasional yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama Universitas Internasional Al-Araik, Irak, di Jakarta, Senin (9/11/2026). Seminar ini mengangkat tema Humanisasi Kurikulum Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan.

“Kurikulum masa depan harus melampaui penguasaan kompetensi digital, literasi data, dan kecakapan teknis. Kurikulum tersebut harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan,” tegas Menag.

Menag menjelaskan bahwa AI telah berkembang menjadi teknologi yang mampu menghasilkan pengetahuan, menganalisis persoalan kompleks, dan memengaruhi pengambilan keputusan. Perkembangan ini membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta mempercepat penelitian ilmiah.

Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kemampuan manusia untuk mempertanyakan dan memeriksa informasi. Peserta didik harus memiliki kecakapan untuk menilai jawaban yang dihasilkan AI serta memahami dampak penggunaannya.

“Pendidikan harus melahirkan individu yang tidak sekadar menerima jawaban yang dihasilkan mesin, tetapi mampu mempertanyakan, memverifikasi, dan mengevaluasi konsekuensi etis dari setiap keputusan,” ujarnya.

Menurut Menag, kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari penalaran moral. Pendidikan perlu membekali generasi muda untuk menentukan tujuan penggunaan teknologi, mengenali pihak yang memperoleh manfaat, serta mempertimbangkan siapa yang berpotensi dirugikan.

“Kita tidak boleh hanya mendidik generasi yang mampu mengoperasikan AI. Kita harus membentuk generasi yang mampu menentukan untuk apa AI digunakan, siapa yang memperoleh manfaat darinya, siapa yang berpotensi dirugikan, serta nilai-nilai kemanusiaan apa yang tidak boleh dikompromikan,” jelasnya.

Perkuat Empati dan Tanggung Jawab Sosial

Selain nalar kritis, Menag menekankan pentingnya empati dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum pendidikan. Kemajuan kecerdasan, menurutnya, harus tetap terhubung dengan kepedulian terhadap kehidupan manusia.

“Kecerdasan tidak boleh menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus menumbuhkan kasih sayang, solidaritas, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial,” tuturnya.

Menag menyebut empat nilai fundamental yang perlu diperkuat dalam pendidikan, yaitu martabat kemanusiaan, berpikir kritis dan penalaran moral, empati dan tanggung jawab sosial, serta kesadaran spiritual dan ekologis.

Penguatan martabat kemanusiaan diperlukan untuk memastikan teknologi menghormati otonomi, kebebasan berpikir, dan nilai yang melekat pada setiap individu. Sementara kesadaran spiritual dan ekologis menjadi landasan agar kemajuan teknologi tetap menjaga kehidupan serta keseimbangan lingkungan.

“Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar proses transfer informasi dan keterampilan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses membentuk manusia yang berpengetahuan, beretika, memiliki kepedulian, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Agama Berkontribusi pada Etika AI

Nasaruddin menegaskan bahwa lembaga pendidikan dan keagamaan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan AI. Pengembangan teknologi membutuhkan fondasi etika agar manfaatnya berpihak pada kemaslahatan bersama.

Menurutnya, agama dapat memberikan kompas moral dalam menentukan arah penggunaan teknologi. Dalam ajaran Islam, manusia mengemban amanah untuk menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan.

“Ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dengan adab. Kecerdasan harus disertai kebijaksanaan. Dan kekuasaan harus senantiasa dibimbing oleh tanggung jawab moral,” tegasnya.

Menag juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 yang ditandatanganinya bersama Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024. Deklarasi itu menyoroti dehumanisasi dan krisis iklim sebagai dua persoalan besar yang dihadapi umat manusia.

Ia menjelaskan, perkembangan AI membawa tantangan terhadap kemandirian berpikir dan kualitas hubungan antarmanusia. Pada saat yang sama, kebutuhan energi dan air untuk infrastruktur AI juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan teknologi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Indonesia, lanjut Menag, memiliki modal intelektual dan spiritual untuk berkontribusi dalam pengembangan etika AI global. Modal tersebut antara lain berasal dari tradisi pesantren, perguruan tinggi, kehidupan keagamaan yang dinamis, serta pengalaman dialog lintas agama.

Menag berharap seminar ini menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret bagi terwujudnya pendidikan yang humanis, inklusif, beretika, serta berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.

“Masa depan pendidikan bukanlah tentang menciptakan manusia yang mampu bersaing dengan mesin, melainkan tentang membentuk manusia yang memiliki kebijaksanaan, nurani, kasih sayang, dan tanggung jawab moral untuk mengarahkan penggunaan mesin,” tandasnya.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/internasional/kurikulum-era-ai-menag-dorong-perkuat-nalar-kritis-dan-empati-7aDmR 

Baca Terusannya »»  

Program Magang Nasional, Meutya Hafid Sambut Usulan Talenta Muda untuk Deteksi Judi Online dan Data Menara

 


Peserta Magang Hub Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan solusi teknologi untuk menjawab sejumlah persoalan sektor digital. Usulan tersebut mencakup pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi promosi judi online hingga otomatisasi pengelolaan data registrasi menara telekomunikasi.

Berbagai usulan itu dipaparkan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Town Hall Meeting Magang Nasional di Auditorium RRI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).

Salah satu peserta, Bayu Setia dari Universitas Teknologi Yogyakarta yang ditempatkan sebagai AI Engineer di Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi, memaparkan pengembangan sistem AI untuk mendeteksi konten promosi judi online. Dalam pengerjaannya, Bayu menghadapi tantangan berupa perubahan modus promosi judol, termasuk penggunaan kata-kata yang disamarkan melalui kombinasi huruf dan angka.

“Yang paling menantang adalah bagaimana membuat AI bisa memahami konteks. Misalnya, ada kata kunci yang sama, seperti Kakek Zeus, tetapi konteks penggunaannya bisa berbeda. Manusia bisa memahami apakah komentar tersebut merupakan percakapan biasa atau promosi judi online, sedangkan AI perlu dilatih agar mampu membedakannya,” jelas Bayu.

Menurut Bayu, sistem deteksi judi online tidak cukup hanya mengandalkan pencocokan kata kunci. Teknologi tersebut perlu memiliki kemampuan memahami konteks serta beradaptasi terhadap perubahan pola promosi.

“Kami sebagai anak magang dan juga tim memberikan suatu insight, yang mana solusinya adalah membuat sistem deteksi judol yang adaptif dengan data yang terus diperbarui,” ujarnya.

Sementara itu, peserta magang dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital, Fiola Utri Aulia dan Kartika Wulandari mempresentasikan kontribusi mereka dalam pengembangan sistem registrasi menara telekomunikasi.

Pekerjaan tersebut mencakup pemahaman alur pengajuan data, pengelolaan hak akses pengguna, serta pemanfaatan koordinat GIS untuk menentukan lokasi menara telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pengalaman dan proses kerja serta kasus yang kami kerjakan untuk membuat registrasi menara telekomunikasi infrastruktur pasif, yang mana untuk proses kerjanya sendiri yang kami amati dari program selama pemagangan mulai dari alur pengajuan data submission, struktur multirole user, kemudian koordinasi, diskusi dengan tim,” jelas Fiola.

Sedangkan Kartika menjelaskan sejumlah tantangan tata kelola data, mulai dari belum tersedianya mekanisme pemeriksaan data secara otomatis, perbedaan standardisasi data antar penyedia menara, hingga keterbatasan informasi yang membutuhkan pengaturan hak akses sesuai kewenangan pengguna.

“Kami menemukan beberapa permasalahan dalam tata kelola data menara, yaitu belum adanya pengecekan data secara otomatis, adanya variasi standardisasi data dari penyedia menara, serta keterbatasan informasi yang membutuhkan pengaturan hak akses,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Fiola dan Kartika mengusulkan penerapan automated data pipeline untuk mengotomasi pengolahan data, pelaksanaan uji coba sistem oleh pengguna, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem registrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data sehingga membantu pemangku kepentingan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur telekomunikasi.

Menanggapi presentasi peserta Magang Hub, Menkomdigi Meutya Hafid menilai keterlibatan peserta magang dalam mengembangkan solusi teknologi menjadi bagian dari kontribusi nyata generasi muda terhadap penyelesaian berbagai tantangan nasional, khususnya di sektor digital.

“Teman-teman tidak hanya melakukan magang, tapi berkontribusi langsung terhadap tantangan negara. Sekecil apa pun, itu pasti sangat membantu karena tantangan-tantangan kita banyak, terutama di ranah digital,” ujar Meutya.

Meutya juga mengajak para peserta untuk mensyukuri kesempatan mengikuti program magang sekaligus membangun kebanggaan terhadap institusi tempat mereka memperoleh pengalaman dan berkontribusi.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/program-magang-nasional-meutya-hafid-sambut-usulan-talenta-muda-untuk-deteksi-judi-online-dan-data-menara 

Baca Terusannya »»  

Kemenpora Fasilitasi Seleksi, Dua Pemuda Indonesia Terpilih Jadi Delegasi BRICS Youth Dialogue 2026 di China

 

Jakarta: Dua pemuda terbaik Indonesia mendapat kesempatan membawa nama bangsa di panggung internasional. Egi Pranajaya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Siska Pebiana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terpilih menjadi delegasi Indonesia dalam 2026 BRICS Youth Dialogue on Science, Technology and Innovation di Fuzhou dan Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok, pada 8–13 November 2026.

Keduanya terpilih berdasarkan hasil penilaian akhir yang dilakukan All-China Youth Federation (ACYF), setelah melalui proses seleksi yang difasilitasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sebelumnya, Kemenpora membuka rekrutmen bagi pemuda Indonesia pada 1–5 Oktober 2026. Dari proses tersebut, enam pemuda terbaik dinominasikan untuk mengikuti tahapan seleksi bersama ACYF. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Egi dan Siska akhirnya ditetapkan sebagai dua delegasi yang akan mewakili Indonesia.

Forum internasional ini bertujuan memperkuat hubungan, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama antarpemuda negara-negara BRICS, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Keikutsertaan kedua delegasi menjadi kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk memperluas wawasan, bertukar gagasan, membangun jejaring internasional, serta menjajaki peluang kolaborasi dengan pemuda dari negara-negara BRICS.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan potensi dan kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global.

Melalui partisipasi tersebut, Egi dan Siska diharapkan dapat membawa perspektif Indonesia sekaligus menyerap berbagai pengalaman dan inovasi dari negara lain untuk mendukung kemajuan sains, teknologi, dan inovasi di Tanah Air.

Terpilihnya kedua delegasi ini menjadi bagian dari upaya membuka ruang bagi pemuda Indonesia untuk mengambil peran dalam kerja sama internasional dan berkontribusi menghadapi tantangan masa depan. Saatnya pemuda Indonesia berkolaborasi dan membawa inovasi untuk masa depan dunia.

 

 


Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7462/kemenpora-fasilitasi-seleksi-dua-pemuda-indonesia-terpilih-jadi 


Baca Terusannya »»  

Siap Menuju Pentas Dunia, PSSI Perkenalkan Alen Stajcic Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia

 


Jakarta: PSSI resmi memperkenalkan Alen Stajcic sebagai pelatih baru Timnas Putri Indonesia. Pelatih asal Australia tersebut  diperkenalkan oleh PSSI di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Senin (9/11) sore.

Dalam perkenalannya, Stajcic mengenakan batik yang bernuansa putih. Perkenalan itu dihadiri petinggi PSSI termasuk Ketua Umum Erick Thohir, perwakilan I.League, hingga sejumlah pemain Timnas Putri indonesia.

Stajcic menegaskan kesempatan memimpin tim nasional Indonesia memberikan kebanggaan yang lebih besar karena harus membawa nama bangsa di tingkat internasional. “Ini adalah sebuah kehormatan besar untuk melatih Indonesia. Terlebih lagi, ketika mendapat kesempatan untuk mewakili negara lain, tentu itu menjadi kehormatan yang jauh lebih besar,” ujarnya

PSSI menaruh harapan besar kepada Stajcic untuk membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi di kancah global. Stajcic memiliki pengalaman 20 tahun lebih di sepak bola wanita.

"Kita di PSSI serius membangun sepak bola Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan liga yang sangat positif hari ini. Performance dari tim liga juga yang representatif, bermain di luar Indonesia juga hasilnya sementara positif. Liga putri juga baik jalannya. PSSI tidak pernah membedakan yang namanya Timnas nasional putra maupun putri," ujar Ketum PSSI Erick.

Ketum PSSI Erick juga menyampaikan bahwa Timnas nasional putri pun kita ingin mendapat kesempatan masuk Piala Dunia. Nah, karena itulah, ketika beberapa bulan yang lalu kita melakukan banyak pertemuan, salah satunya Coach Alen, kita lihat beliau punya pengalaman yang mumpuni.

"Untuk pemain nanti, statement dari Coach jelas, siapapun yang akan membela Merah Putih dari manapun, dan sesuai dengan strategi besar PSSI, ya kita ingin memastikan yang terbaik untuk Timnas Putri Indonesia," pungkas Ketum PSSI Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7461/siap-menuju-pentas-dunia-pssi-perkenalkan-alen-stajcic-pelatih-b 

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Investasi dan Eksplorasi Hulu Migas, Pemerintah Tawarkan Empat Wilayah Kerja Available


 

Dari lepas pantai Papua, daratan dan perairan Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur, empat wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) seluas lebih dari 33 ribu kilometer persegi kini terbuka bagi investor. Melalui Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Wilayah Kerja (WK) Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori sebagai WK Available.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyebut penawaran wilayah kerja sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk membuka peluang investasi baru di berbagai wilayah Indonesia.

"Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru," ujar Laode di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (9/11).

Keempat WK tersebut ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tanggal 9 November 2026 tentang Hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2026. Status ini membuka kembali peluang bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi melalui mekanisme Penawaran Langsung, baik dengan maupun tanpa Studi Bersama.

Setiap WK memiliki karakteristik geologi, lokasi, dan potensi sumber daya yang beragam, sehingga menjadi alternatif peluang bagi investor dengan berbagai profil dan strategi eksplorasi. Pemerintah juga memberikan pilihan bentuk kontrak kerja sama, yaitu _cost recovery_ atau gross split.

Berikut rincian keempat WK Available:

No

Wilayah Kerja

Luas (km2)

Lokasi

Bentuk Kontrak Bagi Hasil

Minimum Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama

Perkiraan Sumber Daya

Minimum Bonus Tandatangan

1

Cerera

7.171,22

Lepas Pantai Papua

Cost Recovery / Gross Split

o G&G

o Akuisisi dan Processing Seismik 3D seluas 250 km2 atau 2D sepanjang 1.000 km

+ 1.487 MMBO dan 1,3 TCF

USD 200.000

2

Areca-Bruni

8.480,52

Daratan dan Lepas Pantai Papua Barat Daya

Cost Recovery / Gross Split

o G&G

o Akuisisi dan Processing Seismik 3D seluas 250 km2

+ 2.985 MMBOE

USD 300.000

3

South Tanimbar

8.492,49

Lepas Pantai Laut Arafuru

Cost Recovery / Gross Split

o G&G

o Akuisisi dan Processing Seismik 3D seluas 500 km2

+ 5,6 TCF

USD 200.000

4

Namori

9.769,82

Lepas Pantai Nusa Tenggara Timur

Cost Recovery / Gross Split

o G&G

o Akuisisi dan Processing Seismik 3D seluas 200 km2

+ 17.475 MMBO atau 38,5 TCF

USD 200.000


"Keempat Wilayah Kerja Available ini menawarkan peluang eksplorasi dengan karakteristik dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah kerja. Untuk Wilayah Kerja Available, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan untuk dapat ditawarkan kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dengan jangka waktu selama 30 hari kalender," jelas Laode.

BU/BUT yang berminat dapat menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal Migas dalam kurun waktu enam bulan sejak hasil penawaran ditetapkan. Usulan dapat mencakup bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama, termasuk terms and conditions yang berbeda sesuai harapan investor.

Untuk WK Cerera, sebelumnya terdapat BU/BUT yang memasukkan dokumen partisipasi. Namun, dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak dinilai lebih lanjut. BU/BUT tersebut tetap berkesempatan mengajukan penawaran kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.

Melalui penawaran ini, pemerintah berharap minat investasi hulu migas terus tumbuh dan membuka jalan bagi penemuan cadangan baru demi ketahanan energi nasional. Informasi lengkap keempat WK dapat diakses melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas/

 

sumber :  https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-investasi-dan-eksplorasi-hulu-migas-pemerintah-tawarkan-empat-wilayah-kerja-available

Baca Terusannya »»  

Rapat Koordinasi Pelindungan Kebudayaan: Menteri Kebudayaan Dorong Kolaborasi dan Akselerasi Pemajuan Kebudayaan

 

Jakarta, 9 November 2026 – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inisiatif dalam  pemanfaatan teknologi terkini dalam upaya pelindungan dan pemajuan kebudayaan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang berlangsung di Plaza Insan Berprestasi kompleks Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta.

Dalam arahannya, Menteri Kebudayaan mengapresiasi capaian program prioritas sepanjang tahun 2026, termasuk peningkatan jumlah penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Menbud juga mendorong percepatan penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi situs budaya agar dapat dituntaskan pada akhir tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan satuan tugas khusus untuk Candi Prambanan yang ditargetkan mampu mendirikan kembali 218 candi perwara dalam waktu dua tahun dengan memanfaatkan teknologi pemanfaatan batuan abu vulkanik.

“Kementerian Kebudayaan harus relevan, bukan hanya sekadar penetapan, pencatatan, verifikasi, tetapi lebih dari itu yaitu muaranya kepada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan sesuai dengan amanat konstitusi. Kementerian Kebudayaan harus hadir dalam pelindungan kebudayaan dan situs-situs bersejarah dan taman budaya,” ungkap Menbud.

Kementerian Kebudayaan turut mendorong skema pelibatan swasta melalui pembentukan Dewan Penyantun (Board of Trustees) guna menghimpun dana di luar APBN. Pendanaan alternatif ini telah berhasil mendukung revitalisasi berbagai aset penting seperti Candi Plaosan, Candi Muaro Jambi, kawasan Dieng, hingga Museum Nasional Indonesia. Selain itu, program Dana IndonesiaRaya juga disiapkan untuk memfasilitasi para seniman dan komunitas budaya di berbagai daerah. Seiring dengan pembangunan fisik, standar keamanan dan layanan turut menjadi perhatian utama. Pengelola situs dan museum besar diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran khususnya pada bangunan rumah adat berbahan kayu, serta memperbaiki tata pamer museum agar dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi budaya.

“Kebudayaan adalah investasi strategis dengan empat pilar yang kita kedepankan, yaitu kebudayaan sebagai binding power, source of identity. new engine of economic growth, dan kebudayaan sebagai kekuatan soft power. Oleh karena itu, infrastruktur di daerah-daerah harus diperbaiki sehingga ekosistemnya hidup, dan ini sejalan saya kira dengan arah pembangunan kebudayaan,“ tegas Menbud.

Memasuki perencanaan tahun 2027, penguatan ekosistem kebudayaan menjadi fondasi utama dalam mendorong pemajuan kebudayaan. Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Kebudayaan menekankan tiga aspek penting dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola Kementerian Kebudayaan, yakni getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right. Ketiganya mencakup penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi secara tepat, penyusunan kebijakan dan intervensi yang selaras dari pusat hingga daerah, serta pembenahan koordinasi antarsatuan kerja. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan praktik tata kelola yang baik (good practices).

Turut hadir dalam kesempatan ini mendampingi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual, B.R.A. Putri Woelan Sari Dewi;  Staf Khusus Bidang Protokol dan Rumah Tangga Kementerian Kebudayaan, Rachmanda Primayuda; Direktur Warisan Budaya, Agus Widiatmoko;  Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Lita Rahmiati; Direktur Sejarah dan Permuseuman, Endah Budi Heryani; Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, I Made Dharma Suteja; Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi; dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan se-Indonesia.

Menutup arahannya, Menteri Kebudayaan berharap sinergi antara lima satuan kerja pusat, Balai Pelestarian Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya semakin kuat dalam mendukung berbagai program pemajuan kebudayaan. Sejumlah agenda juga disiapkan untuk tahun 2027, di antaranya evaluasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan agar pelaksanaannya semakin inklusif dan mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi terhadap 33 infrastruktur Balai Pelestarian Kebudayaan juga akan terus dilakukan guna memastikan kualitas fasilitas dan layanan pelestarian kebudayaan di berbagai daerah semakin optimal.




Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/rapat-koordinasi-pelindungan-kebudayaan-menteri-k


Baca Terusannya »»  

Evaluasi HGU dan PBPH, Menko Polkam Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Pencabutan Izin Pelanggar Karhutla

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mendorong penerapan sanksi secara tegas, termasuk pembekuan, pencabutan, hingga tidak memperpanjang izin, guna memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan wilayah konsesinya.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam dalam konferensi pers seusai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha sebagai Tindak Lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi kepatuhan perusahaan, efektivitas pengawasan, sinkronisasi data, serta percepatan proses penegakan hukum dan tindak lanjut sanksi terhadap pelanggaran.

“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Menko Polkam.

Berdasarkan perkembangan penegakan hukum, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.

Menko Polkam menekankan bahwa perkembangan tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum yang lebih cepat, terkoordinasi, dan konsisten. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat penyelesaian proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.

Meski demikian, Menko Polkam mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap mengedepankan objektivitas dan kepastian hukum. Pemerintah harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Seluruh proses harus didasarkan pada fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pesan saya jelas, pengelolaan lahan adalah hak yang disertai kewajiban. Kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Menko Polkam.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa terdapat 11 perusahaan pemegang HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim Polri untuk dilakukan pencabutan hak. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT POS, PT AEL, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API.

“Jika dilihat dari beneficial ownership atau kepemilikan manfaatnya, dari 11 perusahaan tersebut terdapat investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah investor dalam negeri,” jelas Nusron.

Nusron menerangkan bahwa tindak lanjut terhadap 11 perusahaan tersebut terbagi dalam lima klaster, yakni pencabutan seluruh HGU, HGU yang telah berakhir masa berlakunya, perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi belum memperoleh HGU sehingga penerbitannya tidak akan dilanjutkan, pencabutan sebagian HGU, serta perusahaan yang masih dalam proses pendalaman.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat aspek keselamatan operasi penanggulangan karhutla. BNPB tengah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam pelaksanaan operasi water bombing, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan awak helikopter dan prosedur pengambilan air dari laut maupun sungai.

“Hal-hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Kristomei.

Terkait penanganan karhutla di Papua Selatan, Kristomei menjelaskan bahwa BNPB telah melaksanakan rapat evaluasi bersama Menteri Kehutanan, Kepala BMKG, Kepala BRIN, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, serta jajaran TNI dan Polri di wilayah setempat. BNPB juga telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Selatan untuk meminta klarifikasi dan verifikasi titik-titik api berdasarkan data firespot dan hotspot melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

“Kami berharap proses verifikasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga penanganan kebakaran lahan di Papua Selatan dapat dilaksanakan secara tepat berdasarkan kondisi faktual di lapangan,” kata Kristomei.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, Kepala Staf Teritorial TNI, perwakilan Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/evaluasi-hgu-dan-pbph-menko-polkam-dorong-penegakan-hukum-tegas-dan-pencabutan-izin-pelanggar-karhutla/ 


Baca Terusannya »»