Menteri PKP Resmikan Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Perkuat Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah

 

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memiliki kantor baru bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang berlokasi di Gedung Pertamina Trans Kontinental, Jalan Kramat Raya No. 29, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Peresmian gedung kantor tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Peresmian kantor ditandai secara simbolis melalui pemotongan pita, penandatanganan prasasti oleh Menteri PKP, serta pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas beroperasinya gedung yang akan menjadi pusat aktivitas Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

"Dengan mengucap puji Tuhan, saya bersama Bapak Dony Oskaria Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara meresmikan kantor Dirjen Kota. Semoga tambah semangat untuk program 3 juta rumah," ujar Menteri Ara.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa penyediaan sarana kerja yang lebih baik harus menjadi pendorong peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat.

"Bahwa kita dengan adanya fasilitas yang lebih baik, target penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat kita bisa tercapai. Semangat kerjanya karena ini adalah kerja untuk rakyat Indonesia," imbuh Dony.

Gedung Pertamina Trans Kontinental yang kini difungsikan sebagai Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berada di lokasi yang sangat strategis, tepat di sisi Jalan Kramat Raya dan bersebelahan dengan Gedung Komisi Yudisial.

Lokasi tersebut memiliki aksesibilitas yang baik dengan jarak sekitar 900 meter dari Stasiun Senen dan sekitar 200 meter dari Halte TransJakarta Pal Putih.

Bangunan perkantoran modern bertingkat ini memiliki luas bangunan mencapai 4.099 meter persegi yang terdiri atas empat lantai. Gedung dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Pada area lobi tersedia fasilitas pelayanan publik berupa ruang tunggu tamu, receptionist, dan PPID Corner sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat. Selain itu, gedung juga menyediakan area parkir yang mampu menampung hingga 30 mobil dan 100 sepeda motor.

Selain itu, ruang laktasi juga sedang disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pegawai maupun masyarakat yang berkunjung.

Fasilitas penunjang lainnya meliputi Ruang Serba Guna seluas 418 meter persegi dengan kapasitas hingga 250 orang, 10 ruang rapat untuk kegiatan koordinasi dan pertemuan, serta masjid dua lantai seluas 494 meter persegi yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat sekitar.

Dari sisi infrastruktur, gedung didukung oleh genset berkapasitas 300 kVA, sistem pendingin ruangan AC Central dan AC Split, dua area tangga darurat, pasokan air PDAM, serta satu unit lift yang mendukung mobilitas antar lantai.

Saat ini gedung tersebut ditempati oleh 261 pegawai yang terdiri atas 139 pegawai pria dan 122 pegawai wanita yang tersebar di berbagai unit kerja, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan, Direktorat Lahan, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Pembangunan, dan Direktorat Pengembangan Kawasan.

Keberadaan kantor baru Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Peresmian gedung tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Inspektur Jenderal Kementerian PKP, para Direktur Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri PKP, jajaran Pejabat Eselon II Kementerian PKP, perwakilan BP Tapera, serta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-resmikan-kantor-direktorat-jenderal-perumahan-perkotaan-perkuat-dukungan-untuk-program-3-juta-rumah 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Bertolak ke Lampung, Resmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui dan Buka Munas HIPMI XVIII

 

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-bertolak-ke-lampung-resmikan-rsud-k-h-muhammad-thohir-krui-dan-buka-munas-hipmi-xviii/ 

Baca Terusannya »»  

Dua Kali Menang di Laga FIFA Matchday, Peringkat Indonesia Diharapkan Mendekati Angka 100

 

Jakarta: Hasil positif kembali diukir Timnas Indonesia pada laga kedua FIFA Matchday, setelah sebelumnya mengalahkan Oman 3-0, Rizky Ridho dkk kembali berhasil mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6) malam.

Jalannya pertandingan sejak awal memang cukup ketat. Indonesia hampir mencetak gol cepat di menit ke-3. Umpan sepak pojok Kevin Diks bisa ditanduk oleh Elkan Baggott, sayangnya sundulan Baggott menerpa tiang. Bola memantul ke Ole Romeny tapi kembali ke arah tiang gawang.

Gol Indonesia akhirnya tercipta di menit ke-12. Umpan terobosan Ragnar Oratmangoen membebaskan dari Ole Romeny. Ole berhasil mengecoh kiper Mozambik, Ivane Francisco Urrabal dan melesatkan bola ke gawang menjadi gol.

Indonesia sempat membuat gol kedua saat sepak pojok Diks langsung meluncur ke gawang Mozambik. Namun, gol ini dianulir karena lebih dulu terjadi pelanggaran ke Ivane. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas.

Awal babak kedua berlangsung ketat. Banyak duel-duel terjadi hingga kedua tim sulit bikin peluang berbahaya. Indonesia perlahan bisa memegang kendali laga. Mozambik memilih menumpuk banyak pemain di belakang untuk meredam Indonesia. 

Rayhan Hannan yang baru dimasukkan bisa membongkar lini belakang Mozambik dengan kecepatannya di sisi kanan. Umpannya menjangkau Nathan Tjoe-A-On di tiang jauh. Sepakan Nathan masih menerpa tiang di menit ke-67.

Mozambik mencuri peluang dari Alcides yang tak terkawal di sisi kanan. Sepakan Alcides hanya melambung tipis dari gawang Paes di menit ke-70. Dari sisi yang sama, Mozambik kembali mengancam. Celton Jamisse melepas sepakan keras ke tiang dekat. Paes masih sigap menepis bola.

Hingga peluit akhir berbunyi, Indonesia gagal menambah gol dan menutup kemenangan dengan skor 1-0. Kemenangan di dua pertandingan ini diharapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA. 

Indonesia sendiri bertengger di peringkat ke-119, setelah menang 3-0 atas Oman, Jumat (5/6) lalu. "Alhamdulilah hari ini kita bisa mengambil poin penuh, artinya Coach Jhon Herdman di dua pertandingan ini mendapatkan tentu perbaikan peringkat. Karena Oman ranking 79, Mozambik 101. Nanti kita lihat dari hitungan FIFA turun atau naik. Mudah-mudahan sesuai target kita ke depan bisa mendekati angka 100," ujar Ketum PSSI Erick. 

Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga melihat permainan yang ditunjukkan pemain sangat bagus. Bahkan beberapa kali Indonesia memiliki peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol karena membentur tiang gawang.   

"Anak-anak bermain baik, pertandingan cukup saling serang dan strategi juga saling berubah. Para pemain kita sudah sangat bagus, bahkan ada dua kali peluang kita tidak bisa menjadi gol karena membentur tiang gawang," kata Ketum Erick.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6801/dua-kali-menang-di-laga-fifa-matchday-peringkat-indonesia-dihara 

Baca Terusannya »»  

Ambassadors’ Dialogue: Dorong Perluasan Penempatan Pekerja Terampil Indonesia di Sektor Kapal Pesiar Global

 

Jakarta, Indonesia – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Ambassadors’ Dialogue: Unlocking Indonesia’s Potential in the Global Cruise Industry Workforce pada 9 Juni 2026.

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kedutaan Besar negara-negara mitra, khususnya dari kawasan Uni Eropa, pelaku industri kapal pesiar, lembaga pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, serta kementerian dan lembaga terkait. Para peserta berdiskusi untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sekaligus membahas peluang, tantangan, dan kebutuhan industri kapal pesiar global.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa industri kapal pesiar merupakan sektor global yang terus berkembang dan membutuhkan tenaga kerja berkualitas di berbagai bidang, termasuk perhotelan (hospitality), kuliner, teknik, dan manajemen operasional. Indonesia telah terbukti mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

“Indonesia siap dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja global dan memiliki visi untuk berkembang sebagai global talent hub,” ujar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani. Indonesia memiliki modal sumber daya manusia yang kuat, dengan lebih dari 108.000 lulusan SMK bidang perhotelan, lebih dari 21.000 peserta didik pada sekolah vokasi maritim, serta lebih dari 5.600 lulusan SMK bidang pelayaran niaga yang berpotensi mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor kapal pesiar internasional.

Para peserta menyoroti pentingnya penguatan kompetensi bahasa Inggris bagi calon pekerja kapal pesiar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, debottlenecking aspek mobilitas pekerja, serta penguatan tata kelola dan perlindungan pekerja migran Indonesia guna memastikan proses penempatan yang aman, legal, dan berkelanjutan.

Para duta besar dan perwakilan negara sahabat memberikan respons positif terhadap penyelenggaraan dialog ini. Secara umum, mereka menyampaikan dukungan dan kesiapan berkolaborasi, termasuk dalam hal penguatan kompetensi bahasa, pengembangan keterampilan yang sesuai dengan standar industri internasional, serta penjajakan kerja sama yang lebih erat antara institusi pendidikan, pelatihan, dan industri di Indonesia dengan mitra di negara-negara Eropa

Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta mitra internasional dalam mendorong perluasan penempatan pekerja terampil Indonesia di industri kapal pesiar global dan sektor-sektor strategis lainnya.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/ambassadors-dialogue-dorong-perluasan-penempatan-pekerja-terampil-indonesia-di-sektor-kapal-pesiar-global 

Baca Terusannya »»  

Berantas Praktik Non-Prosedural, Kemenhaj Tindak Tegas Oknum KBIHU Nakal Demi Lindungi Jemaah

 

Makkah (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengambil langkah tegas dalam menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini mencakup penertiban dan pembinaan terhadap sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan Dam, badal haji fiktif, kurban, hingga penyusupan jemaah non-prosedural.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa tindakan penertiban dan pembinaan ini merupakan bentuk komitmen mutlak pemerintah dalam menjaga tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, tindakan ini dilakukan dalam rangka melindungi hak jemaah dan memberantas praktik komodifikasi jemaah demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok (menjadikan jemaah sebagai komoditas).

"Kami tidak akan menoleransi segala bentuk praktik yang merugikan jemaah dan mencederai kekhusyukan ibadah haji. Penertiban ini dilakukan demi memberikan pelindungan menyeluruh kepada jemaah haji Indonesia agar terhindar dari unsur penipuan dan transaksi di luar ketentuan resmi," ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers di Kantor Daker Makkah, Selasa (9/6/2026).

Dalam keterangan persnya, Ichsan menyampaikan tim pengawas telah membongkar jaringan penipuan badal haji fiktif dan penggelapan uang kurban. Salah satu kasus berat melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang diduga menggelapkan uang badal dan kurban milik jemaah asal Merauke (Kloter UPG-29), sebanyak Rp306,8 juta. Laporan terkait kasus tersebut disampaikan langsung oleh jemaah kepada Menteri Haji dan Umrah pada Selasa, 2 Juni 2026 di Hotel Safwat Alsharooq, Makkah.

"Untuk kasus penggelapan oleh mukimin atas nama Muhtar, kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Divhubinter Polri, Konjen RI Jeddah, Atase Kepolisian, serta otoritas keamanan Arab Saudi. Saat ini, yang bersangkutan telah berhasil ditangkap dan ditahan," tegas Ichsan.

Kasus serupa terkait indikasi badal haji fiktif dan kurban juga ditemukan dalam kesempatan lain, yakni sebagai berikut:

1. Kamis, 4 Juni 2026, dengan terduga bernama MH seorang Bimbad Kloter UPG-29 dan juga ASN Kemenag Kab. Timika yang bekerjasama dengan mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah sejumlah 25.500 SAR atau sekitar Rp122 juta.
2. Minggu, 7 Juni 2026, terdapat KBIHU MB di Kloter BPN-11 yang dipimpin oleh saudara M, terkait dengan pembayaran kurban (Rp75 juta) dan badal haji (Rp2,5 juta x 25 orang = Rp62,5 juta). Sehingga totalnya sebanyak Rp137,5 juta. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.
3. Minggu, 7 Juni 2026, terdapat temuan pelanggaran dilakukan oleh terduga AB yang merupakan Bimbad Kloter BPN-10 terhadap 6 orang jemaah asal Sulteng, yang diduga tidak melaksanakan badal haji dan mendapat keuntungan tidak sah sebesar Rp15.000.000. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.
4. Senin, 8 Juni 2026, terdapat KBIHU AF Kab. Purwakarta di Kloter KJT-12 yang dipimpin oleh saudara NF, terkait dengan pembayaran badal haji sebanyak 140 orang dengan biaya per orang sebesar Rp10.000.000. Total keuntungan sebesar Rp1,4 milyar (badal haji fiktif)

Temuan Pelanggaran Pembayaran Dam

Ichsan menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengatur mekanisme pembayaran Dam di Tanah Suci bagi jemaah haji melalui lembaga resmi yang ditunjuk, yaitu Adahi. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah KBIHU yang memobilisasi pembayaran Dam melalui mukimin (warga lokal).

Beberapa temuan pelanggaran pembayaran Dam kepada mukimin yang telah ditindak dan diberikan pembinaan antara lain dilakukan oleh:

1. KBIHU UH (asal Malang), melakukan pelanggaran dalam bentuk pembayaran Dam kepada mukimin sebanyak 117 jemaah. Setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
2. KBIHU AH (asal Kota Tegal), telah membayarkan Dam sebanyak 17 jemaah kepada mukimin, namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
3. KBIHU NUP (asal Kabupaten Pati), telah membayarkan Dam sebanyak 40 jemaah SOC 50 kepada mukimin, namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
4. KBIHU AU, HW, WD (asal NTB), telah membayarkan Dam kepada mukimin. Setelah dilakukan pembinaan, KBIHU HW dan KBIHU WD dapat ditarik kembali uangnya dari mukimin dan dibayarkan kepada Adahi, sedangkan KBIHU AU tidak mau mengembalikan dan siap menerima risiko.
5. KBIHU MB (Kloter BPN-11), yang memiliki 245 jemaah. Sebanyak 122 jemaah pembayaran Damnya telah dibayarkan ke Adahi. Sedangkan 123 jemaah dibayarkan melalui mukimin sejumlah Rp246.000.000 (Rp2.000.000 x 123 jemaah). Sehingga saudara M mendapatkan keuntungan sekitar (Rp1.500.000/jemaah x 123 jemaah) dengan total Rp184.500.000. Setelah dilakukan pembinaan saudara M bersedia mengembalikan keuntungan kepada jemaah.
6. KBIHU AF (Kloter KJT-12 Purwakarta), terkait dengan pembayaran Dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp103.584.000, dan juga KBIHU AR di Kloter yang sama yang dipimpin oleh saudara END sekaligus Bimbad kloter, terkait dengan pembayaran Dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.360.000.

Ichsan menambahkan, ditemukan pula pelanggaran yang dilakukan oleh terduga AB yang merupakan Bimbad Kloter BPN-10 terhadap jemaah KBIHU ARF asal Kab. Donggala, Sulteng, dimana dam dari 98 jemaah dibayarkan kepada mukimin dengan keuntungan sebesar Rp98.000.000. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.

"Melalui upaya pembinaan dan penegasan aturan oleh petugas di lapangan, sebagian besar KBIHU tersebut telah bersedia menarik kembali uang jemaah dari mukimin untuk kemudian disetorkan secara resmi ke lembaga Adahi, serta mengembalikan sisa keuntungan tidak sah kepada jemaah," jelas Ichsan.

Lebih lanjut, tim pengawas juga menemukan adanya upaya penyusupan jemaah non-prosedural (tanpa visa haji resmi) yang difasilitasi oleh oknum KBIHU, seperti temuan jemaah non-prosedural yang menggunakan identitas KBIHU AA (Kab. Lebak) dan ketua KBIHU AMR (Jakarta Timur) yang mencoba memasuki Arafah menggunakan bus masyair untuk melaksanakan badal fiktif bagi 50 orang dengan total keuntungan sebesar Rp500.000.000. Penanganan jemaah non-prosedural ini telah diserahkan dan diselesaikan secara hukum oleh KJRI Jeddah.

Imbauan kepada Jemaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tetap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran paket Dam, kurban, atau badal haji murah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Pastikan seluruh ibadah dan transaksi keuangan disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan lembaga yang telah ditunjuk sah oleh otoritas Arab Saudi demi keamanan dalam beribadah," tutup Ichsan.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/berantas-praktik-non-prosedural-kemenhaj-tindak-tegas-oknum-kbihu-nakal-demi-lindungi-jemaah-1781012713169 

Baca Terusannya »»  

Senyum Santri Terima Tali Asih Hafiz Al-Qur’an, Taj Yasin : Jaga dan Perdalam Hafalannya

 

KUDUS — Kebahagiaan terpancar dari wajah para santri dan wali santri, dalam acara Haflatul Hidzaq Khotmil Qur’an dan Muwadaah Pondok Pesantren Al Fattah Raudhatul Qur’an, Jekulo, Kudus, Selasa (9/6/2026).

Bagi mereka, momen wisuda hafiz Al-Qur’an tahun ini terasa semakin istimewa, karena mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Sebanyak 15 santri penghafal 30 juz Al-Qur’an, menerima bisyarah atau tali asih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada para penghafal kitab suci, sekaligus upaya mendorong lahirnya generasi Qur’ani di Jawa Tengah.

Siti Aisyah (53), wali santri, mengaku haru melihat putranya menerima bisyarah dari wakil gubernur. Baginya, penghargaan itu bukan semata bantuan materi, melainkan bentuk perhatian pemerintah kepada para penghafal Al-Qur’an.

“Alhamdulillah, syukur banget putra saya bisa haflah hari ini. Semoga mendapat barokah. Matur suwun sanget Bapak Taj Yasin sudah memberikan bisyarah kepada putra saya,” ujarnya.

Siti Aisyah berharap, program tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, sehingga semakin banyak santri yang termotivasi menghafal Al-Qur’an.

Seorang santri, Mauliya Aisyah Nilam Amira, mengaku senang mendapat apresiasi dari Pemprov Jateng.

“Senang, terima kasih Bapak Wagub,” ucapnya singkat.

Sementara itu, Muhammad Luliyan Hafiz menyebut, pertemuannya dengan Wagub Taj Yasin menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakannya.

“Senang banget rasanya bisa ketemu Wakil Gubernur. Ini pengalaman pertama kali. Harapannya bisa bertemu kembali, dan program ini terus dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, wisuda hafiz bukanlah akhir dari perjalanan seorang penghafal Al-Qur’an. Justru setelah menyelesaikan hafalan 30 juz, para santri memiliki tanggung jawab lebih besar untuk terus menjaga, mengulang, dan memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur’an.

Menurutnya, Al-Qur’an adalah sumber kemuliaan. Karena itu, siapa pun yang dekat dengan Al-Qur’an, akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

“Adik-adik yang sudah hafal Al-Qur’an jangan berhenti sampai di sini. Hafalannya harus terus dijaga, dibaca, dan diulang. Semakin hafal Al-Qur’an, seharusnya semakin banyak pula interaksinya dengan Al-Qur’an,” ujar Taj Yasin.

Dijelaskan, Pemprov Jateng memiliki program pemberian tali asih kepada para penghafal kitab suci, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang mendedikasikan diri dalam menjaga wahyu Allah.

Dia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi proses belajar Al-Qur’an anak-anaknya. Menurut Gus Yasin, sapaannya, keberhasilan seorang santri menghafal Al-Qur’an, tidak lepas dari dukungan keluarga, yang terus memantau dan mendorong perkembangan hafalan mereka.

“Jangan setelah diwisuda lalu dianggap selesai. Perjalanan masih panjang. Hafalan harus terus dijaga dan diperdalam. Orang tua juga perlu terus mendampingi dan memperhatikan perkembangan anak-anaknya,” pesannya.

Melalui program bisyarah tersebut, Pemprov Jateng berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai Al-Qur’an, sekaligus menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/senyum-santri-terima-tali-asih-hafiz-al-quran-taj-yasin-jaga-dan-perdalam-hafalannya/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Transformasi Kesehatan Nasional, Perluas Cakupan CKG hingga Perkuat Penanganan TBC

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan bahwa Menkes Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait hasil nyata perkembangan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau quick win, serta program unggulan lainnya di bidang kesehatan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Seskab Teddy menyebut PHTC pertama terkait dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilaksanakan pemeriksaan kepada lebih dari 70 juta penduduk di tahun 2025. Sementara itu, di 2026 ini telah menjangkau lebih dari 42.3 juta peserta di 38 provinsi di Tanah Air.

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan untuk PHTC kedua mencakup penanggulangan TBC (Tuberkulosis). Menurut keterangan Seskab Teddy, sejak diluncurkan tahun lalu, program ini berhasil menekan estimasi jumlah kasus TBC di tahun ini menjadi 1.08 juta kasus atau turun dari 10.9 juta kasus seiring dengan semakin agresifnya pendeteksian kasus di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa PHTC ketiga mengenai peningkatan kualitas layanan di 66 RSUD di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, atau RSUD naik kelas dari Kelas D ke Kelas C dengan layanan yang lebih lengkap. Seskab Teddy menyebut di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional.

“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa selain PHTC, Menkes Budi juga melaporkan program unggulan lainnya yang mencakup pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 Kabupaten/Kota. “Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo juga turut dilaporkan. Rumah sakit ini nantinya tidak hanya menjadi hub untuk kawasan timur Indonesia, tapi juga untuk kawasan Pacific dan Oceania.

Selain itu, Menkes Budi juga melaporkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau yang sudah mencapai 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan di Desember 2026. Rumah Sakit ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat di Riau dan sekitarnya berobat ke luar negeri.

“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 Kabupaten/Kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, merata, modern, dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-percepatan-transformasi-kesehatan-nasional-perluas-cakupan-ckg-hingga-perkuat-penanganan-tbc/ 

Baca Terusannya »»  

Wamenpar Ni Luh Puspa : Pengelolaan Sampah Jadi Kunci Jaga Daya Saing Pariwisata Bali

 

Bali, 9 Juni 2026 - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pengelolaan sampah menjadi salah satu kunci menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Karena itu, penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha pariwisata menjadi penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Wamenpar Ni Luh Puspa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Senin (9/6/2026), di The Meru Sanur, Bali, mengatakan naiknya kunjungan wisatawan ke Bali memberikan dampak positif bagi perekonomian, termasuk mendorong pertumbuhan investasi pariwisata, khususnya penanaman modal asing. 

“Tapi, capaian tersebut juga menghadirkan tantangan yang semakin besar terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan destinasi, terutama terkait persoalan sampah," kata Wamenpar.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Provinsi Bali, menempati urutan kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional. Sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga sebesar 73,97 persen, disusul sektor perniagaan dan kawasan komersial. Kontributor utama berasal dari Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.

Data tersebut menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Bali mengingat ketiga wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Bahkan pada awal tahun 2026, dalam rapat koordinasi nasional, Presiden secara khusus menyoroti persoalan sampah dan menyebut Bali sebagai salah satu wilayah prioritas. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan mendasar masyarakat," ujar Ni Luh Puspa.

Wamenpar menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata isu pariwisata, melainkan isu bersama yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Pariwisata terus mengawal isu pengelolaan sampah bersama Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya pada sektor HOREKA. Berbagai pertemuan dengan asosiasi dan pelaku industri pariwisata di Bali telah dilakukan, termasuk peninjauan lapangan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah.

Hasil identifikasi menunjukkan sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Di antaranya pengelolaan sampah organik di hotel dan TPS 3R, penumpukan sampah pada tempat penampungan sementara akibat penutupan TPA Suwung, serta pengelolaan limbah B3 yang masih terkendala tingginya biaya transportasi karena pengangkutan dilakukan satu kali dalam setahun dan fasilitas pengolahannya berada di Surabaya.

Dari sisi regulasi, sektor HOREKA sebenarnya telah diwajibkan mengelola sampah secara mandiri guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat PP Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pemilahan sampah ke dalam lima kategori," kata Wamenpar.

Meski demikian, hasil identifikasi juga menunjukkan sebagian besar pelaku HOREKA telah mengelola sampah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Tercatat lebih dari 67 persen pelaku usaha telah menggunakan jasa pihak ketiga swasta dalam pengelolaan sampah.

"Oleh karena itu, pelaku usaha berharap memperoleh informasi yang jelas mengenai pihak ketiga yang telah tersertifikasi oleh dinas lingkungan hidup setempat sehingga dapat memastikan vendor yang dipilih memenuhi ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku," ujar Ni Luh Puspa.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pertama, pelaku usaha membutuhkan kejelasan tahapan evaluasi dan penilaian melalui sosialisasi serta pendampingan yang lebih intensif. Kedua, diperlukan penyelarasan pemahaman regulasi dan aspek teknis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

"Ketiga, mengingat kondisi ekonomi yang tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya serta pentingnya menjaga reputasi usaha pariwisata, pendekatan pembinaan dan edukasi diharapkan lebih diutamakan dibandingkan pendekatan hukum berupa sanksi. Keempat, perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan pengelolaan sampah," ujar Wamenpar.

Ia menambahkan, implementasi kebijakan yang efektif dan proporsional memerlukan kolaborasi yang erat dalam ekosistem pariwisata. Kolaborasi tersebut antara lain melalui penyelarasan standar dan definisi pengelolaan sampah mandiri, kejelasan tahapan implementasi dan mekanisme penilaian, serta penguatan sosialisasi, pendampingan, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengawasan serta fasilitasi pengelolaan sampah.

"Kami terus mendorong pelaku usaha untuk membangun komunikasi yang baik dan aktif berkonsultasi apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah. Melalui diskusi ini, kami berharap industri HOREKA semakin memahami aturan, regulasi, dan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Wamenpar Ni Luh Puspa

Turut mendampingi Wamenpar Ni Luh Puspa dalam kegiatan tersebut Direktur Politeknik Pariwisata Bali Ida Bagus Putu Puja, Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Amnu Fuadi, serta Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Budi Supriyanto.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-wamenpar-pengelolaan-sampah-jadi-kunci-jaga-daya-saing-pariwisata-bali 

Baca Terusannya »»  

Minum Jamu Membudaya, Lima Daerah di Jateng jadi Pilot Project “Idaman”

 

SEMARANG – Sebanyak lima daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman (Idaman). Kelima daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang.

Hal itu mengemuka dalam acara Kick Off Idaman, yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM), di Grhadika Bhakti Praja Semarang, Selasa (9/62026.

Kepala BPOM Pusat, Taruna Ikrar mengatakan, alasan Jawa Tengah menjadi pilot project Idaman, karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan, minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu tersebut juga dinilai aman.

Ikrar menilai, tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional, bahkan pasar global. Sehingga, program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapatkan dukungan.

Melalui Program Idaman, lanjut dia, pihaknya berupaya mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jamu.

Sayangnya, berdasarkan hasil pengawasan BPOM, masih menunjukkan adanya risiko peredaran obat bahan alam ilegal dalam kandungan jamu.

“Selama 2025 BPOM Pusat melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Dan sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat,” ujar Ikrar.

Selain itu, patroli Cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan. Hal itu tentu saja menciderai citra reputasi jamu Indonesia.

Di wilayah Semarang, imbuhnya, BPOM juga menemukan 147 item obat-bahan alam, yang diduga mengandung bahan kimia obat dan atau tanpa izin edar sebanyak 13.263 pieces.

“Terhadap temuan tersebut BPOM telah melakukan pengamanan produk. Ini sebagai langkah awal untuk mencegah potensi peredaran lebih lanjut,” tandasnya.

Sedangkan dalam pelaksanaan inspeksi rutin di wilayah Jawa Tengah selama 2025 hingga 2026, BPOM telah melakukan pemeriksaan terhadap 119 sarana. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 10.267 jenis produk obat-bahan alam, yang mengandung bahan kimia obat.

“Temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak yang menggunakan bahan kimia obat. BPOM akan melakukan penindakan secara tegas, karena efek penuntutan kita perlu lakukan,” terang Ikrar.

Namun demikian, pihaknya juga melakukan pendampingan, agar citra jamu tetap terawat. Apalagi, berdasarkan pengakuan UNESCO pada 2023, jamu adalah warisan budaya tak benda.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi langkah yang dilakukan BPOM Pusat, yang menjadikan sejumlah daerah di Jateng menjadi pilot project program idaman.

Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan jamu tradisional. Sebagai salah satu produk ekonomi kreatif, konsumsi jamu tradisional layak didorong menjadi gaya hidup. Terlebih, potensi ekonomi dari industri jamu tradisional sangat besar.

“Kalau kita melihat di Solo, Sukoharjo, Semarang, masyarakat sudah menyajikan jamu di kafe-kafe,” kata Taj Yasin.

Apalagi, kata Taj Yasin, sejak Covid 19 kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat mulai meningkat.

Meskipun demikian, Taj Yasin Yasin mengingatkan, agar masyarakat tetap berhati-hati dalam konsumsi jamu tradisional. Yakni, mewaspadai kandungan bahan kimia obat (BKO) yang terdapat dalam jamu di pasaran.

Dia mendukung langkah BPOM memberikan pendampingan, kepada UMKM yang bergerak di sektor jamu tradisional. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/minum-jamu-membudaya-lima-daerah-di-jateng-jadi-pilot-project-idaman/ 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Penyelesaian Hunian Senen, Menteri PKP Pastikan Harus Tepat Sasaran untuk Relokasi Warga Bantaran Rel

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau kesiapan Hunian Senen di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026). Hunian tersebut disiapkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan bantaran rel kereta api di wilayah Senen.

Menteri PKP menyampaikan bahwa hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden pada hari berikutnya sebagai bagian dari kesiapan pemanfaatan hunian bagi masyarakat.

“Besok akan kami laporkan kepada Presiden bahwa hunian ini sudah siap. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yaitu warga yang direlokasi dari bantaran rel kereta api di kawasan Senen,” katanya.

Hunian Senen dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia. Kawasan tersebut memiliki total 324 unit hunian dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, serta area parkir.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang dinilai mampu menghadirkan hunian bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

“Luar biasa cepat kerjanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya, serta kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Ini contoh kolaborasi yang baik untuk kepentingan rakyat,” ujar Menteri PKP.

Menurutnya, pembangunan Hunian Senen berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada 3 April 2026 dan selesai sebelum target penyelesaian pada 15 Juni 2026. Selain kesiapan fisik bangunan, Menteri PKP juga menekankan pentingnya penyiapan aspek sosial dan pengelolaan kawasan agar hunian dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kita tidak hanya mempersiapkan fisik bangunannya, tetapi juga harus mempersiapkan masyarakat yang akan tinggal di sini. Ruang terbuka hijau perlu disiapkan, kalau bisa ada ruang serbaguna, sarana rekreasi seperti lapangan futsal, penerangan yang baik, dan yang terpenting manajemen kawasan harus berjalan dengan baik,” ujar Menteri PKP.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa pada tahap awal penghuni tidak akan dibebankan biaya hunian, termasuk biaya listrik dan air. “Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa proses pendataan calon penghuni telah dilakukan dan akan diprioritaskan bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran rel, khususnya di kawasan Pasar Gaplok yang sebelumnya telah dikunjungi Presiden.

“Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok. Selanjutnya relokasi akan dilakukan secara bertahap untuk kawasan bantaran rel lainnya. Ini penting karena keberadaan permukiman di bantaran rel sangat berisiko bagi keselamatan,” kata Bobby.

Ia menambahkan bahwa penataan kawasan bantaran rel akan terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Rencananya, Hunian Senen akan mulai dihuni oleh masyarakat pada pekan depan setelah seluruh aspek teknis dan pengelolaan kawasan dipastikan siap.

Melalui penyediaan Hunian Senen, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan rawan dan tidak layak dapat menempati hunian yang lebih aman, nyaman, serta didukung fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

 

  Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/tinjau-penyelesaian-hunian-senen-menteri-pkp-pastikan-harus-tepat-sasaran-untuk-relokasi-warga-bantaran-rel

Baca Terusannya »»  

Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta Libatkan 4.700 Pengawas Madrasah

 

Bandung (Kemenag) --- Sebanyak 4.700 pengawas madrasah di seluruh Indonesia akan terlibat dalam mengawal implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Komitmen tersebut diperkuat dengan peluncuran Gerakan Satu Pengawas Satu Madrasah Praktik Baik Implementasi KBC oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

“Pengawas adalah orang-orang terbaik yang mengawal mutu pendidikan madrasah. Pendidikan harus melahirkan cinta, bukan kebencian,” pesan Menag di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Sebagai penanda dimulainya gerakan tersebut, diluncurkan Buku Saku KBC bagi Pengawas Madrasah. Buku saku ini telah terintegrasi dengan Madrasah Digital Supervision (MDS) sebagai instrumen pendampingan dan pengawasan implementasi KBC.

Menag mengajak seluruh pengawas madrasah untuk mengawal implementasi KBC secara berkelanjutan. Menurutnya, pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan program-program penguatan karakter berjalan efektif di satuan pendidikan.

Menag juga menegaskan bahwa KBC merupakan pengembangan dari konsep ekoteologi yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. “Kalau semua kitab suci, termasuk Al-Qur’an, dipadatkan menjadi satu kata, maka kata itu adalah cinta,” ujar Menag.

Menurutnya, implementasi KBC akan memberikan dampak positif di lingkungan madrasah dan pesantren. Ia menyebut budaya tawuran, perundungan, kekerasan fisik, hingga berbagai bentuk intoleransi harus terus ditekan melalui penguatan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih sayang.

Pada kesempatan tersebut, Menag turut menyampaikan apresiasi kepada para pengawas madrasah atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Berbagai capaian madrasah di tingkat nasional dan internasional, menurutnya tidak lepas dari peran para pengawas yang konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/implementasi-kurikulum-berbasis-cinta-libatkan-4700-pengawas-madrasah-ooHGt

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Laporan Program Bedah Rumah dan Rumah Subsidi

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa sore, 9 Juni 2026. Turut hadir bersama Menteri Maruarar yakni Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menerima laporan mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa Menteri Maruarar melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy menyebut bahwa Menteri Maruarar juga menyampaikan kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. “Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking,” imbuh Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa Menteri Maruarar turut melaporkan rencana penambahan Program Bedah Rumah pada tahun 2027 guna memperluas jangkauan manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan. Seskab Teddy menyebut bahwa Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pelaksanaan program-program prioritas di sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat melalui akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/presiden-prabowo-terima-laporan-program-bedah-rumah-dan-rumah-subsidi/ 

Baca Terusannya »»  

Wamen Nezar Patria: Digitalisasi Bukan Sekadar Menambah Aplikasi Pemerintah

 

Pemerintah menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki instansi, melainkan dari kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berdampak bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan digitalisasi harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah, bukan sekadar menghadirkan sistem atau aplikasi baru.

"Digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, dalam melakukan solusi dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat," ujarnya saat membuka Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) 2026 bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026).

Menurut Wamen Nezar, Indonesia saat ini berada pada fase penting transformasi digital.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, aparatur pemerintah dituntut tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama dalam transformasi digital pemerintahan.

Teknologi, menurutnya, harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Mindset kita yang pertama harus diubah. Digitalisasi harus masuk ke dalam cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Program Digital Leadership Academy yang membekali para pemimpin pemerintahan baik pusat dan daerah untuk menjadi pemimpin digital yang kompeten, yaitu pemimpin yang mempunyai digital skill yang mumpuni, pengetahuan digital mindset dan digital literacy yang luas dan terus tumbuh, serta attitude (sikap kerja) yang baik dengan mengedepankan digital ethic dan digital culture, termasuk kompetensi strategis di bidang transformasi digital, keamanan siber, tata kelola data, kecerdasan artifisial, dan integrasi layanan pemerintahan.

Wamen Nezar menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan para pemimpin dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan perubahan nyata di era digital ini.

"Keberhasilan visi ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih perangkat keras yang kita miliki, tetapi oleh kapasitas para pemimpinnya," ujarnya.

Ia berharap para peserta Digital Leadership Academy mampu menjadi motor perubahan di instansi masing-masing dan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, serta semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Wamen Nezar, transformasi digital yang berhasil adalah transformasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin sederhana, terintegrasi, dan berkualitas.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamen-nezar-patria-digitalisasi-bukan-sekadar-menambah-aplikasi-pemerintah 

Baca Terusannya »»  

Wamen Nezar Patria: Balikpapan dan IKN Disiapkan Jadi Laboratorium Layanan Publik Berbasis AI

 

Pemerintah menyiapkan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan percontohan penerapan teknologi masa depan, mulai dari layanan publik berbasis kecerdasan artifisial (AI) hingga sistem kota pintar yang terintegrasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa IKN bukanlah sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan menjadi simbol lahirnya kota berkelas dunia untuk semua.

Dengan dukungan pendanaan internasional untuk perencanaan smart city yang mencapai Rp2,49 juta USD pada awal 2026, IKN dirancang menjadi laboratorium hidup bagi teknologi di masa depan.

“Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi laboratorium hidup bagi teknologi masa depan. Mulai dari autonomous vehicle, sistem energi yang pintar, hingga layanan publik berbasis AI yang inklusif,” ungkapnya dalam Pembukaan Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Mitra Pemerintah Kota Balikpapan dan Mitra Pemerintah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026).

Sebagai gerbang utama IKN, Balikpapan juga dinilai memiliki peran penting sebagai penyangga digital sehingga juga harus memiliki standar layanan publik yang setara dan terintegrasi.

“Balikpapan sebagai gerbang utama IKN, memegang peran yang sangat penting sebagai penyangga digital yang harus punya standar layanan publik yang setara dan terintegrasi,” lanjut Wamen Nezar.

Pembangunan tersebut krusial karena berdasarkan data dari IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025, Indonesia masih memiliki tantangan dalam aspek kesiapan teknologi dan pengetahuan yang harus segera diakselerasi.

Selain pembangunan tersebut, Kementerian Komdigi juga berupaya melakukan akselerasi di aspek pengetahuan para pemimpin baik pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang diadakan untuk menghasilkan para pemimpin digital yang lebih unggul dalam People centricity, Agile Strategy, dan Agile Execution.

Program DLA tersebut memiliki kurikulum yang komprehensif, mencakup 10 kompetensi utama yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)-nya pada level 9, setara dengan CIO, CKO, CTO, dll., sehingga bisa disertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

“Program DLA 2026 dirancang dengan kurikulum yang komprehensif yang mencakup 10 kompetensi utama selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita tidak hanya bicara tentang cloud computing atau cyber security, tapi juga tentang enterprise architecture yang menjamin integrasi data lintas instansi serta pemanfaatan AI untuk pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya.

Wamen Nezar mendorong agar para peserta DLA 2026 menggunakan kesempatan tersebut untuk memperluas cakrawala mereka, membangun jejaring kolaborasi, serta merubah pola pikir agar lebih progresif dan transformatif.

Ia menambahkan bahwa pola pikir menjadi hal utama yang harus diubah karena digitalisasi tidak hanya terbatas pada menciptakan aplikasi untuk membantu secara administratif saja.

“Mindset kita yang pertama harus diubah karena digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tetapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, mencari solusi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamen-nezar-patria-balikpapan-dan-ikn-disiapkan-jadi-laboratorium-layanan-publik-berbasis-ai 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Tambah Bantuan Pangan Beras 10 Kg Tiga Kali pada 2026, Jaga Stabilitas Pangan Masyarakat

 

JAKARTA – Pemerintah memastikan tambahan penyaluran Bantuan Pangan pada 2026 sebanyak tiga kali dengan komoditas bantuan berupa beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Bantuan Pangan Beras akan diberikan kepada sekitar 33,2 juta KPM dengan total kebutuhan mencapai kurang lebih 1 juta ton beras untuk tiga kali penyaluran.

“Melihat juga nanti akan masuk musim kemarau dan melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun. Arahan Bapak Presiden, tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan saat memimpin Rakortas pada Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran Bantuan Pangan Beras akan dimulai pada Juli 2026, sementara dua periode berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi musim paceklik dan perkembangan situasi pangan nasional.

“Sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, sepuluh kilo kali 33.244.000. Jadi kurang lebih satu juta ton. Ini agar hampir 34 juta masyarakat kita yang paling rentan tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” tambahnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Bapanas mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

“Badan Pangan Nasional tentu mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. Bantuan Pangan menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap terlindungi,” ujar Ketut.

Pelaksanaan Bantuan Pangan tahun 2026 sebelumnya telah berjalan melalui penyaluran beberapa komoditas pangan. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan periode Februari–Maret 2026 secara nasional telah mencapai 62,16 persen atau telah diterima oleh 20,6 juta KPM. Sebanyak 413,3 ribu ton beras dan 82,6 ribu kiloliter minyak goreng telah diterima oleh masyarakat penerima manfaat.

Tambahan penyaluran Bantuan Pangan ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah dalam menjaga kondisi pangan nasional, melalui berbagai instrumen mulai dari pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, hingga intervensi pada komoditas pangan strategis.

Dengan tambahan Bantuan Pangan Beras sebanyak tiga kali pada 2026, pemerintah memastikan perlindungan masyarakat tetap berjalan sekaligus menjaga akses pangan bagi kelompok rentan menghadapi berbagai tantangan ke depan.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-tambah-bantuan-pangan-beras-10-kg-tiga-kali-pada-2026-jaga-stabilitas-pangan-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso Menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (9 Jun). Rakortas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Rakortas membahas mengenai perkembangan harga dan pasokan pangan nasional serta berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar.

Dalam rakortas tersebut, dibahas upaya penguatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga guna memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

Mendag menyampaikan, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan kondisi pasar, menjaga kelancaran distribusi, serta berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-menghadiri-rapat-koordinasi-terbatas-bidang-pangan-1781016494 

Baca Terusannya »»  

Dapat Penugasan Baru, BULOG Siap Distribusikan Bantuan Pangan Selama Tiga Bulan

 

Perum BULOG menyatakan siap menjalankan penugasan tambahan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan, mulai Juli 2026.

Kesiapan tersebut disampaikan setelah BULOG mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait perkembangan harga komoditas pangan yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (9/6).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran Direksi Perum BULOG serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan membahas berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah penugasan kepada Perum BULOG untuk melanjutkan program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 dan akan berlangsung selama tiga bulan.

"Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga pangan, khususnya pada periode masa tanam dan musim paceklik yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan", ujar Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama jajaran terkait menggelar Rakortas perkembangan harga pangan yang turut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui penugasan ini, BULOG menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“BULOG siap melaksanakan penugasan tambahan Bantuan Pangan yang diberikan pemerintah. Dengan stok beras yang kuat dan dukungan jaringan distribusi nasional, kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurutnya, penyaluran Bantuan Pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat daya beli masyarakat, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Selain program Bantuan Pangan, dalam Rakortas juga dibahas rencana pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan alokasi awal sebanyak 250.000 ton yang pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Perum BULOG guna menjaga keterjangkauan harga kedelai bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Perum BULOG akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh penugasan pemerintah di bidang pangan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.kabarbumn.id/rilis-bumn/117413435/dapat-penugasan-baru-bulog-siap-distribusikan-bantuan-pangan-selama-tiga-bulan?page=all 

Baca Terusannya »»  

Mensos Akselerasi Pembangunan 9 Sekolah Rakyat di Bali Sesuai Arahan Presiden

 

 

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Provinsi Bali secara daring di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada 7 Juni lalu.

Dalam rakor tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Robben Rico dan Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung dan diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali. 

Rakor ini membahas dua langkah optimalisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Bali. Pertama, penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan. Kedua, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Saat ini, salah satu gedung permanen Sekolah Rakyat sedang dibangun di Kabupaten Karangasem, Bali. Progres pembangunan gedung tersebut telah mencapai sekitar 80 persen.

“Alhamdulillah, di Kabupaten Tabanan, kita telah menyelenggarakan Sekolah Rakyat Rintisan, yaitu SRMP 17 Tabanan. Sekolah ini sudah berjalan lebih dari 10 bulan, dan telah berjalan dengan baik,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan, setelah dikunjungi Presiden, perkembangan para siswa terlihat makin jelas. Para siswa menjadi lebih disiplin, lebih bugar, dan lebih percaya diri.

Sejak awal Presiden menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Untuk Provinsi Bali, targetnya adalah sembilan titik baru agar Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Lahan untuk Sekolah Rakyat permanen perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Gedung terbengkalai atau aset pemerintah yang tidak terpakai juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan atau kelas sementara.

Terkait zonasi siswa, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang berdiri di lahan milik pemerintah provinsi dapat menerima siswa dari seluruh Bali. Sementara Sekolah Rakyat di lahan milik pemerintah kabupaten/kota diutamakan untuk warga dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah menyediakan lahan pertama sehingga gedung permanen Sekolah Rakyat dapat dibangun. Terima kasih atas peran serta Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengambil peran koordinasi aktif dalam percepatan usulan Sekolah Rakyat. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali untuk menindaklanjuti arahan Presiden melalui kerja bersama.

“Mari kita sambut arahan Bapak Presiden untuk melakukan optimalisasi dan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui kerja bersama. Jika dimungkinkan, kita dapat menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini,” ajak Gus Ipul.

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan dukungan terhadap arahan tersebut. Pemprov Bali menyatakan siap menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa titik di Provinsi Bali.

Dalam rakor tersebut, sejumlah kabupaten/kota juga menyampaikan perkembangan usulan masing-masing. Kabupaten Jembrana mengusulkan lahan sekitar 5,9 hektare dan lahan tersebut masih dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kabupaten Bangli telah mengusulkan lahan, namun luasnya masih belum sesuai dengan persyaratan sehingga perlu penyesuaian di lapangan. Kabupaten Buleleng sedang melakukan inventarisasi aset, termasuk bangunan Balai Latihan Kerja atau BLK yang berpotensi digunakan. Kabupaten Klungkung masih dalam proses mencari lahan. Kabupaten Tabanan sedang melakukan pengecekan aset. Sementara Kabupaten Badung juga masih mencari lahan yang sesuai.

Menanggapi laporan tersebut, Gus Ipul kembali menekankan perlunya percepatan khusus untuk Bali.

“Khusus untuk Bali, Presiden berharap ada percepatan. Untuk gedung permanen ini, kami mohon seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali berusaha keras,” ujar Gus Ipul menutup pertemuan.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Akselerasi-Pembangunan-9-Sekolah-Rakyat-di-Bali-Sesuai-Arahan-Presiden

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Percepatan GovTech Berbasis AI untuk Perkuat Tata Kelola dan Penerimaan Negara

 

Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai diterima Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran DEN, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa DEN melaporkan kepada Presiden Prabowo tentang sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Luhut menyebut, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi (AI).

“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Luhut menyebut dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office. Menurut Luhut, pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global.

Di bidang pelayanan publik, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun ini. Melalui sistem identitas digital terpadu yang didukung AI, penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.

“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tutup Luhut.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-percepatan-govtech-berbasis-ai-untuk-perkuat-tata-kelola-dan-penerimaan-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

 

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari
SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-laporan-den-survei-mbg-tunjukkan-dampak-positif-bagi-umkm/ 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5 Persen pada 2027, Defisit Dijaga di Bawah 2,4 Persen

 

Jakarta, 9 Juni 2026 – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pemaparannya, Menkeu menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi. Potensi tersebut didukung oleh posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta disiplin fiskal yang terus terjaga.

"Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global," ujar Menkeu.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak 2014. Kinerja tersebut didukung inflasi yang terkendali pada level 3,08 persen pada Mei 2026 serta surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Cadangan devisa Indonesia hingga Mei 2026 juga tercatat sebesar USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada pada kisaran tiga bulan impor.

Untuk menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah menyiapkan sembilan kebijakan strategis. Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan pangan, menjamin ketersediaan energi serta stok beras, mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan efisiensi belanja negara, mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut Menkeu, kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Pemerintah menargetkan investasi tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Berbagai hambatan investasi akan diatasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi antarinstansi.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, kebijakan fiskal akan diarahkan pada delapan klaster program prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB dengan tax ratio sebesar 10,02 persen hingga 10,50 persen. Sementara itu, belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,3 persen hingga 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah optimistis berbagai target tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pemerintah-Targetkan-Pertumbuhan-Ekonomi-5,8%E2%80%936,5 

Baca Terusannya »»