104 Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewas LPP RRI 2026-2031 akan Ikuti Tes Penulisan Makalah

 

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Sebanyak 104 pelamar dinyatakan lulus tahap administrasi Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2026-2031.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2026-2031 Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes penulisan makalah.

"Pelamar yang lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tes penulisan makalah," kata Edwin di Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Tes penulisan makalah akan dilaksanakan pada Senin (25/05/2026) bertempat di PUSPA Komdigi (Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi).

Sebelum pelaksanaan seleksi tes penulisan makalah, pelamar wajib mengunduh dan mencetak kartu pendaftaran pada laman website https://seleksi.komdigi.go.id.

"Pelamar hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan dengan membawa Kartu Pendaftaran dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas," jelas Edwin.

Pansel juga mengimbau para peserta untuk menggunakan transportasi umum karena keterbatasan fasilitas parkir yang tersedia di lokasi pelaksanaan ujian.

Pansel meminta peserta untuk memeriksa e-mail dari Panitia Seleksi secara berkala dan membaca secara teliti, serta memahami jadwal masing-masing.

Segala kelalaian dan kesalahan pelamar dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Tes Penulisan Makalah Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber ; https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/104-pelamar-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-dewas-lpp-rri-2026-2031-akan-ikuti-tes-penulisan-makalah 

Baca Terusannya »»  

Jelang Puncak Haji Bus Shalawat Berhenti Sementara, KBIHU Dilarang Pasang Identitas di Tenda Armuzna

 

Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Penguatan dilakukan pada seluruh lini layanan, mulai dari penempatan jemaah, transportasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga kesiapan petugas di lapangan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, mengatakan fase Armuzna merupakan tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, seluruh skema layanan disiapkan secara bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

“Menjelang fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi terus memperkuat kesiapan layanan di Armuzna. Seluruh unsur layanan kami koordinasikan, baik terkait tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, perlindungan jemaah, maupun penempatan petugas di titik-titik layanan,” ujar Ichsan di Makkah, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan data operasional per 20 Mei 2026, sebanyak 513 kloter dengan 197.876 jemaah dan 2.044 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 237 kloter dengan 90.691 jemaah dan 945 petugas telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Makkah tercatat sebanyak 502 kloter dengan 193.593 jemaah dan 2.008 petugas.

Selain itu, sebanyak 15.418 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ichsan menjelaskan, dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan Bus Shalawat akan dihentikan sementara mulai Jumat, 22 Mei 2026 pukul 18.00 waktu Arab Saudi.

“Layanan Bus Shalawat akan dihentikan sementara mulai Jumat, 22 Mei 2026 pukul 18.00 waktu Arab Saudi. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, serta penataan transportasi jemaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” jelasnya.

Layanan Bus Shalawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Meski demikian, Kemenhaj memastikan jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel oleh PPIH.

“Bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangan ke hotel oleh PPIH. Kami mengimbau jemaah memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing,” tutur Ichsan.

Ia juga mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri bepergian jauh menjelang puncak haji. Menurutnya, saat ini jemaah perlu mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menghadapi rangkaian ibadah di Armuzna.

“Menjelang Armuzna, kami kembali mengingatkan seluruh jemaah agar mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, serta ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, dan petugas sektor,” katanya.

Ichsan turut mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama terhadap jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian bersama dinilai penting untuk mencegah jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan.

“Kami mengimbau jemaah dan petugas untuk saling memperhatikan. Sapa dan tanya jemaah yang berjalan atau keluar sendirian. Jika tujuannya tidak jelas, antarkan dan laporkan kepada petugas terdekat. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian dapat mengurangi kemungkinan jemaah hilang atau terpisah dari rombongannya,” ujar Ichsan.

Terkait kesiapan Armuzna, Kemenhaj juga telah melakukan pembagian penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Ichsan mengimbau seluruh KBIHU untuk tidak memasang identitas dalam bentuk apa pun di tenda-tenda Arafah dan Mina.

“Kami sudah melakukan pembagian penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kami mengimbau seluruh KBIHU untuk tidak menempelkan identitas KBIHU dalam bentuk apa pun di seluruh tenda di Arafah dan Mina. Petugas akan mencabut identitas KBIHU yang terpasang dan akan memberikan sanksi bagi yang melakukannya,” tegasnya.

Kemenhaj memastikan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan terus dilakukan agar persiapan Armuzna berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk,” pungkas Ichsan.

Kemenhaj juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/jelang-puncak-haji-bus-shalawat-berhenti-sementara-kbihu-dilarang-pasang-identitas-di-tenda-armuzna-1779348292996 

Baca Terusannya »»  

Wamenhaj Sapa Jemaah Ba'da Subuh di Syisyah, Pastikan Layanan Dekat Dengan Kebutuhan Jemaah

 

Makkah (Kemenhaj) — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyapa jemaah haji Indonesia usai salat Subuh di kawasan Syiyah, Makkah, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan layanan kepada jemaah berjalan baik, dekat, dan responsif terhadap kebutuhan mereka di lapangan.

Wamenhaj berkeliling ke sejumlah hotel tempat jemaah haji Indonesia menginap. Ia melihat langsung aktivitas pagi jemaah, mulai dari berbelanja di pasar kaget sekitar hotel, sarapan pagi, hingga mengecek menu konsumsi dan kondisi pemondokan jemaah.

“Ba’da Subuh, saya berkeliling menyapa dan melihat aktivitas pagi jemaah haji Indonesia di hotel-hotel yang tersebar di daerah Syiyah. Mulai dari aktivitas belanja di pasar kaget, sarapan pagi, sekaligus mengecek menu dan kondisi hotel jemaah,” ujar Wamenhaj di Makkah.

Menurut Dahnil, turun langsung ke titik layanan menjadi bagian dari cara pemerintah memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang layak, nyaman, dan sesuai kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Ia menegaskan, setiap masukan dari jemaah menjadi perhatian untuk penyempurnaan layanan.

“Kami ingin memastikan layanan betul-betul dirasakan jemaah. Mulai dari hotel, konsumsi, hingga suasana lingkungan sekitar pemondokan, semuanya harus terus dipantau agar jemaah dapat beribadah dengan tenang,” ungkapnya.

Dahnil mengaku gembira dapat bertemu langsung dengan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Dari perjumpaan itu, ia melihat semangat ibadah yang kuat di wajah para tamu Allah.

“Gembira bisa menyapa para tamu Allah dari seantero Indonesia. Ada kegembiraan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah SWT yang terlihat dari wajah-wajah beliau,” tuturnya.

Wamenhaj juga mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, mengatur aktivitas, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia selalu sehat, diberi kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, dan menjadi haji yang mabrur,” ujar Dahnil.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/wamenhaj-sapa-jemaah-bada-subuh-di-syisyah-pastikan-layanan-dekat-dengan-kebutuhan-jemaah-1779347736992 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Indonesia Mengutuk Tindakan Israel yang Tidak Manusiawi terhadap Relawan Global Sumud Flotilla 2.0

 

 

Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap.

Sejak awal keberangkatan armada Global Sumud Flotilla, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan dan pelindungan WNI.

Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya.

 

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/pemerintah-indonesia-mengutuk-tindakan-israel-yang-tidak-manusiawi-terhadap-relawan-global-sumud-flotilla-20 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Pantau Layanan di Makkah, Menhaj: Petugas Kita Luar biasa, Lansia Terlayani dengan Baik

 

Makkah (Kemenhaj) --- Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi para petugas haji yang melayani para jemaah haji, khususnya kalangan lanjut usia (lansia), di kawasan Masjidil Haram, Makkah.

"Saya menemukan petugas-petugas yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan semangat jemaah yang diimbangi petugas yang sigap, para sesepuh yang rata-rata berusia 80 tahun ini bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya," kata Menhaj usai melakukan peninjauan di Terminal Syib Amir, Makkah, Rabu (20/5/2026).

Menhaj menjelaskan, peninjauan langsung ke lapangan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan yang optimal dari para petugas, yang bahkan terus bersiaga melayani sejak pagi hari.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang hangat dengan sejumlah jemaah haji, salah satunya yang berasal dari Kalimantan. Berdasarkan interaksi tersebut, ia menyebut para jemaah mengapresiasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas di lapangan.

Guna menjaga kepuasan jemaah haji, Menhaj menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap setiap penyelenggaraan operasional haji.

"Kita akan selalu mengevaluasi. Kelebihan yang ada kita pertahankan dan kita tingkatkan, sementara kekurangan kita tutup dan perbaiki. Hal itu yang harus terus dilakukan," ujar Irfan.

Sementara itu, terkait dinamika antrean dan penumpukan bus di sejumlah terminal, Menhaj mengimbau agar jemaah haji tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut murni merupakan imbas dari kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi menjelang puncak ibadah di Arafah.

"Menjelang Arafah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pemerintah Saudi, sehingga beberapa bus harus berputar-putar. Kami memaklumi keterlambatan tersebut, namun kami pastikan dan upayakan secara maksimal seluruh jemaah tetap terangkut kembali ke hotelnya masing-masing dengan aman," pungkas Menhaj.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/pantau-layanan-di-makkah-menhaj-petugas-kita-luar-biasa-lansia-terlayani-dengan-baik-1779342725610 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj: 100.268 Jemaah Telah Selesaikan Dam, Jemaah Diimbau Gunakan Jalur Resmi

 

Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memperkuat pendampingan kepada jemaah menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Salah satu fokus layanan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dam jemaah haji Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itu, Kemenhaj memberikan ruang bagi jemaah untuk menjalankan pilihan sesuai keyakinan fikih masing-masing, baik melalui pelaksanaan di Tanah Air, pembayaran melalui jalur resmi di Arab Saudi, maupun dengan berpuasa bagi yang memenuhi ketentuan.

“Kemenhaj menghormati keberagaman pandangan fikih dalam pelaksanaan dam. Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jemaah untuk menjalankan keyakinan fikihnya masing-masing, dengan tetap memastikan pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ichsan di Makkah, Rabu (20/5/2026).

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema. Dari jumlah tersebut, 71.262 jemaah membayar dam melalui program ADAHI di Arab Saudi, 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia, dan 2.105 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa.

Selain itu, tercatat 821 jemaah memilih skema haji ifrad, sehingga tidak dikenakan kewajiban dam tamattu’.

Ichsan menyebut, capaian tersebut menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, pengelolaan dam yang semakin tertata menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah untuk melaksanakan ketentuan ibadah melalui mekanisme yang lebih jelas, aman, dan sesuai ketentuan.

“Pendataan dam jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola layanan haji, termasuk pada aspek ibadah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah,” katanya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan pembayaran dam di luar jalur resmi, terutama jika tidak disertai kejelasan mekanisme, bukti pembayaran, dan kepastian pelaksanaan.

“Jemaah kami minta tidak mudah percaya pada tawaran pembayaran dam yang tidak jelas. Jika ragu, segera berkonsultasi dengan petugas kloter, pembimbing ibadah, atau petugas haji Indonesia di sektor masing-masing,” tegas Ichsan.

Menurut Ichsan, dam merupakan bagian dari ketentuan ibadah haji yang harus dipahami dengan baik. Karena itu, jemaah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak sekadar ikut-ikutan, serta memastikan pilihan pelaksanaan dam sesuai dengan pemahaman fikih yang diyakini.

Selain pengelolaan dam, Kemenhaj juga menyampaikan perkembangan terbaru penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Hingga hari ke-30 masa operasional, sebanyak 498 kloter dengan 192.185 jemaah dan 1.984 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat 224 kloter dengan 85.618 jemaah dan 893 petugas telah tiba. Sementara itu, sebanyak 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas telah berada di Makkah.

Adapun jemaah haji khusus yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 14.513 jemaah.

“Secara umum, layanan haji Indonesia berjalan lancar. Pemerintah terus memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, pembinaan ibadah, hingga pelindungan jemaah, berjalan optimal,” ujar Ichsan.

Menjelang puncak haji, Kemenhaj kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, memperbanyak istirahat, serta fokus mempersiapkan diri menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas. Petugas haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan kelancaran ibadah seluruh jemaah haji Indonesia.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, perlindungan, kesehatan, dan keberkahan bagi seluruh tamu-tamu-Nya, serta menjadikan hajinya mabrur dan mabruroh,” tutup Ichsan.

 

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-100268-jemaah-telah-selesaikan-dam-jemaah-diimbau-gunakan-jalur-resmi-1779273512259 

Baca Terusannya »»  

Hadapi Ketidakpastian Global, Sektor Pariwisata Dipacu Menjadi Domestic Engine of Growth dan Sumber Devisa Nasional

 

Kinerja ekonomi nasional pada awal tahun 2026 menunjukkan capaian yang positif dengan pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy) untuk Triwulan I-2026. Capaian tersebut menjadi sinyal fondasi perekonomian nasional tetap kuat di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian. Di tengah situasi global tersebut, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan dalam mendukung perolehan devisa negara.

Sepanjang tahun 2025, jumlah perjalanan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta kunjungan dan pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren yang semakin positif dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pada periode awal tahun 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,44 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara tercatat sebesar 319 juta. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata Indonesia, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah untuk target pertumbuhan ekonomi 8%, target kontribusi daripada sektor parwisata adalah 5% terhadap GDP nasional dengan perolehan devisa diharapkan USD39,4 miliar. Kalau angkanya  ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata Tahun 2026, Rabu (20/05).

Sektor pariwisata saat ini kian bergerak menuju paradigma baru yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk itu, Indonesia perlu terus memperkuat kompetensi SDM, kualitas destinasi, aksesibilitas, serta konektivitas agar semakin kompetitif di tengah persaingan pariwisata global. Dalam meningkatkan kualitas pariwisata, Pemerintah mendorong orkestrasi strategis sejumlah pilar utama, salah satunya penguatan SDM pariwisata melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi, vokasi, dan link and match.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekosistem destinasi melalui peningkatan standar keselamatan, perbaikan aksesibilitas dan konektivitas salah satunya melalui perluasan pemberlakuan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi negara dengan pasar wisman potensial, mendorong penguatan peran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan BUPP KEK, dan mendorong Indonesia Quality Tourism Fund sebagai skema pendanaan alternatif di luar skema APBN reguler.

Untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas pariwisata tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan 11 KEK Pariwisata untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif dan kompetitif, serta 37 bandara internasional baru sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat konektivitas.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan bahwa kawasan ASEAN dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, terutama melihat capaian Thailand dan Malaysia yang mampu menarik lebih dari 35 juta wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing destinasi wisata dan meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas wisatawan asing. Melalui kebijakan bebas visa kunjungan, jumlah wisatawan mancanegara diharapkan meningkat hingga 2,5 juta kunjungan dengan tahap awal menyasar negara Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau, serta peningkatan kunjungan permanent resident di Singapura, khususnya menuju kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai salah satu pintu utama wisata regional.

Selain pengembangan destinasi wisata unggulan, percepatan penerapan single platform perizinan penyelenggaraan event juga terus didorong Pemerintah guna mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan berskala internasional di Indonesia. Di samping itu, promosi pariwisata berbasis film destinasi juga dinilai penting untuk memperkuat daya tarik wisata nasional.

“Saya berharap dengan kolaborasi seluruh pihak kita bisa sama-sama meningkatkan standard keamanan destinasi, memperkuat konektivitas dan aktifitas destinasi wisata, integrasi perencanaan dari tujuan pariwisata, promosi dan branding dari destinasi pariwisata dan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta perwakilan Kementerian/Lembaga.

 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6941/hadapi-ketidakpastian-global-sektor-pariwisata-dipacu-menjadi-domestic-engine-of-growth-dan-sumber-devisa-nasional 

Baca Terusannya »»  

Fase Kedatangan Lancar, Amirul Hajj Kini Fokus Persiapan Puncak Armuzna

 

Makkah (Kemenhaj) – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 pada fase keberangkatan hingga saat ini berjalan lancar dan sesuai rencana, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga kedatangan jemaah di Madinah dan Makkah. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus bagian dari misi Amirul Hajj 2026, Muhaimin Iskandar, usai memimpin rapat koordinasi bersama di Makkah, Arab Saudi, Rabu (20/5/2026).

"Secara khusus, kami menyoroti seluruh rangkaian perjalanan pelaksanaan haji sejak keberangkatan sampai hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepada tim Media Center Haji (MCH).

Cak Imin memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh petugas haji dari berbagai lini layanan, termasuk Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan yang luar biasa dalam mempermudah pelaksanaan ibadah haji, termasuk melalui penyesuaian sistem dan optimalisasi pengaturan layanan di lapangan.

Memasuki fase berikutnya, Kementerian Haji dan Umrah RI bersama instansi terkait kini mengalihkan fokus penuh pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Berdasarkan jadwal, puncak ibadah haji 1447 H akan dimulai pada Senin, 25 Mei 2026 (8 Zulhijjah 1447 H). Pada hari tersebut, jemaah haji Indonesia akan mulai digerakkan secara bertahap menuju Arafah.

Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada beberapa aspek krusial demi menjamin kelancaran fase kritis ini, antara lain:

• Transportasi & Mobilitas: Koordinasi ketat diperlakukan untuk mengatur jadwal keberangkatan dan pergerakan bus jemaah agar tidak terjadi penumpukan saat puncak Armuzna.
• Konsumsi & Akomodasi: Memastikan distribusi katering tepat waktu serta kesiapan fasilitas tenda pendukung di Arafah dan Mina.
• Layanan Kesehatan: Menyiapkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan petugas medis yang sigap mengawal jemaah selama fase mabit (bermalam) dan lempar jumrah di Mina hingga akhir prosesi haji.

Menutup keterangannya, Muhaimin Iskandar menitipkan pesan penting bagi seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga stamina jelang hari penentu ibadah haji.

"Bagi para jemaah haji, mohon untuk betul-betul mempersiapkan diri secara kesehatan. Minum dan istirahat harus cukup sehingga memasuki Arafah dengan kesehatan yang prima, tanpa ada halangan," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/fase-kedatangan-lancar-amirul-hajj-kini-fokus-persiapan-puncak-armuzna-1779292319158 

Baca Terusannya »»  

Grand Hajj Symposium Bahas Penguatan Persiapan Haji

 

Jeddah (Kemenhaj) — Grand Hajj Symposium yang digelar di Hotel Ritz-Carlton pada Rabu (20/5/2026) menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kegiatan ini menghadirkan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai narasumber utama untuk membahas berbagai isu penting terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam forum tersebut, berbagai pembahasan mengemuka mulai dari kesiapan layanan, peningkatan fasilitas bagi jemaah, hingga penguatan koordinasi antara negara pengirim jemaah dan otoritas penyelenggara di Arab Saudi. Symposium ini menjadi ruang diskusi bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan haji sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Menhaj dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam mendukung kelancaran operasional haji tahun ini. Menurutnya, kesiapan yang dilakukan menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.

“Saya mengapresiasi pada persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Mudah-mudahan menjadi bagian dari persiapan yang lebih baik, terutama untuk tahun kedepannya semoga akan bisa lebih baik lagi,” ujar Menhaj.

Selain membahas kesiapan teknis penyelenggaraan haji, forum ini juga menyoroti peran strategis media dalam mendukung kelancaran ibadah haji.

Melalui Grand Hajj Symposium ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan otoritas penyelenggara dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin baik, lebih matang, serta mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan optimal bagi seluruh jemaah di masa mendatang.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/grand-hajj-symposium-bahas-penguatan-persiapan-haji-1779307065060 

Baca Terusannya »»  

Kemenko Perekonomian Gelar Forum Nasional "Indonesia Digital Leap": Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%

 

Infrastruktur digital kini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi modern. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, pengembangan ekosistem data center, AI, dan keamanan siber perlu dipercepat melalui kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, dan asosiasi teknologi digital nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Forum Nasional bertajuk "Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di Jakarta, Rabu (20/05). Forum eksklusif ini menghadirkan lebih dari 150 peserta terpilih dari kalangan pemimpin industri, regulator, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan ekosistem infrastruktur digital sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Infrastruktur digital yang tangguh data center, AI, dan keamanan siber, adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi telah menempatkan infrastruktur digital data center, AI, dan keamanan siber, sebagai pilar fundamental untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebagai respons atas kebutuhan percepatan implementasi kebijakan tersebut, forum ini diselenggarakan untuk mendorong koordinasi aktif antara Pemerintah, pemimpin industri, dan asosiasi, sekaligus menyebarluaskan kebijakan nasional, peta jalan regulasi, dan prioritas investasi di bidang data center, adopsi AI, dan keamanan siber guna menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Forum Nasional ini sekaligus menandai soft launching resmi dari DTI Series 2026 (Digital Transformation Indonesia Conference & Expo) dan Cyber Resilience & Defense Conference & Expo (CRD-CX) 2026 yang akan diselenggarakan pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan.

“Dalam pengembangan digital, kita sangat membutuhkan arahan dan pembinaan dari BSSN agar aspek keamanan siber benar-benar mampu membangun kepercayaan semua pihak. Dari cyber security ini kita tidak hanya mendapatkan keamanan dan kepercayaan, tetapi juga manfaat ekonomi melalui tumbuhnya startup dan SDM digital yang dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” pungkas Deputi Ali.

Perlu diketahui, DTI Series 2026 merupakan platform bisnis B2B terbesar di Indonesia yang akan menghadirkan 450+ solusi teknologi dari 199+ perusahaan, 133+ sesi konferensi dengan 3260+ pembicara, dan 13.000+ pengunjung dari berbagai industri. Acara ini terdiri dari empat sub-event yang berlokasi bersama: DTI-CX (Digital Transformation Indonesia Conference & Expo), DCTI-CX (Data Center Tech Indonesia), DTI-HR (Human Resource Transformation), dan Cyber Resilience & Defense (CRD-CX).

Keempat platform tersebut akan menghadirkan solusi teknologi terkini, diskusi strategis tentang transformasi digital, keamanan siber, infrastruktur data center, dan transformasi SDM, serta memfasilitasi business matching antara penyedia teknologi dan pengambil keputusan enterprise.

Turut hadir dalam forum tersebut di antaranya Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rachmad Wibowo, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Bondan Widiawan, Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Aju Widya Sari, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty Beatus Willem Sumakud, Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber Otoritas Jasa KeuanganOJK Gonthor R. Aziz, President Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial/KORIKA Hammam Riza, Ketua Umum Asosiasi Cloud & Hosting Indonesia/ACHI, Chief Executive Officer & Founder PT Qwords Company International Rendy Maulana Akbar, Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno, Board of Company Indonesia Data Center Provider IDPRO Agus Hartono Wijaya, Deputi Head of Membership and Strategic Partnership PMSM Indonesia Naomi Joseph, Global Business Development Director HANSO Expo Group Tina Yin, serta perwakilan kedutaan besar dan misi diplomati negara-negara sahabat.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6942/kemenko-perekonomian-gelar-forum-nasional-indonesia-digital-leap-akselerasi-ekosistem-data-center-ai-keamanan-siber-untuk-pertumbuhan-ekonomi-8 

Baca Terusannya »»  

Implementasi Amanat Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional Melalui KEM-PPKF 2027 dan Tata Kelola SDA Strategis

 

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang menjadi arah strategis kebijakan ekonomi dan fiskal nasional untuk mendukung agenda pembangunan dan penyusunan RAPBN Tahun 2027.

“Tadi Bapak Presiden telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/05).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa APBN 2027 diarahkan untuk mencapai beberapa target yakni pendapatan negara sekitar 11,82%-12,4% terhadap PDB, belanja negara 13,62%-14,8% terhadap PDB, dan defisit 1,8%-2,4% terhadap PDB. Pemerintah juga menetapkan range indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%.

Pemerintah juga menargetkan inflasi berada pada 1,5%-3,5% yang akan dicapai melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta mempertahankan kepercayaan investor melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, hingga penurunan kemiskinan.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) melalui revisi kebijakan DHE dalam PP Nomor 21 Tahun 2026. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat stabilitas makro ekonomi dan pasar keuangan domestik, serta meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA.

”Penerapan devisa hasil ekspor sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor dari sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tujuan utama, pertama mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam, kedua meningkatkan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam, kemudian yang ketiga untuk mendukung stabilitas makro dan pasar keuangan domestik,” jelas Menko Airlangga.

Pemerintah melakukan revisi kebijakan DHE yang ditetapkan saat ini melalui PP No. 21 tahun 2026. Peraturan ini memperluas pengecualian penempatan DHE pada Bank Non-Himbara untuk sektor Pertambangan (Migas dan Non-Migas), khususnya bagi Negara Mitra Dagang yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan dengan Indonesia. Ketentuan utama yang diatur dalam kebijakan terkait DHE meliputi eksportir  SDA  wajib  memasukkan  DHE  SDA  (100%)  ke  dalam  Sistem Keuangan Indonesia atau SKI (REPATRIASI) dengan tingkat kepatuhan 100%. Lalu eksportir SDA juga wajib menempatkan DHE SDA (RETENSI) minimal 30% (Migas) dan 100% (Non-Migas) pada Rekening Khusus di SKI, untuk jangka waktu minimal 3 Bulan (Migas) dan 12 Bulan (Non-Migas). Pemasukan (Repatriasi) dan penempatan (Retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui Bank-Bank Himbara.

Selanjutnya, batas konversi DHE Valas ke  Rupiah  diturunkan  dari  100%  menjadi maksimal 50%. Khusus  untuk  pelaksanaan  Perjanjian  Bilateral  Perdagangan  atau kesepahaman atau kesepakatan, DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan penempatan (Retensi) sebesar minimal 30% untuk jangka waktu minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan di Bank Non-Himbara. Insentif dari penempatan DHE SDA ini adalah pemberian Tarif PPh hingga nol persen sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh dari Instrumen Penempatan DHE SDA (dibandingkan instrumen reguler dikenakan tarif pajak hingga 20%). Regulasi tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengaturan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Pengaturan ini dilakukan karena kontribusi ekspor komoditas SDA terhadap total ekspor nasional sangat besar, sementara masih terdapat praktik mis-invoicing atau under-invoicing yang menyebabkan perbedaan pencatatan perdagangan antara Indonesia dan negara mitra dagang. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan nasional. Pada tahap awal, pengaturan tersebut akan diterapkan pada komoditas batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy secara bertahap melalui mekanisme BUMN Ekspor atau PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Tahap berikutnya akan diberlakukan terhadap seluruh Komoditas SDA Strategis.

”Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar, dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara (Pajak, Bea Keluar, PNBP SDA). Penguatan posisi tawar eksportir, ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor,” pungkas Menko Airlangga.

Pemerintah optimistis sinergi kebijakan fiskal, penguatan hilirisasi, optimalisasi DHE SDA, dan perbaikan tata kelola ekspor SDA strategis akan semakin memperkuat daya tahan ekonomi nasional, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6940/implementasi-amanat-pasal-33-uud-1945-pemerintah-perkuat-fondasi-ekonomi-nasional-melalui-kem-ppkf-2027-dan-tata-kelola-sda-strategis 

Baca Terusannya »»  

Di Sidang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Jalankan Amanat UUD 1945

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kembali menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Kepala Negara menilai Pasal 33 merupakan cetak biru perekonomian nasional yang harus menjadi pedoman utama dalam mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali isi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. “Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa falsafah ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal ataupun sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Presiden, seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional.

“Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan arah ekonomi nasional dengan sangat jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai tidak terlepas dari penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut.

“Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menilai bahwa penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang selama ini merugikan negara.

Dalam pidatonya, Presiden turut menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kepala Negara mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas.

“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan tersebut bergantung pada keberanian dan tekad seluruh pihak untuk melakukan pembenahan bersama.

“Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat berharap memperoleh hasil yang lebih baik jika terus mengulangi kesalahan yang sama.

“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” tandas Presiden.

Pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi penegasan arah besar pemerintah kembali pada konstitusi sebagai landasan, memperbaiki tata kelola ekonomi, dan memastikan setiap kekayaan bangsa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/di-sidang-paripurna-dpr-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-jalankan-amanat-uud-1945/ 

Baca Terusannya »»  

Ekonomi Pancasila Jadi Fondasi, Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan untuk Semua

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucapnya.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujar Presiden.

Melalui berbagai langkah tersebut, Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera di mana negara hadir, rakyat dilindungi, dan masa depan dibangun bersama.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/ekonomi-pancasila-jadi-fondasi-presiden-prabowo-tegaskan-pembangunan-untuk-semua/ 

Baca Terusannya »»  

Di Hadapan DPR, Presiden Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Ekonomi dan Penegakan Kedaulatan Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.

“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025,” ucap Presiden.

Meski memiliki kekayaan alam melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.

“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kepala Negara mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden Prabowo.

Pidato ini menjadi penegasan arah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional baik di darat, laut, maupun dalam sistem ekonomi agar setiap tetes kekayaan Indonesia benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/di-hadapan-dpr-presiden-prabowo-serukan-perbaikan-sistem-ekonomi-dan-penegakan-kedaulatan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Swasta Tumbuh Besar, Dinamis, dan Benar serta Berpihak pada Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.

“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.

“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.

Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.

Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.

Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.

“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.

“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.

Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.

“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.

“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-swasta-tumbuh-besar-dinamis-dan-benar-serta-berpihak-pada-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Paparkan Capaian Ekonomi Nasional dan Perkuat Agenda Kemandirian Bangsa

 

Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian ekonomi nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden Prabowo menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperluas program sosial, hingga mempercepat industrialisasi nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama nasional guna menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan dalam negeri. Pemerintah pun mencatat capaian signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan cadangan beras nasional sepanjang tahun 2026.

“Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, (gudang) cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025, 3,25 (juta ton). Sekarang 10 Mei, cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton,” ucap Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah berhasil memperkuat produksi pupuk nasional sekaligus menurunkan harga pupuk bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20 persen. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau puluhan juta penerima di seluruh Indonesia. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan.

“Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari,” ujar Presiden.

Dalam bidang investasi dan pengelolaan aset negara, Presiden turut menyoroti pembentukan dana kedaulatan nasional Danantara yang dibentuk pada tahun 2025. Kehadiran Danantara disebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan percepatan industrialisasi nasional.

“Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara, yang nilainya tidak sedikit. Danantara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, Danantara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah telah membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Realisasi investasi serta program ekonomi berbasis desa dinilai memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

“Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk percaya pada kekuatan nasional dan menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kemampuan dan karakter bangsa sendiri.

“Kita harus percaya diri, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong, kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita,” tutur Presiden.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-paparkan-capaian-ekonomi-nasional-dan-perkuat-agenda-kemandirian-bangsa/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen

 

Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.

Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. “Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.

“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.

Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.

“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-paparkan-arah-kebijakan-ekonomi-nasional-melalui-kem-ppkf-2027-pertumbuhan-ekonomi-diproyeksi-capai-65-persen/ 

Baca Terusannya »»  

Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran, Presiden Prabowo Ajak Bangsa Berani Benahi Ekonomi Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

“Saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” ucap Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Menurut Presiden, masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarganya.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Presiden.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” lanjutnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Presiden meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” tuturnya.

Presiden Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya.

“Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang, pangan, dan papan. Kita ingin Indonesia yang ‘gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo’,” ujar Presiden.

“Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pasal-33-uud-1945-jadi-kunci-kemakmuran-presiden-prabowo-ajak-bangsa-berani-benahi-ekonomi-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, Tegaskan Kekayaan Alam Harus untuk Kemakmuran Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.

“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengetahui secara rinci berapa nilai, volume, dan tujuan penjualan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kebijakan serupa telah dijalankan oleh banyak negara yang berhasil mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, dan Vietnam sebagai contoh negara yang mampu menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur modern, dan dana kedaulatan kelas dunia.

“Apa yang dilakukan Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktik yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Sejalan dengan kebijakan tata kelola ekspor tersebut, Presiden juga menyampaikan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan penguatan devisa hasil ekspor, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan dikelola secara transparan, berdaulat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terbitkan-pp-tata-kelola-ekspor-sda-tegaskan-kekayaan-alam-harus-untuk-kemakmuran-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. 

Adapun Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin oleh Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Sebelum Prabowo menyampaikan pidato tentang KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027, Puan memberikan pengantar singkat. “Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN  2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.

Puan pun menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Prabowo kepada DPR. “Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan Pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing,” jelasnya.

“Sehingga kita dapat evaluasi, apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini, atau tahun depan sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya,” tambah Puan.

Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027. “Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya yakini sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik,” sebutnya.

Puan kemudian menyinggung tentang pentingnya kerja sama antara DPR dan Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027. “Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” lanjut Puan.

Setelah penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027, DPR akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah. Puan mengatakan di momen ini nantinya juga akan ada evaluasi dari program-program Pemerintah sebelumnya sehingga ke depan pencapaian program akan lebih baik.

“Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar,” ucapnya.

“Dan kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih,” tegas Puan.

Menurut mantan Menko PMK tersebut, isi dari KEM PPKF selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, kata Puan, KEM PPKF merupakan rancang bangun APBN untuk rakyat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional. “Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tutur cucu Bung Karno itu.

Di sisi lain, Puan menyatakan kehadiran Presiden Prabowo langsung untuk menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momen yang spesial. Sebagai informasi, penyampaian langsung kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh Presiden di dalam rapat paripurna DPR ini merupakan yang perdana.

Biasanya, pembacaan KEM PPKF disampaikan Menteri Keuangan atas nama presiden dalam Rapat Paripurna DPR. Presiden baru hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI sebelum peringatan 17 Agustus usai pembahasan RAPBN selesai dilakukan DPR bersama perwakilan Pemerintah.

“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN  2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Puan. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Dukung-Semua-Program-Pemerintah-Selama-untuk-Kesejahteraan-Rakyat-65274 

Baca Terusannya »»