Cari Blog Ini

Jumat, 04 September 2026

Kemenpora dan PSSI Gelar Pelatihan Wasit Futsal Lisensi Internasional

 


Banten: Sebanyak 60 wasit muda dari berbagai daerah mengikuti Pelatihan Wasit Futsal Lisensi Internasional yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) bersama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari Preparatory Course Pro Futsal League 2026/27. Kegiatan berlangsung pada 31 Agustus hingga 4 September 2026 di Banten.

Para peserta merupakan wasit terpilih dari seluruh Indonesia. Mereka sebelumnya mengikuti seleksi dari Pengurus Provinsi (Pengprov) serta Pengurus Besar/Pusat (PB/PP) cabang olahraga.

Portofolio para peserta kemudian diverifikasi melalui sistem digital SiTENOR Kemenpora sebelum dinyatakan lolos mengikuti pelatihan.

“Kami dari Kemenpora sangat fokus untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi tenaga keolahragaan di Indonesia. Dari jenjang nasional, kita tingkatkan lagi agar para wasit bisa mendapatkan lisensi internasional. Harapannya, karier mereka di tingkat internasional bisa lebih luas dan dapat memimpin berbagai ajang futsal bergengsi,” ujar Leny Kurnia, Plt. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora RI.

Pelatihan digelar di dua lokasi di Tangerang, Banten. Grand Serpong Hotel digunakan untuk pendalaman materi teori, sedangkan Vini Vidi Vici Futsal Arena menjadi lokasi pengujian fisik dan praktik lapangan.

Untuk memberikan materi sesuai standar internasional, Kemenpora dan PSSI menghadirkan instruktur yang direkomendasikan AFC dan FIFA. Mereka adalah Badrul Hisham dari Malaysia dan Daniel Wong dari Singapura.

Keduanya didampingi instruktur lokal dari PSSI, yakni Ikhwan Budi Laksono, Rodhi Wahono, dan Tri Ngudi.

Salah satu instruktur, Badrul Hisham Kalam, mengatakan pelatihan ini penting untuk mengembangkan kemampuan wasit Indonesia. Selain itu, para wasit juga perlu memperbarui teknik perwasitan agar sesuai dengan perkembangan futsal modern.

“Program ini begitu penting untuk para wasit di Indonesia untuk lagi mengembangkan bakat mereka untuk mendepani perjalanan mereka di perwasitan untuk futsal referee Indonesia. Dan juga yang penting sekali, kursus ini adalah untuk meng-update segala teknik perwasitan yang terkini. Ini amat penting bagi wasit kerana sekarang permainan dah semakin berubah ke arah modern dan wasit juga harus di-update ke arah perwasitan yang lebih modern,” ujar Badrul Hisham Kalam.

Badrul menjelaskan, materi pelatihan disusun berdasarkan evaluasi terhadap penampilan wasit pada kompetisi musim sebelumnya. Dengan begitu, peserta dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki.

“Materi-materi ini kita usahakan setelah kita mengambil kira bagaimana pencapaian wasit terdahulu di liga yang tahun lepas. Jadi, ini kita belajar daripada apa yang wasit harus perbaiki, dan daripada situ kita siapkan materi dan diterangkan pada seminar kali ini. Ini penting bagi mereka belajar daripada kesilapan yang lalu dan memperbaikinya dan tidak mengulangi kesilapan yang sama,” katanya.

Menurut Badrul, Indonesia memiliki banyak talenta wasit futsal. Sejumlah wasit bahkan telah mampu tampil di level internasional.

“Wasit Indonesia mempunyai talent yang banyak dan juga sudah ada dua atau tiga wasit di peringkat internasional dan mereka telah menunjukkan kompetensinya dalam perwasitan dan bisa menjadi wasit di game-game yang penting di peringkat internasional,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran wasit-wasit muda dapat menciptakan persaingan positif dengan wasit yang lebih berpengalaman. Persaingan tersebut dinilai dapat mendorong seluruh wasit untuk terus meningkatkan kemampuan.

“Saya lihat di sini banyak talent-talent yang muda yang bisa challenge wasit-wasit yang sudah experience dari Indonesia ini. Ini bermaksud satu competition yang positif dari pihak wasit sendiri. Wasit yang sudah experience tidak duduk diam dan akan sentiasa meningkatkan potensi wasitnya. Wasit-wasit muda yang baru juga harus ada positive challenge kepada mereka dan ini akan memberi positive impact kepada wasit di negara Indonesia,” kata Badrul.

Salah satu peserta, Wahyu Wicaksono, menyambut positif pelatihan tersebut. Wasit asal Yogyakarta itu menyebut kegiatan ini menjadi persiapan penting sebelum memimpin pertandingan di Liga Pro Futsal Indonesia.

“Kegiatan ini sangat penting karena ini adalah persiapan untuk saya dan teman-teman menjadi wasit di Liga Pro Futsal Indonesia. Ada beberapa hal baru yang saya dapatkan, seperti Video Support yang membantu pengambilan keputusan dalam pertandingan, serta soft skill atau manajemen tentang bagaimana kita mengatur pertandingan dengan baik,” ujar Wahyu Wicaksono.

Selain materi Video Support dan manajemen pertandingan, peserta juga mendapatkan materi mengenai pola latihan wasit. Materi tersebut menjadi bagian dari persiapan fisik dan teknis sebelum menghadapi kompetisi.

Wahyu berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kesiapan para wasit dalam menjalani Liga Pro Futsal 2026/2027.

“Tentunya harapannya setelah melakukan pelatihan dari Kemenpora ini akan menjadi saya sebagai wasit bisa lebih persiapan, lebih baik lagi dalam mempersiapkan diri, dan tentunya mendapatkan bekal yang lebih untuk mengarungi Liga Pro Futsal 2026/2027,” katanya.

Kemenpora berharap pelatihan ini dapat memperkuat kualitas dan regenerasi wasit futsal Indonesia. Para wasit diharapkan mampu memimpin pertandingan dengan integritas serta memiliki daya saing di level internasional.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7035/kemenpora-dan-pssi-gelar-pelatihan-wasit-futsal-lisensi 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Layanan Pendidikan Pascabencana Berjalan Optimal dan Fasilitas Belajar Mengajar Terpenuhi, Wapres Kunjungi SMAN 1 Barus

 


Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi SMA Negeri 1 Barus, Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (04/09/2026).

Kunjungan Wapres ini merupakan cermin bahwa memastikan layanan pendidikan bisa diakses kembali bagi anak-anak sekolah merupakan salah satu hal penting dalam fase pemulihan pascabencana.

Wapres melihat langsung kondisi SMAN 1 Barus yang sempat terdampak bencana banjir pada November 2025 lalu, serta memastikan layanan pendidikan dapat berjalan optimal walaupun di tengah keterbatasan dan fasilitas belajar mengajar terpenuhi.

Banjir besar sedalam 1,5 hingga 2 meter akibat luapan Sungai Aek Sirahar yang berjarak sekitar 250 meter di belakang sekolah, merendam SMAN 1 Barus dan menghancurkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada. Buku-buku, komputer, meja, kursi, dan berbagai peralatan sekolah tak sempat diselamatkan karena cepatnya kenaikan debit air yang disertai lumpur. Akibat bencana ini, kegiatan belajar mengajar pun sempat terganggu.

Pada kunjungan ini, Wapres menyampaikan terima kasih atas keteguhan para guru dan semangat para siswa sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Ia memastikan pemerintah pusat dan daerah akan terus berkolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan serta memenuhi berbagai kebutuhan fasilitas pendidikan yang diperlukan.

“Salah satu hal penting dalam pemulihan pascabencana adalah anak-anak bisa kembali belajar dengan aman, nyaman, dan tetap semangat mengejar cita-cita,” tegas Wapres.

Salah seorang guru kelas 12, Widiawati, menceritakan kondisi sekolah saat banjir melanda. Menurutnya, hampir seluruh ruang kelas dan kantor sekolah terendam air dan lumpur.

“Jadi, mulai jam 3 sore air sudah mulai masuk ke sekolah ini, Pak. Jadi, full-nya air itu, derasnya air itu pas jam 6 sore, Pak,” ungkap Widiawati.

“Kursi-kursi siswa, Pak, banyak yang hanyut terbawa banjir. Kemudian, buku-buku, komputer, bahkan laptop ada kemarin yang terletak pula di bagian bawah ikut terendam banjir,” lanjutnya.

Keterbatasan fasilitas tersebut turut dirasakan para siswa. Salah seorang siswa kelas 12, Febby Pratama Syafriani, berharap pemerintah dapat membantu memenuhi kembali berbagai fasilitas sekolah yang rusak akibat banjir.

“Kami ingin meminta supaya komputer, laptop kami dapat difasilitasi. Karena kami tidak bisa kayak praktik, alat-alat ekstrakulikular kami juga difasilitasi,” harapnya.

Sebagai bentuk dukungan, Wapres pun langsung memberikan sejumlah bantuan fasilitas yang diharapkan pihak sekolah dan siswa seperti laptop, komputer, buku, kipas angin, lampu, serta perlengkapan belajar mengajar lainnya. Selain itu Wapres juga memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Bagi Wapres, pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan harus memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman, produktif, dan mandiri, sekaligus membangun infrastruktur serta layanan yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/pastikan-layanan-pendidikan-pascabencana-berjalan-optimal-dan-fasilitas-belajar-mengajar-terpenuhi-wapres-kunjungi-sman-1-barus/ 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Pemulihan Pasca Bencana Berjalan Optimal, Wapres Kembali ke Sumut

 


Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming kembali berkunjung ke Sumatra Utara (Sumut), Jumat pagi (04/09/2026), untuk meninjau secara langsung perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses pemulihan bencana terus berlanjut, serta memastikan kendala yang dialami di masa transisi tertangani dengan baik dan masyarakat dapat segera bangkit.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga akan meninjau pembangunan dan perbaikan sejumlah fasilitas serta infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemulihan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari potensi bencana di masa mendatang. Infrastruktur yang lebih tangguh diharapkan dapat mendukung pemulihan wilayah, meningkatkan ketahanan kawasan, serta memastikan warga kembali hidup aman, produktif, dan mandiri.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam pemulihan masyarakat terdampak, khususnya selama masa transisi pascabencana. Dalam kunjungan ini, Wapres akan meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) serta memastikan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana.

Selain pemenuhan kebutuhan hunian, Wapres juga akan menyerap langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terdampak untuk mengetahui berbagai kendala yang masih dihadapi selama masa pemulihan. Masukan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang kehidupan masyarakat, sehingga dukungan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan membantu warga kembali menjalankan aktivitas, memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, serta berangsur-angsur mandiri.

Kehadiran Wapres di wilayah terdampak merupakan wujud kehadiran negara untuk mengawal pemulihan pascabencana di Sumut hingga tuntas. Oleh karena itu, penanganan tidak berhenti pada perbaikan kerusakan, tetapi sekaligus memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/pastikan-pemulihan-pasca-bencana-berjalan-optimal-wapres-kembali-ke-sumut/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Tuntaskan Agenda di Vladivostok


 


Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Jumat, 4 September 2026 dini hari setelah merampungkan kunjungan ke Rusia. Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok.

Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 03.00 WIB. Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Selama berada di Vladivostok, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pidato pada EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama. Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin pemerintahan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi tersebut, Presiden menyampaikan pandangan Indonesia mengenai peluang kerja sama dengan Rusia dan kawasan Eurasia.

Salah satu pesan utama Presiden Prabowo adalah pentingnya melihat kawasan Pasifik bukan sebagai pemisah geografis, melainkan sebagai ruang strategis untuk memperkuat konektivitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia dan Rusia.

“Samudra Pasifik tidak memisahkan kita. Samudra Pasifik menghubungkan kita. Ia bukanlah tembok di antara kita. Ia harus menjadi jalan raya antara dua perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Rusia sebagai mitra strategis, terutama dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas. Setelah menuntaskan seluruh rangkaian agenda tersebut, Presiden Prabowo bersama rombongan langsung kembali ke Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Tanah Air, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.




Baca Terusannya »»  

Kamis, 03 September 2026

Kolaborasi PSSI dan FIFA Perkuat Pembangunan Sepak Bola Nasional

 


PSSI terus memperkuat fondasi pembangunan sepak bola Indonesia melalui kolaborasi strategis bersama FIFA. 

Dukungan yang diberikan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sepak bola usia dini, pembinaan talenta, hingga penguatan sepak bola wanita.

Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara PSSI dan FIFA terus berkembang melalui berbagai program yang menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan FIFA yang telah membantu percepatan sejumlah program pengembangan sepak bola nasional.

“Dalam beberapa tahun terakhir, program-program seperti FIFA Forward, Football for Schools, dan FIFA Arena telah memberikan kontribusi yang berarti untuk memperkuat ekosistem sepak bola kita, mulai dari infrastruktur dan pengembangan akar rumput hingga menyediakan akses yang lebih besar ke sepak bola bagi anak-anak dan masyarakat,” kata Erick Thohir, dikutip dari situs resmi FIFA.

Salah satu proyek penting dalam kolaborasi PSSI dan FIFA adalah pembangunan Pusat Pelatihan Nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pembangunan fasilitas tersebut mendapat dukungan pendanaan sebesar USD 5,4 juta melalui Program FIFA Forward, dengan investasi tambahan dari pemerintah Indonesia.

Berdiri di atas lahan seluas 34,52 hektar, Pusat Pelatihan Nasional PSSI dirancang sebagai pusat pengembangan sepak bola nasional. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendukung persiapan tim nasional sekaligus berbagai program pengembangan sepak bola lainnya.

Sejumlah fasilitas telah dan akan dikembangkan di kawasan tersebut, termasuk stadion mini, kolam renang, serta delapan lapangan sepak bola. Kehadiran pusat pelatihan tersebut menjadi tonggak penting bagi PSSI karena Indonesia untuk pertama kalinya memiliki National Training Centre yang dibangun secara khusus sebagai pusat pembinaan sepak bola nasional.

Komitmen PSSI dalam memanfaatkan Program FIFA Forward juga mendapat pengakuan internasional. Pada KTT Eksekutif Sepak Bola FIFA di Miami, Amerika Serikat, Juni 2025, PSSI meraih Penghargaan Emas FIFA Forward.

“Melalui FIFA Forward, kami telah memperkuat kapasitas operasional dan tata kelola yang baik, sementara Proyek Khusus FIFA Forward telah memberikan Indonesia sesuatu yang belum pernah kami miliki sebelumnya: Pusat Pelatihan Nasional pertama kami,” ujar Erick.

Selain pembangunan infrastruktur, PSSI bersama FIFA juga terus mendorong pengembangan sepak bola dari tingkat akar rumput (grassoot). Program FIFA Football for Schools menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkenalkan sepak bola kepada lebih banyak anak Indonesia melalui lingkungan pendidikan.

Program tersebut telah menjangkau anak-anak di seluruh 38 provinsi Indonesia. Perluasan akses sepak bola melalui sekolah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda, termasuk mereka yang berada di berbagai daerah, untuk mengenal dan bermain sepak bola.

Pada Mei 2025, dua lapangan mini FIFA Arena juga dibuka di Jakarta. Kehadiran fasilitas tersebut memberikan akses sepak bola kepada sekitar 1.450 siswa yang berada di sekitar kawasan sekolah.

“FIFA Football for Schools telah membantu kami membawa sepak bola langsung ke anak-anak dan masyarakat, termasuk daerah terpencil, sementara Skema Pengembangan Bakat FIFA telah mendukung jalur pengembangan teknis kami secara berkelanjutan sejak tahun 2022,” jelas Erick.

Bagi PSSI, tentunya pengembangan sepak bola usia dini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masa depan sepak bola nasional. Akses yang semakin luas di tingkat sekolah diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dalam menemukan dan mengembangkan talenta-talenta potensial Indonesia.

Di sektor sepak bola wanita, PSSI juga terus melakukan langkah strategis dengan dukungan dari FIFA. Melalui FIFA Women’s Football Development Programmes, PSSI berhasil menyusun dan meluncurkan Strategi Sepak Bola Wanita Indonesia pada 2024.

PSSI kemudian terpilih sebagai salah satu dari tiga Asosiasi Anggota FIFA yang mengikuti Program Pemberdayaan Wanita dalam Olahraga FIFA-GIZ.

“Kami juga telah melihat kemajuan signifikan dalam sepak bola wanita,” kata Erick.

“Dengan Program Pengembangan Sepak Bola Wanita FIFA, PSSI mampu meluncurkan Strategi Sepak Bola Wanita kami pada tahun 2024. Kami kemudian merasa terhormat dipilih sebagai salah satu dari hanya tiga Asosiasi Anggota FIFA untuk Program Pemberdayaan Wanita dalam Olahraga FIFA-GIZ,” lanjutnya.

Dukungan FIFA juga diberikan melalui FIFA Coach Education Scholarship yang membantu PSSI meningkatkan jumlah pelatih wanita berlisensi di Indonesia.

“Beasiswa Pendidikan Pelatih FIFA telah membantu kami memperluas jumlah pelatih wanita berlisensi dan memperkuat fondasi sepak bola wanita secara nasional,” ujar Erick.

Kini kemitraan antara PSSI dan FIFA juga memasuki fase baru dengan kehadiran kantor FIFA di Jakarta. Pada Juni lalu, FIFA dan PSSI menyepakati Perjanjian Negara Tuan Rumah yang menjadikan Jakarta sebagai pusat FIFA untuk kawasan yang mencakup 21 Asosiasi Anggota di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kehadiran FIFA di Indonesia menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi sepak bola nasional di kawasan. Selain itu, keberadaan kantor tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi PSSI untuk membangun kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan berbagai program bersama negara-negara lain.

Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Infantino menilai sepak bola Indonesia terus menunjukkan kemajuan.

Bagi PSSI, kemitraan dengan FIFA tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas maupun pelaksanaan program, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia.

“Bagi PSSI, kemitraan kami dengan FIFA lebih dari sekadar infrastruktur atau program individual. Ini tentang membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan sepak bola Indonesia,” kata Erick.

“Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi yang kuat ini dengan FIFA dan semakin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan olahraga kita.”

“Kami sangat berterima kasih kepada FIFA atas kemitraannya, kehadirannya yang berkelanjutan di Indonesia, dan atas kepercayaannya pada potensi sepak bola Indonesia. Atas nama PSSI, saya ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada FIFA atas dukungan dan komitmennya yang berkelanjutan terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia,” tandasnya.



Sumber : https://www.pssi.org/news/kolaborasi-pssi-dan-fifa-perkuat-pembangunan-sepak-bola-nasional

Baca Terusannya »»  

Optimalkan Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan

 


Balikpapan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan, Kamis (3/9/2026). Penghargaan tersebut diberikan untuk memacu Pemda dalam mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program tersebut sebelumnya juga telah dilaksanakan pada Batch I dengan sejumlah kategori penilaian. Namun, pada Batch II ini, kategori penilaian diperluas dengan menyasar sejumlah indikator. Di antaranya kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, Implementasi Program Tiga Juta Rumah, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

"Acara ini adalah putaran kedua untuk region di Kalimantan. Saya tahu bahwa pada putaran pertama, enam region yang ada, itu yang memperlombakan empat bidang," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara yang berlangsung di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

Mendagri menjelaskan, proses penilaian tersebut telah berlangsung sejak awal tahun dan sebelum terjadinya peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Oleh karena itu, penilaian tersebut diyakini objektif dan sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, kata Mendagri, penilaian juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait yang sejalan dengan kategori penghargaan.

"Kalau untuk kesehatan, maka kami koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Untuk bidang pendidikan juga dengan Kementerian Dikdasmen. Untuk bidang sampah dan Indonesia ASRI, dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kemudian untuk perumahan otomatis Kementerian PKP," tandasnya.

Sebagai informasi, daerah yang memperoleh penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan tingkat provinsi yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Sedangkan di tingkat kabupaten yaitu Tana Tidung, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan. Sementara tingkat kota yakni Bontang, Tarakan, dan Singkawang.

Lebih lanjut, untuk kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan tingkat provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan di tingkat kabupaten yakni Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Selatan. Sementara tingkat kota yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Palangka Raya.

Kemudian, untuk kategori Implementasi Program Tiga Juta Rumah tingkat provinsi antara lain Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Sementara untuk tingkat kabupaten yakni Kubu Raya, Kutai Kartanegara, serta Hulu Sungai Tengah. Sedangkan tingkat kota yakni Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI tingkat provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan tingkat kabupaten yaitu Tana Tidung, Tabalong, dan Paser. Sementara tingkat kota yaitu Bontang, Balikpapan, dan Palangka Raya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, gubernur dan bupati/wali kota se-Kalimantan, serta pejabat terkait lainnya.

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/optimalkan-kinerja-daerah-kemendagri-beri-penghargaan-pemda-berprestasi-2026-batch-ii-regional-kalimantan

Baca Terusannya »»  

Mendagri Tito Ajak Pemda dan Forkopimda Galakkan Gerakan Indonesia ASRI

 


Balikpapan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Beliau (Presiden) ingin agar kita, semua program, pusat dan daerah, untuk membuat kota menjadi bersih. Artinya pengurangan sampah, baik dari hulu, semenjak di rumah tangga, maupun di hilir,” ujar Mendagri dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (3/9/2026) malam.

Mendagri mengatakan, persoalan sampah perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari sumber hingga pengelolaannya di hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengolah sampah menjadi energi.

Selain itu, Presiden mendorong penanganan sampah melalui konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Upaya tersebut juga dapat diperkuat melalui kegiatan korve atau kerja bakti secara gotong royong yang selama ini telah dilakukan oleh sejumlah instansi.

Mendagri menilai Pemda memiliki kewenangan sekaligus peran strategis untuk memastikan gerakan tersebut memberikan dampak nyata. Menurutnya, keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah secara rutin dapat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Kalau semua kepala daerah, seluruh gubernur-gubernur, bupati, wali kota semua membuat kebijakan yang sama, BUMN semua membuat kebijakan yang sama, bersihlah sebagian,” ujarnya.

Tak hanya persoalan sampah, Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kerapian tata kota, termasuk penataan media promosi di ruang publik. Presiden, kata Mendagri, meminta pemasangan spanduk dan baliho dilakukan secara lebih tertib dengan tetap memperhatikan estetika.

Menurutnya, penataan tersebut dapat mengacu pada praktik di negara-negara maju, antara lain dengan memanfaatkan videotron sebagai media promosi sehingga tata ruang kota tetap terlihat rapi dan indah.

Perhatian terhadap kebersihan dan lingkungan tersebut turut tercermin dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II yang memasukkan kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Mendagri berharap kategori tersebut dapat mendorong Pemda terus memperkuat kualitas pengelolaan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik.

“Tadi saya barusan diskusi dengan Ibu Wini (Kepala BPS) … beliau meminta dimasukkan satu lagi [kategori penilaian] yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dan semua pemerintah daerah paham cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biar nanti sama-sama belajar,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/mendagri-tito-ajak-pemda-dan-forkopimda-galakkan-gerakan-indonesia-asri

Baca Terusannya »»  

Yoshimi Ogawa: Laws of the Game Selaras, BRI Super League 2026/27 dan Championship 2026/27 Makin Profesional

 


PSSI berkolaborasi bersama I.League dan PSSI Pers menggelar Refereeing Workshop for Media sebagai bagian dari persiapan menyambut BRI Super League 2026/27 dan Championship 2026/27 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut, Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperbarui pemahaman media mengenai Laws of the Game sekaligus membangun kesamaan perspektif di antara seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.

Workshop tersebut membahas pembaruan Laws of the Game yang akan diterapkan pada musim kompetisi 2026/27. Materi disampaikan untuk membantu media, komentator, dan sportscaster memahami sejumlah aspek penting dalam penerapan peraturan pertandingan serta konteks keputusan wasit di lapangan.

“Wasit, pemain, pelatih, ofisial klub, media, dan seluruh stakeholder kompetisi perlu memiliki pemahaman yang selaras mengenai Laws of the Game. Kesamaan pemahaman ini akan membantu kita menjelaskan pertandingan dengan lebih baik, mengurangi kesalahpahaman, serta mendukung terciptanya kompetisi yang profesional dan berkualitas,” ujar Yoshimi Ogawa di Jakarta, Kamis (3/9). 

Kegiatan ini juga memberi informasi bahwa wasit Naufal Adya Fairuski, pada pertengahan 2026 resmi berstatus sebagai AFC Elite Referee. Naufal meraih predikat tersebut melalui jalur AFC Referee Academy.

Pencapaian Naufal memberikan perspektif langsung mengenai tuntutan, standar, dan kesiapan wasit dalam memimpin pertandingan pada level kompetisi yang semakin kompetitif. 

Selain dihadiri media, workshop ini diikuti sejumlah komentator dan sportscaster yang akan bertugas di Super League dan Championship, antara lain coach Supriyono Prima, Edwin Setyadinata, Gita Suwondo, serta peserta lainnya. 

Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas penyampaian informasi pertandingan kepada publik, terutama ketika menjelaskan keputusan wasit dan penerapan peraturan secara objektif.

“Persiapan wasit untuk Super League dan Championship berjalan seiring dengan upaya memberikan pemahaman kepada media dan klub. Kami ingin semua pihak memahami standar yang sama sebelum kompetisi dimulai, sehingga perhatian utama dapat diarahkan pada kualitas pertandingan dan perkembangan sepak bola Indonesia,” kata Ogawa.

Sebagai bagian dari rangkaian persiapan musim baru, pada tanggal 1 dan 2 September kemarin, I.League bersama PSSI juga memberikan Laws of the Game Workshop kepada Head Coach dan Manajer dari seluruh klub peserta Super League dan Championship.

Sesi untuk klub tersebut membahas pembaruan Laws of the Game serta berbagai aspek match operation yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan. Workshop bagi klub menjadi forum untuk berdiskusi dan menyamakan pemahaman antara penyelenggara kompetisi, perangkat pertandingan, pelatih, manajer, serta unsur klub lainnya. 

Langkah ini diharapkan mendukung koordinasi yang lebih baik pada hari pertandingan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur kompetisi, serta meminimalkan perbedaan interpretasi terhadap Laws of the Game.

Keselarasan pemahaman antarpemangku kepentingan menjadi fondasi untuk menghadirkan BRI Super League 2026/27 dan Championship 2026/27 yang semakin profesional, kompetitif, dan berkualitas.




Sumber : https://www.pssi.org/news/yoshimi-ogawa-laws-of-the-game-selaras-bri-super-league-2026-27-dan-championship-2026-27-makin-profesional

Baca Terusannya »»  

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pemerintah Pusat Terus Matangkan Kebijakan untuk Perkuat Ekonomi Daerah

 


Balikpapan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

"Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).

Bima mengatakan, proses evaluasi tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait berdasarkan pemetaan kondisi di daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya di daerah.

“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.

Bima mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dalam implementasinya memiliki sejumlah konsekuensi bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja.

Ia menambahkan, pola evaluasi dan pemberian masukan juga dilakukan terhadap berbagai kebijakan lainnya. Menurutnya, dinamika di lapangan perlu menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Bima mendorong setiap potensi dampak kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Langkah tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak terkait lainnya.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/berita/wamendagri-bima-arya-tegaskan-pemerintah-pusat-terus-matangkan-kebijakan-untuk-perkuat-ekonomi-daerah 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Serahkan Rp16,49 Miliar Bantuan Tahap Dua Pemulihan Banjir-Longsor di Sumut dan Aceh

 


Medan (Kemenag) --- Kementerian Agama menyerahkan Bantuan Tahap II untuk Masjid dan Musalla Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan lebih dari Rp16 miliar ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Abu Rokhmad saat memberikan Pembinaan ASN di Aula Kanwil Kemenag Sumatera Utara.

Bantuan tahap kedua ini disalurkan untuk dua provinsi terdampak. Provinsi Aceh menerima total bantuan sebesar Rp11.628.000.000, sementara Provinsi Sumatera Utara memperoleh alokasi senilai Rp4.864.000.000. Bantuan secara simbolis diberikan kepada BKM Masjid Nurul Yatama (Babalan) dan BKM Masjid Nurul Hikmah (Tanjung Pura) masing-masing sebesar Rp38.000.000.

Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan bantuan fisik maupun penggunaan teknologi modern. Menurutnya, pemulihan lingkungan hidup menuntut perubahan fundamental pada pola perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar.

Abu Rokhmad menggarisbawahi pentingnya pendekatan ekoteologi sebagai solusi jangka panjang dalam mencegah bencana alam. Kementerian Agama punya peran penting karena menyelamatkan alam semesta merupakan salah satu program prioritas yang wajib dijalankan demi keselamatan bangsa dan negara.

"Seberapapun besar bantuan dan canggihnya teknologi yang diturunkan, tidak akan bisa menggantikan perubahan perilaku kita terhadap alam. Bantuan puluhan miliar itu tidak ada artinya jika kita tidak menghentikan kerusakan dan tidak mulai menjaga lingkungan dari hal-hal kecil," tutur Dirjen di Medan, Kamis (3/9/2026).

Hadir, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) H. Arsyad Hidayat, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Ahmad Qosbi, Kabag TU Kanwil Kemenag Sumut Syafrizal Bancin, Kabid Urais Kanwil Kemenag Sumut Sakoanda Siregar, Kabid Penais Kanwil Kemenag Sumut Zulfan Efendi, Kabid Urais Kanwil Kemenag Aceh, Kepala Kantor Urusan Agama se Sumatera Utara, anggota Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Sumatera Utara, dan Kakankemenag Aceh Tamiang.

Dirjen Bimas Islam mendorong seluruh jajaran jajaran KUA, penghulu, dan penyuluh agama untuk menginternalisasi gerakan ekoteologi melalui aksi nyata sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, lingkungan KUA, keluarga, dan seluruh masyarakat masing-masing.

"Saya berharap para Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama menggaungkan edukasi ekoteologi secara konkret. Mulai dari penanganan sampah, penanaman pohon, hingga mengedukasi masyarakat agar kegiatan ekonomi tidak merusak alam," tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Qosbi, mengapresiasi perhatian besar Ditjen Bimas Islam terhadap penyediaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk pemulihan rumah ibadah khususnya masjid dan musalla di Sumatera Utara dan Aceh. Dukungan anggaran ini sangat berarti bagi percepatan pemulihan fungsi masjid dan musholla di daerah terdampak banjir.

Kakanwil Kemenag Sumut berharap agar seluruh dana bantuan yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan prioritas di lapangan. Para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota beserta Kepala KUA diminta aktif membimbing Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dalam mengelola dana tersebut secara transparan. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan mengingat dana yang disalurkan merupakan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara tertib.

"Karena ini merupakan uang negara, saya minta Kakankemenag dan KUA turun tangan aktif mendampingi BKM agar laporan pertanggungjawabannya selesai dengan baik. Semoga niat mulia kita membantu rumah Allah SWT ini mendapatkan ridha-Nya," tegasnya.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-serahkan-rp1649-miliar-bantuan-tahap-dua-pemulihan-banjir-longsor-di-sumut-dan-aceh-nwQ9T 

Baca Terusannya »»  

Antisipasi Pandemi Baru, Indonesia Jadi Negara Ketiga Penguji Target Vaksin 100 Hari

 


Jakarta, 3 September 2026 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) menggelar simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi baru atau "Penyakit X" di Jakarta, Kamis (3/9). Melalui Tabletop Exercise (TTX) bertajuk Misi 100 Hari, pemerintah menguji kecepatan respons nasional dalam pengembangan dan produksi vaksin dalam waktu 100 hari sejak patogen baru teridentifikasi.

Simulasi yang berlangsung selama dua hari melibatkan lebih dari 120 pakar dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, industri, dan lembaga penelitian, hingga otoritas regulasi. Para peserta membedah skenario fiktif wabah "Nipah-X", sebuah patogen mutasi yang dapat menyebabkan kematian dan ditularkan dari hewan ternak yang menular cepat ke manusia melalui kontak langsung. Patogen ini juga digambarkan dapat ditularkan antar manusia dan berpotensi menyebabkan pandemi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi pandemi harus dipandang setara dengan investasi pertahanan negara. Menurutnya, sejarah membuktikan wabah penyakit mematikan mampu melumpuhkan populasi global lebih parah dibandingkan konflik bersenjata.

“Pandemi telah merenggut lebih banyak nyawa daripada perang. Wabah Black Death diperkirakan membunuh sekitar 200 juta orang, lebih banyak daripada korban Perang Dunia II. Karena itu, kita harus berinvestasi dalam kesehatan layaknya pertahanan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Menkes Budi.

Misi 100 Hari merupakan target ambisius global untuk memangkas waktu pengembangan vaksin menjadi lebih cepat, sehingga memungkinkan respon vaksin yang lebih dini untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Untuk mengejar target ini, Indonesia tengah mengintegrasikan ekosistem deteksi dini, mulai dari pengembangan perangkat uji cepat portabel (Point-of-Care Testing/POCT) di layanan primer, hingga peningkatan kapasitas sekuensing genom di berbagai daerah

Dari sisi kemandirian produksi, pemerintah juga menggandeng produsen vaksin nasional seperti PT Bio Farma, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia, PT Biotis Pharmaceuticals agar siap melakukan manufaktur massal saat terjadi pandemi.

Direktur Utama CEPI, Dr. Richard Hatchett menilai Indonesia memiliki peran vital dalam ketahanan kesehatan regional. Kemajuan riset, manufaktur, dan sistem regulasi di Indonesia dianggap mumpuni untuk mendukung target Misi 100 Hari.

“Indonesia adalah mitra strategis CEPI. Latihan simulasi seperti ini membantu membangun hubungan dan kesiapan operasional, serta mengidentifikasi celah yang harus ditutup agar respons terhadap wabah berikutnya bisa jauh lebih cepat,” kata Hatchett.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjamin bahwa percepatan penemuan vaksin darurat tidak akan mengorbankan standar keselamatan pasien. BPOM saat ini tengah mematangkan skema persetujuan bersyarat guna melengkapi mekanisme Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA).

“Percepatan inovasi tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat. Percepatan tidak boleh berarti berkompromi terhadap standar tersebut,” tegas Taruna.

Simulasi Misi 100 Hari ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia—setelah Korea Selatan dan Rwanda—yang menguji langsung rantai respons pandeminya secara menyeluruh bersama CEPI, mulai dari biosurveilans hingga distribusi logistik medis.




Sumber : https://kemkes.go.id/id/antisipasi-pandemi-baru-indonesia-jadi-negara-ketiga-penguji-target-vaksin-100-hari

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Petakan Ekosistem Wisata Wellness untuk Perkuat Daya Saing Pariwisata

 


Jakarta, 3 September 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memetakan potensi dan ekosistem wisata wellness (kebugaran) sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi SPA Indonesia (ASPI), Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan dan Estetika Indonesia (PRASTIKA), Perhimpunan  Pengusaha Pusat Kebugaran Indonesia (PPPKI), Bali Spa & Wellness Association (BSWA), serta pelaku usaha di bidang wisata wellness.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani saat membuka Rapat Koordinasi dan Identifikasi Peluang Pengembangan Wisata Wellness Indonesia di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta, Kamis (3/9/2026), mengatakan industri wellness terus berkembang dan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan pariwisata Indonesia.

Oleh karena itu, Kemenpar menjadikan wisata wellness sebagai salah satu program unggulan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas. Namun, pengembangannya membutuhkan ekosistem yang dibangun secara komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Kita melihat ekosistem ini belum kita bangun secara luas," ujar Rizki.

Sebagai salah satu langkah awal, Kemenpar tengah menyusun katalog usaha wellness Indonesia yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam basis data Indonesia Travel. Katalog tersebut diharapkan memudahkan wisatawan memperoleh informasi mengenai produk dan layanan usaha wellness di berbagai daerah secara mudah dan akurat.

Penyusunan katalog sekaligus menjadi bagian dari upaya memetakan potensi wisata wellness Indonesia, mulai dari produk, layanan, hingga pelaku usaha yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman perjalanan wisatawan.

“Untuk itu, kami mengharapkan dukungan serta komitmen dari seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan program ini. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memberikan data, informasi, serta akses yang diperlukan selama proses pemetaan, survei lapangan, penyusunan katalog, hingga pelaksanaan temu bisnis,” kata Rizki.

Menurut Rizki, sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem usaha wisata wellness yang kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Pengembangan wisata wellness juga tidak hanya diarahkan untuk menggali potensi yang telah dimiliki Indonesia, tetapi membangun usaha wellness yang terintegrasi, berkualitas, berkelanjutan, serta memiliki karakter khas Indonesia.

Selain menyusun katalog, Kemenpar akan menggandeng pelaku usaha perhotelan, perjalanan wisata, serta asosiasi penyelenggara pameran dan MICE untuk memperkuat ekosistem usaha wisata wellness dari hulu hingga hilir.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghubungkan produk dan layanan wellness dengan industri pariwisata yang lebih luas sehingga dapat dikemas menjadi pengalaman perjalanan yang memiliki nilai tambah bagi wisatawan.

"Wellness ini salah satu produk wisata yang memberi enlightenment bagi wisatawan. Ketika mereka pulang dari Indonesia, mereka merasa tercerahkan setelah menjalani terapi atau merasakan alam Indonesia," ujar Rizki.

Kekayaan alam, budaya, serta tradisi kebugaran yang berkembang di berbagai daerah menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadirkan pengalaman wellness yang memiliki kekhasan sekaligus memperkuat diferensiasi produk pariwisata Indonesia.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kemenpar Hanifah menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam proses pemetaan tersebut. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal pengembangan usaha wisata wellness secara konsisten sehingga terbentuk ekosistem yang semakin kuat dan saling terhubung.

"Kami berharap Bapak dan Ibu dapat terus mendukung upaya pengembangan usaha wisata wellness Indonesia dan bersama-sama membangun ekosistem yang semakin kuat dan saling terhubung. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran, partisipasi, serta masukan yang telah diberikan. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal yang baik bagi kolaborasi kita ke depan,” ujar Hanifah.

 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/kemenpar-petakan-ekosistem-wisata-wellness-untuk-perkuat-daya-saing-pariwisata 

Baca Terusannya »»  

Menteri Ekraf Hadiri Ujian Doktor di UNAIR, Tekankan Peran Akademisi dalam Ekosistem Ekraf

 


Surabaya, 3 September 2026 – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri Sidang Ujian Doktor Terbuka Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (3/9). Kehadiran ini merupakan upaya memperkuat sinergi pemerintah dengan dunia akademik dalam merespons tantangan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di tengah perkembangan teknologi digital.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan kehadiran sejumlah menteri dalam sidang ujian doktor terbuka tersebut menunjukkan bahwa disertasi yang dibahas memiliki arti penting dan relevansi, termasuk perkembangan ekonomi kreatif yang semakin erat kaitannya dengan ruang digital dan generasi muda, khususnya Generasi Z.

“Disertasi ini menunjukkan, jangan hanya memberikan ruang digital bagi tumbuh berkembangnya demokrasi terutama bagi generasi muda Indonesia, tapi juga pastikan dampak dari partisipasi itu terhadap kualitas kita,” ujar AHY.

Sidang doktor terbuka tersebut menguji disertasi berjudul “Pengaruh Demokrasi Digital, Literasi Politik dan Post-Truth Politics terhadap Partisipasi Politik Generasi Z pada Pemilu 2024 di Indonesia” yang disusun Agust Jovan Latuconsina. Topik ini relevan dengan transformasi ekonomi kreatif yang memengaruhi cara generasi muda memperoleh informasi, berinteraksi, menciptakan karya, serta berpartisipasi dalam berbagai ruang digital.

Menteri Ekraf mengatakan perguruan tinggi seperti UNAIR memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan, riset, dan inovasi. Dalam pendekatan heksaheliks, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan masyarakat menjadi penting untuk menjawab tantangan ekosistem ekonomi kreatif yang semakin kompleks.

“Disertasi ini juga memperlihatkan bahwa demokrasi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Generasi Z. Bagi ekonomi kreatif, perkembangan tersebut menjadi sangat relevan karena generasi muda merupakan bagian penting dari ekosistem digital sekaligus memiliki potensi besar sebagai kreator dan penggerak industri kreatif. Karena itu, kita perlu memastikan ruang digital dapat dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan lahirnya karya-karya yang memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Kolaborasi dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pengetahuan, riset, data, sekaligus mampu menjawab perubahan perilaku generasi muda di tengah akselerasi teknologi.

Temuan disertasi menunjukkan kuatnya hubungan antara ruang digital dan keterlibatan Generasi Z. Salah satu kesimpulannya menyebutkan, “Demokrasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu 2024 di Indonesia.” Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki posisi strategis dalam membentuk keterlibatan generasi muda, termasuk ketika dikaitkan dengan pengembangan kreativitas, inovasi, dan partisipasi mereka dalam industri ekonomi kreatif.

“Arti pentingnya demokrasi digital bagi perkembangan di Indonesia adalah bagian dari kehidupan, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi suatu hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari. Sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa demokrasi digital ini memiliki sifat paradoksal. Maka, mempermudah akses informasi, mempermudah sosialisasi, mempermudah penilaian, mempermudah pemantauan, sehingga untuk menarik orang-orang secara kuantitas itu lebih mudah,” ujar Jovan.

Turut hadir dalam sidang tersebut Menteri Transmigrasi, M. Iftitah S. Suryanagara; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak serta sejumlah Eselon I Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/menteri-ekraf-hadiri-ujian-doktor-di-unair-tekankan-peran-akademisi-dalam 

Baca Terusannya »»  

Kemenkes Luncurkan Seleksi 25 Prodi Baru RSPPU dan Serah Terima 54 PPDS Batch IV

 

Jakarta, 3 September 2026  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meluncurkan seleksi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau Hospital-Based pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) Batch V. Pada kesempatan yang sama, Kemenkes menyerahkan 54 peserta PPDS Batch IV kepada enam RSPPU untuk memulai pendidikan dokter spesialis, yang diselenggarakan di Auditorium Dr. J. Leimena Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, pada Kamis (3/9/2026).

Peluncuran dan serah terima tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dokter spesialis melalui RSPPU sekaligus memperkuat kualitas pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadirkan model pendidikan dokter spesialis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pada akhirnya kita bisa merealisasikan sebuah mimpi dari pelayanan publik, yaitu customer first, citizen first, demand-driven. Kita mencetak dokter bukan didasarkan kepada kesiapan program studi atau universitas dalam membuka program studi spesialis, tetapi didasarkan kepada berapa butuh dokter spesialis apa, di rumah sakit mana,” ujar Pratikno.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program Hospital-Based lahir dari persoalan nyata terkait masih terbatasnya jumlah dokter spesialis dan belum meratanya distribusi tenaga spesialis di Indonesia.

Menurutnya, pengembangan pendidikan spesialis tidak cukup hanya dengan menambah jumlah peserta didik, tetapi juga harus memperluas rumah sakit yang menjadi pusat pendidikan dan memastikan kualitas pendidikan sesuai standar internasional.

“Hospital-based-nya jalan karena kita harus memperbanyak sentra pendidikannya. Kita tidak punya 3.000 fakultas kedokteran, tetapi kita punya 3.200 rumah sakit. Di luar negeri pendidikan postgraduate medical education juga dilakukan di rumah sakit,” kata Menkes Budi.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 54 peserta PPDS Batch IV diserahterimakan kepada enam RSPPU, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk Prodi Jantung dan Pembuluh Darah sebanyak 10 peserta, RS Anak dan Bunda Harapan Kita untuk Prodi Ilmu Kesehatan Anak sebanyak 8 peserta, RS Kanker Dharmais untuk Prodi Onkologi Radiasi sebanyak 6 peserta, RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso untuk Prodi Ortopedi dan Traumatologi sebanyak 10 peserta, RS Mata Cicendo untuk Prodi Ilmu Kesehatan Mata sebanyak 10 peserta, serta RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono untuk Prodi Neurologi sebanyak 10 peserta.

Presiden and CEO ACGME International, James A. Arrighi, turut mengapresiasi pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa empat prodi telah memperoleh akreditasi ACGME International, yakni Neurologi, Kesehatan Mata, Bedah Ortopedi, dan Kesehatan Anak. Sementara itu, dua prodi lainnya, yaitu Onkologi Radiasi dan Kardiologi, sedang dalam proses akreditasi.

“Pendekatan kami tidak hanya berfokus pada jaminan akreditasi, tetapi juga pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kami juga memiliki fokus khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang humanis, aman, dan saling menghormati bagi para residen,” ujar James.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Fauzan mengatakan peluncuran 25 prodi baru merupakan langkah penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar pengembangan program pendidikan dokter spesialis dapat terus berlanjut.

“Yang kedua, tentu atas nama Kemendikti Saintek mengucapkan selamat atas peluncuran 25 program studi ini. Dan tentu masih banyak yang perlu direalisasikan dalam rangka untuk memenuhi, mengakselerasi kekurangan-kekurangan tenaga medis,” ujar Fauzan.

Sementara itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas menyampaikan bahwa pengembangan PPDS Hospital-Based merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

“Karena itu terobosan dari Pak Menteri ini luar biasa dan kami pasti akan kerja keras untuk mendukung ini,” katanya.

Dengan peluncuran Batch V dan serah terima Batch IV, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan dokter spesialis sekaligus memastikan kualitas pendidikan melalui standar nasional dan internasional.




Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-luncurkan-seleksi-25-prodi-baru-rsppu-dan-serah-terima-54-ppds-batch-iv


Baca Terusannya »»  

Indonesia–Rusia Perkuat Kemitraan Strategis, dari Investasi Pupuk hingga Perkapalan Mutakhir

 



Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Kamis, 3 September 2026, membahas sejumlah peluang konkret untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara mulai dari pertanian, energi dan sumber daya mineral, mineral, pertahanan, hingga investasi dan perkapalan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan bahwa salah satu tindak lanjut konkret dari penguatan kerja sama tersebut adalah penjajakan investasi Pupuk Indonesia untuk pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok.

“Pada intinya, kami bersama-sama dengan Dirut Pupuk Indonesia baru saja menandatangani joint study untuk melihat potensi dari Pupuk Indonesia berinvestasi di Vladivostok ini untuk pupuk urea,” ujar Rosan dalam keterangannya di Vladivostok.

Menurut Rosan, peningkatan kinerja dan efisiensi Pupuk Indonesia membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerja sama dengan pihak Rusia diharapkan sekaligus dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional.

“Kalau kita lihat dari Pupuk Indonesia ini performance-nya makin lama makin bagus, makin efisien, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Vladivostok ini dan dengan pihak Rusia. Diharapkan ini menjadi salah satu langkah strategis yang bisa memperkuat juga dari sektor ketahanan bahan kita dan juga ketahanan industri kita,” ungkapnya.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman untuk studi bersama tersebut sejalan dengan arahan Danantara agar Pupuk Indonesia makin berperan dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus memperluas ekspansi global. Posisi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu pasar utama Pupuk Indonesia.

“Ini menjadi menarik karena Vladivostok adalah menghadap ke Pasifik, pasar yang selama ini memang menjadi pasar utama Pupuk Indonesia,” ujar Dirut Pupuk Indonesia.

Selain sektor pupuk, Rosan mengungkapkan adanya peluang kerja sama di bidang perkapalan. Dalam pertemuan bilateral, Presiden Putin menawarkan kapal berteknologi mutakhir dengan panjang lebih dari 102 meter yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan hasil perikanan secara langsung.

“Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir, untuk pengolahan langsung ikan-ikan kita sehingga menjadi lebih baik kualitasnya,” kata Rosan.

Menindaklanjuti tawaran tersebut, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim untuk mempelajari lebih lanjut teknologi dan potensi pemanfaatan kapal tersebut bagi Indonesia.

Rosan juga menyoroti rencana ratifikasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan makin membuka ruang perdagangan dan investasi kedua negara. Terlebih, perdagangan Indonesia–Rusia tercatat meningkat lebih dari 12 persen pada tahun sebelumnya.

“Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerja sama, partnership, investasi terhadap kedua negara,” pungkas Rosan.

Rangkaian kesepakatan dan peluang tersebut menunjukkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Putin tidak hanya mempererat hubungan politik Indonesia–Rusia, tetapi juga diarahkan pada kerja sama konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, industri, dan ketahanan nasional kedua negara.



Baca Terusannya »»  

Kemenkes dan OJK Perkuat Ekosistem Pembiayaan Kesehatan

 


akarta, 3 September 2026 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan melalui kolaborasi antara industri asuransi dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sebanyak 50 perusahaan asuransi dan 70 rumah sakit menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penguatan ekosistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari pilar keempat Transformasi Kesehatan, yaitu transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Transformasi ini diarahkan untuk memastikan pembiayaan kesehatan masyarakat dan negara dapat dilakukan dengan biaya yang semakin efisien, hasil layanan yang optimal, serta ekosistem yang berkelanjutan.

“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan. Jadi bisa berkembang dengan normal dan sustainable,” ujar Menkes Budi, saat doorstop di lantai 5 gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026).

Menkes menjelaskan, belanja kesehatan nasional saat ini mencapai sekitar Rp 640 triliun per tahun. Namun, pembiayaan melalui skema asuransi masih belum mencakup sebagian besar belanja kesehatan tersebut. Sebagian pembiayaan lainnya masih berasal dari perusahaan maupun pengeluaran langsung masyarakat.

Ke depan, pemerintah mendorong agar sekitar 80–90 persen belanja kesehatan individu dapat dibiayai melalui mekanisme asuransi. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efisien.

“Kalau sakit, atau ada masalah, kehilangan pekerjaan, pelayanan kesehatannya dia tetap bisa akses dengan harga murah,” kata Menkes.

Dari total belanja kesehatan tersebut, pemerintah mengharapkan sekitar 60 persen dapat dibiayai melalui BPJS Kesehatan, sementara porsi lainnya dapat diperkuat melalui asuransi kesehatan komersial.

Dalam konteks tersebut, penandatanganan kerja sama antara perusahaan asuransi dan rumah sakit menjadi langkah penting untuk memperluas penggunaan mekanisme pembiayaan berbasis asuransi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan asuransi, pembayaran layanan kesehatan diharapkan tidak lagi sepenuhnya menjadi beban pasien atau keluarga ketika membutuhkan pelayanan di rumah sakit.

“Supaya makin banyak kalau ada orang datang ke rumah sakit, yang bayar bukan dirinya sendiri, yang bayar bukan perusahaannya, tapi yang bayar adalah perusahaan asuransi. Asuransinya bisa BPJS, bisa swasta,” ujar Menkes.

Menkes juga mendorong penguatan koordinasi antara asuransi komersial dan BPJS Kesehatan. Ke depan, diharapkan terdapat mekanisme pertukaran data dan informasi yang memungkinkan koordinasi pembiayaan berjalan lebih efisien bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu skema perlindungan asuransi.

“Kalau dia punya asuransi swasta dan asuransi BPJS, tidak ada duplikasi dari premi pembayaran. Rumah sakit menerima pembayarannya kalau bisa tetap satu saja,” kata Menkes.

Menurut Menkes, integrasi dan pertukaran data tersebut juga penting untuk meningkatkan keberlanjutan industri asuransi, termasuk dalam proses pengelolaan dan restrukturisasi tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan berbagai ketentuan baru dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian, khususnya produk asuransi kesehatan.

Salah satu ketentuan tersebut mengatur bahwa perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan wajib menyediakan pilihan skema dengan dan tanpa risk sharing. Kedua skema tersebut harus ditawarkan kepada masyarakat dengan besaran premi yang ditetapkan sesuai dengan manfaat dan ketentuan produk.

“Kita merubah pengertian co-payment, karena co-payment sepertinya ada konotasi yang negatif. Jadi kita menggunakan risk sharing,” ujar Ogi.

Selain pengaturan mengenai risk sharing, OJK juga mendorong sejumlah perbaikan dalam tata kelola asuransi kesehatan, antara lain pembentukan Medical Advisory Board, penguatan koordinasi dengan penyelenggara program kesehatan BPJS, serta koordinasi antara perusahaan asuransi dengan penyedia layanan kesehatan.

Ogi menambahkan, perusahaan asuransi yang akan menawarkan produk asuransi kesehatan sesuai ketentuan baru tersebut juga diwajibkan melakukan pendaftaran kembali kepada OJK.

Penguatan kerjasama antara perusahaan asuransi dan rumah sakit diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional.

 

 


Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-dan-ojk-perkuat-ekosistem-pembiayaan-kesehatan 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Turun Tangan, Bansos Lansia Korban Penyalahgunaan KTP Dipulihkan


 

PEKALONGAN — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengunjungi warga Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Darmi (66) dan suaminya, Dayat (77) yang tercoret dari bantuan sosial (bansos), lantaran kartu identitasnya digunakan oleh orang lain untuk judi online (judol).

Luthfi memastikan hak Darmi dan suaminya, sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, akan dikembalikan atau dipulihkan. Sejumlah bantuan juga diberikan kepada keluarga tersebut.

“Sudah kita kembalikan semuanya, dari provinsi dan kabupaten sudah membantu. Sudah kita bantu full untuk dikembalikan,” kata Luthfi, seusai menemui Darmi dan Dayat, Kamis (3/9/2026).

Peristiwa yang menimpa dua lansia tersebut, kata Luthfi, perlu menjadi pelajaran bersama, dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan miskin. Apalagi, kasus serupa juga ditemukan di daerah lain di Jawa Tengah, seperti di Kendal dan Ungaran Kabupaten Semarang. Yaitu penyalahgunaan wewenang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Ini pelajaran untuk kita semua. Saya cek langsung agar tidak terulang di tempat-tempat lain. Namanya judol itu, tanpa konfirmasi dengan pemilik dan deteksi wajah itu sudah bisa dipakai,” katanya.

Belajar dari kasus tersebut, Luthfi langsung menginstruksikan kepada Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan pengecekan ulang. Juga mengadakan sosialisasi secara intens, terkait penggunaan KTP yang tidak bisa sembarangan.

“Dinsos juga perlu melakukan verifikasi lagi dengan Kementerian Sosial, jangan sampai masyarakat yang dari desil 1, 2, 3, 4 dimanfaatkan. Bhabinkamtibmas dan Babinsa lakukan sosialisasi di tingkat bawah, agar ini tidak terulang lagi, karena ini menyangkut masyarakat desil 1, 2, 3,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi sempat berdialog dengan Darmi. Dari cerita itu diketahui, KTP Darmi dipinjam oleh seseorang. Darmi diberikan sejumlah uang agar mau meminjamkan KTP tersebut. Darmi yang sudah tua tidak tahu-menahu KTP tersebut digunakan untuk apa oleh peminjam

Sebagai informasi, Darmi dan Daryat merupakan penerima bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200.000 per bulan. Namun, bantuan mereka dihentikan pada tahap keempat periode Oktober-Desember 2025, setelah namanya masuk terindikasi transaksi judol.

Setelah itu, pemerintah desa dan pendamping sosial melakukan verifikasi langsung di lapangan. Hasil asesmen menunjukkan keduanya masuk desil 1 (sangat miskin). Darmi dan Dayat diketahui juga tidak memiliki gawai, bahkan tidak dapat membaca maupun menulis.

 

 


 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-luthfi-turun-tangan-bansos-lansia-korban-penyalahgunaan-ktp-dipulihkan/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Konektivitas Langsung Indonesia-Rusia, dari Kapal hingga Pesawat


 


Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, pada Kamis, 3 September 2026.

Presiden Prabowo mengatakan hubungan bisnis Indonesia dan Rusia yang semakin intensif perlu ditingkatkan dari hubungan personal menjadi kerja sama kelembagaan yang kuat. Menurutnya, hal itu membutuhkan aturan yang jelas, sistem pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang terprediksi, serta kesepakatan yang mampu bertahan di tengah pergantian pejabat.

”Tugas yang ada di hadapan kita adalah mengubah kepercayaan pribadi menjadi kepercayaan kelembagaan – aturan yang jelas, pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang dapat diprediksi, dan perjanjian yang tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pejabat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Kepala Negara menekankan pentingnya kepastian jadwal, biaya, asuransi, serta ketersediaan kargo untuk perjalanan dua arah.

”Saya percaya, dalam Forum ini, kita dapat membangun pengiriman langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia – dengan jadwal, biaya, asuransi, dan kargo yang dapat diprediksi di kedua arah,” ungkapnya.

Selain jalur laut, Presiden Prabowo mendorong pembukaan penerbangan langsung Indonesia-Rusia. Menurutnya, konektivitas udara akan memperkuat hubungan antarmasyarakat dan meningkatkan kunjungan kedua negara.

”Jalur penerbangan langsung akan membawa pengunjung Rusia ke Indonesia dan pengunjung Indonesia ke keindahan Timur Jauh Rusia. Kapal mengangkut barang, pesawat mengangkut persahabatan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama Indonesia-Rusia tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga dapat diperluas ke sektor energi, ketahanan pangan, industrialisasi, antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi. Di bidang pangan dan industri misalnya, Indonesia menawarkan kerja sama teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan pangan, produksi pupuk, serta hilirisasi berbagai produk, termasuk pangan, farmasi, furnitur, dan elektronik.

”Jadi saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia: datanglah ke Indonesia, bekerja sama dengan kami, berproduksi bersama kami, mari kita membangun industri bersama, mari kita menciptakan nilai bersama,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengajak perusahaan Rusia menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik. Sedangkan untuk memperkuat investasi, Presiden Prabowo menawarkan peran Danantara sebagai jembatan antara modal Indonesia dan Rusia. Presiden Prabowo juga mendorong Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) bergerak dari tahap penjajakan menuju pembiayaan proyek yang layak secara bisnis.

”Danantara dan dana kekayaan negara Rusia, Russian Direct Investment Fund (RDIF), dapat beralih dari mengidentifikasi peluang ke membiayai proyek-proyek yang layak investasi,” ujarnya.

Presiden Prabowo pun menegaskan setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum harus memiliki target konkret, termasuk nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan. ”Setiap perjanjian yang diumumkan harus mencantumkan nilai, pembiayaan, dan tahapan penyelesaiannya,” tegas Presiden Prabowo.

 

 


Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-konektivitas-langsung-indonesia-rusia-dari-kapal-hingga-pesawat/ 

Baca Terusannya »»  

Pidato di EEF ke-11 Vladivostok, Presiden Prabowo: Pembangunan Harus Diukur dari Kehidupan Rakyat

 



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak, tetapi harus benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, pada Kamis, 3 September 2026.

Mengangkat tema forum, “The Far East: Development for the Benefit of People,” Presiden Prabowo mengatakan bahwa semangat pembangunan untuk kepentingan rakyat juga merupakan mandat yang diterimanya dari masyarakat Indonesia. Kepala Negara kembali menegaskan filosofi ekonomi Indonesia yang berlandaskan realisme, pragmatisme, serta upaya menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat.

“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa: apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, apakah petani dapat memperoleh pupuk dan menjual hasilnya dengan harga yang adil, apakah keluarga dapat tinggal di rumah yang layak, apakah anak-anak muda mendapatkan pekerjaan produktif, dan apakah listrik menjangkau setiap rumah di setiap desa,” ujar Presiden.

Filosofi tersebut, menurut Presiden, menjadi dasar bagi berbagai agenda prioritas pemerintah, mulai dari penyediaan Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu, pencapaian swasembada pangan dan ketahanan energi, hingga percepatan hilirisasi industri agar kekayaan sumber daya alam Indonesia menciptakan industri, keterampilan, serta lapangan kerja di dalam negeri.

“Inilah mengapa kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat,” tegas Presiden.

Presiden kemudian menyoroti peluang besar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Menurutnya, karakter ekonomi kedua negara yang berbeda justru menjadi kekuatan karena dapat saling melengkapi. Rusia memiliki gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, dan teknologi rekayasa maju, sementara Indonesia memiliki kelapa sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur, barang konsumsi, tenaga kerja muda, sekaligus akses menuju pasar ASEAN.

Hasil penguatan hubungan tersebut telah terlihat dari perdagangan bilateral yang pada 2025 mendekati 5 miliar dolar AS, meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024 dan 33,7 persen dibandingkan 2023. Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan awal.

“Capaian ini baru permulaan, bukan batas tertinggi,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mengajak Indonesia dan Rusia menetapkan target yang lebih ambisius, yakni menggandakan nilai perdagangan bilateral dalam periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (EAEU). Peningkatan tersebut diharapkan ditopang oleh ekonomi yang saling melengkapi, pemberlakuan FTA yang diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027, serta hubungan yang makin erat antarpelaku usaha.

Presiden juga menggarisbawahi pengalaman ASEAN dalam membangun perdamaian melalui konsultasi dan kerja sama. Menurutnya, pilihan ASEAN untuk mengedepankan konsultasi dibanding konfrontasi telah menghasilkan peace dividend selama hampir enam dekade, sehingga kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan kehidupan masyarakat dapat tumbuh dalam suasana yang stabil.

Indonesia, lanjut Presiden, mengundang Rusia dan seluruh anggota EAEU untuk memperluas manfaat tersebut dengan menghubungkan Eurasia semakin erat dengan Asia Tenggara. Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–EAEU yang ditandatangani di St. Petersburg pada 21 Desember 2025 mencakup penghapusan atau pengurangan bea atas 11.882 pos tarif, atau lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan persetujuan parlemen dan dirinya telah menandatangani peraturan presiden untuk ratifikasi perjanjian tersebut pada Juli 2026. Kepala Negara pun mendorong seluruh negara anggota EAEU menyelesaikan prosedur internal agar perjanjian tersebut dapat segera dimanfaatkan.

“Indonesia ingin perjanjian ini berlaku dan digunakan sesegera mungkin setelah pertukaran notifikasi memungkinkan. Saya mengajak setiap negara anggota EAEU untuk menyelesaikan prosedur internalnya sehingga kita dapat segera memanfaatkan perjanjian ini,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa FTA tersebut harus segera diterjemahkan menjadi perdagangan konkret. Delegasi bisnis Indonesia yang hadir di Vladivostok pun diarahkan untuk menyiapkan pengiriman perdana, menemukan pembeli, memastikan jalur logistik, serta menyiapkan mekanisme pembayaran agar ketika jadwal tarif mulai berlaku, barang, rute, dan kontrak telah tersedia.

“Forum ini harus menjadi marketplace dari perjanjian tersebut,” pungkas Presiden.

Dari Vladivostok, Presiden Prabowo menegaskan arah diplomasi ekonomi Indonesia yakni perjanjian harus menjadi perdagangan, perdagangan harus melahirkan pekerjaan, dan pertumbuhan pada akhirnya harus kembali kepada rakyat

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pidato-di-eef-ke-11-vladivostok-presiden-prabowo-pembangunan-harus-diukur-dari-kehidupan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»