Dua Tahun Prabowo-Gibran: APBN Perkuat Program Prioritas dan Jaga Stabilitas Ekonomi serta Fiskal

 Jakarta, 8 Oktober 2026 – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir. Melalui belanja negara yang diarahkan secara produktif, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam forum “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/10).

Dalam dua tahun pemerintahan, dukungan APBN terhadap agenda prioritas antara lain tercermin melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan produktivitas masyarakat. Pada sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran. Di bidang kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.

Selain mendukung program prioritas, APBN juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen, sementara reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satunya melalui penguatan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat.

APBN 2027: Optimalisasi Fiskal untuk Pertumbuhan Lebih Tinggi
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, peran APBN diarahkan semakin strategis. APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas, tetapi juga dioptimalkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.

“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu.

Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426,0 triliun, serta defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut dirancang untuk memberikan ruang fiskal yang memadai dalam mendukung agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Upaya mendorong pertumbuhan juga tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2027, pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen.

“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik.” tegas Menkeu.

Dengan demikian, perjalanan dua tahun pemerintahan menjadi pijakan untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya. APBN akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, memperkuat fondasi pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

 

sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dua-Tahun-Pemerintahan-Prabowo-Gibran

Baca Terusannya »»  

Dua Tahun Komdigi, MenKomdigi Meutya Hafid: Perang Judi Online Tak Cukup Hapus Konten

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten dan memblokir situs. Pemerintah kini memperluas pendekatan dengan memutus rantai yang membuat praktik perjudian terus berlangsung, mulai dari paparan konten, akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana. Menurut Meutya, perubahan modus pelaku membuat penanganan judi online harus dilakukan secara lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.

“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (08/10/2026). Ia mengatakan pemutusan akses terhadap konten tetap menjadi bagian penting, tetapi langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.

Skala penanganan judi online tercermin dari jumlah konten yang telah ditindak Komdigi. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, sebanyak 2.087.109 konten perjudian ditangani pemerintah. Dari jumlah tersebut, 1.809.358 konten berasal dari situs dan alamat IP, sedangkan sisanya tersebar di berbagai layanan digital.

Komdigi juga menangani 122.366 konten perjudian melalui layanan berbagi berkas, 92.322 konten pada platform Meta, 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten pada X, 1.882 konten melalui Telegram, serta 1.166 konten pada TikTok. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian tidak terkonsentrasi pada satu layanan digital, tetapi bergerak melalui berbagai kanal yang digunakan pelaku untuk menjangkau masyarakat.

Penanganan juga terus dilakukan sepanjang 2026. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, Komdigi telah menangani 5,15 juta konten negatif dan sebanyak 4,03 juta di antaranya merupakan konten perjudian. Angka tersebut menunjukkan bahwa judi online masih menjadi salah satu bentuk konten negatif yang paling banyak ditangani pemerintah di ruang digital.

Meski demikian, Meutya menegaskan jumlah konten yang dihapus tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Pemerintah perlu melihat apakah penghapusan konten benar-benar menurunkan paparan masyarakat, mempersempit akses, mengurangi transaksi, dan pada akhirnya mencegah kerugian yang ditimbulkan perjudian.

“Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya. Pendekatan tersebut membuat penanganan judi online tidak berhenti pada ruang digital, tetapi juga diarahkan pada titik-titik yang memungkinkan aktivitas perjudian terus menghasilkan keuntungan bagi pelaku.

Komdigi juga meningkatkan tanggung jawab penyelenggara platform digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Pada periode Februari 2025 hingga 11 September 2026, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani melalui mekanisme tersebut. Sistem ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan platform menindaklanjuti laporan dan kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan.

Langkah tersebut penting karena konten perjudian dapat berpindah dengan cepat dari satu platform ke platform lainnya. Pemutusan akses terhadap satu situs atau alamat tidak serta-merta menghilangkan jaringan yang menopang aktivitas perjudian apabila pelaku masih dapat menggunakan kanal lain untuk menyebarkan konten, mengarahkan pengguna, dan melakukan transaksi.

Karena itu, Meutya mengatakan penanganan ruang digital harus berjalan bersama dengan pemutusan transaksi dan aliran dana. Komdigi terus melakukan koordinasi dengan lembaga sektor keuangan dan aparat penegak hukum agar penanganan tidak hanya menyasar sarana penyebaran konten, tetapi juga bagian dari ekosistem yang memungkinkan uang terus mengalir kepada pelaku perjudian.

“Kalau kontennya kita putus tetapi transaksi dan aliran dananya tetap terbuka, ekosistem itu masih memiliki ruang untuk hidup. Karena itu, langkah digital harus berjalan bersama dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum,” ujar Meutya. Menurut dia, pendekatan lintas sektor diperlukan untuk memastikan upaya pemberantasan tidak berhenti ketika pelaku memindahkan aktivitasnya ke kanal baru.

Dampak judi online juga terlihat dari pengalaman masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. RD, 31 tahun, mengaku kehilangan tabungan dan aset setelah terjerat judi online, termasuk menggadaikan mobil milik mertuanya dan mengalami kebangkrutan usaha. Persoalan tersebut kemudian berkembang hingga membuatnya menghadapi persoalan hukum akibat penggelapan.

“Yang habis-habisan bukan hanya harta, tapi keluarga saya, itu yang saya sesali,” ungkap RD. Pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana kerugian akibat judi online tidak berhenti pada hilangnya uang, tetapi dapat merembet ke hubungan keluarga, pekerjaan, usaha, dan persoalan hukum.

Pengalaman serupa dialami AN, 40 tahun, yang mengaku pernah mendapatkan sekitar Rp3 juta dari modal Rp500.000. Kemenangan awal tersebut membuatnya terus bermain, sementara ketika mengalami kekalahan ia berusaha mengejar uang yang hilang hingga akhirnya terjerat utang dan tindak kriminal. Menurut AN, aktivitas perjudian juga membuatnya mengambil keputusan yang berdampak langsung pada keluarganya.

Salah satu penyesalan terbesar AN adalah tidak menghadiri wisuda 18 juz anaknya di Lampung karena memilih menggunakan uang dan waktunya untuk berjudi. “Saat anak saya wisuda 18 juz di Lampung itu saya enggak datang. Padahal kalau niat berangkat, uangnya ada. Tapi saat itu saya pilih buat judi online,” ujarnya.

Dampak judi online juga ditemukan pada kelompok penerima bantuan sosial. Pemerintah mencatat sebanyak 571.410 NIK penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada 2024, dengan nilai deposit sekitar Rp957 miliar yang tercatat melalui 7,5 juta transaksi. Data tersebut menunjukkan adanya aliran uang yang semestinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan sosial.

Persoalan juga menyentuh kelompok usia anak. Pada 2026, pemerintah mencatat hampir 200.000 anak terpapar judi online, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi tersebut membuat pemberantasan judi online juga berkaitan langsung dengan agenda pelindungan anak di ruang digital.

Bagi pemerintah, data tersebut menunjukkan judi online telah berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya berada di ruang digital, tetapi juga menyentuh ekonomi keluarga dan pelindungan masyarakat. Ketika pendapatan atau bantuan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga masuk ke aktivitas perjudian, dampaknya dapat berkembang menjadi utang, kehilangan aset, gangguan pekerjaan, konflik keluarga, hingga persoalan hukum.

“Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama,” kata Meutya.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Komdigi akan melanjutkan pengawasan ruang digital dan pemutusan akses terhadap konten perjudian. Upaya tersebut akan disertai dengan peningkatan kepatuhan platform, penguatan literasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum untuk menangani transaksi dan aliran dana.

Meutya mengatakan pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online dari sekadar jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana rantai perjudian dapat diputus. Paparan diharapkan tidak berkembang menjadi akses, akses tidak berkembang menjadi transaksi, dan transaksi tidak berujung pada kerugian masyarakat.

“Perlawanan ini belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula kolaborasi dan sistem pengawasan yang harus kita bangun. Tujuannya satu, memastikan ruang digital Indonesia semakin aman dan masyarakat semakin terlindungi dari judi online,” tegas Meutya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/dua-tahun-komdigi-meutya-hafid-perang-judi-online-tak-cukup-hapus-konten 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun

 

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026 untuk meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri.

“Pagi-pagi sekali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Halmahera Tengah, Maluku Utara, untuk meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab menjelaskan, peluncuran tersebut meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru.

“Presiden akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, meresmikan pengoperasian komersial 4 proyek industri, serta memulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan IWIP,” jelas Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

 

 

Sumber :  https://presidenri.go.id/siaran-pers/seskab-teddy-presiden-prabowo-bertolak-ke-halmahera-tengah-luncurkan-hilirisasi-senilai-rp180-triliun/

Baca Terusannya »»  

JADWAL: MotoGP™ Indonesia 2026

 

Simak jadwal lengkapnya dan jangan sampai ketinggalan aksi para pembalap di Mandalika! 

Indonesia. Latar belakang yang memukau dan indah layaknya foto menjadi tuan rumah Ronde 17, di mana ketegangan dan antusiasme berada di puncaknya. Jorge Martin (Aprilia Racing) mengawali akhir pekan Pertamina Grand Prix Indonesia dengan keunggulan dua poin atas Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)—yang belum pernah menuntaskan balapan Grand Prix di Mandalika.

KAMIS: GearUp Menuju Mandalika

Berbagai tayangan pemanasan menjelang akhir pekan yang seru di GP Indonesia telah disiapkan seiring dimulainya MotoGP GearUp. Mulai pukul 14.00 WIB, Jack Appleyard dan Louis Suddaby akan menyajikan berita terkini dari paddock, kemudian berlanjut dengan Konferensi Pers. Jorge Martin, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) bakal hadir untuk menjawab pertanyaan dari media internasional pukul 15.00 WIB.

JUMAT: Aksi Dimulai

Dibuka dengan sesi FP1 Moto3 pukul 08.00 WIB. Setelah itu, giliran FP1 Moto2 pukul 08.50 WIB, disusul oleh FP1 MotoGP pukul 09.45 WIB. Usai jeda untuk istirahat makan siang, Moto3 kembali beraksi dalam Practice yang sangat krusial pukul 12.15 WIB. Sementara sesi Practice Moto2 digelar pukul 13.05 WIB, diikuti Practice MotoGP pukul 14.00 WIB, di mana 10 Pembalap tercepat akan mengamankan tiket langsung ke Q2!

SABTU: Kualifikasi dan Sprint

FP2 Moto3 yang membuka rangkaian sesi mulai pukul 07.40 WIB, dilanjutkan dengan FP2 Moto2 pukul 08.25 WIB. Sedangkan sesi FP2 MotoGP akan diselenggarakan pukul 09.10 WIB dan langsung diikuti oleh kualifikasi pukul 09.50 WIB.

Adapun penentuan starting grid Moto3 dijadwalkan pukul 11.45 WIB, disusul kualifikasi Moto2 pukul 12.40 WIB. Dan akhirnya, kita menutup hari yang seru ini dengan balapan Tissot Sprint MotoGP mulai pukul 14.00 WIB.

MINGGU: Saatnya GP Indonesia

Hari yang penuh aksi. Diawali dengan Warm Up MotoGP pukul 09.40 WIB. Lalu, persaingan sesungguhnya dimulai saat para pembalap Moto3 saling beradu pukul 11.00 WIB. Sementara kelas Moto2 beraksi pukul 12.15 WIB. Puncaknya, bintang-bintang MotoGP turun ke lintasan untuk Grand Prix Indonesia pukul 14.00 WIB.

Usai balapan, program After the Flag akan hadir pukul 15.20 WIB, menyajikan berbagai tanggapan dan reaksi menjelang Konferensi Pers pasca GP Indonesia.

Jadi, bergabunglah bersama kami untuk akhir pekan yang sayang untuk dilewatkan di Pertamina Grand Prix Indonesia, saat perebutan gelar juara MotoGP 2026 berlanjut dengan penuh gaya!

SCHEDULE 3_4 indo final

 

 

 

 

Sumber : https://www.motogp.com/id/news/2026/10/07/time-schedule-pertamina-grand-prix-of-indonesia/1171110 

 

Baca Terusannya »»  

Gap 2 Poin Jelang Lanjutan Perebutan Gelar MotoGP di Mandalika

 

 

Hanya terpaut dua poin. Ini adalah selisih terkecil yang pernah ada antara dua pembalap teratas dalam perebutan gelar Juara Dunia MotoGP setelah 16 Grand Prix. Bisa dikatakan, pertarungan titel Kejuaraan antara Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)—dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang juga siap menerkam peluang—telah tertata dengan sempurna. Perburuan gelar musim 2026 yang memikat ini kini berlanjut ke lokasi nan indah di Lombok, tepatnya di Pertamina Mandalika International Circuit, untuk putaran Pertamina Grand Prix of Indonesia.

JM89 vs MM93 BERLANJUT DI LOMBOK

Setelah balapan di Red Bull Ring, momentum sempat berpihak pada Martin dan Aprilia saat mereka tiba di Motegi dengan keunggulan 12 poin atas Marquez. Kini, selisihnya dua poin saja. Segala pembicaraan mengenai Marc Marquez dan Ducati berpusat pada betapa krusialnya meraih poin maksimal sebelum menghadapi Mandalika—sirkuit yang selama ini menjadi momok bagi sang Juara Dunia bertahan.

Dan seperti yang telah Marc Marquez lakukan sebanyak 78 kali sebelumnya di kelas MotoGP—termasuk di GP Jepang—ia kembali membuktikan kemampuannya. Melengkapi kesuksesan dalam Tissot Sprint, raihan 37 poin menjadi hasil yang sangat besar bagi Marc Marquez dan Ducati. Mereka sadar bahwa Mandalika bukanlah sirkuit yang menguntungkan musim ini, mengingat kebangkitan Aprilia. Statistik—khususnya bagi Marc Marquez—tidak pernah berbohong. Ia belum pernah melihat bendera finis saat balapan GP Indonesia. Bahkan, dalam dua kesempatan, Marc Marquez harus meninggalkan Mandalika dengan cedera, termasuk musim lalu usai terlibat insiden dengan Bezzecchi.

Dampak dari kecelakaan itu masih terasa hingga kini. Oleh karenanya, akhir pekan ini sorotan tertuju pada Aprilia dan Martin. Sang pemuncak klasemen pernah menang saat menggeber Ducati pada 2024 dan memenangi Sprint musim 2023. Ini adalah sirkuit yang disukai oleh Martinator. Namun, ia absen musim lalu akibat patah tulang selangka kanan—faktor ini bisa jadi menjadi hambatan bagi sang Juara Dunia MotoGP 2024.

Menjelang akhir pekan, prediksi tentu lebih mengunggulkan Martin di GP Indonesia. Walau begitu, ini adalah MotoGP. Dan ini adalah Marc Marquez. Pertanyaannya, akankah musim ini menjadi momen bagi #93 untuk mematahkan "kutukan" Mandalika? Atau justru Martin yang akan memperlebar keunggulannya di puncak klasemen?

JANGAN CORET BEZ DULU

Usai mengemas empat podium—semuanya finis ketiga—dalam lima balapan terakhir dan kini tiba di sirkuit saat ia tampil sangat cepat musim lalu, jangan dulu mencoret Bezzecchi dari perburuan titel Kejuaraan. Memang, Bez kehilangan lebih banyak poin dibandingkan dua rivalnya di Motegi. Tetapi selisih dengan rekan setimnya, Martin, masih di bawah 50 poin—tepatnya 49 poin. Seperti yang sudah kita saksikan sejauh musim ini, situasi tersebut bisa berubah. Akhir pekan yang krusial menanti peraih pole position dan pemenang Sprint Mandalika 2025 itu.

PARA KONTENDER

Tahun ini mungkin belum menjadi yang istimewa karena gangguan cedera, namun pembalap pertama yang patut disebut adalah pemenang dominan GP Indonesia musim lalu, Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Memenangi balapan Mandalika secara beruntun mungkin terasa sulit, namun dalam dunia balap, segalanya bisa saja terjadi.

Siapa dua pembalap yang naik podium bersama Aldeguer pada 2025? Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) dan Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Duo Spaniard meninggalkan Motegi dengan rasa penasaran serta ambisi lebih besar—setelah Acosta terkendala kecepatan pada balapan Grand Prix, sementara Alex Marquez harus menjalani Double Long Lap Penalty hingga akhirnya gagal finis.

Siapa penantang lainnya? Tentu saja, setelah GP Jepang, rasanya kurang lengkap jika tidak memasukkan nama Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ke dalam daftar kontender. Bestia menunjukkan ritme balap yang luar biasa pada fase akhir balapan. Mampukah ia mengulangi performa serupa akhir pekan ini?

Lalu, ada pula duet SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez dan Ai Ogura. Ada rasa kecewa yang dirasakan Ogura—bintang tuan rumah—setelah finis keenam di hadapan publik sendiri. Pertarungan sengit di Motegi yang melibatkan dirinya, Fernandez, dan Acosta memang menyuguhkan tontonan menarik, tetapi juga meninggalkan rasa frustrasi bagi mereka yang terlibat.

PERTAMINA ENDURO VR46 BERUPAYA PETIK HASIL APIK

Sesuai dengan status sponsor utamanya, akhir pekan ini menjadi momen penting bagi duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Diggia belum lagi finis lima besar pada balapan Grand Prix sejak menempati posisi keempat di GP Belanda, yang menyebabkannya turun ke peringkat keenam klasemen.

Setelah memaksakan diri membalap, meski menahan rasa sakit di GP Jepang—akibat insiden yang disebabkan oleh Alex Marquez saat Sprint—Di Giannantonio pun berharap kondisi fisiknya sudah lebih bugar saat berlaga di GP Indonesia demi mengincar kembali podium.

TANDA-TANDA MENJANJIKAN

Sayangnya, akhir pekan Diogo Moreira (Pro Honda LCR) di GP Jepang berakhir di gravel. Namun, sang rookie berhasil menggenggam medali Sprint pertamanya—sebuah bukti potensinya yang terus berkembang. Ia sekarang akan menghadapi GP Indonesia, dan dari seluruh pembalap MotoGP musim ini, Moreira satu-satunya yang mengoleksi dua kemenangan di Mandalika.

Di sisi lain, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) telah memeras kemampuan motor YZR-M1 bertenaga mesin V4 hingga batas maksimal—bahkan lebih—saat bertarung di Motegi. Mengingat ia finis ketujuh di Mandalika musim lalu, ditambah rekan setim Alex Rins sempat posisi kedua dalam balapan Grand Prix pada 2025, mungkin kita akan melihat Quartararo dan Rins menempati posisi yang lebih baik dalam urutan finis akhir pekan ini.

BERUPAYA BANGKIT

Pemenang GP Indonesia 2023, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), terus berupaya memperbaiki peruntungannya setelah akhir pekan yang kurang memuaskan di Motegi, di mana ia hanya finis kedelapan dalam Grand Prix. Juara dunia MotoGP dua kali ini tercatat belum pernah naik podium dalam tujuh balapan Grand Prix terakhir.

Sementara itu, Johann Zarco (Castrol Honda LCR) tentu tidak ingin kembali kalah dari Moreira. Sejauh musim ini, pencapaian terbaiknya adalah finis ketujuh. Sedangkan Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) mengusung tekad untuk kembali menembus 10 besar di Mandalika, sirkuit di mana ia meraih posisi keempat musim lalu.

Finis kelima yang dibukukan Luca Marini (Honda HRC Castrol) di GP Indonesia merupakan hasil terbaiknya musim lalu. Jadi, jangan remehkan peluangnya untuk kembali bersaing di barisan tengah. Adapun keberhasilan Marini finis ke-10 di GP Jepang memastikan ia mempertahankan rekor impresif selalu mencetak poin pada balapan Grand Prix sejauh ini.

SELAMAT DATANG KEMBALI, ALEIX

Mengingat bahwa Joan Mir masih harus absen karena sakit, serta Somkiat Chantra yang kembali bertugas di WorldSBK Portugal, akhir pekan ini menjadi momen kembalinya Aleix Espargaro ke lintasan balap dengan sambutan hangat.

MASIH BANYAK LAGI

Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) berhasil melewati akhir pekan comeback-nya di Motegi tanpa kendala, sehingga fans bisa menantikan aksi lebih lanjut dari Top Gun di Mandalika. Sementara duet Prima Pramac Yamaha MotoGP—Jack Miller dan Toprak Razgatlioglu—akan terus berjuang keras demi meraih poin.

Bagi El Turco, GP Indonesia menandai kembalinya ia ke Mandalika, sirkuit di mana ia mencatatkan kemenangan hat-trick pada 2022 serta mengunci gelar juara pertamanya di WorldSBK musim 2021 lalu.

Bersiaplah menyaksikan kelanjutan perburuan gelar juara MotoGP 2026 pada putaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober!

 

Sumber : https://www.motogp.com/id/news/2026/10/07/two-points-the-gap-as-motogps-2026-thriller-lands-in-lombok/1171109 

Baca Terusannya »»  

Enam Bulan Implementasi PP TUNAS, Meutya Hafid: Platform Mulai Berbenah, Pelindungan Anak Kini Hadapi Era AI

 

Enam bulan sejak dimulainya implementasi penundaan akses anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, pemerintah mencatat sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak di ruang digital.

Namun, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menghadirkan risiko baru yang membuat agenda pelindungan anak harus terus berkembang.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menunjukkan mulai adanya langkah konkret dari platform digital, mulai dari penonaktifan akun pengguna anak hingga pengembangan fitur yang lebih aman.

Namun, menurut Meutya, pemerintah tidak dapat berhenti pada capaian-capaian tersebut.

Perkembangan teknologi, terutama AI, membuat risiko terhadap anak semakin kompleks dan melintasi batas negara.

“Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (07/10/2026).

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan dari sejumlah platform digital.

TikTok melaporkan jumlah akun pengguna di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan meningkat dari lebih dari empat juta pada pelaporan awal menjadi sekitar sembilan juta akun.

Meta melaporkan telah memblokir sekitar 85 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook.

Selain itu, sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Teen Account.

Meutya menegaskan angka penonaktifan akun merupakan salah satu indikator kemajuan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak. Karena itu, kita juga melihat perubahan fitur, desain layanan, serta bagaimana platform mengurangi risiko bagi penggunanya,” tegas Meutya.

Pemerintah saat ini masih mengategorikan Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meskipun telah menerapkan fitur Teen Account.

Menurut Meutya, fitur tersebut masih perlu diperkuat untuk menjawab tujuh kategori risiko yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.

Kemkomdigi bersama tim pakar selanjutnya akan memperjelas indikator dari tujuh kategori risiko tersebut.

Langkah ini ditujukan untuk memberikan acuan yang lebih konkret bagi platform dalam melakukan mitigasi dan menurunkan tingkat risiko layanannya.

Pemerintah juga menekankan bahwa tanggung jawab platform tidak berhenti pada pembatasan akun dan penyediaan fitur keamanan.

Edukasi kepada anak dan orang tua merupakan bagian penting dari pelindungan.

“Platform bisa menyediakan fitur pengawasan orang tua, tetapi kalau orang tua tidak mengetahui fitur itu ada atau tidak memahami cara menggunakannya, perlindungannya tidak akan optimal. Karena itu, edukasi juga menjadi kewajiban yang penting,” jelas Meutya.

Pemerintah juga meminta Meta menyampaikan laporan mengenai penanganan akun anak pada platform Threads.

Hingga evaluasi enam bulan dilakukan, pemerintah masih menunggu laporan mengenai penonaktifan akun maupun langkah mitigasi risiko bagi pengguna anak pada platform tersebut.

Pelindungan Anak Memasuki Era AI

Evaluasi enam bulan juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat tantangan berikutnya.

Jika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) membangun fondasi pelindungan anak pada platform dan layanan digital, perkembangan AI menghadirkan bentuk risiko baru yang membutuhkan kerja sama lebih luas.

Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI, sebuah koalisi yang mempertemukan negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar pelindungan anak.

Koalisi tersebut telah meluncurkan peta jalan 2026–2027 yang antara lain mendorong keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.

Meutya mengatakan karakter AI yang berkembang lintas platform dan lintas negara membuat pelindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara sendiri.

“Kenapa ada koalisi global negara-negara di dunia untuk mengatur mengenai pelindungan anak di era artificial intelligence? Karena tidak ada satu pun negara yang bisa melakukannya sendiri,” kata Meutya.

Menurut Meutya, posisi Indonesia dalam koalisi global tersebut merupakan kelanjutan dari prinsip yang dibangun melalui PP TUNAS, yakni memastikan keselamatan dan hak anak menjadi bagian dari desain dan tata kelola teknologi sejak awal, bukan baru ditangani setelah risiko terjadi.

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam agenda tersebut.

Sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan AI.

Karena itu, pemerintah mendorong agar pembahasan tata kelola AI tidak hanya berfokus pada inovasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperhitungkan keselamatan, privasi, kesehatan mental, serta hak anak.

“Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus berkembang, tetapi keselamatan anak harus ikut tumbuh bersamanya,” ujar Meutya.

Dari Evaluasi ke Penguatan Implementasi

Pemerintah akan melanjutkan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui survei untuk melihat dampaknya di masyarakat.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar pelindungan anak di ruang digital tidak hanya berjalan di tingkat pusat.

Kemkomdigi juga akan melanjutkan dialog dengan platform digital, kementerian dan lembaga terkait, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, serta pakar teknologi untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Menurut Meutya, enam bulan pertama merupakan tahap awal untuk membangun perubahan yang lebih luas dalam ekosistem digital.

“Pemerintah bisa membuat aturan dan platform bisa membangun fitur, tetapi pelindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, platform, orang tua, sekolah, masyarakat, dan anak sendiri harus menjadi bagian dari ekosistem pelindungan ini,” tegasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/enam-bulan-implementasi-pp-tunas-meutya-hafid-platform-mulai-berbenah-pelindungan-anak-kini-hadapi-era-ai 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Resmi Jadi Kantor Pusat Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP

 

Jakarta, 7 Oktober 2026 — Indonesia resmi menjadi negara tuan rumah (host country) Sekretariat Regional ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP), yang berperan strategis dalam mendukung penerapan standar kompetensi dan pengakuan kualifikasi tenaga profesional pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Langkah penting tersebut ditandai dengan penandatanganan Host Country Agreement (HCA) antara Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dan Executive Director ASEAN MRA-TP Regional Secretariat Citra Handayani Nasruddin di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam proses menuju operasionalisasi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP di Indonesia.

Menurut Bayu, penandatanganan HCA menjadi pijakan penting dalam memulai operasionalisasi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP. Keberadaan sekretariat diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan (center of excellence) yang mendukung koordinasi antarnegara anggota ASEAN sekaligus menjadi ruang berbagi praktik terbaik dalam pengembangan kompetensi dan standar profesional pariwisata.

"Kehadiran Sekretariat Regional di Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi, mobilitas, serta daya saing SDM pariwisata di kawasan Asia Tenggara," ujar Bayu.

Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap mengatakan, penandatanganan HCA menjadi dasar hukum bagi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP sebagai organisasi regional sekaligus menandai tonggak penting dalam perjalanan implementasi MRA-TP di ASEAN.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat terus tumbuh, berkontribusi pada pengembangan ASEAN MRA-TP lebih lanjut, meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata, dan meningkatkan penerapan pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara," kata Zulkifli.

ASEAN MRA-TP merupakan kerangka kerja yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN untuk membangun tenaga profesional pariwisata yang terampil, kompeten, dan terlatih. Kerangka kerja ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi sekaligus memfasilitasi mobilitas tenaga profesional pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Sejak ASEAN MRA-TP ditandatangani oleh seluruh Menteri Pariwisata ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 9 November 2012, negara-negara anggota menyepakati pembentukan Sekretariat Regional sebagai tindak lanjut implementasi MRA-TP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan kesepakatan secara efektif.

Indonesia kemudian secara resmi ditetapkan sebagai negara tuan rumah (host country) Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP pada 30 Desember 2015.

Proses untuk merealisasikan operasionalisasi Sekretariat Regional berlangsung lebih dari satu dekade. Pandemi COVID-19 turut menyebabkan tertundanya sejumlah pembahasan karena negara-negara anggota ASEAN memusatkan perhatian pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Komitmen untuk memulai operasionalisasi Sekretariat Regional kemudian disepakati pada Pertemuan ke-60 ASEAN National Tourism Organisations (NTOs) pada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan kesiapan memberikan kontribusi berupa fasilitas dan dukungan operasional (in-kind contribution) pada fase awal pembentukan Sekretariat Regional untuk periode 2026–2028.

Keberadaan Sekretariat Regional di Indonesia diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan SDM pariwisata ASEAN, antara lain dengan mendukung koordinasi dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN serta Badan Profesional Pariwisata Nasional dalam pengembangan kompetensi, pengakuan kualifikasi, dan mobilitas tenaga profesional pariwisata.

Sekretariat Regional juga diharapkan mendukung kesiapan SDM pariwisata dalam menghadapi transformasi teknologi dan digital, perubahan ekspektasi wisatawan, serta munculnya kebutuhan terhadap kompetensi-kompetensi baru dalam industri pariwisata.

Selain itu, Sekretariat Regional berperan mendukung Komite Model Profesional Pariwisata ASEAN, meningkatkan kapasitas, membagikan praktik-praktik baik (good practices), serta meningkatkan pemahaman di kalangan tenaga profesional, pemberi kerja, serta penyedia pendidikan dan pelatihan mengenai peluang yang ditawarkan ASEAN MRA-TP.

Dengan dukungan seluruh negara anggota ASEAN dan pemangku kepentingan terkait, Sekretariat Regional diharapkan mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga profesional pariwisata di kawasan.

Mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs Nararya S. Soeprapto mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian ASEAN.

Pada 2025, ASEAN mencatat sekitar 147 juta kunjungan wisatawan internasional dengan perjalanan intra-ASEAN menyumbang hampir 42 persen dari total kedatangan. Sektor pariwisata berkontribusi sekitar 414 miliar dolar AS atau sekitar 9,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN serta menopang sekitar 46 juta lapangan kerja.

"Setiap perjalanan melibatkan orang-orang, mulai dari resepsionis yang menyambut wisatawan, koki yang berbagi warisan kuliner, pengemudi, porter, dan lainnya. Itulah mengapa tenaga kerja pariwisata yang terampil, profesional, dan terlatih merupakan fondasi sektor pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan tangguh. ASEAN MRA-TP diciptakan untuk memperkuat fondasi tersebut," kata Nararya.

Executive Director ASEAN MRA-TP Regional Secretariat Citra Handayani Nasruddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP.

Menurut Citra, tugas Sekretariat Regional bukan memulai dari awal, melainkan melanjutkan dan membangun fondasi yang telah diletakkan oleh negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan berbagai lembaga nasional selama bertahun-tahun.

Citra menyampaikan komitmennya untuk membangun sekretariat yang praktis, responsif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kebutuhan negara-negara anggota sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap implementasi ASEAN MRA-TP.

"Namun, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh sekretariat sendirian. MRA-TP merupakan upaya kolektif ASEAN. Oleh karena itu, kemajuan berkelanjutannya akan bergantung pada keterlibatan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, badan-badan profesional dan sertifikasi pariwisata nasional, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta mitra-mitra kami di seluruh kawasan dan sekitarnya," ujar Citra.

 

 

Sumber : https://www.kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-resmi-jadi-kantor-pusat-sekretariat-regional-asean-mra-tp 

Baca Terusannya »»  

Gerak Cepat Brimob Polda Kalbar Padamkan Karhutla di Sintang

 

Tribratanews.polri.go.id – Pontianak. Personel Brimob Polda Kalimantan Barat bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di Desa Kunyai, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas dan merembet ke kawasan permukiman warga.

"Sebanyak tujuh personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda dikerahkan ke lokasi kebakaran di Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, di Sintang, Rabu (07/10/2026).

Dalam penanganan tersebut, tim gabungan mengerahkan satu unit Armoured Water Cannon (AWC) untuk menyemprotkan air ke titik api. Penggunaan armada tersebut dilakukan guna mempercepat proses pemadaman dan mengendalikan kobaran api.

Bambang mengatakan respons cepat personel merupakan bagian dari upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran lahan.

"Sinergi antara Brimob dan BPBD ini adalah bukti komitmen kami bahwa Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga selalu siap berada di garis terdepan saat warga membutuhkan penanganan cepat," ujarnya.

Menurut Bambang, pengerahan personel dan armada khusus dilakukan untuk mengendalikan kebakaran sebelum api meluas dan mendekati permukiman masyarakat.

Petugas di lapangan juga memperhitungkan arah angin dan kondisi medan saat melakukan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan material yang terbakar benar-benar padam sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

Bambang mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan rawan terjadi karhutla.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api melalui layanan kepolisian Call Center 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat.

Pelaporan secara cepat dinilai penting agar petugas dapat segera melakukan pengecekan dan penanganan sehingga kebakaran tidak meluas dan mengancam lahan maupun permukiman warga.

Sumber : https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/gerak-cepat-brimob-polda-kalbar-padamkan-karhutla-di-sintang-106926

Baca Terusannya »»  

Hotspot Turun 158 Titik, Kemenhut Fokus Operasi Karhutla

 

Jakarta, 7 Oktober 2026 - Kementerian Kehutanan terus mempertahankan kesiapsiagaan dan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas. Pemantauan terbaru menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya, meskipun kondisi di lapangan tetap membutuhkan kewaspadaan.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Selasa (6/10) pukul 21.00 WIB, secara nasional terdeteksi 1.201 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence berdasarkan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Jumlah tersebut turun 158 titik dibandingkan Senin (5/10) yang mencatat 1.359 hotspot.

Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, perkembangan hotspot high confidence tercatat sebagai berikut:

• Kalimantan Tengah: 182 titik, turun dari 569 titik;
• Sumatera Selatan: 71 titik, turun dari 142 titik;
• Kalimantan Barat: 34 titik, turun dari 69 titik;
• Jambi: 21 titik, dari sebelumnya nihil;
• Kalimantan Selatan: 18 titik, turun dari 28 titik; dan
• Riau: nihil, turun dari 4 titik.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 326 hotspot high confidence, turun dibandingkan 812 titik sehari sebelumnya.

 

Penurunan terutama terlihat di Kalimantan Tengah, namun provinsi tersebut masih mencatat jumlah hotspot tertinggi di antara enam wilayah prioritas. Sementara itu, kemunculan hotspot di Jambi menjadi perhatian untuk segera diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.

Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, seluruh indikasi tetap harus diverifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi aktual serta menentukan tindakan penanganan yang diperlukan.

Operasi Darat dan Udara Tetap Disiagakan
Pengendalian karhutla terus dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan para pihak terkait. Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, yang terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing.

Operasi udara dilaksanakan bersama penguatan operasi darat melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan. Perhatian khusus tetap diberikan pada lahan gambut. Bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat, sehingga pembasahan dan pendinginan perlu terus dilakukan hingga lokasi benar-benar aman. Enam provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, tetap menjadi wilayah prioritas kesiapsiagaan karhutla.

Kondisi Udara Tetap Menjadi Perhatian
Selain perkembangan hotspot, pemerintah terus memantau kondisi udara berdasarkan konsentrasi PM2,5 sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Pantauan terkini menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, masih terlihat sejumlah kantong wilayah dengan kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat, terutama pada sebagian Kalimantan serta beberapa wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua.

Pada bagian tertentu di Kalimantan juga masih terlihat area dengan kategori berbahaya, sehingga masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan informasi kondisi udara dan arahan pemerintah daerah. Kondisi udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer.

Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.

Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengganggu habitat, sumber pakan, serta jalur pergerakan satwa liar. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap satwa yang terdampak.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan penanganan maupun evakuasi secara mandiri. Jaga jarak, hindari tindakan yang dapat menyebabkan satwa stres atau agresif, catat lokasi serta kondisi satwa apabila memungkinkan, dan segera laporkan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.

Kementerian Kehutanan kembali mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Penurunan jumlah hotspot secara harian tidak berarti kewaspadaan dapat dikurangi. Kondisi karhutla bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat mengikuti kondisi cuaca, kelembapan lahan, serta aktivitas di lapangan.

Apabila menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas agar respons dapat dilakukan sedini mungkin. 

Kontak pelaporan informasi karhutla di Posko Karhutla Kementerian Kehutanan :

• Telepon: 021-5704618
• WhatsApp: +62 8131-00-35000
• Email: posko.karhutla@kehutanan.go.id

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/hotspot-turun-158-titik-kemenhut-fokus-operasi-karhutla 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 7 Oktober 2026Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 7 Oktober 2026

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu Selasa (6/10) hingga Rabu (7/10) pukul 07.00 WIB.

Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami beberapa kejadian bencana yang meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Sragen, serta tanah longsor di Kabupaten Pekalongan.

Kebakaran lahan terjadi di Negeri Solan, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada Senin (5/10) pukul 19.00 WIT. Kondisi kering akibat kemarau berkepanjangan dan tiupan angin kencang turut mempercepat penyebaran api hingga membakar vegetasi yang telah mengering. Peristiwa ini berdampak pada lahan seluas 13 hektare.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dinas pemadam kebakaran, perangkat desa, dan masyarakat telah melakukan pemadaman. Saat ini api telah padam dan masih dalam tahap pemantauan.

Kebakaran lahan berikutnya terjadi di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (6/10) pukul 23.00 WITA. Peristiwa tersebut berdampak pada lahan seluas 2 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi.

Penanganan dilakukan melalui koordinasi BPBD Kabupaten Minahasa dengan Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan personel Polsek Pineleng, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Saat ini api telah berhasil dipadamkan.

Kebakaran lahan juga terjadi di Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (6/10) pukul 12.00 WIB. Kebakaran berdampak pada lahan seluas 5 hektare yang terdiri atas 2 hektare lahan tebu dan 3 hektare lahan jati. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

TRC BPBD Kabupaten Sragen bersama Polri, aparatur kecamatan, perangkat desa, dan warga sekitar telah melakukan kaji cepat serta penanganan di lapangan. Proses penanganan sempat mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi sulit, curam, dan licin. Saat ini api telah padam.

Selain karhutla, tanah longsor terjadi di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (6/10) pukul 10.30 WIB. Longsor terjadi saat dua orang sedang melakukan aktivitas penggalian pondasi. Secara tiba-tiba, tanah dari sisi galian bergerak dan menimbun keduanya. Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

BPBD Kabupaten Pekalongan bersama masyarakat setempat telah melakukan kaji cepat, koordinasi lintas sektor, dan proses evakuasi. Kedua korban telah berhasil dievakuasi.

Menyikapi sejumlah kejadian tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan patroli dan pemantauan rutin di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan peralatan pemadaman dan evakuasi dalam kondisi siap pakai.

BNPB mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah pada musim kemarau, menghindari aktivitas penggalian di area dengan kemiringan tinggi saat kondisi tanah labil, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda bahaya di lingkungan sekitar.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-7-oktober-2026

 

 

Baca Terusannya »»  

Jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Transportasi Laut Jadi Alternatif Akses Menuju Lombok

 

PT Dharma Lautan Utama (DLU) Siapkan Konektivitas Laut untuk Dukung Mobilitas Penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

The Mandalika, 7 Oktober 2026 – Menjelang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyiapkan transportasi laut sebagai salah satu alternatif akses menuju Lombok.

Layanan DLU melalui Pelabuhan Lembar, Lombok, tersedia pada periode sebelum, selama, hingga setelah race weekend. Salah satu rute yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan wisatawan adalah Surabaya–Lombok, dengan keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Pada periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, layanan keberangkatan dari Pelabuhan Lembar tersedia mulai 4 hingga 17 Oktober 2026. Menjelang race weekend, KM Dharma Kencana dijadwalkan berangkat menuju Surabaya pada 8 Oktober pukul 13.00 WITA. Sementara pada 10 Oktober 2026, yang berada dalam periode race weekend, KM Dharma Kencana dijadwalkan berangkat menuju Surabaya pada pukul 15.00 WITA.

Setelah race weekend, layanan dari Pelabuhan Lembar tetap tersedia pada 12, 14, dan 17 Oktober 2026, termasuk layanan menuju Surabaya serta rute Waingapu–Kupang. Sejumlah keberangkatan menuju Surabaya selama periode tersebut dilayani oleh KM Dharma Kencana dan KM Dharma Kartika V.

Ketersediaan layanan tersebut memberikan alternatif konektivitas bagi masyarakat dan wisatawan yang melakukan perjalanan melalui jalur laut selama periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Selain mengangkut penumpang, layanan DLU juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka, mengatakan konektivitas menjadi salah satu bagian penting dalam kesiapan ekosistem pendukung penyelenggaraan event internasional di The Mandalika.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia membutuhkan dukungan ekosistem yang terintegrasi, termasuk dari sisi konektivitas. Kami mengapresiasi dukungan DLU yang memberikan pilihan akses transportasi laut menuju Lombok. Dengan tersedianya alternatif perjalanan bagi penumpang maupun kendaraan, masyarakat dan penonton memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan perjalanan selama periode event,” ujar Troy.

Untuk mendukung kebutuhan perjalanan penumpang maupun kendaraan, KM Kirana VII memiliki kapasitas hingga 471 penumpang dan 62 kendaraan pribadi, sedangkan KM Dharma Kencana memiliki kapasitas hingga 554 penumpang dan 84 kendaraan pribadi. Fasilitas yang tersedia menyesuaikan armada dan kelas layanan, mulai dari Ruang Duduk Ekonomi, Ruang Tidur Ekonomi, Executive Seat, Cabin hingga fasilitas VIP.

Direktur Operasi & Usaha PT Dharma Lautan Utama, Rakhmatika Ardianto, menyampaikan kesiapan DLU menyediakan layanan transportasi laut bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menuju maupun dari Lombok pada periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

“DLU siap mendukung konektivitas menuju Lombok melalui layanan transportasi laut bagi penumpang maupun kendaraan. Melalui rute Surabaya–Lombok, kami menyediakan berbagai pilihan layanan dan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat. Kami berharap layanan ini dapat memberikan kemudahan sekaligus menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat yang akan menuju Lombok pada periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026,” ujar Rakhmatika.

Untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa, tiket DLU dapat diperoleh melalui Agen Resmi DLU, Kantor Cabang DLU terdekat, aplikasi DLU Ferry, dan website pemesanan tiket DLU. Bagi penumpang rombongan, Tim Marketing DLU juga dapat membantu proses pemesanan sesuai ketersediaan fasilitas dan kamar kelas.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, ITDC terus mendukung kesiapan ekosistem Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, termasuk melalui ketersediaan berbagai pilihan moda transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan penonton menuju Lombok dan The Mandalika.

 

 

 

 

Sumber : https://www.itdc.co.id/press-release/ahead-of-pertamina-grand-prix-of-indonesia-2026-sea-transportation-offers-an-alternative-access-to-lombok-20261007090029 

Baca Terusannya »»  

Menag dan MUI Bahas Pembekalan Penerima Beasiswa Luar Negeri hingga Komunikasi Ulama-Umara

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar membahas sejumlah isu dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI. Ada empat isu yang dibahas, mulai dari penyiapan generasi masa depan, pembekalan penerima beasiswa sebelum belajar ke luar negeri, penguatan komunikasi ulama dan umara, serta peran MUI dalam berbagai sektor pemerintahan.

Menag mengatakan, perubahan zaman yang berlangsung cepat perlu diikuti dengan pendekatan dakwah yang sesuai dengan karakter setiap generasi. Menag membagi generasi dalam konteks perjalanan bangsa ke dalam generasi perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Menurutnya, generasi yang tumbuh dalam kondisi saat ini membutuhkan perhatian khusus karena kelak akan menjadi pengelola bangsa.

“Jadi tentu pendekatan dakwah kita kepada generasi perintis, pembangun, penikmat dan penghancur ini kamusnya berbeda. Jadi hari disesuaikan bahasa dakwah apa yang kita harus gunakan kepada generasi penikmat tentu berbeda. Material dakwah yang kita tunjukkan kepada generasi pembangun juga berbeda,” ujar Menag, Rabu (7/10/2026). 

Menag kemudian membahas pembekalan bagi anak-anak Indonesia yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Menurutnya, MUI dan tokoh agama perlu ikut memberikan pembekalan sebelum keberangkatan, termasuk kepada penerima beasiswa LPDP, agar aspek budaya dan agama turut mendapat perhatian.

“Pembekalan itu bukan hanya dari tentara, bukan hanya dari Kementerian Dalam Negeri yang membicarakan tentang persoalan-persoalan geopolitik Indonesia, tapi yang paling penting juga adalah budaya dan agama ini. Jadi sepatutnya nanti mereka itu mendapatkan pembekalan. Bagaimana itu mohon kita semuanya memberikan perhatian khusus kepada generasi ini,” kata Menag.

Selanjutnya, Menag menyampaikan pentingnya memperkuat komunikasi antara ulama dan umara. Menurutnya, komunikasi yang lebih rutin diperlukan agar persoalan yang berkembang dapat dibicarakan bersama.

“Minimum sekali setahun. Tapi kalau bisa frekuensinya lebih dipersering tergantung permasalahan yang kita hadapi. Karena di istana sekarang ini kan banyak sekali kesibukan. Kalau kita tidak proaktif untuk minta waktu atau memperdengarkan apa yang kita anggap perlu untuk kita perdengarkan ke Presiden, maka itu juga nanti ada masalah,” ujarnya.

Menag juga menyampaikan agar MUI dapat memberi masukan keagamaan dalam berbagai sektor pemerintahan. “Daya tahan bangsa ini harus jangan hanya dilihat dari persenjataan fisik dan sebagainya, tapi juga ketahanan mental, spiritual juga bagiannya terpisahkan dalam ketahanan bangsa. Nah mengko ekonomi juga, apa yang kita lakukan itu menawarkan ekonomi halal, ekonomi syariah. Tidak cukup hanya Kementerian Agama yang menyuarakan itu, kami butuh backup dari MUI,” pungkas Menag.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-dan-mui-bahas-pembekalan-penerima-beasiswa-luar-negeri-hingga-komunikasi-ulama-umara-6aX43 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah-DPR Sepakati BPIH 2027, Biaya yang Ditanggung Jemaah Turun Rp3,4 Juta

 

​Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Namun, besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah justru turun sekitar Rp3,4 juta.

Dari total BPIH tersebut, beban yang ditanggung langsung oleh jemaah (Biaya Perjalanan Ibadah Haji/Bipih) ditetapkan sebesar 55,50% atau rata-rata Rp54.648.825,00, sementara proporsi dari Nilai Manfaat (NM) ditanggung sebesar 44,50% atau rata-rata Rp43.817.526,35.

Lebih lanjut, struktur pelunasan Bipih jemaah pada tahun 2027 ini juga mengalami penyesuaian yang meringankan beban jemaah. Dari total Bipih sebesar Rp54.648.825,00, jumlah tersebut dikurangi dengan setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta, perolehan Virtual Account (VA) sebesar Rp3,4 juta, serta adanya subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta, sehingga sisa biaya pelunasan yang harus dibayarkan oleh jemaah menjadi rata-rata sebesar Rp23.048.825,00. Dengan adanya formula subsidi sesuai instruksi Presiden tersebut mampu menurunkan beban jemaah sebesar Rp3.384.981,58 dibandingkan dengan tahun lalu.

​Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penetapan struktur pembiayaan ini telah dikalkulasikan secara cermat dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta keberlangsungan keuangan haji di tengah penyesuaian asumsi kurs (USD 1 = Rp17.500 dan SAR 1 = Rp4.666,67).

​"Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus berupaya merumuskan skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat," ujar Menhaj di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

​Menhaj juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal efisiensi dalam setiap lini pelayanan jemaah, baik selama di Tanah Air maupun saat berada di Arab Saudi, guna memberikan perlindungan dan kenyamanan maksimal bagi para jemaah.

​"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami," tegas Menhaj.

​Rincian Komponen BPIH di Indonesia dan di Arab Saudi

​Berdasarkan hasil pembahasan Panja, cakupan komponen biaya penyelenggaraan haji terbagi ke dalam alokasi di dalam negeri dan di Arab Saudi. Untuk keperluan di dalam negeri, komponen pembiayaan mencakup pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelindungan, pelayanan di embarkasi dan debarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan jemaah haji, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji, pelayanan umum, hingga pengelolaan BPIH.

​Sementara itu, komponen BPIH untuk keperluan di Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi (fullboard syarikah), serta pelayanan di Armuzna, yang dilengkapi dengan alokasi untuk pelindungan, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH. Di samping itu, terdapat pula komponen biaya penerbangan yang disesuaikan berdasarkan masing-masing embarkasi keberangkatan di seluruh Indonesia. Pemerintah turut mengantisipasi potensi kenaikan biaya tambahan operasional akibat fluktuasi harga avtur, di mana kekurangan dana tersebut diusulkan menjadi tanggung jawab pemerintah demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

​Besaran Bipih per jemaah turut bervariasi berdasarkan embarkasi keberangkatan masing-masing. Sebagai contoh, jemaah dari Embarkasi Aceh tercatat memiliki Bipih terendah, sementara embarkasi lainnya menyesuaikan dengan komponen biaya penerbangan serta layanan fullboard di Arab Saudi.

​Menhaj mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji yang masuk dalam alokasi kuota tahun 1448 H/2027 M untuk mempersiapkan diri dan memantau informasi resmi seputar tahapan pelunasan biaya haji melalui kanal komunikasi resmi Kemenhaj RI.

Sumber : https://haji.go.id/berita/pemerintah-dpr-sepakati-bpih-2027-biaya-yang-ditanggung-jemaah-turun-rp34-juta-1791372846701

Baca Terusannya »»  

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai komponen biaya, termasuk harga avtur pesawat, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia tahun 2027 dipastikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan peran negara untuk membantu dan meringankan beban calon jemaah haji. Pemerintah secara resmi menetapkan skema subsidi biaya haji sebesar Rp3.184.981 per jemaah untuk komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Dengan adanya subsidi tersebut, biaya pelunasan haji tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, rata-rata sisa pelunasan yang harus dibayarkan jemaah haji reguler efektif berkurang menjadi Rp23.248.825, dari sebelumnya Rp26.433.806.

Penurunan biaya tersebut dipastikan tidak mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah di Tanah Suci. Sebaliknya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah justru menyepakati peningkatan paket layanan dari Paket D menjadi Paket C selama jemaah berada di Arab Saudi.

“Peningkatan kualitas fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kekhusyukan yang lebih bagi jemaah dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Cucun, yang juga merupakan Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2025 dan 2026, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan komitmennya terhadap calon jemaah haji Indonesia.

“Apresiasi yang sangat tinggi kami haturkan kepada Presiden Prabowo atas komitmen dan kehadiran negara dalam meringankan biaya haji di tengah ketidakpastian global saat ini melalui subsidi langsung,” pungkas Cucun.

Selain itu, Cucun mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang secara konsisten memantau dan mengingatkan Panitia Kerja (Panja) Haji agar menghasilkan formula biaya haji yang ramah dan tidak memberatkan jemaah.

“Dalam prosesnya, Dasco selalu menanyakan kepada Panja Haji yang berkoordinasi dengan saya selaku Wakil Ketua DPR RI Korkesra. Bahkan, 10 menit menjelang rapat kerja pengesahan dan penetapan BPIH Tahun 2027, beliau berkontak langsung dengan Presiden Prabowo melalui telepon untuk meringankan beban jemaah haji dengan mengeluarkan subsidi biaya ibadah haji,” tambah Cucun.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR RI, penetapan BPIH 2027 diharapkan mampu menghadirkan pelayanan haji yang lebih berkualitas, nyaman, aman, dan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia

“Alhamdulillah, ongkos haji 2027 meringankan masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji sehingga tidak terlalu berat dalam melunasinya,” tutup Cucun. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Di-Tengah-Ketidakpastian-Global-Komitmen-Presiden-Prabowo-Hadirkan-Subsidi-Biaya-Haji-2027-69877 

Baca Terusannya »»  

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Dasco mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Menurutnya, struktur pembiayaan tersebut tetap memperhatikan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Dasco menjelaskan, Bipih sebesar Rp54.648.825 tidak seluruhnya menjadi jumlah yang harus dibayarkan jemaah pada saat pelunasan. Besaran pelunasan memperhitungkan setoran awal yang telah dibayarkan ketika mendaftar serta saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah.

Jemaah haji telah membayarkan setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu, rata-rata terdapat saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah sebesar Rp3,4 juta. Pemerintah juga memberikan dukungan sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri.

Dengan memperhitungkan komponen tersebut, rata-rata biaya yang masih harus dilunasi jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pelunasan pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang mencapai sekitar Rp26.433.806. Dengan demikian, beban pelunasan jemaah pada 2027 turun sekitar Rp3,18 juta atau sekitar Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, biaya penyelenggaraan haji yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji ditetapkan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH.

Dasco menyampaikan, dukungan pemerintah melalui APBN sekitar Rp3,2 juta per jemaah menjadi salah satu komponen yang turut meringankan beban jemaah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila di kemudian hari terjadi perubahan situasi yang menyebabkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Marwan mengatakan, tambahan biaya akibat perubahan kondisi tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah. Kesepakatan itu, menurutnya, telah dikomunikasikan dengan Presiden.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan kesepakatan tersebut, BPIH 1448 H/2027 M ditetapkan rata-rata sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Komposisinya terdiri atas 55,50 persen Bipih yang dibayarkan jemaah dan 44,50 persen yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/BPIH-2027-Rp98-46-Juta-Pelunasan-Jemaah-Rata-rata-Rp23-24-Juta-69881 

Baca Terusannya »»  

OJK Perkuat Ekosistem Pembiayaan UMKM Dengan Penyediaan Informasi Komprehensif, Peluncuran Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026

 

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan data dan informasi yang semakin komprehensif, akurat, dan mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam peluncuran Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Dian, akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, mendorong transformasi usaha, serta membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Namun, pengembangan UMKM juga membutuhkan penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, akses pasar, digitalisasi, serta dukungan regulasi yang kondusif.

“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dian.

Dian menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM mencapai Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09 persen secara tahunan.

Sektor perbankan masih menjadi sumber utama dengan pangsa 82,62 persen, sementara sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM sebesar 9,92 persen dengan pangsa 17,3 persen.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin beragamnya sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan usahanya. Diversifikasi sumber pembiayaan juga memberikan ruang bagi industri jasa keuangan untuk memperluas dukungan kepada UMKM secara lebih tepat sasaran.

Perkuat Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan UMKM, OJK terus meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses. Data tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan pembiayaan UMKM, termasuk pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektor ekonomi, wilayah, serta kontribusi masing-masing sektor jasa keuangan.

“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Karena itu, diperlukan basis informasi yang mampu menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM secara lebih utuh, baik dari aspek pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektoral, maupun peran masing-masing sektor jasa keuangan," ujar Dian.

Untuk memperkuat pemanfaatan data tersebut, OJK menyusun dan menerbitkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM secara semesteran. Laporan ini menjadi bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan transparansi informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.

Laporan tersebut menyajikan data pembiayaan UMKM secara lebih terstruktur dan granular dari berbagai sektor jasa keuangan berdasarkan segmentasi UMKM, sektor ekonomi, dan wilayah. OJK juga melengkapinya dengan publikasi semesteran, infografis bulanan, serta akses data yang lebih rinci melalui Portal Data OJK (data.ojk.go.id).

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengapresiasi langkah OJK dalam menyediakan referensi pembiayaan UMKM yang lebih mutakhir dan mudah dipahami. Menurutnya, ketersediaan data yang berkualitas dapat memperkuat pemahaman mengenai kondisi UMKM sekaligus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan.

“Kami berharap publikasi ini dapat memperkaya referensi dan literasi mengenai UMKM serta memperluas kolaborasi dan kemitraan untuk mendorong semakin banyak UMKM yang maju," ujar Riza.

OJK berharap Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM dapat dimanfaatkan secara luas oleh regulator, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai referensi dalam memahami perkembangan pembiayaan UMKM serta menyusun kebijakan, strategi bisnis, dan program pengembangan UMKM yang semakin tepat sasaran.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut diarahkan tidak hanya pada peningkatan nominal pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan efektivitas pembiayaan sehingga UMKM semakin produktif, berdaya saing, dan tangguh menghadapi perubahan serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I Tahun 2026 selengkapnya dapat diunduh melalui situs resmi OJK pada tautan berikut: https://ojk.go.id/id/Pages/Laporan-Perkembangan-Kinerja-Pembiayaan-UMKM.aspx

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peluncuran-Laporan-Perkembangan-Kinerja-Pembiayaan-UMKM-Semester-I-2026.aspx

Baca Terusannya »»