Asael Christo Cetak Sejarah di Youth Olympic Games 2026, Indonesia Raih Medali Perak Perdana!

 

 

DAKAR, iNews.id – Atlet wushu Indonesia, Asael Christo Jacob Rondonuwu, mencetak sejarah dengan mempersembahkan medali perak perdana bagi kontingen Merah Putih di Youth Olympic Games (YOG) 2026. Prestasi tersebut diraih melalui nomor gabungan changquan dan gunshu putra di Dakar, Senegal, Selasa (3/11/2026) malam WIB.

Asael tampil gemilang dalam pertandingan yang mempertemukan atlet-atlet muda dari berbagai negara. Dia berhasil mengumpulkan nilai 18,709 sekaligus menempati posisi kedua pada klasemen akhir nomor yang dipertandingkan.

Medali emas menjadi milik atlet China, Lin Yilei, yang mencatatkan nilai tertinggi 18,796. Sementara itu, wakil Iran, Arash Pahali, harus puas membawa pulang medali perunggu setelah membukukan skor 18,603.

Persaingan perebutan emas berlangsung ketat. Asael hanya terpaut 0,087 poin dari Lin Yilei, sedangkan keunggulannya atas Arash Pahali mencapai 0,106 poin.

Hasil tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi kontingen Indonesia. Selain mempersembahkan medali perak pertama, Asael juga menjadi atlet kedua yang berhasil menyumbangkan medali untuk Merah Putih di YOG 2026.

Asael Christo Ukir Sejarah, Wushu Indonesia Sumbang Perak Perdana

Keberhasilan Asael menjadi catatan penting bagi cabang olahraga wushu Indonesia di Youth Olympic Games. Dia mampu bersaing dengan wakil China dan Iran sebelum memastikan posisi kedua.

Dalam nomor gabungan changquan dan gunshu putra, Asael mencatatkan nilai 18,709. Raihan tersebut mengantarkannya ke podium perak, tepat di bawah Lin Yilei yang unggul dengan nilai 18,796.

Selisih nilai yang tipis memperlihatkan ketatnya persaingan di papan atas. Asael hanya membutuhkan tambahan 0,088 poin untuk melampaui nilai atlet China tersebut.

Meski belum berhasil merebut emas, penampilan Asael tetap menghasilkan pencapaian bersejarah. Medali peraknya menambah koleksi Indonesia sekaligus melengkapi keberhasilan atlet Merah Putih yang sebelumnya meraih perunggu.

Indonesia Koleksi 2 Medali, Masih Ada Peluang Tambahan

Sebelum Asael naik podium, Indonesia lebih dahulu meraih medali melalui cabang olahraga judo. Sashenka Cahaya Fatimah menjadi atlet pertama yang menyumbangkan medali bagi kontingen Merah Putih di YOG 2026.

Sashenka berhasil meraih perunggu dari nomor 63 kg putri. Dia memastikan medali tersebut setelah mengalahkan wakil Aljazair, Dounnia Berrahoual, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Keberhasilan Sashenka kemudian disusul Asael yang meraih perak dari cabang olahraga wushu. Dengan demikian, Indonesia kini mengoleksi dua medali, terdiri atas satu perak dan satu perunggu.

Peluang Indonesia menambah perolehan medali masih terbuka karena sejumlah cabang olahraga belum menyelesaikan pertandingan. Kontingen Merah Putih masih memiliki kesempatan untuk mengejar hasil positif pada nomor berikutnya.

Indonesia sendiri mengirimkan 12 atlet ke Youth Olympic Games 2026. Jumlah tersebut terdiri atas enam atlet putra dan enam atlet putri yang berlaga dalam sembilan cabang olahraga.

Kesembilan cabang olahraga tersebut adalah akuatik, atletik, balap sepeda, bulu tangkis, berkuda, judo, skateboard, triatlon, dan wushu.

Dengan tambahan medali dari Asael, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian baru di Dakar. Perjuangan atlet Merah Putih masih berlanjut dengan harapan menambah koleksi medali pada pertandingan berikutnya.

 

 

Sumber : https://www.rctiplus.com/news/detail/olahraga/5508613/asael-christo-cetak-sejarah-di-youth-olympic-games-2026--indonesia-raih-medali-perak-perdana- 

Baca Terusannya »»  

Hadapi Dinamika Pasar Modal dan Rupiah, Wamenko Dradjad Tekankan Pentingnya Mencermati Fundamental Ekonomi

 

Dinamika pasar modal dan pergerakan nilai tukar rupiah perlu disikapi dengan mencermati kondisi fundamental ekonomi secara menyeluruh. Di tengah berbagai tantangan dan perkembangan global, penguatan transparansi, tata kelola, serta penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

“Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam diskusi pada forum Business Talk Kompas TV, di Jakarta, Selasa (3/11).

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa perbaikan fundamental pasar modal perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan tata kelola, termasuk upaya mencegah praktik manipulasi saham atau “goreng-gorengan”. Langkah tersebut diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para investor.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perkembangan penilaian penyedia indeks global MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Adanya ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market perlu dicermati secara serius. Menurut Wamenko Dradjad, pembenahan pasar modal memang harus terus dilakukan, namun penilaian terhadap Indonesia juga perlu mempertimbangkan kondisi dan perkembangan reformasi yang sedang berjalan secara objektif dan proporsional.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, pemerintah mendorong penguatan keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Peningkatan transparansi tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian investor sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Wamenko Dradjad juga mengingatkan investor, khususnya investor ritel, agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dalam merespons dinamika pasar. Keputusan investasi perlu didasarkan pada pertimbangan rasional, dengan memperhatikan fundamental dan prospek perusahaan serta orientasi investasi jangka panjang. Dengan demikian, perkembangan informasi dari penyedia indeks dapat disikapi secara proporsional tanpa memicu kepanikan di pasar.

Di sisi lain, penguatan pasar modal juga perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting, terutama dalam memastikan kepatuhan emiten terhadap ketentuan yang berlaku dan menindak pelanggaran yang dapat merugikan investor. Selain itu, edukasi kepada investor perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi.

Terkait pergerakan nilai tukar rupiah, Wamenko Dradjad menekankan pentingnya melihat kondisi secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada fluktuasi harian. Beliau mengingatkan bahwa sejumlah prediksi pelemahan rupiah yang pernah disampaikan sebelumnya, seperti perkiraan menembus Rp20.000 per dolar AS pada Oktober 2025 dan mencapai Rp25.000 per dolar AS pada Semester I 2026, tidak terjadi. Oleh karena itu, penilaian terhadap risiko nilai tukar perlu didasarkan pada perkembangan fundamental dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dalam menjaga ketahanan nilai tukar, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki sejumlah sumber devisa yang perlu terus diperkuat, antara lain sektor pariwisata hingga kontribusi pekerja migran Indonesia. Penguatan sumber-sumber devisa tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan eksternal di tengah dinamika perekonomian global.

Selain itu, Wamenko Dradjad menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran transaksi dari toko fisik ke platform daring pada sejumlah kategori barang. Perkembangan tersebut perlu dicermati karena turut memengaruhi aktivitas ekonomi domestik dan perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat daya saing produk nasional.

Wamenko Dradjad menegaskan bahwa dinamika pasar modal dan nilai tukar perlu direspons dengan langkah pembenahan yang konsisten, disertai penilaian yang rasional terhadap kondisi ekonomi. Dukungan masyarakat penting, agar tidak mudah panik, investor juga diharapkan dapat mencermati berbagai informasi secara menyeluruh dan tidak hanya bertumpu pada satu indikator atau penilaian dari satu penyedia indeks.

“Kita juga punya index provider yang lain, index provider yang lain tidak menurunkan status Indonesia. Kalau berpikir rasional begitu, tidak panik, ya tentu tidak akan terlalu goyang,” pungkas Wamenko Dradjad. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7197/hadapi-dinamika-pasar-modal-dan-rupiah-wamenko-dradjad-tekankan-pentingnya-mencermati-fundamental-ekonomi 

Baca Terusannya »»  

Malaysia, Brunei, dan Singapura Puji Pelayanan Indonesia di SOM MABIMS ke-50

 

Jakarta (Kemenag) --- Delegasi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), atas pelayanan dan dukungan selama penyelenggaraan Senior Officials Meeting (SOM) MABIMS ke-50 di Jakarta. Ketiga negara menilai keramahan, profesionalisme, dan koordinasi tuan rumah menjadi bagian penting dari kelancaran pertemuan.

Apresiasi tersebut disampaikan masing-masing ketua delegasi dalam sambutan penutupan SOM MABIMS ke-50, Selasa (3/11/2026).

Malaysia Sebut Layanan Membekas di Hati

Ketua Delegasi Malaysia, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Muhyidin bin Aziz, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh panitia penyelenggara atas layanan selama pertemuan berlangsung.

“Bagi pihak delegasi Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, serta seluruh jawatankuasa penganjur atas layanan yang sangat membekas di hati kami, komitmen serta kerja sama yang diberikan sepanjang mesyuarat ini berlangsung,” ujar Muhyidin.

Ia menilai keterbukaan, sikap saling menghormati, dan kesediaan negara anggota untuk berbagi pengalaman menjadi kekuatan utama MABIMS. Menurutnya, semangat tersebut perlu terus dipelihara agar kerja sama empat negara tetap relevan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Islam.

Brunei Siap Tuan Rumah MABIMS 2027

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Delegasi Brunei Darussalam, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Shamshol bin Haji Omar. Ia berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Kemenag, dan Sekretariat MABIMS atas penyelenggaraan pertemuan serta pelayanan yang diberikan kepada delegasi Brunei.

“Selaku Ketua SOM dari Negara Brunei Darussalam dan mewakili delegasi Brunei Darussalam, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Republik Indonesia selaku tuan rumah, khususnya Kementerian Agama dan Sekretariat MABIMS Republik Indonesia, atas penyelenggaraan mesyuarat ini serta layanan yang sangat baik dan ramah kepada delegasi Brunei Darussalam selama berada di sini,” ungkap Shamshol.

Ia juga menyampaikan bahwa Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah SOM MABIMS ke-51 dan Pertemuan MABIMS ke-22 pada 2027. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil SOM ke-50, membahas persoalan yang belum terselesaikan, serta menyepakati langkah selanjutnya dalam menjalankan rencana strategis bersama.

“Insyaallah Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah SOM ke-51 dan Pertemuan MABIMS ke-22 pada 2027 mendatang,” jelasnya.

Singapura Sebut Pelayanan SOM MABIMS Berkesan

Sementara itu, Ketua Delegasi Singapura, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Kadir Maideen bin Mohamed, secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin serta kerja seluruh pegawai dan staf yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

“Dedikasi, profesionalisme, perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta pelayanan yang ramah telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi kami, seluruh delegasi, selama berada di Jakarta,” kata Kadir.

Ia juga menilai keberhasilan sebuah pertemuan tidak hanya bergantung pada para delegasi yang hadir dalam forum, tetapi juga pada pihak-pihak yang bekerja di balik layar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Selain menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, ketiga delegasi berharap hasil pertemuan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret. Muhyidin menyoroti pentingnya pelaksanaan Rencana Strategik MABIMS 2026–2030, Shamshol menekankan evaluasi dan tindak lanjut fokus strategis, sedangkan Kadir mengingatkan pentingnya kolaborasi menghadapi tantangan ekstremisme, pendidikan Islam, dan digitalisasi.

SOM MABIMS ke-50 berlangsung pada 1–3 November 2026 di Jakarta dengan melibatkan empat negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi pejabat senior untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keagamaan Islam di kawasan.

Turut hadir, Ketua Delegasi Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, serta para anggota delegasi dari Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN), Imam Syaukani; Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi; Kepala Biro Umum, Aceng Abdul Aziz; Kepala Biro Perencanaan, Kastolan; Direktur Penerangan Agama Islam, Muchlis Muhammad Hanafi; dan Direktur Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Nyayu Khodijah.

Sumber : https://kemenag.go.id/internasional/malaysia-brunei-dan-singapura-puji-pelayanan-indonesia-di-som-mabims-ke-50-5MRua

Baca Terusannya »»  

SOM MABIMS ke-50 Sepakati 10 Resolusi Khairu Ummah, Sekjen Kemenag: Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

 

Jakarta (Kemenag) --- Empat negara anggota MABIMS menyepakati 10 resolusi Khairu Ummah sebagai arah bersama untuk membangun masyarakat Islam berkeadaban. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, menekankan agar seluruh kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Kamaruddin saat menutup rangkaian Senior Officials Meeting (SOM) ke-50 Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) di Jakarta.

“Untuk memperkuat solidaritas dan mendorong kerja sama nyata di antara negara-negara anggota, kita berharap kerja sama yang telah terbangun tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan dalam program-program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kamaruddin, Selasa (3/11/2026).

 

Sepuluh Resolusi Khairu Ummah 

1. Penguatan paradigma umat terbaik (khairu ummah) dengan mendorong pengamalan konsep khairu ummah sebagai landasan peradaban yang berlandaskan maqasid syariah, moderasi beragama (wasatiyyah), toleransi, inklusif, dan tanggung jawab sosial.
2. Pengukuhan asas (fondasi) pembinaan keluarga muslim dengan memperkuat peranan strategik keluarga sebagai asas utama pembentukan akhlak dan peradaban, perlindungan jiwa dan keturunan, serta pengelolaan harta berdasarkan maqasid syariah melalui sinergi lintas negara.
3. Pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dengan meningkatkan mutu pendidikan Islam yang besesuaian dengan zaman, mesra kanak-kanak, dan berorientasi pada pembentukan karakter, kurikulum berbasis cinta (rahmah), pemikiran kritis, serta kesiapan generasi muda menghadapi perkembangan zaman.
4. Peningkatan kapasiti tenaga keagamaan dan belia dilaksanakan melalui latihan berterusan dalam literasi digital, disusuli penerapan etika teknologi serta kecerdasan buatan (AI) yang berpusat pada manusia bagi mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan golongan rentan.
5. Bagi menjamin integriti institusi, pedoman etika penggunaan AI dibangunkan dengan penekanan pada semakan (verifikasi) data dan kawalan manusia, khususnya untuk urusan penyelidikan agama dan penetapan hukum Islam (istinbat) oleh pihak berautoriti.
6. Penguatan profesionalisme dakwah dan pelayanan (perkhidmatan) dengan meningkatkan integritas para pendakwah, penceramah, dan pegawai agama dalam merespons dinamika ruang digital, memantapkan tadbir urus perkhidmatan keagamaan yang transparan (telus) dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Penguatan ekosistem halal dan keuangan sosial Islam dengan mendorong kerja sama serantau dalam pengembangan ekosistem halal, peningkatan mutu pensijilan (sertifikasi), serta optimalisasi pengelolaan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam secara produktif.
8. Pengembangan zakat dan pemerkasaan asnaf dengan memperkuat kerja sama serantau dalam pengelolaan zakat melalui pemprofilan penerima, penetapan batas kecukupan, serta transformasi bantuan asas kepada pembangunan keupayaan, latihan kemahiran, dan pembinaan usahawan (asnaf empowerment).
9. Pemberdayaan asnaf dan masyarakat rentan dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi asnaf melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses ekonomi guna mencapai kemandirian yang berkelanjutan. 
10. Penguatan pendidikan kolaboratif serantau dengan meningkatkan kerja sama penelitian, pertukaran akademik, dan pengembangan ilmu antaruniversiti keagamaan di kawasan MABIMS untuk menghadapi cabaran semasa.

Selain 10 resolusi, SOM MABIMS ke-50 juga menyepakati empat fokus strategis periode 2026–2030 yang dituangkan dalam Takwim Fokus Strategik bersama. Keempatnya meliputi Potensi Belia, Pendidikan dan Beragama Maslahat, Harmonisasi Sosioekonomi, serta Keharmonian Serantau.

Kamaruddin berharap hasil pertemuan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi antarnegara anggota. Setiap delegasi diharapkan menindaklanjuti kesepakatan sesuai dengan kepentingan dan kapasitas negaranya masing-masing.

“Kita juga berharap setiap delegasi dapat terus melaksanakan hasil-hasil pertemuan ini sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing negara, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di setiap negara anggota,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, negara anggota juga menyepakati penyempurnaan Panduan Keanggotaan MABIMS, termasuk pengaturan mekanisme keterlibatan negara pemerhati dan negara bersekutu. Draf panduan ditargetkan rampung sebelum SOM ke-51 dan Pertemuan MABIMS ke-22 di Brunei Darussalam pada 2027.

SOM MABIMS ke-50 berlangsung pada 1–3 November 2026 di Jakarta. Pertemuan ini diikuti pejabat tinggi bidang keagamaan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama regional dalam pembangunan masyarakat Islam berkeadaban.

Delegasi Indonesia dipimpin Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin; delegasi Brunei Darussalam dipimpin Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Shamshol bin Haji Omar; delegasi Malaysia dipimpin Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Muhyidin bin Aziz; serta delegasi Singapura dipimpin Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Kadir Maideen bin Mohamed.

Turut membersamai Sekjen sebagai anggota delegasi dari Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN), Imam Syaukani; Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi; Kepala Biro Umum, Aceng Abdul Aziz; Kepala Biro Perencanaan, Kastolan; Direktur Penerangan Agama Islam, Muchlis Muhammad Hanafi; dan Direktur Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Nyayu Khodijah.

Sumber : https://kemenag.go.id/internasional/som-mabims-ke-50-sepakati-10-resolusi-khairu-ummah-sekjen-kemenag-harus-berdampak-nyata-bagi-masyarakat-CfAl8

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Beri Taklimat 400 Calon Pemimpin Masa Depan, Tekankan Integritas, Kepemimpinan, dan Jiwa Kebangsaan

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Dalam taklimatnya, Kepala Negara menekankan pentingnya membangun generasi pemimpin yang tidak hanya unggul dalam kemampuan profesional, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan jiwa kebangsaan yang kuat.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Melalui program yang diselenggarakan oleh Universitas Republik Indonesia (URI) tersebut, sekitar 400 lulusan sarjana telah terpilih melalui proses seleksi pada angkatan pertama.

“Menyiapkan para lulusan dari sarjana yang memang memiliki kapasitas yang baik, yang dibutuhkan sesuai untuk berbagai program strategis nasional,” ujar Brian dalam keterangannya kepada awak media.

Brian mengungkapkan bahwa para peserta akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan secara intensif sebelum diterjunkan ke dunia kerja. Program tersebut mencakup pelatihan selama enam bulan yang dilanjutkan dengan kegiatan magang selama dua bulan.

“Nah penyiapan dari 400 orang yang akan nantinya ditempatkan di BUMN dan berbagai program strategis itu dilakukan oleh URI. Nah ini yang mereka ada training selama 6 bulan, kemudian mereka akan ada magang juga selama 2 bulan,” jelasnya.

Menurut Brian, pembekalan yang diberikan Presiden tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis dan profesional. Lebih dari itu, Presiden menginginkan para peserta memiliki karakter yang kuat, memahami realitas kehidupan masyarakat, serta mampu menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas.

“Intinya tadi Pak Presiden memberikan pembekalan bagaimana mereka betul-betul siap, betul-betul memiliki integritas yang baik, hati yang baik, kapasitas yang baik, dan juga jiwa kebangsaan, rasa pemahaman yang baik tentang kondisi rakyat Indonesia, kondisi bangsa Indonesia,” ungkap Brian.

Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kecakapan profesional dan pembentukan karakter dalam mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Para peserta diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas secara efektif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan bangsa.

Brian menambahkan, Presiden menginginkan agar seluruh peserta dapat menunjukkan kinerja optimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab ketika nantinya memasuki dunia kerja.

“Sehingga mereka ketika nanti bekerja, mereka memiliki performasi yang baik dengan integritas yang tinggi,” katanya.

Melalui perpaduan pendidikan karakter, penguatan kapasitas kepemimpinan, serta pengalaman praktik di dunia kerja, P3MDI Batch 1 Tahun 2026 diharapkan menjadi salah satu langkah dalam menyiapkan talenta nasional yang kompeten dan berintegritas. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan generasi muda Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya melalui BUMN dan berbagai program prioritas pemerintah.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-beri-taklimat-400-calon-pemimpin-masa-depan-tekankan-integritas-kepemimpinan-dan-jiwa-kebangsaan/ 

Baca Terusannya »»  

ImajiNation 2026 Masuki Puncak Kompetisi, Dorong Kreativitas dan Inovasi Digital Murid Indonesia

 

Bandung, Kemendikdasmen - Kompetisi kreasi digital ImajiNation 2026 memasuki babak akhir setelah berhasil menjaring 6.800 peserta yang terdiri atas murid dan guru dari 38 provinsi di Indonesia. Diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Assemblr EDU serta didukung Samsung for Education, kompetisi ini menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir logis, dan keterampilan memecahkan masalah melalui Koding Visual.

Saat membuka acara pada Juli 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa ImajiNation memiliki semangat yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung implementasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) di satuan pendidikan. Menurutnya, pembelajaran koding tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang dibutuhkan murid dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan sekadar kemampuan menulis kode program, melainkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.

Sebagai puncak rangkaian kompetisi, acara Puncak dan Live Battle Koding Visual ImajiNation 2026 akan diselenggarakan pada Kamis (5/11) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, jajaran Kemendikdasmen, tim Assemblr EDU, mitra pendukung, serta para finalis dari berbagai daerah.

Salah satu agenda utama yang dinantikan adalah kompetisi langsung Koding Visual (Live Battle) kategori SMP Makers. Dalam kompetisi ini, empat tim terbaik akan beradu kreativitas dan kemampuan menyelesaikan tantangan melalui pengembangan karya digital secara langsung untuk memperebutkan gelar juara. Keempat tim tersebut berasal dari MTsN 1 Lumajang, Jawa Timur; SMP Islam Al Azhar 37 Pekanbaru, Riau; SMP Negeri 95 Jakarta; dan SMPII Al Abidin Boyolali, Jawa Tengah.

Selain kompetisi langsung, acara puncak juga akan memberikan apresiasi kepada sembilan finalis dari kategori lainnya. Pada kategori SD Dreamers, para finalis terdiri atas Alma Khaira Faizunnisa dari Sekolah Murid Merdeka Tangerang, Yusuf Maulana Savadhana dari SDI Al Azhar BSD Cileungsi, serta Theodore Alexander Simodiharjo dari Xin Zhong School Surabaya.

Sementara itu, kategori SMA/SMK Visionaries menghadirkan tiga finalis, yaitu Lionell Garreth Kenshiro dari SMAK 3 Binabakti Bandung, I Made Gede Bagas Wisnaya dari SMKN 1 Denpasar, dan Osiana Angelica dari SMAN TU 1 Tana Tidung. Adapun kategori EDU Innovators diikuti oleh Miftah Rahmalia Ariyati dari SDN Ngembeh 1 Mojokerto, Decky Zulkarnain dari SMPI As-Shofa Pekanbaru, serta Farhan Mustaqim dari SMAN 2 Tambun Selatan, Bekasi. 

Salah satu hal istimewa dari gelaran ini adalah rencana menghadirkan karya para pemenang kategori EDU Innovators di fitur Ruang Murid pada platform Rumah Pendidikan. Melalui langkah ini, berbagai inovasi media pembelajaran interaktif hasil karya peserta diharapkan dapat diakses, dipelajari, dan dimanfaatkan secara luas oleh guru dan murid di seluruh Indonesia.

Masyarakat juga berkesempatan memberikan dukungan kepada karya favorit melalui pemungutan suara People’s Choice yang dibuka hingga (4/11) pukul 12.00 WIB melalui laman resmi Showcase Finalis ImajiNation 2026. 

Seluruh rangkaian acara puncak, mulai dari kompetisi langsung hingga pengumuman pemenang, dapat disaksikan masyarakat secara daring melalui kanal YouTube Assemblr World, Rumah Pendidikan, dan Kemendikdasmen pada Kamis, 5 November 2026. 

Informasi lebih lanjut mengenai ImajiNation 2026 dapat diakses melalui akun Instagram @assemblredu.id, @rumahpendidikan.kemendikdasmen, dan @kemendikdasmen. 

 

 

Sumber : https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/16411-imajination-2026-masuki-puncak-kompetisi-dorong-kreativitas-dan-inovasi-digital-murid-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Pemanfaatan Data Bumi dan Kedirgantaraan Butuh Teknologi Elektronika Antariksa dan Penginderaan Jauh

 

 

 

Yogyakarta, 3 November 2026. Konferensi internasional ini menjadi bagian upaya BRIN, membuka ruang bagi peneliti, akademisi, dan praktisi industri dalam berbagi pengetahuan, memperluas jejaring, serta peluang kolaborasi riset dan inovasi di bidang elektronika kedirgantaraan dan penginderaan jauh. “Konferensi ini merupakan platform untuk membangun kemitraan, kolaborasi dan diskusi antar peneliti, institusi, akademisi maupun professional,” ujar Ketua Umum ICARES 2026, Dewi Anggraeni. 

Ia menyampaikan pentingnya sains, teknologi aerospace dan penginderaan jauh (remote sensing) untuk operasi satelit yang aman dan berkelanjutan di orbit. Sementara itu teknologi penginderaan jauh memberi kekuatan untuk observasi bumi, mengelola sumber daya, menanggapi risiko iklim dan lain sebagainya. 

ICARES merupakan konferensi ilmiah internasional yang mempertemukan para periset, akademisi, dan profesional untuk berbagi pengetahuan, mempresentasikan hasil penelitian, serta mendorong kolaborasi dan inovasi di bidang teknologi kedirgantaraan, elektronika, geosains, dan penginderaan jauh. Pada tahun 2026, ICARES memasuki penyelenggaraan yang kesepuluh sejak pertama kali diadakan pada tahun 2014, menandai komitmen berkelanjutan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. 

Konferensi ini juga memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka melalui prosiding konferensi yang terindeks di IEEE Xplore, sesuai dengan proses peninjauan dan persyaratan publikasi yang berlaku. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) merupakan organisasi profesional internasional yang berperan dalam pengembangan teknologi, penyusunan standar, dan penyebarluasan pengetahuan ilmiah. 

“Melalui ICARES, diharapkan hasil penelitian dan inovasi dapat menjangkau komunitas ilmiah global serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dewi. 

Prosiding penyelenggaraan sebelumnya telah dipublikasikan di IEEE Xplore dan terindeks Scopus, sehingga karya yang dipresentasikan memiliki visibilitas dan dampak yang luas. “Sejak 2014, ICARES konsisten menjadi tempat berbagi ide dan temuan baru. Prosiding kami terindeks Scopus dan dipublikasikan di IEEE Xplore, sehingga hasil riset para peserta dapat dibaca dan dirujuk oleh komunitas global,” ujar Dewi.

ICARES 2026 terdiri atas tiga topik utama, yaitu Aerospace and Electronic Systems (AES), Geoscience and Remote Sensing (GRS), serta Data Science dan Artificial Intelligence (AI) terkait Aerospace, Geoscience dan Remote Sensing. Ketiga topik ini penting karena persoalan antariksa dan penginderaan jauh semakin membutuhkan pendekatan lintas bidang.

“Topik yang akan dibahas mencakup teknologi aerospace seperti kontrol dan navigasi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dengan Multi-Agent Reinforcement Learning, motor roket, antena, Global Navigation Satellite System (GNSS), geoscience data processing, Synthetic Aperture Radar (SAR), serta observasi permukaan bumi dengan data remote sensing seperti Sentinel, Light Detection and Ranging (LiDAR)-UAV, dan Landsat. Metode Artificial Intelligence (AI) yang digunakan meliputi Convolutional Neural Network (CNN) dan Gated Wavelet Convolution (GWC) pada aplikasi geoscience dan remote sensing. Selain itu, terdapat model Support Vector Machine (SVM), Random Forest, Extreme Gradient Boosting (XGBoost), dan Gradient Boosting yang digunakan untuk memprediksi keberadaan tempat yang layak huni bagi manusia di luar tata surya kita,” ungkap Dewi.

Dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi ini juga disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) BRIN, Robertus Heru Triharjanto. Ia menilai ICARES sebagai ajang yang relevan bagi pengembangan riset penerbangan dan antariksa nasional, karena mempertemukan para periset dengan komunitas ilmiah internasional. Sesuai tradisi IEEE, pembinaan kader periset muda juga dilakukan dengan adanya student best paper award untuk bidang Aerospace, Geoscience dan Data Science serta AI.  

“ICARES merupakan kesempatan baik bagi para periset kita untuk memaparkan hasil riset, bertukar pandangan, dan membangun kolaborasi dengan komunitas internasional. Kami berharap konferensi ini memperkuat ekosistem riset penerbangan dan antariksa di Indonesia, terutama dengan kampus dan industri,” ujarnya.

Melalui ICARES 2026, para peserta diharapkan memperoleh wawasan terbaru, menjalin kolaborasi, dan memperkuat jejaring riset di tingkat nasional maupun global. Konferensi hibrida ini terbuka bagi peserta yang hadir langsung di Yogyakarta maupun yang mengikuti secara daring.

ICARES  2026 : https://r10.ieee.org/indonesia-grsaes/icares/

Sumber : https://brin.go.id/press-release/131271/pemanfaatan-data-bumi-dan-kedirgantaraan-butuh-teknologi-elektronika-antariksa-dan-penginderaan-jauh

 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Satukan Strategi Komunikasi Publik untuk Pariwisata Berkualitas

 

Jakarta, 3 November 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengoptimalkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun komunikasi publik yang terpadu guna mendukung pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, saat membuka Forum Tematik Bakohumas di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026), mengatakan paradigma pembangunan pariwisata nasional telah mengalami transformasi mendasar menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Fadjar Hutomo.

Menurutnya, transformasi tersebut membutuhkan dukungan lintas lembaga untuk mencapai berbagai target strategis pariwisata nasional, termasuk menyelaraskan informasi kebijakan publik agar dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Kementerian Pariwisata sebelumnya telah merilis Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 yang menyajikan proyeksi perkembangan pariwisata nasional. Melalui analisis data, tren, dan perspektif para ahli, publikasi tersebut mengulas berbagai isu strategis yang diperkirakan membentuk lanskap dan arah pariwisata Indonesia pada 2027.

Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 tidak hanya memotret kondisi pariwisata terkini, tetapi juga mengidentifikasi peluang, tantangan, dan prioritas strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pariwisata Indonesia ke depan.

Publikasi tersebut diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta langkah kolaboratif yang lebih terarah.

"Melalui sosialisasi dan pemanfaatan data Outlook ini, insan humas pemerintah diharapkan dapat memperkuat diseminasi informasi yang transparan dan adaptif terhadap perilaku media sosial masyarakat, sekaligus membangun kesiapsiagaan komunikasi krisis demi menjaga reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia," kata Fadjar.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, mengatakan perkembangan konektivitas dan digitalisasi telah meningkatkan ekspektasi publik terhadap kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, serta akses informasi yang transparan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur digital di seluruh destinasi pariwisata.

Di sisi lain, kecepatan arus informasi di ruang digital meningkatkan kerentanan terhadap krisis reputasi. Persoalan sekecil apa pun, baik terkait kenyamanan, tarif, maupun kelestarian lingkungan, dapat berdampak langsung terhadap citra destinasi pariwisata nasional.

"Di sinilah letak peran krusial kita bersama. Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Molly menyampaikan tiga fokus strategi komunikasi bagi seluruh insan humas pemerintah.

Pertama, membangun komunikasi pariwisata yang terintegrasi melalui kolaborasi Bakohumas. Sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, hingga pemerintah daerah perlu menyampaikan pesan yang selaras bahwa Indonesia merupakan destinasi yang aman, tertib, ramah, dan siap menyambut wisatawan dunia.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi dan berbagai isu yang berpotensi merugikan reputasi pariwisata Indonesia.

"Humas pemerintah harus responsif, mengedepankan data yang akurat serta sigap meredam sentimen negatif agar kepastian bagi wisatawan tetap terjaga," kata Molly.

Ketiga, menghadirkan komunikasi publik yang lebih humanis dengan mengangkat cerita autentik masyarakat lokal. Menurut Molly, narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki daya sentuh lebih kuat dibandingkan sekadar penyampaian angka statistik.

"Kepercayaan publik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Humas pemerintah bukan sekadar penyampai berita, melainkan pembangunan jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakatnya. Tantangan pariwisata 2026–2027 menuntut kita adaptif, kolaboratif, dan melangkah dalam satu irama. Semoga forum tematik Bakohumas hari ini dapat melahirkan gagasan konkret, memperkuat sinergi antarlembaga, serta memberi kontribusi bagi pariwisata Indonesia," ujar Molly.

Forum Tematik Bakohumas kali ini mengusung tema "Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata" dan diikuti 110 peserta yang merupakan insan humas dari berbagai kementerian/lembaga.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, yang memaparkan secara mendalam Indonesia Tourism Outlook 2026/2027, serta praktisi komunikasi publik Dilla Amran yang membahas strategi pengemasan konten komunikasi publik.

Plt. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Jemmy Alexander, berharap forum tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi terkini, proyeksi, dan tren pariwisata nasional berdasarkan dokumen Indonesia Tourism Outlook 2026/2027.

"Melalui pemahaman yang selaras, diharapkan jajaran Humas Kementerian/Lembaga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun narasi tunggal guna merespons dinamika sektor pariwisata secara terintegrasi," kata Jemmy.

Sumber ; https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-satukan-strategi-komunikasi-publik-untuk-pariwisata-berkualitas

Baca Terusannya »»  

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Penahanan Tiga Perwira Tinggi Polri Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal Sesuai Prosedur Hukum

 

Jakarta, 3 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses hukum terhadap tiga perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan dan intersepsi ilegal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, dan EHS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tegas Yusril.

Menko Yusril menjelaskan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak serta tindakan melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik.

Menurut Yusril, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah menghimpun keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan.

Ia juga meluruskan berbagai spekulasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

Menanggapi pertanyaan mengenai objektivitas penyidikan yang melibatkan perwira tinggi Polri, Menko Yusril menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap menjadi kewenangan penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan KUHAP. Menurutnya, status para tersangka sebagai anggota kepolisian tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan.

"Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang," ujar Yusril.

Ia menambahkan bahwa apabila seluruh alat bukti telah memenuhi persyaratan, perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan sehingga proses penegakan hukum dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Presiden juga telah memberikan arahan agar langkah hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat.

Di sisi lain, Menko Yusril menekankan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh institusi negara. Ia menjelaskan bahwa sejumlah lembaga, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan sesuai dengan prosedur hukum.

Menurutnya, Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka evaluasi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan perangkat penyadapan.

"Kalau dilakukan sembarangan, di luar ketentuan yang berlaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan tugas dari institusi itu, maka tentu itu merupakan suatu tindak pidana," jelasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun motif di balik dugaan penyadapan tersebut, Menko Yusril meminta masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia.

"Hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Hukum itu harus bicara dengan bukti. Jadi, beri kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dengan saksama," tegas Yusril.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah.

Menko Yusril menegaskan bahwa Pemerintah tetap mengedepankan penegakan hukum yang objektif, pemenuhan hak-hak tersangka, serta evaluasi pengawasan kewenangan penyadapan guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum

 

 

Sumber : https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/menko-yusril-tegaskan-penahanan-tiga-perwira-tinggi-polri-terkait-dugaan-penyadapan-ilegal-sesuai-prosedur-hukum 

Baca Terusannya »»  

Terima Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi, Kemenhub Berkomitmen Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

 

Jakarta – Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal, peralihan angkutan penumpang dan barang ke kereta api, serta modernisasi kapal dan teknologi pesawat. Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (3/11).

Dokumen hasil kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) tersebut, memuat arah kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Sesjen Arif Toha menegaskan, penyerahan dokumen ini perlu ditindaklanjuti dengan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh sektor transportasi agar memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi.

“Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Arif Toha.

Peta jalan tersebut disusun bersama WRI Indonesia dan mitra konsorsium lainnya berdasarkan inventarisasi emisi gas rumah kaca serta analisis pada setiap sektor transportasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menghitung potensi penurunan emisi, mengidentifikasi target dan aksi mitigasi, serta merumuskan arah kebijakan transisi energi yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan.

Pada sektor transportasi darat, arah kebijakan mencakup peningkatan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, termasuk bus dan Bus Rapid Transit (BRT), serta penerapan manajemen lalu lintas. Sementara itu, pada perkeretaapian, langkah yang didorong meliputi peningkatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kereta api serta elektrifikasi perkeretaapian.

Pada sektor transportasi laut, penurunan emisi diarahkan melalui modernisasi kapal dan peningkatan efisiensi operasional pelayaran. Adapun pada subsektor transportasi udara, upaya tersebut mencakup modernisasi teknologi pesawat, efisiensi penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Selain menghasilkan dokumen peta jalan, kerja sama ini juga menghasilkan panduan perhitungan emisi. Pengembangan perangkat pendukung masih berlangsung untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan dekarbonisasi sektor transportasi.

Sesjen Arif Toha menekankan bahwa pelaksanaan peta jalan membutuhkan koordinasi antarsubsektor serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan kebijakan. “Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata,” tegasnya.

Dokumen Peta jalan ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor transportasi terhadap pencapaian komitmen penurunan emisi nasional serta target emisi nol bersih pada 2060. Pelaksanaannya didukung dengan penguatan inventarisasi emisi serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi.

“Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi ini memperkuat kebijakan dan pelaksanaan aksi mitigasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional,” tutur Arif Toha.

Turut hadir dalam kegiatan ini Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia Giles Henley, perwakilan UK PACT Maria Herdanty, Deputy Fund Manager Palladium UK PACT Ivena Ersandi, Perwakilan WRI Indonesia Wendy Aritenang, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan

 

 

Sumber : https://www.kemenhub.go.id/post/read/terima-peta-jalan-dekarbonisasi-transportasi,-kemenhub-berkomitmen-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca 

Baca Terusannya »»  

Percepat Penanganan, Kasatgas Tito Tegaskan Daerah Terdampak Bencana Dapat Kembali Tetapkan Tanggap Darurat

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, daerah yang kembali terdampak bencana susulan dapat menetapkan status tanggap darurat. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, terutama perbaikan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026). Ia menjelaskan, meskipun penanganan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas dapat menetapkan kembali status tanggap darurat.

Menurutnya, penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga terkait bergerak lebih cepat. Sebab, penanganan melalui mekanisme tanggap darurat dapat menghindari proses administrasi yang panjang, seperti pengadaan melalui lelang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan.

"Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," ujarnya.

Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengeluarkan surat sebagai arahan bagi daerah terdampak bencana susulan untuk menerapkan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan. Dengan begitu, Pemda dapat mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara kementerian/lembaga juga dapat mempercepat dukungan penanganan.

“Agar bisa dilakukan percepatan, proses tadi, Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat, kementerian/lembaga juga demikian,” jelasnya.

Selain penanganan bencana susulan, Tito mengatakan, pemerintah pusat terus memperkuat dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak. Pemerintah telah menyiapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun.

Ia menyebutkan, dari 33 kementerian/lembaga yang terlibat, sebanyak 29 di antaranya telah memperoleh anggaran pada 2026. Sedangkan empat lainnya tidak mengajukan tambahan karena masih dapat menggunakan anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan penguatan fiskal kepada daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dukungan tersebut diberikan kepada daerah terdampak maupun tidak terdampak bencana pada ketiga provinsi tersebut.

Tito mengakui, penanganan pascabencana Sumatera merupakan pekerjaan besar karena mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan masing-masing daerah.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mendata kebutuhan yang belum tertangani. Persoalan yang dapat diselesaikan menggunakan anggaran daerah agar segera dikerjakan, sedangkan kebutuhan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dapat dikoordinasikan melalui Satgas PRR.

Tito memastikan pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang terdampak bencana sebelumnya maupun bencana susulan. “Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terkena dampak dari bencana November [tahun] lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Tito turut menyerahkan bantuan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Pidie Jaya dan sekitarnya. Bantuan meliputi satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR, sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara, serta bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang di Pidie Jaya. Selain itu, diserahkan pula bantuan dari Kementerian Sosial berupa paket sembako dan bantuan logistik darurat. 

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pidie Jaya, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber : https://www.satgasprr.go.id/siaran-pers/percepat-penanganan-kasatgas-tito-tegaskan-daerah-terdampak-bencana-dapat-kembali-tetapkan-tanggap-darurat-lj

Baca Terusannya »»  

Percepat Penanganan Karhutla, TNI Kirimkan 13 Ton NaCl ke Banjarmasin dan Palangkaraya

 

(Puspen TNI). TNI terus mengintensifkan pengiriman logistik Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari  Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (3/11/2026).

Pada hari ini, TNI mengerahkan satu pesawat TNI AU, Hercules C-130 A-1319 untuk mengangkut 7 ton bahan semai garam (NaCl), dikirimkan menuju Banjarmasin dan 6 ton NaCl dikirimkan menuju Palangkaraya.

Pengerahan Alutsista udara ini menjadi bukti nyata sinergi TNI dalam penanganan Karhutla di lapangan. Melalui Operasi Modifikasi Cuaca yang berkelanjutan, diharapkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

 

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-268601-percepat-penanganan-karhutla-tni-kirimkan-13-ton-na-cl-ke-banjarmasin-dan-palangkaraya.html 

Baca Terusannya »»  

Hotspot Nasional 189 Titik, OMC Terpadu Dilanjutkan dan Diperluas

 

Jakarta, 3 November 2026 – Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional meningkat pada pemantauan Senin, 2 November 2026 pukul 21.00 WIB. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, terdeteksi 189 hotspot, meningkat 89 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 100 hotspot.

Namun pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, jumlah hotspot justru turun dari 34 menjadi 31 titik. Kalimantan Tengah mencatat 19 hotspot, Jambi 9 titik, dan Kalimantan Selatan 3 titik. Sementara Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau tercatat nihil hotspot high confidence.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kenaikan hotspot nasional perlu dicermati, namun data satelit harus selalu dibaca bersama kondisi aktual di lapangan. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar. Karena itu, seluruh indikasi tetap diverifikasi melalui patroli dan groundcheck.

Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tanggal 2 November menunjukkan operasi masih berlangsung terutama di Kalimantan Tengah. Di Tanjung Taruna, Pulang Pisau, masih ditemukan banyak kepulan asap pada lahan gambut sehingga pemadaman harus dilanjutkan. Kondisi serupa terjadi di Jabiren yang belum sepenuhnya padam serta sejumlah lokasi di Palangka Raya yang masih menyisakan api maupun asap.

Di sisi lain, beberapa lokasi di Kalimantan Tengah telah menunjukkan perkembangan positif. Api di Pematang Kambat, Seruyan dan Pasir Panjang, Kotawaringin Barat telah berhasil dipadamkan, sementara di Pasir Putih, Kotawaringin Timur, tim masih melakukan pemadaman sekat batas dan pendinginan pada titik yang masih berasap.

Di Jambi, kebakaran di Desa Terusan, Batang Hari telah berhasil dipadamkan. Hujan dengan intensitas tinggi juga terjadi sekitar 30 menit di lokasi pada saat operasi berlangsung dan turut membantu kondisi pemadaman.

Perkembangan penanganan tersebut juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC terpadu. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, OMC terpadu yang berlangsung sejak 18 Oktober 2026 menunjukkan hasil positif dan menjadi operasi OMC terpadu dengan skala terbesar yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian karhutla.

Evaluasi mencatat beberapa indikator perbaikan, antara lain membaiknya jarak pandang dan konsentrasi polutan PM2.5, menurunnya hotspot, mulai meratanya kejadian hujan di sejumlah wilayah—khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan—serta kembali beroperasinya seluruh bandara yang sebelumnya mengalami kendala akibat rendahnya jarak pandang.

Rekapitulasi Posko juga mencatat pelaksanaan OMC secara intensif pada fase Oktober, termasuk operasi BNPB di Kalimantan Tengah–Kalimantan Selatan, operasi Kementerian Kehutanan di Sumatera Selatan, serta operasi di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Penyemaian dilakukan menggunakan NaCl maupun dry ice sesuai kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.

Pemerintah memutuskan OMC tetap dilanjutkan oleh BNPB, Kementerian Kehutanan, dan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan lapangan. Jumlah armada udara dan alutsista pendukung juga akan disesuaikan dengan perkembangan situasi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Sesuai arahan Kepala BNPB, OMC selanjutnya akan segera diarahkan ke Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Khusus Papua Selatan, status tanggap darurat karhutla masih berlaku hingga 28 November 2026, sehingga penguatan operasi udara menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan kebakaran di wilayah tersebut.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa OMC merupakan bagian dari strategi pengendalian karhutla dan tidak menggantikan operasi darat. Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan, serta seluruh unsur terkait tetap melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan sesuai kondisi aktual di lapangan.

Kenaikan hotspot nasional menjadi 189 titik menunjukkan bahwa dinamika karhutla masih dapat berubah dengan cepat. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari naik atau turunnya angka hotspot, tetapi dari kondisi di lapangan, yaitu memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak kembali muncul, kualitas lingkungan membaik, masyarakat terlindungi, serta kawasan hutan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618 atau WhatsApp +62 8131-00-35000, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/hotspot-nasional-189-titik-omc-terpadu-dilanjutkan-dan-diperluas 

Baca Terusannya »»  

Bencana Hidrometeorologi Terjadi di Sejumlah Wilayah, BNPB Tekankan Kesiapsiagaan

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (3/11), melaporkan jumlah kejadian bencana di Indonesia mencapai 2.285 kejadian. Angka tersebut bertambah tujuh kejadian dibandingkan data sebelumnya (2/11). Penambahan peristiwa yang terjadi, di antaranya banjir di Kabupaten Deli Serdang, Lumajang, Malang, dan Pidie Jaya, dua kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong dan Klaten serta satu kejadian cuaca ekstrem di Kabupaten Dairi.

Memasuki November 2026, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Perubahan kondisi cuaca pada masa peralihan musim perlu menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan angin kencang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia dilaporkan mengalami kejadian bencana yang berkaitan dengan kondisi tersebut.

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi salah satu wilayah yang mengalami beberapa jenis bencana akibat hujan dengan intensitas sedang hingga deras sejak 1 November 2026. Kondisi tersebut memicu luapan sungai, tanggul jebol, tanah longsor, dan pohon tumbang yang tersebar di 13 desa pada tujuh kecamatan. Berdasarkan perkiraan sementara, sebanyak 1.567 kepala keluarga (KK) terdampak dan 13 rumah tercatat mengalami kerusakan. Hingga pembaruan laporan, tidak terdapat korban jiwa dalam rangkaian kejadian tersebut.

Penanganan telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur kecamatan, desa, PLN, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), dan pihak terkait lainnya. Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan asesmen, pendataan, dan penanganan darurat di 117 KK di Desa Purorejo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka akses jalan tembus Tamansari–Iburaja yang tertutup longsor.

Selain membuka akses jalan, BPBD juga menangani rumah warga yang terancam rusak, kondisi debit sungai, jembatan limpas, serta tanggul untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Bantuan logistik turut disiapkan dan disalurkan kepada warga terdampak, antara lain di Desa Rojopolo berupa 240 kaleng makanan siap saji, tambahan gizi, dan lauk pauk. 

Cuaca Ekstrem di Dairi Sebabkan Korban Jiwa

Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, cuaca ekstrem terjadi pada Jumat (30/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Peristiwa di Dusun Liren, Desa Kuta Gamber, Kecamatan Tanah Pinem tersebut menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka, serta satu unit rumah mengalami rusak berat.

BPBD Kabupaten Dairi berkoordinasi dengan camat serta kepala desa atau lurah di wilayah terdampak untuk melakukan asesmen dan memberikan penanganan kepada para korban. Pemerintah daerah juga telah melakukan penanganan di lokasi kejadian bersama unsur setempat.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrem, termasuk angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, perlu diantisipasi bersama selama masa peralihan musim. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi hujan disertai angin kencang.

Banjir Masih Berdampak di Sejumlah Wilayah

Selain Lumajang, sejumlah wilayah lain juga mengalami banjir karena intensitas hujan tinggi. Berdasarkan data kejadian bencana BNPB, terdapat empat kejadian banjir yang tercatat, antara lain di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh; Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; serta Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur.

Di Kota Subulussalam, banjir berdampak terhadap sekitar 2.245 KK. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Selatan tercatat sekitar 222 KK terdampak dan masih dalam pemantauan. Di Kabupaten Deli Serdang, banjir berdampak terhadap sekitar 13 KK dan dilaporkan telah surut. Adapun banjir di Kabupaten Malang berdampak terhadap sekitar 43 KK dan kondisi air juga dilaporkan telah surut.

Penanganan dan pemantauan terus dilakukan oleh BPBD bersama unsur terkait di masing-masing wilayah. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai maupun kawasan rawan genangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi air dan mengikuti arahan petugas apabila diperlukan evakuasi.

Karhutla Masih Ditangani

Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan harian Ditjen Koordinasi dan Pengendalian Operasi BNPB dengan update data 2 November 2026 pukul 17.00 WIB, luas lahan yang masih dalam penanganan tercatat sekitar 1.256 hektare di enam provinsi. Luasan tersebut meliputi Kalimantan Tengah 547 hektare, Papua Selatan 455 hektare, Kalimantan Timur 60 hektare, Sulawesi Tengah 89 hektare, Sulawesi Tenggara 91 hektare, dan Nusa Tenggara Timur 14 hektare.

Untuk mendukung penanganan, BNPB menyiagakan 51 unit armada udara berdasarkan data gelar 2 November 2026. Armada tersebut terdiri atas 21 unit pesawat patroli/CASA/Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan 30 unit helikopter water bombing. Sebanyak 47 unit dialokasikan di enam provinsi prioritas, sedangkan empat unit lainnya berada di luar provinsi prioritas.

Kondisi Papua Selatan juga menunjukkan bahwa ancaman kekeringan dan karhutla masih perlu diperhatikan meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim penghujan. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga 20 Oktober 2026, awal musim hujan di Papua Selatan diperkirakan lebih lambat, yakni wilayah utara pada akhir November dan wilayah tengah hingga selatan pada pertengahan sampai akhir Desember. Selain itu, 46 dari 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam kondisi waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor.

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan ancaman bencana secara berkelanjutan di setiap daerah. Upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman karhutla, tetapi juga perlu memperhatikan kesiapan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor ketika hujan mulai turun di wilayah yang sebelumnya mengalami kekeringan.

BNPB Minta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Memasuki musim penghujan, BNPB mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut sejalan dengan Surat Edaran BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan 2026/2027 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan keterpaduan kesiapan pemerintah, dukungan berbagai pemangku kepentingan, sistem peringatan dini, serta keterlibatan masyarakat. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat dan mengurangi risiko dampak bencana.

BNPB juga mengimbau masyarakat untuk mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar sungai, lereng, dan kawasan rawan longsor. Ketika hujan lebat berlangsung, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi berbahaya, serta segera mengikuti arahan petugas apabila kondisi mengharuskan evakuasi.

Masyarakat diharapkan terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG serta informasi kebencanaan melalui kanal resmi BNPB dan BPBD setempat. Dengan kesiapan pemerintah dan partisipasi masyarakat, risiko serta dampak bencana selama masa peralihan musim diharapkan dapat diminimalkan.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bencana-hidrometeorologi-terjadi-di-sejumlah-wilayah-bnpb-tekankan-kesiapsiagaan

 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 3 November 2026

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB periode Senin (2/11) pukul 07.00 WIB hingga Selasa (3/1) pukul 07.00 WIB. Kejadian yang dilaporkan meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA), banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Klaten dan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Di Kabupaten Parigi Moutong, karhutla terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu, pada Jumat (30/10) sekitar pukul 11.10 WITA. Kebakaran melanda lahan perkebunan dan lahan kosong dengan luas terdampak sementara mencapai sekitar 110 hektare. Hingga Senin (2/11), api masih ditemukan di beberapa titik. Kondisi medan dan keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam proses pemadaman.

Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, TNI, Polri, pemadam kebakaran, Satpol PP, dan masyarakat telah melakukan upaya pemadaman hingga tahap pendinginan. Kebutuhan alat pemadam api masih diperlukan untuk mendukung penanganan di lapangan.

Kejadian karhutla lainnya berlangsung di Desa Ganongol Sari, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, pada Minggu (1/11) sekitar pukul 16.00 WITA. Kebakaran yang diduga dipicu pembakaran lahan secara sengaja tersebut mengakibatkan sekitar satu hektare lahan terbakar. BPBD bersama unsur TNI, Polri, relawan, Satpol PP, aparat desa, dan masyarakat melakukan koordinasi serta pemadaman. Setelah hujan turun, masih ditemukan asap dari dalam tanah di beberapa titik yang diduga berasal dari bara api yang tersimpan di lapisan tanah gambut.

Sementara itu, kebakaran hutan terjadi di kawasan Bukit Embung Purbasari, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, pada Senin (2/11) sekitar pukul 08.30 WIB. Kebakaran yang dipicu pembakaran sampah tidak terkendali tersebut menghanguskan sekitar 1,6 hektare lahan milik Perhutani. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Klaten, Masyarakat Peduli Api (MPA), Perhutani, relawan, dan warga setempat berhasil menyelesaikan penanganan serta pemadaman pada pukul 13.02 WIB.

Adapun kebakaran TPA Degayu terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Minggu (1/11) sekitar pukul 11.30 WIB. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga Senin (2/11), api masih belum berhasil dipadamkan. BPBD Kota Pekalongan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan asesmen dan pemadaman. Posko lapangan serta dapur umum juga telah didirikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama Dinas Sosial, disertai distribusi bantuan logistik bagi petugas dan masyarakat terdampak.

Selain itu, BNPB juga mencatat laporan kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, serta Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Di Kabupaten Lumajang, hujan berintensitas tinggi pada 1–2 November 2026 hingga pukul 22.00 WIB memicu luapan sungai, tanggul jebol, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dampak kejadian tersebar di tiga kecamatan, yakni Pasirian, Jatiroto, dan Tempursari, meliputi delapan desa, yaitu Gondoruso, Rojopolo, Purorejo, Tempursari, Bulurejo, Punorejo, Kaliuling, dan Pundungsari.

Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 1.417 kepala keluarga (KK) dan 1.417 unit rumah terdampak. Bencana juga berdampak pada akses jalan, jaringan listrik, serta lahan pertanian. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang melakukan penanganan dan pendataan di sejumlah lokasi, termasuk pembukaan akses jalan yang terdampak longsor pada jalur tembus Tamansari–Iburaja. Pemantauan juga dilakukan terhadap wilayah terisolasi, rumah warga yang terancam kerusakan, debit sungai, jembatan limpas, serta kondisi tanggul untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. Bantuan logistik darurat disiapkan bagi masyarakat terdampak.

Di Kabupaten Malang, banjir melanda empat kecamatan pada Senin (2/11), yakni Kecamatan Ampelgading, Bantur, Pagelaran, dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Lima desa terdampak meliputi Desa Tirtomoyo, Lebakharjo, Bantur, Kademangan, dan Klepu. Bencana tersebut berdampak pada sekitar 43 KK, 43 unit rumah, dua warung, empat akses jalan, serta menyebabkan satu unit jembatan rusak.

TRC BPBD Kabupaten Malang telah melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Berdasarkan kondisi terkini, air telah surut dan akses jalan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Petugas masih melakukan pembersihan material banjir. Kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan antara lain alat berat dan truk tangki.

Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi pada Kamis (29/10) sekitar pukul 01.45 WIB menyebabkan kenaikan debit Sungai Ular hingga meluap dan mengakibatkan erosi pada dinding tepian sungai di Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang. Dampak kejadian tercatat pada sekitar 11 unit rumah. Sebanyak 13 KK atau 51 jiwa mengungsi, baik di tenda pengungsian yang didirikan Brigif 7/RR maupun di rumah kerabat.

BPBD Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa serta mendukung pendirian tenda pengungsian, dapur umum oleh Korem Pantai Timur, dan pos kesehatan oleh Puskesmas Galang. Berdasarkan pemantauan hingga Senin (2/11), kondisi banjir telah surut.

BNPB juga mencatat kejadian tanah longsor di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, serta cuaca ekstrem di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Tanah longsor terjadi di kawasan Glamping Pelaga Eco Park, Banjar Bukit Buluk Tihing, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, pada Minggu (1/11). Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut memicu longsoran yang mengakibatkan dua orang dinyatakan hilang. BPBD Kabupaten Badung bersama Tim SAR gabungan yang melibatkan SAR Denpasar, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Badung, Damkar, Satpol PP, TNI/Polri, pemerintah kecamatan, dan aparat Desa Pelaga melakukan operasi pencarian terhadap korban.

Kejadian bencana lainnya, cuaca ekstrem terjadi di Dusun Liren, Desa Kuta Gamber, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, pada Jumat (30/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa satu unit rumah warga hingga mengalami rusak berat. Kejadian ini menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. BPBD Kabupaten Dairi telah melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, evakuasi korban, serta memberikan penanganan kepada warga terdampak. Hingga Senin (2/11), lokasi kejadian masih dalam penanganan pemerintah setempat.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 2 November 2026, sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada November 2026. 

BNPB mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat disertai petir, angin kencang atau puting beliung, banjir, serta tanah longsor. Selalu cek informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini secara berkala melalui kanal resmi BMKG, bersihkan saluran air, selokan, dan talang rumah agar aliran air tidak tersumbat dan menyebabkan genangan, pangkas dahan atau ranting pohon yang terlalu lebat, rapuh, atau berada dekat dengan kabel listrik dan bangunan, pahami jalur evakuasi dan siapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat untuk 3 hari. 

BNPB mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan 8 langkah kesiapsiagaan yakni pemetaan wilayah rawan; memastikan kesiapan sumber daya manusia, personel, peralatan dan logistik; mengoptimalkan dana darurat; memperkuat mekanisme sistem peringatan dini; meningkatkan sosialisai evakuasi mandiri termasuk pada kelompok rentan; dan normalisasi sungai serta pembersihan fasilitas pengendali banjir.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-3-november-2026

 

 

 

Baca Terusannya »»