Indonesia Tegaskan Perlindungan Warga Sipil dalam Hak Jawab SMU PBB ke-81

 

New York, Amerika Serikat – Indonesia menggunakan hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) ke-81 PBB untuk menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independent (28/9).

Indonesia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata.

Dalam beberapa pekan terakhir, tiga aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas, dan sembilan perempuan serta anak diculik di Mimika.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas Indonesia dalam hak jawabnya. Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia.

Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sesi Debat Umum SMU ke-81 PBB yang disampaikan pada tanggal 25 September 2026, Indonesia kembali tegaskan “From Aceh to Papua, from Miangas to Rote, Indonesia is one people. Indonesia is one nation.”

Indonesia juga menegaskan bahwa pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain.

Indonesia akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan dan mendorong dialog serta kerja sama yang dilandasi penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipil.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/indonesia-tegaskan-perlindungan-warga-sipil-dalam-hak-jawab-smu-pbb-ke-81?type=publication 

Baca Terusannya »»  

Wamenpora Taufik Harap Tambahan Medali Emas Usai Dua Wakil Bulu Tangkis Lolos Final Asian Games 2026

 

Nagoya: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, mengaku bersyukur dan merasa lega setelah kontingen bulu tangkis Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya ke babak final Asian Games 2026 Aichi-Nagoya.  

Dua wakil Merah Putih yang sukses melangkah ke laga pamungkas tersebut adalah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah serta ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.  

Amri/Nita melaju ke final setelah menumbangkan pasangan China Feng Yan Zhe/Huang Dongping dengan skor 2-0 (21-12 dan 21-14). Sementara, Leo/Daniel melangkah ke partai puncak usai menang 2-0 (21-11 dan 21-14) atas wakil Korea Selatan, Kim Wong Hu/Seo Seung Jae. 

“Ya, lega, bersyukur lah. Besok final ada ganda putra sama ganda campuran kan. Mudah-mudahan bisa dapat emas tambahan besok. Tapi ya, kuncinya kan di anak-anak (atlet) ya,” ujar Wamenpora Taufik selepas menyaksikan laga semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Senin (28/9).

Wamenpora Taufik menilai perjuangan pebulu tangkis di lapangan sudah sangat maksimal. Meskipun beberapa wakil lainnya seperti Alwi Farhan di sektor tunggal putra dan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus terhenti di babak semifinal dan masing-masing mendapatkan medali perunggu.

Alwi harus mengakui keunggulan Kunlavut Vitidsarn asal Thailand 0-2 (13-21 dan 15-21). Sedangkan Fajar/Fikri juga mengalami kekalahan atas wakil China Liang Weikeng/Wang Chang 1-2 (17-21, 21-13, dan 9-21). 

“Maunya juga tadi kan di Alwi bisa menang, tapi ya bersyukur. Fajar/Fikri juga kalah tadi. Tapi ya udah, mereka sudah maksimal. Kita lupakan yang tadi, kita lihat besok finalnya. Mudah-mudahan mereka bisa berikan yang terbaik,” kata Wamenpora Taufik.

Mengenai penampilan para pemain muda seperti Alwi Farhan dan Moh. Zaki Ubaidillah (Ubed), Wamenpora Taufik menilai keikutsertaan mereka di ajang multicabang terbesar se-Asia ini menjadi modal penting untuk meningkatkan pengalaman dan level permainan mereka ke depan.  

“Buat Alwi progresnya bagus ya. Ini Asian Games pertama buat Alwi, mudah-mudahan jadi pelajaran. Lebih ke tahu, mungkin Alwi kan juga mulai naik levelnya ke atas, jadi tahu lah lawan siapa-lawan siapa. Untuk pertandingan (event) berikutnya masih banyak juga,” tutur Wamenpora Taufik.

Selain itu, Wamenpora juga mengapresiasi keberhasilan Amri/Nita dan Leo/Daniel yang mampu menumbangkan ganda-ganda tangguh dunia di babak semifinal. Menurutnya, di partai final nanti, aspek peringkat tidak lagi menjadi jaminan utama.  

“Sebenarnya kalau udah di level atas itu kan udah sama saja ya. Yang penting dia siap. Udah final udah enggak ada peringkat satu atau dua itu. Harus maksimal lah semuanya,” pungkas Wamenpora Taufik. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7211/wamenpora-taufik-harap-tambahan-medali-emas-usai-dua-wakil-bulu-t 

Baca Terusannya »»  

Hasil Indonesia Vs Malaysia: Skor 0-0, Klasemen Garuda di Bawah Harimau Malaya

 

SPORT.DETIK.COM GBK - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 melawan Malaysia. Hasil ini membuat Garuda tertahan di posisi kedua klasemen Grup A, di bawah Harimau Malaya.

Matchday kedua FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan Indonesia vs Malaysia. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026) malam.

Indonesia sempat mencetak gol pada menit ke-4 lewat Justin Hubner. Tapi gol itu dianulir wasit karena terlebih dahulu terjadi pelanggaran di kotak penalti Malaysia.

Tingginya tensi laga membuat banyak pelanggaran terjadi. Tumbalnya, Thom Haye sampai harus diusir wasit setelah diganjar kartu merah pada menit ke-37.

Indonesia dan Malaysia saling balas serangan di babak pertama. Namun tak ada gol tercipta. Skor 0-0 hingga turun minum.

Babak kedua duel sengit masih terjadi dengan Arif Aiman melanggar Dean James. Tetapi wasit hanya mengganjarnya dengan kartu kuning.

Peluang didapat Malaysia pada menit ke-63. Paulo Jouse berdiri bebas menyundul bola, untung arahnya naik ke atas gawang Indonesia.

Menit ke-74, Malaysia kembali melancarkan peluang berbahaya yang merepotkan lini belakang Indonesia. Gawang Indonesia masih selamat, tendangan Fergus Tierney melebar.

Malaysia terus menggempur pertahanan Indonesia 15 menit jelang akhir laga. Indonesia kesulitan merebut bola, dan serangan baliknya mudah dipatahkan Malaysia.

Justin Hubner melakukan penyelamatan emas memblok bola yang sudah nyaris masuk ke gawang Indonesia di penghujung laga. Skor 0-0 menjadi akhir pertandingan antara Indonesia vs Malaysia.

Hasil ini membuat Indonesia harus tetap tertahan di posisi kedua klasemen Grup A dengan 4 poin. Garuda ada di bawah Malaysia yang unggul selisih gol.

 

Susunan Pemain

Indonesia (5-4-1)

Maarten Paes; Elkan Baggot, Kevin Diks, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Dean James (Rizky Ridho 82'); Joey Pelupessy, Thom Haye; Ragnar Oratmangoen (Ivar Jenner 42'), Luke Vickery (Mitchell Baker 68'), Ole Romeny (Nathan Tjoe-A-On 81')

Pelatih: John Herdman

Malaysia (4-3-3)

Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Dion Cools, Corbin-Ong, Bradly Tapp; Nooa Laine, Manuel Hidalgo (Fergus Tierney 73'), Stuart Wilkin; Arif Aiman, Faisal Halim (Paulo Jouse 54'), Bergson (Syahmi Safari 88')

Pelatih: Tan Cheng Hoe

 

 

Sumber : https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-8683402/hasil-indonesia-vs-malaysia-skor-0-0-klasemen-garuda-di-bawah-harimau-malaya 

Baca Terusannya »»  

Euforia Nobar Timnas Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Geliatkan UMKM

 

SEMARANG — Acara nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah tidak hanya menghadirkan euforia dan keseruan dukungan bagi Skuad Garuda, tetapi juga membawa berkah bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar lokasi.

Hal itu sebagaimana terjadi saat acara nobar laga Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Emtek Media, Senin (28/9/2026) malam.

Pedagang wedang ronde, Susilowati mengaku, jika pada hari-hari biasa dagangannya hanya laku kurang lebih 50 porsi, pada acara tersebut 150 porsi wedang rondenya ludes dalam waktu 30 menit.

“Ini tadi bawa 150 porsi, habis dalam setengah jam. Kalau hari biasa, jualan mulai jam 7 malam (pukul 19.00) sampai jam 2 pagi (pukul 02.00) itu saja kadang tidak habis, dan (sisanya) dibawa pulang,” ujar Susilowati, ditemui di sela acara nonton bareng.

Pedagang yang biasa jualan di Jalan Pahlawan, Kota Semarang tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya nonton bareng. Acara tersebut dapat membantu pedagang kaki lima.

“Alhamdulillah sudah dua kali ini di-booking untuk acara nonton bareng. Ini rezeki dari Pak Luthfi (Gubernur Jateng),” ujarnya, yang sudah berjualan sejak 2014.

Pedagang lainnya, Susi, mengatakan hal yang sama. Kesempatan untuk menjajakan dagangannya di acara yang digelar di Halaman Kantor Gubernur memang tidak rutin, tetapi omzetnya dapat menutup atau menambah penghasilan sehari-hari.

Selama 11 tahun menjalankan usaha Angkringan Om Yanto, setiap hari pendapatan kotor yang dia dapat berkisar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu.

“Ini tadi dapat pesanan Rp2 juta. Senang banget UMKM kaki lima bisa digandeng, untuk saya sudah beberapa kali di-booking kalau ada acara seperti ini. Biasanya jualan di depan kampus Undip Pleburan dari jam 4 sore (pukul 16.00) sampai jam 2 pagi (pukul 02.00),” bebernya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, nonton bareng ini sebagai bentuk dukungan kepada tim nasional dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Selain itu juga untuk menggeliatkan ekonomi UMKM yang berada di sekitar lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam acara itu juga sekaligus menegaskan, Kantor Gubernur adalah Rumah Rakyat; masyarakat dapat datang untuk komunikasi langsung dan menyampaikan pendapat.

“Di sini ada produk UMKM dan ada makanan. Semua kita sediakan dan sajikan untuk anak-anak, teman-teman, dan saudara-saudara. Kita gratiskan,” katanya, di tengah acara nonton bareng Timnas Indonesia melawan Malaysia.

Luthfi menyampaikan, olahraga merupakan alat pemersatu bangsa. Laga timnas sepak bola Indonesia menjadi momentum untuk mempererat masyarakat dan mereduksi konflik sosial. Melalui nonton bareng tersebut semua permasalahan bisa cair.

“Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi harus formal. Kita bisa menyatu dengan seluruh masyarakat,” jelas Luthfi, didampingi Sekda Jateng Sumarno.

Salah seorang penonton, Avanda Amytrias, merasakan betul bagaimana keseruan dan euforia nonton bareng laga Skuad Garuda. Dalam dua kali gelaran nonton bareng, dia selalu hadir bersama dua anaknya, Omar dan Raffa.

Avanda mengapresiasi Gubernur Ahmad Luthfi, yang telah menyelenggarakan nonton bareng laga timnas di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Luar biasa. Apresiasi kepada Gubernur. Bagus banget acaranya, kalau bisa sering-sering mengadakan acara seperti ini, supaya euforia sepak bola warga Jawa Tengah lebih kencang lagi. Ini saya juga ngajak anak-anak biar dapat euforia sepak bola. Sering ajak anak nonton bareng dan nonton di stadion juga,” ujarnya usai acara.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/euforia-nobar-timnas-indonesia-di-halaman-kantor-gubernur-jateng-geliatkan-umkm/ 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertakziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Duka atas Berpulangnya Guruh Soekarnoputra

 

Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta, pada Senin malam, 28 September 2026. Kehadiran Kepala Negara tersebut untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung atas berpulangnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa almarhum merupakan putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sekaligus adik dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Senin malam, 28 September 2026, Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, untuk menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra, putra bungsu Presiden RI pertama Soekarno dan adik dari Presiden Megawati Soekarnoputri,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam suasana duka tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa sekaligus penghormatan kepada keluarga besar almarhum. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum serta keluarga yang tengah berduka.

“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita dan penghormatan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy pun menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa juga disampaikan bagi keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi suasana duka.

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” tutur Seskab Teddy.

Saat bertakziah, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

 

Sumber :https://presidenri.go.id/berita-lainnya/seskab-teddy-presiden-prabowo-bertakziah-ke-kediaman-megawati-sampaikan-duka-atas-berpulangnya-guruh-soekarnoputra/ 

Baca Terusannya »»  

Delapan Investor Siapkan Rp12,6 Triliun untuk Pati

 

PATI – Sebanyak delapan perusahaan menyatakan komitmen investasi senilai sekitar Rp12,6 triliun di Kabupaten Pati untuk 2027 melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dalam Pati Business Forum 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Senin malam (28/9/2026). Komitmen tersebut mencakup sektor pengolahan sampah menjadi energi, solar farm, pelabuhan dan perikanan, tekstil, penerangan jalan, hingga industri barang dari kulit.

 

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, komitmen tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang investasi di Kabupaten Pati. Menurutnya, forum yang dihadiri sekitar 70 perusahaan itu menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong investasi daerah.

 

“Total LoI yang akan kami tanda tangani dengan delapan perusahaan sekitar Rp12,6 triliun. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Investasi tetap mengalir dan luar biasa di Kabupaten Pati,” kata Chandra.

 

Salah satu investasi terbesar diarahkan untuk mengatasi persoalan persampahan. Chandra menyebut Kabupaten Pati menghasilkan timbulan sampah sekitar 697 ton per hari. Kondisi tersebut membuka peluang penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

 

“Dari sekitar Rp12,6 triliun tadi, nilai investasi yang tertinggi bidangnya waste to energy. Pati setiap hari menghasilkan di atas 500 ton sampah per hari. Ini problem yang sangat luar biasa,” ujarnya.

 

Rencana investasi pengolahan sampah menjadi energi tersebut berasal dari PT Sinergi Enviro Solution dan PT Sichuan Energy Development dengan nilai sekitar Rp5,2 triliun. Investasi itu diarahkan untuk membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

 

Kemudian ada PT Synergy Infra Hijau dan PT Sichuan Energy Development Group yang bergerak di bidang usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan nilai investasi ± Rp 2,7 triliun. 

 

Selain sektor energi, PT Sino Textile Group menyiapkan investasi sekitar Rp3 triliun pada sektor solar farm. Sementara PT Lensa Patria Energi berencana menanamkan modal sekitar Rp1,45 triliun untuk pelabuhan dan perikanan, termasuk cold storage serta industri pengolahan ikan.

 

“Pati punya potensi perikanan yang sangat besar. Kapal di atas 30 GT yang tercatat sekitar 800 unit, sedangkan kapal di bawah 30 GT sekitar 2.500 unit. Ini potensi yang bisa dikembangkan investor,” tutur Chandra.

 

Komitmen investasi lainnya berasal dari PT Sinergi Infra Hijau untuk sektor penerangan jalan senilai sekitar Rp140 miliar. PT Quanda Industrial menyiapkan sekitar Rp55 miliar, PT Putrajaya Sakti Samudera sekitar Rp50 miliar, serta PT RBJ Outdoor Products untuk industri barang dari kulit dengan nilai sekitar Rp28 miliar.

 

Chandra menyampaikan bahwa masuknya investasi juga diharapkan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan peninjauannya ke sejumlah perusahaan PMA di Pati, proporsi tenaga kerja lokal disebut mencapai sekitar 90 persen.

 

“Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja perempuan. Laki-laki pun pastinya terserap untuk lapangan pekerjaan pada 2027,” jelas Chandra.

 

Pemkab Pati juga menyiapkan dukungan melalui pelayanan perizinan dan pengawalan investasi. Mal Pelayanan Publik serta Satgas Percepatan Investasi disiapkan sebagai bagian dari upaya membantu investor menyelesaikan berbagai kendala dalam proses investasi.

 

“Kami akan kawal perizinannya supaya memudahkan Anda berinvestasi di Kabupaten Pati. Kalau ada kesulitan tentang perizinan, bisa langsung datang ke Pendopo Kabupaten Pati. Kami siap melayani,” tegas Chandra.

 

Selain investasi yang telah menyatakan LOI, Chandra menyebut Pati masih memiliki ruang pengembangan kawasan industri. Total kawasan industri yang disebut berada di sejumlah wilayah Pati mencapai sekitar 5.600 hektare.

 

“Masih banyak sekali yang bisa kita tarik untuk investasi yang ada di Kabupaten Pati,” katanya.

 

Chandra juga membuka peluang investasi pada sektor berbasis potensi lokal. Di antaranya industri garam, pengolahan hasil pertanian, serta energi terbarukan berbasis komoditas jagung dan ketela.

 

Menurut Chandra, potensi tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan kemandirian pangan, industri, dan energi. Ia menyebut Pati juga memiliki dua pabrik gula serta perkebunan jagung, ketela, dan tebu yang dapat dikembangkan menjadi rantai industri bernilai tambah.

 

“Kami membutuhkan industri-industri yang bisa tumbuh di Kabupaten Pati. Salah satunya industri garam, termasuk industri yang mendukung kemandirian energi seperti bioetanol,” ungkap Chandra.

 

Pati Business Forum 2026 turut mempertemukan Pemkab Pati dengan perbankan, asosiasi dunia usaha, serta investor dalam dan luar negeri. Chandra menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng dan para investor yang telah membuka peluang kerja sama dengan Kabupaten Pati.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, perwakilan kepala daerah kabupaten tetangga, Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kabupaten Pati, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng, jajaran pejabat Pemkab Pati, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Pati, serta para Ketua Kadin, Apindo, HIPMI, dan asosiasi dunia usaha.

 

Forum juga diikuti para investor dan pelaku usaha dalam dan luar negeri, di antaranya perwakilan PT Sichuan Energy Development, PT Sinergi Enviro Solution, serta perwakilan perusahaan dan kelompok usaha lainnya.

Baca Terusannya »»  

Seiring Hari Pariwisata Dunia, Menteri Pariwisata Luncurkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027

 

Jakarta, 28 September 2026 – Bertepatan dengan momentum Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap 27 September, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana meluncurkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 sebagai referensi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam membaca dinamika, menangkap peluang, mengantisipasi tantangan, serta menentukan arah pengembangan pariwisata menuju 2027.

Menteri Pariwisata Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/9/2026), mengatakan Hari Pariwisata Dunia tidak semata menjadi momentum perayaan, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan perjalanan sektor pariwisata sekaligus mempersiapkan langkah ke depan di tengah lanskap global yang terus berubah.

“Lanskap pariwisata global bergerak sangat dinamis. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tantangan iklim, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan buatan membawa tantangan sekaligus peluang baru,” kata Menpar Widiyanti.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja positif. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8,98 juta kunjungan atau tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat sektor pariwisata nasional. Namun, Menpar Widiyanti mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lekas berpuas diri. Daya saing yang tetap kuat perlu diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan pariwisata.

Pertumbuhan pariwisata ke depan diharapkan tidak hanya tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dari pengalaman wisata yang semakin berkualitas, nilai tambah ekonomi yang lebih besar, serta manfaat yang semakin nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Menghadapi tahun depan, kita harus melangkah menuju pertumbuhan yang lebih kuat. Untuk itu, Indonesia Tourism Outlook hadir sebagai kompas bersama dalam membaca perubahan, mengenali peluang, dan mengantisipasi risiko,” kata Menpar Widiyanti.

Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 disusun dengan mempertimbangkan perspektif para ahli di bidang pariwisata melalui expert survey serta wawancara dengan pelaku usaha dan mitra yang terlibat dalam berbagai program unggulan Kementerian Pariwisata.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempertemukan perspektif kebijakan dengan perkembangan serta kebutuhan industri. Dengan demikian, Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 tidak hanya memotret kondisi pariwisata, tetapi juga memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, dan prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata Indonesia ke depan.

Kehadiran Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 juga diharapkan dapat memperkuat pijakan dalam perumusan kebijakan pemerintah, menjadi referensi strategis bagi pelaku industri pariwisata nasional, serta mempererat kolaborasi lintas sektor untuk membangun pariwisata Indonesia yang semakin tangguh, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi menjadi semakin penting karena keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan industri, akademisi, komunitas, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kesamaan arah dan pemahaman terhadap perubahan menjadi modal untuk memastikan pariwisata mampu memberikan nilai yang lebih besar bagi Indonesia.

“Dengan semangat Hari Pariwisata Dunia, semoga dokumen ini memperkuat pijakan kebijakan, menjadi acuan para pelaku industri, dan mempererat kolaborasi kita semua,” tutur Menpar Widiyanti.

Buku Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 dapat diunduh melalui link website https://kemenpar.id/ito20262027

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-seiring-hari-pariwisata-dunia-menteri-pariwisata-luncurkan-indonesia-tourism-outlook-2026-2027 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 28 September 2026

 

JAKARTA –  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan kejadian bencana yang berhasil dihimpun hingga Senin (28/9) pukul 07.00 WIB adalah sebagai berikut.

Kejadian pertama dilaporkan banjir melanda wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Toribulu pada Minggu (27/9). Adapun desa terdampak yakni Desa Toribulu Selatan, Desa Tomoli Utara, Desa Sibalago dan Desa Singura. Kaji cepat sementara mencatat 160 rumah dan 3 unit fasilitas umum terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama tim gabungan segera melakukan upaya penanganan darurat di lapangan. Kondisi terkini banjir dilaporkan sudah surut.

Beralih ke Provinsi Sumatera Utara, banjir melanda wilayah Kabupaten Langkat pada Minggu (27/9). Hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadi banjir yang berdampak di tiga kecamatan yakni Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Sawit Seberang dan Kecamatan Wampu. Ketinggian muka air saat terjadi banjir berkisar antara 10 hingga 80 sentimeter. Berdasarkan pemantauan visual, banjir sudah mulai berangsur surut. BPBD menyiapkan langkah penanganan darurat serta penyaluran bantuan yang dibutuhkan.

Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima titik api terlihat di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo sekitar pukul 16.38 WIB. Luas lahan terbakar mencapai 2 hektare. BPBD bersama tim gabungan segera menurunkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya penanganan darurat. Kondisi terkini per Minggu (27/9) api sudah berhasil dipadamkan. 

Masih seputar karhutla, kejadian yang sama melanda wilayah Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian karhutla melanda Desa Uekuli Kecamatan Tojo. Terpantau titik api terlihat pada Minggu (27/9) sekitar pukul 02.00 WITA hingga membakar lahan seluas satu hektare. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Damkar Tojo Una-Una, TNI, Manggala Agni dan masyarakat berhasil memadamkan api dan kondisi aman terkendali.

Karhutla juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Dilaporkan warga melihat titik api pada Sabtu (26/9) di Desa Warung dan Desa Rawasan di Kecamatan Jenu. Berdasarkan pantauan visual di lapangan, sebagian api merambat dengan cepat, hal ini dipicu kondisi lahan yang kering hingga lahan seluas 200 hektare habis terbakar. Api berhasil dipadamkan pada Minggu (27/9). Penyebab kebakaran kini masih dalam proses penyidikan pihak berwajib.

Menyikapi rangkaian bencana yang terjadi, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui jalurnya yang aman.

Menyikapi bahaya hidrometeorologi kering, khususnya karhutla, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melakukan upaya pencegahan sejak dini. Karhutla tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial di wilayah terdampak.

Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk pembakaran untuk membuka lahan ataupun sampah. Selain itu, masyarakat diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan kepada pihak berwenang, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-28-september-2026

 

 

 

Baca Terusannya »»  

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia vs Malaysia akan Tersaji Malam ini

 

Jakarta: Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia mengawali perjuangannya dalam FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Dua gol Indonesia dicetak Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny. 

Di hari yang sama, Jumat (25/9), Malaysia juga berhasil menang atas Bangladesh 3-0. Tiga gol Malaysia dicetak Arif Aiman lewat brace dan satu gol oleh Brigson da Silva.

Untuk sementara ini, Malaysia memuncaki klasemen Grup A Divsi I dengan poin tiga (3 gol). Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin sama, tetapi selisih gol (2 gol). Pertandingan kedua Grup A malam ini diprediksi akan berjalan sengit dengan tensi tinggi. 

Dengan modal kemenangan pada laga pembuka, Indonesia dan Malaysia sama-sama punya alasan untuk tampil agresif. 

Dalam format FIFA ASEAN Cup 2026, hanya juara grup yang berhak melaju ke final. Jadi, setiap poin yang diperoleh pada fase grup bisa memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan masing-masing tim.

Indonesia memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Puluhan ribu suporter akan menciptakan atmosfer yang intens sejak menit pertama. Bagi pemain Garuda, dukungan itu bisa menjadi sumber energi tambahan, tetapi tekanan tampil maksimal juga ikut meningkat.

Persaingan kedua negara pun telah berlangsung sangat panjang. Berdasarkan catatan 11v11, Indonesia dan Malaysia telah bertemu sebanyak 85 kali. Indonesia meraih 33 kemenangan, Malaysia 34 kemenangan, sementara 18 pertandingan lainnya berakhir imbang. (ben)

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026:

Pertandingan: Malaysia Vs Indonesia
Hari/Tanggal: Senin, 28 September 2026
Tempat: Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta
Kick Off: Pukul 19.30 WIB 
Siaran Langsung: Indosiar, SCTV, Moji, Nex,

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7207/fifa-asean-cup-2026-indonesia-vs-malaysia-akan-tersaji-malam-ini

Baca Terusannya »»  

Percepat Penanggulangan TBC, 884 Puskesmas di Jateng Bakal Dilengkapi Alat Diagnostik

 

KARANGANYAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam percepatan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TBC) di wilayahnya.

Dukungan tersebut salah satunya berupa penyediaan alat diagnostik TBC, untuk 884 puskesmas di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Sumarno, saat acara Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Active Case Finding (ACF) TBC Provinsi Jawa Tengah, di Anaya Azana Villa & Resort Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Senin (28/9/2026).

Sumarno mengatakan, dukungan alat screening TBC dari Kemenkes, menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk mempercepat penemuan kasus. Selain penyediaan alat, penanganan TBC juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan kader di tingkat desa.

“Di masing-masing desa nanti juga ada kader berdasarkan kasus. Operasional dari Kementerian Kesehatan,” ujar Sumarno.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menemukan dan mengobati pasien yang sudah terjangkit. Penelusuran terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, juga harus menjadi perhatian.

Karena itu, menurut Sumarno, penelusuran kontak erat perlu dilakukan secara lebih aktif. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan program pemberantasan TBC, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

“Kita memonitor selama beberapa bulan ini, apa yang telah dikerjakan dan melihat perkembangannya. Kita melihat apa yang masih kurang dan kita saling mengisi,” kata Benjamin.

Dia menjelaskan, upaya penanggulangan TBC saat ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pemeriksaan menggunakan X-ray. Langkah itu diharapkan dapat menemukan kasus lebih awal, sehingga masyarakat yang membutuhkan obat pencegahan dapat segera ditangani, sementara pasien yang sakit dapat memperoleh pengobatan.

“Untuk pengobatan sudah bagus. Kita sekarang mengejar di pencegahan. Masyarakat yang kontak erat dilakukan CKG dengan X-ray,” jelasnya.

Benjamin menambahkan, khusus Jawa Tengah, seluruh puskesmas akan mendapatkan alat diagnostik TBC. Total terdapat 884 puskesmas di Jawa Tengah yang akan menerima alat tersebut mulai bulan depan.

Dukungan peralatan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya active case finding, sekaligus mempercepat penemuan dan penanganan TBC hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar.

Acara tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Dinas Kesehatan dari sejumlah provinsi antara lain Provinsi DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pada kesempatan itu juga dicanangkan Desa/Kelurahan Siaga TB di Jawa Tengah. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/percepat-penanggulangan-tbc-884-puskesmas-di-jateng-bakal-dilengkapi-alat-diagnostik/ 

Baca Terusannya »»  

Modal Awal Mahal, Wagub Jateng Taj Yasin Cari Terobosan Pembiayaan Hijau untuk IKM

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mencari terobosan, agar pembiayaan hijau lebih mudah diakses Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayahnya.

Sebab, investasi awal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dinilai masih mahal, sementara kemampuan agunan IKM relatif terbatas.

“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah, membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi memberikan keynote speech, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah”, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut, penggunaan teknologi hijau memang dapat membuat biaya operasional lebih efisien dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut membutuhkan waktu, sedangkan modal harus disiapkan sejak awal.

Karena itu, dia meminta hasil FGD tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan terobosan pembiayaan yang sesuai dengan karakter IKM.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama, dan kita carikan terobosan-terobosan,” terang wagub.

Taj Yasin menilai, pembahasan tersebut penting karena sektor industri menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Jawa Tengah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 tumbuh 5,80 persen.

Sektor industri menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, dengan kontribusi 33,18 persen. Berikutnya sektor perdagangan 13,78 persen, dan pertanian 12,56 persen.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” beber Gus Yasin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau diperlukan sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko krisis lingkungan, sekaligus mendukung arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.

Taufik mengatakan, perbankan di Jawa Tengah mendukung penuh pembiayaan hijau, melalui penyaluran kredit kepada sektor yang berpotensi mendukung pembiayaan hijau. Walaupun sejauh ini jumlah yang mengajukan kredit di sektor tersebut relatif kecil.

Dia menjelaskan, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan kolaborasi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, dan pelaku industri.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders, untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” tandas Taufik.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/modal-awal-mahal-taj-yasin-cari-terobosan-pembiayaan-hijau-untuk-ikm/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Minta Antrean BPJS Dipangkas, Pasien Dilayani Tanpa Dibeda-bedakan

 

Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang makin baik, dengan waktu antrean yang lebih singkat, dan pelayanan yang optimal bagi setiap pasien. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026

“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Menkes.

Menkes menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit memberikan pelayanan yang sama kepada peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Menkes.

Dalam rapat tersebut, aspek keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian. Menkes menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian dari sisi keuangan, dan Kementerian Keuangan telah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan program tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Teman-teman dari BPJS juga menanyakan, Pak kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Kebetulan di sini juga ada Pak Menkeu, Pak Menkeu juga sudah memberikan kejelasan bagaimana ke depannya BPJS ini selama pelayanannya baik, ke masyarakat baik dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga,” ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah perkembangan dalam sistem kesehatan, seperti inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, dan peningkatan utilisasi pelayanan.

“Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kita akan geser ke value based,” lanjut Prihati.

Prihati menjelaskan, pergeseran dari pendekatan tersebut menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada peserta. Pendekatan tersebut diarahkan agar pelayanan yang diberikan makin sesuai dengan kebutuhan peserta.

“Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” kata Prihati.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-minta-antrean-bpjs-dipangkas-pasien-dilayani-tanpa-dibeda-bedakan/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Bahas Penguatan BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Tambahan Rp20 Triliun

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026. Rapat tersebut membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut turut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo.

“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK, minggu lalu ya Pak Menkeu ya, dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp10 triliun plus Rp10 triliun, jadi totalnya Rp20 triliun tahun ini ke BPJS (Kesehatan),” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers kepada awak media seusai rapat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. Menurutnya, penguatan keuangan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan klaim dari rumah sakit dapat dibayar secara teratur.

“Tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, ya 2 hari lagi dan juga bulan November,” ujar Suahasil.

Dalam rapat, turut dilaporkan perkembangan kepesertaan JKN yang kini mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen. Suahasil mengatakan pemerintah akan terus mendorong pengumpulan iuran dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ungkap Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa hingga saat ini iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan selisih arus kas yang perlu ditangani agar pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.

“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.

Prihati juga menyoroti pentingnya meningkatkan keaktifan peserta dalam membayar iuran sebagai bagian dari semangat gotong royong JKN. Dukungan anggaran pemerintah dan penguatan kepesertaan diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-bahas-penguatan-bpjs-kesehatan-pemerintah-siapkan-tambahan-rp20-triliun/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Minta Biaya Haji Dijaga agar Tak Memberatkan Jemaah

 

Presiden Prabowo Subianto menekankan agar formulasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah di tengah perubahan kondisi ekonomi akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Presiden mengarahkan agar perubahan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak menimbulkan beban yang terlalu besar bagi jemaah.

“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026.

Dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan arahan mengenai komposisi BPIH dan nilai manfaat sebagai bagian dari formulasi pembiayaan haji. Pemerintah selanjutnya akan mencermati perubahan sejumlah komponen biaya dengan tetap memperhatikan kemampuan jemaah.

“Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” tuturnya.

Menteri Haji dan Umrah menyampaikan, perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak terhadap kondisi ekonomi. Pemerintah mencermati perubahan tersebut dalam penyusunan formulasi BPIH.

“Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat, berefek ke ekonomi,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan pada sejumlah angka dalam BPIH, pemerintah tetap mencari formulasi agar jemaah tidak menanggung beban yang terlalu besar. Arahan Presiden Prabowo menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan perubahan komponen pembiayaan haji.

“Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar,” katanya.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menjadi pegangan pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dengan kemampuan jemaah. Formulasi biaya masih dalam pembahasan; prinsip yang ditekankan Presiden adalah menjaga agar jemaah dapat berangkat tanpa menanggung kenaikan biaya yang terlalu berat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-minta-biaya-haji-dijaga-agar-tak-memberatkan-jemaah/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Minta Tata Kelola Haji Dibersihkan, Dorong Audit Forensik Keuangan

 

Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan menyeluruh tata kelola haji dan umrah, mulai dari pengelolaan keuangan haji hingga pemberantasan praktik-praktik yang merugikan jemaah. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak usai diterima Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 28 September 2026.

Menurut Menteri Haji dan Umrah, Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari berbagai praktik curang yang selama ini merugikan calon jemaah. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah yang telah meluncurkan hotline pemberantasan mafia haji dan umrah.

“Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan bahwa dukungan Presiden menjadi penguat bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melakukan penataan. “Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” lanjutnya.

Selain pembenahan ekosistem layanan, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Presiden mendorong dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang ada saat ini.

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil.

Menurut Dahnil, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah. Melalui audit forensik, pemerintah ingin memastikan kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan haji sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh.

“Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” ucap Dahnil.

Dahnil menambahkan, tindak lanjut arahan itu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah menargetkan tata kelola haji dan umrah yang lebih bersih, akuntabel, serta melindungi kepentingan jemaah sejak pendaftaran hingga keberangkatan.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-minta-tata-kelola-haji-dibersihkan-dorong-audit-forensik-keuangan/ 

Baca Terusannya »»  

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo, Antrean Faktual Haji Turun Jadi 14 Tahun

 

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 28 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan perhatian khusus terhadap upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam memperpendek masa antrean keberangkatan jemaah haji Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah yang dilakukan kementeriannya untuk memangkas waktu tunggu jemaah. Presiden juga terus mendorong kementerian untuk mencari formula yang dapat membuat antrean haji semakin pendek.

“Presiden menyampaikan bahwasannya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean, itu beliau dukung penuh dan terus mencari formula. Dan kawan-kawan sekalian perlu diketahui, sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun. Kemudian Presiden memerintahkan supaya cari formula bisa lebih pendek,” ujar Dahnil dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah sebelumnya melakukan perubahan formula penghitungan antrean. Menurut Dahnil, langkah itu sempat membuat rata-rata antrean haji di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun. Namun, Presiden Prabowo menilai waktu tunggu tersebut masih terlalu panjang sehingga meminta upaya pembenahan terus dilakukan.

“Alhamdulillah kemudian tahun lalu kami ubah formulasinya, dan kita temukan rata-rata antrean di seluruh Indonesia 26 tahun. Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama,” ungkap Dahnil.

Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan pembersihan sekaligus validasi terhadap 5,7 juta data jemaah haji. Dari proses tersebut, kementerian menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid.

“Akhirnya Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid,” lanjutnya.

Setelah proses validasi dan penghitungan secara faktual dilakukan, Dahnil menyampaikan bahwa jemaah yang berangkat pada tahun ini rata-rata menjalani masa tunggu selama 14 tahun. Angka tersebut lebih pendek dibandingkan penghitungan antrean sebelumnya.

“Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu,” pungkas Dahnil.

Pemerintah akan melanjutkan pembenahan data dan tata kelola haji agar calon jemaah memperoleh informasi masa tunggu yang lebih akurat serta kepastian keberangkatan yang lebih baik.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/tindak-lanjut-arahan-presiden-prabowo-antrean-faktual-haji-turun-jadi-14-tahun/ 

Baca Terusannya »»  

Pemprov dan DPRD Jateng Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas Utama Pembangunan

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pimpinan DPRD setempat, resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan itu dilakukan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam acara rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Senin (28/9/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, Taj Yasin mengatakan, dalam perubahan APBD Jateng 2026 ini, yang menjadi fokus adalah pembangunan infrastruktur, meliputi penambahan ruas jalan, marka jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah, dan lainnya.

“Kita fokuskan untuk infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas kami,” kata dia, seusai acara.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini mengungkapkan, pihaknya juga terus menggenjot pendapatan daerah untuk program-program di wilayahnya. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak, serta upaya aktif mendatangkan investor ke Jawa Tengah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menggenjot pendapatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberlakukan kebijakan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pajak progresif, hingga pembebasan sanksi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Jasa Raharja. Relaksasi tersebut berlaku mulai 21 September sampai 28 Desember 2026.

Relaksasi pembebasan denda pajak dan pajak progresif tersebut telah disetujui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Kemudian dikuatkan dengan penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321, tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-dan-dprd-jateng-sepakati-perubahan-kua-ppas-apbd-2026-infrastruktur-jadi-prioritas-utama-pembangunan/ 

Baca Terusannya »»  

Memahami Kekhawatiran Orang Tua Siswa, Wapres Pastikan Penanganan Optimal Bagi Korban Keracunan Makanan di Batang

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menemui orang tua siswa yang anak-anaknya terdampak dugaan keracunan makanan di Sekolah Dasar Negeri Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/09/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah menindaklanjuti keluhan keluarga dan mengoptimalkan penanganan para korban.

Wapres memahami kekhawatiran orang tua terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang diperlukan, sementara investigasi atas kejadian tersebut terus berjalan.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Bapak-Ibu berhak khawatir dengan kondisi saat ini dan saya sangat memahami kekhawatiran Bapak-Ibu semua,” ucapnya.

Dalam dialog tersebut, salah satu orang tua siswa, Faizun, meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mencarikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Kami akan carikan solusi terbaik, Pak. Yang jelas tata kelolanya harus diperbaiki sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” jawab Wapres.

Wapres menjelaskan bahwa kunjungannya ke Bawang merupakan bentuk perhatian langsung pemerintah untuk memastikan korban tertangani dengan baik dan keluarga memperoleh kepastian. Selain itu, ia meminta agar investigasi segera dituntaskan dan pengawasan diperkuat guna mencegah kejadian serupa.

“Jika saya berada di posisi Bapak-Ibu, tentu saya juga akan khawatir ketika anak saya keracunan. Oleh sebab itu, hari ini saya datang langsung ke sini untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” imbuhnya.

Terkait investigasi, Wapres meminta agar prosesnya dilakukan secara cepat dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban. Ia juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang.

“Proses investigasi sedang berjalan, tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan. Kejadian ini tidak boleh berulang,” tegas Wapres.

Di akhir pertemuan, Wapres meminta pemerintah daerah memastikan setiap keluhan keluarga korban ditindaklanjuti secara jelas dan terkoordinasi. Ia juga meminta Bupati menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) lintas sektor untuk mengoordinasikan penanganan, mulai dari aspek kesehatan hingga layanan pendidikan dan kebutuhan keluarga.

“Setiap keluhan orang tua atau keluarga korban harus ditindaklanjuti. Pak Bupati, tolong tentukan PIC lintas BGN, Dinkes, Disdikbud, dan Pemkab untuk menjawab isu kesehatan, layanan siswa, dan kebutuhan keluarga,” pungkas Wapres.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/memahami-kekhawatiran-orang-tua-siswa-wapres-pastikan-penanganan-optimal-bagi-korban-keracunan-makanan-di-batang/ 

Baca Terusannya »»  

Temui Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran dan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dengar Keluhan Warga

 

BATANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, meninjau penanganan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Senin (28/9/2026).

Ada tiga titiik yang ditinjau Gibran dan Ahmad Luthfi, yaitu RSUD Limpung, Puskesmas Bawang, dan SD Pasusukan Bawang. Saat peninjauan di Puskesmas Bawang, Wapres mendengar keluhan dan aspirasi warga.

Tercatat korban yang saat ini masih dirawat di Puskesmas Bawang ada delapan orang. Terdiri atas empat orang dewasa dan empat orang usia pelajar. Dari jumlah tersebut, terdapat seorang pasien yang baru datang pada Senin (28/9/2026) pagi.

Gibran dan Ahmad Luthfi tiba di Puskesmas Bawang sekira pukul 10.00 WIB, setelah sebelumnya meninjau penanganan dan berdialog dengan korban di RSUD Limpung. Sesampainya di lokasi, keduanya didampingi Bupati Batang M Faiz Kurniawan, langsung menuju Ruang Anggrek, Dahlia, dan Mawar, untuk menemui sejumlah korban.

Setelah dari Puskesmas Bawang, Wapres dan Gubernur Jateng kemudian meninjau dan berdialog dengan para wali murid di SD Negeri Pasusukan.

Dalam dialog itu, para wali murid tidak meminta program MBG dihentikan. Mereka berharap program tersebut tetap berjalan, dengan tata kelola yang lebih baik.

Wali murid, Nuriah menyampaikan keluhan, sekaligus harapan terkait pelaksanaan MBG ke depan. Menurutnya, Wapres Gibran juga menyampaikan keinginan untuk memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah Bawang, Batang.

Perbaikan tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sebab, meski kondisi anaknya kini telah membaik, pengalaman tersebut masih meninggalkan trauma. Anaknya sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari. Kini, kondisinya telah membaik dan sudah kembali bersekolah.

Nuriah berharap, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi, sehingga tidak ada lagi anak yang mengalami kejadian serupa.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran dan Ahmad Luthfi juga menyapa para siswa yang terdampak. Salah satunya Faiz Fatih Ardani, siswa kelas 6 SD Negeri Pasusukan.

Faiz mengatakan kondisinya kini sudah membaik dan masih dalam masa pemulihan. Dia berharap, pengelolaan MBG bisa lebih baik lagi.

“Semoga itu program MBG bisa diperbaiki dan dilanjutkan,” katanya.

Harapan serupa disampaikan As’ad Arif Nurul Munji, siswa kelas 6 SD Negeri Pasusukan, yang juga terdampak.

“Tetap dilanjutkan, diperbaiki,” ujarnya.

Berdasarkan data SD Negeri Pasusukan, sebanyak 26 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, terdampak keracuban. Selain siswa, terdapat tujuh orang terdampak, termasuk kepala sekolah. Para korban mulai merasakan gejala secara bervariasi sejak Rabu (23/9/2026).

Kepala SD Negeri Pasusukan Maryana mengatakan, gejala tidak muncul secara bersamaan setelah makanan MBG dikonsumsi. Makanan tiba sekitar pukul 08.30 WIB, dan dikonsumsi siswa sekitar pukul 09.00 WIB, saat jam istirahat. Namun, keluhan baru muncul beberapa jam kemudian.

Menurut Maryana, waktu munculnya gejala pada siswa juga berbeda-beda. Ada yang mulai merasakan keluhan pada malam hari, ada pula yang baru mengalami gejala pada keesokan harinya.

“Kalau untuk anak-anak beragam dari mulai malam. Ada juga yang esok harinya. Enggak sama,” ujarnya.

Maryana mengatakan, 26 siswa yang terdampak telah pulang ke rumah. Sementara satu guru masih menjalani perawatan di RSUD Limpung. Keluhan yang paling banyak dirasakan adalah mual dan diare.

Dia berharap, kejadian tersebut menjadi perhatian agar pelaksanaan MBG ke depan semakin aman bagi anak-anak.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bawang, Ida Suryani, mengatakan, penanganan di puskesmas itu dimulai pada Rabu saat pasien berdatangan. Total ada 597 orang dengan rincian 32 orang rawat jalan di puskesmas, 384 orang rawat jalan, dan 182 orang dirujuk ke RSUD Limpung, RSUD Batang, dan Puskesmas Rawat Inap lainnya di Batang. Rentang usia korban mulai dari balita sampai lansia.

“Hari ini yang masih dirawat inap di sini ada 8 orang, dan kondisinya sudah cukup membaik,” kata dia.

Ida menjelaskan, keluhan yang diderita pasien saat tiba di Puskesmas Bawang adalah mual, sakit perut, muntah, diare, dan panas-dingin. Dari hasil pemeriksaan, belum diketahui secara pasti terkait penyebabnya. Hasil laboratorium baru akan keluar setelah 20 hari.

Ditambahkan, peristiwa keracunan tersebut menjadi pelajaran bersama, sehingga langkah antisipasi akan terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Tentunya, dimulai dari pihak SPPG yang memiliki wewenang dalam penyediaan makanan untun MBG.

“Kita juga sudah kerja sama dengan SPPG untuk masalah kelaikan sanitasi higienisnya, puskesmas juga sering meninjau ke SPPG supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Koordinasi dengan SPPG berjalan,” jelasnya. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/temui-korban-dugaan-keracunan-mbg-di-batang-gibran-dan-ahmad-luthfi-dengar-keluhan-warga/ 

Baca Terusannya »»  

CB FEST 2026: Perkuat Layanan Kebanksentralan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

 

Meluasnya konektivitas ekonomi dan keuangan lintas negara membutuhkan layanan kebanksentralan yang andal, efisien, dan aman untuk mendukung kelancaran transaksi, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan peran bank sentral yang tidak hanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga stabilitas keuangan, keandalan sistem pembayaran, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Kredibilitas kebijakan perlu didukung oleh kredibilitas operasional," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A. M. Djiwandono, pada pembukaan Central Banking Services Festival (CB Fest) 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta (28/9).

Thomas menyampaikan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi dan keuangan lintas negara perlu didukung oleh layanan kebanksentralan yang andal, efisien, dan aman. Layanan tersebut mencakup penyelesaian transaksi operasi moneter, pengelolaan cadangan devisa, kerja sama keuangan internasional, dan pengelolaan cadangan emas, serta layanan kepada Pemerintah dan industri keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia memberikan layanan kepada Pemerintah, berupa penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan utang luar negeri Pemerintah. Sementara itu, bagi industri keuangan, Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing.

Perluasan konektivitas ekonomi dan keuangan lintas negara tercermin antara lain dari kerja sama Local Currency Transaction (LCT) yang terus meluas. LCT mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, sehingga mendukung ketahanan eksternal dan stabilitas nilai tukar serta memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra. Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan tujuh negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Pada semester I 2026, nilai transaksi LCT mencapai USD42,07 miliar, tumbuh 259% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar USD11,72 miliar, dan telah melampaui capaian sepanjang 2025 sebesar USD25,74 miliar. Kerja sama ini terus diperluas dengan negara mitra lainnya.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan bahwa ketahanan tidak hanya berarti kemampuan menghadapi krisis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan menjaga kepercayaan publik. Juda menyampaikan bahwa ketahanan perlu dibangun sebelum krisis melalui kebijakan yang kredibel, institusi yang kuat, tata kelola yang baik, adaptasi berkelanjutan, dan kerja sama. Untuk itu, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diperlukan untuk merespons perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi.

CB Fest merupakan forum tahunan yang mempertemukan bank sentral, otoritas di sektor keuangan, kementerian/lembaga, industri perbankan, dan asosiasi internasional. Forum ini juga menjadi ruang memperkuat posisi strategis Bank Indonesia dalam lanskap keuangan global. Melalui pertemuan ini, seluruh pihak memperkuat sinergi menghadapi dinamika ekonomi global dan perkembangan transaksi lintas negara di era digital.

CB Fest 2026 mengusung tema “Strengthening Financial Services Resilience Amid Escalating Geopolitical Risk to Support Economic Growth". Sejalan dengan tema tersebut, pembahasan CB Fest mencakup dampak perubahan geopolitik terhadap ekonomi dan stabilitas keuangan serta respons yang perlu disiapkan oleh otoritas dan industri. Diskusi menghadirkan pakar geopolitik dan ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), akademisi teknologi dari Institut Teknologi Bandung dan University of Melbourne, serta praktisi data dan analitik sektor keuangan dari Delloite dan J.P. Morgan Asia Pacific. Pembahasan menggarisbawahi bahwa ketidakpastian global membutuhkan respons kebijakan yang adaptif, penguatan manajemen risiko, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan. Selain itu, diskusi menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan generative AI dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong transformasi menuju intelligent reporting, dengan tetap memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kompetensi fungsi keuangan.

CB Fest 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi global dan kerja sama strategis antarbank sentral, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan layanan dan pengelolaan keuangan yang adaptif dalam menghadapi risiko geopolitik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2820626.aspx

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Tekankan Penguatan Ketahanan Fiskal dan Sektor Keuangan Hadapi Risiko Global

 

Jakarta, 28 September 2026 – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan agar perekonomian Indonesia tidak hanya mampu menghadapi berbagai guncangan global, tetapi juga tetap menjaga momentum pertumbuhan. Penguatan tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan hal tersebut saat memberikan keynote speech pada Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026 di Jakarta, Senin (28/9). Mengusung tema “Strengthening Financial Services Resilience Amid Escalating Geopolitical Risk to Support Economic Growth”, forum ini mempertemukan bank sentral, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra strategis untuk membahas penguatan ketahanan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wamenkeu menjelaskan, berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.

“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan.” ujar Wamenkeu.

Di sisi lain, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif. Peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.

Transformasi digital dan kecerdasan artifisial juga perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Menurut Wamenkeu, efisiensi tidak selalu berarti ketahanan, sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makro prudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting. Wamenkeu menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.

“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik.” Tegas Wamenkeu.

Dalam konteks tersebut, Wamenkeu menilai CB Fest 2026 relevan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Forum ini membahas sejumlah isu, antara lain risiko ekonomi dan geopolitik global, kecerdasan artifisial dan layanan keuangan, masa depan pelaporan keuangan, pengelolaan cadangan emas, serta ketahanan operasional.

Bagi Kementerian Keuangan, penguatan ketahanan dilakukan melalui upaya menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperdalam kerja sama dengan mitra internasional.
 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Wamenkeu-Tekankan-Penguatan-Ketahanan-Fiskal

Baca Terusannya »»  

Kemenkes Perkuat Kepemimpinan Kesehatan, Menkes Tekankan Integritas dan Eksekusi

 

Jakarta, 28 September 2026

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Senin (28/9). Pelatihan yang diikuti lebih dari 60 peserta dari tujuh negara di Asia Tenggara ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan sekaligus mendorong reformasi sistem kesehatan di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi membagikan sejumlah prinsip kepemimpinan kepada para peserta yang dipersiapkan menjadi pemimpin kesehatan di masa depan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki integritas, mampu memberikan arahan secara jelas dan sederhana, memiliki kemampuan bercerita, serta mampu mengeksekusi setiap tujuan yang telah ditetapkan.

“Pertama, atasan terbaik yang pernah saya temui adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan membohongi Anda atau negara Anda, dia harus menjadi pribadi yang berintegritas,” ujar Menkes Budi.

Menkes menekankan, seorang pemimpin juga harus mampu menyampaikan tujuan secara sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi.

“Sebagai pemimpin, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan tujuan Anda secara jelas dan sederhana agar semua orang dapat memahaminya,” kata Menkes.

Menurut Menkes, tujuan tersebut selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam cara kerja yang jelas. Untuk itu, Kementerian Kesehatan RI menjalankan agenda reformasi kesehatan melalui enam pilar, yaitu reformasi layanan primer, layanan sekunder atau rumah sakit, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Keenam pilar tersebut menjadi cara untuk mencapai tujuan peningkatan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat. Salah satu contohnya adalah penguatan layanan primer melalui dukungan pembiayaan ADB untuk pengadaan 10.000 USG dan 10.000 X-ray.

Menkes juga menilai kemampuan storytelling atau menyampaikan suatu tujuan melalui cerita menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menceritakan mengapa, bagaimana, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, pemimpin harus memiliki kemampuan eksekusi. Menurut Menkes, target dan rencana tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk mewujudkannya.

“Jika Anda hanya berbicara dan memiliki target tetapi tidak menunjukkan cara mengeksekusi dan mencapainya, Anda akan kehilangan kredibilitas di depan anggota Anda,” ujar Menkes.

Director Human and Social Development Sector Office ADB Eduardo Banzon mengatakan negara-negara anggota berkembang perlu memiliki peran utama dalam mengarahkan reformasi kesehatan di negaranya masing-masing. Menurutnya, ADB berperan memberikan dukungan pembiayaan dan teknis terhadap agenda yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara.

“Kami bukanlah jenis institusi yang datang dan mendikte suatu negara untuk 'lakukan ini' atau 'lakukan itu'. Peran utama kami adalah membantu pembiayaan dan memberikan dukungan teknis untuk hal-hal yang telah diputuskan oleh negara tersebut,” ujar Eduardo.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan dan reformasi kesehatan yang terus berkembang.

“Dalam konteks inilah kami hadir untuk membantu negara-negara membangun kapasitas kepemimpinan guna mengarahkan perubahan luar biasa dalam reformasi kesehatan saat ini,” lanjutnya.

Menurut Eduardo, kerja sama antarnegara juga diperlukan untuk memperkuat reformasi kesehatan. Pelatihan tersebut mencakup kolaborasi dan integrasi regional, kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan perangkat digital, serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan negara untuk mengarahkan reformasi kesehatan.

Sementara itu, Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov mengatakan kawasan Asia Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, mulai dari populasi yang semakin menua, meningkatnya penyakit tidak menular, hingga dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.

“Tidak ada satu pun dari tantangan ini yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, maupun oleh satu negara saja. Ini membutuhkan para pemimpin untuk bekerja lintas sektor dan lintas negara, membangun kemitraan, serta mengarahkan perubahan,” ujar Bobur.

Bobur menilai pelaksanaan Health Leadership Course di Indonesia menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan kesehatan. Ia mengatakan Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi kesehatan, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan primer, perluasan kesehatan digital melalui SATUSEHAT, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Bobur.

Selama lima hari, peserta akan membahas sejumlah isu penting dalam sistem kesehatan, termasuk tata kelola, penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, perubahan iklim dan One Health, pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta kesehatan digital dan inovasi. Peserta juga akan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta.

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-perkuat-kepemimpinan-kesehatan-menkes-tekankan-integritas-dan-eksekusi

Baca Terusannya »»