Kementerian PU Hadirkan mudik.pu.go.id, Masyarakat Bisa Pantau Jalur Mudik Melalui 1.351 CCTV

 

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadirkan platform digital informasi mudik Lebaran 2026 yang dapat diakses masyarakat melalui laman mudik.pu.go.id. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik secara real time melalui 1.351 kamera CCTV yang tersebar di jaringan jalan tol dan jalan nasional non-tol di berbagai wilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan platform ini disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi jalan sehingga perjalanan mudik dapat direncanakan dengan lebih baik.

“Melalui platform ini masyarakat dapat memantau kondisi jalan secara real time. Di dalamnya tersedia akses pemantauan CCTV yang tersebar di berbagai ruas jalan sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan,” kata Menteri Dody.

Pada platform tersebut tersedia akses pemantauan 1.351 titik CCTV yang terdiri dari 1.270 titik CCTV pada jaringan jalan tol, 41 titik CCTV pada jaringan jalan nasional non-tol, serta 40 titik CCTV dari Kementerian Perhubungan yang turut terintegrasi dalam sistem informasi mudik.

Selain pemantauan CCTV, platform ini juga menyediakan berbagai fitur informasi jalur mudik, antara lain peta jaringan jalan nasional, kondisi jalan dan jembatan, lokasi posko mudik, lokasi alat berat dan material, hingga titik rawan kemacetan, banjir, kecelakaan, dan longsor. 

Dengan memanfaatkan platform tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik sebelum berangkat maupun selama perjalanan, sehingga dapat menyesuaikan waktu perjalanan atau memilih rute alternatif apabila terjadi kepadatan maupun gangguan di jalur utama.

Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan di jalur mudik, Kementerian PU juga menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) di sejumlah titik rawan bencana di sepanjang jalur mudik. DRU terdiri dari alat berat, material, serta tim teknis yang dapat segera diterjunkan apabila terjadi gangguan akibat bencana seperti longsor, banjir, maupun kerusakan jalan yang berpotensi menghambat arus mudik.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan posko dan tim tanggap darurat di sejumlah lokasi strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. 

Berdasarkan data Kementerian PU, panjang jalan nasional non tol mencapai 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan mencapai 93,50%, sementara jaringan jalan tol nasional telah mencapai sekitar 3.115 km yang turut mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Selain melalui platform mudik.pu.go.id, Kementerian PU juga menyediakan layanan call center mudik 24 jam yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan informasi maupun bantuan selama perjalanan. 

Menteri Dody menekankan bahwa di era digital saat ini, ketersediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya pada masa mobilitas tinggi seperti mudik Lebaran.

“Di era sekarang, informasi yang cepat sering kali sama pentingnya dengan kesiapan infrastruktur itu sendiri. Karena itu kami menghadirkan platform informasi ini agar masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik secara langsung,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU berharap kehadiran platform ini dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman serta mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

 

 

Sumber : https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-hadirkan-mudikpugoid-masyarakat-bisa-pantau-jalur-mudik-melalui-1351-cctv 

Baca Terusannya »»  

Kemenkes Salurkan Bantuan Ambulans dan Alkes dari Swasta untuk Sumatra

 

Jakarta, 12 Maret 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) salurkan bantuan 31 unit ambulans dan alat kesehatan dari sektor swasta. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terjadi pada medio November 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan bantuan secara simbolis bagi Puskesmas dan RSUD yang terdampak bencana. Penyerahan bantuan berlangsung di Lapangan Upacara Kemenkes RI pada Kamis (12/3).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa bencana tersebut sempat menyebabkan puluhan rumah sakit dan ratusan puskesmas berhenti beroperasi. Namun, melalui gerak cepat pemerintah, layanan kesehatan dapat segera dipulihkan.

"Dalam waktu dua minggu, sebagian besar rumah sakit sudah kembali beroperasi. Untuk puskesmas, hampir seluruhnya berfungsi kembali dalam waktu empat minggu. Jadi, dalam waktu sekitar satu bulan, layanan kesehatan dasar pada dasarnya sudah berjalan normal," tutur Budi.

Budi menambahkan, dukungan sektor swasta sangat krusial dalam mempercepat pemulihan di lapangan. "Pemerintah memiliki anggaran, namun prosesnya terkadang tidak secepat swasta. Padahal, layanan kesehatan tidak bisa ditunda. Itulah sebabnya saya mengajak rekan-rekan swasta agar realisasi di lapangan bisa lebih cepat," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pemulihan di sektor kesehatan.

"Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat dibandingkan sektor yang lain. Pak Menkes turun langsung ke lapangan, mengirim banyak relawan bahkan sampai ke daerah pegunungan," tandas Tito.

Melengkapi dukungan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha melaporkan rincian donasi ambulans yang berasal dari PT Astra International Tbk (20 unit), PT Indomobil (10 unit), dan Yayasan Melco Bhakti Nusa (1 unit).

"Kolaborasi ini merupakan wujud nyata kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga filantropi dalam memperkuat penanggulangan krisis kesehatan secara cepat dan efektif," kata Kunta. 

Selain ambulans, PT Astra International Tbk juga memberikan bantuan alat kesehatan berupa untuk tujuh rumah sakit di Aceh dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Selain donasi swasta, Kemenkes juga telah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp529 miliar. Dana tersebut akan disalurkan ke tiga provinsi terdampak untuk melengkapi kebutuhan yang belum tercakup oleh bantuan donatur.

Sebanyak 31 unit ambulans tersebut akan didistribusikan ke 31 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten/kota, meliputi: Kabupaten Aceh Tamiang (7 unit), Aceh Utara (6 unit), Aceh Tengah (5 unit), Bener Meriah (3 unit), Bireuen (3 unit), Gayo Lues (2 unit), Aceh Timur (1 unit), Pidie Jaya (1 unit), Kota Medan (1 unit), Kabupaten Tapanuli Tengah (1 unit), dan Kota Pariaman (1 unit).

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-salurkan-bantuan-ambulans-dan-alkes-dari-swasta-untuk-sumatra 

Baca Terusannya »»  

OJK Terbitkan Aturan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan Asing di Indonesia

 

Jakarta, 12 Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri (POJK 41/2025) sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama keuangan lintas negara sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Penerbitan POJK ini merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan lintas negara.

Melalui pengaturan ini, OJK memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia sekaligus memastikan kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.

OJK memandang bahwa perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia membutuhkan saluran resmi untuk melakukan pemasaran, pertukaran informasi, dan koordinasi kegiatan usaha. Kehadiran Kantor Perwakilan PVL menjadi sarana penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis dan nasabah di Indonesia.

Dalam POJK 41/2025, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVL) mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, serta perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Adapun Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) didefinisikan sebagai kantor dari PVL yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan pihak-pihak di Indonesia.

Melalui pengaturan ini, KPPVL dapat melakukan berbagai kegiatan di Indonesia, antara lain:

1. memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;

2. membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi pembiayaan yang berada di Indonesia;

3. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;

4. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan PVL yang berkantor pusat di luar negeri;

5. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;

6. memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;

7. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki KPPVL atau sebaliknya;

8. mendorong peningkatan penyertaan modal dan/atau pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah;

9. memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen atau nasabah; dan/atau

10. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KPPVL diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan dan penyertaan modal dari luar negeri untuk proyek-proyek di sektor prioritas dan daerah, serta membantu eksportir Indonesia memperoleh akses pasar global melalui jaringan internasional yang dimiliki lembaga tersebut.

Namun demikian, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan menciptakan level playing field yang sehat bagi industri domestik, KPPVL dilarang melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia.

Untuk mendukung implementasi peraturan ini, OJK akan menyelenggarakan Sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026, yang dilanjutkan dengan kegiatan Licensing Day Kantor Perwakilan PVML berupa pendampingan langsung (one-on-one assistance) kepada calon pemohon sebagai upaya mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi layanan perizinan OJK.

Dengan diterbitkannya POJK 41/2025, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas.

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/41-Tahun-2025-tentang-Kantor-Perwakilan-PVML-yang-Berkedudukan-di-Luar-Negeri.aspx

Baca Terusannya »»  

Banggar Tegaskan Defisit APBN Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap akan dijaga di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Komitmen tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar dan investor.

Menurut Said, DPR melalui Banggar berkomitmen untuk tetap mematuhi kerangka kebijakan fiskal yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk terkait batas defisit anggaran negara.

“Sebagai Ketua Banggar, kami patuh terhadap Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Batas defisit kita 3 persen dari PDB, dan saya tidak pernah punya pikiran untuk melampaui batas itu,” ujar Said saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif aman. Banggar memperkirakan defisit APBN masih dapat dijaga di kisaran 2,8 persen dari PDB, sehingga tidak ada skenario yang mengarah pada pelampauan batas defisit yang telah ditetapkan.

“Saya kira defisit kita masih bisa dijaga di sekitar 2,8 persen. Kita tidak perlu khawatir berlebihan selama pengelolaan fiskal dilakukan secara disiplin,” jelasnya.

Said menambahkan bahwa berbagai dinamika global, termasuk gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, memang berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian. Namun demikian, ia menilai pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat manajemen fiskal melalui penajaman program prioritas serta pengelolaan belanja negara yang lebih efektif. Langkah tersebut diyakini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap batas defisit bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia di mata dunia. “Ini juga menjadi sinyal bagi pasar dan investor bahwa fondasi fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Banggar DPR RI, lanjut Said, akan terus mengawal kebijakan fiskal pemerintah agar tetap berada dalam kerangka yang prudent serta mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Banggar-Tegaskan-Defisit-APBN-Tetap-Dijaga-di-Bawah-3-Persen-63814 

Baca Terusannya »»  

Banggar DPR Usulkan Empat Langkah Jaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, penguatan fondasi fiskal perlu dilakukan secara bersama-sama agar perekonomian nasional tetap terjaga.

Said menyampaikan bahwa berbagai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman.

“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Untuk menjaga stabilitas fiskal tersebut, Banggar DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pemerintah diminta melakukan penajaman program prioritas yang bersifat mendesak.

Menurut Said, program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat harus tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun agenda pembangunan nasional. “Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.

Kedua, program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Ketiga, Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah melakukan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai masih terdapat tingkat kesalahan penyaluran subsidi yang cukup tinggi, baik dari sisi penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.

“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Keempat, Banggar DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Said, dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat terus berkembang. Maka dari itu, iamenegaskan bahwa keempat langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandas Politisi asal Dapil Jawa Timur XI. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Banggar-DPR-Usulkan-Empat-Langkah-Jaga-Stabilitas-APBN-di-Tengah-Ketidakpastian-Global-63810 

Baca Terusannya »»  

DPR Minta Pemerintah Jaga Harga Tiket dan Keselamatan Mudik Tetap Batas Aman

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan tingginya harga tiket transportasi menjelang arus mudik Lebaran yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.  DPR RI  mendesak kementerian dan lembaga terkait memastikan harga tiket tetap terkendali sekaligus menjamin keselamatan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan DPR akan mendorong komisi-komisi terkait untuk segera memanggil pemerintah dan lembaga terkait guna membahas kesiapan menghadapi masa mudik. Rapat kerja tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul menjelang hari raya.

“Kami akan meminta semua komisi terkait untuk memanggil atau melakukan rapat dengan pemerintah dan lembaga terkait guna mengantisipasi berbagai hal menjelang lebaran yang akan datang,” ujar Puan pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan, pembahasan tidak hanya berfokus pada transportasi semata, tetapi juga berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi lebih awal.

“Bukan hanya transportasi atau harga tiket, tetapi juga keselamatan saat masyarakat berangkat dan ketika mereka kembali nanti harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Kata Puan, keselamatan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama pemerintah, baik saat masyarakat berangkat menuju kampung halaman maupun ketika kembali setelah libur lebaran. DPR RI menilai kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi perlu dipastikan agar perjalanan masyarakat berlangsung aman.

Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PDIP ini juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari raya. Hal ini agar masyarakat tetap dapat merayakan Lebaran dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan.

“Jangan sampai saat merayakan hari raya masyarakat tidak bisa menikmati momen tersebut karena harga-harga bahan pokok yang meningkat,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Minta-Pemerintah-Jaga-Harga-Tiket-dan-Keselamatan-Mudik-Tetap-Batas-Aman-63809 

Baca Terusannya »»  

Puan Maharani Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Haji di Tengah Situasi Geopolitik

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal meski situasi geopolitik global tengah mengalami dinamika. Menurutnya, kondisi internasional yang berkembang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.

Puan menilai seluruh pihak terkait perlu melakukan langkah evaluasi dan mitigasi sejak dini. Upaya tersebut penting agar setiap potensi risiko yang muncul akibat situasi global dapat diantisipasi sebelum pelaksanaan ibadah haji berlangsung. “Dalam situasi geopolitik global seperti sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji harus tetap dimaksimalkan pelaksanaannya, tetapi semua pihak terkait juga perlu melakukan evaluasi, mitigasi, dan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Puan usai agenda Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain itu, Puan juga menegaskan bahwa DPR melalui komisi terkait akan ikut mengawasi serta melakukan kajian terhadap perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPR dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik.

DPR juga akan mengevaluasi berbagai langkah yang perlu diambil pemerintah agar penyelenggaraan haji tetap aman dan lancar. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh persiapan haji dapat dilakukan secara matang sehingga jemaah Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. DPR juga menekankan pentingnya memastikan aspek keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Yang terpenting adalah bagaimana keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terjamin sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik,” pungkas Puan

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Maharani-Minta-Pemerintah-Mitigasi-Risiko-Haji-di-Tengah-Situasi-Geopolitik-63808 

Baca Terusannya »»  

Percepat Sertifikasi, Kemenperin Lindungi Pasar Domestik dari Produk Impor

 

Kementerian Perindustrian terus memperkuat upaya peningkatan daya saing industri nasional melalui percepatan layanan standardisasi dan sertifikasi industri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor berkualitas rendah sekaligus memastikan industri dalam negeri mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kemenperin untuk menyelesaikan berbagai tantangan pada sektor industri sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor manufaktur sebagai motor utama transformasi ekonomi nasional.

 

“Pada tahun 2026 ini, Kemenperin fokus pada penyelesaian berbagai tantangan sektor industri sekaligus memperkuat peran industri manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3).

 

Menurut Menperin, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat penerapan standar wajib serta mempercepat proses sertifikasi industri. Upaya ini penting untuk memastikan produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah.

 

“Dengan sistem pelayanan yang semakin cepat dan efektif, diharapkan daya saing industri nasional dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya.

 

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari, menegaskan pentingnya kesamaan perspektif di seluruh unit pelaksana teknis di bawah BSKJI dalam mendukung pengembangan industri nasional.

 

“Kami mendorong agar BSKJI dan seluruh unit pelaksana teknis di bawahnya memiliki perspektif yang sama, yaitu mendukung perkembangan industri dalam negeri melalui penguatan ekosistem layanan industri,” tuturnya.

 

Menurut Emmy, penguatan peran balai standardisasi dan pelayanan jasa industri menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem layanan industri yang semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, diversifikasi layanan balai juga terus didorong agar mampu memberikan dukungan yang lebih luas bagi sektor industri.

 

Sementara itu, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Fathullah mengemukakan, pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kepada sektor industri, khususnya dalam percepatan proses sertifikasi.

 

“Kami berupaya mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan jasa teknis sertifikasi. Jika sebelumnya waktu pelayanan ditetapkan selama 41 hari kerja, kini berhasil kami percepat menjadi 28 hari kerja. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi prioritas agar layanan yang diberikan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri,” jelasnya.

 

Fathullah menambahkan, BSPJI Jakarta juga akan memperkuat kerja sama dengan unit pelaksana teknis lainnya di bawah BSKJI guna memenuhi berbagai kebutuhan layanan industri secara lebih komprehensif. Melalui sinergi antara kebijakan strategis, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kolaborasi antarunit, Kemenperin optimistis ekosistem industri nasional akan semakin kuat, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar global.

 

“Ke depan, penguatan layanan standardisasi dan sertifikasi akan terus dilakukan untuk memastikan industri dalam negeri mampu tumbuh sehat, berdaya saing, serta terlindungi dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482618/Percepat-Sertifikasi,-Kemenperin-Lindungi-Pasar-Domestik-dari-Produk-Impor 

Baca Terusannya »»  

Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan

 

Pemerintah menetapkan pedoman bersama pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan guna memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan pengaturan ini diperlukan agar penggunaan teknologi dalam pendidikan tetap memperhatikan kesiapan dan perkembangan anak.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai penandatangan kesepakatan bersama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/03/2026).

Ia menjelaskan semakin muda usia anak maka penggunaan teknologi harus semakin terkontrol, baik dari sisi durasi, maupun jenis konten yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, termasuk dari kalangan anak.

“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.

Menurutnya pengaturan ini menjadi langkah pemerintah agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial benar-benar memberi manfaat bagi pendidikan.

“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini membantu sekolah, guru, dan keluarga memanfaatkan teknologi digital secara tepat sehingga anak Indonesia dapat belajar teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif dan karakter mereka.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tujuh-kementerian-sepakati-pedoman-penggunaan-ai-di-pendidikan 

Baca Terusannya »»  

Paripurna DPR Resmi Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Daerah Kepulauan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi telah menetapkan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memimpin langsung jalannya sidang menjelaskan bahwa pembentukan Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan tindak lanjut.

Penetapan tersebut dilakukan setelah adanya keputusan dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada 9 Februari 2026.

“Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR antara Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 9 Februari 2026, telah diputuskan pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Daerah Kepulauan. Karenaya tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah susunan keanggotaan Pansus RUU  tentang Daerah Kepulauan dapat disetujui?” tanya Puan yang lantas serempak dijawab “setuju” oleh segenap peserta Rapat Paripurna bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dengan persetujuan tersebut, secara resmi DPR RI menetapkan keanggotaan Panitia Khusus yang akan bertugas membahas substansi RUU tentang Daerah Kepulauan secara lebih komprehensif bersama pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, Puan menerangkan daftar lengkap nama anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dapat diakses oleh publik melalui laman resmi website DPR RI. Puan menjelaskan.  penetapan anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut telah disesuaikan dengan usulan dari masing-masing fraksi di DPR.

“Untuk nama-nama anggota selanjutnya dapat diakses langsung melalui website DPR RI sesuai dengan usulan dari fraksi-fraksi masing-masing,” pungkas Puan

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-DPR-Resmi-Tetapkan-Keanggotaan-Pansus-RUU-Daerah-Kepulauan-63812 

Baca Terusannya »»  

Paripurna Setujui RUU Keuangan Haji sebagai Usul Inisiatif DPR

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Haji Abidin Fikri menyatakan DPR RI telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dana haji agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Menurut Abidin, keputusan tersebut merupakan hasil proses harmonisasi yang dilakukan di Badan Legislasi DPR RI dengan melibatkan seluruh fraksi di DPR RI. “Persetujuan Rapat Paripurna ini menandai komitmen DPR untuk memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi jemaah,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa revisi undang-undang ini bertujuan meningkatkan transparansi, keadilan, serta proporsionalitas dalam distribusi manfaat bagi jemaah haji. Menurutnya, pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjawab berbagai dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang terus berkembang.

Abidin menilai penguatan regulasi pengelolaan keuangan haji penting untuk memastikan asas keadilan dalam pemanfaatan dana haji. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan berbagai potensi persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setelah RUU tersebut disetujui sebagai usul inisiatif DPR, pembahasannya akan segera dilanjutkan bersama pemerintah. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar proses pembahasan dapat segera dilakukan.

“Kami di Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembahasan RUU ini agar segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini penting untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh umat Islam Indonesia,” tegasnya.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-Setujui-RUU-Keuangan-Haji-sebagai-Usul-Inisiatif-DPR-63807 

Baca Terusannya »»  

Paripurna DPR Setujui RKA 2027, Perkuat Transformasi Parlemen Modern

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 setelah mendengarkan laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BURT Indah Kurniawati. Dalam laporannya, Indah menegaskan DPR RI memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus memperkuat diplomasi parlemen serta representasi rakyat.

Oleh karena itu, penguatan fungsi tersebut terus diiringi upaya transformasi kelembagaan menuju parlemen yang lebih modern dan akuntabel. “DPR RI selalu berupaya bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui pengembangan tata kelola yang lebih modern serta pemanfaatan teknologi informasi agar semakin dekat dengan rakyat dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Indah saat memaparkan hasil pembahasan rancangan usulan RKA DPR RI Tahun 2027 dihadapan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan penyusunan RKA DPR RI dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menugaskan BURT untuk menyusun rencana kerja dan anggaran DPR RI secara mandiri setiap tahun berdasarkan usulan alat kelengkapan dewan dan fraksi. Ia juga menekankan peran penting Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.

Ia menyebutkan bahwa Setjen DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian bagi para anggota dewan. “Agenda prioritas ke depan adalah optimalisasi layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan andal guna memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas,” jelasnya.

Oleh karena itu, didukung oleh sekitar 7.665 pegawai Setjen DPR RI, penguatan tata kelola organisasi yang modern dan akuntabel menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kinerja lembaga legislatif. Dalam penyusunan rencana kerja tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan sejumlah kebijakan umum yang menjadi prioritas.

Di antaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi DPR, modernisasi teknologi informasi, peningkatan potensi dan kompetensi pegawai, serta fasilitasi keterlibatan masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang. Menurut Indah, pokok-pokok kebijakan tersebut telah dibahas secara intensif dalam rapat-rapat BURT bersama Sekretariat Jenderal DPR RI dan kemudian dirumuskan ke dalam rancangan RKA DPR RI Tahun 2027.

“Dengan memperhatikan ketentuan tata tertib DPR RI, BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan,”terangnya.

Menutup paparannya, Indah berharap RKA DPR RI Tahun 2027 dapat disetujui oleh seluruh Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna. Menurutnya, DPR RI juga tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah dengan mengedepankan optimalisasi program serta memperhatikan aspirasi masyarakat. “Kami berharap rancangan usulan RKA DPR RI Tahun 2027 ini dapat disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini,” tutupnya.

Setelah penyampaian laporan BURT, Rapat Paripurna yang langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani lantas kemudian meminta persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Rapat Paripurna pun menyetujui rancangan usulan RKA DPR RI Tahun 2027 tersebut untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Paripurna-DPR-Setujui-RKA-2027-Perkuat-Transformasi-Parlemen-Modern-63806 

Baca Terusannya »»  

45 Rumah Ibadah Buddha Siap Jadi Tempat Singgah Perjalanan Mudik, di mana saja?

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya menyiapkan masjid dan musalla dalam Program Rumah Ibadah Ramah Pemudik. Kemenag juga menyiapkan 45 rumah ibadah Buddha yang siap menjadi tempat singgah dalam perjalanan mudik.

Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengatakan, program ini menjadi bagian pelayanan publik dari kepedulian umat Buddha dalam memberikan ruang singgah yang aman dan nyaman bagi para pemudik. Selain sebagai tempat beristirahat, rumah ibadah ini juga diharapkan menjadi ruang yang menenangkan sebelum pemudik melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman.

“Ada 45 Rumah Ibadah Buddha yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, yang siap untuk menjadi tempat singgah,” terang Supriyadi di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

“Ini disiapkan untuk mendukung saudara-saudara kita yang akan mudik, terutama pada momen Idulfitri 1447 H. Tempat tersebut dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sejenak, menenangkan diri, sehingga melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman,” sambungnya.

Ditjen Bimas Buddha telah berkoordinasi dengan para Pembimbing Masyarakat (Pembimas) dan Penyelenggara Buddha di daerah untuk mendata dan memastikan kesiapan rumah ibadah Buddha ramah pemudik. 

 

Ada 45 rumah ibadah yang tersebar di Provinsi Aceh (3 lokasi), 

Kepulauan Riau (2), 

Kepulauan Bangka Belitung (1), 

Sumatera Selatan (1), 

Bengkulu (1), 

Lampung (10),

 DKI Jakarta (4), 

Jawa Tengah (14), 

DI Yogyakarta (2), 

Jawa Timur (4), 

Bali (2), dan 

Nusa Tenggara Barat (1).

“Rumah-rumah ibadah agama Buddha tersebut terbuka bagi seluruh pemudik tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini menjadi cerminan nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, dan semangat saling membantu yang dijunjung tinggi oleh umat Buddha,” papar Supriyadi.

Melalui program ini, lanjut Supriyadi, pihaknya berharap perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Kehadiran rumah ibadah sebagai tempat singgah dengan dukungan berbagai pihak tersebut, diharapkan dapat membantu para pemudik menjaga kondisi fisik dan mental selama perjalanan jauh.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/45-rumah-ibadah-buddha-siap-jadi-tempat-singgah-perjalanan-mudik-di-mana-saja-6NmDq

Baca Terusannya »»  

Menteri Agama Larang ASN Kemenag Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran. Larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas serta memastikan penggunaan fasilitas negara digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.

Menag menyampaikan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban untuk memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

“ASN wajib menjaga integritas, profesionalitas, serta menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab. ASN dilarang menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menag menjelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Karena itu, penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk perjalanan mudik Lebaran.

"Sebagian ASN Kemenag juga ada yang bertugas di momen lebaran, misal untuk mengawal Rumah Ibadah Ramah Pemudik. Selama menjalankan tugas, bisa gunakan fasilitas yang ada," sebut Menag.

Larangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang melarang pegawai negeri sipil menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.

Menag juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai teladan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga etika dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. Terlebih dalam momentum Idulfitri yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari.

“ASN diharapkan memberi teladan dalam menjaga etika penggunaan fasilitas negara,” tandas Menag.

 

Menjaga Harmoni dan Damai

Menag mengajak para tokoh agama untuk memperkuat pesan damai, persaudaraan, dan kerukunan kepada masyarakat mengingat sejumlah hari besar keagamaan berlangsung berdekatan bahkan bersamaan pada tahun ini, yakni Hari Raya Nyepi, Idulfitri, dan Paskah.

Menurut Menag, momentum Hari Raya Nyepi, Idulfitri, dan Paskah dapat menjadi ruang bersama untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

“Para tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan damai di tengah masyarakat. Momentum hari-hari besar keagamaan ini harus menjadi penguat persaudaraan, bukan sebaliknya,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa setiap perayaan keagamaan membawa nilai universal yang mendorong kehidupan sosial yang lebih baik. Nyepi mengajarkan refleksi dan pengendalian diri, Idulfitri menegaskan nilai saling memaafkan dan mempererat persaudaraan, sedangkan Paskah membawa pesan harapan dan kasih.

“Jika nilai-nilai tersebut disampaikan secara luas oleh para tokoh agama, masyarakat akan semakin terdorong untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa,” jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perbedaan merupakan kenyataan yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati.

"Perbedaan, Itu bukan sesuatu yang harus mengarah kepada perpecahan. Kita perlu untuk menggalang persatuan, menggalang kerukunan untuk menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian ini," tegas Presiden.

Sejalan dengan semangat tersebut, Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan, Hari Raya Idulfitri 1447 H/ 2026 M, dan Masjid Ramah Pemudik. 

Sumber : https://kemenag.go.id/pers-rilis/menteri-agama-larang-asn-kemenag-gunakan-kendaraan-dinas-untuk-mudik-lebaran-0MFjY

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Wakil PM Australia Richard Marles, Seskab Teddy: Pertemuan Hangat Dua Sahabat Lama

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kertanegara, Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momen silaturahmi antara dua sahabat lama yang kini sama-sama memegang posisi strategis di pemerintahan masing-masing negara.

“Presiden Prabowo Subianto menerima sahabat lamanya yang juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kertanegara,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Kedua pemimpin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama.

“Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menegaskan hubungan pribadi yang erat antara kedua pemimpin,” ungkap Seskab Teddy.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo dan Richard Marles juga membahas berbagai isu strategis serta dinamika kawasan yang relevan bagi kedua negara. Seskab Teddy menyebut bahwa dialog yang berlangsung santai tersebut mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia dan Australia yang selama ini terus terjalin erat.

“Mereka berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu penting dan pertemuan ini menjadi simbol kedekatan dan kerja sama erat antara Indonesia dan Australia,” kata Teddy.

Pertemuan di Kertanegara ini sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan personal yang kuat antara Presiden Prabowo dan Richard Marles menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia – Australia, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan serta memperluas kerja sama di berbagai bidang ke depan.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-wakil-pm-australia-richard-marles-seskab-teddy-pertemuan-hangat-dua-sahabat-lama/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Global bersama DEN dan Sejumlah Menteri

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global.

“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, dalam pertemuan tersebut turut disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” ungkap Seskab Teddy.

Selain membahas stabilitas energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu fokus yang disampaikan Presiden Prabowo adalah percepatan program swasembada energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi global.

“Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial, untuk meningkatkan efisiensi belanja negara,” ucap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berkembang. Antisipasi dan kesiapan kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” pungkas Seskab Teddy.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-bahas-dampak-konflik-timur-tengah-terhadap-ekonomi-global-bersama-den-dan-sejumlah-menteri/ 

Baca Terusannya »»  

Luncurkan Wakaf Sosial, Taj Yasin Ajak Perbankan Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong penguatan gerakan wakaf sosial, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran program wakaf sosial yang diinisiasi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, dan Dompet Dhuafa, di Kota Semarang, Rabu (11/3/2026) malam.

Wagub yang akrab disapa Gus Yasin mengatakan, wakaf sosial merupakan terobosan untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Wakaf sosial ini diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan dan sosial, mulai dari pengadaan air bersih, ambulans, hingga renovasi masjid,” kata Gus Yasin.

Menurutnya, gerakan wakaf perlu terus diperluas, agar menjadi sarana amal berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan umat.

Pada hari yang sama, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong penguatan wakaf uang melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Tengah. Program tersebut mendapat sambutan positif, termasuk dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Gus Yasin menilai, Jawa Tengah memiliki modal kuat untuk mengembangkan gerakan filantropi Islam. Salah satunya melalui kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, yang dinilai menjadi rujukan di tingkat nasional.

Dia menyebut, selama sekitar satu dekade terakhir, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas.

“Setiap bulan alhamdulillah terkumpul paling tidak sekitar Rp8 miliar dari ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah,” jelasnya.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat atau mustahik di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Keberhasilan pengelolaan zakat tersebut, lanjutnya, menjadi inspirasi untuk memperkuat pengelolaan wakaf agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga menekankan pentingnya memberi teladan dalam menggerakkan wakaf. Dia mengungkapkan, pada hari yang sama telah dua kali melakukan peluncuran QR wakaf, sebagai bentuk ajakan nyata kepada masyarakat.

Karenanya, dia juga mengajak pimpinan dan pegawai lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turut berpartisipasi dalam gerakan wakaf.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua BMPD Jateng-Semarang, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, peluncuran program wakaf sosial merupakan sinergi BI bersama Dompet Dhuafa, untuk memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat.

Program Wakaf Sosial Bank Indonesia menghadirkan tiga program utama, yakni wakaf air melalui pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih bagi masyarakat, wakaf renovasi masjid untuk meningkatkan kelayakan tempat ibadah, serta wakaf ambulans untuk mendukung layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dhuafa di Jawa Tengah.

Melalui inisiatif tersebut, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses air bersih, fasilitas ibadah yang lebih layak, serta layanan kesehatan yang memadai.

Pada kesempatan itu, BMPD Jateng-Semarang bersama OJK dan BI juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah lembaga sosial, antara lain Panti Asuhan Sunan Gresik Al Bukhori, Panti Asuhan Dar Attaqwa Wadda’wah, Panti Sosial Anak Asuh Sunan Drajat, Panti Asuhan Anak Asuh Sunan Kalijaga, Panti Asuhan Al-Amanah, serta Special Olympics Indonesia Jawa Tengah. Total bantuan yang disalurkan pada kesempatan tersebut mencapai Rp70 juta.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/luncurkan-wakaf-sosial-taj-yasin-ajak-perbankan-perkuat-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/ 

Baca Terusannya »»  

Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ia menekankan pentingnya mempertahankan dan menjaga sinergisitas kedua lembaga bersama dengan seluruh elemen Bangsa Indonesia. 

Menurut Sigit, sinergisitas dan soliditas TNI, Polri bersama seluruh lapisan masyarakat adalah kunci utama untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menghadapi segala tantangan serta dinamika yang berlangsung di dalam negeri. 

Dan oleh karena itu untuk menjaga ke depan bagaimana kita terus menjaga soliditas menjaga sinergitas dan menjaga agar TNI-Polri bisa betul-betul melaksanakan amanah menghadapi dinamika global yang ada menghadapi dampak global yang ada dan ancamannya terhadap situasi dalam negeri, kata Sigit di hadapan jajaran TNI-Polri, Rabu (11/3/2026). 

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri harus selalu bersinergi serta kompak untuk terus mempertahankan kedaulatan dan keamanan Indonesia. 

Bapak Presiden berkali-kali selalu menyampaikan di dalam pidatonya, TNI dan Polri harus selalu bersatu, kompak dan bersinergi. Beliau menyampaikan bahwa TNI dan Polri sama-sama lahir dari kancah perjuangan dan ikut mempertahankan kemerdekaan, ujar Sigit. 

Apalagi, kata Sigit, dewasa ini terjadi konflik global khususnya di Timur Tengah. Yang dimana, hal itu berpotensi memberikan dampak maupun dinamika ke dalam negeri. Sebab itu, Sigit menekankan, pesan dari Presiden Prabowo harus betul-betul dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. 

Oleh karena itu beliau selalu sampaikan maka TNI harus jadi TNI rakyat, Polri harus jadi polisinya rakyat. Itu berkali-kali beliau sampaikan dan itu tentunya menjadi amanah dari panglima tertinggi kita, dari pimpinan tertinggi kita untuk betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sumpah kita pada saat kita menjadi TNI dan menjadi Polri, ucap Sigit. 

Sigit mengungkapkan, TNI-Polri pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Dengan begitu, maka akan terwujudnya situasi yang aman dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ini yang tentunya harus terus kita jaga bahwa kebersamaan antara TNI-Polri dan rakyat itu menjadi satu kesatuan untuk bisa menjaga NKRI bumi kita tercinta. Dan ini menjadi modal dasar, modal utama bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat untuk kemudian bisa membangun karena syarat utama pembangunan adalah stabilitas keamanan stabilitas Kamtibmas, tegas Sigit. 

Selain sinergisitas, Sigit menekankan pentingnya untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan serta kesatuan. Karena, Sigit meyakini dengan hal tersebut, Indonesia bisa menghadapi segala bentuk tantangan dan dinamika yang terjadi. 

Artinya saat ini kalau kita juga melakukan hal yang sama semuanya solid seluruh elemen bangsa kompak maka apapun yang kita hadapi kita akan sanggup melewati, tutup Sigit.

 Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2318453-kapolri-tekankan-sinergisitas-tni-polri-dan-elemen-bangsa-kunci-utama-jaga-nkri

Baca Terusannya »»  

Menteri Kebudayaan Dukung Kartini Fest 2026, Perkuat Peran Perempuan dalam Kebudayaan

 

Jakarta, 11 Maret 2026 – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima audiensi Panitia Kartini Fest 2026 di kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas rencana penyelenggaraan Kartini Fest 2026 yang akan digelar pada 22 April 2026 di Jepara, Jawa Tengah, dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Panitia Kartini Fest 2026, Rully Syahputra, menjelaskan bahwa Kartini Fest 2026 akan menghadirkan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengangkat peran perempuan sekaligus memperkuat ekosistem budaya dan ekonomi kreatif di daerah. Kegiatan tersebut mengusung tema “Perempuan Berdaya, Berkarya, dan Berbudaya.”

Rully menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terdiri dari simposium nasional, Kartini Expo, yang melibatkan pelaku UMKM, serta Cultural Night berupa pagelaran seni dan budaya yang melibatkan puluhan sanggar seni di Jepara. Ia menargetkan kegiatan tersebut dapat diikuti sekitar 1.000 peserta, dengan sekitar 700 peserta mengikuti simposium, sementara kegiatan lainnya terbuka bagi masyarakat luas. Selain itu, panitia juga merencanakan kegiatan budaya di Museum Kartini, Jepara untuk mengenalkan sejarah perjuangan Kartini kepada generasi muda.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan Kartini Fest 2026 yang dinilai dapat memperkuat pemaknaan warisan pemikiran R.A. Kartini sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.Menbud juga mendorong agar kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Museum Kartini melalui strategi promosi yang lebih kreatif dan melibatkan generasi muda. 

Kartini Fest 2026 direncanakan akan melibatkan berbagai komunitas seni dan budaya di Jepara, termasuk kolaborasi sekitar 20 sanggar seni dalam pagelaran budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang ekspresi sekaligus pemberdayaan bagi pelaku seni dan budaya lokal.

Hadir mendampingi Menbud Fadli di antaranya Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan kekayaan Intelektual, B.R.A Putri Woelan Sari Dewi; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Judi Wahjudin.

Kementerian Kebudayaan menyambut baik berbagai inisiatif masyarakat dalam menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini melalui kegiatan kebudayaan yang inklusif dan edukatif. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas budaya, serta berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang sekaligus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadikan Kartini Fest 2026 sebagai ruang apresiasi, edukasi, dan pemberdayaan yang mampu menginspirasi generasi muda untuk melanjutkan semangat Kartini dalam berkarya, berbudaya, dan berkontribusi bagi bangsa.

 

 

Sumber : https://www.kemenbud.go.id/publikasi/berita/menteri-kebudayaan-dukung-kartini-fest-2026-perku 

Baca Terusannya »»  

Perayaan HUT ke-74 KOI, Menpora Erick Ajak Stakeholder Bersatu Demi Kemajuan Olahraga Nasional

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menghadiri perayaan ulang tahun ke-74 Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) di Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/3). 

Dalam kesempatan ini, Menpora Erick menegaskan pentingnya persatuan di antara seluruh stakeholder. Hal ini bertujuan agar prestasi olahraga Indonesia dapat terus berkembang. 

“Kalau kita mau olahraga kita maju, ya kita tak boleh cari perbedaan,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick menambahkan, setiap stakeholder olahraga memang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun jika terjadi perpecahan atau ketidaksinkronan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh atlet dan masyarakat.

“Semua ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nanti kalau terpecah, yang menjadi korbannya atlet dan masyarakat,” ujar Menpora Erick. 

Kemudian, Menpora Erick menyampaikan jika pemerintah saat ini terus mengeksplorasi berbagai kerja sama internasional untuk memperkuat sistem olahraga, maupun kepemudaan. 

“Misalnya dengan Malaysia yaitu tentang dana pensiun untuk atlet. Lalu juga ada dengan Prancis berkaitan pengembangan kepemudaan dan olahraga,” sebut Menpora Erick. 

Lebih lanjut, Menpora Erick menyoroti tentang program dan kegiatan olahraga yang harus sejalan. 

Oleh karenanya, Menpora Erick menekankan pentingnya menyusun agenda olahraga nasional secara terstruktur, termasuk dalam menghadapi berbagai ajang internasional.

“Kita harus menyusun agenda yang jelas, kapan PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, supaya semua bisa berjalan dengan selaras,” tambah Menpora Erick.

Melalui koordinasi yang lebih kuat dan agenda yang terencana, Menpora Erick berharap ekosistem olahraga Indonesia dapat semakin solid dan mampu mendorong prestasi atlet di berbagai level kompetisi internasional.

“Olahraga kita harus menjadi duta bangsa dan mencerminkan kedigdayaan. Hal itu bisa berjalan jika kita kompak,” jelas Menpora Erick.

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6646/perayaan-hut-ke-74-koi-menpora-erick-ajak-stakeholder-bersatu-de 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Pacu Transisi Energi, Targetkan 100 Gigawatt Tenaga Surya dan Optimalkan Geotermal

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan dan kemandirian energi. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan program elektrifikasi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan geotermal.

Dalam sambutannya pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara, pada Rabu, 11 Maret 2026, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki banyak alternatif sumber energi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan ke depan.

“Energi terbarukan dari tenaga surya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia, bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini,” ujar Kepala Negara.

Menurut Presiden Prabowo, dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi kondisi lebih sulit, Indonesia justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai sumber energi, mulai dari kelapa sawit, singkong, jagung, hingga tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar.

“Ini memaksa kita akselerasi, kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya,” imbuh Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menekankan bahwa percepatan pembangunan energi terbarukan tersebut merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu bergerak cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Dengan transformasi energi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencapai kemandirian energi, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam peta energi masa depan dunia.

 

 

Sumber ;  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pacu-transisi-energi-targetkan-100-gigawatt-tenaga-surya-dan-optimalkan-geotermal/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Danantara Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Krisis Global

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara, pada Rabu, 11 Maret 2026.

“Saudara-saudara ini semakin mendesak, karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian, terjadi di mana-mana, krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang, krisis adalah ujian, krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah,”ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara optimistis bahwa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang besar mampu menghadapi tantangan global. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai hal tersebut merupakan kekuatan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

“Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa, dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan ketahanan nasional. Beberapa diantaranya melalui program swasembada pangan dan energi yang tengah dijalankan, dengan peran Danantara di dalamnya.

“Kita sudah punya rencana swasembada pangan, Alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi, yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi,” jelasnya.

Selain berperan dalam upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan bangsa, Kepala Negara juga menekankan bahwa Danantara merupakan bukti kemampuan Indonesia untuk mengelola kekayaan negara secara profesional dan sejajar dengan sovereign wealth fund negara lain.

“Danantara adalah juga bukti bahwa Indonesia dengan tekat, dengan will yang keras mampu berbuat yang besar, mampu mengikuti dan mengimbangi prestasi-prestasi negara lain,” imbuhnya.

Presiden Prabowo mengimbau kepada seluruh jajaran Danantara untuk dapat terus menjaga tata kelola yang baik untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. “Ingat harapan seluruh bangsa, seluruh rakyat di pundak saudara-saudara. Saudara menjaga, saudara mengelola kekayaan anak dan cucu dan cicit kita,” sambungnya.

Melalui pengelolaan yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

 

 

 

Sumber ;  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-danantara-perkuat-ketahanan-ekonomi-nasional-di-tengah-krisis-global/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Lompatan Kinerja Danantara, Targetkan Pengelolaan Aset Negara yang Lebih Produktif

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna memperkuat pengelolaan aset negara dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu, 11 Maret 2026.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa target jangka panjang Danantara masih cukup besar. Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong jajaran pimpinan Danantara untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara optimal.

“Dalam tahun pertama ini walaupun saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat atas prestasi saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik umumnya memiliki tingkat pengembalian aset (return on asset) minimal 10 persen. Namun dalam tahap awal, Presiden menilai target realistis bagi Danantara adalah mampu memberikan pengembalian minimal 5 persen kepada negara setiap tahun.

“Kalau hanya 5 persen return on asset, berarti Danantara harus kembalikan ke negara 50 miliar dolar tiap tahun. 50 miliar dolar adalah 800 triliun,” ujar Presiden.

Meski demikian, Presiden turut mengapresiasi capaian kinerja Danantara pada tahun pertama operasionalnya yang dinilai mulai menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan laporan yang diterimanya, tingkat pengembalian aset pada 2025 meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peningkatan tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan negara di bawah satu manajemen yang terintegrasi. Pengelolaan yang terpusat dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja investasi, terutama dengan jumlah entitas usaha yang sangat besar.

“Tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan, bahkan ternyata saya baru tahu, bukan 250, seribu perusahaan lebih,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa keberadaan Danantara merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga yang sebanding dengan sovereign wealth fund di tingkat global.

“Kita bersyukur, kita sekarang sudah punya suatu badan bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin ke-6, ke-7 terbesar di dunia,” tutur Presiden.

Ke depan, Danantara diharapkan tidak hanya menjadi pengelola aset negara, tetapi juga menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Sumber ;  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-lompatan-kinerja-danantara-targetkan-pengelolaan-aset-negara-yang-lebih-produktif/

Baca Terusannya »»