Presiden Prabowo: Pangkat Pertama Perwira TNI-Polri adalah Amanah dan Kepercayaan Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pangkat pertama yang diterima para perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan amanah sekaligus kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

“Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggungjawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa tugas seorang perwira tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Presiden pun mengapresiasi keterlibatan para calon perwira dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.

“Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya. Saya gembira bahwa angkatan ini terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Kita adalah tentara dan polisi rakyat. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan saudara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa sumpah yang telah diucapkan merupakan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta para perwira untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setialah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling utama setialah kepada rakyat Indonesia. Jangan pernah ada kepentingan apapun yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa,” ucap Presiden.

Dalam amanatnya, Presiden turut mengingatkan bahwa dunia berubah sangat cepat dan tantangan persaingan global makin ketat. Ancaman, menurut Presiden tidak hanya datang dari senjata, tetapi perang siber dan informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya.

“Saudara-saudara sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kuasai kecerdasan buatan, sistem siber, teknologi nirawak dan bahasa asing. Perwira masa depan harus unggul dalam karakter disiplin, kepimpinan, dan penguasaan sains dan teknologi,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pangkat-pertama-perwira-tni-polri-adalah-amanah-dan-kepercayaan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Pimpin Upacara Praspa 2026, Presiden Prabowo Lantik 1.177 Perwira Remaja TNI-Polri

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara pada Rabu, 22 Juli 2026, sebanyak 1.177 calon perwira remaja (capraja) resmi dilantik yang terdiri dari 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), serta 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Upacara diawali dengan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara oleh Perwira Upacara Brigjen TNI Arynovian Hany Sampurno, sebelum Kepala Negara memasuki tempat upacara. Usai salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran, Presiden kemudian menerima laporan dari Kolonel Inf. Mario Christian Noya yang bertindak selaku komandan upacara.

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 TNI Tahun 2026 dan Nomor 70 POLRI Tahun 2026 tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI dan Perwira Polri oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. 

Setelahnya, Presiden menyematkan tanda pangkat perwira sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan kepada empat perwira remaja penerima Adhi Makayasa. Keempat perwira remaja tersebut, yakni:

1. Letda Inf. Calvin Tidar Sakti, lulusan Akmil;
2. Letda Laut (P) Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra, lulusan AAL;
3. Letda Pnb. Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman, lulusan AAU; dan
4. Ipda Harindra Arsandho Tegarbaja, lulusan Akpol.

Selanjutnya, empat calon perwira remaja dari berbagai agama maju ke depan untuk mewakili rekan-rekannya dalam prosesi pengambilan sumpah perwira. Presiden secara langsung memimpin pengambilan sumpah tersebut.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan para perwira remaja. Pelantikan hari ini, menurut Presiden, bukan garis akhir melainkan awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia.

“Di hari yang berbahagia ini, atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang resmi diangkat menjadi perwira TNI dan Polri di tahun 2026. Hari ini bukan sekadar upacara, hari ini bukan garis akhir, hari ini adalah awal sebuah pengabdian pada bangsa dan negara. Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Rangkaian upacara ditutup dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara sebagai penanda selesainya seluruh prosesi. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran dan ditutup dengan salam kebangsaan yang berlangsung dengan penuh khidmat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/pimpin-upacara-praspa-2026-presiden-prabowo-lantik-1-177-perwira-remaja-tni-polri/ 

Baca Terusannya »»  

Atlet Muda Panjat Tebing Indonesia Haddan Malik Sukses Raih Perak di World Climbing Youth Championship Arco Italia

 

Arco: Atlet muda panjat tebing Indonesia Haddan Malik Baqmuhyibar sukses meraih medali perak dalam kompetisi World Climbing Youth Championship Arco, Italia, Rabu (22/7) dini hari. 

Medali Haddan Malik berhasil diraih di nomor speed under 19 (U19) putra. Dalam babak final, Haddan berhadapan dengan atlet panjat tebing dari Tiongkok yakni Yanze Shi. Sayangnya, Haddan harus mengakui keunggulan lawannya. Yanze berhasil finis lebih cepat dengan catatan waktu 6,07 detik, sedangkan Haddan 6,21 detik. 

Sementara itu, medali perunggu diperebutkan atlet Swiss Gilles Meili dan Ruifeng Wang dari Tiongkok. Gilles Meili berhasil menang dengan catatan waktu 4,90 detik, sedangkan Ruifeng Wang terjatuh. 

Melihat hasil ini, Amri, Pelatih Lead Timnas Panjat Tebing Indonesia yang turut mendampingi di Italia, mengaku Haddan sudah tampil dengan maksimal. Ia melihat kemampuan atlet muda tersebut masih bisa dikembangkan dan dipoles lagi. 

"Ia (Haddan) sudah berusaha maksimal. Dan, masih cukup waktu bagi kami tim pelatih untuk menggemblengnya," ujar dia. 

Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco, Italia, 18-25 Juli 2026.

Kedua atlet yang akan bertanding yakni Ardana Cikal Damarwulan dan Haddan Malik Baqmuhyibar. Cikal akan turun di dua disiplin yakni lead under 17 (U17) putra dan boulder U17 putra. Sementara, Haddan akan berkompetisi di nomor speed under 19 (U19) putra. 

FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional mampu menambah pengalaman berharga bagi para atlet. Dengan mengikuti kompetisi internasional, akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan atlet untuk berkembang dan menguatkan mental.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6897/atlet-muda-panjat-tebing-indonesia-haddan-malik-sukses-raih-perak 

Baca Terusannya »»  

Dukung Swasembada Energi Lewat Implementasi B50, Menko Airlangga Dorong Penguatan Riset dan Inovasi Sawit Berkelanjutan

 

Industri kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian Nasional. Di tahun 2025, industri ini telah berkontribusi sekitar 3,5% terhadap PDB Nasional. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), nilai ekspor produk kelapa sawit di tahun 2025 sebesar USD30,87 miliar dengan volume ekspor 38,84 juta ton atau meningkat 11,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagai fondasi pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, bernilai tambah, dan berdaya saing.

“Kami memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan atas konsistensinya menyelenggarakan dan menghadirkan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) sebagai sarana dan pertemuan antara riset, kebijakan, industri, dan investasi. Secara khusus, saya juga memberikan selamat kepada para pemenang mahasiswa tadi yang membuat riset mengenai polyurethane foam. Kemudian membuat anoda dari TBS,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan closing remarks dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta, Selasa (21/07).

Selain itu, dalam rangka mendukung Program Swasembada Energi Nasional dan Hilirisasi Kelapa Sawit, Pemerintah telah mengimplementasikan Program Biodiesel 50 (B50) per tanggal 1 Juli 2026 dan telah di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 lalu. Implementasi Mandatori Biodiesel B50 merupakan contoh konkret dimana riset, kebijakan, investasi, dan kapasitas industri dapat disatukan untuk mencapai tujuan strategis Nasional.

Keberhasilan B50 juga harus menjadi landasan untuk mengembangkan generasi hilirisasi berikutnya, antara lain Green Diesel, Bio Avtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui pemanfaatan Used Cooking Oil (UCO), dan Bensin Sawit. Produk-produk tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi dan dapat memperluas basis investasi nasional di luar produk sawit konvensional. Selain itu, besarnya kontribusi kelapa sawit tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, pengembangan produk hilir bernilai tambah, serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, riset dan inovasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam transformasi industri kelapa sawit nasional.

Sebagai informasi, Forum PERISAI 2026 memberikan ruang bagi generasi muda melalui Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang melibatkan peserta dari 40 perguruan tinggi. Setelah melalui rangkaian seleksi selama 2 hari, telah terpilih 10 mahasiswa yang selanjutnya ditetapkan menjadi 3 peserta terbaik untuk menerima penghargaan pada kesempatan ini.

“Kegiatan ini tentu menjadi sangat penting karena riset kebijakan dan juga investasi ini menjadi hal yang sangat penting apalagi para researcher-nya adalah dari perguruan tinggi di Indonesia. Karena Indonesia adalah produsen terbesar dari sawit maka wajar kalau para penelitinya berasal dari universitas-universitas terbaik di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa hasil-hasil penelitian tersebut perlu didorong agar dapat diadopsi dan dikomersialkan oleh industri, dengan tetap memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada para peneliti. Selain pengembangan industri sawit, Menko Airlangga juga mendorong percepatan program peremajaan (replanting) tanaman kakao dan kelapa dimana kedua komoditas tersebut sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat sehingga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi kepada BPDP, peneliti, perguruan tinggi, lembaga riset dan para pelaku usaha, serta seluruh pihak yang terkontribusi terhadap PERISAI 2026 dan juga untuk pembangunan industri kelapa sawit nasional. Saya ingin agar kegiatan ini terus diperkuat, ditindaklanjuti sehingga bermanfaat bagi perekonomian, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan juga nilai tambah daripada pekebun,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman, Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Musdhalifah Machmud, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7026/dukung-swasembada-energi-lewat-implementasi-b50-menko-airlangga-dorong-penguatan-riset-dan-inovasi-sawit-berkelanjutan

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Ajak APERSI Akselerasi Program 3 Juta Rumah, Bangun Hunian Berkualitas untuk Rakyat

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Momentum tersebut menjadi penguatan sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam mempercepat pelaksanaan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah, khususnya penyediaan rumah layak dan berkualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VII APERSI di Bali, Deddy Indrasetiawan, S.E. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APERSI Masa Bakti 2026–2031 bersama jajaran pengurus baru yang akan melanjutkan peran strategis organisasi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas regenerasi kepemimpinan APERSI yang berjalan baik serta kontribusi nyata asosiasi tersebut dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.

"Saya senang regenerasi di APERSI berjalan mulus dan berkat dukungan APERSI juga 62.000 rumah untuk rakyat dari Presiden Prabowo dapat terwujud, karena jembatan dari Presiden adalah para pengembang," ujar Menteri Ara.

Menteri Ara menegaskan bahwa APERSI merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh anggota APERSI agar terus membangun rumah subsidi yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah, dengan realisasi hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai sekitar 102.900 unit rumah.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah subsidi, yakni hingga Rp12 juta per bulan bagi masyarakat lajang dan Rp14 juta per bulan bagi masyarakat yang telah berkeluarga. Di sisi lain, BP Tapera juga tengah mematangkan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun guna menghadirkan cicilan yang lebih ringan bagi masyarakat.

Menteri PKP juga meminta APERSI untuk terus mendukung implementasi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mendorong pemerintah daerah agar merealisasikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR.

Pada kesempatan itu, Menteri Ara turut memaparkan berbagai capaian Kementerian PKP dalam menjalankan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah melalui penayangan video kinerja kementerian.

Ia juga memperkenalkan kebijakan baru yang mendorong pembangunan perumahan yang lebih berkelanjutan, yakni kewajiban menanam satu pohon untuk setiap satu unit rumah subsidi yang dibangun serta penerapan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan perumahan.

Selain pembangunan rumah tapak, Menteri PKP juga mengajak APERSI untuk semakin meningkatkan pembangunan rumah susun subsidi sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung penuh target pembangunan rumah subsidi sebanyak 110.000 unit pada tahun 2026, mempercepat penyerapan kuota FLPP, serta terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan sektor perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh pembiayaan perumahan.

APERSI juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas berbagai langkah dan solusi yang telah diberikan pemerintah dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan di sektor pembiayaan perumahan.

"Rumah adalah benteng keluarga. Dari keluarga yang kuat akan tumbuh bangsa yang kuat. Saya mengajak seluruh anggota APERSI untuk menjadi pelaku usaha yang melahirkan harapan bagi rakyat dalam memiliki rumah," ujar Ketua Umum APERSI Deddy Indrasetiawan.

Menteri PKP berharap kepengurusan baru DPP APERSI dapat semakin solid serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menyediakan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Sinergi pemerintah, pengembang, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci utama untuk mewujudkan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah dan memperluas akses hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

Sumber: https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-ajak-apersi-akselerasi-program-3-juta-rumah-bangun-hunian-berkualitas-untuk-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Mensesneg Tegaskan Komitmen Pemerintah Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

 

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026.

Mensesneg menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.

“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menilai bahwa pengembangan produksi kendaraan listrik nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ekosistem otomotif nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap upaya transisi energi.

“Tidak sekadar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil, jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya cita-cita bangsa dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. “Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita berbaiki,” pugkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan target pemerintah untuk meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat sebagai bagian upaya dari pembangunan ekosistem industri otomotif dalam negeri. Hal tersebut menegaskan optimisme pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri nasional.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” ucap Presiden pada Jumat (17/07), dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

 

 

Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/mensesneg_tegaskan_komitmen_pemerintah_wujudkan_ekosistem_kendaraan_listrik_nasional 

Baca Terusannya »»  

Kementerian Ekraf Dukung The Local Market ID Jadi Etalase Produk Kreatif Indonesia

 

Jakarta,  Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus mendorong kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka akses pasar bagi pelaku usaha kreatif. Salah satu kolaborasi diwujudkan melalui penyelenggaraan The Local Market ID: Pasar Wiwitan SCBD pada 1–2 Agustus 2026 di SCBD Park, Jakarta, sebagai wadah promosi, jejaring, dan pengembangan produk kreatif Indonesia.

The Local Market ID mengusung konsep pasar kreatif sebagai tradisi akhir pekan bulanan yang menghadirkan pengalaman berbelanja sekaligus menikmati karya kreatif, kuliner, pertunjukan musik, lokakarya, hingga aktivitas keluarga. Acara ini menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku usaha kreatif, desainer, perajin, seniman, musisi, hingga komunitas sosial untuk memperkenalkan karya terbaik mereka dalam suasana yang inklusif.

Selain menjadi etalase produk kreatif, The Local Market ID menghadirkan tiga segmen utama, yaitu entrepreneurship, entertainment, dan workshop. Ketiga segmen tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam aktivitas bisnis, pertunjukan kreatif, serta pembelajaran yang mendorong lahirnya kolaborasi baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kreatif konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai 6,86 persen pada 2025. Capaian tersebut didukung oleh kontribusi subsektor kuliner sebesar 41,06 persen terhadap PDB ekonomi kreatif, diikuti fesyen 14,77 persen dan kriya 10,70 persen, menunjukkan besarnya potensi produk lokal untuk terus berkembang melalui penguatan akses pasar. Pencapaian ini juga memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia.

Kementerian Ekraf mengundang seluruh tenant yang bergerak di bidang kuliner, fesyen, kriya, serta subsektor ekonomi kreatif lainnya untuk memanfaatkan kesempatan ini. 

Pendaftaran tenant dapat dilakukan melalui platform Ekraf Hub atau tautan https://ekr.af/localmarket hingga 21 Juli 2026. Sementara masyarakat dapat mengunjungi The Local Market ID: Pasar Wiwitan SCBD pada 1–2 Agustus 2026 di SCBD Park, Jakarta Selatan, dan bersama-sama merayakan kreativitas lokal Indonesia.

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/kementerian-ekraf-dukung-the-local-market-id-jadi-etalase-produk 

Baca Terusannya »»  

Wamen Komdigi Nezar Patria: Indonesia Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang Independen

 

Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang akan bekerja secara independen.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut lembaga tersebut diproyeksikan tidak berada di bawah Kementerian Komdigi, namun tetap menjalankan mekanisme pelaporan kepada Presiden melalui Kemkomdigi.

“Badan pelindungan data pribadi ini akan bekerja secara independen dengan seluruh strukturnya, tetapi semua laporannya ditujukan kepada presiden melalui Kementerian Komdigi,” jelasnya dalam US-ASEAN Business Council Dinner Dialogue bertema Digital Economy Mission to Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026).

Menurut Wamen Nezar, pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan akhir penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Data Pribadi yang ditargetkan rampung sekitar dua bulan mendatang.

Pada waktu yang sama, pemerintah juga tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional.

Kedua regulasi tersebut disusun secara paralel sebagai fondasi tata kelola kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia.

"Fondasi tata kelola AI bertumpu pada dua aspek utama, yaitu etika AI dan pelindungan data pribadi. Karena itu, penyusunan kedua Peraturan Presiden tersebut berjalan bersamaan agar Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Wamen Nezar menegaskan pemerintah menginginkan regulasi AI yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tidak menghambat inovasi.

Melalui Peta Jalan AI Nasional, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi pengembangan teknologi AI sekaligus memberikan kepastian arah pengembangannya.

"Kami membuka semua inisiatif dan inovasi AI yang akan dikembangkan di Indonesia. Peta Jalan AI Nasional disusun untuk mendukung inovasi tersebut, bukan membatasinya," tuturnya.

Ia menjelaskan pemerintah akan menerapkan pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-based regulation) dalam tata kelola AI.

Dengan pendekatan tersebut, setiap produk AI akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, mulai dari risiko rendah, menengah, hingga tinggi.

"Fokus kami adalah mitigasi risiko AI. Produk AI yang memiliki risiko tinggi tentu akan diatur lebih komprehensif dibandingkan produk dengan risiko rendah. Dengan demikian, inovasi dapat terus berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan, etika, dan perlindungan masyarakat," jelasnya.

Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga terus memperkuat ekosistem AI nasional melalui pembangunan infrastruktur digital, pengembangan pusat data, peningkatan kapasitas komputasi, serta pengembangan talenta digital.

“Kombinasi antara regulasi yang adaptif, pelindungan data pribadi yang kuat, dan dukungan terhadap inovasi akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat daya saing di tingkat global,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamen-nezar-patria-indonesia-siapkan-otoritas-pelindungan-data-pribadi-yang-independen 

Baca Terusannya »»  

Empat Jenama ASIK Tampil di FHI 2026, Kementerian Ekraf Perluas Akses Pasar Ekspor

 

Jakarta, 21 Juli 2026 – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri pembukaan Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, Selasa (21/7). Memasuki penyelenggaraan ke-20, FHI menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku industri makanan, minuman, dan perhotelan untuk memperkuat kolaborasi serta membuka peluang bisnis di pasar nasional dan global.

Menteri Ekraf menegaskan bahwa subsektor kuliner merupakan salah satu penggerak utama ekonomi kreatif Indonesia. Selain berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, subsektor ini juga memiliki peran penting dalam memperkuat rantai nilai ekonomi sekaligus mempromosikan identitas budaya melalui kekayaan cita rasa Nusantara.

"Subsektor kuliner merupakan salah satu pilar utama ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai nilai ekonomi, serta promosi identitas budaya bangsa. Food & Hospitality Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia," ujar Menteri Ekraf.

Pada penyelenggaraan FHI 2026 yang berlangsung 21—24 Juli 2026, Kementerian Ekraf menghadirkan Paviliun EKRAF dengan menampilkan empat jenama kuliner binaan Program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK), yaitu El's Coffee, Novio Fresh, Pempek Cek Molek, dan Rasakoe. Keempat jenama tersebut dipilih melalui kurasi berdasarkan kesiapan produk untuk memenuhi kebutuhan industri hotel, restoran, dan katering (HoReCa).

Program ASIK merupakan inisiatif strategis Kementerian Ekraf yang memberikan pendampingan menyeluruh kepada pelaku ekonomi kreatif, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, standardisasi dan sertifikasi produk, hingga penguatan daya saing agar mampu menembus pasar ekspor. Melalui program ini, Kementerian Ekraf berkomitmen memperkuat ekosistem subsektor kuliner dengan mendorong pengembangan talenta, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses ke pasar internasional.

"Melalui momentum ini, mari kita jadikan Food & Hospitality Indonesia 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Di sinilah inovasi dipertemukan dengan pasar, dan kreativitas diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang nyata," kata Menteri Ekraf.

FHI 2026 diikuti peserta dari 32 negara dan terintegrasi dengan pameran sektor perhotelan, desain, serta pengemasan. Melalui partisipasi tersebut, Kementerian Ekraf memfasilitasi promosi empat jenama binaan ASIK kepada pelaku industri, calon pembeli, dan mitra bisnis internasional. 

Turut hadir Portfolio Director Food & Hospitality Indonesia, Meysia Stephanie. Menteri Ekraf didampingi oleh Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Yuke Sri Rahayu; Plh. Direktur Kuliner, Dessy Widowati.

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/empat-jenama-asik-tampil-di-fhi-2026-kementerian-ekraf-perluas-akses 

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi dan BUMN Siapkan Jalur Karier bagi Talenta AI Indonesia

 

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Pengelola BUMN menyiapkan jalur karier bagi talenta kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) melalui integrasi AI Talent Factory dengan AI Talent Pool BUMN.

Kolaborasi ini membuka peluang bagi lulusan AI Talent Factory untuk terlibat dalam pengembangan solusi AI di perusahaan BUMN sekaligus menghubungkan pengembangan talenta dengan kebutuhan nyata industri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan AI Talent Factory dirancang untuk menghasilkan talenta yang mampu menyelesaikan persoalan riil di sektor industri, bukan sekadar mengikuti pelatihan atau menghasilkan proyek percobaan.

"Ini bukan trial and error, tapi kita mau kasih solusi," tegas Wamen Nezar saat bertemu Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN Tedi Bharata di Kantor Badan Pengaturan BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026).

Wamen Nezar menjelaskan AI Talent Factory dikembangkan untuk menjawab kesenjangan talenta digital nasional melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pusat keunggulan (center of excellence), dan perusahaan teknologi.

Program tersebut dirancang agar peserta mengerjakan berbagai use case yang berasal dari kebutuhan nyata pemerintah maupun industri sehingga mampu menghasilkan solusi yang siap diterapkan.

"Kita buka link-nya dengan berbagai macam pihak dan kita mengerjakan sejumlah use cases," ujar Wamen Nezar.

Menurut Wamen Nezar, sinergi dengan Badan Pengelola BUMN menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil pembelajaran para peserta tidak berhenti di ruang kelas, tetapi berlanjut menjadi pengalaman profesional yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas perusahaan.

Karena itu, lulusan AI Talent Factory dipersiapkan untuk bergabung dalam pengembangan berbagai proyek AI di lingkungan BUMN sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

"Anak-anak muda kita semangat, dia tahu selama belajar ini ada ekosistem yang bisa menampung mereka," kata Wamen Nezar.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital BPSDM Komdigi Said Mirza Pahlevi menjelaskan AI Talent Factory bukan sekadar program pelatihan, melainkan skema pengembangan talenta AI tingkat lanjut yang menyeleksi peserta secara ketat dari berbagai perguruan tinggi.

Para peserta memperoleh pembelajaran mendalam mengenai large language model, pengembangan model AI, hingga penyelesaian persoalan nyata melalui pendampingan dosen, praktisi industri, dan pakar AI dari perusahaan teknologi global.

"Tujuannya adalah mencetak talenta AI yang praktisional, bukan yang biasa," jelasnya.

Menurut Said Mirza, ekosistem tersebut diperkuat melalui platform pembelajaran digital yang menghubungkan proses peningkatan kompetensi dengan kebutuhan industri secara menyeluruh.

Setelah menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi, peserta dapat langsung masuk ke dalam talent pool yang mempertemukan mereka dengan dunia kerja.

Melalui kolaborasi bersama BUMN, AI Talent Factory diharapkan menjadi jalur yang mempercepat penyerapan talenta AI nasional sekaligus memperkuat transformasi digital perusahaan-perusahaan milik negara.

"Kami memiliki platform yang menghubungkan end to end, dari awal belajar sampai menghubungkan sampai mereka mendapatkan pekerjaan," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-dan-bumn-siapkan-jalur-karier-bagi-talenta-ai-indonesia 

Baca Terusannya »»  

PSSI berkolaborasi dengan Bakti Olahraga Djarum Foundation Hadirkan Srikandi Merdeka Cup 2026

 

PSSI berkolaborasi dengan Bakti Olahraga Djarum Foundation akan menggelar Srikandi Merdeka Cup 2026. Turnamen kelompok usia U-17 ini akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 23 Agustus 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah.

Srikandi Merdeka Cup 2026 merupakan turnamen internasional sepak bola putri pertama di Kudus. Turnamen ini diikuti tujuh negara, Indonesia akan mengirimkan dua tim dengan nama Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Enam tim lainnya yakni Malaysia, Thailand, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, dan Yordania.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Sungkono Cahyani mengapresiasi gelaran Srikandi Merdeka Cup 2026. Apalagi turnamen ini mendapat dukungan penuh dari Bakti Olahraga Djarum Foundation.

"Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Bakti Olahraga Djarum Foundation yang berkolaborasi dengan PSSI menggelar Srikandi Merdeka Cup 2026. Turnamen ini penting bagi Timnas Putri untuk mendapat pengalaman bertanding internasional sebelum mengikuti Kualifikasi Piala AFC U-17 2027," kata Vivin Sungkono.

"Untuk pelatih dua tim Indonesia yakni coach Timo Scheunemann dan Takumi Taniguchi. Dua tim ini kita berharap mempunyai kekuatan dan materi pemain yang seimbang, karena ajang ini sebagai talent scouting untuk Timnas U-17 Putri mengikuti Kualifikasi Piala AFC U-17 2027 mendatang," tambah Vivin.

Srikandi Merdeka Cup 2026 rencananya akan mempunyai maskot yang bernama Kandi, berasal dari nama Srikandi yang notabene mewakili pendekar wanita legendaris dalam pewayangan.

Untuk drawing pembagian grup akan dilakukan pada Kamis (23/7) mendatang secara online. Format turnamen, delapan tim akan dibagi menjadi dua grup, setelah itu juara dan runner up masing-masing grup melaju ke semifinal, dan pemenang laga semifinal berjumpa di laga final.

Selain itu, kategori penghargaan tim, selain juara yakni runner up dan peringkat tiga turnamen ini. Selain itu ada kategori pemain terbaik, top skor, dan kiper terbaik.

Srikandi Merdeka Cup 2026 juga rangkaian Trilogy dari Bakti Olahraga Djarum Foundation yang menggelar MilkLife Soccer Challenge All Stars dan Hydroplus Soccer League All Stars pada tahun ini.

Nantinya bakat-bakat terbaik dipilih dari Hydroplus Soccer League All Stars untuk mewakili Team Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara mewakili Timnas Putri Indonesia. Ini menjadi bukti nyata bahwa adanya pipeline berjenjang sepak bola putri di level grassroots menuju level elite. Namun, tidak menutup juga adanya bakat bakat lain diluar pemain Hydroplus Soccer League yang terpantau dan terpilih mewakilkan Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/pssi-berkolaborasi-dengan-bakti-olahraga-djarum-foundation-hadirkan-srikandi-merdeka-cup-2026 

Baca Terusannya »»  

Komdigi Tetapkan Pemenang Seleksi Frekuensi, Internet Lebih Cepat hingga 538 Desa Segera Terhubung

 

Pemerintah terus memastikan setiap sumber daya strategis negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menetapkan pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz Tahun 2026 setelah seluruh tahapan seleksi, termasuk masa sanggah, selesai dilaksanakan.

Penetapan ini bukan sekadar mengakhiri proses seleksi, tetapi menjadi langkah penting mempercepat transformasi digital Indonesia. Tambahan spektrum akan meningkatkan kapasitas jaringan seluler nasional sehingga masyarakat dapat menikmati layanan internet bergerak yang lebih cepat, lebih stabil, dan semakin terjangkau. Di saat yang sama, negara memperoleh nilai ekonomi yang akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Komdigi memastikan bahwa lelang frekuensi ini memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Ujungnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat di level akar rumput,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026).

Pengelolaan spektrum melalui mekanisme seleksi ini diproyeksikan memberikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp6 triliun pada tahap awal, dengan proyeksi total potensi penerimaan negara mencapai Rp29,9 triliun dalam sepuluh tahun.

Tetapi manfaat terbesar akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tambahan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, membuat cakupan layanan dan kapasitas jaringan operator meningkat, sehingga publik akan memperoleh internet yang lebih cepat, lebih stabil, dan mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan layanan sehingga tarif data semakin kompetitif.

Sebagai bagian dari komitmen pemenang seleksi, para pemenang seleksi juga diwajibkan menghadirkan layanan 4G di 538 desa dan kelurahan yang saat ini belum memiliki atau lemah sinyal, tersebar dari Sumatera hingga Papua.

“Kehadiran konektivitas tersebut akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau,” kata Meutya.

Selain itu, pemenang seleksi harus dapat memenuhi penyediaan layanan 5G paling sedikit 51% cakupan per populasi nasional pada tahun kelima. Kecepatan rata-rata mobile broadband ditargetkan melompat secara bertahap menjadi 100 Mbps pada tahun 2029. Kombinasi pita 700 MHz (low-band) yang andal untuk menjangkau pelosok hingga ke dalam bangunan, dipadukan dengan pita 2,6 GHz (mid-band) sebagai kapasitas utama yang menopang keandalan layanan 5G, akan memastikan target kecepatan nasional tercapai.

Konektivitas yang semakin merata dan andal juga menjadi fondasi berbagai program prioritas Presiden, mulai dari Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran di lebih dari 1.000 lokasi sasaran, penguatan layanan publik digital, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan digitalisasi UMKM.

Komdigi menegaskan bahwa pengelolaan spektrum dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dokumen seleksi, mulai dari pengumuman, pemberian penjelasan (Aanwijzing) dan simulasi, evaluasi administrasi, pelaksanaan lelang harga secara elektronik melalui sistem e-auction, pengumuman hasil seleksi, hingga masa sanggah hasil seleksi sebelum Menteri Komunikasi dan Digital menetapkan pemenang seleksi melalui Keputusan Menteri. Penetapan pemenang seleksi tersebut bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital, Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk. Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz adalah PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Menteri Meutya Hafid menjelaskan, setelah menyelesaikan proses lelang frekuensi radio 1,4 GHz pada akhir 2025, kedepan Komdigi mempersiapkan proses pemanfaatan frekuensi di 900 MHz guna memenuhi kebutuhan konektivitas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Spektrum frekuensi bukan sekadar komoditas yang dilelang, melainkan infrastruktur dasar dan fondasi transformasi digital nasional. Setiap pita frekuensi yang dimanfaatkan secara optimal akan memperluas akses internet, memperkuat daya saing ekonomi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, membuka peluang investasi baru, sekaligus memastikan seluruh masyarakat—termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)—memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital.

Rangkuman Timeline Seleksi dapat diunduh pada tautan ini.

Pengumuman Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Mendukung Akselerasi Digital dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-tetapkan-pemenang-seleksi-frekuensi-internet-lebih-cepat-hingga-538-desa-segera-terhubung 

Baca Terusannya »»  

Gencarkan Penambahan Kawasan Industri Baru, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Gaet Investor Singapura

SEMARANG — Upaya mendongkrak sektor investasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun secara agresif menawarkan potensi penambahan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di wilayahnya.

Langkah tersebut dibahas langsung bersama investor asal Singapura, Chief Operating Officer (COO) Sembcorp Industries Gareth Wong, dalam pertemuan strategis di Kota Semarang, Selasa (21/7/2026).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan pertemuan antara Gubernur Jateng  dengan jajaran perusahaan tersebut untuk penjajakan penguatan kerja sama Pemprov Jateng dengan perusahaan asal Singapura tersebut. Pembahasannya di antaranya terkait peluang investasi penambahan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Tengah.

“Sembcorp Industries ini pengelola dari KEK Kendal dan Jababeka. Karena sudah berjalan lancar untuk KEK Kendal, kami berharap akan ada kawasan industri lagi yang dibangun oleh Sembcorp di Jawa Tengah. Gubernur juga menyambut dengan baik dan sudah menawarkan potensi kawasan industri baru,” kata Sakina.

Menurutnya, keberadaan kawasan industri menjadi magnet para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Sesuai instruksi Gubernur Ahmad Luthfi, pendataan kabupaten/ kota yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan kawasan industri atau ekonomi khusus baru, sudah dilakukan. Salah satu syaratnya, memiliki lahan dengan luas minimal 50 hektare. Kajian-kajian juga sudah disusun, termasuk dalam bentuk investment project ready to over atau proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

“Saat ini sudah ada enam lokasi peruntukan industri yang akan menjadi kawasan industri. Bahkan, sudah ada pendekatan atau sounding kepeminatan dari investor,” kata Sakina.

Sementara itu, COO Sembcorp Industries, Gareth Wong, mengatakan peluang untuk kawasan industri baru di Jawa Tengah sangat besar. Sembcorp Industries yang sudah memiliki 26 kawasan industri di Vietnam dan juga di Singapura tersebut, ingin melebarkan sayapnya di Indonesia.

“Kami ingin membuat poros Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Jawa Tengah sangat menarik menjadi bagian dari itu,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Agustus 2025 lalu. Saat itu Gareth Wong menemui Ahmad Luthfi untuk menyampaikan rencana pengembangan KEK Kendal. Rencana tersebut sudah masuk dalam tahap realisasi perluasan kawasan dan perusahaan baru.

Berdasarkan data, akumulasi investasi di KEK Kendal telah mencapai Rp187,05 triliun hingga akhir 2025 lalu. Sementara pada 2026, hingga bulan Juli, realisasi investasi di kawasan tersebut sudah mencapai sekitar Rp6 triliun dari target sekitar Rp9 triliun. Dampak paling penting adalah kawasan tersebut telah menciptakan lapangan kerja bagi hampir 118 ribu tenaga kerja hingga Triwulan I 2026, serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang mencapai sekitar sembilan persen, tertinggi di Jawa Tengah.

Menurut Gareth, potensi pengembangan industri di Jateng masih cukup besar. Rencana Pemprov Jateng yang akan memperluas dan menambah kawasan industri, dinilai merupakan strategi positif yang akan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan masa depan Jawa Tengah.

“Ada banyak area. Jadi Indonesia, khususnya Jawa Tengah akan sangat menarik di masa depan. Kami masih melihat Indonesia sebagai daerah yang sangat kuat,” jelasnya saat itu.

Sebagai informasi, Sembcorp Industries adalah perusahaan yang berpusat di Singapura dan telah menjadi mitra strategis Provinsi Jawa Tengah sejak 2016. Sampai saat ini, kerja sama antara Sembcorp Industries dan Jawa Tengah berfokus pada pengembangan industri, energi, dan kawasan berkelanjutan, khususnya terkait dengan pengelolaan KEK Kendal.

 Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/gencarkan-penambahan-kawasan-industri-baru-gubernur-ahmad-luthfi-gaet-investor-singapura/

Baca Terusannya »»  

Menaker: Data Sensus Ekonomi 2026 Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

 

Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema "Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Menaker, pelaksanaan SE 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai berbagai aspek kegiatan ekonomi.

"Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja," ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta kebutuhan peningkatan produktivitas. Pemetaan tersebut juga membantu mengidentifikasi sektor dan wilayah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi serta memahami perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan hasil SE 2026 dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas guna memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

"SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026," kata Menaker.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026.

Ia menyampaikan empat harapan utama, yaitu penguatan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; komitmen bersama dari asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; pelaksanaan sosialisasi SE 2026 secara masif di sektor industri; serta sinergi konkret antarkementerian dalam mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-data-sensus-ekonomi-2026-perkuat-penyusunan-kebijakan-ketenagakerjaan 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Mulai Bangun Hunian Tetap Pascabencana Sumatera pada September

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri, serta kepala daerah dari wilayah terdampak yang mengikuti secara daring, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menteri Ara menyampaikan bahwa proses pengadaan pembangunan hunian tetap telah berjalan dan konstruksi ditargetkan mulai dilaksanakan pada September 2026.

“Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Menteri Ara.

Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock guna mempercepat proses konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan. Selain pembangunan oleh pemerintah, Kementerian PKP juga mencatat sebanyak 500 unit hunian tetap telah selesai dibangun dari total 2.603 unit yang menjadi komitmen pembangunan melalui dukungan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan hunian tetap dibagi menjadi tiga skema. Pertama, hunian tetap insitu, yaitu pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi semula yang dilaksanakan oleh BNPB. Kedua, hunian tetap eksitu mandiri, yakni pembangunan rumah di lokasi pilihan masyarakat yang juga difasilitasi BNPB. Ketiga, hunian tetap eksitu komunal, yaitu pembangunan kawasan hunian baru yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama kementerian/lembaga dan mitra, termasuk dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pada rapat tersebut, Kementerian PKP memaparkan kesiapan pembangunan hunian tetap eksitu komunal di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lokasi pembangunan diprioritaskan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tetap dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Di Provinsi Aceh telah disiapkan 45 lokasi seluas 156,13 hektare dengan kapasitas 6.220 unit hunian. Sementara di Sumatera Utara tersedia 4 lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit, serta di Sumatera Barat terdapat 5 lokasi seluas 21,40 hektare yang mampu menampung 813 unit hunian.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun bagi tiga provinsi terdampak. Di tingkat pusat, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan berdasarkan rencana induk lintas kementerian dan lembaga yang telah mendapat persetujuan DPR dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.

“Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian PKP telah memaparkan secara rinci lokasi pembangunan hunian tetap eksitu komunal, dan kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan,” kata Mendagri Tito.

Pada kesempatan yang sama, PLN menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan infrastruktur kelistrikan bagi pembangunan hunian sementara, hunian tetap, maupun fasilitas umum di wilayah terdampak bencana. Hingga saat ini, PLN telah berhasil mengalirkan listrik ke 19.377 unit untuk hunian sementara, hunian tetap, dan fasilitas umum.

Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri menegaskan PLN siap memastikan kebutuhan listrik bagi masyarakat di kawasan relokasi dapat terpenuhi. “PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman, layak, dan didukung infrastruktur dasar yang memadai

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-mulai-bangun-hunian-tetap-pascabencana-sumatera-pada-september 

Baca Terusannya »»  

Bus H2 DDF dan Koridor Jakarta–Patimban, Tandai Babak Baru Ekosistem Hidrogen Indonesia

 

JAKARTA - Dari armada bus diesel yang dimodifikasi hingga koridor hidrogen sepanjang 194 kilometer, Indonesia mulai membawa pengembangan hidrogen dari tahap perencanaan menuju penerapan di lapangan. Langkah itu ditandai dengan peluncuran Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel atau Bus H2 DDF serta pengembangan Green Hydrogen Corridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban.

Kedua inisiatif tersebut diperkenalkan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang berlangsung pada 21-23 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum ini mempertemukan pemerintah, badan usaha, industri, akademisi, investor, lembaga riset, dan mitra internasional untuk mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen nasional. Selasa (21/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai hidrogen tidak hanya berperan dalam transisi energi, tetapi juga berpotensi memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional serta penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Pengembangan hidrogen selaras dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing," ujar Bahlil mengawali sambutannya.

Menurut Bahlil, melalui pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Namun, Bahlil mengakui pengembangan hidrogen masih menghadapi tantangan, terutama biaya yang belum kompetitif dibandingkan dengan sumber energi lain, termasuk bahan bakar B50.

"Masih mahalnya energi berbasis hidrogen menjadi tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar lebih kompetitif. Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya," jelas Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun," ujar Eniya.

Pemerintah juga mendorong proyek hidrogen dalam program dedieselisasi, antara lain di Sumba yang ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2028 serta di Pulau Rote melalui kerja sama dengan PLN. Program tersebut diproyeksikan menurunkan biaya produksi listrik dari 1 dollar AS menjadi 25 sen dollar AS per kilowatt hour.

 

Bus H2 DDF Jadi Langkah Awal Transportasi Hidrogen

Salah satu penerapan teknologi yang diperkenalkan dalam GHES 2026 ialah Pilot Bus H2 DDF. Bus bermesin diesel milik Perum DAMRI tersebut dimodifikasi agar dapat menggunakan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.

Program itu dikembangkan melalui kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Perum DAMRI. Pelaksanaannya didukung PT SUCOFINDO (Persero) sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen serta PT Tritunggal Prakarsa Global sebagai pelaksana proyek percontohan bus.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pihaknya bertugas memastikan penerapan teknologi H2 DDF pada bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis.

"Sebagai perusahaan Testing, Inspection, Certification and Consultation (TICC), SUCOFINDO berperan sebagai pihak independen yang memastikan implementasi teknologi H2 DDF pada Bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis," ujar Sandry.

Menurut Sandry, proses verifikasi dan assurance diperlukan agar teknologi hidrogen dapat diterapkan secara aman, terukur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bus H2 DDF dilengkapi 16 tabung penyimpanan hidrogen berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung itu memiliki tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar, sementara sistem hidrogen dipasang pada bus Hino bermesin diesel enam silinder berkapasitas 7.684 cc.

Berdasarkan pengujian PT SUCOFINDO (Persero), sistem H2 DDF dilaporkan menurunkan emisi opasitas sebesar 57,66 persen, karbon monoksida sebesar 45,45 persen, karbon dioksida sebesar 39,37 persen, serta nitrogen oksida sebesar 21,16 persen.

Pilot bus tersebut dikembangkan untuk mengurangi penggunaan BBM solar, menggantikan sebagian bahan bakar fosil dengan hidrogen, dan menekan emisi gas buang tanpa harus langsung mengganti seluruh armada yang telah beroperasi. 

 

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bus-h2-ddf-dan-koridor-jakarta-patimban-tandai-babak-baru-ekosistem-hidrogen-indonesia 

Baca Terusannya »»  

APBN 2026 Semakin Solid, Pendapatan Negara Tumbuh Kuat dan Fiskal Tetap Sehat

 Jakarta, 21 Juli 2026

1. Kinerja APBN hingga 30 Juni 2026 menunjukkan kondisi yang semakin solid, ditandai dengan pertumbuhan Pendapatan Negara yang tetap kuat, realisasi Belanja Negara yang semakin meningkat dan terjaga proporsinya sepanjang tahun, serta pengelolaan fiskal yang tetap hati-hati untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN 2026. Capaian ini tumbuh tinggi sebesar 21,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja tersebut terutama didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp1.035,7 triliun dengan pertumbuhan 24,6% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp152,0 triliun yang tumbuh 3,4% (yoy), serta PNBP sebesar Rp271,0 triliun yang juga tumbuh 21,6% (yoy).
3. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun atau 43,1% dari target APBN 2026. Belanja Negara mengalami pertumbuhan sebesar 17,8% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun, didorong oleh peningkatan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp658,9 triliun dan Belanja nonK/L sebesar Rp639,7 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau 51,6% dari target APBN.
4. Defisit APBN tercatat sebesar 0,76% PDB, dan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun. Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan menjadi indikator penting terjaganya kesinambungan fiskal.
5. Dalam rangka memperluas basis investor dan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, Pemerintah berencana melakukan penerbitan Panda Bonds pada 23 Juli 2026 (tergantung pada kondisi pasar) dengan target ekuivalen USD1 miliar. Berkenaan dengan rencana penerbitan Panda Bonds tersebut, telah dilakukan pemeringkatan oleh Lianhe Rating Co., Ltd. dengan peringkat AAA/Stable, yang merupakan level rating tertinggi. Hal ini mencerminkan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. 

6. Pada pertengahan bulan Juli, Pemerintah juga berhasil mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings (S&P). Keputusan tersebut menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
7. Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan adaptif untuk memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber :https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/APBN-2026-Semakin-Solid,-Pendapatan-Negara

Baca Terusannya »»  

Menkeu Pastikan Bea Cukai Tidak Dibubarkan, Kinerja Pengawasan Tunjukkan Perbaikan Signifikan

 

Jakarta, 21 Juli 2026 - Menkeu memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan, mengingat kinerja DJBC saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal dan penindakan praktik penyelundupan. Perbaikan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan serta integritas jajaran DJBC dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (21/7).

"Progres Bea Cukai sudah sangat baik. Jajaran pimpinannya saat ini relatif baik. Kita bisa lihat di pasar-pasar, barang selundupan sudah berkurang banyak. Pada masa lalu, truk pembawa barang ilegal masih bisa melintas dengan bebas," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas barang ilegal kini semakin diperketat. Berdasarkan laporan yang diterima secara berkala dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, setiap truk yang diduga membawa barang ilegal saat ini tidak lagi dibiarkan melintas, melainkan ditahan terlebih dahulu untuk diperiksa lebih lanjut.

"Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara rutin melaporkan perkembangan kepada saya. Saat ini, setiap truk yang membawa barang ilegal langsung ditahan untuk diperiksa. Pengawasan di bandara juga semakin diperketat," jelas Menkeu.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem pengawasan DJBC, yang kini diperketat tidak hanya di jalur darat, tetapi juga di pintu masuk lainnya, termasuk bandara.

Menkeu turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah mengapresiasi perbaikan signifikan yang terjadi di tubuh DJBC, yang menjadi salah satu dasar keyakinan bahwa keberadaan institusi tersebut tetap terjaga.
"Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan di Bea Cukai. Dengan perkembangan ini, keberadaan Bea Cukai kemungkinan besar akan tetap dipertahankan," pungkas Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menilai bahwa perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan yang terus dilakukan menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus memberantas peredaran barang ilegal dan praktik penyelundupan secara berkelanjutan.
 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menkeu-Pastikan-Bea-Cukai-Tidak-Dibubarkan,

Baca Terusannya »»  

Tumbuh 5,6 Persen, Menkeu Tegaskan Ekonomi Indonesia dalam Kondisi Baik

 

Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,6 persen menunjukkan kondisi perekonomian secara agregat berada dalam keadaan baik. Dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan pada Selasa (21/07) di Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa kinerja ekonomi tidak dapat dinilai dari satu sisi saja.

"Jangan lihat soal exit perusahaan saja, jangan lihat satu sisi saja. Kita lihat data agregatnya 5,6 persen, artinya pertumbuhan ekonomi baik secara agregat. Pemerintah kasih macam-macam stimulus," terangnya.

Menkeu menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat melihat kondisi perekonomian secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai indikator, bukan hanya fenomena yang terjadi pada sektor atau perusahaan tertentu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan bahwa kondisi ekonomi makro dan mikro merupakan dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tidak tepat jika kondisi ekonomi makro dikatakan baik, sementara kondisi ekonomi mikro secara keseluruhan dianggap buruk tanpa melihat indikator yang lebih konkret.

"Makro (dan) mikro bukan hal yang lepas. Tidak mungkin makronya bagus terus mikronya jelek. Berapa penciptaan lapangan kerja baru dan pengangguran baru, di situ baru ketahuan angkanya," tegasnya.

Selanjutnya, Menkeu juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan, melainkan juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Tumbuh-5,6-Persen,-Menkeu-Tegaskan 

Baca Terusannya »»  

APBN Semester I 2026 Tetap Kuat, Menkeu: Fundamental Fiskal Indonesia Diakui Dua Lembaga Pemeringkat

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor's (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun," jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.

"Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," imbuhnya.

Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. 

"APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil," ujarnya.

Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

"Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang," jelas Menkeu.

Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.

"Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Konpers-APBN-KiTA-Juli-2026 

Baca Terusannya »»