Pernyataan Pemerintah Indonesia terhadap Serangan Israel ke Beirut dan Sejumlah Wilayah di Lebanon

 

Jakarta, Indonesia — Indonesia mengecam keras berbagai serangan Israel terhadap Beirut dan berbagai wilayah di Lebanon yang telah menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan sipil serta kerusakan fisik.

Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional serta berisiko semakin memperburuk ketegangan regional yang membahayakan keamanan global.

Indonesia menuntut Israel untuk segera dan secara permanen menghentikan kekerasan dan agresi di Lebanon. Indonesia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, sesuai dengan kewajiban hukum internasional.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri secara maksimal, melakukan upaya de-eskalasi, mengedepankan dialog, serta menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi.

 

Sumber ;  https://kemlu.go.id/berita/pernyataan-pemerintah-indonesia-terhadap-serangan-israel-ke-beirut-dan-sejumlah-wilayah-di-lebanon

Baca Terusannya »»  

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu

 

Jakarta, 9 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi frekuensi gempabumi susulan pasca-gempa utama M7,6 di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan analisis statistik terbaru, Seluruh rangkaian aktivitas tektonik ini akan meluruh sepenuhnya dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu sejak gempa utama yang terjadi pada 2 April 2026 lalu.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan berdasarkan hasil monitoring hingga 9 April 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan telah terjadi dengan 25 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Data harian menunjukkan penurunan yang konsisten, di mana pada hari pertama tercatat 394 kejadian, dan terus merosot hingga mencapai 91 gempa pada hari keenam, dan 63 gempa pada hari ketujuh.

“Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif, sehingga getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil,” kata Nelly di Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Tim survei gabungan BMKG dari Pusat, Balai Besar MKG Wilayah IV, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maluku Utara dan Sulawesi Utara saat ini masih terus memvalidasi dampak di lapangan. Tim melakukan survei makroseismik yang membuktikan tingkat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua, sesuai dengan peta guncangan (shakemap) yang diterbitkan BMKG.

Selain itu, petugas di lapangan telah memverifikasi jejak rendaman tsunami setinggi 0,5 hingga 1,5 meter di wilayah Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, yang membuktikan akurasi Peringatan Dini Tsunami pada tingkat “Siaga” saat kejadian berlangsung.

Guna menjamin keamanan warga selama masa pemulihan, BMKG juga melaksanakan pengukuran mikrozonasi untuk memetakan kerentanan tanah terhadap potensi likuefaksi dan longsor. Langkah ini berjalan beriringan dengan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk menangkal informasi hoaks yang seringkali memicu kepanikan.

“Edukasi terkait prosedur evakuasi mandiri yang benar menjadi prioritas utama tim di lapangan agar warga memiliki pemahaman mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik. Ia menegaskan agar warga menghindari bangunan yang telah mengalami kerusakan struktur atau retakan signifikan guna menghindari risiko runtuhan akibat gempa susulan. Masyarakat juga wajib menjauhi area lereng perbukitan yang rawan longsor akibat ketidakstabilan tanah pasca-gempa.

BMKG meminta masyarakat untuk hanya memercayai informasi resmi melalui kanal komunikasi yang telah tersedia, seperti aplikasi InfoBMKG, situs resmi http://www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG. Pengawasan ketat terhadap aktivitas tektonik di wilayah Maluku Utara akan terus berlanjut hingga parameter seismik kembali pada kondisi normal.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-prediksi-aktivitas-gempa-susulan-malut-m76-meluruh-dalam-2-3-minggu 

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Apresiasi Kepatuhan Meta, Pemberian Sanksi Bagi Platform Digital Lain

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan platform Meta telah memenuhi kewajiban perlindungan anak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), sekaligus meningkatkan langkah penegakan kepatuhan terhadap platform digital lain yang masih dalam proses pemenuhan ketentuan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa kepatuhan Meta menjadi contoh implementasi yang berdampak langsung terhadap penguatan keamanan anak di ruang digital.

“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads karena telah menyelaraskan fitur dan layanan mereka dengan hukum di Indonesia,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (09/04/2026).

Meta menetapkan batas usia minimum 16 tahun di seluruh platformnya dan menyesuaikan kebijakan komunitas.

Kepatuhan ini disampaikan resmi melalui perwakilan hukum serta pimpinan kebijakan publik regional Asia Pasifik.

“Kepatuhan tersebut sudah kami verifikasi. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian bukan persoalan teknis, tetapi soal komitmen platform untuk melindungi anak dan menghormati hukum nasional,” tegas Meutya.

Pemerintah menilai langkah ini akan langsung menekan paparan konten berisiko bagi anak.

Meski Meta telah patuh, pengawasan penuh tetap berjalan. Pemerintah memastikan implementasi dilakukan bertahap dan terukur, dengan evaluasi berkala.

Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum menunjukkan kepatuhan.

Hasil pemeriksaan per 7 April 2026 menemukan layanan YouTube di bawah Google belum memenuhi ketentuan PP TUNAS.

“Pemerintah memberikan catatan merah kepada Google. Tidak ada sinyal kepatuhan dalam waktu dekat, sehingga proses kami tingkatkan dari pemeriksaan ke sanksi,” jelas Meutya.

Kementerian Komdigi melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital telah mengirimkan surat teguran sebagai tahap awal sanksi administratif.

Pemerintah membuka ruang perbaikan, namun menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berdampak pada keselamatan anak.

Pemerintah juga meminta seluruh platform digital segera menyampaikan rencana aksi dan laporan profil risiko dalam waktu tiga bulan.

Langkah ini menjadi dasar evaluasi lanjutan dan penentuan kepatuhan.

Penegasan ini menandai perubahan pendekatan pemerintah dari imbauan ke penegakan hukum sebagai langkah konkret untuk melindungi anak dari risiko nyata di ruang digital.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-apresiasi-kepatuhan-meta-pemberian-sanksi-bagi-platform-digital-lain 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya Kembali Pimpin Sidang Debottlenecking Satgas P2SP, Dorong Percepatan Penyelesaian Aduan Pelaku Usaha

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kembali memimpin Sidang Aduan Kanal debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Kamis (9/4) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi di Indonesia.

Membuka sidang, Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya forum ini sebagai instrumen percepatan perbaikan iklim investasi nasional. “Selamat datang di Sidang Debottlenecking, task force yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk memastikan iklim investasi membaik secara signifikan dan cepat,” ujar Menkeu.

Pada sidang hari ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis. Agenda pertama mengangkat aduan dari PT GBKEK Industri Park terkait permohonan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Permohonan yang telah diajukan sejak tahun 2022 tersebut belum memperoleh tindak lanjut, sehingga memerlukan percepatan penyelesaian untuk mendukung pengembangan KEK Galang Batang sebagai kawasan industri yang strategis.

Agenda berikutnya membahas aduan dari PT Asinusa Putra Sekawan mengenai kebutuhan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan selaras. Hal ini mencakup pengaturan perizinan, pengawasan, serta tata kelola operasional kegiatan floating storage unit (FSU) dan bunkering di Pelabuhan Pulau Nipah. Kejelasan regulasi dinilai krusial untuk mendukung kelancaran operasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik nasional.

Hingga 8 April 2026, kanal aduan debottlenecking telah menerima total 112 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 aduan telah berhasil diselesaikan, mencerminkan progres nyata dalam upaya percepatan penanganan kendala di lapangan.

Melalui sidang debottlenecking, pemerintah terus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan berbagai hambatan investasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Pimpin-Sidang-Debottlenecking 

Baca Terusannya »»  

Terima CEO ISAA, Wapres Dukung Kolaborasi Global Majukan Sepak Bola Nasional

 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan Founder dan CEO sekolah sepak bola Amerika International Soccer Academy of America (ISAA), Ethan Hunt, di Istana Wakil Presiden, pada Kamis (09/04/2026). Pertemuan ini membahas peluang pengiriman pelajar dan atlet muda Indonesia untuk menimba ilmu serta mengembangkan bakat profesional di Amerika Serikat.

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai penguatan pembangunan manusia (SDM) serta peningkatan prestasi olahraga.

Dalam keterangannya, Ethan Hunt mengungkapkan bahwa ISAA tengah menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah Indonesia dan asosiasi sepak bola untuk memfasilitasi pelajar Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan di AS melalui dukungan visa pelajar I-20.

“Fokus utama kami adalah membawa pelajar Indonesia ke Amerika untuk belajar. Kami merencanakan kuota bertahap, dimulai dengan 5 pelajar di tahun pertama dan meningkat setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Tujuan akhirnya adalah agar mereka kembali ke Indonesia dengan bakat yang lebih besar untuk berkontribusi bagi budaya sepak bola nasional,” ujar Ethan.

Program ini dirancang bukan hanya sebagai kamp pelatihan singkat, melainkan jalur pendidikan formal di universitas dan sekolah menengah yang terintegrasi dengan pengembangan karier profesional sepak bola.

Wapres menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi melalui kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya, untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan integrasi program.

“Wakil Presiden mengatakan bahwa dia akan bekerja bersama pegawai-pegawai di pemerintahan untuk mewujudkan apa yang tadi kita bicarakan. Beliau juga mendorong kita untuk meneruskan kerja sama ini sehingga kami bisa memberikan pendidikan peluang profesional bagi pelajar Indonesia,” ungkap Ethan.

Selain mengirim talenta lokal ke luar negeri, kerja sama ini juga membuka peluang pertukaran budaya di mana atlet muda dari Amerika Serikat akan didorong untuk datang dan bermain di Indonesia. Pertukaran timbal balik ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola nasional dan mempererat hubungan bilateral melalui jalur olahraga.

Melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi sepak bola, dan lembaga internasional seperti ISAA, diharapkan transformasi kualitas sepak bola Indonesia dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas akademik SDM muda Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/terima-ceo-isaa-wapres-dukung-kolaborasi-global-majukan-sepak-bola-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

KLH/BPLH Buka Usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru 2026

 

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajak pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penghargaan Kalpataru merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari pemerintah kepada para pejuang lingkungan yang telah menunjukkan dedikasi, kepeloporan, dan pengabdian luar biasa. Sejak pertama kali diberikan pada tahun 1980, penghargaan ini secara konsisten menjadi simbol pengakuan atas kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2026, penghargaan Kalpataru direncanakan akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada bulan Juni 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penghargaan Kalpataru, terdapat tiga klasifikasi penghargaan yang akan diberikan, yaitu Kalpataru Adya, Kalpataru Yuvan, dan Kalpataru Lestari.

Kalpataru Adya diberikan dalam empat kategori, meliputi Perintis, Penyelamat, Pengabdi, dan Pembina lingkungan. 

Sementara itu, Kalpataru Yuvan ditujukan khusus bagi generasi muda yang memiliki kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Adapun Kalpataru Lestari diberikan kepada penerima Kalpataru sebelumnya yang terus menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

KLH juga menyediakan informasi lengkap terkait persyaratan, tata cara pengusulan, serta tahapan seleksi melalui Sistem Informasi Penghargaan Kalpataru yang dapat diakses secara daring melalui Sistem Informmasi Penghargaan Kalpataru pada laman https://sitaru.kemenlh.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, KLH meminta dukungan gubernur di seluruh Indonesia untuk dapat mengusulkan kandidat terbaik dari daerah masing-masing. Proses pengusulan dilakukan secara online dan dibuka hingga batas waktu 20 April 2026.

Melalui Penghargaan Kalpataru, KLH berharap semakin banyak inisiatif dan gerakan masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

 

Sumber ;  https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-buka-usulan-calon-penerima-penghargaan-kalpataru-2026

Baca Terusannya »»  

Menhut Serahkan Akses Kelola Hutan kepada 328 KK di Sulawesi Utara, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Perhutanan Sosial

 

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang dipusatkan di kawasan Mangrove Park Desa Darunu, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Menhut menyerahkan sebanyak 9 SK Perhutanan Sosial dengan total luasan ±1.742 hektare kepada 328 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

“Penyerahan ini bukan sekadar dokumen, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Menteri Kehutanan.

Dengan penambahan tersebut, capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini telah mencapai 109 unit SK dengan total luasan 21.612,08 hektare yang memberikan manfaat kepada 5.114 Kepala Keluarga.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Perhutanan Sosial harus menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat berbasis hutan. Tidak hanya berhenti pada pemberian akses, tetapi harus berkembang menjadi ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, pengolahan, pembiayaan, hingga akses pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga melakukan penanaman mangrove secara simbolis seluas 0,5 hektare dengan total 600 bibit jenis Rhizophora apiculata dan Avicennia marina. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus penguatan fungsi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) dan pelindung kawasan pesisir dari abrasi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara nasional capaian Perhutanan Sosial telah mencapai 8,33 juta hektare dengan 11.190 unit SK yang memberikan manfaat kepada lebih dari 1,42 juta Kepala Keluarga.

Ia juga menambahkan bahwa di Sulawesi Utara telah terbentuk 110 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terus didorong untuk berkembang menjadi usaha produktif dan berdaya saing melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas.

Kegiatan ini juga menampilkan praktik baik pengelolaan mangrove oleh masyarakat di Mangrove Park Desa Darunu yang telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang lestari dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kehutanan mengajak pemerintah daerah, pendamping, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pengembangan Perhutanan Sosial agar menjadi pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian,” tutup Menteri Kehutanan.

 

 

Sumber :  https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-serahkan-akses-kelola-hutan-kepada-328-kk-di-sulawesi-utara-dorong-ekonomi-hijau-berbasis-perhutanan-sosial

Baca Terusannya »»  

Wamenhut Beri Nama 'Garda Nusantara' untuk Elang Jawa yang Baru Menetas di TNGHS

 

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki melakukan kunjungan kerja ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dengan agenda utama penguatan pelestarian satwa liar dilindungi dan ekosistem hutan Jawa. Dalam rangkaian acara tersebut, Wamenhut memberikan nama "Garda Nusantara" kepada seekor anak burung Elang Jawa yang baru saja menetas.

Prosesi penamaan diawali dengan pengamatan langsung melalui sistem pemantauan daring (online) di halaman Kantor Balai TNGHS. Setelah pengamatan, Wamenhut secara resmi menuliskan nama tersebut pada sertifikat sebagai simbol perlindungan negara terhadap spesies kunci tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya beri nama Garda Nusantara. Filosofinya adalah semoga Elang Jawa ini bisa menjadi penjaga atau pengawal alam Indonesia melalui angkasa,” ujar Wamenhut dalam sambutannya.

Wamenhut menekankan bahwa Elang Jawa bukan sekadar satwa, melainkan identitas bangsa yang identik dengan Burung Garuda, lambang negara Indonesia. Sebagai predator puncak dalam rantai makanan, kehadiran Elang Jawa menjadi indikator vital bagi kesehatan ekosistem hutan di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Wamenhut memaparkan bahwa populasi Elang Jawa di seluruh Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan berdasarkan riset terbaru hasil kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan berbagai LSM dan NGO. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen pelestarian habitat di wilayah pegunungan, khususnya di TNGHS yang menjadi area bersarang favorit bagi burung pemangsa ini karena keberadaan pohon-pohon tinggi.

“Harapannya dengan kita meningkatkan perlindungan di kawasan TNGHS, Elang Jawa akan terus berkembang biak. Garda Nusantara diharapkan menjadi simbol penjaga alam hutan kita dari udara,” tambah Wamenhut.

Selain agenda konservasi satwa, Wamenhut juga melakukan aksi nyata penghijauan dengan menanam bibit Durian Rancamaya di halaman Kantor Balai TNGHS. Penanaman ini menjadi pesan penting tentang penguatan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sekaligus pemberdayaan potensi lokal.

 

 

Sumber ;  https://www.kehutanan.go.id/news/wamenhut-beri-nama-garda-nusantara-untuk-elang-jawa-yang-baru-menetas-di-tnghs

Baca Terusannya »»  

Tambah Kuota Rumah Subsidi dan BSPS di Sulawesi Utara, Menteri PKP Dorong Kepala Daerah Berinovasi

 

Manado – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Kamis (9/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Di Sulawesi Utara,  Kementerian PKP juga meningkatkan alokasi program bedah rumah/BSPS dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026 atau meningkat hampir 10 kali lipat.

"Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas," ujar Menteri Ara.

Iya mencontohkan salah satu terobosan yang mendorong peningkatan kuota rumah subsidi adalah kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini berdampak pada tambahan likuiditas sekitar Rp80 triliun yang dapat disalurkan untuk kredit perumahan, sehingga kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Selain itu, Menteri PKP juga menegaskan sejumlah kebijakan pro-rakyat lainnya seperti pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR, percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar," tegasnya.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya inovasi melalui konsep Governmentpreneur, yaitu penggabungan pola kerja birokrasi dengan pendekatan inovatif ala dunia usaha. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan juga mampu menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan rakyat.

Sebagai contoh, Menteri Ara menyebutkan sepanjang tahun 2025, program renovasi dan bangun rumah melalui dana CSR swasta tercatat mencapai 9.701 unitm. "BSPS swasta salah satu contoh terobosan tidak mengandalkan uang negara. Perlu kepercayaan, networking, leadership," ujarnya.

Selain itu, Menteri Ara menyebutkan inovasi juga dilakukan melalui pembentukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi terobosan baru dalam pembiayaan sektor perumahan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap konsep Governmentpreneur. "Saya setuju dengan konsep Governmentpreneur yang disampaikan Pak Menteri Ara, karena mengelola APBD harus didukung dengan kemitraan yang inovatif sehingga dapat melahirkan efisiensi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi pembangunan Sulawesi Utara. "Melalui forum ini kita akan menyatukan gerak langkah untuk memastikan bahwa setiap rencana yang disusun mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara ke depan," ujar Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. 

 

 

Sumber :  https://pkp.go.id/berita/detail/tambah-kuota-rumah-subsidi-dan-bsps-di-sulawesi-utara-menteri-pkp-dorong-kepala-daerah-berinovasi

Baca Terusannya »»  

Tegaskan Komitmen Kelancaran Ibadah Jemaah, Kemenhaj Tandatangani BAST SAR Living Cost Haji 2026

 

Jakarta - Dalam langkah strategis memastikan kesiapan layanan bagi 203.320 jemaah, Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk living cost haji reguler tahun 1447 H/2026 M di Kantor Pusat penyedia layanan keuangan, Jakarta, Kamis (9/4).

Kegiatan ini merupakan tahapan krusial agar jemaah dapat beribadah dengan tenang dan nyaman, karena kebutuhan living cost telah terpenuhi. Penandatanganan BAST menandai serah terima resmi SAR yang akan digunakan seluruh calon jemaah, masing-masing menerima SAR 750.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menekankan bahwa kemudahan layanan bagi jemaah dalam beribadah merupakan bagian dari tugas suci yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Distribusi living cost ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri agar jemaah merasa nyaman, tenang, dan fokus dalam beribadah karena telah memiliki uang riyal," jelasnya.

Penyediaan dan distribusi banknotes SAR dilakukan dengan total nilai mencapai SAR 152,49 juta atau setara USD 41,2 juta. Penyaluran dilakukan melalui 16 embarkasi utama dan 6 embarkasi antara di seluruh Indonesia, memastikan seluruh calon jemaah menerima living cost secara tepat waktu sebelum keberangkatan.

Jaenal menambahkan, seluruh proses penyelenggaraan haji harus dipersiapkan matang dan terkoordinasi agar operasional di lapangan berjalan lancar.

"Seluruh tahapan penyelenggaraan haji harus dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi, agar setiap layanan yang diberikan benar-benar berjalan optimal dan tepat sasaran bagi jemaah," tambahnya.

Melalui sinergi antarpemangku kepentingan, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga berfokus pada kualitas ibadah jemaah secara menyeluruh. Setiap langkah persiapan, termasuk penyediaan living cost, dilakukan dengan standar integritas dan profesionalisme tertinggi, sebagai wujud nyata pelayanan negara kepada calon haji Indonesia.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/tegaskan-komitmen-kelancaran-ibadah-jemaah-kemenhaj-tandatangani-bast-sar-living-cost-haji-2026-1775783724095 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj dan POLRI Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal, Perkuat Pengawasan dan Penindakan Penipuan Haji dan Umrah

 

Jakarta (Kemenhaj) — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian Republik Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak tegas praktik ilegal. Kebijakan ini ditegaskan dalam audiensi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pembentukan satgas merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dilaksanakan atas perintah Menteri Haji dan Umrah melalui koordinasi erat dengan Kapolri.

“Kami atas perintah Bapak Menteri dan koordinasi dengan Kapolri melanjutkan petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji, salah satunya melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal,” ujar Dahnil, Kamis (09/04/2026).

Ia mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya ditemukan sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Karena itu, kami berkomitmen mencegah praktik serupa agar tidak terulang, terutama melalui pengawasan ketat di pintu keluar negara,” tegasnya.

Selain persoalan haji ilegal, pemerintah juga menyoroti maraknya kasus penipuan oleh oknum travel haji dan umrah dengan nilai kerugian yang besar. Terhadap hal ini, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas Haji akan bekerja secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengedepankan pendekatan komprehensif.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah haji dan umrah serta menindak praktik ilegal. Fokus utamanya mencakup pencegahan keberangkatan haji ilegal melalui pengawasan di pintu keluar negara, serta penindakan tegas terhadap kasus penipuan oleh travel,” ujar Dedi.

Menurutnya, Satgas akan mengombinasikan langkah pre-emptive, preventif, dan represif.

“Langkah pre-emptive dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan. Adapun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana,” jelasnya.

Dedi juga mengungkapkan capaian penegakan hukum yang telah dilakukan Polri. Hingga tahun 2026, tercatat 42 kasus penipuan tengah diproses dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp92,64 miliar. Selain itu, sebanyak 1.243 calon jemaah berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal.

“Pencegahan dilakukan di seluruh bandara melalui pemeriksaan dokumen secara ketat, serta penindakan hukum, termasuk pidana, terhadap pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Satgas juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan otoritas di Arab Saudi, serta membuka layanan pengaduan (hotline) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran.

“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah serta menjaga agar beban biaya tidak semakin memberatkan masyarakat,” pungkas Dedi.

Menanggapi isu penambahan kuota jemaah haji, Dahnil menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan maupun negosiasi terkait hal tersebut.

“Sampai hari ini belum ada penambahan kuota jemaah haji,” tutup Dahnil.

Melalui pembentukan Satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.

 

 

Sumber ;  https://haji.go.id/berita/kemenhaj-dan-polri-bentuk-satgas-pencegahan-haji-ilegal-perkuat-pengawasan-dan-penindakan-penipuan-haji-dan-umrah-1775716634125

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya Dorong Daya Saing Industri Otomotif dan Transisi Kendaraan Ramah Lingkungan

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (9/4). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik (EV) dan hybrid di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Menkeu Purbaya menyoroti tren positif kinerja pasar otomotif nasional. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil pada kuartal pertama tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong kuat oleh lonjakan adopsi kendaraan listrik yang kian signifikan di tengah masyarakat.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kebijakan bagi industri otomotif dalam negeri. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi peningkatan daya saing dan transisi di bidang otomotif.

"Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih," ujar Menkeu Purbaya melalui pernyataan resminya.

Melalui sinergi antara regulasi pemerintah dan kesiapan pelaku industri di bawah naungan GAIKINDO, Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia sekaligus menekan emisi karbon di sektor transportasi. 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Dorong-Daya-Saing-Otomotif

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso menerima Audiensi Waketum Kadin

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menerima audiensi Wakil Ketua Umum Kadin bidang ekonomi kreatif, Gilang Widya Pramana di Kantor Kemendag Jakarta, Kamis (9 Apr).

Pertemuan ini membahas peluang dan tantangan industri kreatif, khususnya industri produk kecantikan.

Mendag menyampaikan, industri kosmetik Indonesia memiliki potensi untuk merambah pasar luar negeri. Selain itu, Mendag mengajak pelaku usaha di industri ini untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026.

Turut mendampingi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan; Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Frida Adiati; Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Julia Gustaria Silalahi; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dewi Rokhayati; Direktur Impor, Iman Kustiaman; Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Deden Muhammad Fajar Siddiq; dan Direktur Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Ronald Jenri Silalahi.

 Sumber ; https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-menerima-audiensi-waketum-kadin

Baca Terusannya »»  

Evaluasi RAFI 2026, Pengawasan Diperketat untuk Lindungi Masyarakat

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menutup Posko RAFI 2026 dengan hasil evaluasi yang menunjukkan layanan telekomunikasi tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri.

Pengawasan ke depan akan diperketat untuk menjaga keamanan dan keselamatan publik.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan hasil evaluasi Posko Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 dengan capaian utama berupa layanan telekomunikasi yang stabil di seluruh wilayah, termasuk jalur mudik dan pusat aktivitas masyarakat.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto menegaskan tidak terjadi gangguan besar selama periode layanan.

Stabilitas ini memastikan masyarakat tetap terhubung pada momen Lebaran.

“Selama masa layanan Posko RAFI 2026, tidak terjadi gangguan besar. Ini hasil kerja bersama yang dijaga selama 24 jam penuh,” ujar Wayan dalam penutupan Posko RAFI 2026 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (09/04/2026).

Evaluasi menunjukkan konektivitas nasional berada dalam kondisi stabil meski terjadi lonjakan trafik.

Kecepatan unduh tertinggi mencapai 112,16 Mbps pada 20 Maret dan kecepatan unggah tertinggi 54,26 Mbps pada 30 Maret.

Dalam Posko RAFI 2026, Kementerian Komdigi melakukan penilaian berdasarkan pengukuran kualitas layanan pada lima kriteria yang telah disepakati bersama seluruh operator.

Operator yang mencatatkan nilai tertinggi pada tiga kriteria adalah Telkomsel, sedangkan nilai tertinggi pada dua kriteria dicatatkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison.

Secara keseluruhan, seluruh operator seluler — Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart — menunjukkan performa dalam kategori very good hingga excellent.

Kementerian Komdigi juga mencatat 33 gangguan layanan di sejumlah titik posko utama.

Seluruh gangguan ditangani cepat tanpa meluas dan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan.

Kementerian Komdigi pun mendapatkan data tambahan dari data crowdsourcing seperti Sigmon, Open Signal dan Ookla untuk dijadikan dasar pengukuran layanan telekomunikasi.

Berdasarkan data tersebut terdapat adanya 14.344 tiket yang dinyatakan memiliki hasil kurang baik dan masing-masing operator harus segera melakukan tindak lanjut penanganan dengan waktu kurang dari 3 jam.

Seluruh operator secara proaktif telah merespons tiket dan melakukan mitigasi penanganan.

Secara umum kinerja penyelenggara telekomunikasi pada RAFI 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, capaian ini dinilai belum sempurna.

Kementerian Komdigi akan terus mendorong seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan demi pemenuhan hak masyarakat atas konektivitas yang andal.

Selain jaringan seluler, pengawasan spektrum frekuensi radio berjalan intensif.

Sebanyak 31.682 frekuensi operasional dipantau untuk menjaga layanan vital, termasuk sistem keselamatan transportasi.

“Pengawasan frekuensi ini krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan masyarakat,” kata Wayan.

Evaluasi juga menegaskan tidak ditemukan penyalahgunaan perangkat ilegal seperti fake BTS di jalur mudik.

Hal ini menjadi indikator meningkatnya pengendalian ruang spektrum yang lebih ketat.

Posko RAFI 2026 beroperasi pada 13 hingga 30 Maret 2026 dengan dukungan 35 posko pemantauan dan 9 posko utama di titik strategis nasional.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar langkah lanjutan Kementerian Komdigi.

Fokus berikutnya adalah meningkatkan kesiapan jaringan di titik rawan lonjakan trafik, mempercepat respons gangguan, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi ancaman di ruang digital dan spektrum frekuensi.

Penegasan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas bahwa layanan telekomunikasi harus tetap stabil dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap aman di setiap momen penting.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/evaluasi-rafi-2026-pengawasan-diperketat-untuk-lindungi-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Penyediaan Lahan dan Pembangunan Huntap Pascabencana di Aceh

 

Aceh Besar, Aceh* – Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. Hal ini dinilai penting agar proses pemulihan kehidupan masyarakat dapat segera berjalan optimal melalui penyediaan hunian yang layak dan aman.

“Hari ini kami ingin membahas pembangunan hunian tetap. Saat ini, banyak kabupaten dan kota yang terkena bencana belum memiliki lahan untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mendiskusikan penyediaan lahan untuk hunian tetap di daerah-daerah yang terdampak bencana,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, H. Irmawan, S.Sos., M.M.

Kunjungan kerja spesifik ini turut dihadiri oleh Sekretariat Komisi V DPR RI, perwakilan Kementerian PKP yakni Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Syamsiar Nurhayadi, S.T., M.M., Kepala Subdirektorat Keandalan Bangunan Rumah Tedi Achmad Bahtiar, S.T., M.D.M., Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Iswanto, S.T., M.Si., serta PPK Rusun dan Rusus Provinsi Aceh M. Sakti Akbari, S.Ars., serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Basarnas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan PT. Hutama Karya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam proses pembangunan hunian pascabencana. Menurut H. Irmawan, peran pelaku usaha lokal sangat signifikan, terutama saat fase tanggap darurat.

“Pengusaha lokal adalah pihak yang berada di garis terdepan saat bencana terjadi dan secara sukarela membantu masyarakat. Kami berharap Kementerian PKP dapat melibatkan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan perumahan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas lebih lanjut kesiapan serta pelatihan yang diperlukan dalam mendukung pembangunan hunian tetap, termasuk peningkatan kapasitas pengusaha lokal agar dapat berpartisipasi aktif.

Komisi V DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh, termasuk pembangunan infrastruktur dan hunian masyarakat, agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Syamsiar Nurhayadi, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan hunian tetap secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu 2026, 2027, dan 2028.

“Pada tahun 2026, ketersediaan lahan tercatat mencapai ±131,74 hektare yang tersebar di 38 lokasi di 8 kabupaten/kota, dengan potensi pembangunan sebanyak 6.220 unit rumah. Meski demikian, sebagian lahan masih dalam proses pengadaan dan pembebasan oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan percepatan penyelesaian,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan adanya skema gotong royong sebagai upaya percepatan pembangunan hunian tetap yang diinisiasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Menteri Perumahan Bapak Maruarar Sirait menginisiasi pembangunan hunian tetap dengan skema gotong royong melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 1.000 unit rumah, yang akan dibangun masing-masing 500 unit di Kabupaten Aceh Tamiang dan 500 unit di Kabupaten Aceh Utara,” ungkapnya.

Selain itu, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna menyelaraskan data serta memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Untuk tahun 2027 dan 2028, Kementerian PKP memproyeksikan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan lahan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan serta percepatan penyelesaian aspek legalitas agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana di Provinsi Aceh, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

 

Sumber :  https://pkp.go.id/berita/detail/komisi-v-dpr-ri-dorong-percepatan-penyediaan-lahan-dan-pembangunan-huntap-pascabencana-di-aceh

Baca Terusannya »»  

Perluas Basis Investor Ritel OJK Perkuat Literasi Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Banten

 

Serang, 9 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor Pasar Modal sebagai upaya memperluas basis investor domestik sekaligus mendorong pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penguatan literasi keuangan juga sangat diperlukan untuk semakin melindungi masyarakat dari berbagai penipuan termasuk tawaran investasi ilegal.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi yang hadir dalam acara edukasi keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Kamis.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Serang, Banten pada 8–10 April 2026 yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), komunitas perempuan, hingga mahasiswa.

“Masih ada PR besar kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dan publik kita karena tanpa pemahaman yang memadai tentu rentan kita semua terbujuk iming-iming dan tawaran yang menggiurkan dari penyelenggara investasi yang sebetulnya di belakangnya memiliki motif yang tidak baik atau sering dikenal sebagai investasi ilegal dan investasi bodong," kata Hasan Fawzi.

Hasan menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025 untuk pasar modal menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat hanya sekitar 17,78 persen. Angka ini menandakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman berinvestasi yang benar di pasar modal dan rentan terhadap penipuan dan tawaran investasi ilegal.

Melalui edukasi keuangan diharapkan masyarakat termasuk mahasiswa semakin paham dan bisa berinvestasi di pasar modal yang sekarang bisa diakses dengan mudah secara online dan terjangkau. 

“Di sisi lain, pasar modal juga menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses sekarang dengan mudah oleh siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, karena sekarang layanan pasar modal itu datang ke ruangan-ruangan kita semua melalui layanan di smartphone kita masing-masing," kata Hasan.

Hasan dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat untuk selalu bersikap hati-hati dalam berinvestasi, termasuk memahami profil risiko dan menghindari perilaku spekulatif.

“Ada potensi volatilitas atau pergerakan harga yang naik turun secara tajam, maraknya penipuan yang bisa jadi di belakangnya seolah-olah investasi legal untuk saham dan kripto, kemudian juga ada potensi akun-akun yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang, misalnya. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua," tambahnya.

Hingga akhir Maret 2026 jumlah investor Pasar Modal Indonesia telah mencapai 24,4 juta investor, dengan 54 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Di Provinsi Banten, jumlah investor tercatat mencapai 1,2 juta investor dan menempati peringkat lima besar nasional.

Mewakili Gubernur Banten, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa Pasar Modal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

“Pasar modal bukan hanya sekedar sarana investasi, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah," ujar Rina.

Sementara itu, Rektor Untirta Fatah Sulaiman menyampaikan bahwa edukasi Pasar Modal memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang cakap finansial.

“Pemahaman terhadap pasar modal menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi sekedar pilihan. Banyak hal yang dapat dipelajari nanti oleh para jawara muda Untirta khususnya para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini untuk menjadi individu yang memiliki kecakapan literasi keuangan, pemahaman strategi pengelolaan keuangan dan investasi yang sangat dibutuhkan di masa datang," kata Fatah.

SEPMT 2026 di Banten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukatif yang menjangkau beragam segmen masyarakat, antara lain:

1. Edukasi Pasar Modal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Banten yang dihadiri oleh 1.000 ASN serta inisiasi pembentukan Galeri Investasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

2. Edukasi Pasar Modal kepada 500 peserta dari komunitas Perempuan di Provinsi Banten.

3. Kuliah Umum Sultan Ageng Tirtayasa yang dihadiri oleh 2.100 mahasiswa, membahas aset digital, produk dan mekanisme investasi Pasar Modal serta perlindungan investor.

4. Sosialisasi Obligasi Daerah kepada TPAKD di Provinsi Banten untuk mendorong pemanfaatan instrumen obligasi/sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah.

    

    

    

   Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sosialisasi-dan-Edukasi-Pasar-Modal-Terpadu-(SEPMT)-2026-di-Provinsi-Banten.aspx 

Baca Terusannya »»  

Komdigi Mulai Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz Tahun 2026 demi Perluasan Konektivitas hingga Pelosok

 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun 2026 sebagai langkah memperluas akses internet cepat dan meningkatkan kualitas layanan seluler di seluruh Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi digital, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih merata, termasuk di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sinyal.

Pelaksanaan seleksi pita frekuensi radio yang dijadwalkan pada tahun 2026 ini bertujuan untuk memberikan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional maupun peningkatan cakupan layanan mobile broadband di Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Alokasi dari masing-masing pita frekuensi radio yang akan diseleksi ini memiliki fungsi dan keunggulan yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional:

• Pita Frekuensi Radio 700 MHz: Merupakan pita frekuensi radio low-band yang disebut juga dengan istilah “digital dividend” karena dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) yang beralih menjadi TV digital. Frekuensi radio ini memiliki keunggulan pada cakupan sinyal yang sangat luas dan kemampuan menembus hambatan fisik yang solid seperti bangunan sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler yang masih relatif lemah, baik di kondisi outdoor maupun indoor. Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia.
• Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz: Merupakan pita frekuensi radio mid-band yang sangat ideal untuk menopang kapasitas saluran dan kecepatan transmisi data skala besar seperti teknologi 5G. Pita frekuensi radio ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G yang lebih merata, khususnya pada desa/kelurahan yang masih memiliki keterbatasan dalam akses layanan telekomunikasi.

Selain itu, melalui seleksi ini, penyedia jaringan bergerak seluler juga didorong untuk melakukan peningkatan kualitas internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan layanan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi ini, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selanjutnya, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital senantiasa mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pada setiap tahapan di dalam proses seleksi ini.

Kemkomdigi mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, dan masyarakat luas untuk terus mendukung langkah strategis Pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang sifatnya terbatas agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan ekonomi digital Indonesia.

 

 

Sumber :  https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-siapkan-seleksi-frekuensi-untuk-perluas-internet-cepat-hingga-pelosok

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Semarang, Siap Tampung 1.000 Siswa

 

Semarang – Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2 Semarang ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2026 dan siap menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga prasejahtera. Proses pembangunan gedung permanen kini telah melampaui 30 persen.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat meninjau langsung proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut di Desa Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kamis (9/4/2026). 

“Proses pembangunan sedang berjalan, PT Adi Karya di bawah KemenPU, diajak untuk bisa mencapai target di bulan Juni. Karena bulan Juli insya Allah seluruh siswa akan bisa mengikuti proses pembelajaran,” kata Gus Ipul. 

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat permanen merupakan bagian dari program nasional Presiden Prabowo yang saat ini berlangsung di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia, setiap lokasi ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa. 

“Tahun ini kira-kira (Sekolah Rakyat) sudah (menampung) 45 ribu siswa, tahun depan sudah mencapai 100 ribu siswa. Tahun 2028 insya Allah sudah lebih dari 200 ribu siswa,” jelas Gus Ipul. 

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan atau The Invisible People. 

“Bapak Presiden ingin keluarga (prasejahtera) itu mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” jelas Gus Ipul. 

Proyek ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana pengembangan minat dan bakat siswa.

Program Sekolah Rakyat ini juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemensos bertanggung jawab pada operasional, sementara pembangunan infrastruktur didukung KemenPU, serta kolaborasi dengan kementerian lain di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selain memperluas akses pendidikan, program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara nasional.

“Pada saat ini ada 100 titik (pembangunan). Artinya tidak kurang dari 60 ribu pekerja hari ini bersama-sama untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat. Untuk ini hal yang luar biasa dan kita sungguh-sungguh mengapresiasi, menghormati, dan memberikan rasa hormat kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memiliki komitmen yang luar biasa,” kata Gus Ipul. 

Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 Semarang dibangun di atas lahan seluas 65.000 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 27.372 meter persegi. Fasilitas ini dirancang menampung hingga 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar (rombel).

Komposisinya meliputi 18 rombel untuk jenjang SD dengan total 540 siswa, serta masing-masing 9 rombel untuk jenjang SMP dan SMA yang masing-masing menampung 270 siswa.

Memasuki pekan ke-18 pembangunan, progres pekerjaan tercatat sebesar 30,307 persen dari target rencana 31,34 persen, dengan deviasi minus 1,033 persen.

Hadir dalam peninjauan tersebut, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah KemenPU Affi Triato, PPK Prasarana Strategis 2, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah KemenPU Afifah Kemala Hafsari, Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaedi, Camat Tembalang Eko Agus, dan Lurah Rowosari Eko Pudjo.

 

 

Sumber :  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul-Cek-Pembangunan-Sekolah-Rakyat-Permanen-Semarang,-Siap-Tampung-1.000-Siswa

Baca Terusannya »»  

Pemprov dan Baznas Jateng Terus Kolaborasi Entaskan Kemiskinan

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat terus menjalin kolaborasi, untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat Halaqah Ulama dan Halalbihalal serta Rapat koordinasi pimpinan (Rakorpim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Baznas se-Jawa Tengah, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Kamis (9/4/2026).

Luthfi mengungkapkan, capaian penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, tidak lepas dari peran Baznas Jateng.

Dikatakan, banyak program yang digulirkan oleh Baznas Jateng sebagai upaya pengentaskan kemiskinan, mulai dari bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan modal usaha, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, pelatihan kerja, hingga bantuan untuk korban bencana alam.

Menurut Luthfi, pembangunan di Jawa Tengah sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk dengan Baznas dan MUI Jateng. MUI yang di dalamnya terdapat pada ulama, serta Baznas yang menghimpun zakat, infak, dan sodaqoh, harus dapat berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui perannya masing-masing.

Ketua MUI Jateng sekaligus Ketua Baznas Jateng, Ahmad Daroji mengatakan, dalam Rakorpim tersebut juga akan dilangsungkan diskusi tentang sejauh mana manfaat zakat dalam kehidupan masyarakat.

“Zakat, infak dan sodaqoh (ZIS) yang dikelola secara baik, terbukti telah mengangkat posisi sosial ekonomi masyarakat, bahkan berkontribusi nyata dalam program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Darodji membeberkan, MUI juga berperan terkait fatwa dalam pengelolaan dan implementasi zakat. Seperti zakat profesi, perluasan makna sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), mengawetkan daging kurban dalam kaleng untuk menanggulangi kekurangan gizi dan stunting, serta fatwa tentang nishab (batas minimal) zakat, khususnya saat harga emas sangat fluktuatif.

“Baznas dan MUI akan selalu bersinergi dan menjalin hubungan yang harmonis, demi kesejahteraan umat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Daroji juga memaparkan terkait capaian dan penghargaan yang diraih oleh Baznas Jateng selama 2025, di bawah bimbingan Gubernur Ahmad Luthfi.

Di antaranya, penghargaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Selanjutnya lima penghargaan dari Baznas RI kepada Baznas Jateng, yaitu Pengumpulan ZIS Terbaik, Inovasi Pendayagunaan Terbaik, Koordinasi Kelembagaan Terbaik, Kelembagaan Klaster 5 Terbaik, serta Tindak Laniut Implementasi SOP Terbaik.

 Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-dan-baznas-jateng-terus-kolaborasi-entaskan-kemiskinan/

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Dorong Kolaborasi Umat dan Negara untuk Pendidikan Anak Miskin

 

Semarang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pendidikan sebagai kunci utama memutus rantai kemiskinan. Dia pun mendorong gerakan infak pendidikan sebagai solusi konkret bagi keluarga kurang mampu agar dapat keluar dari jurang kemiskinan, sebagaimana spirit utama program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Halalbihalal dan Launching Program NU Peduli Pendidikan PWNU Jawa Tengah kerjasama antara LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah, LAZISNU PWNU Jawa Tengah, dan Bank Jateng Syariah di MG Setos Hotel, Semarang, Kamis (9/4/2026).

“Pendidikan adalah jalan memutus materi kemiskinan. Gerakan infak pendidikan LP- Ma’arif adalah langkah yang nyata. Infak pendidikan tentu pada akhirnya adalah membangun kemandirian,” katanya.

Menurut Gus Ipul, program infak pendidikan berbasis gotong royong masyarakat sangat dibutuhkan karena 65 persen keluarga tidak mampu berpotensi melahirkan generasi berikutnya dalam kondisi serupa. “Ini PR kita pertama yang harus kita atasi salah satunya lewat penyelenggaraan pendidikan,” ujarnya.

Ia menekankan, pemberian beasiswa pendidikan harus disertai pendampingan dan evaluasi agar siswa dapat menjadi agen perubahan, salah satunya dengan melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja.

“Mereka lulus bisa ke perguruan tinggi, kita carikan beasiswa. Kalau dia mau jadi pekerja terampil, kita carikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, hingga mendorong bantuan pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi. Upaya tersebut, kata Gus Ipul, sejalan dengan program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera dan memutus mata rantai kemiskinan.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam pengelolaan dana pendidikan untuk mendapatkan kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh jika diolah secara transparan, akutabel, dan tepat sasaran. Dari situ akan lahir loyalitas, rasa memiliki, dan kekuatan bersama untuk menjaga masa depan NU,” katanya.

Sebagai penutup, Gus Ipul menyambut positif kolaborasi LAZISNU Jawa Tengah bersama Bank Jateng dalam menghadirkan layanan penghimpunan dana pendidikan. Upaya ini dinilai strategis untuk memperluas jangkauan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Gus Ipul menyebut bahwa kontribusi sekecil apa pun dapat melahirkan perubahan besar.

“Gerakan infak pendidikan mengajarkan kepada kita bahwa mengembangkan sekolah tidak selalu harus menunggu yang besar. Dari yang kecil, ikhlas, dan dikerjakan bersama-sama, lahir harapan besar. Harapan itu hari ini kita jaga bersama, melalui gerakan masyarakat seperti Ma’arif NU maupun kehadiran negara lewat Sekolah Rakyat,” pungkas Gus Ipul.

Usai arahan Mensos, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Program NU Peduli Pendidikan PWNU Jawa Tengah bersama jajaran pengurus NU Jawa Tengah, antara lain Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Mohamad Muzammil, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua LP Ma’arif NU Jawa Tengah Fakhruddin Karmani, Ketua LAZIZNU Jawa Tengah Muh. Mahsun, serta Kepala Divisi Syariah Bank Jateng Slamet Sulistiono.

Agenda kemudian berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWNU Jawa Tengah dan Bank Jateng. Gus Ipul juga turut serta melakukan infak pembuka melalui QRIS NU Peduli Pendidikan.

Program NU Peduli Pendidikan PWNU Jawa Tengah merupakan kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong kesejahteraan dan kemandirian sektor pendidikan, melibatkan LP Ma’arif, LPTNU, RMI, Muslimat, dan LAZISNU.

Penghimpunan infak dalam program ini dimanfaatkan untuk pembangunan Balai Diklat PWNU Jawa Tengah serta penguatan berbagai sektor, meliputi pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga dakwah dan kemanusiaan. Program ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan.

 

Sumber :  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul-Dorong-Kolaborasi-Umat-dan-Negara-untuk-Pendidikan-Anak-Miskin-1

Baca Terusannya »»  

Kualitas SDM Ujung Tombak Kesuksesan Optimalisasi PHTC Presiden

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menggerakkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rini, pemenuhan SDM tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten dan berintegritas.

“Penekanan kita tidak hanya pada pemenuhan jumlah, tetapi memastikan skema yang tepat agar SDM yang disiapkan mampu menggerakkan operasional program-program prioritas nasional secara efektif di lapangan,” ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Penyiapan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sesuai arahan Presiden Prabowo, SDM yang diperlukan untuk menunjang kesuksesan optimalisasi PTHC Presiden harus memenuhi sejumlah persyaratan. SDM yang direkrut merupakan talenta terbaik yang memiliki ketahanan mental dan ideologi yang kuat serta mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan operasional program-program prioritas nasional.

Saat ini fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pendidikan, dan kesehatan. Kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.

Lebih lanjut dijelaskan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan kolaboratif dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).

Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan kepada seluruh stakeholder yang terlibat bahwa kunci mendapatkan SDM berkualitas dimulai dari proses pengadaan yang transparan, objektif, dan akuntabel. “Lewat proses pengadaan SDM yang transparan serta kolaborasi lintas sektor yang solid, diharapkan seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kualitas-sdm-ujung-tombak-kesuksesan-optimalisasi-phtc-presiden 

Baca Terusannya »»  

Komisi V DPR RI Apresiasi Progres Penanganan Pascabencana Sektor Permukiman oleh Kementerian PKP di Sumatera Utara

 

Medan, 9 April 2026 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaparkan progres penanganan pascabencana sektor permukiman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/4).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Belawan, Kota Medan, Komisi V DPR RI yang dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI Musa Rajekshah memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Kementerian PKP diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Teddy Paul H. Siagian, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan sektor permukiman pascabencana melalui pembangunan hunian tetap yang terencana dan terpadu. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemutakhiran Rencana Aksi Sektor Permukiman yang telah disampaikan kepada Bappenas.

Kementerian PKP menyampaikan pemutakhiran Rencana Aksi (Renaksi) Sektor Permukiman yang telah disampaikan kepada Bappenas dengan total kebutuhan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Sumatera sebanyak 25.606 unit untuk Periode Tahun 2026–2028, dengan alokasi Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3.707 unit.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pembangunan hunian tetap melalui skema APBN direncanakan sebanyak 919 unit, yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 872 unit dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 47 unit. Selain itu, melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, direncanakan pembangunan 1.223 unit hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pelaksanaan pembangunan hunian tetap melalui skema CSR saat ini berjalan secara bertahap. Pada Tahap 1, sebanyak 648 unit sedang dalam proses pembangunan, sedangkan Tahap 2 saat ini memasuki tahap pematangan lahan.

Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap progres penanganan pascabencana yang dilakukan Kementerian PKP. Komisi V juga menekankan pentingnya kejelasan status hunian tetap, percepatan sertifikasi lahan, mekanisme penyerahan kepada masyarakat, pengaturan larangan jual atau sewa dalam jangka waktu tertentu, serta kesetaraan spesifikasi antara rumah bantuan yang dibangun melalui skema CSR dan APBN.

Kementerian PKP menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program penanganan pascabencana sektor permukiman berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut  Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan, Kepala Satuan Kerja Balai P3KP Sumatera II Muhammad Ridwan serta PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Miftah Rahmatullah, Wakil Wali Kota Medan, DPRD Kota Medan, serta unsur kementerian/lembaga dan balai teknis terkait 

Melalui pembangunan hunian tetap yang terencana, Kementerian PKP berharap proses pemulihan kawasan terdampak bencana di Sumatera Utara dapat berlangsung lebih cepat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

 

Sumber :  https://pkp.go.id/berita/detail/komisi-v-dpr-ri-apresiasi-progres-penanganan-pascabencana-sektor-permukiman-oleh-kementerian-pkp-di-sumatera-utara

Baca Terusannya »»