Ekonomi Indonesia Triwulan III 2026 Tumbuh 5,47%

 

Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 tercatat 5,47% (yoy), meningkat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,29% (yoy). Ke depan, berlanjutnya berbagai stimulus Pemerintah, membaiknya ekspektasi pelaku ekonomi, serta menguatnya berbagai sumber pertumbuhan ekonomi diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik sehingga secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7%. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 terutama ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik terkait konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04% (yoy) seiring peningkatan mobilitas masyarakat serta berbagai gelaran pertunjukan dan olahraga. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 8,95% (yoy) bersumber dari peningkatan realisasi belanja pegawai terutama pada gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta belanja barang dan jasa diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 5,02% (yoy).  Investasi tumbuh sebesar 6,06% (yoy) didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 4,59% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif. LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan tercatat meningkat didorong oleh permintaan domestik dan eksternal. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh positif sejalan dengan peningkatan okupansi hotel dan konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman. Selain itu, LU Konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang baik ditopang olah pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta. 

Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti oleh Jawa, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua, serta Kalimantan.

 

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2824126.aspx 

Baca Terusannya »»  

Cadangan Devisa Oktober 2026 Tetap Terjaga

 

 

 

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tetap terjaga sebesar 146,8 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir September 2026 sebesar 146,3 miliar dolar AS. Perkembangan posisi cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. 

Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. 

Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2824226.aspx

 

Baca Terusannya »»  

OJK Tegaskan Komitmen Reformasi Sektor Asuransi dan Dana Pensiun di Forum OECD

 

Paris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia memaparkan perkembangan reformasi sektor perasuransian dan dana pensiun dalam forum Accession Review yang diselenggarakan oleh Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD pada tanggal 2 – 5 November 2026 di Paris, Prancis.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). WPIP merupakan salah satu dari empat Working Parties di bawah Committee on Financial Markets (CMF) OECD.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono; Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako serta Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar; serta Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yani Farida Aryani. Kehadiran Duta Besar RI turut menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung proses aksesi OECD melalui keterlibatan aktif berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Ogi Prastomiyono, dalam pertemuan tersebut, Selasa (3/11), menyampaikan kemajuan reformasi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi dan dana pensiun, serta berbagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri dan memperluas akses perlindungan bagi masyarakat. Pembahasan juga mencakup perkembangan keselarasan kerangka pengaturan nasional dengan instrumen hukum OECD.

“Proses aksesi OECD menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhannya. Melalui reformasi pengaturan dan pengawasan, OJK ingin membangun industri asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, mampu menjangkau masyarakat lebih luas, serta memberikan manfaat perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan," kata Ogi.

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Industri Asuransi

Dalam pembahasan sektor perasuransian, Indonesia menyampaikan bahwa total aset industri asuransi komersial meningkat dari sekitar Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025, atau tumbuh rata-rata sekitar 4,3 persen per tahun. Namun, penetrasi asuransi komersial masih berada pada kisaran 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan besarnya potensi pasar asuransi nasional yang belum sepenuhnya tergarap.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, OJK mendorong penguatan kapasitas industri agar mampu mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan melalui digitalisasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Upaya tersebut perlu didukung oleh industri yang sehat, tangguh, dan memiliki kemampuan pengelolaan risiko yang memadai. OJK terus mendorong penguatan ketahanan masing-masing perusahaan melalui peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan aset dan kewajiban (asset-liability management).

Reformasi prudensial dilakukan melalui peningkatan persyaratan ekuitas minimum secara bertahap pada 2026 dan 2028, penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 sejak 2025, serta penyempurnaan kerangka RBC agar lebih sensitif terhadap risiko, yang direncanakan mulai berlaku pada 2027. Langkah tersebut dilengkapi dengan penguatan pengawasan berbasis risiko, termasuk pemantauan berkelanjutan dan tindakan pengawasan dini (early intervention) terhadap perusahaan yang menghadapi permasalahan.

Sejalan dengan penguatan aspek prudensial, Dicky Kartikoyono menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct) dan pelindungan konsumen, mulai dari pemasaran produk hingga penyelesaian klaim dan pengaduan, termasuk perilaku dan pemasaran agen asuransi, dengan dukungan layanan Kontak OJK 157, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan atau jumlah pengaduan yang ditangani. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif. Karena itu, OJK terus memperkuat pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko," kata Dicky.

Reformasi dan Harmonisasi Sistem Dana Pensiun

Dalam pembahasan sektor dana pensiun, Indonesia menekankan pentingnya membangun sistem pensiun yang lebih inklusif, memadai, dan berkelanjutan. Saat ini, cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja, sementara peserta aktif program wajib setara dengan sekitar 17 persen angkatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum terjangkau oleh sistem pensiun formal.

Sejalan dengan amanat UU P2SK, Pemerintah tengah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program pensiun wajib dan sukarela dapat saling melengkapi. Reformasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta memperkuat pembayaran manfaat secara berkala guna mendukung kesinambungan pendapatan masyarakat pada masa pensiun. Upaya perluasan kepesertaan juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan kontribusi berbagai kelompok pekerja.

“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat. Reformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja serta perlindungan atas hak-hak peserta," kata Yani Farida Aryani.

OJK mendukung arah kebijakan Pemerintah tersebut sesuai kewenangannya, khususnya melalui penguatan dana pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam hal investasi, OJK tengah meninjau beberapa ketentuan serta menyiapkan penyesuaian regulasi untuk memperluas ruang diversifikasi portofolio dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

OJK juga mendorong penguatan asset-liability management, pengembangan strategi investasi berbasis siklus hidup peserta (lifecycle investment), serta peningkatan tata kelola dana pensiun. Reformasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan investasi, memperkuat kapasitas industri, dan mendukung keberlanjutan manfaat pensiun bagi peserta.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dana pensiun, terutama dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Tantangan kita adalah bagaimana membuka potensi tersebut melalui perluasan akses, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta penguatan pengelolaan investasi dan tata kelola dana pensiun. Dengan demikian, pertumbuhan industri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan peserta pada masa pensiun," kata Ogi.

Komitmen Implementasi Reformasi dan Tindak Lanjut Accession Review

Dalam Accession Review WPIP, delegasi negara-negara anggota OECD memberikan perhatian terhadap upaya Indonesia dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri asuransi, memperkuat ketahanan dan tata kelola perusahaan, serta memperluas cakupan dan meningkatkan kecukupan manfaat pensiun, khususnya bagi kelompok pekerja yang belum terjangkau. Pembahasan juga mencakup strategi pengembangan investasi dana pensiun dan kemajuan penyelarasan kerangka nasional dengan instrumen hukum OECD.

OJK bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti pembahasan tersebut. Berbagai masukan dari OECD akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan pengawasan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan sektor keuangan nasional.

Melalui reformasi yang berkesinambungan, Indonesia berkomitmen untuk membangun sektor asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhan sektor keuangan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

 

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tegaskan-Komitmen-Reformasi-Sektor-Asuransi-dan-Dana-Pensiun-di-Forum-OECD.aspx 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Nazara: Investasi Perlu Tumbuh 7% untuk Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

 

 

London, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan pentingnya peningkatan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Indonesia Investment Forum 2026 di London, Kamis (5/11).

Menurut Menkeu, investasi perlu tumbuh sekitar 7% untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027. Untuk mendukung hal tersebut, iklim investasi yang kondusif perlu terus dijaga melalui sinergi APBN, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta.

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7%. Karena itu, pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui dukungan APBN, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta,” ujar Menkeu melalui laman Instagram @menkeuri.

Lebih lanjut, Menkeu bersama Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya Desra Percaya juga membahas peluang dan penguatan kemitraan investasi di Indonesia. Sejumlah kerja sama investasi turut diperkenalkan, mencakup pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemanfaatan kawasan industri, dan hilirisasi timah. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong adopsi teknologi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam forum tersebut, sejumlah komitmen investasi berhasil disepakati antara lain penjajakan pengembangan ekosistem AI antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang dan Axelera AI, kerja sama pemanfaatan tanah industri antara PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan BlackInk Co-operation, Ltd., serta terdapat Letter of Intent (LoI) yang disampaikan oleh Titanium Capital untuk proyek Tin Downstream Industry.

Menkeu berharap berbagai kemitraan investasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, investasi yang masuk ke Indonesia dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-IIF-2026 

Baca Terusannya »»  

Lima Geopark Indonesia Raih Green Card UNESCO, Bojonegoro Lolos Jadi UGGp Baru

 

Jakarta, 5 November 2026 – Lima geopark Indonesia berhasil meraih status Green Card atau kartu hijau dari UNESCO setelah melalui proses revalidasi dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks (11th Session of the Council of the UNESCO Global Geoparks 2026) yang berlangsung pada 2–4 November 2026 di Paris, Prancis.

Kelima geopark tersebut adalah Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. Dalam sidang yang sama, Bojonegoro dinyatakan lolos sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) baru.

Capaian ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola geopark, menjaga kelestarian warisan geologi, serta mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026), mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar penghargaan internasional, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan alam, geologi, dan budaya Indonesia tetap lestari serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal. Kita ingin keberadaan geopark tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Adapun Geopark Ranah Minang Silokek yang juga diusulkan sebagai UGGp baru diberikan kesempatan selama dua tahun untuk melengkapi rekomendasi UNESCO Global Geopark.

 

Lima Geopark Raih Green Card

Status Green Card bagi Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh Anggota Dewan Geopark Dunia dalam sidang tersebut.

Belitong UGGp yang ditetapkan pada 15 April 2021 berhasil meraih kembali Green Card setelah memperoleh Yellow Card atau kartu kuning pada revalidasi 2024. Selama masa perbaikan dua tahun, Badan Pengelola Belitong UGGp bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menindaklanjuti rekomendasi UNESCO, terutama terkait komersialisasi Batu Satam dan standar konservasi penyu.

Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menerbitkan edaran larangan komersialisasi Batu Satam, sedangkan konservasi penyu kini dipusatkan di Pulau Cina yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sidang, salah satu Anggota Dewan menyampaikan bahwa Belitong sangat layak menjadi percontohan (best practice) global bagi geopark lain penerima Yellow Card.

Sementera itu, Ijen UGGp yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso menjalani revalidasi pertamanya setelah ditetapkan pada 24 Mei 2023. Kawasan dengan 21 geosite ini memiliki kawah aktif dengan danau asam terbesar di dunia serta fenomena blue fire. Ijen UGGp dinilai telah memenuhi rekomendasi dan saran UNESCO sebelumnya.

Merangin Jambi UGGp yang ditetapkan pada 2023 juga berhasil mempertahankan status Green Card. Kawasan seluas 4.832,31 kilometer persegi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, ini memiliki bentang alam batuan kapur berumur kuno dan Kaldera Masurai yang berumur 33.000 tahun.

Salah satu catatan dalam sidang adalah aktivitas tambang emas ilegal di sekitar sungai tempat fosil Muara Karing berada. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelola bersama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan penutupan tambang secara hati-hati karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Raja Ampat UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani revalidasi pertamanya pada 18–22 Agustus 2026 dan berhasil menuntaskan seluruh enam rekomendasi dari periode evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup identifikasi empat geosite baru di Pulau Misool pada 2024, pembangunan Geological Information Center (GIC) di Waisai dan pusat informasi di Pulau Yefman, serta peningkatan pelibatan masyarakat adat dalam pelestarian budaya, perlindungan geosite, dan pengembangan geowisata berkelanjutan.

Anggota Dewan mengapresiasi pengelolaan wilayah kepulauan Raja Ampat yang sangat luas dan menantang secara geografis. Isu pertambangan di sekitar wilayah perbatasan juga dinilai telah ditangani dengan baik melalui komitmen kuat pemerintah dalam melarang aktivitas tambang di dalam kawasan geopark. Seluruh Anggota Dewan yang hadir secara bulat menyetujui pemberian Green Card bagi Raja Ampat UGGp.

Maros-Pangkep UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani misi revalidasi pertamanya pada 27–31 Juli 2026 oleh dua evaluator UNESCO. Kawasan seluas 5.254,10 kilometer persegi yang meliputi wilayah daratan dan perairan ini memiliki bentang alam karst kelas dunia, lebih dari 720 gua, warisan seni cadas prasejarah, kawasan konservasi laut, serta keanekaragaman hayati yang tinggi.

Kedua evaluator menilai Maros-Pangkep UGGp secara umum telah melaksanakan rekomendasi periode sebelumnya sehingga merekomendasikan pemberian Green Card. Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup pemasangan panel interpretasi dan simbol geopark di lokasi strategis, termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, penyusunan Master Plan 2025–2034 yang memasukkan agenda mitigasi perubahan iklim, program edukasi Geopark to School dan School to Geopark, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan Oki Islands UGGp di Jepang dan Khorat UGGp di Thailand.

 

Dukungan Kemenpar

Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata berkontribusi aktif melalui pendampingan dan dukungan selama proses revalidasi.

“Dukungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucap Menteri Pariwisata.

Untuk Belitong UGGp, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Seminar Nasional dan Lokakarya Penguatan Tata Kelola Belitong UGGp pada September 2025 serta berkolaborasi menggelar seminar internasional bertajuk “Sustainable Marine Tourism for Ecosystembased Adaptation and Community Resilience in Island Geoparks” pada Juni 2026. Menteri Pariwisata juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah geosite Belitong UGGp pada Juli 2026.

Dukungan lainnya berupa kolaborasi dengan maskapai Citilink melalui pengumuman kedatangan (landing announcement) di Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin dengan ucapan “Selamat Datang di Belitong UNESCO Global Geopark”, serta fasilitasi 40 unit papan imbauan edukatif keselamatan di tiga geosite.

Di Ijen UGGp, Menteri Pariwisata meninjau Pusat Geologi Geopark Ijen di Banyuwangi pada 25 Juli 2026. Kementerian Pariwisata juga mendukung pencetakan 300 leaflet, 50 booklet, dan 10 stiker narasi untuk papan informasi di geosite yang dikunjungi asesor.

Di Raja Ampat UGGp, Menteri Pariwisata turut membuka PreEvent Geotourism Festival and International Conference (GEOFEST) yang diselenggarakan Badan Pengelola Geopark Raja Ampat pada 8–9 Juni 2026 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup dialog budaya, lokakarya anyaman, pameran geofood, serta kunjungan ke sejumlah titik geosite.

Sementara di Merangin Jambi UGGp, Kementerian Pariwisata menggelar pelatihan pemandu gunung bagi 50 pemandu dan calon pemandu pada 1 Agustus 2026, serta bekerja sama dengan Batik Air, maskapai utama menuju Bandara Muaro Bungo, pada 11 Agustus 2026 melalui pengumuman kepada penumpang untuk meningkatkan promosi kawasan.

Pada 14 Agustus 2026, Kementerian Pariwisata melaksanakan seminar internasional “Geotourism and Geopark Interpretation Strengthening for Sustainable Geopark Management” yang diikuti 60 peserta luring dan 60 peserta daring dengan menghadirkan Dr. Nathinee Thongdee dari Khorat UGGp, Thailand.

Adapun untuk Maros-Pangkep UGGp, Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Amenitas dan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata pada 11 Juni 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari unsur badan pengelola, Youth Forum, pengelola geosite, desa wisata, organisasi perangkat daerah, dan asosiasi pariwisata. Kementerian Pariwisata juga melakukan visitasi ke sejumlah geosite, antara lain Santuari Kupu-Kupu dan Air Terjun Bantimurung serta Taman Arkeologi Leang-Leang, untuk meninjau kesiapan menuju revalidasi.

Selain itu, Kementerian Pariwisata memberikan pendampingan teknis dan administratif selama kunjungan lapangan revalidator UNESCO di Belitong dan Ijen, serta mengirimkan staf untuk memantau proses pra-revalidasi dan revalidasi di Merangin Jambi. 

 

Tahap Selanjutnya

UNESCO Global Geoparks Council akan merilis pernyataan resmi (official statement) beserta lembar rekomendasi dan saran untuk periode selanjutnya. Untuk Ijen dan Merangin Jambi, rekomendasi yang disampaikan dalam sidang antara lain mencakup pembenahan fasilitas dan papan informasi serta penguatan kerja sama dengan taman nasional di kawasan tersebut.

Bagi Raja Ampat, revalidator merekomendasikan antara lain peningkatan perlindungan dan fasilitas pengunjung di geosite utama, penguatan sinergi dengan Cagar Biosfer UNESCO Raja Ampat, serta perluasan program pendidikan ke sekolah dasar. Sementara itu, MarosPangkep mendapat enam rekomendasi untuk empat tahun ke depan, antara lain perbaikan informasi di situs web, penguatan tata kelola, dan pengembangan jalur geowisata bahari (marine geotrails).

Hasil keputusan Dewan selanjutnya akan diajukan untuk disahkan oleh Dewan Eksekutif UNESCO (UNESCO Executive Board) dalam Sidang Musim Semi (Spring Session) pada April 2027. Setelah pengesahan tersebut, UNESCO akan menyelenggarakan seremoni penyerahan sertifikat Green Card UGGp.

Menteri Pariwisata menegaskan bahwa keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan geopark.

Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan promosi UNESCO Global Geoparks Indonesia.

“Target kita adalah mempertahankan predikat Green Card sebagai bukti bahwa pengelolaan kawasan telah mampu menyeimbangkan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap rekomendasi UNESCO harus ditindaklanjuti melalui aksi nyata dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Menteri Pariwisata. 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-lima-geopark-indonesia-raih-green-card-unesco-bojonegoro-lolos-jadi-uggp-baru 

 

Baca Terusannya »»  

Sukses Jadikan Solo Raya Percontohan Aglomerasi, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Raih “Agglomeration Leadership Award”

 

KARANGANYAR — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Agglomeration Leadership Award untuk kategori Regional Leadership and Governance, dalam acara Soloraya Impact Award 2026 di Hotel Alana, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kamis (5/11/2026).

Luthfi dinilai mampu membangun ekonomi daerah berbasis wilayah aglomerasi. Bahkan, menjadikan wilayah Solo Raya sebagai percontohan pengembangan aglomerasi ekonomi di Jawa Tengah.

Melalui penghargaan itu, Gubernur Luthfi berharap, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, membangun suatu daerah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Slogan “toghether we can” (bersama kita bisa) yang sering disampaikan dalam membangun daerah, dapat diimplementasikan melalui banyak hal, termasuk dalam hal aglomerasi wilayah.

Luthfi sengaja menjadikan Solo Raya menjadi percontohan pengembangan wilayah aglomerasi di Jawa Tengah, terutama terkait dengan aglomerasi ekonomi. Kota Surakarta menjadi pusat jasa, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sementara daerah sekitarnya memiliki kekuatan di sektor industri, pertanian, dan pariwisata alam. Potensi itu bisa dikembangkan dalam satu kesatuan, agar antardaerah bisa saling menopang.

Guna mendukung itu, Pemprov Jateng telah menetapkan Bakorwil Surakarta sebagai pusat koordinasi pengembangan ekonomi Solo Raya pada Februari 2026. Karenanya, tujuh kabupaten/ kota di wilayah tersebut perlu menyinkronkan perencanaan pembangunan, membangun konektivitas infrastruktur dan transportasi, investasi, serta pengembangan potensi ekonomi lintas daerah.

Dengan begitu, wilayah aglomerasi tersebut bisa maju bersama-sama. Pola-pola itu akan dikembangkan di wilayah lain se-Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memaparkan terkait capaian investasi di Jawa Tengah. Sampai triwulan III 2026, investasi mencapai Rp72,54 triliun. Investasi Solo Raya pada periode yang sama mencapai sekitar Rp6,07 triliun. Konsep aglomerasi wilayah tersebut diperlukan untuk menopang investasi yang masuk, termasuk di wilayah lain di Jawa Tengah. Tujuan akhirnya, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, gelaran Solo Raya Impact Award 2026 memberikan 14 penghargaan kepada pemerintah daerah, lembaga, dan tokoh inspiratif. Para penerima dinilai memberikan dampak positif terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia di wilayah Solo Raya.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sukses-jadikan-solo-raya-percontohan-aglomerasi-ahmad-luthfi-raih-agglomeration-leadership-award/ 

Baca Terusannya »»  

Ketum PSSI Erick Thohir Apresiasi Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 Sebagai Silaturahmi dan Hidup Sehat Media Olahraga

 

Jakarta: Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi ajang Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 sebagai ajang silaturahmi sekaligus jadi wadah awak media olahraga untuk hidup sehat. 

Hal itu disampaikan Ketum PSSI Erick usai menyerahkan trophy juara kepada TVRI sebagai pemenang juara pertama Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 setelah mengalahkan INews 4-0 di Lapangan ASIOP, Jakarta Timur, Kamis (5/11) sore. 

​"Saya nilai ajang ini bagus untuk memastikan para media olahraga sehat, karena dalam meliput kan kadang-kadang tidak ada waktunya, udah gitu dikejar-kejar deadline. Jadi, kesehatan penting dan juga akrab ya. Ajang ini membuat teman-teman media akrab karena semua ada check and balance," ujar Ketum PSSI Erick.

Ketum PSSI Erick juga mengapresiasi ajang ini dan berharap bisa terus berjalan rutin. ​"Saya apresiasi, event ini harus bergulir terus. Apalagi baru saja pemecahan rekor, juara bertahan dikalahkan sama juara baru. Mudah-mudahan tahun depan ada juara baru lagi," tambahnya. 

​Ajang Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 diikuti sebanyak 16 media ambil bagian dalam program yang menjadi salah satu agenda tahunan PSSI Pers tersebut, meliputi SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews ID, Garuda TV, dan BTV.

Mengusung tema Compete, Connect, dan Celebrate, Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 tidak hanya menjadi wadah bagi insan media untuk berkompetisi di lapangan. Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dan membangun kebersamaan di antara para jurnalis dari berbagai perusahaan media.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7454/ketum-pssi-erick-thohir-apresiasi-cendrawasih-karsa-media-cup-202 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Gelar AK-RT 2026 untuk Tingkatkan Kunjungan Wisatawan ASEAN dan Korea

 

Jakarta, 5 November 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan konferensi “ASEAN-Korea Roundtable in Tourism (AK-RT) 2026” pada 4–7 November 2026 untuk meningkatkan kerja sama pariwisata antara negara-negara ASEAN dan Korea sekaligus memperluas kunjungan wisatawan di kedua kawasan.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Diah M. Paham saat membuka konferensi di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (5/11/2026), menjelaskan bahwa pertemuan ASEAN-Korea tahun ini menandai babak baru kerja sama pariwisata. Jika konferensi perdana di Da Nang, Vietnam, tahun lalu berfokus pada penilaian awal dan pemetaan hambatan mobilitas, kini pembahasan diarahkan pada implementasi langkah konkret.

“Salah satu misi utama dari kolaborasi regional ini adalah memperluas pertukaran pariwisata dua arah antara Republik Korea dan negara-negara ASEAN. Targetnya adalah meningkatkan jumlah kunjungan dari 13 juta menjadi lebih dari 20 juta orang, sembari menjaga keseimbangan arus perjalanan di seluruh kawasan kita,” kata Diah.

Menurut Diah, bagi Indonesia, target tersebut sejalan dengan Rencana Strategis 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan ini menitikberatkan transformasi menuju pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal sekaligus melestarikan warisan budaya.

Selama dua hari pembahasan, para pemangku kepentingan dari ASEAN dan Korea, meliputi pembuat kebijakan, perwakilan industri, pakar, akademisi, dan media, akan mendiskusikan empat tantangan utama, mengidentifikasi solusi praktis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh institusi terkait sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pariwisata ASEAN dan Korea.

Empat sesi tematik yang menjadi fokus pembahasan mencakup peningkatan keamanan dan kemudahan perjalanan, penyempurnaan sistem untuk membangun kepercayaan wisatawan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, serta pemahaman terhadap keberagaman budaya.

Pembahasan tersebut melengkapi Rencana Kerja Kerja Sama Pariwisata ASEAN+3 periode 2021–2025 serta agenda badan konsultatif terkait pariwisata ASEAN-Korea, termasuk M-ATM Plus Three dan NTOs ASEAN Plus Three.

Diah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan konferensi, termasuk Sekretariat ASEAN, Passage to ASEAN (P2A), dan Duy Tan University Southeast Asia Tourism Development Centre (SATDC), dengan dukungan ASEAN-Korea FTA Fund serta Kementerian Luar Negeri Republik Korea.

“Saya berharap pertemuan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua,” kata Diah.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan bahwa sektor pariwisata ASEAN menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada 2025, kawasan ini menerima sekitar 147 juta kunjungan wisatawan internasional, dengan hampir 42 persen berasal dari sesama negara ASEAN. Sementara itu, kunjungan wisatawan di kawasan ASEAN Plus Tiga mencapai sekitar 244 juta.

Menurut Kao, Korea telah menjadi salah satu pasar sumber wisatawan terpenting bagi ASEAN, dengan lebih dari 9,6 juta wisatawan Korea mengunjungi kawasan tersebut setiap tahun. Hubungan antarmasyarakat yang telah terbangun menjadi fondasi penting bagi pengembangan kemitraan berikutnya.

Untuk memastikan pertumbuhan pariwisata berlangsung berkelanjutan, Kao mengusulkan tiga langkah utama, yakni meningkatkan konektivitas guna membuka peluang bagi kota-kota sekunder sekaligus mengurangi kepadatan destinasi utama; mempercepat transformasi digital melalui pariwisata pintar, pembayaran digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), dan perluasan akses pasar bagi UMKM; serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui perlindungan aset lokal dan investasi keterampilan tenaga kerja pariwisata.

“Rencana Kerja Kerja Sama Pariwisata ASEAN Plus Tiga 2026 hingga 2030 telah menyediakan platform praktis untuk merealisasikan langkah-langkah ini. Melalui kemitraan, inisiatif percontohan, dan komitmen Korea yang kuat, diharapkan dapat mempererat hubungan sekaligus menciptakan peluang nyata bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Direktur International P2A sekaligus Wakil Rektor Universitas Duy Tan Prof. Dr. Lim Sang Taek menyambut baik keberlanjutan konferensi di Jakarta setelah pertemuan perdana diselenggarakan di Da Nang pada 2025.

Pertemuan tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di negara-negara ASEAN dalam siklus tiga tahunan tersebut mencerminkan rasa kepemilikan bersama, komitmen kolektif, dan solidaritas dalam memajukan kerja sama pariwisata ASEAN-Korea.

Menurut Lim, ASEAN dan Korea memiliki potensi besar untuk memperluas hubungan pariwisata. Namun, arus kunjungan wisatawan masih belum seimbang karena jumlah wisatawan Korea yang mengunjungi ASEAN jauh lebih besar dibandingkan wisatawan ASEAN yang bepergian ke Korea.

“Oleh karena itu, kita perlu mengatasi hambatan perjalanan guna mendorong arus pariwisata yang lebih seimbang dan saling menguntungkan,” katanya.

Direktur Eksekutif Biro MICE Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Hyunsun Hong mengatakan pariwisata berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat, membangun saling pengertian, serta mempererat persahabatan dan kerja sama antarnegara.

“Saya percaya bahwa Korea dan ASEAN adalah mitra berharga yang dapat lebih mengembangkan saling pengertian melalui pariwisata dan memperkuat kerja sama. Hal ini membuat pertemuan roundtable hari ini menjadi sangat berarti,” kata Hyunsun.

Ketua Dewan AI ASEAN Ethel Agnes Pascua-Valenzuela menyampaikan bahwa perkembangan AI telah mengubah lanskap pariwisata, termasuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin imersif bagi wisatawan.

Karena itu, institusi pendidikan perlu menyelaraskan kurikulum, khususnya pada bidang pariwisata, perhotelan, manajemen, dan kewirausahaan, agar semakin relevan dengan perkembangan teknologi melalui penerapan intelligent tourism education.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keterlibatan Kemitraan Global P2A, Agnes menjelaskan peran P2A sebagai platform yang mempromosikan pariwisata cerdas dengan memadukan pelestarian budaya, pemanfaatan teknologi digital, dan AI.

P2A juga menyediakan program magang bagi perguruan tinggi di kawasan ASEAN dan ASEAN Plus Three, termasuk Korea, Jepang, dan Tiongkok.

Agnes mengajak negara-negara ASEAN dan Korea memperluas kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk memajukan industri pariwisata sekaligus mewujudkan pendidikan pariwisata yang berkelanjutan.

“Mari kita manfaatkan peluang ini semaksimal mungkin. Mari kita optimalkan kolaborasi yang ada melalui inisiatif P2A, kami akan menjadi mitra aktif dalam pendidikan pariwisata,” katanya.

Rangkaian AK-RT 2026 akan ditutup dengan tur teknis (technical tour) pada 7 November 2026 melalui kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk mempelajari praktik dan inisiatif pengelolaan destinasi wisata.

Kunjungan tersebut diharapkan memberikan pengalaman langsung sekaligus wawasan mengenai penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pariwisata di tingkat regional.

 

Sumber  : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-gelar-ak-rt-2026-untuk-tingkatkan-kunjungan-wisatawan-asean-dan-korea 

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Tata Kelola Perkebunan, Pemerintah Dorong Pendanaan, Transparansi, dan Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Petani

 

Sektor perkebunan menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat Pemerintah sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola, optimalisasi pembiayaan, peningkatan transparansi, serta penerapan prinsip keberlanjutan guna memastikan manfaat ekonomi sektor perkebunan dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya bagi petani.

Penguatan sektor perkebunan terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih semakin relevan di tengah dinamika perekonomian global dan transformasi ekonomi yang menuntut seluruh sektor usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, untuk terus beradaptasi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

“Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah ketahanan ekonomi nasional itu harus berujung pada kesejahteraan petani,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech dalam acara International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026, Kamis (5/11).

Lebih lanjut, penguatan produktivitas perlu diiringi dengan tata kelola yang memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mengembangkan tiga pilar utama tata kelola perkebunan. Pilar pertama yakni penguatan pendanaan dan pembiayaan, salah satunya  melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperluas mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari sektor kelapa sawit ke komoditas kakao dan kelapa. Dukungan Pemerintah juga diarahkan pada program peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta pendampingan teknis bagi petani.

Selanjutnya, pilar kedua yakni transparansi tata kelola, yang direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 dimana Pemerintah mengatur mekanisme ekspor tiga komoditas sumber daya alam strategis melalui Data Sistem Informasi (DSI). Kebijakan yang berlaku sejak 1 Juni 2026 tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi data ekspor, mengoptimalkan penerimaan negara, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Pemanfaatan sistem digital dalam proses verifikasi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap volume dan nilai transaksi ekspor tanpa mencampuri kesepakatan bisnis antara eksportir dan pembeli.

Adapun pilar ketiga yakni keberlanjutan yang dilakukan dengan memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk melalui rencana aksi nasional dan pengembangan sistem informasi yang mendukung ketertelusuran serta pemetaan perkebunan. Penguatan sertifikasi keberlanjutan juga perlu diikuti dengan peningkatan penerimaan di pasar global (global acceptance) agar nilai tambah dari praktik perkebunan berkelanjutan dapat dirasakan oleh perusahaan maupun petani.

Selain itu, penerapan manajemen risiko berbasis kelestarian juga perlu menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan perkebunan. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup risiko kebakaran lahan, pengelolaan air, kelestarian lingkungan, serta hubungan dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dengan pengelolaan risiko yang terukur dan dievaluasi secara berkala, sektor perkebunan diharapkan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan iklim.

Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan di dalam negeri. Implementasi program mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta menekan emisi. Upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah yang sama juga terus didorong pada komoditas kakao dan kelapa melalui penguatan produktivitas, infrastruktur pascapanen, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.

Menutup sambutan, Wamenko Dradjad menekankan bahwa keberhasilan penguatan sektor perkebunan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk memperkuat daya saing komoditas perkebunan Indonesia sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang inklusif.

“Tujuannya agar perkebunan kita semakin kokoh, semakin kuat, dan saya selalu percaya Indonesia dengan klimatologi yang sangat kondusif, dengan tanah yang sangat subur, kita sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang globalisasi di bidang perkebunan. Kita tetap tangguh menghadapi gejolak global, kemudian memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai tambah, dan juga memperkuat keberpihakan kita kepada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga kepada petani,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, serta Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI).

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7202/perkuat-tata-kelola-perkebunan-pemerintah-dorong-pendanaan-transparansi-dan-keberlanjutan-untuk-kesejahteraan-petani 

Baca Terusannya »»  

Cek Langsung SiPongi+, Akses Informasi Karhutla Terbaru dan Transparan

 

Jakarta, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengintensifkan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi prioritas di Indonesia. Seiring dengan penguatan operasi di lapangan, pemerintah memastikan seluruh perkembangan data titik panas (hotspot) maupun langkah penanganan disajikan secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh publik secara transparan melalui sistem pemantauan resmi SiPongi+.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keterbukaan informasi melalui SiPongi+ merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan satu data rujukan Karhutla yang akurat, transparan, dan terverifikasi secara real-time.

"Data dalam SiPongi bersifat real-time dan bisa diakses langsung oleh masyarakat luas maupun rekan-rekan media. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sistem deteksi dini yang semakin efektif dan keterbukaan data ini menjadi bagian dari perbaikan tata kelola struktural kita untuk menekan angka Karhutla semaksimum mungkin," tegas Menhut Raja Juli Antoni.

SiPongi+ merupakan Sistem Pemantauan Karhutla milik Kementerian Kehutanan yang mengintegrasikan data pengindraan jauh dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Layanan ini menyajikan pembaruan berkala mengenai sebaran titik panas serta rekapitulasi penanganan kebakaran di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memudahkan masyarakat membaca tingkat kerawanan di lapangan, SiPongi+ mengelompokkan tingkat kepercayaan (confidence level) titik panas ke dalam tiga indikator warna yaitu hijau untuk indiaksi anomaly suhu rendah, kuning untuk indiaksi sedang yang memerlukan verifikasi lapangan dan merah uintuk indikasi tinggi yang menjadi prioritas Utama perhatian dan respons cepat tim pemadaman.

Hotspot yang tertera pada sistem merupakan indikasi anomali suhu permukaan bumi yang tertangkap sensor satelit, sehingga tidak serta-merta identik dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area yang terbakar. Satu lokasi kebakaran lahan dapat terdeteksi sebagai beberapa titik hotspot sekaligus. Oleh karena itu, setiap indikasi satelit selalu ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual di lapangan (groundcheck) dan patroli terpadu oleh tim Manggala Agni bersama satuan tugas daerah.

Optimalisasi deteksi dini melalui SiPongi+ yang dipadukan dengan gerak cepat tim di lapangan terbukti mampu menekan luasan Karhutla nasional secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, tren luas kebakaran hutan dan lahan menunjukkan penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian Karhutla tersebut ditopang oleh empat pilar utama di lapangan. Ada operasi udara terpadu dengan pengerahan helikopter water bombing dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bekerja sama dengan BMKG dan BNPB, kemudian pengerahan kekuatan darat sinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni Kemenhut dan relawan. Kemudian penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelanggar aturan baik korporasi maupun perorangan dan peran aktif masyarakat.

Masyarakat, akademisi, dan awak media dapat memantau pembaruan data harian maupun siaran pers resmi pengendalian Karhutla melalui langkah praktis berikut:

Kunjungi website Kehutanan.go.id lalu di bawahnya ada banner Sipongi+ atau langsung akses https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/. 

Untuk berita terbaru bisa langsung terlihat di halaman Utama Kehutanan.go.id. Untuk data Karhutla, Sipongi+ menyediakan rangkuman data terbaru di halaman utama. Untuk detail hotspot bisa pilih menu peta hotspot, akan muncul titik hotspot lengkap dengan data penunjang termasuk tingkat kepercayaan. Untuk informasi lebih rinci, buka menu Sebaran Titik Panas. Pilih periode, provinsi, satelit, dan tingkat kepercayaan sesuai kebutuhan.

SiPongi+ menunjukkan tingkat kepercayaan atau confidence level hotspot dengan beragam warna pembeda yaitu:

Hijau atau low (0-29%): indikasinya rendah. 

Kuning atau medium (30-79%): indikasinya sedang dan perlu verifikasi. 

Merah atau high (80-100%): indikasinya tinggi dan perlu lebih diperhatikan.

 

Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.

 

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/news/cek-langsung-si-pongi-akses-informasi-karhutla-terbaru-dan-transparan 

Baca Terusannya »»  

Dukungan Operasi Udara Australia Targetkan Pemadaman Karhutla Wilayah KaltimDukungan Operasi Udara Australia Targetkan Pemadaman Karhutla Wilayah Kaltim

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Australia melepas armada udara Hercules C-130 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (5/11), menuju Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memadamkan titik api yang masih terpantau melalui operasi water bombing.

Pemilihan Kaltim sebagai lokasi operasi merupakan hasil observasi dan diskusi tim teknis kedua negara. Berdasarkan pemantauan BNPB, wilayah ini masih memiliki titik api dan pada hari ini (5/11) berada di posisi kedua terbanyak setelah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan harian Direktorat Koordinasi Operasi BNPB per 4 November 2026 pukul 18.00 WIB, yang mencatat luas lahan dalam penanganan di Kalimantan Timur naik 53 persen.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya sudah memastikan wilayah yang masih membutuhkan tenaga bantuan. 

“Hasil pengamatan dan observasi kita serta diskusi dengan tim teknis Australia, di wilayah Kalimantan Timur masih terdapat banyak titik api,” ujar Kepala BNPB saat melepas tim Australia di Bandara Halim Perdanakusuma pada Kamis pagi (5/11). 

Kristomei Sianturi mengatakan, dengan pesawat jenis C-130 pengeboman dapat berjalan efektif. Kapasitas armada ini bisa mengangkut air dengan kapasitas 15.000 liter. 

“Jadi sehari itu bisa sampai 100.000 liter nanti kita untuk dropping di memang wilayah yang sudah kita petakan yang masih membutuhkan untuk water bombing atau untuk pemadaman apinya,” tambahnya. 

BNPB dan tim New South Wales Rural Fire Service telah berdiskusi dengan ketat yang memutuskan wilayah-wilayah yang perlu dipadamkan. 

Pelepasan dipimpin oleh Kepala BNPB bersama jajaran pimpinan tinggi BNPB, dan dihadiri oleh Duta Besar Australia, Roderick Bruce Brazier, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungannya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Dukungan Australia ini dirancang untuk melengkapi operasi darat dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) agar titik api kritis dapat dipadamkan lebih cepat sekaligus melanjutkan rekam jejak saling membantu antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan bencana.

Operasi udara ini direncanakan berlangsung selama tujuh hari, terhitung mulai 6 hingga 12 November 2026, dengan melibatkan dua pesawat dan 20 personel spesialis penerbangan dari New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS).

Selain Large Air Tanker Hercules C-130, Australia mengirimkan satu unit Cessna Citation sebagai pesawat pemandu. Sebanyak 20 personel juga diterjunkan yang terdiri atas pilot, kru penerbangan, dan paramedis.

Selanjutnya, BNPB dan Pemerintah Australia akan menindaklanjuti asesmen teknis bersama guna memastikan koordinasi operasi berjalan optimal.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/dukungan-operasi-udara-australia-targetkan-pemadaman-karhutla-wilayah-kaltim

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 5 November 2026

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah Indonesia hingga Kamis (5/11) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops), kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbaru terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Karhutla tersebut terjadi pada Rabu (4/11) di Desa Bintangor Mukti, Kecamatan Lembo. Peristiwa ini mengakibatkan lahan seluas 5,5 hektare terdampak kebakaran.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Morowali Utara menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan aparatur desa setempat. BPBD turut menyiapkan mobil tangki air untuk mendukung upaya pemadaman oleh tim gabungan.

Hingga laporan diterima, tim gabungan masih melakukan pemantauan, pemadaman, dan pendinginan di lokasi kejadian.

Selain karhutla, BNPB mencatat perkembangan penanganan kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak, BPBD setempat kembali menyalurkan bantuan pada Rabu (4/11). Sebanyak tujuh tangki atau setara 35.000 liter air didistribusikan kepada 537 kepala keluarga (KK) atau 1.314 jiwa.

Penyaluran bantuan tersebut menjangkau tiga desa. Desa Bawak menerima dua tangki, Desa Burikan di Kecamatan Cawas menerima satu tangki, sedangkan Desa Krakitan di Kecamatan Bayat menerima dua tangki.

Kekeringan di Kabupaten Klaten telah berlangsung sejak Juni 2026 dan menyebabkan krisis air bersih. Kondisi tersebut dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada 15 desa di tujuh kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah masyarakat terdampak mencapai 19.588 jiwa atau 5.775 KK.

BNPB turut melaporkan perkembangan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, yang terjadi pada Rabu (28/10). Banjir tersebut berdampak pada tiga gampong atau desa, yakni Gampong Lhok Raya dan Cot Bayu di Kecamatan Trumon Tengah serta Gampong Padang Harapan di Kecamatan Trumon. Jumlah warga terdampak tercatat sebanyak 222 KK atau 794 jiwa.

Berdasarkan laporan BPBD setempat pada Rabu (4/11), genangan banjir yang sebelumnya merendam rumah warga berangsur surut. Meski demikian, tim gabungan masih bersiaga dan memantau perkembangan tinggi muka air di wilayah terdampak.

Dalam penanganan dampak banjir, BPBD setempat juga menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih mengungsi. Bantuan disalurkan ke dua titik pengungsian, yakni Kompi Brimob di Gampong Lhok Raya yang menampung 40 KK serta Masjid Cot Bayu di Gampong Cot Bayu dengan jumlah pengungsi sebanyak 18 KK.

Menyikapi kejadian karhutla tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapsiagaan, mengawasi aktivitas pembukaan lahan agar tidak dilakukan dengan cara membakar, serta mengoptimalkan langkah mitigasi untuk mengurangi risiko karhutla.

Masyarakat di wilayah terdampak karhutla diimbau menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, membakar sampah di area rawan kebakaran, maupun membuang puntung rokok sembarangan.

Menjelang peralihan musim dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan membersihkan saluran air dan drainase secara gotong royong guna menjaga kelancaran aliran air. Kegiatan susur sungai untuk kepentingan pemantauan harus berada di bawah pengawasan petugas BPBD dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Masyarakat juga perlu mengenali jalur evakuasi dan lokasi aman, serta menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan selama minimal tiga hari. Sementara itu, pemeriksaan kondisi bendungan perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang dan dilakukan oleh petugas yang kompeten.

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-5-november-2026

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47%, Fundamental Kuat Jaga Momentum Pertumbuhan

 

Kinerja perekonomian Indonesia tetap solid di tengah berbagai dinamika yang memengaruhi perekonomian dunia. Fundamental ekonomi yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47% pada triwulan III-2026, meningkat dari 5,29% pada triwulan II-2026, serta mencapai pertumbuhan kumulatif sebesar 5,45% (ctc). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara anggota G20, melampaui Tiongkok (4,5%), Korea Selatan (3,4%), Jerman (1,2%), dan Jepang (0,7%), dengan India menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 7,8%. Sejalan dengan kinerja tersebut, sejumlah lembaga internasional, yaitu Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB, juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga pada kisaran 5,0–5,2% sepanjang 2026 dan 2027.

“Pertumbuhan di kuartal ketiga ini didorong oleh berbagai komponen yaitu permintaan domestik, daya beli masih tumbuh 5,04 persen yaitu konsumsi rumah tangga dan kontribusinya 51,97 persen dari PDB Nasional. Kemudian juga konsumsi pemerintah tumbuh positif di 8,95 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya sekitar 5,66 persen. Memang di dua kuartal ini, Q2 dan Q3 belanja Pemerintah digenjot dan tentu belanja Pemerintah ini sebagian dari konsumsi daripada program-program Pemerintah unggulan termasuk MBG dan juga koperasi KDKMP,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/11).

Meskipun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai tantangan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, antara lain tekanan harga pangan dan energi serta dinamika nilai tukar Rupiah. Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat stabilitas harga melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, pemberian subsidi, dan penyaluran bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Selain itu, ekspor triwulan III-2026 tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II-2026 yang sebesar 4,07%. Impor naik 7,31% untuk kebutuhan produksi dan investasi termasuk impor bahan baku naik 27,5% dan bahan modal menunjukkan ada investasi. Pertumbuhan triwulan III-2026 juga ditopang oleh beberapa sektor yaitu industri pengolahan dengan kontribusi terbesar 19,22% terhadap PDB dan tumbuh 5,87%, didukung kinerja industri makanan dan minuman (7,09%), kimia dan farmasi (8,10%), logam dasar (9,94%), dan alat angkutan/otomotif (6,14%). Dari sektor kimia, dampak mandatori B50 sejak 1 Juli 2026 terjadi peningkatan produksi FAME serta pemanfaatan pupuk dan investasi terkait dengan hilirisasi.

Sementara itu, akselerasi sektor jasa menunjukkan kinerja kuat, dimana akomodasi dan Makan Minum tumbuh 11,22%, Jasa Keuangan 8,47%, Transportasi dan Pergudangan 8,03%, serta Infokom tumbuh 7,13%. Berbagai proyek prioritas pemerintah juga mendorong sektor konstruksi tumbuh 6,42% seperti KDKMP dan Sekolah Rakyat. Pertumbuhan juga berlanjut di seluruh wilayah Indonesia, yang tertinggi berada di wilayah Bali dan Nusra 6.08% (yoy), didorong sektor penyediaan akomodasi makan-minum (pariwisata) seiring meningkatnya tingkat wisatawan mancanegara di Tengah puncak liburan musim panas. Sementara, wilayah Jawa tumbuh 5,84% dan masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 56,05%.

Pada Triwulan III-2026, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6% (yoy), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 745.634 orang, dengan porsi luar Jawa naik menjadi 51,4%. Akumulasi Jan-Sep 2026 Rp1.539,2 T atau 75% dari target, Investasi di sektor hilirisasi Triwulan mencapai Rp179,9 triliun, tumbuh 19,4% (yoy). Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Masyarakat, dimana jumlah penduduk bekerja meningkat 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta, tingkat pengangguran turun menjadi 4,75% dari 4,85% (turun 77 ribu), dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% dari 8,25% (turun 0,43 juta).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap positif memasuki Q4-2026, tercermin dari Indeks PMI bulan Oktober 2026 yang ekspansif pada level 54,0 naik dari 52,4, tertinggi sejak Maret 2024), Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2026 sebesar 53,77, penjualan Listrik Q3 tumbuh 9,21%, Indeks Keyakinan Konsumen September 2026 sebesar 118,1, tetap berada di level optimistis, Penjualan Eceran September 2026 tumbuh 1,4%, Penjualan Mobil September 2026 tumbuh 28,1% dimana total bulan Januari s.d. September mencapai 679 ribu,  Penjualan Sepeda Motor tumbuh 15,4% dimana total Januari s.d. September 5.016.421, Kredit Bank September 2026 tumbuh 13,26%, Konsumsi Semen Domestik tumbuh 3,0%, serta Inflasi Oktober 2026 terkendali di 3,23% (yoy).

Lebih lanjut, Pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui penguatan pasokan, distribusi, dan subsidi, di tengah risiko iklim dan geopolitik. Di sektor pangan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,56 juta ton dan penyaluran SPHP beras mencapai target 828 ribu ton, bantuan pangan beras Juli s.d. September terealisasi 97,01%, serta sebanyak 997,3 ribu ton akan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah juga menyiapkan event Diskon Nasional seperti Diskon transport Nataru, BINA Great Sale, dimana di tahun 2025 menghasilkan Rp31 triliun, dan Harbolnas dimana di tahun 2025 menghasilkan Rp36,4 triliun. Di sektor energi, stabilitas harga energi terus dijaga melalui subsidi dan insentif industri, termasuk Insentif Bea Masuk 0% untuk sejumlah bahan baku dan komponen industri serta BBM bersubsidi bagi nelayan.

Sektor UMKM juga terus diperkuat melalui perluasan akses pembiayaan produktif terus diperluas yang sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja. Per 5 November 2026, kredit program telah terlaksana Rp303,9 triliun atau 92,17% dari plafon, kepada 4,37 juta debitur dengan penyerapan 13,13 juta tenaga kerja. Sebesar 68,09% pembiayaan disalurkan ke sektor produksi, ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memperkuat ekonomi riil. Kemudian yang terbaru, Kredit Perempuan Pra Sejahtera (KPPS) dengan bunga flat 8%.

Program Stimulus Pemerintah

Pemerintah menyiapkan stimulus akhir tahun 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas periode Natal dan Tahun Baru melalui program bantuan masyarakat pada Oktober hingga Desember mencakup pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp50 ribu bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa pada desil 1–4, bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan bagi 33,24 juta keluarga, bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta atau di bawah UMP. Kemudian, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif transportasi selama libur Nataru, meliputi PPN DTP 100% tiket pesawat ekonomi domestik untuk 3,75 juta penumpang dengan periode penerbangan 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027, diskon sebesar 30% tiket kereta api untuk 1,04 juta penumpang dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 s.d. 4 Januari 2027, Kapal laut PELNI untuk 414 ribu penumpang dengan periode perjalanan 17 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027, tarif jasa pelabuhan gratis penyeberangan ASDP di 14 pelabuhan untuk 1,42 juta orang dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027.

Sedangkan untuk tahun 2027, Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang dikelompokkan melalui tiga fokus utama. Pertama, dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah memperkuat Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta yang dimulai bulan April 2027), memperluas Program Vokasi Nasional menjadi 300 ribu peserta, serta meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban PHK. Kedua, dari sisi perpajakan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, untuk  rencana kenaikan batas PTKP sedang dalam pembahasan, serta pembebasan PPN atas emas perhiasan berkadar 99,9%. Ketiga, dari sisi perlindungan sosial dan perumahan, yaitu diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, fasilitas PPN DTP 100% untuk pembelian rumah atas harga jual hingga Rp 2 miliar maksimal Rp 5 miliar, serta KPR bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan bunga tetap 6 persen.

“Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, dipimpin Bapak Presiden Prabowo ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat, investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah, terus akan dijalankan, dan tentu terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7201/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2026-tumbuh-547-fundamental-kuat-jaga-momentum-pertumbuhan 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul: Pemerintah Beri Jaminan Kesehatan hingga Desil 8, Jangkau 80 Persen Penduduk

 

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) hingga kelompok masyarakat Desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara sederhana, Desil 1–8 menggambarkan kelompok 80 persen penduduk apabila masyarakat dibagi ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari yang paling rendah. Namun, hal ini tidak berarti seluruh penduduk dalam kelompok tersebut otomatis menerima bantuan iuran pemerintah.

Rencana ini bertujuan memperluas perlindungan kesehatan, tidak hanya bagi masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan yang secara ekonomi belum sepenuhnya mapan.

“Jangan sampai hanya karena satu kali sakit berat, sebuah keluarga kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan jatuh miskin. Karena itu, perlindungan kesehatan harus menjangkau masyarakat yang masih rentan,” kata Gus Ipul, Kamis (5/11/2026).

Menurut Gus Ipul, selama ini bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya, kelompok masyarakat di atas Desil 5 juga masih menghadapi risiko ekonomi ketika mengalami sakit berat.

Apalagi, hasil pemutakhiran DTSEN pada awal 2026 menunjukkan lebih dari 11 juta peserta PBI-JK dinonaktifkan, sebagian besar karena terjadi pergeseran status kesejahteraan ke Desil 6–10.

“Orang yang hari ini tidak masuk kategori miskin belum tentu sudah mampu. Ketika menghadapi penyakit berat dan biaya pengobatan yang besar, mereka bisa kembali jatuh miskin. Inilah yang ingin kita cegah,” ujarnya.

Saat ini, kuota PBI-JK yang dibiayai APBN mencapai 96,8 juta jiwa. Sementara itu, berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.

Gus Ipul menjelaskan pemerintah sedang menyimulasikan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam salah satu rancangan, masyarakat Desil 1–4 akan ditanggung APBN, Desil 5–6 oleh APBD kabupaten/kota, sedangkan Desil 7–8 oleh APBD provinsi.

Namun, pembagian tersebut belum final. Pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah serta kemungkinan penerapan secara bertahap

“Ini masih dalam tahap simulasi. Kami sedang membahas bagaimana pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah bisa lebih adil, terukur, dan berkelanjutan. Jangan sampai perluasan perlindungan justru menimbulkan beban yang tidak mampu ditanggung daerah,” katanya.

Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan.

Gus Ipul menegaskan, perluasan cakupan hingga Desil 8 bukan berarti seluruh masyarakat dalam kelompok tersebut otomatis memperoleh bantuan iuran dari pemerintah.

Setiap calon penerima tetap harus melalui pemadanan, verifikasi, dan validasi data. Masyarakat yang iurannya sudah menjadi kewajiban pemberi kerja, seperti ASN, TNI, Polri, maupun pekerja penerima upah di perusahaan, tidak menjadi sasaran pembiayaan pemerintah dalam skema ini.

“Prinsipnya harus tepat sasaran. Yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan tetap dibayar perusahaan. Yang membutuhkan bantuan pemerintah harus kita lindungi. Semuanya berdasarkan data yang terus dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, DTSEN memungkinkan pemerintah melakukan pembagian tanggung jawab secara lebih jelas sekaligus mengurangi tumpang tindih pembiayaan antara pusat dan daerah.

Pemerintah menargetkan pemutakhiran DTSEN rampung pada akhir 2026. Skema anggaran baru diharapkan dapat mulai diajukan pada 2027 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun waktu pemberlakuannya masih menunggu kesiapan regulasi dan penganggaran.

Gus Ipul menjelaskan rancangan masa transisi mengedepankan prinsip keberlanjutan perlindungan bagi masyarakat.

Peserta yang saat ini aktif direncanakan tetap memperoleh jaminan kesehatan sampai proses pengalihan pembiayaan selesai. Sementara itu, peserta nonaktif dari Desil 1–4, terutama penderita penyakit kronis dan katastropik, menjadi prioritas reaktivasi.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan perlindungan hanya karena perubahan administrasi atau pengalihan pembiayaan. Prinsipnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” katanya.

Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan perluasan PBI-JK juga diharapkan memperkuat keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kepastian layanan di fasilitas kesehatan.

Dengan kepesertaan yang lebih stabil, puskesmas dan fasilitas kesehatan dapat lebih mengutamakan pemeriksaan dini, pencegahan penyakit, serta pendampingan pasien dengan penyakit kronis.

“Tujuan kita bukan sekadar membantu orang ketika sakit, tetapi juga menjaga agar masyarakat tetap sehat. Perlindungan kesehatan harus menjadi bagian dari upaya mencegah kemiskinan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, tujuan akhir dari pembenahan tersebut adalah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC), yakni perlindungan jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul:-Pemerintah-Beri-Jaminan-Kesehatan-hingga-Desil-8,-Jangkau-80-Persen-Penduduk 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul: 18 Juta Keluarga Terdaftar Perlinsos Digital

 

Jakarta – Kementerian Sosial mencatat sebanyak 1.055.776 agen Perlinsos Digital telah membantu sekitar 18.213.466 keluarga mengakses pendataan bantuan sosial berbasis Digital Publik Infrastructure (DPI). Jumlah tersebut menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

“Per hari ini sudah ada 1.055.776 agen Perlinsos yang telah membantu lebih dari 18 juta keluarga masuk ke dalam layanan Perlinsos Digital. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat umum yang telah turut serta menjadi relawan sebagai agen Perlinsos,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Hadir dalam konferensi pers tersebut, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Media Galih Hidayatullah dan Komunikasi Publik serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto.  

Gus Ipul menyebut keterlibatan agen berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di daerah, perangkat desa/ kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, kader dasawisma, pengurus RT/RW, operator data desa, kepala desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, terdapat pula pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial, pendamping rehabilitasi sosial, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Menurut Gus Ipul, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menyalurkan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Data yang lebih akurat dan real time, data yang bisa dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan sosial. Dengan begitu, diharapkan bantuan-bantuan pemerintah makin tepat sasaran diterima oleh mereka yang berhak,” jelasnya.

Gus Ipul menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan langkah pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat paling membutuhkan. Melalui sistem ini, profil penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan identitas berdasarkan nama dan alamat, tetapi juga dilengkapi dengan pengenalan wajah melalui teknologi biometrik atau face recognition.

Ia menegaskan, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pendaftaran dan pengusulan data. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi maupun sanggahan terhadap data yang tersedia. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar data pemerintah dikoreksi oleh masyarakat. 

“Ini seiring arahan Bapak Presiden Prabowo agar data kita bisa dibuka dan dikoreksi masyarakat. Jika sekarang ada perdebatan soal data di medsos atau di berbagai forum, itu salah satu sebabnya karena memang kita membuka data ke masyarakat luas agar bisa dikoreksi,” jelas Gus Ipul. 

Pada kesempatan ini Gus Ipul juga menegaskan bahwa agen Perlinsos Digital tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang atau keluarga berhak menerima bantuan. Bahkan, Menteri Sosial sekalipun tidak dapat menetapkan secara langsung seseorang sebagai penerima bantuan. Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan melalui sistem yang mengolah dan memadankan berbagai data pemerintah.

“Jadi siapapun tidak bisa menentukan seseorang keluarga mendapatkan bantuan, termasuk Menteri Sosial sekalipun juga tidak bisa menjadi pihak yang menentukan seseorang memperoleh bantuan atau tidak. Tetapi nanti yang akan menjawab adalah sistem,” tegas Gus Ipul.

Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), PT PLN, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kementerian dan lembaga lainnya.

Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemadanan data berdasarkan berbagai indikator, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga kepemilikan atau keterlibatan dalam pendirian perusahaan yang tercatat pada Kementerian Hukum.

“Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk supaya kita bersama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul:-18-Juta-Keluarga-Terdaftar-Perlinsos-Digital 

Baca Terusannya »»