Mendiktisaintek Ajak Forum Sekretaris Kementerian/Lembaga untuk Bersinergi dan Berdampak

 

Jakarta—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengajak Forum Sekretaris (Forses) Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat sinergi antarlembaga serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Brian saat membuka kegiatan Forses 2026 di kantor Kemdiktisaintek, Jumat (25/9).

“Seluruh layanan dan proses yang ada itu memang harus prima. Ketika ada pertemuan seperti ini di antara para sekretaris jenderal, silakan bisa saling sharing praktik baik yang berjalan di kementerian masing-masing,” tegas Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga mendorong para sekretaris jenderal, sekretaris menteri, dan sekretaris utama dari berbagai K/L untuk menyampaikan strategi untuk membuat layanan dan proses di masing-masing lembaga menjadi cepat, akuntabel, sekaligus memudahkan masyarakat. Perbaikan sistem ini diharapkan dapat dibangun secara berkelanjutan sehingga dapat dirasakan dampaknya secara jangka panjang, hingga setelah para sekretaris K/L menjabat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini berperan sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi dan membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antar-K/L. Dilaporkan juga terkait pelaksanaan Forses 2026 yang diikuti sekretaris jenderal, sekretaris menteri, dan sekretaris utama dari berbagai K/L.

“Dapat kami laporkan pada forum dengan tagline Forses Berdampak ini, dari 98 kementerian, lembaga, dan instansi yang kami undang, telah hadir dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 45 orang,” ujar Sesjen Badri.

Sejalan dengan pernyataan Mendiktisaintek dan Sesjen Kemdiktisaintek, Ketua Forses sekaligus Sesjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi menegaskan fungsi Forses sebagai orkestrator birokrasi dan ruang untuk saling berbagi praktik baik. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk berjejaring, mempercepat koordinasi, dan menyeelsaikan berbagai persoalan lintas K/L.

“Contohnya adalah sinergi Kemdiktisaintek dengan Kemnaker, ketika selama ini ada suatu kendala terkait tracer study. Kini calon-calon lulusan perguruan tinggi bisa ter-trace. Saya pikir ini bukan hanya kepentingan Kemdiktisaintek dan Kemnaker, tetapi bisa dikolaborasikan dengan banyak lembaga. Dua bulan berikutnya, ada 17 K/L yang daftar untuk program ini,” jelas Sesjen Cris. 

Melalui Forses 2026, Kemdiktisaintek mendorong penguatan sinergi antarlembaga melalui pertukaran praktik baik, kolaborasi, serta pemanfaatan sistem dan data secara bersama. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong birokrasi yang semakin efektif dan terintegrasi, sekaligus menghadirkan layanan yang lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/mendiktisaintek-ajak-forum-sekretaris-kementerianlembaga-untuk-bersinergi-dan-berdampak

Baca Terusannya »»  

Bank Indonesia Dan Banco Central De Timor-Leste Perkuat Kerja Sama Sistem Pembayaran Dan Inovasi Keuangan Digital

 

Bank Indonesia (BI) dan Banco Central de Timor-Leste (BCTL) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat hubungan dan kerja sama kedua bank sentral di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. 

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI, Destry Damayanti dan Gubernur BCTL, Hélder Lopes dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) di Jakarta (25/9).

BI dan BCTL berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang sistem pembayaran dan setelmen serta inovasi keuangan digital, termasuk melalui pertukaran informasi dan penguatan hubungan antarkedua bank sentral. Kesepakatan ini menjadi landasan pengembangan konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Timor-Leste, termasuk penjajakan QRIS Antarnegara sebagai salah satu implementasi kerja sama. 

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung transaksi dan aktivitas ekonomi kedua negara, serta mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih mudah, efisien, aman, dan inklusif

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2819826.aspx 

Baca Terusannya »»  

Sidak Dini Hari, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Soroti Bahan dan IPAL SPPG

 

PATI - Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Cluwak, Jumat dini hari (25/9/2026). Dimulai sejak pukul 03.00 WIB, Sidak tersebut, diantaranya, menyoroti soal kualitas bahan pangan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bagian dari upaya mencegah makanan tidak layak konsumsi dan potensi keracunan pada anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah titik yang disidak diantaranya SPPG Ngablak 1, SPPG Ngablak 2, SPPG Sumur 1, SPPG Sumur 2, SPPG Ngawen, dan SPPG Ngablak (Dukuh Kramat). 

Plt Bupati Pati turun langsung ke lokasi-lokasi tersebut bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati serta didampingi pula oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, dan Kabag Kesra Setda. 

Dalam peninjauan tersebut, Chandra menemukan persoalan pada proses sortir bahan makanan. Salah satunya adalah jeruk dengan kondisi kulit  yang berubah warna menjadi agak kehitaman. Kondisi bagian luar bahan pangan tersebut dinilai berisiko menyebabkan kontaminasi silang terhadap bahan makanan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Selain bahan pangan, pengelolaan IPAL menjadi perhatian dalam sidak. Pada beberapa lokasi, fasilitas tersebut dinilai belum berfungsi optimal karena saluran air belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak. Akibatnya, sisa lemak dari proses pengolahan makanan masih berpotensi terbawa ke saluran pembuangan.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ujar Chandra.

Sidak juga menemukan penggunaan air untuk memasak yang belum memenuhi standar SNI. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas bahan dan fasilitas yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.

Chandra meminta seluruh kepala SPPG dan mitra penyedia memperketat pengawasan bahan baku. Pemilihan pemasok, menurutnya, tidak boleh hanya mempertimbangkan harga tanpa memastikan standar keamanan dan kualitas bahan pangan.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” kata Chandra.

Selain kualitas bahan, alur kerja di dalam dapur juga diminta dibenahi. Pengaturan keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, serta pemisahan gudang basah dan gudang kering harus dijalankan sesuai SOP.

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tutur Chandra.

Dalam sidak tersebut, Chandra juga menemukan dapur penyedia di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, yang dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional. Fasilitas tersebut, termasuk penggunaan lantai epoxy, dinilai dapat menjadi rujukan bagi SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Pemkab Pati akan melanjutkan pengawasan terhadap operasional SPPG secara berkala. Laporan masyarakat terkait kualitas makanan juga akan ditindaklanjuti untuk menelusuri sumber persoalan dan menentukan langkah penyelesaiannya.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” kata Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan MBG di Kecamatan Gembong. Parameter mikrobiologi telah selesai diperiksa, sedangkan parameter kimia masih dalam proses.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/b0N5c2NuQkV2bU94SE5MM3VTZE16QT09 

Baca Terusannya »»  

Tandatangani Konvensi Siber, Menlu RI Dorong Kerja Sama Internasional untuk Tanggulangi Kejahatan Siber

 

New York, Amerika Serikat – Menteri Luar Negeri mewakili Pemerintah RI telah menandatangani United Nations Convention against Cybercrime; Strengthening International Cooperation for Combating Certain Crimes Committed by Means of Information and Communications Technology Systems and for the Sharing of Evidence in Electronic Form of Serious Crimes atau disebut Konvensi Siber di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (24/09).

Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia bergabung bersama 90 pihak lainnya yang telah menandatangani Konvensi Siber, dengan 3 (tiga) di antaranya telah meratifikasi Konvensi.

Konvensi Siber merupakan konvensi pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber secara global, serta menjadi dasar pengaturan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.

Indonesia berperan aktif sepanjang perundingan Konvensi sejak pembentukan Komite Ad Hoc pada 2019 hingga diadopsinya Konvensi pada 24 Desember 2024, baik sebagai negosiator maupun selaku rapporteur melalui Perwakilan RI di Wina, Austria.

Bagi Indonesia, Konvensi ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan kriminalisasi tindak pidana siber di tingkat nasional, sekaligus menjadi dasar bagi penegak hukum RI dalam memperkuat kerja sama internasional guna memerangi kejahatan siber, termasuk penipuan daring (online scam), perjudian daring, dan pornografi anak.

Selanjutnya, Pemerintah RI akan mempersiapkan proses ratifikasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi Konvensi dalam kerangka hukum nasional. Konvensi Siber sendiri mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi yang ke-40 (empat puluh).

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/tandatangani-konvensi-siber-menlu-ri-dorong-kerja-sama-internasional-untuk-tanggulangi-kejahatan-siber 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Putuskan Bentuk BPGMN, Perkuat Pencegahan Karhutla dari Desa

 

Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Hal tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut. Badan ini nantinya diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.

“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.

Menhut menegaskan bahwa pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pencegahan, yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif. Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.

Menurut Menhut, BPGMN juga akan dilengkapi dengan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Raja Juli menyebut pembentukan badan tersebut sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari para ilmuwan.

“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam diskusi tersebut. Arif menuturkan bahwa dalam hal ini, BRIN bertugas untuk mendukung keberadaan dan peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot).

“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.

Selain penguatan teknologi, Arif menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karena memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan sekitarnya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.

Arif menambahkan, diskusi juga membahas penguatan solusi teknologi dan ekonomi. Sejumlah teknologi yang dibahas antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman. Sementara itu, pada pertemuan tersebut juga membahas solusi dari sisi ekonomi antara lain pengembangan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan.

“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.

“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” lanjut Kepala BRIN.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-putuskan-bentuk-bpgmn-perkuat-pencegahan-karhutla-dari-desa/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Pengelolaan Gambut Berbasis Sains, Libatkan Ilmuwan hingga Masyarakat Desa

 

Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelasnya.

Presiden Prabowo, kata Mendiktisaintek, turut mengarahkan agar badan tersebut diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya.

“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.

Dalam penanganan kebakaran, Presiden turut mendorong penguatan kembali pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan laporan hasil kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam melakukan respons awal secara cepat dan efektif.

“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” lanjut Brian.

Aspek edukasi turut menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran. Lebih lanjut, menurut Brian, Presiden meminta agar riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut Indonesia secara optimal.

“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-pengelolaan-gambut-berbasis-sains-libatkan-ilmuwan-hingga-masyarakat-desa/

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 24 September 2026

 

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana dan penanganannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada periode Rabu (23/9) sampai Kamis (24/9) pukul 07.00 WIB. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di kawasan Bukit Stampol, Desa Bukit Stampol, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (22/9) sekitar pukul 18.50 WITA. Berdasarkan laporan penanganan pada Rabu (23/9), kebakaran menghanguskan lahan sekitar 127 hektare. Tidak terdapat korban jiwa maupun laporan warga terdampak akibat kejadian tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi terus berkoordinasi dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan BPBD Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan serta pemantauan perkembangan kebakaran.

Selanjutnya, Kebakaran lahan terjadi di dua desa, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Rabu (23/9). Peristiwa tersebut melanda lahan bambu di Desa Pagergunung dan kawasan hutan dan lahan di Desa Sukoanyar. Berdasarkan hasil asesmen dan pemantauan BPBD Kabupaten Blitar, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar enam hektare. Tidak terdapat korban jiwa maupun laporan warga terdampak akibat kejadian tersebut.

BPBD Kabupaten Blitar bersama TNI, Polri dan perangkat setempat melakukan penanganan di lokasi. Upaya pemadaman dilakukan secara manual menggunakan metode gepyok untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas. Hingga Rabu (23/9) malam, kondisi di kedua lokasi dilaporkan telah kondusif.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu (23/9). Lahan seluas lima hectare di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD Kabupaten Minahasa segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan laporan pada hari yang sama (23/9), penanganan terhadap lahan area terbakar telah berhasil dipadamakan.

Selanjutnya, kekeringan dilaporkan melanda wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan laporan dari BPBD Kepulauan Riau, kondisi kekeringan terjadi akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan krisis air bersih bag masyarakat di Kampung Dompak Lama, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari mengalami keterbatasan. Kekeringan tersebut menyebabkan sebanyak  200 kepala keluarga (KK) terdampak. Tidak terdapat kerugian materiil maupun laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Sebagai upaya penanganan, BPBD Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan sebanyak 10 ton air bersih dengan menggunakan truk tangka air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering di masa musim kemarau saat ini. Untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih, isi cadangan air saat pasokan masih tersedia, gunakan air sesuai kebutuhan.

Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, masyarakat diimbau agar tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. 

Masyarakat diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan bara api telah padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.

BNPB mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana geologi, seperti gempabumi, yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-24-september-2026

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy Ungkap Momen Presiden Prabowo Telepon Tim Bulu Tangkis Usai Raih Emas Asian Games 2026

 

Di tengah padatnya agenda sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri memberikan apresiasi langsung kepada para atlet Indonesia yang tengah berjuang membawa nama Merah Putih di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang. Melalui sambungan telepon, Presiden menyampaikan selamat kepada Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia yang baru saja mempersembahkan medali emas bagi Tanah Air.

Momen tersebut berlangsung pada Kamis malam, 24 September 2026, setibanya Presiden Prabowo di kediaman usai menjalani rangkaian kegiatan. Presiden langsung menghubungi tim Indonesia untuk menyampaikan apresiasi sekaligus menyemangati para atlet agar terus memberikan kemampuan terbaiknya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meluangkan waktu untuk menghubungi Timnas Bulu Tangkis Indonesia setelah mendengar kabar keberhasilan mereka di Aichi-Nagoya.

“Kamis malam, 24 September 2026, setibanya di kediaman usai berkegiatan, Presiden Prabowo menyempatkan menelepon Timnas Bulu Tangkis Indonesia yang baru saja meraih medali emas Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang,” tulis Seskab Teddy.

Dalam perbincangan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan singkat penuh semangat kepada tim Indonesia. Kepala Negara meminta para atlet untuk tidak berhenti berjuang dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa.

“Berjuang terus ya!” pesan Bapak Presiden kepada Tim Indonesia.

Raihan tersebut menjadi pencapaian penting bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas setelah melalui perjuangan ketat pada laga final melawan Tiongkok.

Perhatian Presiden tersebut sekaligus menjadi suntikan semangat bagi para atlet Indonesia yang masih melanjutkan perjuangan pada Asian Games 2026. Seskab Teddy pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan dan doa bagi perjuangan para atlet Merah Putih.

“Kita doakan agar atlet Indonesia meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Indonesia Menang!” tulis Seskab Teddy

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/seskab-teddy-ungkap-momen-presiden-prabowo-telepon-tim-bulu-tangkis-usai-raih-emas-asian-games-2026/ 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Sebut Raihan Emas Tim Bulu Tangkis Asian Games 2026 Jadi Bukti Indonesia Mampu Sejajar di Asia

 

Nagoya: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis beregu putra Indonesia yang berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Kamis (24/9).

Pencapaian tersebut terasa kian istimewa lantaran memutus penantian panjang selama 28 tahun bagi skuad bulu tangkis beregu putra Indonesia untuk kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia itu.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis beregu putra yang berhasil mengalahkan China dan mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026,” ujar Menpora Erick. 

Menpora Erick menegaskan bahwa medali emas yang diraih dari nomor beregu putra ini memiliki nilai sejarah tersendiri bagi dunia olahraga nasional.

“Kemenangan ini sangat istimewa karena setelah 28 tahun, Indonesia kembali meraih emas beregu putra bulu tangkis di Asian Games. Terakhir kali kita mendapatkan emas dari nomor ini adalah pada 1998,” kata Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, raihan emas tersebut lahir dari determinasi, disiplin tinggi, serta semangat juang pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dan seluruh tim pendukung sepanjang turnamen.

“Ini adalah kemenangan yang lahir dari perjuangan, kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah para atlet serta seluruh tim yang mendampingi. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita bekerja keras, mempersiapkan diri dengan baik, dan berjuang bersama, Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik Asia," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menpora Erick turut mengapresiasi peran Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), jajaran pelatih, serta tim medis dan ofisial atas kerja keras mereka mendampingi para atlet hingga meraih hasil maksimal.

Menpora Erick berharap capaian emas pertama dari cabang olahraga bulu tangkis tersebut dapat menyuntikkan energi positif bagi para atlet Indonesia lainnya yang masih berjuang di Aichi-Nagoya.

“Saya berharap emas ini menjadi momentum dan suntikan semangat bagi seluruh Kontingen Indonesia yang masih berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya. Mari terus berjuang, terus memberikan yang terbaik, dan membawa pulang medali emas untuk masyarakat Indonesia,” jelas Menpora Erick.

Tim bulu tangkis Indonesia regu putra berhasil menang dramatis atas China dengan skor 3-2. Tim Merah Putih lebih dulu tertinggal 0-2 sebelum akhirnya comeback.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7169/menpora-erick-sebut-raihan-emas-tim-bulu-tangkis-asian-games-2026 

Baca Terusannya »»  

Catat Jadwalnya, FIFA ASEAN Cup 2026 Hadir di Jakarta dan Bandung

 

 

 

Jakarta: Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 yang diikuti delapan tim. Pertandingan Division 1 berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 di Jakarta dan Bandung, dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, sebagai lokasi pertandingan. Sementara itu, Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di Hong Kong, China.

Delapan tim akan bersaing di Division 1 yang terbagi dalam dua grup. Grup A dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, Grup B terdiri atas Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Laga pertama Division 1 di Indonesia digelar di Stadion Utama GBK pada 25 September. Bangladesh menghadapi Malaysia pada pukul 16.00 WIB, kemudian Indonesia bertemu Singapura pada pukul 20.00 WIB.

Indonesia selanjutnya menghadapi Malaysia pada 28 September pukul 19.30 WIB dan Bangladesh pada 1 Oktober pukul 19.30 WIB. Kedua pertandingan tersebut juga digelar di Stadion Utama GBK.

Sementara itu, Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi lokasi pertandingan Grup B. Rangkaian laga di Bandung dimulai pada 26 September dengan mempertemukan Pakistan dan Thailand pada pukul 16.00 WIB serta Vietnam dan Filipina pada pukul 19.30 WIB.

Fase grup Division 1 berlangsung hingga 2 Oktober. Setelah itu, pertandingan berlanjut ke perebutan tempat ketiga dan final di Stadion Utama GBK pada 5 Oktober. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB, sedangkan final berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Masyarakat dapat menyaksikan rangkaian pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 di Jakarta dan Bandung, termasuk perjuangan Tim Indonesia dalam turnamen tersebut.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7170/catat-jadwalnya-fifa-asean-cup-2026-hadir-di-jakarta-dan-bandung 

 

Baca Terusannya »»  

Komitmen Pusat dan Daerah Melalui Layanan 112

 

BALI — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat komitmen penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk memudahkan masyarakat memperoleh pertolongan. Penguatan ini mencakup keterpaduan penerimaan laporan, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan petugas merespons kedaruratan di lapangan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Komitmen Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Layanan Kedaruratan 112 di Bali, Kamis (24/9). Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Indonesia–Australia, serta dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama penguatan dan percepatan penyelenggaraan layanan 112.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Agus Wibowo, hadir mewakili Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Bali, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), jajaran Kemendagri dan Komdigi, perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, disaksikan Gubernur Bali dan Sekjen Komdigi. Kerja sama tersebut memperkuat sinergi kedua kementerian dalam mendukung penyelenggaraan layanan kedaruratan di daerah.

Direktur Agus Wibowo mengatakan, layanan 112 diarahkan menjadi akses terpadu untuk meminta bantuan dalam berbagai situasi, mulai dari kebakaran, kecelakaan, kedaruratan kesehatan, hingga bencana. 

“Melalui satu nomor yang mudah diingat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pertolongan lebih cepat, termasuk ketika berada dalam kondisi panik,” ujar Agus Wibowo.

Sementara itu, dalam sambutannya, Sekjen Komdigi menekankan pentingnya keterhubungan sistem kedaruratan lintas instansi dan wilayah. Integrasi teknologi perlu disertai keselarasan prosedur operasional, peningkatan kompetensi petugas, serta pengukuran waktu tanggap hingga bantuan tiba di lokasi kejadian.

Di sisi lain, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menegaskan bahwa layanan 112 merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Penyelenggaraannya memerlukan dukungan perencanaan, penganggaran, personel, dan peralatan, termasuk koordinasi untuk mengerahkan petugas terdekat secara cepat dan tepat.

Edukasi masyarakat mengenai penggunaan layanan 112 juga menjadi perhatian. Pemahaman tentang fungsi layanan dan dampak panggilan palsu perlu diperkuat agar sumber daya kedaruratan dapat digunakan secara optimal untuk menangani masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Dalam kegiatan tersebut, Bali diarahkan menjadi percontohan penguatan layanan 112 secara terpadu di seluruh kabupaten/kota. Selain melindungi masyarakat, kesiapan layanan kedaruratan diharapkan mendukung keselamatan wisatawan dan menjaga kepercayaan terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata.

Gubernur Bali menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti penguatan layanan melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait. Perhatian diberikan pada pemetaan potensi bencana, kesiapan infrastruktur, serta penyiapan titik pelayanan darurat di kawasan strategis dan jalur wisata.

Perwakilan Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, menekankan pentingnya kejelasan tata kelola, kemitraan antarlembaga, dan komitmen pelayanan. Pembelajaran dari Bali diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam membangun layanan kedaruratan yang inklusif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kemendagri menyampaikan harapan agar perluasan layanan 112 dapat menjangkau seluruh Indonesia dalam dua tahun. Upaya tersebut memerlukan kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung kesiapan teknis, kelembagaan, serta sumber daya pelayanan.

Bagi BNPB, penguatan layanan 112 berkaitan erat dengan keterpaduan sistem penanggulangan bencana. Pengembangannya perlu diselaraskan dengan layanan 117 BNPB dan mekanisme Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB/BPBD, terutama dalam penerimaan laporan, verifikasi kejadian, pertukaran informasi, dan koordinasi respons.

Ketahanan fasilitas dan komunikasi kedaruratan juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan tetap berfungsi saat terjadi bencana. Kesiapan ini penting untuk memastikan petugas dapat terus memberikan pertolongan ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

“Komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah diharapkan ditindaklanjuti melalui kesiapan operasional yang terukur, sehingga layanan 112 semakin mudah diakses dan pertolongan dapat menjangkau masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tutup Agus Wibowo.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/komitmen-pusat-dan-daerah-melalui-layanan-112

Baca Terusannya »»  

Wamenhan dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Tinjau Pembangunan Kapal Selam Scorpène

 

Surabaya – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto bersama Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Republik Prancis H.E. Mrs. Catherine Vautrin melaksanakan kunjungan ke PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/9/2026), dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan bidang Sumber Daya Manusia dan Industri Pertahanan.

Rangkaian kunjungan diawali dengan kunjungan ke Akademi Angkatan Laut (AAL). Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan RI bersama Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Prancis menyaksikan tayangan profil AAL serta meninjau berbagai kegiatan para taruna, khususnya kegiatan para kadet AAL yang tengah mengikuti pembelajaran Bahasa Prancis.

Selanjutnya, rangkaian kunjungan dilanjutkan ke PT PAL. Dalam sambutannya, Wamenhan RI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Prancis, Naval Group, PT PAL Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis. Kerja sama tersebut terus diarahkan untuk berkembang menjadi kemitraan industri strategis, salah satunya diwujudkan melalui pembangunan dua kapal selam Scorpène Evolved di Indonesia.

Wamenhan RI berharap kerja sama tersebut dapat terus berkembang, mulai dari Transfer of Technology, Knowledge, dan Capability, hingga pada akhirnya menuju Joint Development. Program Scorpène diharapkan menjadi salah satu unggulan dalam kerja sama industri pertahanan Indonesia-Prancis sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut, rombongan juga menerima penjelasan dari PT PAL Indonesia dan Naval Group mengenai program pembangunan Kapal Selam Scorpène, dan dilanjutkan dengan peninjauan berbagai fasilitas kemudian dilanjutkan ke sejumlah fasilitas dan area.

Pada kunjungan ini, Wamenhan didampingi oleh Wakasal, Pangkohanudnas, Dirjen Strahan Kemhan, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapus Alpalhan Baloghan Kemhan, serta Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan. 

 

 

Sumber :  https://www.kemhan.go.id/2026/09/25/wamenhan-dan-menteri-angkatan-bersenjata-prancis-tinjau-pembangunan-kapal-selam-scorpene.html

Baca Terusannya »»  

MES Dorong Wirausaha Muslim Muda Jadi Penggerak Ekosistem Keuangan Syariah

 

Jakarta — Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menegaskan komitmennya untuk mengubah fokus pergerakan organisasi dari sekadar kajian akademis menuju langkah konkret di lapangan. MES bertekad fokus mendorong pertumbuhan wirausaha muslim muda guna menekan kesenjangan (gap) antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Ketua Harian Pengurus Pusat MES yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa saat ini tingkat literasi keuangan syariah telah mencapai 43%, namun tingkat inklusinya baru menyentuh angka 13,24%.

"Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Bank dan asuransi syariah di Indonesia sudah luar biasa berkembang, tetapi debitur pengusaha muslimnya masih belum banyak," ujar Ferry dalam sambutannya di acara puncak Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9).

Turut hadir pada acara tersebut adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Kepala Eksekutif Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIcky Kartikoyono, Direktur Pembiayan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang juga Sekretaris Jenderal PP MES Ari Permana.

Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, MES membagi peran strategis bersama lembaga keuangan syariah lainnya. Ferry menekankan bahwa tugas pengkajian akan diserahkan kepada Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Kami sepakat tugas MES tidak lagi mengkaji. Tugas MES adalah mendorong tumbuhnya wirausaha muslim muda sebagai pengguna utama dari ekosistem keuangan syariah yang ada di Indonesia," tegasnya.

Sebagai bentuk aksi nyata, MES nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pendampingan, inkubasi, hingga akses pembiayaan bagi wirausaha muda syariah. Kementerian Koperasi menyiapkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk membantu permodalan usaha, sementara MES siap membuka akses pembiayaan luas melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Selain itu, MES juga menyiapkan program pemagangan bagi wirausahawan muda untuk dibimbing langsung oleh para praktisi senior. "Kita harus berubah dari masyarakat konsumen menjadi masyarakat produsen. Jadikan momentum ISFO 2026 ini untuk membangun generasi muda yang mampu mengubah pengetahuan menjadi inovasi dan usaha produktif," ucap Ferry.

Sumber : https://kop.go.id/read/mes-dorong-wirausaha-muslim-muda-jadi-penggerak-ekosistem-keuangan-syariah

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove, Perkuat Pencegahan Karhutla dari Hulu hingga Lapangan

 

Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.

“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.

Selain pembentukan BPGMN, Seskab Teddy menyampaikan bahwa penguatan operasi darat turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.

Seskab Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal secara cepat ketika kebakaran terjadi.

Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.

“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Seskab Teddy.

Melalui langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/seskab-teddy-presiden-prabowo-bentuk-badan-gambut-dan-mangrove-perkuat-pencegahan-karhutla-dari-hulu-hingga-lapangan/ 

Baca Terusannya »»  

Diskusi di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Para Akademisi Bahas Pengelolaan Gambut hingga Pencegahan Karhutla

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam pengelolaan ekosistem gambut sekaligus langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara lebih komprehensif.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari para pakar yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Ya, tadi dibahas banyak hal ya sebenarnya. Tapi sebenarnya tadi intinya kita mendengarkan masukan-masukan dari para pakar dari berbagai universitas, kemudian ada juga dari BRIN,” ujar Faisal dalam keterangannya kepada awak media selepas pertemuan.

Menurut Faisal, diskusi berfokus pada tiga aspek utama, yakni langkah penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan sekaligus perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.

“Yang pertama itu untuk kalau sudah terbakar apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan yang paling optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan dan juga menjaga ekosistem gambut. Dan juga yang ketiga, terakhir dengan budidaya apa, tanaman-tanaman, varietas apa yang cocok untuk daerah gambut,” jelasnya.

Selain itu, diskusi turut membahas langkah yang dapat segera diperkuat di lapangan, salah satunya melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Darat untuk menangani kebakaran secara langsung. Sejumlah teknik pemadaman juga menjadi pembahasan, termasuk pengeboran dangkal untuk memperoleh sumber air yang kemudian dipompa menggunakan pompa portabel.

“Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar. Jadi ada beberapa cara tadi, ada banyak teknik yang dibahas. Salah satunya adalah pengeboran dangkal, kemudian dipompa dengan pompa yang portable untuk dapat memadamkan kira-kira dengan radius 200 meter dari titik bor tersebut,” ungkap Faisal.

Kekuatan masyarakat di sekitar kawasan gambut juga dinilai memiliki peran penting. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas penguatan kelompok masyarakat peduli api untuk membantu melakukan pemadaman sekaligus mencegah munculnya kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pada aspek pencegahan, para pakar memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kelembapan gambut. Permukaan lahan gambut diupayakan tetap tertutup vegetasi sehingga tidak mengalami penguapan berlebihan yang dapat membuat gambut semakin kering dan mudah terbakar.

“Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya. Harapannya ketika dia lebih jenuh, lebih lembap, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar,” ucap Faisal.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga ekosistem dan reservoir air di bawah lahan gambut. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga tetap menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan ketika kondisi awan memungkinkan.

“Salah satunya caranya yaitu dengan menjaga ekosistem gambut dengan reservoir-reservoir air yang ada di bawahnya dan juga jika memungkinkan ada awan hujan kita juga bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” pungkas Faisal.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/diskusi-di-istana-merdeka-presiden-prabowo-dan-para-akademisi-bahas-pengelolaan-gambut-hingga-pencegahan-karhutla/ 

Baca Terusannya »»  

Saatnya Talenta Profesional Berkontribusi, Kemenpora Buka Seleksi Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan LPUK

 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) mengadakan seleksi terbuka pengisian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU) untuk jabatan Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan pada Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (LPUK). Pendaftaran seleksi dibuka pada 22–29 September 2026.

Seleksi terbuka ini menjadi bagian dari langkah Kemenpora dalam memperkuat tata kelola dan pengelolaan aset serta usaha keolahragaan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam prosesnya, Kemenpora membuka kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, pengelolaan aset dan pengembangan usaha keolahragaan membutuhkan pendekatan yang profesional serta pemahaman terhadap industri olahraga. Karena itu, Kemenpora memberikan ruang bagi talenta dari latar belakang profesional untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem olahraga nasional.

“Pengelolaan aset dan usaha keolahragaan membutuhkan kompetensi manajerial yang kuat, pemahaman terhadap industri olahraga, serta kemampuan melihat olahraga sebagai sebuah ekosistem yang memiliki potensi ekonomi. Karena itu, kami membuka kesempatan yang lebih luas bagi para profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan,” ujar Menpora Erick.

Menurut Erick, figur yang terpilih nantinya diharapkan mampu mendukung Direktur Utama untuk membawa LPUK menjadi lembaga yang semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Penguatan pengelolaan aset dan usaha keolahragaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan industri olahraga nasional.

“Ini bagian dari transformasi yang sedang kita lakukan. Kita ingin aset negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pengembangan olahraga. Pada saat yang sama, LPUK harus mampu bergerak lebih adaptif dan inovatif mengikuti perkembangan industri olahraga,” jelas Menpora Erick.

Direktur Utama LPUK, Muhammad Oktaviandi, mengatakan pembukaan seleksi tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan talenta terbaik yang dapat memperkuat kapasitas LPUK, khususnya dalam pengelolaan aset dan pengembangan usaha keolahragaan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi talenta yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi untuk mengembangkan pengelolaan aset serta usaha keolahragaan. Kami berharap proses seleksi ini dapat menemukan figur yang mampu membawa perspektif baru, bekerja secara profesional, dan menciptakan nilai tambah bagi Kemenpora, LPUK, maupun ekosistem olahraga secara lebih luas,” ujar Dirut LPUK.

Ia menambahkan, LPUK membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menggabungkan kemampuan manajerial dengan pemahaman terhadap dinamika industri olahraga. Hal tersebut penting agar pengelolaan aset dan usaha keolahragaan dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

“LPUK harus terus berkembang menjadi lembaga yang adaptif dan inovatif. Karena itu, kami membutuhkan orang-orang yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu melihat peluang, membangun kolaborasi, dan menghadirkan terobosan dalam pengembangan usaha keolahragaan,” tambahnya.

Menpora menegaskan, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan integritas. Dengan demikian, kesempatan untuk mengisi jabatan tersebut terbuka bagi kandidat yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.

“Yang kita cari adalah figur yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan visi untuk mengembangkan usaha keolahragaan. Siapa pun yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi,” pungkas Menpora Erick.

Informasi selengkapnya mengenai persyaratan pendaftaran dan tahapan seleksi dapat diakses melalui :

https://kemenpora.go.id/pengumuman
Pendaftaran dan berkas lamaran wajib diunggah mulai tanggal 22 sampai dengan 29 September 2026 pukul 23.59 WIB.

Baca Terusannya »»  

Temuan Fasilitas Mewah, Ketua DPR RI, Puan Maharani Desak Pembenahan Tata Kelola Lapas

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai berulangnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) menunjukkan masih adanya celah serius dalam tata kelola pemasyarakatan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus berulang karena menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum.

Puan menegaskan pembenahan perlu dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan adanya perlakuan khusus maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Lapas dan Rutan. “Kasus penyediaan fasilitas istimewa bahkan fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sudah berulang kembali. Artinya masih banyak celah dalam sistem lembaga pemasyarakatan kita,” kata Puan dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (24/9/2026).

Fenomena fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sebelumnya juga telah beberapa kali menjadi perhatian publik. Terbaru, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang berbeda dari blok hunian pada umumnya saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh kamar dengan fasilitas berbeda serta sejumlah orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah dari blok hunian. Tim Ombudsman juga menemukan empat bangunan dengan fasilitas menyerupai apartemen di dekat rumah dinas Kalapas serta pemukiman lain di bagian belakang Lapas yang disebut menyerupai vila.

“Harus ada reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan secara mendasar untuk menghentikan pola-pola semacam ini,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah menindaklanjuti temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai peruntukan fasilitas tersebut sekaligus memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar mengenai peruntukan fasilitas yang ditemukan serta memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai hukum,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebur

Puan pun mendorong Pemerintah menjadikan temuan Ombudsman tersebut sebagai momentum untuk memperkuat integritas sistem pemasyarakatan. Perbaikan tata kelola harus diarahkan untuk memastikan seluruh warga binaan memperoleh perlakuan sesuai standar, memenuhi hak dasar, serta menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

“Perbaikan harus diarahkan untuk menjamin perlakuan yang setara sesuai standar lembaga pemasyarakatan, memenuhi hak dasar seluruh warga binaan, serta menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Benahi juga tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Temuan-Fasilitas-Mewah-Puan-Desak-Pembenahan-Tata-Kelola-Lapas-69497 

Baca Terusannya »»  

Miras Hingga Hunian Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), menyusul inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim, termasuk fasilitas hunian dengan perlengkapan mewah serta minuman keras. 

Saan mengaku telah mendengar informasi mengenai sidak Ombudsman tersebut, namun belum menerima laporan secara langsung mengenai hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.

“Saya juga tadi baru dengar, tapi belum mendapatkan laporan secara langsung terkait dengan sidaknya Ombudsman RI ke Lapas Cibinong Bogor dan menemukan ada sejumlah fasilitas di Lapas yang dikategorikan mewah,” ujar Saan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, seluruh jajaran pimpinan dan petugas pemasyarakatan perlu memastikan adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga binaan. Ia menekankan agar tidak terdapat diskriminasi ataupun perlakuan khusus dalam pemberian fasilitas di dalam Lapas.

“Kita berharap kepada seluruh pimpinan dan petugas Lapas-Lapas untuk bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tindak pidana yang ada di Lapas. Jadi jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda-beda,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Saan juga menekankan bahwa prinsip kesetaraan harus diterapkan dalam pemenuhan fasilitas bagi warga binaan. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di dalam Lapas harus diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

“Perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan semua fasilitas. Sekali lagi kita minta diperlakukan secara sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Sidak tersebut dilakukan oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dan Fikri Yasin bersama sejumlah staf. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan hunian di area belakang Lapas yang dilengkapi fasilitas seperti sofa, televisi, meja makan, kulkas, serta fasilitas lain yang dinilai tidak lazim untuk sebuah Lapas. Ombudsman juga melaporkan adanya temuan minuman beralkohol di salah satu lokasi.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua Ombudsman setelah sebelumnya mendatangi Lapas Cibinong pada 26 Juli 2026. Dalam kunjungan kali ini, tim Ombudsman juga sempat mengalami hambatan ketika hendak mengakses area tertentu di dalam kompleks Lapas. Ombudsman menyatakan pemeriksaan tanpa pemberitahuan merupakan bagian dari kewenangannya dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

Saan menyatakan DPR RI akan menunggu laporan resmi Ombudsman terkait hasil pemeriksaan tersebut. Ia menyebut Komisi II DPR RI yang menjadi mitra kerja Ombudsman RI dapat meminta penjelasan dan laporan mengenai hasil sidak tersebut.

“Nanti dalam hal ini Komisi II, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi II, mungkin Komisi II nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke Lapas di Bogor,” tutur Saan.

Selain Komisi II, Saan menyebut Komisi XIII DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga perlu menindaklanjuti temuan tersebut dalam rapat kerja bersama pemerintah.

“Yang kedua tentu Komisi XIII yang menjadi mitra dari Kemenimipas. Kita juga akan minta Komisi XIII untuk dalam rapat kerja nanti menjadi salah satu topik pembahasannya terkait dengan temuan dari Ombudsman tersebut,” katanya.

Karena itu, Saan mendorong kedua komisi tersebut untuk memastikan adanya tindak lanjut atas temuan Ombudsman, termasuk mengevaluasi mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pemberian fasilitas kepada warga binaan agar seluruh proses pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi kita akan mendorong dua komisi tersebut, baik Komisi II maupun Komisi XIII untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Ombudsman tersebut,” pungkas Saan.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Miras-Hingga-Hunian-Mewah-Ditemukan-di-Lapas-Cibinong-DPR-RI-Minta-Evaluasi-Menyeluruh-69485 

Baca Terusannya »»  

Menko Airlangga Dorong Industri Furnitur Perluas Pasar dan Perkuat Daya Saing Global

 

Indonesia terus mewaspadai dampak rambatan ketidakpastian global melalui penguatan ketahanan ekonomi domestik, stabilitas harga, dan daya saing industri. Industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 18,50% dan pertumbuhan 4,52% (yoy). Beberapa subsektor industri mencatatkan pertumbuhan yang kuat, salah satunya Industri furnitur sebesar 11,82%  dan industri pengolahan lainnya sebesar 12,22%.

“Penyelenggaraan IFFINA+ hari ini menjadi penting sebagai salah satu bentuk sarana memitigasi risiko dengan jalan memperluas pasar, membangun hubungan langsung dengan pembeli internasional, serta mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar-pasar tertentu,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA)+ 2026, Kamis (24/09).

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pangsa pasar furnitur dunia melalui penguatan kualitas, desain, keberlanjutan produk, promosi dagang, serta perluasan jejaring dengan buyer internasional. Neraca perdagangan industri furnitur Indonesia telah mencatatkan surplus sejak 2021. Pada 2025, nilai ekspor mencapai USD2.390,68 juta sedangkan impor sebesar USD1.917,37 juta, sehingga menghasilkan surplus sebesar USD473,31 juta. Indonesia juga menempati peringkat ke-25 sebagai eksportir furnitur dunia pada 2025 dengan pangsa pasar sebesar 0,77%. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan menyerap sekitar 60% ekspor furnitur Indonesia.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa aspek desain Furnitur harus terus dikembangkan mengikuti perubahan selera pasar. Permintaan bergeser ke furnitur yang fungsional, mudah disesuaikan, dan menggunakan material ramah lingkungan. Basis kayu dan rotan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Produksi kayu bulat pada 2024 mencapai 57,46 juta meter kubik. Sekitar 20% produksi log kayu nasional menjadi bahan baku industri pengolahan kayu, sementara Indonesia juga menghasilkan lebih dari 80% rotan dunia.

“Struktur industri nasional saat ini masih didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM), hampir 99,79% dari total 4,45 juta unit usaha industri dan serapannya 65,52% dari tenaga kerja industri. Dengan skala ini, industri tentu masih menghadapi tantangan keterbatasan teknologi, serta terkait produktivitas yang masih dapat ditingkatkan. Dari sisi pasar, pelaku industri juga perlu menyesuaikan diri dengan standar dan regulasi serta selera di negara tujuan,” ujar Menko Airlangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furnitur, antara lain melalui insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan yang berlaku, serta akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya. Dukungan peningkatan daya saing juga diberikan melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan fasilitasi promosi ekspor untuk mendukung perluasan pasar. Selain itu, untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, kebijakan diarahkan pada pengendalian ekspor kayu bulat, penguatan standar produk dan SVLK, serta penerapan prinsip industri hijau agar manfaatnya dirasakan oleh pelaku industri furnitur, termasuk IKM.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengapresiasi Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) atas penyelenggaraan IFFINA+ 2026 dan berharap pameran ini menghasilkan transaksi dagang, kemitraan, kolaborasi, dan perluasan akses pasar internasional bagi produk furnitur dan kerajinan Indonesia. “Untuk para buyer, importir, investor, kami mengundang Saudara sekalian untuk menjajaki kerja sama dengan pelaku industri Indonesia. Kepada para pelaku usaha nasional, gunakanlah kesempatan ini untuk membangun jejaring, memahami perkembangan pasar, dan memperkuat daya saing industri masing-masing,” pungkas Menko Airlangga. 

 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7112/menko-airlangga-dorong-industri-furnitur-perluas-pasar-dan-perkuat-daya-saing-global 

Baca Terusannya »»  

Menkop Dorong BKMT Dirikan Koperasi Untuk Pembinaan Umat

 

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono siap memberikan dukungan kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam upaya pemberdayaan umat sehingga keberadaannya akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota puluhan ribu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia hingga ke desa-desa, BKMT dipandang strategis untuk penguatan pilar - pilar pendidikan hingga ekonomi umat.

Menkop menjelaskan semangat persatuan yang diusung oleh BKMT sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa yang dilakukan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi yang dibangun dengan asas kekeluargaan, kegotong-royongan menjadi modal utama.

"Sangat sejalan dengan koperasi. Koperasi pertama kali justru dirintis oleh tokoh-tokoh islam tahun 1913 melalui Syarikat Dagang Islam. Dan di era jelang Kemerdekaan Bung Hatta membangun konsep koperasi yang kemudian di tuangkan di dalam Pasal 33 UUD 1945," kata Menkop dalam acara Muktamar Ke-X BKMT dengan tema Berdayakan Umat Membangun Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP BKMT Syifa Fauzia, Ketua Dewan Pembina BKMT sekaligus Senator Jakarta Dailami Firdaus serta sekitar 2.000 anggota BKMT dari 34 provinsi di Indonesia.

Dalam muktamar, Menkop mendorong agar BKMT dapat membangun cabang usaha baru yaitu koperasi. Dengan perluasan kegiatan organisasi yang tidak hanya fokus di sektor pendidikan, maka koperasi yang dikembangkan BKMT akan menjadi simpul kekuatan ekonomi baru yang dapat membantu desa-desa.

"Koperasi BKMT mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk dibentuk dan didirikan sebagai bagian dari dakwah ekonomi. Dengan adanya koperasi ini akan mendekatkan ketertinggalan desa dengan kota sehingga tidak semakin jauh," katanya. 

Menkop Ferry mengapresiasi konsistensi dari BKMT yang kini berusia 45 tahun namun mampu membuktikan bahwa BKMT bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga wadah pemberdayaan yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan jaringan yang menjangkau hingga tingkat kecamatan, BKMT memiliki modal sosial yang sangat besar untuk terus berkembang.

"Kami terus mendorong agar melalui BKMT ini akan lahir pengusaha-pengusaha muslim/muslimah yang selanjutnya akan Kementerian Koperasi dampingi, inkubasi," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina BKMT Dailami Firdaus, menekankan bahwa kunci utama agar BKMT dapat semakin maju dan berkembang di era modern adalah kemampuan dalam menguasai teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. 

Menurutnya, dakwah saat ini tidak lagi terbatas di dalam masjid atau majelis taklim, tetapi telah merambah ke ruang digital seperti media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Di tengah maraknya manipulasi informasi di dunia maya, BKMT dituntut untuk hadir secara santun, cerdas, dan memiliki literasi digital yang kuat agar dapat membentengi jamaah dari berita palsu.

"Untuk menghadapi ini semua harus kuasai teknologi karena sebagai alat bukan tujuan, karena itu pegangan bagi seluruh anggota untuk tetap memegang teguh Iman, Ilmu, Amal dan teknologi, jangan dibalik jangan sampai teknologi sebagai fondasi namun teknologi harus berada di bawah kendali iman, ilmu, dan amal," tegas Dailami Firdaus

Ketua Umum PP BKMT Syifa Fauzia menambahkan bahwa momen muktamar ini menjadi pendorong semangat untuk terus mengabdi di berbagai bidang. Selain pergantian kepengurusan, Muktamar Ke-X menjadi ajang bagi BKMT untuk menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah organisasi masyarakat yang konsisten bersama pemerintah mendukung pembangunan SDM melalui taklim.

Sumber : https://kop.go.id/read/menkop-dorong-bkmt-dirikan-koperasi-untuk-pembinaan-umat

Baca Terusannya »»