Kemenpora Perpanjang Pendaftaran Seleksi Terbuka Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) memperpanjang pendaftaran seleksi jabatan tinggi madya untuk mengisi posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. 

Perpanjangan tersebut diumumkan dalam surat dengan nomor KP.01.04/3.6.41/PANSEL/III/2026 yang isinya tentang Perpanjangan Pendaftaran Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenpora Tahun 2026.
 
Kemenpora memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi talenta terbaik Indonesia yakni PNS dan Non PNS untuk mengikuti seleksi ini. Pada perpanjangan ini, pendaftaran online dibuka dari 9 Maret hingga 15 Maret 2026 melalui https://asnkarier.bkn.go.id/. 

Pengumuman hasil seleski administratif sendiri akan di umumkan pada 31 Maret 2026 melalui https://kemenpora.go.id/pengumuman dan https://asnkarier.bkn.go.id/. 

Setelah lolos seleksi administratif, pansel akan melakukan seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang akan dilaksanakan 7 April sampai 9 April di BKN Pusat, Jakarta. 

Selanjutnya peserta akan mengikuti penulisan makalah pada tanggal 13 April 2026, yang berikutnya dilanjutkan dengan wawancara dihadapan penguji pada 15 April 2026.     

Sementara pengumuman hasil akhir seleksi ditetapkan pada tanggal 27 April 2026 yang akan diumumkan melalui website https://kemenpora.go.id/pengumuman dan https://asnkarier.bkn.go.id/

“Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan seleksi terbuka. Jika terdapat peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan, maka dianggap mengundurkan diri,” jelas Anggota Pansel Susyanto dalam pengumumannya.

Pansel berpesan kepada para pelamar untuk berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka. Semua biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi yang dikeluarkan peserta seleksi menjadi tanggung jawab peserta.

“Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Susyanto.

Adapun informasi lebih lanjut perihal seleksi ini bisa dapat menghubungi email biro_sdmo@kemenpora.go.id. 

Setiap informasi akan diumumkan melalui laman https://kemenpora.go.id/pengumuman dan situs https://asnkarier.bkn.go.id.

 

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6643/kemenpora-perpanjang-pendaftaran-seleksi-terbuka-deputi-bidang-pe

Baca Terusannya »»  

Menag dan MUI Teken MoU Kawal Implementasi KUHP Baru

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Implementasi KUHP dan KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana keagamaan dan masalah kesusilaan. Diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud, penandatanganan ini berlangsung di Kantor Pusat MUI, Jakarta pada Selasa (10/3/2026).

Menag menegaskan bahwa masalah hukum adalah persoalan hak asasi yang paling mendasar. Ia menyoroti pentingnya kejelasan definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama salah satunya mengenai apa yang dimaksud dengan "agama".

"Bagi kita yang sudah memahami, definisi agama mungkin tidak perlu dipertanyakan. Namun, anak cucu kita di masa depan akan bertanya, 'What is religion?'. Apa itu agama dan apa perbedaannya dengan kepercayaan?" ujar Menag.

Ia lanjut mengingatkan bahwa ketidaktahuan akan sejarah dapat memicu kerancuan. Menag menekankan perlunya mengkritisi apakah definisi agama menurut negara sudah simetris dengan definisi menurut para ahli agama (ulama).

"Kita tidak boleh menganggap enteng masalah definisi ini. Jangan sampai ada ruang bagi pihak yang 'menjual' agama karena tidak adanya batasan yang jelas. Ini adalah rambu-rambu yang harus kita susun bersama," tegasnya.

Ketua Dewan Penasihat MUI, Wahiduddin Adams, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Munas dan Mukernas MUI. Hal ini merespons berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP per 2 Januari 2026, serta UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

"Meskipun pasal-pasalnya terlihat jelas, di tengah masyarakat masih banyak muncul penafsiran yang bersifat multitafsir hingga memicu kontroversi. Di sinilah pentingnya sinergi antara Ulama dan Umara (pemerintah) untuk menyatukan langkah," ungkap Wahiduddin.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum DP MUI, K.H. Marsudi Syuhud, menyatakan bahwa seluruh butir kerja sama ini telah dikaji secara mendalam demi kepentingan umat.

Menag menyebut upaya sinkronisasi hukum ini sebagai sebuah bentuk pengabdian besar. Ia berkomitmen untuk menyisir pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

"Saya menganggap ini adalah 'jihad' untuk memberikan penafsiran yang baik terhadap KUHP yang ada sekarang. Kita harus bergerak cepat membuat rambu-rambu demi mengamankan umat di masa depan. Yang berhak menentukan masa depan ini adalah kita semua," pungkas Menag.

Hadir dalam giat tersebut Sekretaris Jenderal DP MUI, Buya Amirsyah Tambunan beserta jajaran pejabat MUI lainnya serta Pejabat Kementerian Agama.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-dan-mui-teken-mou-kawal-implementasi-kuhp-baru-pfvkz

Baca Terusannya »»  

DPR RI Dukung Batasi Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari berbagai potensi dampak negatif di ruang digital.

 

Ia pun menilai perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, jelasnya, negara perlu hadir memastikan pemanfaatan media sosial tetap berada dalam koridor yang aman bagi tumbuh kembang anak.

 

“Kami melalui komisi terkait di DPR mendukung langkah kementerian yang tengah mengkaji pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak,” ujar Puan saat ditemui Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2026).

 

Ia menjelaskan bahwa akses media sosial yang terlalu bebas dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia hingga potensi gangguan terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, ungkapnya, pembatasan usia dinilai dapat menjadi salah satu langkah preventif yang perlu dipertimbangkan secara serius.

 

Menurut Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, sejumlah negara juga telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa guna menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak. Indonesia, lanjutnya, perlu mempelajari berbagai praktik tersebut sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

 

“Ini bukan semata-mata soal pembatasan, tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai di ruang digital,” katanya.

 

Ia menambahkan, pembahasan terkait kebijakan tersebut masih memerlukan kajian komprehensif agar implementasinya tidak menghambat akses anak terhadap informasi yang bermanfaat. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, menjadi penting dalam merumuskan langkah terbaik. Ia pun menegaskan DPR RI akan terus mengawal proses kebijakan tersebut melalui komisi terkait agar upaya perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif.

 

Menurutnya, perlindungan terhadap generasi muda harus menjadi prioritas bersama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Kita ingin memastikan ruang digital tetap aman dan mendukung perkembangan anak secara positif,” tutupnya. 

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Dukung-Batasi-Akses-Media-Sosial-Anak-di-Bawah-16-Tahun-63742

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Harus Mitigasi Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Nasional

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi terhadap potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. DPR menilai gejolak geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi, termasuk harga energi dan stabilitas nilai tukar.

 

Menurut Puan, DPR telah meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan dari situasi global yang memanas, agar tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

 

“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

 

Ia menilai dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik di Timur Tengah, berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia serta memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

 

Menurut Puan, DPR akan menggunakan masa sidang yang sedang berjalan untuk meminta penjelasan dari pemerintah melalui komisi-komisi terkait mengenai langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan.

 

“DPR sudah mulai memasuki masa sidang, sehingga nantinya komisi terkait akan meminta penjelasan kepada mitra kerjanya mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, pengawasan DPR juga akan difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan berbagai kebijakan ekonomi, khususnya terkakit penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, agar tetap responsif terhadap dinamika global.

 

“Kami berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Selain itu, Puan menegaskan bahwa langkah mitigasi perlu dilakukan secara komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui kebijakan yang tepat serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait.

 

DPR, lanjut Puan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik global yang berkembang. 

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pemerintah-Harus-Mitigasi-Dampak-Konflik-Global-terhadap-Ekonomi-Nasional-63743

Baca Terusannya »»  

Pemkab Pati Salurkan Bantuan untuk Guru Keagamaan

 

PATI, 10 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati menyalurkan bantuan kesejahteraan kepada Guru TPQ, Sekolah Minggu, Madrasah Diniyah, serta Pengelola Pondok Pesantren se-Kabupaten Pati. Penyerahan bantuan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa (10/3) dan dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.

Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para pendidik keagamaan yang selama ini berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Plt. Bupati Pati, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa para pendidik keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter anak-anak sejak usia dini.

“Anak-anak didik kita ini perlu diperhatikan, karena pendidikan karakter anak ini sangat penting,” ujar Chandra.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas karakter generasi penerus. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi fondasi utama dalam proses pembinaan anak-anak.

Ia berharap melalui pendidikan yang ditanamkan sejak dini, anak-anak di Kabupaten Pati kelak mampu tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berintegritas.

“Harapan kita adalah kelak anak-anak kita menjadi generasi penerus yang unggul dan berkarakter, karena budaya tentang pendidikan karakter harus kita bangun sejak dini,” lanjutnya.

Plt. Bupati Pati, juga menegaskan bahwa masa depan Kabupaten Pati sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Tanpa karakter yang kuat, pembangunan yang dilakukan tidak akan berjalan secara optimal.

“Pembangunan Kabupaten Pati ini tidak akan berjalan dengan baik apabila karakter dari anak-anak ini tidak kita pupuk dari mulai sekarang,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap dukungan kepada para guru pendidikan keagamaan dan pengelola pondok pesantren dapat menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas mulia mereka mendidik generasi muda.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan para pendidik dan lembaga keagamaan dalam membangun Kabupaten Pati yang lebih maju dan berkarakter.

 

 

Sumber :  https://humas.patikab.go.id/berita/detail/pemkab-pati-salurkan-bantuan-untuk-guru-keagamaan

Baca Terusannya »»  

Ketua DPR Tegaskan Prioritas Isu Strategis DPR di Masa Sidang 2026

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI akan memprioritaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan pada Masa Persidangan Tahun 2026. Fokus tersebut mencakup penanganan pascabencana, evaluasi layanan publik, hingga penguatan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

“Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Prioritas tersebut antara lain mencakup ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatera dan wilayah lainnya, evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru, serta evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang tengah dilanda konflik.

“Isu-isu tersebut juga meliputi proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk menjamin penegakan serta kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Puan.

Selain itu, DPR RI turut memberi perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan secara nondiskriminatif, penanganan kasus super flu di berbagai wilayah Indonesia, serta persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

“DPR RI juga memprioritaskan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” katanya.

Terkait penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana guna memastikan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Pembentukan satuan tugas ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” tegas Puan. 

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Ketua-DPR-Tegaskan-Prioritas-Isu-Strategis-DPR-di-Masa-Sidang-2026-62263

Baca Terusannya »»  

DPR Pastikan APBN 2026 Jaga Kesejahteraan Rakyat

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 harus mampu menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan masyarakat. DPR RI menegaskan bahwa kebijakan fiskal negara harus tetap memastikan kesejahteraan rakyat tidak mengalami penurunan di tengah dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026), saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. “Dalam konteks tersebut maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” ujar Puan.

Ia menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia dan turut berdampak pada perekonomian nasional. Adapun beberapa sektor yang dianggap rawan terdampak antara lain; harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga rantai perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, menurutnya di tengah situasi tersebut masyarakat tetap menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Karena itu, Puan menegaskan bahwa politik anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan, peningkatan penghasilan, serta pelayanan publik yang berkualitas.

“Politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain fungsi anggaran, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dan pembangunan nasional berjalan sesuai tujuan. Pengawasan tersebut diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.

Beberapa di antaranya meliputi perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Idul Fitri, serta kesiapan transportasi Lebaran termasuk ketersediaan bahan bakar dan keterjangkauan tarif moda transportasi.

Puan menegaskan bahwa keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPR merupakan bagian dari akuntabilitas konstitusional dalam hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Pastikan-APBN-2026-Jaga-Kesejahteraan-Rakyat-63735

Baca Terusannya »»  

Puan Tekankan Legislasi Berbasis Kepentingan Nasional dan Kehati-hatian

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembentukan undang-undang harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, sektoral, maupun jangka pendek. Prinsip tersebut menjadi komitmen yang harus dipegang DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan agenda legislasi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam pidato pembukaan masa persidangan IV tahun 2025-2026 tersebut, Puan menjelaskan bahwa pada masa DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

Disampaikannya, undang-undang merupakan instrumen negara untuk memastikan terwujudnya ketertiban umum, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan negara.

“DPR RI dan pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang dibutuhkan komitmen yang sama yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, kepentingan sektoral maupun jangka pendek,” ujar Puan.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus dilakukan secara hati-hati dan tidak didorong oleh popularitas kebijakan ataupun tekanan opini sesaat. Menurutnya, proses legislasi perlu mempertimbangkan stabilitas negara, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, DPR RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta peran diplomasi parlemen. Melalui fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah menyusun dan membahas undang-undang sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi tersebut, Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum RI serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyepakati Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 sebanyak 199 RUU beserta lima daftar RUU kumulatif terbuka. Selain itu, Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 juga disepakati sebanyak 64 RUU beserta lima daftar RUU kumulatif terbuka, yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada akhir 2025.

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Tekankan-Legislasi-Berbasis-Kepentingan-Nasional-dan-Kehati-hatian-63734

Baca Terusannya »»  

DPR RI Perkuat Diplomasi Parlemen di Tengah Ketegangan Global

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menilai, dalam situasi ketidakpastian global saat ini, diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarnegara.

 

“Pada situasi ketidakpastian global saat ini maka DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat,” ujar Puan Puan saat membacakan pidato dalam agenda Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

 

Ia menjelaskan, meningkatnya ketegangan geopolitik dunia menuntut pendekatan yang mengedepankan dialog dan diplomasi. Menurutnya, penyelesaian konflik harus tetap berpijak pada penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan kemanusiaan.

 

“Di tengah meningkatnya tegangan geopolitik global khususnya konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran, DPR RI menegaskan pentingnya eskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyinggung rencana penyelenggaraan AIPA Caucus 2026 di Indonesia. Ia menilai forum tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di kawasan. “AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” katanya.

 

Lebih lanjut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih adil. “DPR RI akan terus mengambil peran dalam ikut memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia, tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” pungkas Puan. 

 

 

Sumber ;  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Perkuat-Diplomasi-Parlemen-di-Tengah-Ketegangan-Global-63730

Baca Terusannya »»  

DPR RI Sampaikan Duka Cita Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang disebut gugur dalam serangan militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Ia menegaskan, DPR RI turut menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit.

 

“Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya yang mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026,” ujar Puan saat membacakan pidato dalam agenda Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

 

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial turut menyampaikan simpati mendalam kepada seluruh rakyat Iran. Menurutnya, DPR RI akan mendukung berbagai upaya diplomasi untuk mencegah konflik yang lebih luas.

 

“DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai,” katanya.

 

Puan juga menegaskan pentingnya peran lembaga internasional dalam menjaga stabilitas global. DPR RI, lanjutnya, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengambil langkah nyata. Satu di antaranya adalah menegakkan hukum internasional serta melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata.

 

“DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global,” ujarnya.

Selain itu, Puan menekankan bahwa Indonesia perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam merespons dinamika geopolitik global secara bijaksana dan konstruktif. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti meningkatnya konflik geopolitik yang kini banyak diselesaikan melalui kekuatan militer.

 

Menurutnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi dengan Iran di sisi lain mencerminkan dinamika hubungan internasional yang sarat dengan kepentingan strategis dan persaingan kekuatan global. “Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya,” pungkas Puan.

 

 

Sumber :  https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-RI-Sampaikan-Duka-Cita-Wafatnya-Pemimpin-Tertinggi-Iran-63728

Baca Terusannya »»  

Pantau THR Perusahaan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Tepat Waktu

 

SALATIGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan pemantauan langsung pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR), dari perusahan-perusahaan kepada pekerja di wilayahnya. Salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) Kota Salatiga.

“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh, dalam hal ini terkait THR diberikan maksimal H-7 lebaran, sesuai surat edaran kementerian,” kata Luthfi, saat pemantauan di PT SCI, Selasa (10/3/2026).

Selain memantau langsung, posko layanan aduan juga sudah disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Posko THR berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jateng dan 6 wilayah satwaker, yaitu Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.

Pemprov Jateng juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lain, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jateng, untuk memantau terkait THR dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Sejauh ini belum ada laporan atau aduan terkait pemberian THR dan Bonus Hari Raya (BHR) di Jawa Tengah.

“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/ kota. Silakan buruh atau siapapun yang mengadu terkait dengan tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” katanya.

Sementara itu dari pantauan di PT SCI, Luthfi mengapresiasi pihak manajemen produsen alas kaki tersebut. Sebab, THR karyawan sudah diberikan pada 5 Maret 2026. Menurutnya,  hal yang dilakukan oleh PT SCI bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, agar memberikan THR lebih awal.

“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini suatu bentuk hubungan industrial yang sehat sekali,” katanya.

Luthfi menjelaskan, PT SCI merupakan contoh investasi padat karya yang sudah lama ada di Jawa Tengah. Mulai dari 1.500 tenaga kerja pada 2016 hingga saat ini, sudah mencapai 18 ribuan tenaga kerja.

Menurut dia, investasi padat karya memiliki peran penting, karena dinilai mampu mengurangi angka pengangguran di wilayahnya. Karenanya, sektor investasi perlu terus digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemprov Jateng berupaya menjaga iklim investasi yang sehat, mulai dari jaminan kepastian hukum, rasa aman, tenaga kerja kompetitif,  lahan yang luas, serta perizinan yang mudah dan cepat.

“Kami dengan para bupati-wali kota juga bersepakat untuk menjadi manajer marketing untuk wilayah kita. Saya yakin Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi,” ucapnya.

Sebagai informasi, per 09 Maret 2026, jumlah perusahaan di Jawa Tengah sekitar 263.853 perusahaan. Terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.

Sementara jumlah total tenaga kerja di Jawa Tengah adalah 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 orang tenaga kerja laki-laki, dan 1.459.358 orang tenaga kerja perempuan.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/pantau-thr-perusahaan-ahmad-luthfi-pastikan-hak-pekerja-terpenuhi-tepat-waktu/

Baca Terusannya »»  

Urai Lalin Simpang Bawen, Ruas Tol Bawen—Ambarawa Mulai Difungsikan 13 Maret

 

SEMARANG — Jalan tol ruas Bawen-Ambarawa akan dibuka fungsional saat arus mudik-balik Lebaran 2026. Rencananya, ruas tersebut akan dibuka pada 13-30 Maret 2026. Pembukaan tol tersebut diharapkan  dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Simpang Bawen, Kabupaten Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung kesiapan tol fungsional ruas Bawen-Ambarawa atau tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 tersebut, Selasa (10/3/2026).

Selain ruas tersebut, ruas jalan tol yang juga akan difungsikan pada lebaran tahun ini adalah ruas tol Solo-Yogyakarta sampai Prambanan.

“Dua (ruas tol) ini kita fungsionalkan, agar tidak terjadi black spot maupun trouble spot. Biasanya pada puncak arus mudik itu Bawen crowded (ramai),” kata gubernur, di Gerbang Tol Ambarawa usai peninjauan.

Untuk sementara, ruas tol Bawen-Ambarawa yang dibuka secara fungsional untuk arus mudik adalah jalur A atau arah Bawen menuju Ambarawa. Setelah itu pada arus balik jalur B (Ambarawa-Bawen) akan ikut dibuka secara fungsional. Ruas tol tersebut memilik panjang sekitar 4,98 kilometer, membentang dari exit tol Bawen sampai exit tol Ambarawa.

“Jalur A kita operasionalkan secara fungsional pada tanggal 13 Maret, sedangkan jalur B tanggal 23 Maret,” jelas Luthfi.

Ditambahkan, pada jalur tersebut akan didirikan dua pos pengamanan. Satu pos di exit tol Bawen dan satu pos di exit tol Ambarawa. Pos tersebut akan dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

“Dikarenakan rambu dan penerangan jalan belum lengkap, maka fungsional tol tidak 24 jam. Waktu operasional tol fungsional mulai pukul 06.00 sampai 17.00 (WIB),” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga membeberkan terkait kesiapan jalur Pantura Jateng untuk mudik-balik Lebaran 2026. Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral, Polda Jateng juga sudah menyiapkan layanan valet ride untuk pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua.

“Jadi nanti di Brebes Polda sudah menyiapkan truk untuk mengangkut sepeda motor, orangnya diangkut pakai bus sampai tujuan. Itu dilakukan karena titik jenuh pemudik sepeda motor adalah begitu masuk Jateng,” katanya.

Luthfi juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik agar hati-hati di jalan. Tidak usah tergesa-gesa saat berkendara, dan apabila lelah langsung istirahat di rest area atau keluar tol.

“Hati-hati karena keluarga menunggu di rumah,” imbaunya.

Asisten Manager Proyek Tol Bawen – Yogyakarta Seksi 6, Andi Winarso menambahkan, jalur fungsional tersebut akan dioperasikan secara fungsional dengan sistem satu jalur satu arah (one way) sesuai diskresi dari pihak Kepolisian. Jalur ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan Golongan I atau kendaraan pribadi nonbus.

Untuk periode arus mudik, jalur fungsional akan dibuka mulai 13 Maret hingga 22 Maret 2026. Sementara, pada periode arus balik akan dibuka kembali pada 23 Maret hingga 30 Maret 2026.

Meski difungsikan sementara, tidak semua kendaraan dapat melintas. Jalur ini hanya dapat digunakan kendaraan Golongan I. Sedangkan kendaraan Golongan II ke atas seperti bus dan truk tidak diperkenankan melintas.

Selama masa operasional fungsional, ruas dari Gerbang Tol Bawen hingga Simpang Susun Ambarawa juga masih belum dikenakan tarif. Pengendara dapat melintas tanpa melakukan transaksi pembayaran di jalur tersebut.

Namun demikian, pengguna jalan yang datang dari arah Tol Trans Jawa tetap melakukan transaksi terakhir di Gerbang Tol Bawen yang dikelola PT Trans Marga Jateng, sebelum melanjutkan perjalanan melalui jalur fungsional menuju Ambarawa.

Pihak pengelola mengimbau para pengguna jalan untuk mematuhi pengaturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta tetap berhati-hati selama melintasi jalur fungsional tersebut.

“Dengan dibukanya ruas ini, arus kendaraan menuju Ambarawa, Magelang hingga Yogyakarta diharapkan lebih lancar dan kepadatan di Simpang Bawen dapat diminimalisir selama periode mudik Lebaran,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arief Djatmiko menyatakan, sudah melakukan pengecekan jalur tol Bawen-Ambarawa bersama Jasa Marga dan Kepolisian. Fungsional tol Bawen-Ambarawa tersebut akan mengurangi kemacetan atau penumpukan kendaraan di Simpang Bawen. Selain tentu ada rekayasa lalulintas yang ada di titik tersebut.

“Itu kan padat sekali. Nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan di sana. Sebagian memang akan diarahkan ke sini, terutama yang menuju Magelang dan Yogya, sehingga tidak keluar di exit tol Bawen,” jelasnya.

Sementara itu, kesiapan jalan di Jawa Tengah untuk arus mudik balik terus digenjot. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Henggar Budi Anggoro menjelaskan, pemantapan jalan terus dikebut. Salah satu upayanya adalah dengan menutup lubang-lubang jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

“Untuk jalan Semarang-Godong yang terputus sudah dilakukan pengecoran, tinggal menunggu kering. H-7 nanti sudah siap dilalui kendaraan,” katanya. 

 

 

Sumber ;  https://jatengprov.go.id/publik/urai-lalin-simpang-bawen-ruas-tol-bawen-ambarawa-mulai-difungsikan-13-maret/

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Tengah Siapkan LPDU, Baznas Diharapkan Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Umat

 

Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dana keumatan dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga tersebut direncanakan akan menjadi pusat pengelolaan dana keumatan, tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga berbagai instrumen ekonomi keumatan lainnya. 

Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberi arahan sekaligus menyerahkan SK Presiden Prabowo Subianto kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2026 - 2031, di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

“Saya berharap nanti, saudara pengurus Baznas tidak hanya mengurus zakat, tapi dana keumatan lain kami titipkan kepada saudara. Sampai nanti ada peraturan-peraturan lain yang menentukan. Ke depan akan dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat,” ujar Menag.

Pembentukan LPDU disebut merupakan bagian dari visi pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana umat yang lebih terintegrasi. Lembaga tersebut akan menempati lokasi strategis di pusat kawasan Jakarta, dengan harapan dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam yang mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang profesional dan efektif, kata Menag, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu trendsetter dalam pengembangan ekonomi Islam di tingkat global. “Kinerjanya pun juga akan menjadi trendsetter, kalau perlu menjadi contoh untuk dunia internasional. Produk-produk ekonomi Islam di Indonesia ini diharapkan menjadi trendsetter pada perkembangan-perkembangan dunia Islam di masa-masa akan datang,” harap Menag.

Pengurus Baznas juga ditargetkan dapat memenuhi target zakat yang potensinya mencapai 230 triliun. Menag juga mengingatkan Baznas untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat, serta mendukung visi pembangunan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-tengah-siapkan-lpdu-baznas-diharapkan-perkuat-pemberdayaan-ekonomi-umat-Iup3x

Baca Terusannya »»  

Menag Serahkan SK Presiden, Ini Daftar Pengurus Baznas Masa Jabatan 2026-2031

 

Jakarta (Kemenag) ----- Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baslznas) periode 2026-2031. Penyerahan SK berlangsung di Operation Room, gedung kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. 

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyerahkan SK kepada pengurus Baznas yang baru. Setelah sekian lama kita menanti SK Presiden, terhadap pengurus Baznas," kata Menag Nasaruddin Unar, di Jakarta, Selasa (10/3/2026). 

"Pengurus Baznas yang baru ini, kiranya bisa dan sedapat mungkin menjadikan kenaikan zakat bisa 3x lipat. Saat ini Baznas bisa menghimpun sekitar Rp 41 T," sambung Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa sebagai pengurus Baznas dan selaku Amil, hindarilah bahasa-bahasa kias pada penetapan ashnaf. Zakat itu sudah jelas peruntukannya kepada 8 ashnaf (8 golongan yang berhak menerima zakat). Sementara, urusan lain diselesaikan dengan sedekah, wakaf, ghanimah, luqatah, dan masih banyak pundi-pundi keummatan lainnya. 

"Saudara-saudara pengurus Baznas, diharapkan tidak hanya mengurus soal zakat, tapi juga pundi-pundi amal lainnya. Saya titipkan kepada saudara semua. Seperti kata Presiden Prabowo Subianto, ke depan akan dibentuk LPDU, gedungnya di depan grand hyatt. Di situlah nanti Saudara berkantor. Memiliki tempat yang strategis, diharapkan kinerjanya pun menjadi contoh hingga bagi dunia internasional," terang Menag Nasaruddin Umar. 

Selain itu, Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan pesan kepada pengurus Banzas agar jangan sampai mengecewakan Presiden Prabowo, yang telah memberikan kepercayaan kepada semua pejabat. Pata pejabat atau pemimpin dipilih tujuannya adalah untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia. 

"Mari kita jadi juru bicara yang baik bagi bangsa dan negara. Kita semua ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan perjuangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yakni mengangkat martabat masyarakat kecil dan menengah. Yakinlah kedepan bangsa ini akan semakin makmur dan kita semua memikmati hasilnya," tandas Menag Nasaruddin Umar. 

Berikut ini nama-nama yang menerima SK Presiden sebagai Anggota Baznas Periode 2026-2031:

1. Dikdik Sodik Mujahid,
2. Zainut Tauhid Saadi
3. Rizaludin Kurniawan
4. Saidah Sakwan
5. Syarifuddin

6. Idy Muzayyad
7. Mokhamad Mahdum
8. Neyla Saida Anwar
9. Abu Rokhmad
10. Fatoni
11. Mochamad Agus Rofiudin

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-serahkan-sk-presiden-ini-daftar-pengurus-baznas-masa-jabatan-2026-2031-VCisl

Baca Terusannya »»  

Lantik Pimpinan PTKN, Menag: Jadi Teladan Kampus, Bangun Sinergi Instansi dan Lembaga

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Ada empat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), satu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan satu Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan yang dilantik.

Prosesi pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Agama, jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 3-4 Jakarta Pusat.  Menag Nasaruddin Umar berpesan agar para pimpinan PTKN yang baru dilantik dapat melansanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. 

"Saya harap, para Rektor yang baru dilantik, bisa sebagai contoh dan teladan di kampus, baik urusan ibadah, akademik dan juga tokoh. Anda lah yang terbaik di kampus masing-masing. Jadilah teladan. Keteladan bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat," kata Menag Nasaruddin Umar, Selasa (10/3/2026). 

"Kita harus bersyukur pada hari yang bersejarah ini, tepat berada pada hari ke 20 Ramadan, nanti malam kita mulai i'tikaf. Yang baru dilantik, bisa sujud syukur," sambung Menag Nasaruddin Umar. 

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa para Rektor yang dilantik telah melalui proses dan jenjang yang amat panjang, mulai penjaringan, wawancara, hingga dikukuhkan. "Tantangan kita di masa mendatang semakin berat, seiring dengan lahirnya alat-alat kecerdasan baik dari mahasiswa maupun dosen. Saudara harus hati-hati dan teliti. Jangan sampai viral dari hal-hal negatif," terang Menag. 

"Selain itu, tantangan kita adalah lambatnya kenaikan pangkat para Dosen. Para rektor, saya harap, proaktiflah membantu tenaga pengajarnya meraih pangkat lebih tinggi, karena akan berdampak pada akreditasi perguruan tinggi," papar Menag Nasaruddin Umar. 

"Bagi saya, STAIN, IAIN dan UIN, bukan lembaga akademik murni seperti PTU. PTKN, sebagian di antaranya membawa misi syiar dan dakwah," kata Menag Nasaruddin Umar. 

Oleh karenanya, lanjut Menag Nasaruddin Umar, keberhasilan Rektor sebagai pemimpin kampus, bukan hanya mencetak sarjana dan profesor, tapi seberapa besar dampak di masyarakat dekat dengan ajaran agamanya.  "Semakin berjarak ajaran agama dengan pemeluk di lingkungan Anda, berarti anda belum berhasil. Selain mendidik, tugas anda adalah mendekatkan umat dengan ajaran agamanya," tegas Menag Nasaruddin Umar. 

"Saudara sebagai Rektor, saya berharap, kerja sama dipelihara dengan instansi lainnya baik di pusat maupun daerah. Lakukan sinergi untuk memperkuat instansi Kemenag," pesannya. 

Berikut nama-nama yang dilantik : 

1. Khairudin, sebagai Rektor UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu.
2. Wan Jamaluddin Z, sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung.
3. Sumper Mulia Harahap, sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada), Padangsidimpuan. 
4. Musahadi, sebagai Rektor UIN Walisongo, Semarang.
5. Adnan Mahmud, sebagai Rektor IAIN Ternate.
6. Hendry Yoshua Nanlohy, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, Sentani.

Tampak hadir, Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, para staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Agama, pejabat Eselon I dan II Kemenag RI.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/lantik-pimpinan-ptkn-menag-jadi-teladan-kampus-bangun-sinergi-instansi-dan-lembaga-yuSha

Baca Terusannya »»  

Wagub Jateng Dorong Optimalisasi Wakaf Uang

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan pengelolaan dana keumatan, salah satunya melalui optimalisasi wakaf uang.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Zakat Infak Sodaqoh, Pembekalan dan Pentasharufan Asnaf Sabillilah (Lembaga Keagamaan) Baznas Provinsi Jawa Tengah, Periode I tahun 2026 di Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Jawa Tengah telah berjalan baik, bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain. Kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga terus meningkat.

“Alhamdulillah pengelolaan zakat di Jawa Tengah sudah berjalan baik. Kepercayaan masyarakat juga semakin besar untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas,” kata Taj Yasin.

Dia menilai, keberhasilan tersebut perlu dilanjutkan dengan penguatan pengelolaan wakaf, terutama wakaf uang. Skema itu diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan pengembangan lembaga keagamaan, yang belum dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya, banyak masjid, pondok pesantren, maupun lembaga pendidikan keagamaan yang membutuhkan pengembangan fasilitas, seperti penambahan lahan, area parkir, hingga penguatan kegiatan ekonomi di sekitar masjid.

“Pemerintah tidak bisa menganggarkan untuk pengadaan tanah atau lokasi tertentu. Di sinilah wakaf, termasuk wakaf uang, bisa menjadi solusi untuk membantu kebutuhan lembaga keagamaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Darodji menyatakan, pada kesempatan tersebut pihaknya menyalurkan bantuan kepada 132 lembaga keagamaan, dengan total dana sekitar Rp3,175 miliar.

Adapun lembaga penerima bantuan terdiri dari 43 masjid, 23 musala, 27 madrasah, 20 pondok pesantren, enam TPQ, dan 13 lembaga lainnya.

“Dalam satu tahun, penyaluran bantuan seperti ini kami lakukan tiga kali. Hal ini agar lebih banyak lembaga yang dapat memperoleh bantuan secara bergiliran,” ujarnya.

Darodji menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, karena pengumpulan zakat masyarakat berlangsung setiap bulan. Selain itu, Baznas juga memastikan setiap bantuan melalui proses administrasi dan pengajuan proposal yang jelas.

Ditambahkan, selain bantuan untuk lembaga keagamaan, Baznas Jateng juga menjalankan berbagai program sosial selama Ramadan, termasuk pembagian paket sembako bagi masyarakat. Dalam empat bulan terakhir, bantuan sembako yang disalurkan telah mencapai sekitar 5.000 paket.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis  juga dilakukan penyerahan bantuan fasilitasi 11 unit bus untuk program mudik gratis Baznas. Selain itu, disalurkan pula tali asih dan paket sembako senilai Rp248,5 juta kepada 497 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah, masing-masing menerima Rp500 ribu dan satu paket sembako.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/wagub-jateng-dorong-optimalisasi-wakaf-uang/

Baca Terusannya »»  

Dua Juta Paket Zakat Fitrah akan Disalurkan Lewat Tebar Harapan Ramadan, Kapan dan di mana?

 

Jakarta (Kemenag) --- Dana zakat yang dihimpun dari masyarakat Indonesia selama Ramadan akan kembali disalurkan kepada para mustahik melalui Program Tebar Harapan Ramadan. Program kolaboratif ini akan mendistribusikan dua juta paket zakat fitrah kepada keluarga Indonesia serta menghadirkan buka puasa bersama lintas agama.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memimpin rapat rutin bersama jajaran pimpinan eselon Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

“Ramadan harus kita jadikan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan. Kementerian Agama perlu menghadirkan program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Menag.

Menurutnya, pengelolaan zakat yang dihimpun dari masyarakat perlu diiringi dengan program yang mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat. “Melalui berbagai kolaborasi, kita ingin memastikan bantuan sosial keagamaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas,” kata Menag.

Menag juga menekankan bahwa kegiatan Ramadan tidak hanya memperkuat dimensi ibadah, tetapi juga memperluas praktik solidaritas sosial di tengah masyarakat. “Ramadan adalah momentum untuk mempererat kepedulian kemanusiaan sekaligus memperkuat semangat berbagi,” tambahnya.

Program Tebar Harapan Ramadan akan dilaksanakan pada 12 Maret 2026 di Jakarta International Velodrome. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Forum Zakat, serta berbagai lembaga filantropi Islam.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat zakat yang dihimpun dari masyarakat. “Melalui Program Tebar Harapan Ramadan, sekitar 2 juta paket zakat fitrah akan disalurkan kepada keluarga Indonesia yang membutuhkan,” ujar Abu Rokhmad.

Melalui program ini, diharapkan semangat berbagi di bulan Ramadan dapat semakin memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperluas manfaat zakat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/dua-juta-paket-zakat-fitrah-akan-disalurkan-lewat-tebar-harapan-ramadan-kapan-dan-di-mana-sPJA5

Baca Terusannya »»  

Istirahat Jika Lelah Saat Mudik, Ada Ribuan Rumah Ibadah Siap Layani 24 Jam

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri saat dalam perjalanan mudik ke kampung halaman pada momen Idulfitri 1447 H. Jika lelah dalam perjalanan, Kemenag telah siapkan ribuan rumah ibadah yang siap melayani 24 jam selama fase arus mudik dan arus balik lebaran 2026.

Kementerian Agama mencatat ada 6.859 masjid di seluruh Indonesia yang telah terdaftar dan menyatakan siap berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, ada 44 rumah ibadah umat Buddha ramah pemudik di 11 provinsi (Sumatera, Jawa, hingga Kepulauan Nusa Tenggara) dan 32 kabupaten/kota yang juga siap melayani.

Rumah ibadah yang tersebar di sepanjang jalur mudik nasional dan siap menjadi tempat istirahat sementara bagi para pemudik yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kehadiran rumah ibadah lintas agama ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam melayani masyarakat selama musim mudik.

Kesiapan akhir Rumah Ibadah Ramah Pemudik ini dibahas bersama dalam rapat internal rutin Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jajaran pimpinan eselon Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menag menegaskan bahwa rumah-rumah ibadah yang berada di jalur mudik harus benar-benar siap melayani para pemudik selama periode perjalanan Lebaran.

“Kita ingin agar rumah-rumah ibadah lintas agama yang berada di jalur mudik benar-benar siap melayani para pemudik. Rumah ibadah tersebut diharapkan dapat dibuka selama 24 jam selama masa mudik, karena para pemudik datang silih berganti sepanjang waktu,” ujar Menag.

Menurutnya, kesiapan layanan juga harus disertai dengan pengaturan petugas yang berjaga agar keamanan dan kenyamanan pemudik tetap terjaga. “Perlu ada petugas yang berjaga agar keamanan tetap terjamin. Jangan sampai jamaah yang beristirahat justru mengalami kehilangan barang atau hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Menag juga mendorong pengelola rumah ibadah menyediakan fasilitas dasar bagi pemudik, terutama karena perjalanan mudik tahun ini berlangsung dalam suasana Ramadan. “Jika memungkinkan, disediakan takjil atau makanan berbuka bagi para pemudik, serta minuman atau makanan sederhana untuk sahur. Ini bagian dari pelayanan kemanusiaan dan kepedulian sosial,” kata Menag.

Selain itu, ia meminta agar layanan yang diberikan benar-benar bersifat gratis dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. “Pelayanan ini sebaiknya gratis. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan meminta bayaran kepada pemudik. Karena itu perlu koordinasi dengan aparat setempat agar layanan ini benar-benar bebas biaya,” ujarnya.

Menag juga mendorong agar masjid menyediakan fasilitas tambahan yang dapat membantu kenyamanan perjalanan pemudik. “Jika memungkinkan, disediakan fasilitas pengisian daya telepon seluler, ruang khusus bagi ibu menyusui, serta layanan sederhana seperti tambal ban atau obat-obatan ringan, bahkan bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk layanan kesehatan dasar,” tambahnya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menyampaikan bahwa program ini telah memberikan dampak positif pada musim mudik tahun sebelumnya. “Pada 2025, program Masjid Ramah Pemudik dimanfaatkan sekitar 1,7 juta pemudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, tingkat fatalitas kecelakaan pemudik juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberadaan masjid yang menjadi tempat singgah bagi para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor,” jelasnya.

Abu Rokhmad menambahkan bahwa pelaksanaan program tahun ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Masjid-masjid dalam program ini berada di sepanjang jalur mudik nasional dan pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kepolisian Republik Indonesia,” tandasnya.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/istirahat-jika-lelah-saat-mudik-ada-ribuan-rumah-ibadah-siap-layani-24-jam-01KFR 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Strategis di Hambalang Bahas Pangan, Energi, dan Idulfitri

 

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam pertemuan strategis yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis nasional sekaligus memastikan kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk membahas agenda prioritas nasional serta kesiapan menghadapi momentum Lebaran.

“Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 9 Maret 2026, untuk membahas langkah-langkah strategis nasional dan persiapan jelang hari raya,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada dua agenda utama pemerintah. Agenda pertama adalah evaluasi progres program swasembada nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Progres Swasembada: Mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak,” ungkap Seskab Teddy.

Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idulfitri. Diantaranya terkait ketersediaan bahan pangan dan pasokan energi bagi masyarakat.

“Kesiapan Idulfitri: Memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” lanjut Seskab Teddy.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan kementerian terkait. Diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis nasional berjalan sesuai rencana, sekaligus menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok dan energi agar masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

 

 

 

sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-gelar-pertemuan-strategis-di-hambalang-bahas-pangan-energi-dan-idulfitri/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Kawal Pemulangan Jemaah Umrah Indonesia yang Tertahan di Arab Saudi

 

Jeddah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi. Melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, pemerintah memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak maskapai, penyelenggara perjalanan, serta otoritas terkait guna membantu kelancaran proses kepulangan jemaah.

Berdasarkan laporan pengawasan lapangan Staf Teknis Urusan Haji Jeddah pada 8 Maret 2026, tercatat 17 jemaah dari PT BMA mengalami penjadwalan ulang kepulangan dan saat ini berada di Makkah. Jemaah tersebut dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 dan 14 Maret 2026.

Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy mengatakan tim di lapangan terus melakukan pemantauan serta menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.

“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham.

Selain itu, terdapat 67 jemaah dari PT RLW yang juga mengalami kendala kepulangan. Proses penjadwalan ulang penerbangan tengah dilakukan oleh pihak terkait, dengan sebagian jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 9 Maret 2026 menggunakan Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia.

Tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai. Saat ini proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.

Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jemaah umrah Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.

Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.

“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

 

 

Sumber :  https://haji.go.id/berita/kemenhaj-kawal-pemulangan-jemaah-umrah-indonesia-yang-tertahan-di-arab-saudi-1773067460231

Baca Terusannya »»  

Peringatan Nuzulul Qur’an, Sekda Jateng Ajak Umat Perkuat Interaksi dengan Al-Qur’an

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid At-Taqwa, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (9/3/2026). Pada agenda tersebut, Sekda Jateng Sumarno mengajak umat Islam untuk mengakrabkan diri dengan Kallam Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sumarno mengajak masyarakat menjadikan momentum Nuzulul Qur’an, sebagai sarana evaluasi diri dalam menjalankan ibadah selama Ramadan.

“Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur’an. Karena itu mari kita evaluasi sejauh mana target kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an,” ujar Sumarno.

Ia juga mengingatkan umat Islam agar memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan, dengan meningkatkan ibadah, termasuk membaca Al-Qur’an, salat berjemaah, dan beriktikaf di masjid.

Menurutnya, setiap muslim idealnya memiliki target membaca Al-Qur’an selama Ramadan, minimal satu kali khatam. Evaluasi terhadap target tersebut penting, agar semangat ibadah tidak menurun menjelang Idulfitri.

Sementara itu, penceramah Prof Dr Imam Taufiq menjelaskan keagungan Al-Qur’an sebagai kitab suci yang memiliki keistimewaan, dibandingkan bacaan lain di dunia. Dia menyebutkan, Al-Qur’an bukan hanya kitab yang dibaca, tetapi juga dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak ada bacaan yang seperti Al-Qur’an. Dibaca setiap hari oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang tua, bahkan dihafalkan oleh jutaan orang di seluruh dunia,” ujarnya.

Imam Taufiq juga menjelaskan makna Nuzulul Quran bagi umat Islam adalah menurunkan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari.

“Al-Qur’an harus selaras antara hati dan perbuatan. Tidak cukup hanya dibaca, tetapi juga harus diyakini dan diamalkan,” katanya.

Melalui peringatan Nuzulul Quran tersebut, umat Islam diharapkan semakin mencintai Al-Qur’an, serta menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/peringatan-nuzulul-quran-sekda-jateng-ajak-umat-perkuat-interaksi-dengan-al-quran/ 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Kesiapan BBM Arus Mudik 2026, Komisaris Utama Pertamina Tinjau SPBU Rest Area KM 57

 

Karawang, 9 Maret 2026 – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, melakukan kunjungan kerja lapangan ke SPBU Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (9/3/2026) malam. Peninjauan tersebut guna memastikan kesiapan pasokan energi dan kualitas layanan bagi masyarakat jelang arus mudik Idulfitri 2026.

Kunjungan yang menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 H ini, untuk memastikan ketersediaan stok BBM serta kesiapan sarana dan fasilitas untuk kenyamanan pemudik, di SPBU Rest Area KM 57.

“Saya turun langsung ke lapangan hari ini untuk memastikan tidak ada hambatan sekecil apa pun dalam distribusi. Setiap tetes BBM harus sampai ke tangan konsumen dengan lancar. SPBU KM 57 ini adalah titik vital, maka ketersediaan stok dan kecepatan pelayanan di sini menjadi prioritas utama,” tegas Mochamad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule tersebut.

Tak hanya memantau aspek teknis seperti tangki timbun dan area dispenser BBM, Iwan Bule secara detail memeriksa fasilitas penunjang yang berdampak langsung pada kenyamanan pemudik seperti kebersihan fasilitas mushola, toilet, dan ketersediaan air bersih yang akan menampung lonjakan ribuan pengunjung.

Selain itu juga dipantau kesiapan layanan pembayaran non-tunai untuk mempercepat proses pengisian dan meminimalisir antrean panjang, kesiapan posko kesehatan serta kesiagaan petugas lapangan dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas di area SPBU.

Sebagai bentuk dukungan moral, Iwan Bule juga berdialog dan memberikan apresiasi kepada para operator serta petugas lapangan yang akan tetap bersiaga selama masa libur Idulfitri.

“Dedikasi rekan-rekan di lapangan adalah kunci. Berikan pelayanan terbaik dengan senyuman, namun saya instruksikan dengan tegas agar aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada toleransi untuk masalah keselamatan di tengah kepadatan arus nanti,” pungkasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan bahwa kehadiran jajaran manajemen Pertamina di lokasi krusial merupakan bentuk komitmen penuh perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Memastikan ketersediaan energi dan kesiapan layanan bagi para pemudik telah menjadi fokus utama seluruh manajemen dan Perwira Pertamina. Kehadiran Komisaris Utama yang turun langsung melakukan peninjauan ini memberikan semangat tambahan bagi petugas di lapangan, sekaligus memastikan bahwa pengawasan berjalan ketat agar masyarakat dapat mudik dengan tenang dan nyaman," ujar Baron.

Menghadapi proyeksi lonjakan volume kendaraan pada mudik 2026, Pertamina telah menyiagakan layanan ekstra, mulai dari layanan Pertamina Delivery Service (pesan antar BBM), mobil tangki kantong (SPBU Kantong), hingga penempatan SPBU modular di titik-titik strategis untuk memecah kepadatan.

 

 

Sumber : https://pertamina.com/news/pastikan-kesiapan-bbm-arus-mudik-2026-komisaris-utama-pertamina-tinjau-spbu-rest-area-km-57 

Baca Terusannya »»  

Kala Wagub Jateng Taj Yasin Bawa Harapan Baru Anak Panti

 

DEMAK – Air muka Aulia Putri nampak bebinar-binar saat kedatangan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Senin (9/3/2026) petang.

Bukan hanya karena kedatangan pejabat, tapi juga ada harapan baru membumbung tinggi dalam dirinya. Mimpi besarnya akan segera terwujud. Apa itu? Beasiswa kuliah di perguruan tinggi.

Ya. Aulia merupakan satu di antara lima anak penghuni panti asuhan Kasih Mesra, yang dijanjikan mendapatkan beasiswa kuliah ke pendidikan tinggi dari Wagub Jateng, Taj Yasin. Tawaran itu disampaikan saat dia berkunjung di panti asuhan tersebut.

Bagi Aulia, impian untuk menempuh pendidikan tinggi selama ini hanya ada dalam angannya. Sebagai anak panti, kuliah bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Dia berencana mengambil fakultas olahraga atau ekonomi.

Siswa SMKN 1 Demak ini ingin menggeluti ilmu olahraga, karena dia adalah atlet gulat yang menorehkan prestasi di tingkat provinsi.

“Saya pernah Juara 2 Popda tingkat provinsi,” kata Aulia, yang merupakan warga asli dari Demak tersebut.

Aulia dan teman-temannya menyampaikan banyak terima kasih atas tawaran beasiswa itu.

“Terima kasih Pak Wagub dan Ibu,” ujar siswi dengan sunggingan senyumnya.

Sebelumnya, tawaran beasiswa itu disampaikan oleh Taj Yasin kepada penghuni panti asuhan itu, seusai momen duet pemain hadrah Kasih Mesra dengan Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, yang turut serta dalam kunjungan.

“Ada yang kelas XII ? Mau kuliah atau tidak ?” tanya Taj Yasin.

Sontak, pertanyaan itu dijawab serentak oleh empat anak yang memainkan hadrah, dan dua anak lain yang berbaris di halaman.

“Mau, mau…,” ujar mereka antusias.

“Tolong dicatat ya, nanti kita upayakan anak-anak ini bisa kuliah,” kataTaj Yasin, kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.

Sebagai informasi, panti asuhan yang dihuni 80 anak itu merupakan pelayanan sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Mereka berasal dari Kabupaten Demak dan sekitarnya, dengan rentang usia sekolah, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Dalam ceramahnya, sosok yang akrab disapa Gus Yasin mengatakan, meskipun dalam keterbatasan, anak panti tidak boleh berkecil hati. Dia mencontohkan, Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, sudah diuji dengan ketiadaan sang ayah sejak dalam kandungan. Di usia belum baligh, dia juga harus kehilangan sang ibunda.

“Adik -adik semua harus memiliki semangat belajar yang tinggi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin bersama istrinya juga berbuka bersama dengan anak-anak panti. Mareka berdialog dengan hangat.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Maskur mengatakan, para anak panti semuanya mendapatkan fasilitas pendidikan, melalui afirmasi, baik sekolah negeri maupun swasta. Mereka juga memperoleh tambahan keterampilan yang bermanfaat saat dewasa.

“Kalau panti putri diajarkan menjahit atau laundry dari Baznas. Sehingga bisa mandiri saat sudah dewasa,” pungkasnya.

Seorang anak panti, Kanaya, menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Gus Yasin ke Panti Kasih Mesra.

“Terima kasih atas kunjungannya ke panti kami. Terima kasih Pak Wagub karena sudah membantu mewujudkan impian dan cita cita kami,” ungkapnya.

 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/kala-taj-yasin-bawa-harapan-baru-anak-panti/ 

Baca Terusannya »»  

Menpora Erick Dukung Ms Glow For Men Malang Half Marathon 2026: Kolaborasi Untuk Memasyarakatkan Olahraga dan Majukan Sport Tourism

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir memberikan dukungan atas akan digelarnya ajang lomba lari Ms Glow For Men Malang Half Marathon 2026. Ajang ini dinilai memiliki dampak positif bagi olahraga Indonesia dalam tiga perspektif. 

Dukungan ini disampaikan Menpora dalam konferensi pers Ms Glow For Men Malang Half Marathon 2026 di St Regis, Jakarta Selatan, Senin (9/3) sore. Perspektif pertama adalah bagaimana event ini ikut berkontribusi dalam prestasi olahraga nasional.

“Sebagai Menpora, tentu saja melihat prestasinya penting. Apalagi dalam lomba maraton ini juga melibatkan pelari nasional. Biasanya kan membawa pelari asing. Karena ada beberapa pelari yang kemarin menang di SEA Games itu berlatih di Kenya. Jadi lomba ini mendukung secara prestasi. Ini luar biasa,” terang Menpora Erick.

Perspektif kedua, lanjut Menpora, yaitu memasyarakatkan olahraga. Hal ini mengingat indeks olahraga Indonesia yang masih 17 persen, jauh bila dibandingkan dengan indeks olahraga Jepang yang mencapai 65 persen.  

“Jepang itu 65 persen berolahraga, padahal umur penduduknya makin tua. Di Indonesia olahraganya masih 17 persen. Artinya kompleksitas kesehatan orang Indonesia akan terdampak ketika penduduk kita piramidanya berubah, lebih banyak yang tua. Makanya mengolahragakan masyarakat itu yang penting,” jelas Menpora Erick. 

Lebih lanjut dikatakan Menpora, perspektif ketiga yang sama pentingnya yaitu dari sisi sports tourism. Menurut Menpora Erick, sport tourism merupakan potensi baru yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dengan nilainya yang mencapai ratusan miliar di dunia. Apalagi Indonesia memiliki daya tarik pariwisata seperti keindahan alam serta kuliner yang tepat dikolaborasikan dengan olahraga.

“Ini angka-angka yang saya yakin dengan kolaborasi pemerintah, investasi swasta, dan daya beli masyarakat, dampaknya akan bagus. Belum lagi untuk industri olahraganya,” sebut Menpora Erick.

Menpora Erick mendorong peran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam dukungan infrastrukturnya. Sehingga bisa mendukung penyelenggaraan event olahraga berskala besar, yang bermuara pada dampak ekonomi yang besar pula.

“Yang pasti kami mendukung, tidak akan mempersulit. Karena pertumbuhan sport tourism dan sport industry itu tidak mungkin 100 persen ditanggung pemerintah. Tetapi juga bagaimana sektor swasta dan masyarakatnya ikut berkontribusi,” tutur Menpora.

“Mudah-mudahan event ini bisa terus digelar dan kami akan bantu promosi juga di Indonesia Sports Summit untuk penyelenggaraan tahun depannya,” pungkas Menpora Erick.

Ms Glow For Men Malang Half Marathon 2026 ini sendiri akan berlangsung pada 26 April 2026 dengan start di Balai Kota Malang dan finis di Stadion Gajayana Malang. Ajang ini menargetkan keikutsertaan 7.000 peserta yang terbagi dalam tiga kategori yaitu Half Marathon, 10K, dan 5K. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6642/menpora-erick-dukung-ms-glow-for-men-malang-half-marathon-2026-k 

Baca Terusannya »»  

61 Stan Kuliner Manjakan Lidah Pengunjung Pasar Takjil di Wisma Perdamaian

 

SEMARANG – Stan-stan kuliner langsung diserbu pengunjung pada hari pertama even Pasar Takjil Ramadan, yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di halaman Wisma Perdamaian, Senin (9/3/2026) sore. Total 61 stan ambil bagian dalam kegiatan yang digelar selama tiga hari dari 9-11 Maret 2026.

Sejak dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sekitar pukul 17.00 WIB, berbagai menu takjil dan kuliner langsung laris diburu masyarakat, yang datang untuk berburu hidangan berbuka puasa.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Pemprov Jateng melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha kuliner. Menurutnya, pasar takjil tersebut menjadi upaya mempertemukan langsung pelaku UMKM dengan konsumen.

“Ini bagian dari upaya kita memfasilitasi teman-teman UMKM, agar bisa menyajikan produknya dan bertemu langsung dengan konsumen. Mudah-mudahan ini menjadi trigger, agar transaksi tidak hanya terjadi saat acara, tetapi berlanjut setelah Ramadan,” kata Sumarno.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto menjelaskan, Pasar Takjil Ramadan 2026 diikuti 61 peserta, terdiri dari 53 stan kuliner, dan 8 stan layanan masyarakat.

Stan layanan tersebut meliputi cek kesehatan gratis, potong rambut gratis, layanan zakat, infaq dan sedekah, hingga layanan pembiayaan dari Bank Jateng.

“Kegiatan ini kami selenggarakan pada 9 sampai 11 Maret 2026, di Wisma Perdamaian Semarang. Tujuannya untuk memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM, khususnya produk kuliner dan takjil,” jelas Eddy.

Berbagai kuliner khas daerah disajikan dalam pameran ini, mulai dari lumpia Semarang, nasi pecel, roti bakar, hingga sate dan gulai dari berbagai daerah.

Pedagang Roti Perjuangan, Basuki, menyatakan senang bisa ikut berjualan di Pasar Takjil tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat membantu pelaku UMKM, untuk memperkenalkan produk mereka.

“Senang sekali karena kita diberi kesempatan berjualan. Kalau ada even seperti ini kan orang jadi tahu produk kita. Perputaran uang juga bagus,” ujarnya.

Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Jawa Tengah, Berty Diah Rahmana mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha kuliner. Bahkan, menurutnya, ke depan kegiatan serupa diharapkan dapat digelar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

“Harapannya tahun depan bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota, karena kegiatan seperti ini sangat menguntungkan pelaku ekonomi, banyak transaksi yang terjadi,” bebernya.

Pengunjung Pasar Takjil, Sadila, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut, karena memudahkan masyarakat mencari berbagai menu berbuka puasa.

“Lumayan membantu, terutama buat anak-anak atau orang-orang dari luar daerah yang ingin cari takjil. Di sini pilihannya banyak sekali dari berbagai UMKM,” ujarnya yang datang bersama temannya, Lili.

Selain bazar kuliner, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai acara seperti live musik akustik, stand up comedy, dan lainnya. Dalam rangkaian acara tersebut juga diserahkan santunan kepada anak yatim serta empat panti asuhan. Juga diadakan peresmian kantor APJI, Gekrafs, dan Zilenial, serta kegiatan buka bersama.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/61-stan-kuliner-manjakan-lidah-pengunjung-pasar-takjil-di-wisma-perdamaian/ 

Baca Terusannya »»