Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati menegaskan pentingnya fokus pada kualitas sumber daya manusia,
baik di bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi untuk
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara. Hal ini disampaikan Menkeu
dalam sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action:
Expanding Health Coverage for All” di Washington D.C., Amerika Serikat
pada Jumat (19/04) waktu setempat.
“Bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki bonus demografi
muda, seperti Nigeria, hal ini merupakan investasi yang sangat penting
pada tahap awal. Dan itulah sebabnya Indonesia menempatkan sumber daya
yang cukup besar baik di bidang pendidikan maupun kesehatan,” ungkapnya.
Dalam bidang kesehatan, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki
undang-undang yang mewajibkan penciptaan akses kesehatan meskipun dengan
biaya yang tinggi, namun dengan tingkat pengembaliannya yang juga
sangat tinggi. Termasuk dalam hal ini, dukungan bagi keluarga miskin
untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.
“Indonesia saat ini memiliki 95 persen penduduk yang mendaftar pada
sistem asuransi kesehatan, yang merupakan pemain tunggal asuransi
kesehatan terbesar di Indonesia,” tutur Menkeu.
Namun demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini
adalah pada sisi permintaan, yang terkendala oleh jumlah pasokan. Oleh
karena itu, reformasi pada sisi penawaran, terutama dalam sektor
kesehatan menjadi sangat penting. Indonesia sebagai negara yang besar,
menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya
dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.
“Memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber
daya manusia, tenaga medis, Saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat
penting. Saat ini, Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan yang
komprehensif, yang didukung oleh banyak Multilateral Development Banks
(MDB),” ujarnya.
Untuk mendukung itu, dikatakan Menkeu, Indonesia telah mengesahkan
undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan
Indonesia. Hal ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan
dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan
dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi.
“Sehingga semua ini menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak
hanya bersifat kuratif namun juga preventif. Jadi ini terintegrasi dari
gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, hingga seluruh layanan dari
rumah sakit sungai primer sekunder,” tegas menkeu.
Terakhir, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kepemilikan yang kuat,
kepemimpinan yang baik, dan visi kesehatan komprehensif merupakan kunci
untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya MDB ini.
Dengan penggabungan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan
internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean
Development Bank, diharapkan dapat mencapai sistem pengadaan yang lebih
sederhana dan cepat.
“Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga mendukung
reformasi dengan cara yang kredibel. Karena undang-undang sudah
disahkan, diskusi dengan banyak pemangku kepentingan sudah dilakukan,
sehingga kami akan mendukungnya dengan pendanaan,” tutup Menkeu.
.jpg)
.png)
