#PASAR MINGGU PAGI KEMBANG JOYO PATI

Cari Blog Ini

Jumat, 12 Juni 2026

69.388 Jemaah Haji Tiba, Kemenhaj Dorong Sukses Peradaban melalui Kemabruran Haji

 


Makkah (Kemenhaj) — Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa hingga hari kesebelas masa pemulangan, proses kepulangan jemaah berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung dengan lancar. Hingga hari ini, sebanyak 187 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 72.825 jemaah dan 747 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan mencapai 73.572 orang,” ujar Ichsan di Makkah pada (12/6).

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 176 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 68.686 jemaah dan 702 petugas. Dengan demikian, jumlah kedatangan di Tanah Air hingga saat ini mencapai 69.388 orang.
Selain itu, proses pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 88 kloter dengan jumlah 33.820 jemaah dan 352 petugas telah diberangkatkan menuju Madinah, atau total sebanyak 34.172 orang.
Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Menurut Ichsan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan ibadah dan operasional pemulangan jemaah, tetapi juga dari nilai-nilai kemabruran yang terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Haji merupakan perjalanan spiritual yang diharapkan melahirkan perubahan diri yang nyata. Karena itu, kemabruran haji harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, kepedulian terhadap sesama, semangat gotong royong, serta kontribusi positif bagi lingkungan. Dari sinilah lahir sukses peradaban yang menjadi salah satu cita-cita besar penyelenggaraan haji Indonesia,” ujar Ichsan.

Ia juga kembali mengingatkan seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam akan dibagikan kepada jemaah melalui debarkasi setibanya di Indonesia sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Air zamzam yang menjadi hak jemaah telah disiapkan dan akan diterima setibanya di Tanah Air. Karena itu kami mengimbau seluruh jemaah untuk tidak menyimpan air zamzam di dalam koper guna menghindari kendala dalam proses pemeriksaan dan penerbangan,” tegasnya.

Selain itu, jemaah yang masih berada di Arab Saudi diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama jemaah selama menunggu jadwal kepulangan ke Tanah Air. Cuaca yang masih panas memerlukan perhatian bersama agar seluruh jemaah dapat menjalani sisa perjalanan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Kami mengajak seluruh jemaah untuk saling menjaga dan saling membantu. Jika melihat ada jemaah yang membutuhkan bantuan, terutama lansia, penyandang disabilitas, atau jemaah yang sedang kurang sehat, jangan ragu untuk memberikan perhatian dan pertolongan. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tumbuh selama berhaji merupakan bagian penting dari kemabruran yang harus terus dijaga,” katanya.

Menutup keterangannya, Ichsan mengajak seluruh jemaah untuk menjadikan nilai-nilai haji sebagai bekal dalam kehidupan setelah kembali ke Tanah Air.
“Perjalanan haji memang telah usai, tetapi pengabdian sebagai haji mabrur baru dimulai. Sukses peradaban dimulai dari hal-hal sederhana, seperti kepedulian kepada sesama, saling menghormati, menjaga ketertiban, dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai-nilai inilah yang kami harapkan terus hidup, baik selama jemaah masih berada di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Indonesia. Dengan demikian, kemabruran haji tidak hanya dirasakan oleh pribadi masing-masing, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban yang lebih baik,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/69388-jemaah-haji-tiba-kemenhaj-dorong-sukses-peradaban-melalui-kemabruran-haji-1781255381957 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi MCGJWC 2026, Kemenpora: Semoga Lahir Atlet Golf Indonesia Berprestasi Dunia

 


Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan dunia golf bertajuk Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship (MCGJWC) 2026, berharap akan lahir atlet potensial golf berprestasi dunia di masa depan untuk Merah Putih.

Hal itu disampaikan Sesmenpora Gunawan Suswantoro pada penutupan acara MCGJWC di Damai Indah Golf-PIK Course, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Jumat (12/6). "Sore ini saya mewakili Pak Menpora, mengucapkan selamat atas keberhasilan penyelenggaraan Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026," ucap Sesmenpora.

"Penyelenggaraan ini sangat membantu membangun mental bertanding para atlet muda atau junior kita serta membangun efektifitas olahraga golf di tanah air," tutur Sesmenpora menambahkan.

Melalui kejuaraan bergengsi ini Sesmenpora berharap, akan lahir calon atlet potensial yang akan mengisi pos-pos estafet atlet senior golf yang ujungnya  berprestasi dunia dan membanggakan bangsa dan negara.

"Kejuaraan ini merupakan golf junior yang akan mempersiapkan untuk atlet-atlet seniornya, sehingga menambah jam terbang dan tekhnik bermainnya. Kami berharap akan lahir atlet berprestasi dunia yang membanggakan kita semua," tutur Sesmenpora.

"Sekali lagi selamat kepada Ciputra, mudah-mudahan kejuaraan golf ini akan terus berlanjut dimasa depan, lebih besar jangkauannya dan semakin lebih baik lagi," pungkasnya.

Chairman Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) Nararya Ciputra Sastrawinata, menyampaikan selamat kepada para pemenang kejuaraan dari beberapa negara dalam beberapa kategori lomba.

"Selamat kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kejuaraan golf junior ini yang membangun kebersamaan dan pertemanan. Selamat kepada para pemenang yang melibatkan 29 negara pada kejuaraan ini. Semoga kejuaraan ini akan terus berlanjut dan berkembang lebih baik," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan pengembangan karier atlet muda, para juara kompetisi individu akan memperoleh kesempatan ekslusif tampil pada turnamen profesional. "Juara individu putra dari Thailand akan mendapatkan tiket menuju Ciputra Golfpreneur Tournament (Asian Development Tour) 2026, sementara juara individu putri yang juga dari Thailand akan berlaga di Indonesia Women's Open 2027," kata Nararya.

Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026 telah sukses diselenggarakan pada 10–12 Juni 2026. Ajang bergengsi ini diikuti 140 pegolf muda dari 29 negara, antara lain berasal dari Australia, Bangladesh, Botswana, Kamboja, China, Taiwan, Denmark, Jerman, Ghana, Hong Kong, India.

Kemudian dari Irlandia, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Namibia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Uganda, Uni Emirat Arab, Inggris, Vietnam serta tuan rumah Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6806/apresiasi-mcgjwc-2026-kemenpora-semoga-lahir-atlet-golf-indones 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Perekonomian Daerah dan SDM Unggul, Menko Airlangga Dorong Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional melalui PB Wushu Indonesia

 


Pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan industri olahraga, serta promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

“Ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus diwujudkan dengan dedikasi dan komitmen bersama untuk kemajuan organisasi serta prestasi atlet Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) Masa Bakti 2026-2030 di Jakarta, Jumat (12/06).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), seluruh Pengurus Provinsi Wushu Indonesia, atlet, pelatih, serta berbagai pihak yang selama ini mendukung perkembangan olahraga wushu hingga mampu bersaing di tingkat internasional. Menko Airlangga juga menyampaikan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah memimpin PBWI pada periode 2026-2030.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, dalam sambutannya juga menyampaikan harapan agar cabang olahraga wushu kembali menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Indonesia pada ajang SEA Games dan Asian Games mendatang. Ketum Marciano juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan olahraga wushu yang akan dijalankan oleh Menko Airlangga bersama jajaran Pengurus PBWI Masa Bakti 2026-2030 guna menjaga keberlanjutan prestasi Indonesia di tingkat internasional.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya, Jepang. Wushu diharapkan dapat kembali menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas bagi Indonesia sebagaimana capaian pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya.

“Kami sangat berharap dalam Asian Games mendatang, wushu dapat kembali menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Pada periode ke depan ini beberapa atlet-atlet muda juga kami persiapkan untuk persiapan apabila wushu dipertandingkan di Olimpiade,” ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga menekankan bahwa regenerasi atlet menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan prestasi olahraga nasional. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Tim Nasional Wushu Junior Indonesia yang menempati peringkat ketiga pada Kejuaraan Dunia Wushu Junior X Tahun 2026 di Tianjin, Tiongkok, dengan perolehan 27 medali yang terdiri dari 9 medali emas, 11 medali perak, dan 7 medali perunggu. Menurut Menko Airlangga, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet muda berjalan dengan baik dan akan menjadi modal penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu mengharumkan nama Indonesia pada berbagai ajang olahraga internasional.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional, pengembangan olahraga wushu juga memiliki potensi dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan, pembinaan atlet berbasis daerah, serta penguatan ekonomi lokal. Aktivitas olahraga yang semakin berkembang dapat mendorong sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif di berbagai daerah, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Menko Airlangga juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah, KONI, KOI, PBWI, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional. Dukungan yang berkelanjutan terhadap pembinaan atlet dan organisasi olahraga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

“Dengan susunan sekarang, saya yakin bahwa pekerjaan kita akan menghasilkan hasil yang optimal. Dan kita selalu mendorong generasi muda agar bisa menyanyikan Indonesia Raya di panggung dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Besar Wushu Indonesia Masa Bakti 2026-2030 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan atlet, serta memperluas kontribusi olahraga dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, organisasi olahraga, dunia usaha, dan masyarakat, olahraga wushu diharapkan terus mencetak prestasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi Indonesia.

Turut hadir pada acara tersebut di antaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, jajaran Dewan Kehormatan PB Wushu Indonesia, para pengurus PB Wushu Indonesia Masa Bakti 2026-2030, serta para atlet dan pelatih wushu nasional. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6973/perkuat-perekonomian-daerah-dan-sdm-unggul-menko-airlangga-dorong-penguatan-ekosistem-olahraga-nasional-melalui-pb-wushu-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Lantik Airlangga Hartarto, Ketum KONI Pusat Harapkan Prestasi Wushu Terus Meningkat

 


Ketua Umum Komite  Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman, secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026-2030 Airlangga Hartarto dan jajarannya di Aloft Hotel Kebon Jeruk, Jakarta pada 12 Juni 2026.

“Saya harapkan prestasi wushu ke depan dapat meningkat dan membuat kita semua bangga,” kata Ketum KONI Pusat.

Sejauh ini, prestasi wushu Indonesia dapat dikatakan membanggakan. “Cabang olahraga wushu telah membuat kita semua bangga dengan menjadi juara umum pada SEA Games Thailand 2025, sebelumnya pada SEA Games di Kamboja juga menjadi juara umum,” jelas Marciano mengapresiasi PB WI dan jaringannya. 

Berikut beberapa prestasi wushu Indonesia:

  • SEA Games Thailand 2025: Berhasil mempertahankan gelar Juara Umum dengan total 9 medali (5 emas, 3 perak, 1 perunggu).
  • International Wing Chun Competition 2025 (Cina): Tampil luar biasa dengan membawa pulang 27 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu.
  • Kejuaraan Dunia di Brasil 2025: Meraih 6 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu.
  • Kejuaraan Dunia Junior: Timnas Wushu Junior Indonesia menempati peringkat ketiga dunia (tepat di bawah Hong Kong dan Cina) dengan total 27 medali (9 emas, 11 perak, 7 perunggu).
  • SEA Games Kamboja 2023: Membawa pulang 14 medali (6 emas, 6 perak, 2 perunggu). 

Melihat banyaknya atlet wushu berprestasi internasional, Marciano mengapresiasi pola pembinaan berjenjang mulai dari tingkat klub, pengurus kabupaten/kota, provinsi hingga PB. “Prestasi atlet-atlet wushu bukan dari pembinaan sesaat tapi dari jenjang pembinaan yang panjang mulai usia dini di klub,” sebut Marciano. 

“Prestasi dunia ini akan memperlancar wushu dipertandingkan pada Olimpiade,” lanjutnya.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus provinsi Wushu Indonesia yang telah memberikan amanah. 

Airlangga bangga dengan capaian juara umum pada SEA Games Thailand 2025. “Walaupun berbagai upaya dari tuan rumah, Indonesia tetap mendapatkan juara umum,” kata Airlangga yang juga mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 

Ia juga tegaskan Indonesia merupakan salah satu terdepan dalam prestasi wushu. “Indonesia menjadi salah satu kekuatan wushu dunia,” ujarnya merujuk hasil Kejuaraan Dunia Junior Wushu, dimana Indonesia peringkat ketiga dunia di bawah Hong Kong dan Cina.

Dengan capaian itu, Airlangga yakin masa depan prestasi olahraga wushu cerah, di tambah jajaran pengurusnya yang kompeten. “Dengan susunan kepengurusan yang ada saat ini, saya yakin seluruh program yang telah direncanakan akan menghasilkan capaian terbaik. Kami ingin terus melahirkan generasi muda berprestasi yang mampu mengumandangkan lagu Indonesia Raya di panggung dunia,” jelasnya. 

Ia juga, PB WI mempersiapkan atlet untuk Asian Games 2026 Aichi-Nagoya dalam waktu dekat. Tantangan keterbatasan anggaran pun akan dihadapinya. 

 

Sumber : https://koni.or.id/berita/lantik-airlangga-hartarto-ketum-koni-pusat-harapkan-prestasi-wushu-terus-meningkat 

Baca Terusannya »»  

Kepala Bapanas Amran: Beras Kita Melimpah, Tak Ada Kelangkaan! Pengusaha Beras Nakal Pasti Ditindak Tegas

 


JAKARTA — Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian bersikukuh tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras. Ini karena beras melimpah yang merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025. Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama gelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," tegas Amran dalam suatu wawancara di Jakarta dikutip Jumat (12/6/2026).

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," tambah Amran.

Pencapaian produksi beras Indonesia pun turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Namun jika dibandingkan 3 negara tadi, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

"Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga mendorong Perum Bulog untuk dapat menyalurkan beras premium lebih deras lagi. Jadi tidak hanya menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

"Justru itu Bulog harus buat beras premium lebih banyak," ujar Amran usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI (10/6/2026) di Jakarta.

Arahan Amran tersebut senada dengan hasil Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Beras di Ritel Modern yang digelar Bapanas secara daring (5/6/2026). Salah satu opsi yang digagas pada rapat tersebut adalah Perum Bulog agar mempercepat intervensi pasar melalui penyaluran beras, baik medium maupun premium, guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Pasokan beras premium di ritel modern dilaporkan sedang mengalami keterbatasan. Untuk itu, menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sangat mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern. Ini karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka. Ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Adapun dalam laporan yang diterima Bapanas, per 12 Juni stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/kepala-bapanas-amran-beras-kita-melimpah-tak-ada-kelangkaan-pengusaha-beras-nakal-pasti-ditindak-tegas 

Baca Terusannya »»  

Indonesia dan UNIDO Perkuat Kemitraan untuk Transformasi Industri Berkelanjutan


 

Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi dengan mitra internasional untuk memacu transformasi sektor industri nasional menuju industri yang yang lebih maju, ramah lingkungan, dan mampu bersaing di pasar global. Dalam upaya tersebut, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menjadi salah satu mitra strategis yang telah bekerja sama dengan Kemenperin sejak 2009. Melalui berbagai program dan kerja sama kedua pihak turut mendukung pengembangan industri hijau, peningkatan kapasitas sektor manufaktur, hingga penguatan daya saing industri nasional.

 

Komitmen untuk memperkuat kemitraan tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Deputy to the Director General and Managing Director UNIDO Zou Ciyong di Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog yang sebelumnya dilakukan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy dengan Zou Ciyong pada BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2026 di Xiamen, Tiongkok.

"Kemitraan dengan organisasi internasional dan negara sahabat perlu terus diperkuat untuk mendukung transformasi industri Indonesia yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi dunia," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat pertemuan bilateral dengan UNIDO di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral Indonesia-UNIDO di sela penyelenggaraan BRICS PartNIR 2026 di Xiamen, Kemenperin dan UNIDO membahas sejumlah program kerja sama yang sedang berjalan. Di antaranya adalah memacu percepatan penyusunan Programme for Country Partnership (PCP), sebuah kerangka kerja sama yang diharapkan dapat memperluas kolaborasi Indonesia dan UNIDO di berbagai sektor industri. Dalam pertemuan tersebut, Tri juga menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan UNIDO.

"Indonesia memandang UNIDO sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi industri yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap berbagai inisiatif yang dibahas dalam forum BRICS PartNIR dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan industri nasional," ujar Tri.

Salah satu program yang menjadi perhatian bersama adalah pembentukan Eco-Industrial Park (EIP) Center di Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). Pusat tersebut dirancang sebagai sarana untuk mempercepat transformasi kawasan industri menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Saat ini, Kemenperin dan UNIDO telah membentuk tim teknis yang bertugas menyiapkan berbagai aspek agar pusat tersebut dapat segera beroperasi.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama dalam BRICS Center for Industrial Competence (BCIC). Seiring bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, inisiatif ini dinilai dapat membantu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri, mempercepat penerapan teknologi manufaktur digital, serta membuka peluang kolaborasi inovasi dan teknologi dengan negara-negara berkembang lainnya.

Pembahasan turut mencakup pengembangan industri nikel yang berkelanjutan melalui inisiatif yang dijalankan UNIDO bersama Tsingshan Holding Group dari Tiongkok. Indonesia menyambut baik berbagai upaya yang dapat mendukung hilirisasi industri mineral sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Melalui pertemuan di Jakarta tersebut, Indonesia dan UNIDO kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama yang telah dibangun selama ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, memperluas akses teknologi, serta mempercepat terwujudnya industri nasional yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482805/Indonesia-dan-UNIDO-Perkuat-Kemitraan-untuk-Transformasi-Industri-Berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Dukung Percepatan Proses Perluasan KEK Gresik, Untuk Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

 


Di tengah ketidakpastian global akibat dari kondisi geopolitik dan konflik di berbagai kawasan, realisasi investasi di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, termasuk investasi asing (PMA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu indikator nyata adalah peningkatan investasi dan rencana perluasan kawasan di beberapa KEK. Hal ini membuktikan masih tingginya kepercayaan para Investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Beberapa KEK, khususnya yang bergerak di sektor industri manufaktur, telah mengajukan rencana untuk melakukan perluasan area kawasan di KEK, salah satunya adalah KEK Gresik. Pemerintah terus mengawal rencana perluasan KEK Gresik guna mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk Rencana Perluasan KEK Gresik, yang diselenggarakan di Kantor BUPP KEK Gresik (JIIPE), di Gresik, pada hari Jumat (12/06).

Rapat dipimpin oleh Sesmenko Perekonomian selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, dan dihadiri oleh Pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Administrator KEK Gresik, serta PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Gresik.

Agenda ini membahas kesesuaian pemanfaatan ruang dan pemenuhan persyaratan teknis sebagai bagian dari proses pengajuan perluasan kawasan. Melalui pembahasan ini, diharapkan proses perizinan dan persetujuan perluasan KEK Gresik dapat berjalan optimal sehingga mampu mendukung peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (PDB dan PDRB).

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang pesat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Hingga Triwulan I 2026, kawasan ini mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 Triliun, dengan investasi pasca penetapan KEK mencapai Rp108,2 Triliun atau melonjak lebih dari 1900% dibandingkan sebelum penetapan. Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 Orang tenaga kerja, dengan lebih dari 44 Ribu lapangan kerja tercipta setelah status KEK diberikan.

Melihat kinerja dan dampak positif yang telah dihasilkan, perluasan KEK Gresik merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi tingginya minat investasi, memperkuat ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi, serta mendorong pengembangan energi hijau guna meningkatkan daya saing kawasan dalam jangka panjang.

Prasetyo Wiranto, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memaparkan berbagai aspek kesesuaian pemanfaatan ruang pada lokasi usulan perluasan kawasan serta sejumlah alternatif mekanisme pemenuhan PKKPR yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperoleh mekanisme yang paling efektif dan sesuai regulasi untuk mendukung percepatan proses perluasan kawasan.

Dalam arahannya, Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa Pemerintah mendukung penuh rencana perluasan KEK Gresik seiring tingginya minat investasi dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terus meningkat. "Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya.

Sesmenko Susiwijono menambahkan bahwa rencana perluasan KEK ini semakin menegaskan peran KEK sebagai instrumen strategis dalam mendorong investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Tingginya kebutuhan pengembangan kawasan ini juga mencerminkan tingginya kepercayaan Investor untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha di kawasan KEK, khususnya di KEK Gresik sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi unggulan di Indonesia.

Untuk mendukung percepatan realisasi perluasan kawasan KEK Gresik ini, Pemerintah akan terus memperkuat perannya sebagai fasilitator investasi melalui sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan, tata ruang, dan perizinan dapat berjalan selaras sehingga proses perluasan KEK Gresik dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6975/pemerintah-dukung-percepatan-proses-perluasan-kek-gresik-untuk-mendorong-investasi-dan-pertumbuhan-ekonomi 

Baca Terusannya »»  

Di Forum BRICS, Indonesia Lirik Kekuatan Industri Xiamen untuk Percepat Transformasi Manufaktur

 


Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperluas jejaring kerja sama internasional guna mempercepat transformasi industri nasional dan mendongkrak daya saing sektor manufaktur di kancah global. Momentum strategis ini diambil Kemenperin dengan menjajaki peluang kolaborasi yang lebih erat bersama Pemerintah Kota Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di sela-sela rangkaian BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Forum BRICS PartNIR merupakan platform krusial dalam memperkuat transformasi industri dan adopsi teknologi mutakhir. "Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi internasional yang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi pengembangan industri nasional, khususnya dalam menyongsong era revolusi industri keempat," ujar Menperin di Jakarta.

Langkah taktis tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, dengan Walikota Xiamen, Wu Bin, di Xiamen, pekan lalu. Pertemuan tersebut fokus membahas optimalisasi potensi Xiamen sebagai salah satu Special Economic Zone (SEZ) atau Zona Ekonomi Khusus terkemuka di Tiongkok, serta peluang investasi pada sektor-sektor strategis.

"Kami melihat Xiamen memiliki ekosistem industri yang sangat maju dan relevan dengan arah pengembangan industri Indonesia. Melalui kemitraan yang lebih erat, kami berharap dapat mendorong masuknya investasi, transfer teknologi, serta kolaborasi yang mendukung penguatan rantai pasok global dan pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan," ungkap Dirjen KPAII, Tri Supondy.

Tri menambahkan, Indonesia membuka pintu kerja sama yang luas bagi pelaku usaha asal Xiamen. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Xiamen telah mengajukan proposal kerja sama yang membidik sejumlah sektor unggulan untuk dijadikan pipeline investasi, meliputi industri otomotif, data center, layanan kesehatan, pariwisata digital, sektor perikanan, hingga konstruksi prefabrikasi.

Sebagai salah satu SEZ pertama di RRT, Kota Xiamen dikenal memiliki keunggulan kompetitif pada industri semikonduktor, komponen elektronik, peralatan listrik pintar, logistik pelabuhan, hingga pemeliharaan aviasi (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO). Potensi besar ini dinilai sejalan dengan agenda prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0 serta pengembangan kawasan industri modern yang terintegrasi di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia turut mempromosikan daya tarik investasi di sektor perwilayahan industri. Saat ini, Indonesia memiliki 175 kawasan industri dengan total luas mencapai lebih dari 98 ribu hektare. Kawasan-kawasan ini siap menampung investor dari Xiamen dengan dukungan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan aman.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan RRT sendiri terus menunjukkan tren positif. RRT saat ini berstatus sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai USD154,5 miliar pada tahun lalu. Selain perdagangan, RRT juga konsisten menjadi salah satu investor utama di Indonesia, dengan fokus besar pada sektor hilirisasi komoditas, manufaktur, dan pembangunan infrastruktur industri.

Melalui partisipasi aktif dalam agenda BRICS PartNIR, Indonesia menegaskan posisinya untuk terus memperluas akses pasar dan kemitraan teknologi global. Kerja sama konkret yang tengah dijajaki dengan Pemerintah Kota Xiamen diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi bilateral, tetapi juga mempercepat terciptanya ekosistem manufaktur nasional yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482804/Di-Forum-BRICS,-Indonesia-Lirik-Kekuatan-Industri-Xiamen-untuk-Percepat-Transformasi-Manufaktur 

Baca Terusannya »»  

Revisi UU Pangan Diharapkan Perkuat Revolusi Nilai Tambah dan Ekosistem Pangan Nasional

 


SURAKARTA – Penguatan ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir melalui pengembangan nilai tambah menjadi salah satu masukan strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan terus menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, guna menyempurnakan substansi revisi Undang-Undang Pangan.

"Saat ini kami sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pangan. Karena itu kami perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Berbagai masukan penting yang disampaikan hari ini tentu akan kami tampung dan menjadi bahan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pangan," ujar Titiek dalam Kunjungan Kerja Panja RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan berbagai masukan yang disampaikan para pakar UNS memberikan perspektif baru dalam penyusunan regulasi pangan nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Hari ini kami mendapatkan banyak masukan berharga dari para pakar Universitas Sebelas Maret, mulai dari substansi perubahan yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pangan, penguatan tata kelola dan agribisnis pangan, hingga pengembangan inovasi pangan. Berbagai gagasan yang kami peroleh akan kami kaji untuk kemudian diakomodasi dalam norma-norma yang diatur dalam revisi Undang-Undang Pangan," kata Kharis.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto menilai salah satu masukan yang paling strategis dalam forum tersebut adalah perlunya revolusi nilai tambah pangan guna memperkuat keterhubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha dalam satu ekosistem pangan yang saling menguatkan.

"Revolusi nilai tambah ini menurut kami sangat strategis karena dapat mengharmonisasikan mimpi pelaku utama dengan mimpi pelaku usaha. Pelaku utama ingin berproduksi sebanyak-banyaknya dan hasilnya terserap dengan baik, sementara pelaku usaha membutuhkan bahan baku yang kompetitif. Jika keterhubungan itu dapat dibangun dengan baik, maka ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir akan semakin kuat," ujar Andriko.

Menurutnya, penguatan nilai tambah pangan menjadi penting agar produksi pangan dalam negeri tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku utama pangan sekaligus menciptakan bahan baku yang berdaya saing bagi industri pangan nasional.

"Selama ini ketika pilihan bahan baku termurah berasal dari impor, maka impor yang dipilih. Akibatnya, ekosistem pangan nasional belum terbangun secara optimal. Karena itu, pembangunan nilai tambah dan keterhubungan hulu-hilir menjadi penting agar produksi dalam negeri menjadi basis utama pembangunan pangan nasional," jelasnya.

Selain penguatan nilai tambah pangan, Andriko menilai revisi UU Pangan juga perlu mengakomodasi berbagai mandat strategis yang selama ini dijalankan Badan Pangan Nasional, termasuk penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, penguatan ketahanan pangan, serta penyelenggaraan keamanan pangan.

Menurutnya, penguatan tata kelola pangan nasional juga perlu diiringi dengan delineasi yang tegas antara fungsi regulator dan pelaksana (operator) agar setiap institusi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

"Prinsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan pangan nasional adalah adanya pembagian peran yang jelas antara regulator dan eksekutor. Dengan delineasi yang tegas, proses perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan transparan sehingga tata kelola pangan nasional dapat terus diperkuat serta terhindar dari potensi konflik kepentingan," ujar Andriko.

Ia menjelaskan, Bapanas saat ini menjalankan berbagai fungsi strategis yang mencakup koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang pangan, termasuk fungsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang bekerja sama dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan segar.

"Fungsi keamanan pangan merupakan bagian penting dalam sistem pangan nasional. Karena itu, kesinambungan pelayanan publik, pengawasan keamanan pangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat dalam kerangka regulasi yang lebih komprehensif," ujarnya.

Ia berharap revisi UU Pangan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan pangan nasional secara terintegrasi, mendorong tumbuhnya industri pangan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan nilai tambah produk pangan dalam negeri, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia secara berkelanjutan.

 

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/revisi-uu-pangan-diharapkan-perkuat-revolusi-nilai-tambah-dan-ekosistem-pangan-nasional 

Baca Terusannya »»  

Sokong MBG, Wagub Jateng Taj Yasin Minta SPPG Belanja Telur dari Peternak Lokal


 

SEMARANG — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, agar membeli telur dari peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” kata Taj Yasin, yang merangkap sebagai Ketua Satgas Percepatan Progran MBG Jateng itu.

Dia mengungkapkan, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Namun angka itu masih jauh dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah, yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan, penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu.

Walakin, komoditas daging ayam menunjukkan serapan yang lebih tinggi. Kebutuhan daging ayam mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun. Angka tersebut setara sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi ayam Jawa Tengah.

Guna mendongkrak penyerapan produksi telur di wilayahnya, Pemprov Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya, agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri.

“Kita akan membuat kesepakatan, bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas wagub.

Dia mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, maupun bahan pangan lain, idealnya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari wilayah tersebut.

Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah itu juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi, dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.

Taj Yasin mengakui, saat ini masih terdapat laporan jika sebagian peternak menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.

“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra menambahkan, kesepakatan tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama, agar bahan baku lokal terserap lebih optimal.

Menurutnya, pengawasan akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/ kota dan BGN, untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.

Saat ini Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 Bumdes, 18 Bumdes Bersama, serta 7.967 supplier (pemasok) lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan

 

 


Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sokong-mbg-taj-yasin-minta-sppg-belanja-telur-dari-peternak-lokal/ 

Baca Terusannya »»  

Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa

 


SUKABUMI - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melibatkan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Hal ini sebagaimana konsep dalam pendekatan octahelix yang menempatkan akademisi sebagai salah satu aktor mewujudkan seluruh rangkaian menjadikan desa mandiri.

"Cita-cita mulia itu tidak mungkin dikerjakan satu atau dua orang, nggak cuma pemerintah yang bisa mengerjakannya dan nggak cuma Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Makanya saya ke sini untuk bangun tim dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi," tegasnya saat hadir dalam Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Milad ke-23 UMMI di Sukabumi, Jumat (12/6/2026).

Pendekatan octahelix artinya sinergi membangun desa dilakukan delapan aktor. Mereka adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, media, lembaga keuangan, serta teknologi dan inovasi.

Sebagaimana perannya, akademisi atau perguruan tinggi berperan dalam memberikan kajian ilmiah, melakukan riset potensi, melakukan inovasi teknologi, dan mendampingi masyarakat. Oleh karena itu perannya menjadi sangat penting dengan berbagai realisasi teori yang selama ini disampaikan di bangku-bangku perkuliahan dan forum-forum diskusi.

Terlibatnya kampus bisa dilakukan melalui beragam cara di antaranya memberdayakan masyarakat sesuai potensi desa dan keahlian warga. Selain itu juga bertindak sebagai pelaku usaha langsung sehingga alumni UMMI tidak menunggu lowongan kerja namun bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas.

"Alumni UMMI tidak mesti mencari pekerjaan tapi bagaimana membuka lapangan kerja baru untuk rakyat. Kami di Kemendes siap untuk kerja sama melakukan hal itu membantu pemuda kembali ke desa. Jadi tinggal memang di desa tapi pendapatan seperti orang kota," papar Mendes Yandri.

Dalam menjalankan usaha, para alumni bisa berkolaborasi dengan Kemendes PDT dalam hal ini 12 rencana aksi strategis seperti mewujudkan desa tematik, desa ekspor, desa wisata, dan lain sebagainya. Tentu saja potensi yang ada di desa para alumni adalah pertimbangan utama sehingga tak hanya nilai ekonomi yang bertambah namun juga pemanfaatan lingkungan secara maksimal.

Untuk menunjukkan keseriusan komitmen Mendes Yandri, dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dengan UMMI tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. Seluruh civitas akademika baik dari jajaran dosen maupun mahasiswa diharap terlibat langsung di seluruh proses membangun desa dan meningkatkan kualitas SDM sesuai peran masing-masing.

 

 

Sumber : https://kemendesa.go.id/berita/gunakan-pendekatan-octahelix-mendes-libatkan-ummi-dalam-pembangunan-desa-id 

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso pada Pelaksanaan Campuspreneur di IPB Bogor, Jawa Barat



Menteri Perdagangan, Budi Santoso memberikan sambutan pada pelaksanaan Camuspreneur yang berlangsung di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Jumat (12 Jun).

Mendag menyampaikan, pada 2 April 2026 lalu, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan Program Campuspreneur: Pengembangan Wirausaha Muda Berorientasi Ekspor. Hingga saat ini, sebanyak 19 perguruan tinggi, termasuk IPB University, telah bergabung dalam program ini sebagai wujud komitmen bersama untuk mencetak wirausaha muda yang berdaya saing global.

Program Campuspreneur dirancang sebagai ekosistem yang menghubungkan perguruan tinggi dengan pasar. Melalui program ini, mahasiswa dan alumni memperoleh pembinaan kewirausahaan, akses informasi pasar, pendampingan ekspor, business matching, hingga promosi produk. Berbagai kegiatan tersebut hari ini kita hadirkan melalui diskusi panel, pameran produk, coaching clinic, dan konsultasi bisnis.

Selain pelaksanaan Program Campuspreneur, Mendag Busan melakukan pelepasan ekspor PT Export Tani Nusantara untuk produk pinang ke Bangladesh dan Maladewa. Pelepasan ekspor ini menjadi simbol keberhasilan pelaku usaha Indonesia dalam menembus pasar global.

Mendag juga menekankan, pelepasan ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi dari ide menjadi produk, dari produk menjadi usaha, hingga menjadi eksportir dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menjadi gambaran konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui Program Campuspreneur.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono; Sekretaris Ditjen PEN, Sugih Rahmansyah; Sekretaris BPSDMP, Yan Triono; Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan, Abu Amar; Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco; Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Bayu Nugroho; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dewi Rokhayati; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Nurimansyah; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, N.M. Kusuma Dewi.

 Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-pelaksanaan-campuspreneur-di-ipb-bogor-jawa-barat

Baca Terusannya »»  

SPMB 2026, Ini Sederet Program Sekolah Gratis Pemprov Jateng untuk Ribuan Siswa

 


SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Di antaranya pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN dan SLBN, untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat, akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah, tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua.

“Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa,” kata Sadimin, di Semarang, Jumat(12/6/2026).

Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu, seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan.

Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui Program Sekolah Kemitraan yang menggandeng sekolah swasta.

Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4, dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik.

“Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per murid per tahun (program Sekolah Kemitraan),” ujarnya.

Sadimin membeberkan, program Sekolah Kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta, dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi.

“Proses seleksinya (Sekolah Kemitraan) dilakukan bersamaan dengan SPMB Negeri, melalui jalur afirmasi,” tambahnya.

Sadimin menuturkan, Pemprov Jateng juga tetap menyediakan program sekolah gratis, yaitu SMK boarding dan semi boarding.

Untuk boarding school, kuota tersedia di tiga lokasi, yakni SMKN Jateng Semarang sebanyak 120 kursi, SMKN Jateng Pati 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga 96 kursi.

“Seluruh siswa dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal,” ujarnya.

Sementara, program semi boarding school diselenggarakan di 15 SMK Negeri, yang tersebar di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes.

Total kuota yang disediakan, lanjut Sadimin, pada program semi boarding mencapai 471 kursi. Sama seperti boarding school, peserta didik juga dibebaskan dari biaya operasional dan biaya personal selama mengikuti pendidikan.

Pada kesempatan itu, Sadimin juga menegaskan pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026 dilakukan secara transparan.

“SPMB Jawa Tengah 2026 no titip, no jastip,” tegasnya.

Sementara, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng terus berupaya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, agar tetap memperoleh akses pendidikan, dengan menggulirkan berbagai program.

Menurutnya, pendidikan harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, karena menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan warga.

“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” ujar Luthfi.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/spmb-2026-ini-sederet-program-sekolah-gratis-pemprov-jateng-untuk-ribuan-siswa/ 

Baca Terusannya »»  

Kemendikdasmen Dorong Pemda Perkuat Layanan Publik dalam SPMB Ramah 2026

 


Jakarta, 12 Juni 2026 – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi momentum penting. Tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerimaan peserta didik, SPMB juga menyangkut harapan orang tua terhadap masa depan pendidikan anak. Karena itu, sekolah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana seleksi, tetapi juga menjadi pusat layanan informasi, pendampingan, dan kepastian proses bagi masyarakat.

Dalam memperkuat peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyelenggarakan Webinar SPMB Ramah 2026 bertema “Peran Kepala Sekolah Mendekatkan Layanan Penerimaan Murid Baru melalui SPMB Ramah”.

Kegiatan ini mengusung semangat pemerataan akses dan partisipasi semesta sebagai fondasi pelaksanaan SPMB. Semangat tersebut menjadi wujud komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Direktur KSPSTK, Iwan Junaedi, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, SPMB Ramah merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan.

“Proses penerimaan murid baru harus berlangsung secara transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Karena itu, kepala sekolah perlu memastikan layanan informasi berjalan responsif, tahapan disampaikan secara terbuka, dan tidak ada praktik titipan, pungutan, maupun perlakuan diskriminatif,” ujarnya.

SPMB Ramah dirancang untuk menghadirkan proses penerimaan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis data. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengumuman hasil, dilaksanakan secara terbuka guna menjamin proses yang objektif dan akuntabel.

Berbagai praktik baik juga dibagikan dalam webinar tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menyukseskan SPMB Ramah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui semangat “No Titip, No Jastip” untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Semarang, Rusmiyanto, menyoroti pentingnya layanan informasi yang mudah diakses dan responsif agar masyarakat memahami seluruh proses dengan baik. Dari Batam, Kepala SMPS 02 Ibnu Sina Batam, Marlianis, menegaskan bahwa sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Melalui webinar ini, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan SPMB merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, SPMB Ramah 2026 diharapkan dapat berjalan jujur, terbuka, berkeadilan, dan bebas dari praktik di luar ketentuan. Pada akhirnya, SPMB yang ramah adalah SPMB yang memberikan kepastian, menumbuhkan kepercayaan, dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk bersekolah.

 

 

Sumber :  https://www.kemendikdasmen.go.id/en/siaran-pers/15588-kemendikdasmen-dorong-pemda-perkuat-layanan-publik-dalam-spm

Baca Terusannya »»  

Menua dengan Sehat dan Bermartabat, Kemenkes Perkuat Layanan untuk Lansia

 


Jakarta, 12 Juni 2026

Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lanjut usia (lansia) yang sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat melalui penyelenggaraan Indonesia Active Ageing Summit 2026 yang menjadi puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 di gedung C RSPON, Jumat (12/6/2026).

Mengusung tema “Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya”, peringatan HLUN tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia sekaligus memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif hingga usia lanjut.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan hidup, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk tetap sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut.

“Tujuan kita bukan sekadar memperpanjang umur. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat dapat tetap aktif, produktif, dan bermartabat di usia lanjut. Kita ingin masyarakat Indonesia hidup lebih panjang dalam keadaan sehat, bukan hidup lebih lama tetapi dalam kondisi sakit,” ujar dr. Benjamin.

Saat ini Indonesia telah memasuki era ageing population dengan jumlah penduduk lansia mencapai sekitar 34 juta jiwa atau hampir 12 persen dari total populasi. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, pemerintah terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif untuk mencegah penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian pada usia lanjut.

Menurut dr. Benjamin, sebagian besar beban penyakit yang dialami lansia sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat sejak usia muda. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, hingga gagal ginjal menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian bersama.

“Banyak kasus stroke dan gagal ginjal sebenarnya berawal dari hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Karena itu, upaya menjaga kesehatan harus dimulai sejak usia produktif melalui pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit sehari selama lima hari dalam seminggu. Aktivitas fisik terbukti membantu menjaga fungsi organ tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mempertahankan kemandirian lansia.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga mendorong penguatan sistem perawatan jangka panjang (long-term care) berbasis keluarga dan komunitas. Pendekatan ini dinilai penting mengingat semakin banyak lansia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di rumah.

“Ukuran kemajuan bangsa bukan hanya seberapa jauh kita melangkah, tetapi juga siapa yang kita lindungi sepanjang perjalanan. Lansia bukan beban, melainkan aset bangsa yang harus dijaga kesehatan, fungsi, dan martabatnya,” tegas dr. Benjamin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan Kementerian Kesehatan terus memperluas layanan kesehatan ramah lansia melalui transformasi layanan primer.

Hingga saat ini, sebanyak 8.911 puskesmas telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang melayani seluruh siklus hidup termasuk kelompok lansia. Selain itu, sebanyak 9.013 puskesmas telah menyelenggarakan layanan perawatan jangka panjang dan 7.887 puskesmas telah menjadi puskesmas ramah lansia.

Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap sekitar 6,8 juta lansia juga menunjukkan sejumlah faktor risiko kesehatan yang masih perlu menjadi perhatian. Sebanyak 95 persen lansia tercatat kurang melakukan aktivitas fisik, 58 persen memiliki tekanan darah di atas normal, dan 51 persen mengalami kelebihan berat badan.

“Data ini menunjukkan bahwa upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harus terus diperkuat agar lansia Indonesia dapat tetap sehat, aktif, dan mandiri,” kata dr. Endang.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/menua-dengan-sehat-dan-bermartabat-kemenkes-perkuat-layanan-untuk-lansia 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi Tata Kelola Tambang, KPK RI Jadikan Pemprov Jateng “Pilot Project” Perizinan MBLB

 


SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan dan akuntabel. Bahkan, provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini ditetapkan sebagai pilot project nasional, dalam pengelolaan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Ely Kusumastuti, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Tambang Khususnya MBLB, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Menurut Ely, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan perizinan MBLB. Karena itu, KPK terus mendorong dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Jateng, dalam membangun sistem perizinan yang lebih baik.

“Kami memberikan apresiasi kepada Jawa Tengah. Dari kami memang Jawa Tengah menjadi pilot project untuk perizinan MBLB. Satu-satunya di Indonesia yang sudah memiliki perda terkait perizinan MBLB adalah Jawa Tengah. Karena itu, kami terus bersinergi dan memberikan dukungan,” ujar Ely.

Dia menjelaskan, kegiatan Rakor tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai upaya kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, yang memiliki proses perizinan cukup kompleks dan melibatkan banyak instansi.

Mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Lingkungan Hidup, ATR/BPN hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seluruh tahapan menjadi fokus evaluasi untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan mencari solusi bersama.

“KPK menitikberatkan pengawasan pada empat aspek utama, yakni regulasi, transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, mitigasi risiko penyimpangan, serta pengawasan implementasi zonasi pertambangan,” tegasnya.

Selain aspek perizinan, KPK juga menyoroti berbagai potensi penyimpangan di lapangan, seperti aktivitas tambang tanpa izin, penambangan yang melebihi wilayah izin, hingga ketidaksesuaian jenis material yang ditambang dengan izin yang dimiliki.

Menurut Ely, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Padahal, apabila seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, dan kewajiban pajak dipenuhi secara benar, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyampaikan, Jawa Tengah siap menjadi percontohan tata kelola perizinan pertambangan.

Menurutnya, penetapan Jawa Tengah sebagai pilot project nasional, menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, yang transparan dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Harapannya seluruh OPD yang terlibat dalam pelayanan perizinan, dapat semakin menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Khusus di sektor pertambangan MBLB, seluruh proses kami dorong melalui sistem elektronik, sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan,” kata Agus.

Dia menjelaskan, seluruh proses perizinan saat ini dilakukan secara digital, melalui sistem yang memungkinkan pemohon memantau setiap tahapan proses, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis. Dengan sistem tersebut, seluruh aktivitas terekam secara elektronik, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

“Selain memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor pertambangan, sistem tersebut juga menjadi instrumen pengawasan yang efektif, karena seluruh proses dapat dilacak secara terbuka,” terangnya.

Agus menambahkan, dasar hukum yang memperkuat tata kelola pertambangan di Jawa Tengah, adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

“Dengan dukungan regulasi yang kuat, sistem pelayanan yang transparan, serta pengawasan yang berkelanjutan dari KPK, Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan perizinan pertambangan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” paparnya.

Agus juga menegaskan, di sisi lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengambil langkah tegas terhadap tambang ilegal yang beroperasi di wilayahnya.

“Kami terus melakukan penindakan terhadap tambang-tambang ilegal. Di tahun 2025 ada sekitar 13 penindakan, dan di tahun 2026 ada lima penindakan,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/apresiasi-tata-kelola-tambang-kpk-ri-jadikan-pemprov-jateng-pilot-project-perizinan-mblb/ 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Gandeng KPK, Benahi Tata Kelola Tambang dari Hulu ke Hilir

 


SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C. Pembenahan itu diarahkan pada pemetaan izin, penguatan pengawasan, sinkronisasi tata ruang, hingga penertiban aktivitas tambang tanpa izin.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sektor MBLB memiliki peran penting, dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, tata kelolanya harus dibenah,i agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

“KPK nanti membersamai kita. Saya ingin terang-benderang (tata kelola tambang) agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” kata Luthfi, saat Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembenahan Tata Kelola Pertambangan MBLB bersama tim Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (12/6/2026).

Menurut Luthfi, pembenahan akan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari proses perizinan, kesesuaian koordinat tambang, kewajiban reklamasi dan pascatambang, hingga pengawasan kegiatan di lapangan.

Dia meminta seluruh regulasi dan titik lemah tata kelola pertambangan dipetakan lebih dulu. Dengan begitu, langkah pencegahan dan pembinaan dapat diperkuat, sebelum masuk pada penegakan hukum.

“Dudukkan dulu peraturannya. Setelah itu kelemahannya apa. Upaya preemptif dan preventif yang kita inginkan yang lebih dulu, baru penegakan hukum yang terakhir,” ujarnya.

Ditambahkan, Pemprov Jateng mencatat, hingga 4 Juni 2026 terdapat 505 izin aktif pertambangan di Jawa Tengah. Rinciannya, 80 Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB), 128 ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, 157 IUP operasi produksi, 105 perpanjangan IUP operasi produksi, serta sejumlah izin lain.

Di sisi lain, tantangan pertambangan tanpa izin masih menjadi perhatian. Pada 2025 tercatat 128 kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sedangkan hingga Mei 2026 tercatat 49 kasus. Berdasarkan data Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, terdapat 13 penindakan pada 2025, dan 5 penindakan hingga Mei 2026.

Luthfi menegaskan, pembenahan tata kelola tambang tidak untuk menghambat investasi. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan kebutuhan material pembangunan tetap terpenuhi melalui aktivitas tambang yang legal, tertib, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Apalagi, tuturnya, Jawa Tengah masih membutuhkan pasokan material besar untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti Jalan Tol Jogja-Bawen, Semarang-Demak, dan Klaten-Jogja.

“Jawa Tengah sekarang lagi membangun infrastruktur besar. Kebutuhan kita itu masih kurang. Tapi dudukkan porsinya dulu, peraturannya, baru penegakan hukum terkait pembangunan yang kita lakukan,” kata dia.

Pemprov Jateng juga telah mencabut izin pelaku usaha pertambangan yang tidak sesuai regulasi. Pada periode 2025–2026, pencabutan izin dilakukan terhadap sejumlah perusahaan, antara lain CV Raksanam Lokapala di Boyolali, PT Parama Miguno Bumi di Kendal, CV Wishnu Pratama di Sragen, dan PT Dinar Batu Agung di Banyumas.

Sementara itu, sektor MBLB tetap menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Pada 2025, opsen pajak MBLB menyumbang Rp23,2 miliar, dan hingga Mei 2026 mencapai Rp10,6 miliar. Sektor ini juga menopang 811 perusahaan hilir dengan total investasi Rp30,4 triliun, serta menyerap sekitar 12.184 tenaga kerja lokal.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-gandeng-kpk-benahi-tata-kelola-tambang-dari-hulu-ke-hilir/ 

Baca Terusannya »»  

KLH/BPLH Percepat Transformasi Digital Lingkungan Melalui Pengembangan IBEQ

 


Jakarta, 12 Juni 2026 – Di tengah penyelenggaraan Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan arah baru pengelolaan lingkungan hidup nasional yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Rakornas PPKL) 2026 yang mengusung tema “Inovasi Digital dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.”

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa KLH/BPLH saat ini tidak lagi hanya berfokus pada identifikasi masalah lingkungan, tetapi juga menghadirkan solusi yang nyata melalui inovasi dan kolaborasi.

“KLH saat ini adalah KLH rezim solusi dan inovasi. Kita tidak boleh berhenti pada identifikasi masalah dan penyusunan laporan semata. Tugas kita adalah menghadirkan solusi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi, dan inovasi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Jumhur.

Rakornas yang mempertemukan para Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kualitas udara, air, lahan, serta ancaman perubahan iklim, pemanfaatan teknologi dan data dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan lingkungan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak.

Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH tengah mengembangkan Integrated Big Data for Environmental Quality (IBEQ), sebuah platform data lingkungan nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan kualitas lingkungan ke dalam satu ekosistem digital. Melalui platform ini, data kualitas udara, kualitas air, pengelolaan sampah dan limbah, hingga keanekaragaman hayati dapat terhubung dan dianalisis secara terpadu guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Pengembangan IBEQ juga akan diperkuat dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), sistem peringatan dini (early warning system), analitik data, dan pemantauan real time. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu mempercepat deteksi terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat pengawasan serta efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Transformasi digital tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mengubah pendekatan pengendalian lingkungan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif, sehingga berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Menteri Jumhur menegaskan bahwa seluruh inovasi yang dikembangkan pemerintah harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kita harus selalu mengedepankan kebermanfaatan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Lingkungan yang terjaga bukan hanya soal konservasi, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan air, produktivitas ekonomi, dan masa depan pembangunan Indonesia,” ujar Menteri Jumhur.

Selain memperkuat inovasi digital, Rakornas PPKL 2026 juga menjadi ajang penguatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup, khususnya para PEDAL yang berada di garis depan pengawasan dan pengendalian lingkungan. Di era digital, kompetensi teknis perlu didukung kemampuan pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi agar mampu menjawab tantangan lingkungan yang terus berkembang.

Melalui Rakornas PPKL 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian INVIROTECH 2026, KLH/BPLH berharap lahir berbagai terobosan yang mampu memperkuat pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di seluruh Indonesia. Dengan dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan kesadaran kolektif masyarakat, Indonesia diharapkan semakin siap mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

Sumber : https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-percepat-transformasi-digital-lingkungan-melalui-pengembangan-ibeq 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Salat Jumat Bersama Siswa Sekolah Rakyat

 

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak siswa Sekolah Rakyat memperkuat hubungan dengan Tuhan sebagai fondasi pembentukan karakter dan bekal membangun hubungan baik dengan sesama. 

Pesan itu disampaikan Gus Ipul usai salat Jumat bersama siswa dan guru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

Dalam arahannya, Gus Ipul membahas Surat Ali Imran ayat 190-191 tentang ulil albab atau orang-orang berakal. Ia menegaskan bahwa ciri utama orang berakal adalah selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan.

“Orang yang berakal menurut Allah itu orang yang mengingat Allah dahulu. Sebab orang kalau selalu mengingat Allah, dimanapun dalam keadaan apapun, akan selamat,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, mengingat Allah harus dilakukan dalam setiap kondisi, baik saat senang maupun susah. Menurutnya, sikap tersebut akan melahirkan rasa syukur atas seluruh nikmat yang diberikan Tuhan.

“Waktu berdiri, waktu duduk maupun waktu rebahan ingat Allah. Sebab orang kalau selalu mengingat Allah isinya itu bersyukur,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa rasa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat, sebagaimana ajaran dalam Al Quran. Sebaliknya, mengingkari nikmat dapat membawa akibat buruk bagi kehidupan manusia.

“Kalau kita mensyukuri itu, maka Allah janjikan akan ditambah, tapi kalau justru sebaliknya, mengingkari maka sesungguhnya adzab Allah (akan datang),” katanya.

Ia menuturkan, setelah mengingat Allah, manusia kemudian menggunakan akal pikirannya untuk merenung dan mengambil pelajaran. Karena itu, salat Jumat menurutnya bukan sekadar ibadah rutin, tetapi juga momentum untuk memperkuat kesadaran spiritual.

“Salat Jumat ini adalah bagian dari motivasi dan dorongan dari Allah kepada kita supaya bisa mengingat betul, bahwa mengingat Allah itu yang paling utama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan motivasi kepada para siswa Sekolah Rakyat. Ia menyebut para siswa sebagai anak-anak yang beruntung karena memperoleh kesempatan belajar melalui program strategis Presiden Prabowo Subianto.

“Nah anak-anakku sekalian, hari-hari ini kalian adalah orang-orang yang beruntung dengan program strategis Bapak Presiden ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas. Ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Gus Ipul, hampir satu tahun proses pembelajaran di Sekolah Rakyat menjadi momentum penting bagi para siswa untuk melakukan introspeksi.

“Kita harus introspeksi, bermuhasabah, merenungkan perjalanan selama satu tahun. Apa yang kita syukuri, apa yang kita dustakan, kebaikan apa yang sudah kita lakukan dan keburukan apa yang belum bisa kita hindari,” ujarnya.

Ia pun berpesan agar para siswa menjaga hubungan baik dengan Allah sebagai bekal membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia.

“Perbaiki hubunganmu dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia,” kata Gus Ipul.

Menutup arahannya, Gus Ipul menyampaikan doa dan harapan bagi para siswa serta guru Sekolah Rakyat agar terus semangat belajar dan mengabdi.

“Selamat belajar para siswa, selamat mengabdi para guru. Mudah-mudahan Allah memberikan imbalan yang terbaik,” katanya.

Hadir dalam salat Jumat berjamaah tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Staf Khusus Mensos (SKM) Malik Haramain dan Fatkhurohman Taufik, Tenaga Ahli Mensos (TAM) Andy Kurniawan, Kepala Pusdiklat Afrizon Tanjung, Kepala Pusat Data dan Informasi Kessos Joko Widiarto serta para siswa dan guru SRMA 10 Jakarta Selatan.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Gus-Ipul-Salat-Jumat-Bersama-Siswa-Sekolah-Rakyat

 

 

Baca Terusannya »»