Cari Blog Ini

Kamis, 20 Agustus 2026

Bertolak ke NTT, Wapres Gandeng Mahasiswa Turut Berperan Dalam Penanganan Bencana

 


Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/08/2026), untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Sehingga, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pada kesempatan ini Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu trauma healing para korban di wilayah bencana. Menurutnya, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak.

Wapres menilai keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Karena itu, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan masyarakat tertangani, tetapi juga mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki.

Selama kunjungan kerja di NTT, Wapres akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana serta fasilitas layanan dasar masyarakat di beberapa daerah, yaitu kabupaten Sikka, Manggarai dan Manggarai Timur.

Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas. Di saat yang sama, kolaborasi pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan berbagai elemen bangsa menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat proses pemulihan.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/bertolak-ke-ntt-wapres-gandeng-mahasiswa-turut-berperan-dalam-penanganan-bencana/ 

Baca Terusannya »»  

Rabu, 19 Agustus 2026

Undang Petugas Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI ke Hambalang, Presiden Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Dedikasi Mereka

 



Presiden Prabowo Subianto mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 lalu.

“Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 lalu,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya pada akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (19/8).

Seskab Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan pesan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan,” tulis Seskab Teddy.

Presiden, lanjut Seskab Teddy, juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugas. Menurut Seskab Teddy, seluruh petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

“Para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang berjalan sangat khidmat dan tetap menghibur jutaan pasang mata yang menyaksikan,” ungkapnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/seskab-teddy-undang-petugas-upacara-hut-ke-81-kemerdekaan-ri-ke-hambalang-presiden-prabowo-sampaikan-apresiasi-atas-dedikasi-mereka/ 

Baca Terusannya »»  

Hari Kelima Pascabencana, Pemerintah Kirim 65 Ton Logistik ke NTT

 


Pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pada hari kelima pascabencana kembali memberangkatkan lima pesawat yang membawa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa lima pesawat tersebut membawa total 65 ton logistik menuju NTT. Dengan pengiriman pada hari kelima tersebut, total bantuan yang telah diangkut sejak hari pertama mencapai 253 ton.

“Jadi, sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT,” ujar Seskab dalam keterangannya di Posko Bantuan NTT di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 04.00 WIB.

Pemerintah menyiapkan dua posko utama sebagai pusat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan logistik akan didistribusikan ke sejumlah wilayah, antara lain Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, dari posko Maumere, bantuan akan disalurkan ke Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Seskab menjelaskan bahwa pemerintah mengoptimalkan berbagai jalur untuk memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. Distribusi melalui jalur udara dilakukan menggunakan helikopter, pesawat Cassa, serta pesawat berukuran lebih kecil untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Selain jalur udara, distribusi juga didukung melalui jalur laut dengan pengerahan tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut. Satu kapal rumah sakit juga telah berada di lokasi untuk mendukung penanganan bencana.

Sementara itu, akses melalui jalur darat telah kembali dapat dilalui. “Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua,” ungkap Seskab.

Seskab menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan dan distribusi bantuan dapat berlangsung dengan cepat sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.

“Pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat,” tutur Seskab.

Pada kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari aparat, warga, relawan, hingga berbagai unsur lainnya.

“Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak,” pungkas Seskab

 

 

 

Sumber : https://setkab.go.id/253-ton-logistik-dikirim-ke-ntt/ 

Baca Terusannya »»  

[Update Penanganan Gempa M7,7] - Korban Meninggal Dunia 71 Jiwa, 398 Ton Bantuan Telah Terdistribusi

 

 

 

MANGGARAI BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan penanganan darurat gempa M7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, per Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB. Jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi sebanyak 71 jiwa. Penambahan satu korban meninggal berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.

Terkait penyaluran logistik, sampai dengan kemarin (18/8) pukul 18.00 WIB distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur udara dan laut. Total bantuan yang telah terkirim pada periode 15-18 Agustus sebanyak 398 Ton.

Jalur darat masih menjadi opsi utama penyaluran bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi geografis dan akses jalan menuju titik pengungsian.

Sementara itu, pemerintah juga mengoptimalkan transportasi laut untuk menjangkau wilayah lebih luas. Pada Selasa (18/8), KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan membawa paket bantuan BNPB berupa sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi, serta bantuan dari berbagai unsur masyarakat.

Penanganan pengungsi masih menjadi fokus utama karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah akibat kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan.

Berdasarkan pemutakhiran data per Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB, total pengungsi sebanyak 59.647 dengan jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa.

Pemerintah daerah bersama BNPB terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, meliputi makanan dan air bersih, tenda, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas.

Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat. Mengingat masyarakat tersebar di sejumlah titik, maka pendataan dan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau lokasi pengungsian mandiri. 

Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan ditangani secara tepat sasaran.

Untuk mempercepat penanganan darurat, pemerintah mengerahkan sumber daya nasional termasuk TNI/Polri dan seluruh unsur pentaheliks. Pengerahan tersebut ditujukan untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut.

BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, yaitu mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. 

Dengan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak ini, menjadi momentum bahwa pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan, selain itu pemerintah akan terus mendampingi proses penanganan hingga tahap pemulihan

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/update-penanganan-gempa-m77-korban-meninggal-dunia-71-jiwa-398-ton-bantuan-telah-terdistribusi 

 

 

Baca Terusannya »»  

Merdeka Run 2026 Tinggal 10 Hari Lagi, Matangkan Persiapanmu Runners

 


Jakarta: Pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 tinggal 10 hari lagi. Para peserta pun diimbau untuk mulai mematangkan persiapan, termasuk menjaga kondisi tubuh dan mengatur strategi saat mengikuti perlombaan.

Sejumlah persiapan penting perlu diperhatikan para runners menjelang race. Salah satunya adalah memastikan waktu istirahat yang cukup. Peserta disarankan tidak begadang apabila perlombaan berlangsung pada pagi harinya.

“Kalau besok pagi race, malamnya jangan begadang. Kemudian, carbo loading, makanan karbohidrat yang cukup sebelum race dimulai,” ujar Suryo Agung Wibowo, pemegang rekor pelari tercepat 100 m Asia Tenggara dengan catatan waktu 10.17 detik pada 2007 lalu usai menjadi narasumber Jamnas 2026 di Teater Wisma Menpora, Jakarta, Rabu (19/8).

Selain persiapan sebelum perlombaan, peserta juga perlu mengatur kemampuan diri selama berlari. Runners diimbau tidak memaksakan diri dan menyesuaikan pace dengan kemampuan masing-masing, terlebih jarak yang ditempuh dalam Merdeka Run 2026 mencapai 8 kilometer.

“Selanjutnya, saat nanti sudah race, kontrol kemampuan diri, jangan sampai dipaksakan. Karena ini untuk memeriahkan HUT RI, kita lari 8 KM, bukan 5 KM atau 6 KM. Jadi diatur pace-nya, yang penting jangan sampai maksain diri,” kata Suryo Agung yang juga menjadi ASN di Kemenpora ini.

Dari sisi perlengkapan, peserta disarankan menggunakan sepatu running yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Penggunaan merek lokal maupun merek lainnya tidak menjadi persoalan selama sepatu tersebut nyaman digunakan dan sesuai dengan kondisi kaki.

“Gear pack-nya yang pasti pakai sepatu running yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Mau merek lokal enggak masalah, yang penting nyaman di kaki. Kemudian boleh ditambahin pakai kacamata, topi, smartwatch, dan handphone,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebutuhan air minum selama perlombaan, peserta disebut tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Merdeka Run 2026 menyediakan water station setiap sekitar 2 kilometer.

“Di Merdeka Run ini kalau tidak salah setiap 2 KM ada water station. Jadi kalaupun enggak bawa cadangan air minum sepertinya masih aman, tapi kalau mau bawa juga enggak masalah,” imbuhnya.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, para runners diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kondisi fisik, serta mengatur kemampuan selama berlari agar dapat mengikuti Merdeka Run 2026 dengan nyaman dan aman.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6961/merdeka-run-2026 

Baca Terusannya »»  

BNPB Perkuat Ekosistem Kebencanaan dan Ketangguhan Berkelanjutan Melalui ADEXCO Expo 2026

 


JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat ekosistem kebencanaan nasional dan global melalui penyelenggaraan Asia Disaster Management & Civil Protection Expo (ADEXCO) 2026, sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series. Kolaborasi strategis ini menjadi momentum krusial dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem kebencanaan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menegaskan bahwa ADEXCO 2026 bukan sekadar pameran produk dan peralatan teknologi kebencanaan, melainkan sebuah ruang kolaboratif yang mempertemukan unsur pentaheliks.

“ADEXCO 2026 bukan sekadar pameran, melainkan ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, teknologi, dan masyarakat. Bencana semakin membutuhkan ekosistem industri yang tidak hanya menyediakan peralatan fisik, tetapi juga data, teknologi, inovasi pembiayaan, hingga tata kelola yang dapat diterapkan secara nyata dari hulu ke hilir” ujar Dr. Raditya Jati.

ADEXCO 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9–12 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan mengusung tema besar "Sustainability for Industrial Transformation". Rangkaian kegiatan ini dirancang secara komprehensif mencakup :

  • Exhibition & Outdoor Space Exhibition (Pameran produk & teknologi indoor/outdoor)
  • ⁠Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR)
  • ⁠Special Session & Resilience & Response Hub
  • ⁠Onsite Podcast & Program Edukasi
  • ⁠Run for Charity (Kegiatan sosial & kepedulian kebencanaan)

Untuk memastikan agenda ini berdampak strategis dari hulu ke hilir, BNPB telah melakukan pertemuan strategis dan menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan tersebut membahas bagaimana sektor energi dan pertambangan dapat semakin terintegrasi dengan perspektif Pengurangan Risiko Bencana (PRB), mitigasi risiko kebencanaan industri, geofisika pertambangan, hingga pemulihan pascabencana.

Menuju puncak penyelenggaraan pada September 2026, BNPB bersama mitra telah membangun ruang dialog berkesinambungan sebagai fondasi kesiapsiagaan :

  • Seminar Nasional Kebencanaan (29 April 2026): Membahas kemandirian inovasi teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
  • ⁠Rangkaian NGOBAR (Ngobrol Pintar Bareng BNPB): Diskusi publik yang mengangkat isu-isu krusial seperti "Bukan Sekadar Sinyal" (komunikasi bencana), "Lompatan Teknologi Drone", "Membangun Kembali Hunian Pascabencana", hingga "Orkestrasi Tata Kelola Bencana Berkelanjutan".
  • ⁠Pembelajaran Ketangguhan di Yogyakarta: Mengangkat pengalaman 20 tahun pascagempa bumi Jogja (2006–2026) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai contoh pembelajaran praktik baik resiliensi daerah.

Indonesia juga secara konsisten mengusung gagasan Sustainable Resilience (Ketangguhan Berkelanjutan) yang mengintegrasikan tiga agenda utama dunia: pengurangan risiko bencana (Sendai Framework), adaptasi perubahan iklim (Paris Agreement), dan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Gagasan ini telah diperjuangkan melalui berbagai forum internasional seperti G20, GPDRR Geneva 2025, hingga tingkat kawasan ASEAN melalui ASEAN Leaders' Declaration on Sustainable Resilience. Sebagai pilar referensi, BNPB juga telah menyusun Sustainable Resilience Compendium (5 Volume Buku) yang merekam gagasan, tata kelola, kebijakan, investasi, hingga aksi nyata kebencanaan.

Melalui Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), BNPB menegaskan bahwa ketangguhan bencana harus menjadi joint endeavor (upaya bersama) multi-pihak. Tidak ada satu institusi maupun satu negara pun yang mampu membangun resiliensi secara menyendiri tanpa kerja sama lintas sektor dan lintas negara.

ADEXCO 2026 dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026, yang juga menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/bnpb-perkuat-ekosistem-kebencanaan-dan-ketangguhan-berkelanjutan-melalui-adexco-expo-2026 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya Tinjau NTT Pascagempa, Kemenkeu Peduli Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (19/8). Dalam kunjungan tersebut, Menkeu memastikan Pemerintah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin dukungan anggaran untuk penanganan bencana sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu melihat langsung kondisi pengungsian serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sebagai bentuk kepedulian, Kemenkeu Peduli menyalurkan bantuan awal berupa berbagai kebutuhan dasar, antara lain 4.600 kg beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kg gula pasir, 380 lembar selimut, 81 terpal, dan 200 pakaian.

Bantuan tersebut juga mencakup 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan, serta 540 dus air mineral. Untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat di lokasi terdampak, Kemenkeu Peduli turut menyalurkan kopi/teh, sereal, sabun, popok bayi, pembalut, pasta gigi, losion atau pelembab kulit, bumbu dapur, serta kecap/saus.

Secara keseluruhan, bantuan Kemenkeu Peduli merupakan bagian dari pengiriman bantuan dengan total nilai mencapai Rp565,2 juta. Bantuan tersebut menjadi wujud gotong royong dan kepedulian pegawai Kementerian Keuangan kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan pada masa awal penanganan.

Menkeu menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan dukungan awal dari keluarga besar Kementerian Keuangan. Pemerintah selanjutnya akan memastikan dukungan anggaran dapat diberikan sesuai kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

“Ini baru bantuan dari Kemenkeu Peduli, dari orang-orang Kementerian Keuangan. Kita melihat seperti apa kebutuhan di sini. Nanti kalau anggaran, yang lebih besar,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan akan memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menjalankan tugas penanganan bencana. Dukungan APBN akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

“Yang jelas, dari Kementerian Keuangan kami menyiapkan dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu. Kalau nanti membutuhkan tambahan, kita tambah. Jadi untuk bencana, anggarannya selalu kita utamakan,” tegas Menkeu.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyampaikan kesiapan untuk mendukung pembiayaan penanganan bencana di NTT dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran BNPB yang telah disiapkan. Meskipun sebagian dari alokasi sekitar Rp5 triliun tersebut telah digunakan, Pemerintah memastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan tetap terpenuhi sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mulai menggelar kebijakan penanganan dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8). Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan di wilayah terdampak. 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Tinjau-NTT-Pascagempa 

Baca Terusannya »»  

Menkeu dan DPR RI Temui Korban Gempa NTT

 

 

Nusa Tenggara Timur, – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak sekaligus mendengarkan kebutuhan para korban pascabencana. 
 

Dalam kunjungan, rombongan menemui masyarakat yang terdampak gempa, meninjau kondisi permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai penanganan pascabencana. 
 

Menkeu menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan korban dapat diketahui secara langsung dan menjadi dasar dalam menyiapkan dukungan yang diperlukan.
 

"Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana," ujar Menkeu.
 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.
 

"Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama," kata Ketua Komisi XI DPR RI. 
 

Sementara itu, Anggota DPR RI Hekal menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait agar bantuan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
 

 "Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik," ujar Hekal. 
Selain meninjau kondisi masyarakat, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan langkah-langkah pemulihan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fasilitas yang rusak, serta dukungan bagi masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. 
 

Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penanganan pascagempa di NTT. Hasil kunjungan dan dialog dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan dalam menentukan dukungan dan kebijakan yang diperlukan bagi proses tanggap darurat hingga pemulihan.
 

"Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi ini," ujar Menkeu. 
 

Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dan DPR RI untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdampak.

 

 


Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/menkeu-dpr-temui-korban-gempa-ntt 

Baca Terusannya »»  

Bantuan Gempa NTT Terus Diperkuat, Pos Pendukung Logistik Nasional Distribusikan 198 Ton Bantuan

 


JAKARTA — Pos Pendukung Logistik Nasional yang berlokasi di Halim Perdanakusuma terus menerima bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi M7,7 Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Rabu (19/8), donasi seberat 646 ton mengalir untuk didistribusikan ke wilayah terdampak. 

Pada Rabu (19/8), tercatat sebanyak 4 ton bantuan masuk ke gudang. Bantuan tersebut berasal dari lima donatur dan menjadi bagian dari persediaan logistik untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana di NTT.

Total bantuan yang siap disalurkan secara bertahap mencapai 394 ton. Bantuan tersebut berupa pangan dan non-pangan, seperti paket sembako, makanan siap saji, mi instan, obat-obatan, matras, selimut, tenda, velbed, hygiene kit hingga alat penjernih air. 

Pada hari ini (19/8) Pos Pendukung Logistik Nasional kembali mendistribusikan bantuan melalui pesawat angkut milik TNI AU. Lima sorti penerbangan dengan pesawat TNI AU mengangkut total bantuan seberat 63 ton. 

Lima sorti pengiriman bantuan meliputi rute Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo dengan pesawat Airbus A-4001 yang membawa bantuan seberat 20 ton. Pada rute yang sama pesawat lain mengangkut bantuan seberat 11 ton. 

Sedangkan pendistribusian bantuan melalui angkutan udara dari Halim Perdanakusuma menuju Maumere dengan tiga pesawat berbeda. Bantuan yang dibawa masing-masing seberat 10 ton, 10 ton dan 12 ton. 

Bantuan yang diangkut melalui armada TNI AU tersebut meliputi sembako, mi instan, makanan siap saji, minyak sawit, alat penjernih air dan perlengkapan lainnya.

Selain dari berbagai pihak, bantuan bersumber dari dana siap pakai (DSP) didistribusikan menuju Flores dengan total 9 sorti. Tonase bantuan pangan dan non-pangan yang diangkut seberat 135 ton. Distribusi tersebut diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 7 sorti dan Halim Perdanakusuma sebanyak 2 sortie, dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere.

Jenis bantuan dari DSP ini berupa non-pangan, di antaranya tenda, velbed, matras, kasur lipat, selimut, pakaian, toilet portable, genset dan hygiene kit. Sedangkan bantuan pangan, BNPB menyalurkan makanan siap saji, paket sembako dan obat-obatan.

Dengan demikian, total bantuan yang didistribusikan pada Rabu (19/8) melalui penerbangan TNI AU dan bantuan bersumber DSP BNPB mencapai 198 ton melalui 14 sorti penerbangan.

Secara kumulatif, sejak 15 hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang terdistribusi menggunakan pesawat TNI AU mencapai 251.317 kilogram atau sekitar 251 ton melalui 19 sorti penerbangan,  dengan tujuan Labuan Bajo sebanyak 10 sorti dan Maumere sebanyak 9 sorti.

Sementara itu, bantuan yang bersumber dari DSP BNPB dan didistribusikan menggunakan pesawat kargo komersial sejak 17 hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 345.000 kilogram atau 345 ton melalui 23 sorti. Distribusi tersebut terdiri atas 17 sorti menuju Labuan Bajo dan 6 sorti menuju Maumere.

Untuk memastikan kesinambungan dukungan logistik, Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdanakusuma juga telah menyiapkan rencana distribusi pada Kamis (20/8). Tiga pesawat TNI AU direncanakan untuk mengangkut bantuan, terdiri atas 1 unit Airbus A-4001 tujuan Labuan Bajo dengan kapasitas 22 ton, serta 2 unit Boeing tujuan Maumere dengan kapasitas masing-masing 10 ton.

Secara keseluruhan, Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdanakusuma terus memastikan proses penerimaan, pengelolaan, pengangkutan, hingga distribusi bantuan berjalan cepat dan terkoordinasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sekaligus mendukung percepatan penanganan darurat gempa bumi di Provinsi NTT. 

 

 Sumber : https://bnpb.go.id/berita/bantuan-gempa-ntt-terus-diperkuat-pos-pendukung-logistik-nasional-distribusikan-198-ton-bantuan

Baca Terusannya »»  

BNPB Ingatkan Penyintas Gempa Flores Tetap Waspada, Tidak Panik dan Takut Berlebihan

 


ENDE - Sejumlah masyarakat di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di depan rumah mereka setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Rasa takut dan trauma akibat guncangan kuat membuat sebagian warga belum berani kembali beraktivitas secara normal di dalam rumah, meskipun kondisi di sekitar tempat tinggal mereka berangsur kondusif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan pascagempa. Rasa takut merupakan hal yang wajar dirasakan masyarakat setelah mengalami guncangan besar. Namun, masyarakat diimbau agar tidak membiarkan rasa takut berkembang menjadi kepanikan yang justru dapat mengganggu aktivitas dan proses pemulihan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat menemui penyintas di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Rabu (19/8), menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi kegempaan berdasarkan informasi dan kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Suharyanto menjelaskan bahwa gempa susulan masih dapat terjadi setelah gempa utama. Namun, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, gempa susulan yang terjadi cenderung memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan gempa utama. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih proporsional, sehingga tetap waspada tanpa diliputi ketakutan yang berlebihan.

“Jangan panik, tetapi tetap waspada. Selama 2-3 minggu kedepan menurut BMKG gempa susulan itu mungkin masih terjadi. Tetapi gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama (red: tidak sebesar magnitudo 7,7). Bahkan jika ada isu akan terjadi tsunami menurut BMKG itu tidak mungkin. Ini menurut riset ilmu pengetahuan,” jelas Suharyanto.

Menurutnya, kewaspadaan tetap menjadi hal utama, terutama bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Warga diminta tidak memasuki bangunan yang telah mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Pilihan untuk sementara tinggal di tenda di sekitar rumah dapat dilakukan apabila kondisi rumah belum dipastikan aman.

“Kalau rumahnya rusak cukup parah, jangan masuk dulu. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Tetapi bagi rumah yang aman dan sudah diperiksa, masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan. Tetap ikuti informasi resmi, jangan percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.

BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan setiap getaran kecil sebagai alasan untuk panik. Sebaliknya, setiap getaran harus disikapi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang benar, seperti melindungi diri, menjauh dari bangunan yang berisiko, serta mengikuti prosedur keselamatan yang telah disosialisasikan.

Kepala BNPB menekankan bahwa masyarakat tidak perlu menghadapi situasi ini dengan ketakutan seorang diri. Pemerintah bersama pemerintah daerah, BMKG, BPBD, dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan kondisi kegempaan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

“Yang kita perlukan sekarang adalah tenang dan waspada. Jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Dengarkan informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus berada di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” kata Suharyanto.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah proses pemulihan masyarakat Flores. Selain membangun kembali rumah dan memenuhi kebutuhan dasar penyintas, pemulihan pascagempa juga perlu memberikan rasa aman secara psikologis agar masyarakat secara bertahap dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

BNPB mengajak masyarakat untuk saling menguatkan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menjadikan informasi resmi BMKG dan pemerintah sebagai rujukan utama. Dengan kewaspadaan yang tepat dan informasi yang benar, masyarakat diharapkan dapat menghadapi potensi gempa susulan secara lebih tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/bnpb-ingatkan-penyintas-gempa-flores-tetap-waspada-tidak-panik-dan-takut-berlebihan 

Baca Terusannya »»  

Jateng Uji Model Baru Pengentasan Kemiskinan, Pemuda Jadi Ujung Tombak



 

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan, dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Bukan sekadar diberi bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan, yang bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya.

Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda, yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026).

Taj Yasin mengatakan, pilot project itu dirancang untuk menguji, bagaimana pemberdayaan pemuda dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut menyasar warga berusia 16-30 tahun, yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4.

Ditambahkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.

Taj Yasin mengatakan, pemuda dipilih sebagai bagian penting dari pilot project, karena memiliki kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

Pilot project tersebut dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo (Kota Surakarta), Desa Winduaji (Kabupaten Brebes), Desa Belik dan Mendelem (Pemalang), Desa Rejosari (Demak), serta Desa Ngawen (Blora).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu akan melalui asesmen untuk melihat kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, kata Taj Yasin, penting agar bantuan yang diberikan tidak habis setelah diterima. Sebaliknya, bantuan harus berkembang menjadi kegiatan produktif, yang mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” ungkap wagub.

Gus Yasin, sapaannya, meminta seluruh daerah yang menjadi pilot project, memastikan program tersebut tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Setiap bantuan yang diberikan harus harus terus dipantau dan dikawal.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurut dia, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan bantuan, tetapi harus membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” beber Astrid.

Dia berharap, pilot project tersebut tidak berhenti pada peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi model yang dikembangkan di daerah lainnya.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan beragam intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi antara lain diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.

Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta, dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial, yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Dukungan tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.

Sementara, untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta, sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. 

 

Sumber:https://jatengprov.go.id/publik/jateng-uji-model-baru-pengentasan-kemiskinan-pemuda-jadi-ujung-tombak/ 

Baca Terusannya »»  

Harapan dan Capaian pada Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah

 


BOYOLALI — Beragam harapan dan capaian mengemuka dalam Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Alun-Alun Kidul, Kabupaten Boyolali, Rabu (19/8/2026).

Peringatan itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari anak-anak sekolah, perwakilan petani, pelaku UMKM, hingga mantan gubernur dan tokoh masyarakat lainnya. Mereka berharap di usia ke-81 tersebut, Jawa Tengah terus maju dalam berbagai bidang.

Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013, Bibit Waluyo berharap, perekonomian Jawa Tengah harus kuat, karena sebagai salah satu penyangga ketahanan ekonomi nasional. Guna mewujudkannya, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja keras dalam setiap bidang.

“Jawa Tengah harus kuat ekonominya, sebagai penyangga ketahanan nasional, maka masyarakat Jawa Tengah harus mempeng (tekun) bekerja, bertani, bercocok tanam untuk kesejahteraan keluarga dan bangsa,” katanya, seusai mengikuti upacara.

Bibit menjelaskan, sektor agraris merupakan salah satu penopang yang harus terus dioptimalkan. Pemerintah harus peduli pada sektor tersebut, karena itu merupakan kekuatan. Apalagi, Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional.

Setali tiga uang, para pelajar SMAN 1 Boyolali, juga berharap Jawa Tengah terus maju dalam bidang pendidikan. Sekolah gratis dan berbagai program bidang pendidikan telah banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, sehingga mendapatkan kesempatan belajar yang sama.

“Semoga Jawa Tengah makin maju dan sukses, apalagi di bidang pendidikan,” ujar Sukma Ananda Gracia, pelajar SMAN 1 Boyolali.

Sukma juga menyampaikan pesan kepada generasi muda, khususnya para pelajar, untuk giat belajar. Sebab, itu menjadi poin penting, agar dapat bersama-sama membawa Jawa Tengah semakin maju ke depannya.

“Mari bersama-sama kita gotong royong, serta bisa merangkul satu sama lain, untuk menjaga dan memajukan Jawa Tengah,” katanya.

Pelajar lainnya, Kristian Unggul Saputra, memaknai pesan Gubernur Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Jadi, sebagai upaya untuk mempersatukan semangat untuk memajukan Jawa Tengah.

“Tadi Gubernur menyampaikan tentang nyawiji, beliau menginginkan kita menjadi satu kesatuan dan kekeluargaan supaya kita tidak terpecah belah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, di tengah kondisi global yang tidak menentu dan tekanan fiskal, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas. Tema Gumregut Nyawiji juga membawa pesan, semangat bersatu merupakan nafas pembangunan Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaian sejumlah capaian dalam pembangunan Jawa Tengah, baik di sektor pangan, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Pada 2025, produksi padi Jawa Tengah disebut mencapai sekitar 9,39 juta ton, sementara hingga Juli 2026, produksi gabah kering giling telah mencapai 6,74 juta ton.

“Kalau petani kita bekerja keras, maka kita yang diberi amanah memimpin Jawa Tengah juga harus bekerja keras sampai di tingkat desa,” tegas Luthfi.

Kerja masyarakat tersebut, menurut Luthfi, juga ikut menggerakkan sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja. Bahkan, tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah turun dari 4,33 persen menjadi 4,24 persen, dengan tambahan sekitar 460 ribu orang yang bekerja.

Menurutnya, pertumbuhan investasi juga terus berjalan. Hingga semester pertama 2026, investasi telah mencapai Rp59,94 triliun.

Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga saat ini mencapai 5,80 persen. Di sisi lain, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,21 persen. Capaian tersebut berjalan beriringan dengan program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng menggratiskan biaya pendidikan bagi 231.724 siswa sekolah negeri, dan sekitar 5.004 siswa sekolah swasta. Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu, termasuk 10.000 siswa dari keluarga miskin. Sebanyak 282 sekolah telah direhabilitasi dan sembilan sekolah baru dibangun.

Di bidang kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 21 juta masyarakat. Sementara di sektor perumahan, pemerintah telah menuntaskan sekitar 339.963 unit backlog perumahan.

Jawa Tengah juga memperkuat dukungan terhadap program pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Sebanyak 14 Sekolah Rakyat telah direalisasikan dengan 1.275 siswa, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk sebanyak 8.523 unit, dan 6.271 di antaranya telah beroperasi.

Luthfi menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak semata-mata menjadi hasil kerja pemerintah. Penghargaan dan capaian yang diraih Jawa Tengah juga merupakan buah dari kontribusi seluruh elemen masyarakat. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/harapan-dan-capaian-pada-hari-jadi-ke-81-jawa-tengah/ 

Baca Terusannya »»  

Upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, Ratusan Orang Doakan Korban Bencana NTT

 


BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali mengirimkan pesan belasungkawa, atas bencana longsor yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus, dia memimpin langsung doa bersama untuk masyarakat yang terdampak bencana tersebut, saat upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali, Rabu (19/8/2026).

“Upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah kali ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sederhana, semata-mata untuk ikut berbelasungkawa serta mendoakan saudara-saudara kita di NTT,” ujar Luthfi, sebelum memimpin doa bersama.

Sebelumnya, pada 17 Agustus 2026 lalu, Provinsi Jawa Tengah juga telah mengirimkan tim relawan dan bantuan, sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membantu masyarakat terdampak bencana di NTT.

Menurut Luthfi, misi kemanusiaan tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Para relawan juga diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana.

Dia juga memastikan, dukungan dari Jawa Tengah tidak berhenti pada pengiriman tahap pertama. Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota, untuk menyiapkan bantuan lanjutan.

“Ini adalah kegiatan kemanusiaan. Berikan yang terbaik, Jawa Tengah sangat peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya, saat melepas bantuan dan tim relawan beberapa hari lalu.

Kesederhanaan dan doa serta bantuan untuk masyarakat terdampak bencana itu, merupakan bentuk empati dan kepedulian sesama warga Indonesia. Juga implementasi dari semangat kebersamaan dan persatuan untuk memberikan kerja nyata dan kebermanfaatan, sebagaimana tema Hari Jadi Ke-81 Jawa Tengah yaitu Gumregut Nyawiji.

“Gumregut Nyawiji menggambarkan semangat untuk terus bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan menyatukan seluruh kekuatan masyarakat,” katanya.

 

 

Sumber: https://jatengprov.go.id/publik/upacara-peringatan-hari-jadi-ke-81-jawa-tengah-ratusan-orang-doakan-korban-bencana-ntt/ 

Baca Terusannya »»  

Hari Jadi ke-81 Jateng, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Apresiasi Peran Petani, Buruh, hingga UMKM

 


BOYOLALI – Genap 545 hari memimpin Provinsi Jawa Tengah bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Gubernur Ahmad Luthfi menilai capaian pembangunan tidak lahir dari kerja pemerintah semata.

Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Tengah, Luthfi secara khusus menyampaikan apresiasi kepada petani, buruh, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pemuda, hingga penyandang disabilitas, yang turut menggerakkan pembangunan daerah.

“Ini sudah 545 hari menemani panjenengan sedoyo. Saya dengan Gus Yasin untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi Jawa Tengah,” kata Luthfi, saat menjadi inspektur upacara Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Berbagai capaian pembangunan selama 545 hari masa kepemimpinannya, merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, dalam momentum HUT ke-81, Luthfi secara khusus mengundang perwakilan petani, buruh, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pemuda, dan penyandang disabilitas, untuk hadir dalam upacara.

Dia menyebut, mereka sebagai bagian penting dari perjuangan membangun Jawa Tengah. Kerja keras mereka, kata Luthfi, tidak selalu terlihat ataupun tercatat, tetapi manfaatnya dirasakan oleh jutaan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Jawa Tengah, dari lubuk hati kami yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, atas kerja sama dan kontribusi panjenengan semuanya,” ujar gubernur.

Salah satu kelompok yang mendapat sorotan khusus adalah petani. Luthfi menilai, kerja keras petani membuat Jawa Tengah tetap menjadi salah satu penyangga pangan nasional.

Pada 2025, produksi padi Jawa Tengah disebut mencapai sekitar 9,39 juta ton, sementara hingga Juli 2026, produksi gabah kering giling telah mencapai 6,74 juta ton.

“Kalau petani kita bekerja keras, maka kita yang diberi amanah memimpin Jawa Tengah, juga harus bekerja keras sampai di tingkat desa,” tegasnya.

Kerja masyarakat tersebut, menurut Luthfi, juga ikut menggerakkan sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja. Bahkan, tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah turun dari 4,33 persen menjadi 4,24 persen, dengan tambahan sekitar 460 ribu orang yang bekerja.

Pertumbuhan investasi juga terus berjalan. Hingga semester pertama 2026, investasi telah mencapai Rp59,94 triliun.

Sementara, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga saat ini mencapai 5,80 persen. Di sisi lain, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,21 persen.

Capaian tersebut berjalan beriringan dengan program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng menggratiskan biaya pendidikan bagi 231.724 siswa sekolah negeri, dan sekitar 5.004 siswa sekolah swasta.

Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu, termasuk 10.000 siswa dari keluarga miskin. Sebanyak 282 sekolah telah direhabilitasi, dan sembilan sekolah baru dibangun.

Di bidang kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 21 juta masyarakat. Sementara di sektor perumahan, pemerintah telah menuntaskan sekitar 339.963 unit backlog perumahan.

Jawa Tengah juga memperkuat dukungan terhadap program pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Sebanyak 14 Sekolah Rakyat telah direalisasikan dengan 1.275 siswa, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk sebanyak 8.523 unit, dan 6.271 di antaranya telah beroperasi.

Luthfi menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak semata-mata menjadi hasil kerja pemerintah. Penghargaan dan capaian yang diraih Jawa Tengah, juga merupakan buah dari kontribusi seluruh elemen masyarakat.

“Boleh jadi tidak semua perjuangan panjenengan terlihat, tidak semua kerja keras tercatat. Namun manfaatnya dirasakan oleh jutaan masyarakat Jawa Tengah,” katanya.

Di usia ke-81, Luthfi mengatakan, perjalanan pembangunan Jawa Tengah juga merupakan estafet dari 15 gubernur sebelumnya. Setiap pemerintahan menghadapi tantangan dan persoalan yang berbeda.

Karena itu, semangat Wolung Puluh Siji, Gumregut Nyawiji harus menjadi energi untuk melanjutkan kerja bersama tersebut. Pemerintah, kata dia, masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

“Memang belum banyak capaian yang bisa kami berikan, tapi saya yakin dengan tekad gumregut dan nyawiji, akan banyak hal yang dapat kita capai di tahun-tahun selanjutnya,” pungkasnya. 

 

 

Sumber  : https://jatengprov.go.id/publik/hari-jadi-ke-81-jateng-ahmad-luthfi-apresiasi-peran-petani-buruh-hingga-umkm/ 

Baca Terusannya »»  

Suara Emas Cicit Keponakan WR Soepratman Pukau Peserta Upacara Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah

 


BOYOLALI — Suara emas cicit keponakan dari WR Soepratman, Antea Putri Turk (17) memukau ratusan peserta upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali, Rabu (19/8/2026). Dia secara khusus membawakan karya-karya WR Soepratman, termasuk Indonesia Raya 3 Stanza.

Penampilan Antea dibuka dengan menyanyikan dua lagu wajib nasional, yaitu Dari Barat Sampai ke Timur dan Di Timur Matahari. Selanjutnya, Antea membawakan tiga karya WR Soepratman lainnya, yaitu Indonesia Hai Iboekoe, Indonesia Tjantik, dan Matahari Terbit.

Sebagai penutup, Antea membawakan Indonesia Raya 3 Stanza secara langsung, dengan vokal dan biola. Dia menggunakan lirik, notasi, dan partitur perdana karya asli WR Soepratman.

“Sangat luar biasa bisa menyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza di panggung Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah. Ini yang saya mainkan itu notasi dan partitur dari 1927, WR Soepratman menyanyikan dan memainkan biolanya di Kongres Pemuda 1928,” ujarnya, seusai acara.

Sebelum tampil di Hari Jadi Jawa Tengah, suara Antara lebih dulu menghiasi Pesta Rakyat Kemerdekaan RI yang digelar di Jakarta pada 17 Agustus 2026 lalu. Membawakan lagu karya WR Soepratman di depan banyak orang, merupakan suatu kebanggaan bagi Antea.

Dia juga berharap, ke depan lebih banyak anak-anak muda yang melestarikan dan membawakan lagu-lagu karya WR Soepratman di berbagai panggung. Sebab, ada beberapa lagu yang baru ditemukan kembali.

“Untuk anak-anak muda, selalu berkarya dan melestarikan kembali untuk Indonesia tetap merdeka,” beber Antea, didampingi ibunya, Endang Wahyuningsih.

Diketahui, Antea merupakan cicit dari Ngadini Soepratini, kakak kandung WR Soepratman. Antena juga menjadi Duta Lagu Indonesia Raya 3 Stanza dari Yayasan Wage Rudolf Soepratman–Meester Cornelis Jatinegara.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi penampilan Antea yang sangat memukau para peserta upacara Hari Jadi Jawa Tengah. Antea sengaja diundang, karena merupakan kerabat dari WR Soepratman yang berasal dari Purworejo. Undangan itu sebagai bentuk penghormatan bagi tokoh nasional asal Jawa Tengah.

“Bagus sekali, dia nanti akan menggelar konser sendiri. Suaranya bagus sekali, saya masih terngiang-ngiang dan terkenang dengan sosok WR Soepratman,” katanya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/suara-emas-cicit-keponakan-wr-soepratman-pukau-peserta-upacara-hari-jadi-ke-81-jawa-tengah/ 

Baca Terusannya »»  

Selasa, 18 Agustus 2026

Wamenkeu Suahasil Ungkap Strategi Pemerintah Capai Pertumbuhan 6%: RAPBN 2027 Makin Efisien

 

 

Jakarta, 19/08/2026 Kemenkeu – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ekspansif sebesar 6%. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa optimisme pemerintah tersebut berlandaskan pada fondasi pemulihan ekonomi nasional yang kian solid.

Sepanjang semester pertama tahun 2026, Indonesia berhasil mengandalkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,45%. Kinerja ini diproyeksikan terus menguat pada kuartal III dan IV di atas 5,5%, didorong oleh indikator industri manufaktur (PMI) yang konsisten di atas level ekspansif 50, menguatnya daya tahan ekspor, serta belanja negara yang terus terjaga.

"Bapak Presiden memberikan target dan kalau memberikan target itu memang tidak boleh rendah. Seperti bahasa Bapak Presiden, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan," ujar Wamenkeu Suahasil dalam program Top Economy di Studio 1 Metro TV, Jakarta, pada Selasa (18/8).

Ia pun memaparkan upaya pemerintah dalam melakukan orkestrasi manajemen makroekonomi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 6% tahun depan. Menurutnya, strategi tersebut dilakukan melalui optimasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto (PDB), diantaranya dengan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang komponen terbesar pertumbuhan (53%–54% PDB).

“APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga,” jelasnya.

Strategi lainnya dilakukan dengan mendorong investasi melalui peran Danantara. Konsolidasi aset BUMN melalui Danantara difungsikan sebagai pendorong sekaligus katalisator untuk menarik partisipasi (crowd-in) investasi swasta nasional maupun asing.

Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi belanja negara dengan memfokuskan belanja pada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap PDB. Wamenkeu Suahasil Nazara juga menuturkan strategi pemanfaatan peluang ekspor serta pengawasan Devisa Hasil Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil mengutarakan hal menarik dalam perancangan RAPBN 2027, yaitu penyesuaian target defisit anggaran yang diturunkan menjadi sekitar 2,4% dari PDB. Ia menuturkan, kombinasi target pertumbuhan tinggi dan defisit yang menurun mencerminkan efisiensi APBN yang semakin baik.

"Defisit yang lebih rendah tidak menahan pertumbuhan, malah pertumbuhan naik. Ini artinya APBN kita tambah efisien. Taxpayers money memiliki dampak multiplier yang jauh lebih besar bagi perekonomian," jelasnya.

Wamenkeu mengungkapkan bahwa Pemerintah dalam RAPBN mendatang akan memperkuat 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan meluncurkan 10 Agenda Transformasi Indonesia yang berfokus pada aksi nyata untuk masyarakat. Agenda ini meliputi renovasi puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, pembentukan bursa komoditas strategis, pengembangan Pusat Finansial Internasional, elektrifikasi mobilitas rakyat, kebijakan dwi kewarganegaraan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Danantara Development Management Fund. 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/RAPBN-2027-Makin-Efisien 

Baca Terusannya »»  

10 Ribu Porsi Kuliner Pati Dibagikan Gratis untuk Warga

 


PATI – Sebanyak 10 ribu porsi kuliner khas Pati dibagikan gratis kepada masyarakat dalam Pesta Rakyat dan Selametan Agung Festival Adhi Loka Kabupaten Pati 2026 di Alun-Alun Simpang Lima Pati, Selasa malam (18/8/2026). Sebanyak 100 tumpeng juga disiapkan untuk disantap bersama sebagai wujud syukur dan kebersamaan masyarakat Bumi Mina Tani.
 
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam tradisi ungkapan syukur dan makan bersama.
 
Tak hanya itu, kebersamaan itu juga mempertemukan masyarakat dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati.
 
“Tujuannya sebagai wujud syukur terhadap Hari Jadi Pati,” ujar Chandra.
 
Selametan Agung juga menjadi ruang untuk mengenang jasa para pejuang. Menurut Chandra, masyarakat saat ini menikmati hasil perjuangan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.
 
“Kita doa bersama, kumpul bersama dan makan bersama, lalu berupaya melestarikan budaya Kabupaten Pati lewat wayang,” kata Chandra.
 
Panggung budaya kali ini menghadirkan Ki Rama Aditya dan Ki Bowo Asmoro, serta penampilan khusus Gareng Semarang dan Sinden Eka Solo.
 
Chandra menegaskan, Pemkab Pati akan terus mengupayakan kegiatan yang menghidupkan pesta rakyat sekaligus menjaga kesenian dan budaya daerah. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung.
 
“Ke depan, kita ingin masyarakat tetap dilibatkan dalam doa bersama, pesta rakyat, serta makan bersama. Dan ini tentu bagian dari upaya menjaga budaya sekaligus memperkuat kebersamaan,” ujar Chandra.
 
Pesta Rakyat dan Selametan Agung tersebut diikuti masyarakat Kabupaten Pati yang hadir di Alun-Alun Simpang Lima.
 
Kegiatan juga dihadiri jajaran Forkopimda serta para tamu undangan Festival Adhi Loka Kabupaten Pati 2026.
 
 
Baca Terusannya »»  

Gelaran MTQ Nasional di Jateng Semakin Dekat, Fasilitas Pendukung Telah Siap

 


SEMARANG — Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin dekat. Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah tidak ingin mengecewakan para kafilah dari seluruh Indonesia. Untuk itu, persiapan terus dimatangkan dan saat ini sudah masuk tahap finalisasi, baik venue lomba, akomodasi-transportasi, maupun event-event pendukung lainnya.

“Kita sudah siapkan dan koordinasi terus. Secara progres bisa dibilang 90% sudah siap,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, seusai melaporkan perkembangan kesiapan MTQ Nasional ke-31 kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Selasa (18/8/2026).

Event MTQ Nasional ke-31 sendiri akan digelar pada 11-20 September 2026. Setelah meluncurkan logo, maskot, dan tema MTQ Nasional ke-31 pada 26 Juni 2026 lalu, panitia pelaksana terus mempercepat persiapan venue dan fasilitas pendukung lainnya, dan ditargetkan selesai pada 7 September 2026. Termasuk, lokasi kedatangan para kafilah dari berbagai provinsi, hingga kesiapan untuk akomodasi tamu-tamu VIP dan VVIP.

Penataan venue pembukaan di kawasan Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang juga sudah dimulai Selasa, 18 Agustus 2026. Kesiapan pendamping kafilah juga terus dimatangkan, dengan menunjuk dan memberikan pelatihan untuk mendampingi kafilah selama rangkaian kegiatan.

Dukungan transportasi, keamanan, dan kesehatan juga telah disiapkan. Untuk pengamanan disiapkan sekitar 6.180 personel gabungan, sedangkan layanan kesehatan didukung 224 tim kesehatan dan sejumlah rumah sakit (RS) rujukan di Kota Semarang, yakni RS Nasional Diponegoro, RS Telogorejo, RSD KRMT Wongsonegoro, dan RS Adhyatma.

Rangkaian MTQ Nasional akan diawali Malam Ta’aruf pada 11 September, dilanjutkan Pawai Ta’aruf pada 12 September (pagi hari), dan pembukaan pada 12 September (malam hari) di Lapangan Pancaila Simpang Lima-Semarang.

Pawai Ta’aruf akan diikuti kafilah dari 38 provinsi serta peserta dari kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Perlombaan berlangsung selama rangkaian MTQ, dengan penutupan pada 19 September. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga 20 September 2026.

“Tentu saja kita harus lakukan check dan recheck lagi sampai hari H, untuk memastikan semua siap sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, segala hal yang berkaitan dengan MTQ Nasional harus diperhatikan dengan tuntas. Kenyamanan dan keamanan kafilah dan tamu-tamu VIP harus menjadi prioritas.

“Ini adalah event nasional. Persiapkan semua dengan baik, apalagi ini tinggal beberapa pekan saja. Semua harus profesional,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Semarang, Handi Priyanto mengatakan, Kota Semarang mendapatkan tanggung jawab untuk opening dan closing ceremony. Persiapan untuk opening sudah berproses. Di samping itu, hotel-hotel yang ada di Kota Semarang juga sudah mulai bersiap menyambut tamu dari seluruh Indonesia.

“Venue Simpanglima untuk pembukaan dan closing sudah berproses mulai hari ini, karena persiapan untuk opening memakan waktu cukup lama. Lapangan Simpanglima sudah mulai dikosongkan dari kegiatan lain, sampai nanti selesai gelaran MTQ,” ujarnya.

Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng juga menyiapkan berbagai event pendukung, mulai dari festival rebana, kegiatan kaligrafi, fashion show, mini Dugderan, khataman Al-Qur’an massal, gerakan bersih-bersih masjid, Festival Kota Lama, Job Fair, dan Seminar Nasional. 

 

 

Sumber: https://jatengprov.go.id/publik/gelaran-mtq-nasional-di-jateng-semakin-dekat-fasilitas-pendukung-telah-siap/ 

Baca Terusannya »»  

Anggota DPR Dapil NTT Diminta Siaga Penanganan Gempa, Ketua DPR RI Puan Maharani : NTT Tidak Sendirian

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menugaskan anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTT untuk bersiaga membantu koordinasi mengenai penanganan pasca-gempa. Ia memastikan DPR terus mengawal proses penanganan gempa NTT.

 

“Kami juga menugaskan teman-teman anggota DPR dari dapil NTT untuk bisa terus berkoordinasi dan standby (siaga) di sana untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan berkomunikasi yang dibutuhkan,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

 

Puan pun kembali menyampaikan dukacita bagi masyarakat NTT dan sekitarnya yang terdampak gempa.

 

“NTT tidak sendirian. DPR, Pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insyaallah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana,” tuturnya.

 

Adapun DPR RI melalui Satgas Galapana DPR RI telah melakukan kunjungan ke NTT pada Minggu (16/8) kemarin. Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Satgas Galapana DPR meninjau dan memastikan efektivitas penanganan darurat pascagempa bumi di NTT secara satu komando bersama pemerintah dan BNPB.

 

Pimpinan dan sejumlah anggota anggota DPR RI pun dijadwalkan akan kembali mengunjungi NTT bersama menteri-menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberikan bantuan sekaligus meninjau untuk mendorong relokasi anggaran.

 

Menurut Puan, rombongan DPR juga sekaligus akan memberikan bantuan dari dewan. “Kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan,” jelas Puan.

 

“Setelah itu baru kita akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan Pemerintah terkait dengan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam proses tanggap darurat ini sehingga bisa dipercepat prosesnya,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Anggota-DPR-Dapil-NTT-Diminta-Siaga-Penanganan-Gempa-Puan-NTT-Tidak-Sendirian-68116 


Baca Terusannya »»  

Ketua DPR RI Puan Maharani : Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik

 


PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan terbaru terkait finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Menurutnya, DPR bersama pemerintah masih melakukan koordinasi untuk memastikan sejumlah hal dalam regulasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik.


Puan mengatakan, DPR melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal saat ini tengah melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan pemerintah untuk membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan Perpres Ojol. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses menuju finalisasi aturan.


“Soal Perpres, saat ini Pak Dasco dan Pak Cucun sedang melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan dari pemerintah terkait dengan Ojol tersebut apa saja yang harus dilakukan bagaimana dan lain-lain sebagainya,” kata Puan dalam konferensi pers Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).


Menurut Puan, koordinasi antara DPR dan pemerintah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh hal yang berkaitan dengan Perpres Ojol dapat diselesaikan sesuai dengan keputusan yang terbaik. Dengan demikian, proses penerbitan aturan tersebut dapat segera dilanjutkan setelah pembahasan dinyatakan selesai.


Selain itu, Puan pun menegaskan pemerintah dapat segera memproses Perpres tersebut apabila hasil koordinasi telah menghasilkan kesepakatan mengenai hal-hal yang perlu diselesaikan. DPR, kata dia, terus mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah.


“Jadi ya secepatnya jika kemudian sudah didapatkan hal-hal sesuai dengan keputusan yang terbaik tentu saja itu sudah bisa diproses oleh pemerintah,” ujarnya.


Ia menambahkan, rapat koordinasi antara pimpinan DPR dan pemerintah tersebut masih berlangsung saat dirinya memberikan keterangan kepada awak media. Karena itu, perkembangan lebih lanjut mengenai finalisasi Perpres Ojol akan menunggu hasil rapat tersebut.


“Sesegera mungkin keputusan yang terbaik tentu saja itu bisa segera diproses oleh pemerintah, ini sekarang lagi sedang melakukan rapat,” pungkas Puan

 


Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Perpres-Ojol-Sedang-Dibahas-Tunggu-Keputusan-Terbaik-68121 

Baca Terusannya »»  

DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi

 


PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) yang tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Proses harmonisasi aturan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, finalisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

 

“Alhamdulillah pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan,” ujar Dasco.

 

Menurutnya, pembagian kewenangan pengaturan tarif dalam Perpres tersebut akan disesuaikan dengan jenis layanan. Tarif angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan tarif angkutan barang dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

 

Sementara itu, para pelaku transportasi online nantinya akan berada dalam pembinaan dan naungan Kementerian UMKM.

 

“Tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM,” jelas Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Dasco menambahkan, setelah finalisasi di tingkat pemerintah dan DPR, kementerian terkait akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan berbagai pihak. Proses tersebut mencakup organisasi atau perwakilan pelaku transportasi online serta para aplikator.

 

Ia menegaskan, keterlibatan para pihak tersebut diperlukan agar regulasi yang diterbitkan nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem transportasi online.

 

“Setelah finalisasi hari ini para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan Perpres-nya,” katanya.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pembahasan bersama tersebut telah menghasilkan kesepahaman antara pemerintah dan DPR terkait penyusunan Perpres transportasi online.

 

Ia menyampaikan apresiasi atas koordinasi DPR dan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian regulasi tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan Perpres yang akan mengatur transportasi ojek online,” ujar Prasetyo.

 

Prasetyo menambahkan, Kementerian Sekretariat Negara akan memimpin langsung proses harmonisasi Perpres tersebut. Pemerintah menargetkan regulasi dapat diterbitkan dalam waktu dekat.

 

“Kami targetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan Perpres yang mengatur jasa transportasi online ini,” katanya.

 

Meski demikian, Dasco mengatakan rincian tarif untuk layanan angkutan orang, barang, dan makanan belum dapat disampaikan kepada publik. Pasalnya, masih akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan kementerian terkait, organisasi pelaku ojol, serta aplikator.

 

“Tarif makanan, orang, dan barang itu tadi sudah dibicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang,” kata Dasco.

 

Ia berharap seluruh tahapan penyusunan regulasi dapat berjalan lancar sehingga Perpres tersebut nantinya mampu memberikan kepastian bagi pelaku transportasi online sekaligus mengatur ekosistem layanan secara lebih komprehensif.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Kawal-Finalisasi-Perpres-Ojol-Tarif-Orang-hingga-Makanan-Segera-Diharmonisasi-68124 

Baca Terusannya »»  

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

 


PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, menyusul banyaknya aspirasi yang diterima terkait status dan kepastian karier guru PPPK. Pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian terkait.

 

"DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK Penuh Waktu, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen," ujar Dasco kepada wartawan usai rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam (18/8/2026).

 

Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra itu, pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah kini telah memasuki tahap finalisasi, mencakup status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK.

 

"Oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," katanya.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, finalisasi tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan rapat koordinasi sekaligus sinkronisasi data. Menurutnya, penyelesaian persoalan kepegawaian guru membutuhkan perhitungan lintas kementerian, mulai dari kebutuhan tenaga pendidik hingga kemampuan fiskal negara.

 

"Semua harus dihitung. Dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan guru-guru, termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki," ujar Prasetyo.

 

Ia menyampaikan, dalam rapat tersebut pemerintah dan DPR telah mencapai kesepahaman mengenai arah penyelesaian status guru. Salah satunya, PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

 

"Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," katanya.

 

Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

"Saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS," ujar Prasetyo.

 

Pemerintah dan DPR juga menyepakati perubahan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Prasetyo menegaskan, pemerintah akan terus mencari solusi atas persoalan kepegawaian guru yang selama ini banyak disampaikan kepada DPR maupun pemerintah.

 

"Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian PAN-RB dan kami juga di Kementerian Sekretariat Negara. Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," ujarnya.

 

DPR RI memastikan proses penyelesaian tersebut tetap dikawal melalui fungsi pengawasan, termasuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan permasalahan yang disampaikan para guru. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus menjawab kebutuhan guru di berbagai daerah secara bertahap

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Pemerintah-Sepakati-Status-PPPK-Guru-Buka-Peluang-Jadi-PNS-68138 

Baca Terusannya »»