Kemenhaj Kawal Kepulangan Jemaah dari Tanah Suci, Air Zamzam Akan Didistribusikan di Tanah Air

 

Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan lancar hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan bahwa berbagai layanan pemulangan terus dioptimalkan, mulai dari pendampingan jemaah di hotel, proses keberangkatan menuju bandara, pemeriksaan dokumen perjalanan, penanganan bagasi, hingga kedatangan di debarkasi tanah air.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan terbaik pada setiap tahapan perjalanan pulang sehingga dapat kembali ke tanah air dengan aman dan nyaman,” ujar Maria Assegaf di Makkah, Rabu (17/6).

Seiring berlangsungnya fase pemulangan, Maria mengingatkan seluruh jemaah untuk mematuhi ketentuan barang bawaan, khususnya terkait air zamzam. Jemaah tidak diperkenankan memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun tas kabin karena ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku di Arab Saudi.

“Petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bagasi. Apabila ditemukan air zamzam di dalam koper, maka akan dikeluarkan sehingga berpotensi menghambat proses penanganan bagasi dan keberangkatan,” jelasnya.

Menurut Maria, jemaah tidak perlu khawatir karena air zamzam untuk jemaah haji Indonesia telah disiapkan dan akan didistribusikan secara resmi di tanah air sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami mengimbau jemaah untuk tidak membawa air zamzam tambahan di dalam koper. Air zamzam sudah disiapkan untuk jemaah dan akan diterima setibanya di Indonesia,” tambahnya.

Maria juga menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang selama ini telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk aturan terkait barang bawaan saat proses pemulangan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah tertib mengikuti ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan barang bawaan, termasuk tidak membawa air zamzam di dalam koper maupun tas kabin, sangat membantu kelancaran proses pemeriksaan, penanganan bagasi, dan keberangkatan menuju tanah air,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama yang baik antara jemaah dan petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional pemulangan sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan efisien.

Hingga hari ke-57 operasional haji atau hari ke-16 masa pemulangan, sebanyak 266 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 103.246 jemaah dan 1.062 petugas. Total kepulangan gelombang pertama mencapai 104.308 orang.

Sementara itu, melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 15 kloter dengan jumlah 5.901 jemaah dan 60 petugas. Total kepulangan gelombang kedua yang telah diberangkatkan mencapai 5.961 orang.

Adapun jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia hingga hari ini mencapai 275 kloter, terdiri atas 106.891 jemaah dan 1.098 petugas, atau total 107.989 orang.

Pada saat yang sama, layanan pergerakan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah juga terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 179 kloter dengan jumlah 68.683 jemaah dan 716 petugas, atau total 69.399 orang, telah diberangkatkan menuju Madinah.

Maria juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air.

“Haji yang mabrur tidak berhenti saat jemaah meninggalkan Tanah Suci. Kemabruran harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian kepada sesama, semangat berbagi, akhlak yang baik, serta kontribusi nyata bagi keluarga dan masyarakat,” tuturnya.

Kemenhaj berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di tanah air dengan selamat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.

Tambahan apresiasi tersebut paling pas diletakkan setelah penjelasan mengenai aturan zamzam agar alurnya tetap natural dan memperkuat pesan kepatuhan jemaah dalam mendukung kelancaran pemulangan.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-kawal-kepulangan-jemaah-dari-tanah-suci-air-zamzam-akan-didistribusikan-di-tanah-air-1781710548279 

Baca Terusannya »»  

DPR Apresiasi Perbaikan Layanan Haji di Era Presiden Prabowo, Antrean Berhasil Ditekan hingga 26 Tahun

 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai capaian dan upaya perbaikan layanan haji yang dilakukan pemerintah, mulai dari penurunan biaya haji, pengurangan masa tunggu jemaah, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dapat terwujud secara nyata pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

“Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Cucun, DPR turut mengawal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga ongkos haji dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain biaya haji, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap upaya mengurangi masa tunggu jemaah haji Indonesia. Cucun mengungkapkan bahwa antrean yang sebelumnya mencapai hampir 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

“Beliau ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, DPR juga melaporkan hasil pengawasan terhadap mekanisme keberangkatan jemaah, termasuk penerapan sistem imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal. Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan akomodasi menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus.

“Jemaah reguler sekarang hampir 17 ribu jemaah diinapkan di zona 1, di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, ‘Pak, kami gak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa melaksanakan ibadah haji di hotel bintang 5 yang tidak jauh dari masjid’,” tuturnya.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Menurut Cucun, Kementerian Haji dan Umrah berhasil melakukan negosiasi dengan para syarikah sehingga menu makanan jemaah menjadi lebih beragam dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Cucun pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh pihak untuk mempertahankan berbagai terobosan yang telah berjalan baik sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan.

“Beliau menekankan kepada kami semua, sudah bagus bapak-bapak dari DPR dengan pasukannya beliau di Kementerian Haji, bekerja sama dan berkomunikasi. Pak, itu modalnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi tantangan penyelenggaraan haji ke depan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi,” ujarnya.

Abidin pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. “Terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara seksama memperhatikan kepentingan dari bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang terus meningkatkan layanan jemaah haji kita,” tutupnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dpr-apresiasi-perbaikan-layanan-haji-di-era-presiden-prabowo-antrean-berhasil-ditekan-hingga-26-tahun/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Sampaikan Terima Kasih kepada Seluruh Pihak atas Suksesnya Haji 2026

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden kepada pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan jajaran Kementerian Haji dalam pertemuan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026.

“Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Wakil Menteri Haji berserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi VIII atas terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik,” ucap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai pertemuan.

Tidak hanya itu, Presiden turut memberikan apresiasi kepada para petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan dedikasi tinggi. Para petugas haji juga dinilai bertugas dengan penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah.

“Beliau juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih petugas haji ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat untuk memastikan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh jemaah,” lanjutnya.

Selain para petugas, keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 juga tidak lepas dari kerja sama seluruh jemaah haji Indonesia. Kepala Negara pun mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan keberkahan dari ibadah yang telah dijalankan dan menjadi haji yang mabrur.

“Beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur,” kata Menteri Pras.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-sampaikan-terima-kasih-kepada-seluruh-pihak-atas-suksesnya-haji-2026/ 

Baca Terusannya »»  

Komisi XIII DPR RI Muluskan Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Menpora Erick: Demi Tingkatkan Prestasi Merah Putih

 

Jakarta: Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh pada permintaan Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI atas rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia pada Luke Vickery dan Mitchell Baker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6) sore. 

Atas dukungan penuh tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir mengatakan bahwa naturalisasi merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

"Komisi XIII memang selama ini sudah membantu kami di Kemenpora, Kementerian Hukum, dan cabang olahraga lainnya dimana sesuai RPJM Bapak Presiden bahwa kita punya target-target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade bahkan juga Piala Dunia," kata Menpora Erick usai raker. 

"Ini juga bagian komitmen pemerintah, dan DPR RI untuk membuka jalan prestasi anak bangsa. Prestasi para atlet yang sudah mengibarkan bendera Merah Putih dan juga mencerminkan kedigdayaan olahraga Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini, kita terus dorong peningkatan olahraga dan merangkul semua pihak yang bisa mengibarkan bendera Merah Putih,"          

Pada raker tersebut Menpora Erick juga mengatakan bahwa fenomena globalisasi olahraga saat ini tidak bisa dihindari sehingga naturalisasi merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Ia mencontohkan kiper tim nasional Jepang, Zion Suzuki, yang saat ini membela Jepang di Piala Dunia 2026. Zion merupakan pemain berdarah campuran Jepang dan Ghana.

Menpora Erick juga menjelaskan bahwa naturalisasi ini juga mengacu pada langkah strategis yang dilakukan negara-negara lain dalam memajukan olahraga, pihaknya terbuka terhadap pengajuan naturalisasi atlet dari berbagai cabang olahraga.

Sejauh ini, kata Menpora Erick, beberapa cabang olahraga selain sepak bola sudah diperkuat oleh atlet diaspora, seperti Masniari Wolf, yang telah mempersembahkan tiga medali emas SEA Games untuk Indonesia pada edisi 2021, 2023, dan 2025.

Selain itu, ada perenang Felix Viktor Iberle, keturunan campuran Indonesia dan Jerman, yang telah berkontribusi menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Ada pula atlet skateboard berusia 14 tahun, Ni Wayan Malana Fairbrother, yang merupakan keturunan Indonesia, Inggris, dan Australia.

"Potensi-potensi seperti inilah yang menjadi alasan kami membuka diri terhadap naturalisasi, tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari tingkat akar rumput (grassroots)," katanya.

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6814/komisi-xiii-dpr-ri-muluskan-naturalisasi-luke-vickery-dan-mitchel 

Baca Terusannya »»  

Wamen Nezar: Hasilkan Konten Palsu Mirip Asli, AI Tingkatkan Ancaman Penipuan Digital

 

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dinilai semakin meningkatkan kompleksitas ancaman penipuan digital karena teknologi tersebut mampu menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan bahwa penyalahgunaan AI melalui teknologi deepfake telah menjadi salah satu tantangan etis dan keamanan digital yang perlu diantisipasi secara serius.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita bisa ditiru, dan tampil dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan sangat mulus,” ujarnya dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (17/06/2026).

Menurut Wamen Nezar Patria, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan telah melampaui fase generative AI menuju pengembangan agentic AI dan berbagai teknologi baru lainnya.

Perkembangan tersebut membawa manfaat besar bagi berbagai sektor, tetapi pada saat yang sama memunculkan risiko-risiko baru yang memerlukan perhatian serius.

Dalam aspek keamanan siber, Wamen Nezar menyoroti pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan digital untuk melakukan penipuan (scam) dengan memanfaatkan teknologi deepfake.

Menurutnya, hasil manipulasi berbasis AI kini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai synthetic reality atau realitas sintetik, sehingga masyarakat awam semakin sulit membedakan antara konten asli dan konten hasil rekayasa.

"Awamnya masyarakat kita tentang perkembangan AI ini membuat banyak yang terkecoh. Itu sebabnya scam saat ini luar biasa," tegasnya.

Wamen Nezar juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip human in the loop dalam pengembangan agentic AI yang memiliki kemampuan melakukan penalaran dan pengambilan keputusan secara mandiri.

Menurutnya, sejumlah pakar telah mengusulkan penerapan protokol yang lebih ketat agar keputusan penting tetap berada dalam pengawasan manusia.

“Banyak pakar mengusulkan agar dilakukan satu protokol yang cukup ketat, termasuk menerapkan prinsip human in the loop dalam decision making,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamen Nezar menilai pendekatan etika AI tidak lagi cukup bersifat sukarela sebagaimana pada tahap awal perkembangan teknologi tersebut.

Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus diwujudkan secara nyata dalam proses pengembangan produk AI melalui pendekatan ethics by design.

“Transparency, accountability, safety, itu harus hadir di dalam implementasi, di dalam pengembangan satu produk AI,” tandasnya.

Karena itu, Wamen Nezar mendorong para pengembang, pelaku industri, akademisi, dan komunitas pengguna AI untuk memperkuat tata kelola serta mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, forum Indonesia Ethical AI Summit menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah bersama dalam membangun ekosistem AI yang inovatif sekaligus bertanggung jawab.

“Semoga kita bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat dan pemikiran dari forum ini mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam membuat satu kebijakan AI yang etis di Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamen-nezar-hasilkan-konten-palsu-mirip-asli-ai-tingkatkan-ancaman-penipuan-digital 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Regenerasi Kepemimpinan, Mabes TNI Gelar Sertijab Dansesko TNI dan Pangkogabwilhan II

 

(Puspen TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Acara Serah Terima Jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Dalam acara tersebut, Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.(Han)., CHRMP menyerahkan jabatan Dansesko TNI kepada Marsdya TNI M. Khairil Lubis. Selanjutnya, jabatan Pangkogabwilhan II diserahterimakan dari Marsdya TNI M. Khairil Lubis kepada Marsda TNI Muzafar, S.Sos., M.M.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Kasum TNI, ditegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dari pembinaan personel dan organisasi untuk menjamin kesinambungan pengabdian serta kesiapan TNI menghadapi dinamika lingkungan strategis.

"Serah terima Jabatan merupakan bagian dari kaderisasi TNI untuk memperkuat kepemimpinan dan kesinambungan pengabdian kepada bangsa dan negara. Di tengah dinamika strategis global, kesiapsiagaan operasional, dan kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI." ujar Panglima TNI.

Sertijab ini menjadi bagian dari upaya TNI memperkuat profesionalisme, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta meningkatkan kualitas organisasi agar semakin adaptif, modern, dan siap melaksanakan tugas dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-265958-perkuat-regenerasi-kepemimpinan-mabes-tni-gelar-sertijab-dansesko-tni-dan-pangkogabwilhan-ii.html 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya bertemu Menkeu Republik Rakyat Tiongkok Bahas Penguatan Kerja Sama dan Strategi Pembiayaan

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Pemerintah terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan yang terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dinamika dan volatilitas ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, salah satunya melalui pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Lan Fo’an, di Beijing, Rabu (17/6).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan pembangunan, memperluas basis investor, serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia terus bergerak proaktif membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat tetap berjalan di tengah berbagai tantangan global.

“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” ujar Menkeu.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi yang kuat untuk membangun kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional. Hal tersebut didukung oleh fundamental ekonomi nasional yang tetap terjaga, tercermin dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap resilien.

“Kami datang ke Beijing bukan karena terdesak, tetapi karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” tegas Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global. Tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi yang tetap terpelihara menjadi bukti kuat atas kredibilitas kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” ungkap Menkeu.

Selain membahas penguatan kerja sama pembiayaan, kedua negara juga menegaskan pentingnya mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok yang selama ini terus berkembang. Menkeu berharap kolaborasi kedua negara dapat semakin diperkuat, baik dalam kerja sama bilateral maupun melalui berbagai forum internasional seperti G20 Finance Track, APEC Finance Ministers’ Process, dan ASEAN+3.

Dalam kunjungan kerja ke Beijing, Menkeu juga mempersiapkan penerbitan sovereign Panda Bond yang dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Penerbitan sovereign Panda Bond juga diharapkan dapat mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (Local Currency Transaction/LCT) serta mendorong pendalaman kerja sama keuangan kedua negara.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menkeu akan mengadakan pertemuan dengan People’s Bank of China (PBOC), Shanghai Cooperation Organization (SCO) Development Bank, serta Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) guna memperluas jejaring kemitraan strategis dan membuka peluang kerja sama pembiayaan yang lebih luas.

Melalui langkah proaktif tersebut, pemerintah optimistis dapat semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan, memperluas akses terhadap sumber pendanaan global, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Di saat sebagian pihak memilih menunggu kepastian, Indonesia memilih menyiapkan masa depan. Itulah alasan kami terus bergerak, membangun kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa,” tutup Menkeu.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Bertemu-Menkeu-RRT 

Baca Terusannya »»  

Optimalkan Peningkatan Nilai Kawasan, Pemerintah Perkuat Implementasi P3NK untuk Infrastruktur Berkelanjutan

 

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemerintah terus mendorong berbagai skema pendanaan inovatif, termasuk melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC), guna memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai ekonomi kawasan.

"Pembangunan infrastruktur merupakan syarat utama mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kita memerlukan pembiayaan alternatif yang inovatif seperti P3NK. Skema ini bukan beban bagi pelaku usaha, melainkan ekosistem kolaborasi untuk berbagi manfaat dari peningkatan nilai kawasan," ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, dalam Forum Diskusi Kebijakan Pelaksanaan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC) yang diselenggarakan bersama PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia di Jakarta, Rabu (17/06).

Forum diskusi yang mengusung tema “Skema Dukungan Pendanaan, Pendapatan Usaha, dan Insentif bagi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Berkelanjutan” tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2026.

Melalui forum tersebut, Pemerintah berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skema P3NK sekaligus mendorong keterlibatan aktif dunia usaha, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mengidentifikasi peluang penerapan instrumen P3NK pada berbagai proyek pengembangan kawasan.

Dalam paparannya, Plt. Deputi Dida Gardera menegaskan bahwa regulasi terkait P3NK saat ini telah tersedia sehingga fokus selanjutnya adalah mendorong implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pipeline project yang potensial, khususnya pada kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dan kawasan perkotaan strategis, guna menghasilkan proyek-proyek yang layak untuk dikembangkan melalui skema tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong partisipasi sektor swasta melalui penyediaan kepastian kebijakan dan regulasi, penyusunan skema insentif dan pembagian manfaat yang menarik, serta penyederhanaan proses perizinan. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi P3NK sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

"P3NK merupakan salah satu inovasi kebijakan yang membuka peluang baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun perlu kita pahami bahwa keberhasilan P3NK tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan pada keberanian kita untuk membangun kolaborasi dan memulai implementasi," ungkap Plt. Deputi Dida Gardera.

Lebih lanjut, implementasi P3NK juga akan didorong melalui inisiasi proyek dan penyusunan studi yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan berbagai lembaga multilateral. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan peningkatan nilai kawasan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan diskusi panel bersama regulator dan pelaku usaha. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti sesi Laboratorium Simulasi dan Coaching Session guna mempraktikkan penyusunan studi kelayakan serta penerapan instrumen P3NK pada potensi wilayah tertentu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Kemenko Perekonomian Suroto, perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pembiayaan, asosiasi, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6978/optimalkan-peningkatan-nilai-kawasan-pemerintah-perkuat-implementasi-p3nk-untuk-infrastruktur-berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026

 

Bogor (Kemenhaj) — Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang dinilai berjalan dengan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhaj beserta jajaran pimpinan DPR RI dan anggota Komisi VIII DPR RI di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti berbagai capaian penyelenggaraan haji tahun ini sekaligus memberikan arahan strategis untuk peningkatan kualitas layanan jemaah pada musim haji mendatang.

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan berbagai kemajuan signifikan, mulai dari percepatan penerbitan visa, distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan mobilitas jemaah.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Berbagai perbaikan yang dilakukan mampu menghadirkan layanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia,” ujar Menhaj.

Menurutnya, meski Kemenhaj baru mulai menjalankan tugas pada September 2025, berbagai persiapan yang sempat tertinggal dapat dikejar melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji.

Salah satu capaian penting pada musim haji 2026 adalah percepatan penerbitan visa yang selesai lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, distribusi Nusuk sejak di tanah air turut mendukung kelancaran layanan sehingga tidak lagi ditemukan kasus jemaah terpisah dari rombongan, kesulitan memperoleh akomodasi, maupun kendala layanan dasar lainnya saat berada di Arab Saudi.

Kemenhaj juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan sejumlah penyedia layanan di Arab Saudi. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra dalam melakukan investasi peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta agar kualitas layanan haji terus ditingkatkan, terutama pada aspek konsumsi, akomodasi, dan persiapan layanan yang dilakukan lebih awal.

“Presiden memberikan berbagai masukan agar layanan haji tahun depan semakin baik, mulai dari kualitas makanan, kesiapan layanan sejak dini, hingga peningkatan kualitas hotel dan akomodasi yang digunakan jemaah Indonesia,” kata Menhaj.

Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian terhadap pengembangan konsep Kampung Haji sebagai salah satu upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Menhaj, konsep tersebut akan terus dikaji bersama DPR RI dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang memengaruhi biaya penyelenggaraan haji, seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya avtur, dinamika global, serta penyesuaian tarif layanan dari Pemerintah Arab Saudi.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan masa tunggu keberangkatan haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang kini mulai mengalami penurunan secara signifikan. Meski demikian, Presiden meminta pemerintah terus menghadirkan terobosan agar masa tunggu jemaah dapat dipersingkat lebih jauh.

“Kami terus mencari berbagai skema dan solusi agar masa tunggu keberangkatan haji dapat semakin dipercepat. Ini menjadi perhatian serius pemerintah agar semakin banyak masyarakat dapat menunaikan ibadah haji dalam waktu yang lebih terjangkau,” ujar Menhaj.

Arahan Presiden tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, berkualitas, terjangkau, dan berorientasi pada kepuasan jemaah, sejalan dengan semangat transformasi layanan haji Indonesia.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/presiden-prabowo-apresiasi-penyelenggaraan-haji-2026-kemenhaj-siapkan-peningkatan-layanan-dan-percepatan-masa-tunggu-jemaah-1781715197984 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Dorong Peningkatan Layanan dan Percepatan Masa Tunggu Jamaah

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya, di Hambalang pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Irfan menyebut kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Menurut Irfan, meski baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, Kementerian Haji dan Umrah berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.

Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.

Presiden Prabowo, lanjut Irfan, turut memberikan sejumlah arahan strategis guna meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih dini, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel yang digunakan oleh jemaah Indonesia.

“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.

Selain itu, Irfan menyebut Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Irfan menjelaskan bahwa sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang telah menunjukkan perbaikan. Namun demikian, Kepala Negara meminta agar pemerintah terus mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu jemaah secara lebih signifikan.

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” Pungkas Irfan.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, sejalan dengan upaya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai layanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-apresiasi-penyelenggaraan-haji-2026-dorong-peningkatan-layanan-dan-percepatan-masa-tunggu-jamaah/ 

Baca Terusannya »»  

​Pemerintah Menutup Klinik Kecantikan Ilegal Milik Asing di Bali

 

Jakarta, 16 Juni 2026 

Sebuah klinik kecantikan ilegal di Bali resmi ditutup oleh Pemerintah Daerah setempat setelah terbukti menyelenggarakan layanan estetika medis tanpa izin dan mempekerjakan tenaga medis warga negara asing (WNA) secara ilegal. 

Langkah penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan koordinasi intensif yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama lintas kementerian dan lembaga.

​Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (16/6), menyatakan bahwa tindakan penutupan PRIME Skin Clinic (sebelumnya bernama Elasto Beauty) ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik medis yang membahayakan kesehatan.

​Sebelumnya, Kemenkes telah menggelar rapat koordinasi taktis yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung selaku pihak pengeksekusi di lapangan.

​Berdasarkan hasil investigasi, fasilitas tersebut dipastikan sama sekali tidak terdaftar dalam sistem Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Selain tidak memiliki izin operasional resmi, klinik tersebut juga didapati mempekerjakan sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA asal Rusia dan Armenia tanpa dokumen perizinan yang sah.

​Sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia, layanan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai serta wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh otoritas resmi di Indonesia.

​Menindaklanjuti temuan tersebut, Aji menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan di daerah bersama instansi terkait telah bergerak di lapangan untuk mengamankan fakta serta bukti pendukung guna memperkuat proses hukum lanjutan.

​“Saat ini, fasilitas tersebut sudah ditindaklanjuti dan ditutup. Semua instansi lintas sektoral telah menyatakan kesiapan untuk menindak tegas sesuai kewenangan masing-masing, baik dari aspek kesehatan, keimigrasian, maupun perizinan usaha,” tegas Aji.

​Aji kembali mengingatkan bahwa praktik tanpa izin, penggunaan tenaga kerja tanpa STR dan SIP, serta penggunaan obat maupun alat kesehatan tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi oleh pemerintah.

​“Kemenkes berkomitmen melindungi masyarakat melalui pengawasan mutu pelayanan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem kesehatan nasional,” tandasnya.

​Kemenkes mengimbau masyarakat untuk selalu kritis dan hanya mengakses layanan kesehatan pada fasilitas yang memiliki izin resmi serta ditangani oleh tenaga medis yang kompeten dan tersertifikasi.

 Masyarakat juga dapat memverifikasi legalitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara mandiri, serta melaporkan dugaan praktik ilegal melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

​Langkah penegakan hukum berupa penutupan ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Bali sebagai destinasi wisata kesehatan (wellness tourism) yang aman, berkualitas, dan tepercaya.​

Sumber : https://kemkes.go.id/id/pemerintah-menutup-klinik-kecantikan-ilegal-milik-asing-di-bali

Baca Terusannya »»  

Perkuat Pengembangan Industri PVML, OJK Keluarkan Kebijakan yang Adaptif dan Terukur

 

Jakarta, 17 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan perekonomian nasional.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK berupa pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda terhadap POJK yang mengatur Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang meliputi:

1. Batas Kepemilikan Asing, dalam rangka penguatan permodalan, kemudahan berusaha, dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85 persen paling lambat tiga tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

2. Jangka Waktu Minimum Beroperasi bagi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Berbentuk Badan Hukum Sebelum Melakukan Penyertaan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mendukung penguatan permodalan yang berasal dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun namun memiliki komitmen yang baik dalam melakukan penyertaan kepada perusahaan.

3. Penyesuaian Modal Disetor Minimum Akibat Perubahan Kepemilikan melalui Pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

4. Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), dengan memberikan masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keu​angan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum. Melalui kebijakan ini, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL.

5. Sertifikasi yang Relevan dengan Jabatan dan Persyaratan Latar Belakang Pendidikan Formal Terakhir dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Pergadaian yang sedang mengajukan permohonan perizinan usaha berdasarkan POJK 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian, dalam rangka kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan persyaratan awal permohonan izin usaha dengan mengecualikan persyaratan latar belakang pendidikan formal terakhir dan memberikan waktu pemenuhan sertifikasi sesuai ketentuan paling lambat satu tahun setelah pemberian izin usaha.

6. Pelaporan atas Pengesahan, Persetujuan, atau Penerimaan Pemberitahuan dari Instansi yang Berwenang terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Pembubaran Perusahaan untuk Proses Pengembalian Izin Usaha, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi pembubaran perusahaan, khususnya terkait proses yang dilakukan pada instansi yang berwenang.

Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan.

OJK akan terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Pengembangan-Industri-PVML-OJK-Keluarkan-Kebijakan-yang-Adaptif-dan-Terukur.aspx 

Baca Terusannya »»  

Jateng Masih Gratiskan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Kendaraan Listrik

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor (BBNKB), bagi kendaraan listrik berbasis baterai di wilayahnya.

“Kita masih menerapkan bebas BBNKB dan PKB kendaraan listrik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di sela acara Grand Opening Dealer Resmi BYD Haka Auto Cabang Semarang, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan itu sejalan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2026, Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.

Sumarno mengatakan, kendaraan listrik memiliki banyak nilai positif dalam upaya menjaga energi berkelanjutan (sustainable energy). Sebab, selain lebih efisien, juga ramah terhadap lingkungan.

Sementara itu, Presiden Directur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, Jawa Tengah merupakan provinsi yang menjadi koridor ekonomi di seluruh Jawa. Jateng dinilai memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masa depan Indonesia.

“Kami percaya bahwa provinsi ini juga dapat menjadi penggerak penting pengembangan kendaraan listrik, di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Ditambahkan, untuk mempertahankan momentum itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, perusahaan infrastruktur, dan masyarakat setempat. Pihaknya mendukung transformasi melalui teknologi, investasi, dan kolaborasi.

“Kami bangga dapat melayani lebih banyak pelanggan dari Jawa Tengah. Ini untuk mewujudkan masa depan mobilitas yang lebih berkelanjutan dan inovatif,” ujarnya. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-masih-gratiskan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bbnkb-kendaraan-listrik/ 

Baca Terusannya »»  

Bukti Kepercayaan Global pada Fiskal RI, AIIB Komitmen Danai Pembangunan Indonesia US$17 miliar

 

Beijing, 17 Juni 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai US$17 miliar dari AIIB untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025–2029. Komitmen tersebut menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan bilateral antara Menkeu dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, Tiongkok. Dukungan pendanaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional dan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis pemerintah.

“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” ujar Menkeu usai pertemuan di Kantor AIIB, Rabu (17/06).

Menkeu menjelaskan bahwa pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB. Meskipun sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di Tanah Air. AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB sehingga semakin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menegaskan bahwa AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

“Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” ujar Menkeu.

Selanjutnya, pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan Tiongkok. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung, hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Bukti-Kepercayaan-Global-pada-Fiskal-RI 

Baca Terusannya »»  

Good News! Inflasi Beras Terjaga dalam 2 Tahun Terakhir, Kepala Bapanas Amran Gencarkan Pasar Murah

 

JAKARTA — Tingkat inflasi nasional terus dijaga dan dikendalikan pemerintah secara kolaboratif. Salah satu yang harus terjaga fluktuasinya adalah harga pangan pokok strategis, termasuk beras. Tingkat inflasi beras pun terbukti mampu diredam secara kontinu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara bulanan, tingkat inflasi beras tak begitu bergejolak dalam 2 tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen. Setelah itu, inflasi beras selalu berada lebih rendah dan stabil. Inflasi beras memang sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

"Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna terus menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen, Kepala Bapanas Amran meminta seluruh pemerintah daerah dapat menggencarkan program pasar murah. Tidak hanya beras, tapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

"Beras juga, kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota 

Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID FOOD dengan pasar murah supaya menjadi offtaker dari telur dan ayam," ujar Amran.

Adapun program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah berupa Gerakan Pangan Murah (GPM). Total GPM yang telah terlaksana sejak Januari sampai awal Juni tahun ini tercatat sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. GPM akan terus-menerus dilaksanakan tanpa ada jeda.

Senada dengan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya good news (kabar baik). Ia kemukakan bahwa komoditas beras saat ini tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan sebagaimana yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan). Beras itu biasanya yang menjadi penyumbang utama, itu yang menjadi concern dan kebutuhan utama masyarakat. (Sekarang) relatif cukup baik dijaga," kata Mendagri Tito.

Meskipun begitu, Mendagri Tito tetap mengingatkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan untuk beras masih bergerak dinamis. Seperti dalam laporan BPS, IPH beras sampai minggu kedua Juni masih berada di tingkat yang sedang. Sementara IPH yang tinggi dialami produk pangan hortikultura.

"Bawang merah nomor satu (IPH tertinggi). Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, (tapi) bukan kebutuhan-kebutuhan utama. (Komoditas) yang memang menjadi tinggi adalah bawang merah, cabai merah, cabai rawit, bawang putih tapi ini bukan komoditas utama, bukan makanan utama," papar Tito.

"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Mendagri Tito Karnavian.

Kendati tingkat inflasi beras cukup rendah di sisi hilir tidak menandakan kesejahteraan petani yang terhimpit. Menurut data BPS, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum pada Mei 2026 meraih indeks tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di 127,73. 

Sementara indeks NTP Tanpa Perikanan juga semakin tinggi hingga telah menyentuh 128,49 pada Mei 2026. Indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut meningkat drastis terhadap rekor sebelumnya yang pernah mencapai 126,11 di Desember 2025.

Begitu pula, indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang pada Mei berada di 113,79 dan menjadi indeks tertinggi di tahun 2026 ini. Untuk lebih spesifik lagi, indeks harga yang diterima petani padi di Mei 2026 pun juga semakin bergerak positif menjadi 147,97 dan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/good-news-inflasi-beras-terjaga-dalam-2-tahun-terakhir-kepala-bapanas-amran-gencarkan-pasar-murah 

Baca Terusannya »»  

Jauh Lampaui Target, Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari KPK

 

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Program E-Learning Aparatur Negara (ASN) Berintegritas.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam acara Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sebagai informasi, dari target 2.500 orang ASN yang diikutkan dalam program tersebut, Jawa Tengah telah menuntaskan sekitar 7.245 orang ASN atau sekitar 289,8% dari target KPK.

“Jadi e-learning mengedukasi bagaimana kita memunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN,” kata Luthfi.

Dia menjelaskan, jumlah ASN di Jawa Tengah sekitar 47 ribu orang. Mereka dituntut memiliki integritas yang baik, supaya mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (clear dan good governance). Karenanya, KPK membuat program e-learning untuk memberikan pemahaman dan pencegahan agar ASN tidak berperilaku menyimpang, melanggar hukum, atau menyalahgunakan wewenang.

“Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum,” jelasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah menambahkan, KPK memberikan target 2.500 orang ASN pada piloting Program E-Learning ASN Berintegritas. Namun berjalannya waktu, Provinsi Jawa Tengah mampu melebihi target dengan capaian 7.245 orang ASN.

“Artinya, secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng,” bebernya.

Uswatun mengaku sudah mengevaluasi program tersebut. Pada mulanya dia menargetkan 10 ribu orang ASN di provinsi Jateng ikut program tersebut, namun dalam perjalannya terkendala migrasi materi. Selain itu, tingginya animo peserta menjadikan lambatnya proses login, hingga materi tidak dapat diakses secara optimal.

Dari evaluasi tersebut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital telah menyiapkan langkah perbaikan. Antara lain penguatan infrastruktur server, migrasi ke virtual private server, optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta per angkatan secara lebih proporsional.

Untuk diketahui, pelaksanaan piloting Program E-Learning ASN Berintegritas dilakukan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Total sudah menjangkau 55.493 orang ASN di 12 instansi tersebut.

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, mengapresiasi seluruh instansi kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam piloting Program E-Learning ASN Berintegritas. Maka dari itu piagam penghargaan diberikan kepada 12 instansi tersebut. Terlebih, ada banyak instansi yang melebihi target yang ditetapkan.

“Kegiatan ini bukan untuk kepentingan KPK semata, tapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN kita itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat, bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas,” katanya.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jauh-lampaui-target-pemprov-jateng-sabet-penghargaan-program-e-learning-asn-berintegritas-dari-kpk/ 

Baca Terusannya »»  

E-Learning ASN Berintegritas Diluncurkan, Menteri Rini Sampaikan Lima Pilar Perkuat Integritas

 

JAKARTA – Integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Atas prinsip itu, pemerintah meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah program pelatihan antikorupsi berbasis digital yang bertujuan membekali aparatur dengan pemahaman moral, menolak gratifikasi, serta menerapkan tata kelola birokrasi yang bersih.

Program ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Peluncuran program E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi penting sebagai upaya bersama untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini pada acara Peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor LAN RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Rini menyampaikan lima pilar strategis untuk memperkuat integritas ASN sebagai pelayan publik. Pertama, integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi nasional. Ketika aparatur negara menyusun penyederhanaan proses bisnis, hendaknya menyematkan nilai-nilai antikorupsi.

Pilar kedua yakni budaya kerja ASN yang profesional dan melayani sesuai dengan core values BerAKHLAK. “Modul e-learning dirancang untuk mengikis budaya dilayani dan menggantinya dengan budaya melayani yang bersih dari gratifikasi,” jelas Rini.

Pilar ketiga adalah pembelajaran integritas sebagai pengembangan kompetensi. Melalui program ini, pemerintah mengintegrasikan aspek integritas ke dalam sistem pengembangan kompetensi nasional. Setiap ASN yang menyelesaikan rangkaian e-learning ini akan mendapatkan sertifikat resmi dari LAN yang akan dikonversi menjadi jam pelajaran (JP). Langkah ini merupakan bukti bahwa mengasah moral dihargai setara dengan mengasah kompetensi.

Sementara pilar keempat adalah pemerataan akses di instansi pemerintah. KPK mengidentifikasi kendala bahwa mayoritas pemerintah daerah belum memiliki sarana pembelajaran digital (learning management system) yang memadai untuk melatih pegawainya secara mandiri. “Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama LAN telah menyiapkan satu sistem terpadu nasional Smart ASN,” ungkap Rini.

Pilar terakhir adalah dukungan kebijakan nasional dan peran strategis Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kementerian PANRB akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB yang mewajibkan keikutsertaan program e-learning ini bagi seluruh instansi pemerintah. PPK diimbau memantau capaian keikutsertaan pegawainya masing-masing melalui platform dashboard monitoring INDATA KPK.

Rini menegaskan reformasi birokrasi bukan tumpukan regulasi. “Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat ‘uang administrasi’, di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi namun berintegritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini,” pungkas Rini.

Sebelumnya telah dilakukan uji coba pembelajaran pada 12 instansi percontohan. Dari target sebanyak 56.788 ASN, realisasinya melebihi target tersebut, yakni 62.750 ASN telah menyelesaikan pembelajaran. Dalam pembelajaran itu, ASN dibekali pengetahuan untuk mengenali dan menghindari korupsi, pengambilan keputusan etis, serta menjadi agen perubahan antikorupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, integritas adalah fondasi yang menentukan kualitas. Integritas tidak hanya disokong oleh regulasi yang kuat, tetapi juga oleh sumber daya manusianya. Dari sana lahir pelayanan publik yang baik, birokrasi yang profesional, dan masa depan Indonesia yang lebih kuat. 

“Negara dipersepsikan masyarakat melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik,” ujar Setyo.

 

 

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/e-learning-asn-berintegritas-diluncurkan-menteri-rini-sampaikan-lima-pilar-perkuat-integritas 

Baca Terusannya »»  

Menkomdigi: AI untuk Bansos dan UMKM Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu implementasi prioritasnya adalah digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis AI serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meutya menjelaskan digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia.

Ia membeberkan bahwa uji coba program tersebut di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan hasil yang positif dan kini pemerintah bersiap melakukan perluasan implementasi ke berbagai daerah

"Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan," ujarnya dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/06/2026).

Melalui pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan menganalisis data penerima bansos secara lebih akurat sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.

"AI membantu pemerintah mengelola dan menganalisis data dengan lebih baik sehingga proses verifikasi, pembaruan data penerima, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat," jelasnya.

Selain mendukung layanan publik, Meutya menilai AI juga akan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan dukungan teknologi digital, pelaku usaha kecil akan memiliki akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional yang lebih baik, dan peluang memperluas usahanya hingga tingkat regional.

Menurutnya, potensi tersebut akan semakin memperkuat proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, besarnya jumlah pengguna internet, serta peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

"Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh Indonesia," pungkas Meutya.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-ai-untuk-bansos-dan-umkm-hadirkan-manfaat-nyata-bagi-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Fokus Perkuat Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan pada 2027

 

Jakarta, 17 Juni 2026 - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI.

Dalam pemaparannya, Menteri Pariwisata menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas Kementerian Pariwisata guna mendorong kontribusi sektor pariwisata yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6).

Dalam paparannya, Menteri Widiyanti menjelaskan RKP 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Tema tersebut mendukung Prioritas Nasional atau Asta Cita ke-3, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Menteri Pariwisata menambahkan program prioritas pada tahun depan akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8–6,5 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang terkait erat dengan sektor pariwisata, yaitu akomodasi, makanan, dan minuman, ditargetkan tumbuh sebesar 8,7–9,3 persen.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata telah merumuskan sejumlah intervensi, di antaranya peningkatan kualitas SDM, pemasaran pariwisata, pengembangan atraksi dan event berkualitas, penguatan pariwisata berkelanjutan, pengembangan destinasi, serta pengembangan industri dan rantai pasok yang inklusif.

Pariwisata juga dimandatkan untuk meningkatkan kontribusinya pada tahun 2027. Hal ini tercermin dari peningkatan seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pariwisata dibandingkan tahun 2026.

Sejumlah target yang telah ditetapkan meliputi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17,6–19,1 juta kunjungan atau meningkat sekitar 8,5–10 persen. Pengeluaran wisatawan mancanegara atau Average Spending per Arrival (ASPA) ditargetkan mencapai 1.447–1.497 dolar AS, meningkat sekitar 5,5–6,6 persen.

Peningkatan aktivitas wisatawan mancanegara tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap devisa pariwisata sebesar 25,5–28,6 miliar dolar AS atau tumbuh sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan atau meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun 2026. Sektor pariwisata juga ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja atau meningkat 3 persen.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan mencapai 4,7–4,8 persen atau meningkat sekitar 0,4 poin persentase. Adapun investasi pariwisata pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp71 triliun atau meningkat sekitar 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementerian Pariwisata menerima alokasi anggaran sebesar Rp1,01 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU dan penyelesaian berbagai isu strategis sektor pariwisata.

Melihat tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 hingga 2027, terlihat anggaran mengalami tren penurunan sejak tahun 2024. Bahkan, pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp1,01 triliun berada jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata dan masih berada di bawah kebutuhan ideal.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 29,6 persen dibandingkan pagu tahun 2026, dengan penurunan terbesar terjadi pada program pariwisata sebesar 65 persen dan program pendidikan serta vokasi sebesar 46 persen.

“Terlepas dari keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata,” tutur Menteri Pariwisata.

Pagu indikatif tahun 2027 direncanakan dialokasikan dengan komposisi 42,38 persen untuk Sekretariat Kementerian, 17,27 persen untuk Satuan Kerja Pusat selain Sekretariat Kementerian, 35 persen untuk Politeknik Pariwisata sesuai anggaran fungsi pendidikan, dan 5,35 persen untuk Badan Pelaksana Otorita.

Perbedaan Dampak Pagu Indikatif dan Pagu Ideal 

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kementerian Pariwisata menyampaikan rincian program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Pusat, Politeknik Pariwisata, dan Badan Pelaksana Otorita, serta perbedaan skala dan jangkauan kegiatan yang dapat dicapai pada skenario pagu indikatif dan pagu ideal.

Pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, yang sebagian besar programnya langsung menyentuh masyarakat dan SDM pariwisata serta memiliki tugas menjaga hubungan internasional, perbedaan utama antara pagu indikatif dan pagu ideal terletak pada jumlah masyarakat dan SDM pariwisata yang dapat dijangkau dan dibina, serta jumlah kesepakatan kerja sama yang dapat diwujudkan.

Selanjutnya, perbedaan antara pagu indikatif dan pagu ideal pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur akan memengaruhi skala intervensi yang dapat dilakukan di destinasi. Dampaknya antara lain berkurangnya jumlah pendampingan dan sertifikasi dalam program pengembangan dan penguatan kapasitas desa wisata, serta berkurangnya cakupan destinasi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN).

Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi, dampak perbedaan pagu terlihat pada jumlah auditor dan pengawas yang dapat ditingkatkan kompetensinya, jumlah badan usaha yang dapat dilakukan pengawasan rutin maupun insidental dalam pelaksanaan program Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, serta terbatasnya kegiatan yang berfokus pada promosi investasi dan dukungan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam menarik investasi. 

Sementara itu, pada Deputi Bidang Pemasaran, berkurangnya pagu indikatif berpotensi mengurangi optimalisasi eksposur pariwisata Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kegiatan promosi dan semakin selektifnya Kementerian Pariwisata dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi.

Dari sisi Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event), ketersediaan pagu ideal akan menentukan kemampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing sebagai destinasi event kelas dunia. Pagu ideal akan berpengaruh terhadap terwujudnya proses perizinan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih transparan, serta peningkatan jumlah event daerah yang dapat didukung.

Berkurangnya pagu juga berdampak pada enam Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Dengan pagu ideal, kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas.

Terakhir, ketersediaan tambahan anggaran bagi Badan Pelaksana Otorita dibutuhkan untuk meningkatkan upaya promosi dalam memperkuat visibilitas dan daya saing destinasi. Selain itu, tambahan anggaran juga mendukung percepatan pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), baik melalui penguatan kerja sama investasi maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung.

Pada tahun depan, Kementerian Pariwisata akan melanjutkan berbagai program unggulan yang telah dijalankan pada tahun 2026, di antaranya peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0.

Dampak Nyata Program Kemenpar

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata juga memaparkan sejumlah studi kasus yang menunjukkan dampak nyata program Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah program pengembangan desa wisata yang dijalankan melalui strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian.

Hasilnya menunjukkan dampak positif, baik dari sisi pengembangan desa wisata maupun kontribusinya terhadap aktivitas dan ekonomi pariwisata. Dari sisi cakupan pengembangan, jumlah desa wisata yang terdata dalam platform Jadesta meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada 2026 atau tumbuh 1,85 persen.

Pada 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara terus menunjukkan pertumbuhan. Dari tahun 2023 ke 2024, total kunjungan dan perjalanan wisatawan meningkat 14,93 persen, kemudian kembali tumbuh 44,81 persen pada 2025, sehingga secara total mencapai lebih dari 2,3 juta kunjungan dan perjalanan wisatawan pada tahun 2025.

Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pendapatan sektor pariwisata pada 50 desa wisata tersebut meningkat dari Rp38,48 miliar pada 2023 menjadi Rp46,05 miliar pada 2024 atau tumbuh 19,67 persen, kemudian kembali meningkat menjadi Rp59,60 miliar pada 2025 atau tumbuh 29,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Melihat berbagai dampak nyata tersebut, Menteri Pariwisata menegaskan peningkatan anggaran bukan semata-mata kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kawasan.

Di akhir rapat kerja, Menteri Pariwisata mengapresiasi dan menegaskan pentingnya dukungan serta sinergi seluruh pihak, khususnya Komisi VII DPR RI, dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran, berimbang, dan berdampak nyata. Semoga sinergi antara Pemerintah dan DPR RI dapat terus diperkuat demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin berdaya saing,” kata Menteri Widiyanti.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-fokus-perkuat-pariwisata-berkualitas-dan-berkelanjutan-pada-2027 

Baca Terusannya »»