SATUSEHAT RME Diluncurkan, Pasien Tak Perlu lagi Bawa Berkas Rekam Medis

 

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan sistem SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (RME) di Auditorium Dr. Leimena, Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (1/9/2026). Sistem ini menjadi bagian dari transformasi digital kesehatan untuk mewujudkan ekosistem data kesehatan yang terintegrasi, transparan, akurat, dan efisien.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan, peluncuran SATUSEHAT RME menjadi langkah lanjutan setelah integrasi sistem pelayanan kesehatan primer dilakukan pada pekan sebelumnya.

Menurutnya, integrasi selanjutnya diarahkan pada fasilitas kesehatan lanjutan, termasuk rumah sakit daerah, laboratorium, dan berbagai sarana kesehatan lainnya.

"Integrasi ini nantinya akan sangat memudahkan masyarakat. Ketika pasien berpindah atau dirujuk dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya, mereka tidak perlu lagi membawa berkas fisik rekam medis," ujar Azhar Jaya.

Ia menjelaskan, melalui integrasi tersebut pasien cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membantu fasilitas kesehatan tujuan menampilkan riwayat kesehatan yang tersedia dalam sistem.

Dengan demikian, dokter dapat memperoleh informasi kesehatan pasien secara lebih cepat dan lengkap sehingga mendukung proses diagnosis dan pelayanan medis yang lebih akurat.

Azhar mencontohkan, hasil pemeriksaan laboratorium dari fasilitas kesehatan seperti Prodia ke depan dapat diakses secara digital oleh dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tanpa pasien harus membawa atau mencetak dokumen hasil pemeriksaan secara fisik.

Dari sisi kesiapan infrastruktur digital, Azhar mengungkapkan sekitar 80 persen dari total sekitar 3.200 rumah sakit di Indonesia telah mencapai tingkat maturitas sistem informasi rumah sakit hingga level 4.

Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat implementasi rekam medis elektronik dan integrasi data kesehatan secara nasional.

Kemenkes juga memastikan kemudahan akses data tidak mengesampingkan aspek perlindungan dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Akses terhadap riwayat kesehatan tetap dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rekam medis.

Sistem tersebut dilengkapi mekanisme pengamanan berupa kode PIN yang dipegang langsung oleh pasien. Fasilitas kesehatan hanya memperoleh hak akses data dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa berlaku PIN berakhir, akses tersebut akan terkunci kembali.

Dengan mekanisme tersebut, transformasi digital kesehatan tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga memastikan data kesehatan pasien tetap terlindungi.

Peluncuran SATUSEHAT RME dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga terkait.

 

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/986801/satusehat-rme-diluncurkan-pasien-tak-perlu-lagi-bawa-berkas-rekam-medis 

Baca Terusannya »»  

OJK Perkuat Pembiayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

 

Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.

“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan," kata Adi.

Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan," kata Andri.

Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.

 

Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM

OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.

Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.

Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

 

OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.

Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus," kata Adi.

Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.

Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.

Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.

DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stable​coin" dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.

 

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah

Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.

Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.

Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.

OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Pembiayaan-UMKM-Melalui-Pemanfaatan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan.aspx

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI terhadap calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Tiga nama yang disetujui di antaranya adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Cuhro sebagai calon Deputi Gubernur BI.

 

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, proses seleksi tersebut diawali dengan penugasan Komisi XI DPR RI untuk membahas calon Gubernur BI, calon Deputi Gubernur Senior BI, dan calon Deputi Gubernur BI berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 18 Agustus 2026. Lalu, pihaknya melaksanakan fit and proper test terhadap Destry Damayanti dan Aida S. Budiman pada Rabu (26/8/2026) lalu. Sehari berikutnya, Kamis (27/8/2026) lalu, Komisi XI DPR RI menguji Solikin M. Cuhro dan M. Anwar Basori sebagai calon Deputi Gubernur BI.

 

Usai penetapan calon pimpinan BI, dirinya berharap mampu mendorong bank sentral bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang mengatur bahwa calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

 

“Dengan terpilihnya calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang sudah dipilih dan ditetapkan tersebut, diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah,” pungkas Misbakhun. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Setujui-Tiga-Calon-Pimpinan-BI-Hasil-Fit-and-Proper-Test-Komisi-XI-68578 

Baca Terusannya »»  

Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi

 

Jakarta, InfoPublik  – PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis solar seperti dexlite menjadi Rp23.700 per liter mulai 1 September, dari semula Rp19.700 per liter.

Hal tersebut disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, melalui keterangan resmi, Senin (31/8/2026).

“Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah,” ujar  Kitty.

Menurut Kitty,  sejumlah faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.

“Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM Nonsubsidi yaitu pertamax turbo, pertamina dex, dan dexlite,” ujar Kitty.

Rincian kenaikan harga pertamina dex, yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026.

Lebih lanjut, harga pertamax turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026.

“Sedangkan, produk BBM nonsubsidi lainnya, seperti pertamax 92 dan pertamax green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Kitty.

Lebih lanjut Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar penggunaan produk BBM tepat sasaran.

 

 

Sumber : https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/986802/pertamina-lakukan-penyesuaian-harga-bbm-nonsubsidi 

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Usulkan Renovasi Kembangjoyo ke Pemerintah Pusat

 

 

 

PATI - Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra  Senin malam (31/8/2026), menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati telah mengusulkan anggaran Rp10 miliar kepada pemerintah pusat untuk merenovasi Alun-Alun Kembangjoyo. 

Pernyataan tersebut disampaikan saat Pagelaran Sandiwara Kethoprak “KRIDHO CARITO” di Alun-Alun Kembangjoyo, dengan harapan kawasan tersebut semakin aktif sebagai ruang berkumpul masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Car Free Night itu tidak hanya nanti kami laksanakan di Jalan Sudirman. Nanti juga akan kami laksanakan di Alun-Alun Kembangjoyo,” kata Chandra.

Menurutnya, pengaktifan kembali kawasan tersebut perlu diikuti dengan penataan dan pembaruan fasilitas. Ia menyebut kondisi Alun-Alun Kembangjoyo masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan sebagai ruang publik alternatif bagi masyarakat Kabupaten Pati.

“Kami juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk renovasi Alun-Alun Kembangjoyo ini sebesar Rp10 miliar,” ujarnya.

Chandra berharap usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga renovasi dapat segera dilakukan. Ia menargetkan Alun-Alun Kembangjoyo mampu menjadi tempat berkumpul masyarakat yang lebih representatif.

“Semoga anggaran dari pemerintah pusat bisa terealisasi untuk kita bisa melaksanakan pembangunan Alun-Alun Kembangjoyo dengan lebih megah,” kata Chandra.

Ia juga menempatkan pengembangan kawasan tersebut dalam konteks penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, ruang publik yang ramai dan tertata dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

“Alun-alun tercinta ini selalu kita banggakan, selalu kita harapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Pati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Chandra turut mengajak masyarakat menjaga kondisi Kabupaten Pati tetap aman dan kondusif. Ia menilai stabilitas daerah menjadi bagian penting agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Kalau Pati ini aman, Pati ini tenteram, Pati ini damai, tentunya negara kita juga akan damai dan tenteram,” kata Chandra.

Ia juga mengapresiasi keberadaan PKL yang dinilainya terus berupaya menjalankan aktivitas usaha secara tertib. Chandra berharap komunikasi antara pemerintah dan para pelaku PKL terus terjaga dalam penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

Ia kemudian mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan diperlukan untuk membangun Pati yang aman, damai, dan sejahtera.

“Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk menciptakan kondusivitas Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Pagelaran Sandiwara Kethoprak “KRIDHO CARITO” sendiri mengangkat cerita sejarah dan tokoh leluhur Pati.

Dalam sambutannya, Chandra menyinggung kisah Ki Ageng Penjawi dan Mbah Wasis Joyokusumo sebagai bagian dari sejarah yang perlu terus dikenalkan kepada masyarakat.

Plt Bupati mengajak masyarakat mengambil nilai dari sejarah dan leluhur Pati. Ia menekankan pentingnya rasa syukur atas potensi daerah sekaligus kepedulian untuk menjaga Pati agar terus berkembang.

Pagelaran tersebut turut dihadiri anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, antara lain Kepala OPD, camat Pati Kota, lurah Kalidoro, serta perwakilan dan para PKL Kabupaten Pati. Hadir pula sejumlah tamu undangan dan tokoh masyarakat yang mengikuti pagelaran di Alun-Alun Kembangjoyo tersebut. 

 

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/chandra-usulkan-renovasi-kembangjoyo-ke-pemerintah-pusat- 

 

Baca Terusannya »»  

BNPB Optimalkan Satgas Darat dan Operasi Udara Percepat Penanganan Karhutla di Bumi Sriwijaya

PALEMBANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengintensifkan operasi darat dan udara. Upaya ini dilakukan untuk menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah risiko kabut asap lintas batas di tengah puncak musim kemarau dan fenomena El Nino 2026.

Data pemantauan per 30 Agustus 2026 mencatat sisa area yang memerlukan pemadaman dan pemantauan ketat di Sumsel tersisa 67,06 hektare (ha). Dari luas tersebut, patroli udara mendeteksi 11 titik api mencakup area ±45 ha, sementara pengecekan lapangan (ground check) Satgas Darat mendeteksi area seluas ±22,06 ha.

"Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta  ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya" Ujar Suharyanto

Melalui kerja sama intensif tim gabungan, lahan seluas 18,36 ha berhasil dipadamkan, dengan rincian 2,5 ha melalui water bombing dan 15,86 ha melalui operasi darat. Saat ini, fokus utama tertuju pada tahap pendinginan (cooling down) di sisa area seluas 48,7 ha, terutama pada lahan gambut agar api tidak kembali berkobar.

Sebaran Titik Api Prioritas:

Ogan Komering Ilir (OKI) [Prioritas Tinggi]: 5 titik | 21 ha (Fokus: Kota Bumi & Tulung Selapan).

Musi Banyuasin (Muba) [Prioritas Tinggi]: 1 titik | 7 ha (Fokus: Lalan, gambut tebal, dan angin kencang).

Muara Enim [Prioritas Sedang]: 2 titik | 11 ha (Fokus: Gelumbang & Sungai Rotan).

Musi Rawas Utara, OKU Timur, OKU, & Ogan Ilir [Prioritas Ringan]: Masing-masing 1 titik | 3–4 ha.

Penguatan mobilisasi personel dan peralatan operasional terus ditingkatkan

guna mengantisipasi keterbatasan akses lokasi dan sumber air, sebanyak 11.567 personel gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Basarnas, Masyarakat Peduli Api (MPA), sektor swasta, dan relawan telah dikerahkan ke lapangan.

Selain dukungan personel, BNPB menyalurkan bantuan sarana operasional kepada 7 BPBD Kabupaten/Kota terdampak, yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Kota Palembang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, dan OKI. Setiap daerah menerima pasokan berupa:

-    25 set Alat Pelindung Diri (APD) Karhutla

-    5 roll selang ukuran 1,5 inci

-    4 unit pompa jinjing 2 HP

-    2 unit pompa bertekanan tinggi (high pressure) 6 HP

-    2 unit nozzle

-    2 unit flexible tank

Sementara dukungan armada udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari total 32 armada udara nasional, sebanyak 9 unit armada disiagakan khusus untuk memantau dan memadamkan karhutla di wilayah Sumatera Selatan:

-    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Pesawat Cessna 208 Caravan telah menyelesaikan 27 sortie penerbangan dengan menyemai 27.000 kg bahan semai.

-    Patroli Udara: Helikopter AS365 N2 dan Cessna 208B mencatat lebih dari 439 jam terbang untuk memetakan titik panas.

-    Water Bombing: Helikopter Blackhawk, MI-8, dan Super Puma mencatatkan lebih dari 237 sortie pemadaman fokus di area Tulung Selapan, Rantau Bayur, Sungai Rotan, dan Lalan. Jarak pandang yang terbatas dan angin kencang di lahan gambut masih menjadi tantangan utama operasi udara.

Tren kebakaran turun 88 persen, kualitas udara tetap diwaspadai. Dalam upaya penanganan karhutla di Sumsel dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan luas area terbakar yang signifikan hingga lebih dari 88 persen:

Tahun 2023: 264.165,68 ha

Tahun 2024: 30.844,96 ha

Tahun 2025: 11.879,56 ha

Capaian ini memperlihatkan efektivitas sistem peringatan dini, respons cepat Satgas, dan kolaborasi lintas sektor. Secara umum, situasi karhutla di Sumsel tetap terkendali dan aktivitas masyarakat berjalan aman.

Meski demikian, imbas penumpukan asap sempat memicu penurunan kualitas udara. Stasiun pemantau kualitas udara Kota Palembang pada 30 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU/AQI) di angka 247 (Sangat Tidak Sehat).

Dengan kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan (ISPA) atau jantung, menggunakan masker berstandar medis (seperti N95) saat harus beraktivitas di luar rumah serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi apa pun.

BNPB bersama seluruh elemen Satgas Karhutla tetap bersiaga 24 jam penuh hingga puncak kemarau berakhir dan seluruh titik api dipastikan padam total.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-optimalkan-satgas-darat-dan-operasi-udara-percepat-penanganan-karhutla-di-bumi-sriwijaya

 

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Ajak Masyarakat Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

 

PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Pati sebagai modal penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Muchdor bin Alwi Alatas, Jalan KH Ahmad Dahlan Pati, Senin malam (31/8/2026), dengan mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan semangat saling menjaga.

“Pati ini harus kita jaga bersama. Pati ini milik kita semua. Kalau Pati ini aman dan nyaman, investasi yang masuk ke Kabupaten Pati akan lancar,” kata Chandra.

Ia pun menyebut bahwa Kabupaten Pati tengah menghadapi banyak perhatian dari berbagai daerah setelah dinamika yang terjadi dalam dua tahun terakhir. 

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan memperbesar perbedaan di tengah masyarakat.

“Penting kita mengetahui bahwa cinta tanah air itu lebih dari segalanya. Dengan satu kesatuan dan satu tujuan utama,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa menjaga kondusivitas daerah bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum. Peran keluarga dan lingkungan sosial dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus saling mengingatkan anak kita, saudara kita, dan tetangga kita bahwa Pati harus kita jaga bersama,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengungkapkan adanya potensi investasi yang masuk ke Kabupaten Pati dengan nilai sementara lebih dari Rp6 triliun. Pemerintah Kabupaten Pati juga menyiapkan forum bisnis yang akan mempertemukan daerah dengan sejumlah calon investor.

“Dalam bisnis forum yang akan kami laksanakan, rencananya akan hadir banyak investor yang akan masuk ke Pati. Angka kasar kami, investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Pati lebih dari Rp6 triliun,” ungkapnya.

Chandra menilai dukungan para kiai, ulama, habaib, tokoh agama, dan masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga suasana daerah tetap aman dan damai. Ia berharap doa serta kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan keagamaan dapat menjadi kekuatan sosial bagi Kabupaten Pati.

Chandra juga menyampaikan bahwa Pati merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Tengah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat rasa memiliki terhadap daerah serta menjaga nama baik Pati di tingkat nasional.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dihadiri Kapolresta Pati bersama unsur Forkopimda Kabupaten Pati, serta sejumlah alim ulama, kiai, habaib, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, serta para tokoh dan tamu undangan lainnya.

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/chandra-ajak-masyarakat-ciptakan-iklim-investasi-yang-kondusif- 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Apresiasi Rumah Cahaya, Bentuk Kepedulian bagi Para Pahlawan

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Penyerahan Sertipikat Hak Milik Rumah Cahaya kepada Pahlawan Terlupakan di Menara 2 BTN, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus, serta perwakilan negara sahabat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang diwujudkan melalui Program Rumah Cahaya. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan perumahan sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa bagi bangsa.

“Saya sebagai Menteri Perumahan sangat senang melihat kolaborasi ini bisa menjadi wujud nyata perhatian kita kepada para pahlawan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Terima kasih kepada BTN dan Yayasan PHSI yang sudah menghadirkan Rumah Cahaya ini,” ujar Menteri Maruarar.

Menteri Maruarar menilai pemberian hunian kepada para pahlawan dan keluarga yang telah berjasa merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat. Rumah yang diberikan diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas perjuangan yang telah mereka berikan.

Menurut Menteri Ara, kolaborasi seperti Rumah Cahaya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, perbankan, yayasan, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.

Melalui keberlanjutan Program Rumah Cahaya, pemerintah berharap semakin banyak pahlawan dan keluarga yang telah memberikan pengabdian bagi bangsa dapat memperoleh hunian yang layak sekaligus penghargaan yang menjadi pengingat atas jasa mereka kepada Indonesia.

Rumah Cahaya merupakan program penyediaan hunian layak bagi mereka yang telah memberikan kontribusi dan jasa bagi bangsa dan negara, khususnya para veteran, mantan atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia, serta keluarga para pahlawan. Program ini tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan pengingat atas pengabdian mereka.

Program Rumah Cahaya merupakan hasil kolaborasi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesiaemas (PHSI). Pada tahap awal, sebanyak 30 unit Rumah Cahaya dibangun di Serang, Banten, yang diperuntukkan bagi mereka yang dinilai telah berjasa dan membutuhkan dukungan hunian.

Direktur Utama BTN mengatakan, gagasan Rumah Cahaya berawal dari diskusi bersama Yayasan PHSI yang memiliki perhatian terhadap para pahlawan Indonesia setelah masa pengabdian mereka berakhir.

Menurutnya, terdapat kebutuhan untuk menghadirkan bentuk penghargaan yang nyata bagi orang-orang yang telah memberikan jasa kepada negara. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui Rumah Cahaya yang tidak hanya memberikan hunian layak, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan dan pengabdian para penerimanya.

“Yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu berikan bagi negara. Hari ini bukan hanya kami serahkan kunci rumah, tetapi juga Sertipikat Hak Milik,” ujarnya.

Ketua Yayasan PHSI Sofia Koswara mengatakan, rumah memiliki arti penting bagi sebuah keluarga karena menjadi tempat untuk bertumbuh, beristirahat, dan menjalani kehidupan bersama. Karena itu, Rumah Cahaya diharapkan dapat menjadi wujud rasa penghargaan sekaligus kebanggaan kepada mereka yang telah berjasa bagi Indonesia.

Program tersebut akan terus dikembangkan. Setelah tahap awal sebanyak 30 unit Rumah Cahaya di Serang, saat ini telah disiapkan tambahan 42 unit rumah, dengan rencana pengembangan hingga 300 unit.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar karena jutaan masyarakat Indonesia belum memiliki rumah dan masih banyak pula yang menempati rumah tidak layak huni.

Menurutnya, perhatian pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan juga perlu diberikan kepada mereka yang telah berjasa dan berkorban untuk bangsa, termasuk keluarga petugas yang gugur dalam menjalankan tugas.

“Kita masih punya tugas yang banyak untuk mencari dan membantu pahlawan-pahlawan yang telah berjasa bagi negara. Bukan hanya veteran dan atlet, tetapi juga mereka yang gugur dalam menjalankan tugas, seperti petugas pemadam kebakaran dan petugas karhutla, termasuk keluarganya. Kita harus terus hadir untuk mereka,” kata Hashim.

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-rumah-cahaya-bentuk-kepedulian-bagi-para-pahlawan 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 31 Agustus 2026

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat enam kejadian baru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah pada periode Minggu (30/8) hingga Senin (31/8). Sebaran wilayah kejadian tersebut berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; serta Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, peristiwa karhutla terjadi di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, pada Minggu (30/8) pukul 14.00 WIB. Total luas lahan yang terbakar mencapai 7,3 hektare. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten bersama tim gabungan melakukan penanganan dan api berhasil dipadamkan pada hari yang sama pukul 16.34 WIB.

Sementara itu, kebakaran lahan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terjadi sejak Sabtu (29/8). Titik api berada di Kelurahan Makroman dan Pulau Atas. Cakupan luas lahan yang terbakar sekitar 12 hektare. Hingga Minggu (30/8), BPBD Kota Samarinda bersama relawan masih melakukan upaya pemadaman di lokasi.

Masih di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran lahan terjadi di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu pada Rabu (26/8) pukul 12.50 WITA. Penanganan terkendala oleh jarak sumber air yang cukup jauh dan angin kencang hingga menyebabkan api sulit dikendalikan. Hingga Minggu (30/8), secara visual tidak ditemukan kobaran api di sejumlah titik, namun masih ditemukan titik api di lokasi lain sehingga penanganan terus dilakukan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kebakaran ini mengakibatkan sekitar 27 hektare lahan terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas yang berwenang.

Beralih ke Provinsi Sulawesi Selatan, kebakaran lahan juga terjadi di tiga wilayah di Kabupaten Pinrang. Tiga wilayah tersebut antara lain Kelurahan Tellumpanua dan Watang Suppa di Kecamatan Suppa serta Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua pada Sabtu (29/8). Total luas lahan terbakar mencapai sekitar 37 hektare, dengan rincian 2 hektar di Kelurahan Tellumpanua, 5 hektar di Kelurahan Watang Suppa, dan 30 hektar di Desa Katomporang. BPBD Kabupaten Pinrang bersama Damkar, TRC, dan masyarakat setempat melakukan pemadaman dan api telah berhasil dipadamkan pada Minggu (30/8).

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Madenra, Kecamatan Kulo, mengakibatkan sekitar 6 hektare lahan terdampak. BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan koordinasi dan pemadaman. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, dibantu aparat desa warga setempat berhasil melakukan pemadaman dan mencegah api semakin menyebar.

Sementara itu, karhutla juga melanda wilayah Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara pada Sabtu (29/8). Kejadian ini mengakibatkan sekitar empat hektare lahan terbakar. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa pengawasan. BPBD Kabupaten Halmahera Timur bersama Damkar dan masyarakat melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan.

BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Langkah pencegahan melalui patroli wilayah rawan, pemantauan titik panas, kesiapan personel dan peralatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan. Keselamatan jiwa harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan kebakaran.

Bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diimbau segera melaporkannya kepada BPBD, pemadam kebakaran, aparat setempat, atau pihak berwenang agar dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-31-agustus-2026

 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Jateng Kembali Kirim Bantuan Korban Gempa NTT, Prioritaskan Kebutuhan Dasar

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyalurkan bantuan untuk para korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada pengiriman tahap kedua ini, bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, penggalangan donasi kembali dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Hal itu menjadi bagian dari upaya masyarakat Jateng, untuk membantu warga NTT yang masih membutuhkan dukungan setelah bencana.

“Jumlah bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat NTT masih besar. Sebagaimana arahan Bapak Gubernur, agar bisa membantu semaksimal mungkin,” kata Bergas, di Kota Semarang, Senin (31/8/2026).

Menurut dia, bantuan tahap kedua tersebut berasal dari sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang menitipkan donasinya melalui Pemprov Jateng. Selain itu, bantuan juga datang dari berbagai komunitas dan lembaga.

Di antaranya komunitas masyarakat Tionghoa di Jawa Tengah, Koperasi Telogorejo, Indonesia Power, serta sejumlah komunitas lainnya. Ada pula masyarakat yang memilih tidak mencantumkan identitas dalam donasinya.

Bantuan yang terkumpul didominasi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan pangan, antara lain tersedia makanan siap saji, kornet, sarden, telur, biskuit, bubur bayi, hingga susu bayi.

Sementara untuk kebutuhan sandang dan kebutuhan dasar lainnya, bantuan yang disiapkan meliputi popok bayi dan dewasa, pakaian baru, sarung, daster, pakaian dalam, serta perlengkapan mandi seperti sabun dan sampo.

Bergas mengatakan, pemilihan jenis bantuan tersebut menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat terdampak. Saat ditugaskan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk berkoordinasi dengan Gubernur NTT, pihaknya mendapat gambaran jika kebutuhan pangan, terutama lauk-pauk, menjadi salah satu kebutuhan penting.

Bantuan dari Jawa Tengah rencananya diberangkatkan menuju Jakarta pada Selasa (1/9/2026). Sekitar lima truk disiapkan untuk mengangkut seluruh bantuan menuju Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas), yang berlokasi di area Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dari Posduklognas, bantuan akan diteruskan menuju NTT melalui sistem distribusi logistik nasional. Mekanisme tersebut dipilih, agar bantuan dapat lebih cepat sampai ke wilayah terdampak, sekaligus memastikan penyalurannya terkoordinasi dengan baik.

Bergas menjelaskan, Pemprov Jateng tidak menetapkan sendiri kabupaten tujuan akhir bantuan. Distribusi nantinya menyesuaikan sistem yang telah disiapkan posko nasional di NTT.

Sejumlah wilayah di Pulau Flores yang terdampak cukup besar antara lain Manggarai, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Namun, distribusi akan disesuaikan dengan kebutuhan di seluruh wilayah terdampak.

“Di lokasi posko nasional di sana sudah menyediakan truk-truk distribusi, yang siap dikirim ke semua daerah yang ada di Kepulauan Flores di NTT,” jelasnya.

Bergas belum memastikan apakah penggalangan donasi akan kembali dilakukan setelah tahap kedua. Pemprov Jateng masih akan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT.

“Semoga saja ini bisa selesai. Harapan kita masyarakat NTT bisa pulih kembali, bisa semangat kembali,” ucap Bergas.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, dukungan bantuan dari Jawa Tengah tidak berhenti pada pengiriman tahap pertama. Dia telah meminta Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota, untuk menyiapkan bantuan lanjutan.

“Pak Sekda dan Pak Wagub koordinasi dengan bupati dan wali kota lainnya untuk kita merencanakan tahap kedua,” katanya beberapa waktu lalu.

Pada gelaran Jateng Bersholawat pada Minggu (23/8/2026) malam, Ahmad Luthfi juga mengajak ribuan orang untuk memanjatkan doa bersama bagi korban bencana NTT.

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-kembali-kirim-bantuan-korban-gempa-ntt-prioritaskan-kebutuhan-dasar/

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Hospital-Based, Prioritas Untuk Dokter di Daerah 3T

 

Jakarta, 31 Agustus 2026 

Pemerintah terbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based) sebagai afirmasi untuk para dokter di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). 

Kebijakan strategis ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrahman seusai rapat Rapat Tingkat Menteri di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, pada Senin (31/8). 

Program PPDS Hospital Based atau yang biasa disebut PPDS yang diselenggarakan di RS Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menutup gap signifikan sekitar 65.000 dokter spesialis di Indonesia sekaligus meratakan akses layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah. 

Sejak di luncurkan tahun 2024, Prodi PPDS RSPPU telah diselenggarakan di 6 rumah sakit. Dengan diluncurkan 25 prodi baru di tahap 1 2026, maka total sudah ada 31 prodi PPDS RSPPU.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa 25 prodi baru pada tahap pertama tahun 2026 ini terdiri dari 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi Kanker, Jantung, Stroke Uronefrologi (KJSU). Seluruh program diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan terbaik yang bermitra dengan perguruan tinggi dan berkolaborasi dengan Kolegium guna memastikan standar kompetensi tetap terjaga.

Selain peluncuran tahap pertama, Menkes memastikan bahwa eskalasi program ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

“Pada tahap kedua tahun 2026, sebanyak 30 Program Studi Spesialis juga akan didorong memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026, terdiri atas 13 Prodi Spesialis Dasar dan 17 Prodi Spesialis KJSU”, tegas Menkes Budi.

Rapat Tingkat Menteri ini dipimpin langsung oleh Kepala KSP, dan turut dihadiri lintas Kementerian seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. 

Dudung menegaskan bahwa percepatan ini merupakan respons langsung atas instruksi Presiden pada 11 Agustus lalu terkait krisis tenaga medis.

“Ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kebutuhan saudara-saudara kita di daerah, pulau terluar, hingga ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Dudung.

Lebih lanjut, Dudung memaparkan skema pembiayaan pendidikan yang dirancang sangat terjangkau guna menciptakan pemerataan. Kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS, baik untuk prodi existing maupun baru, berlaku sama secara resiprokal antara Rumah Sakit Pendidikan dan Perguruan Tinggi. 

Seleksi Peserta Didik PPDS RSPPU untuk 25 Program Studi baru ini akan resmi diluncurkan pada Kamis, 3 September 2026. Program ini dikonsep dengan memberikan keberpihakan kepada putra-putri daerah, di mana penempatan kerja pasca-pendidikan telah ditetapkan sejak awal guna mengisi kekosongan tenaga spesialis di wilayah prioritas nasional.

PPDS RSPPU  merupakan program pendidikan yang diselenggarakan langsung di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Program ini dikonsep dengan memberikan keberpihakan kepada putra-putri daerah, di mana penempatan kerja pasca-pendidikan telah ditetapkan sejak awal guna mengisi kekosongan tenaga spesialis di wilayah prioritas sesuai perencanaan nasional. Sebanyak 25 prodi baru ini bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri terkemuka, yakni UNAIR, UNPAD, UNS, UNDIP, UNHAS, USU, UNUD, UB, dan UI.

Sebaran 11 prodi spesialis dasar mencakup: Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Fatmawati, RS Ortopedi Prof. dr. Soeharso Surakarta, dan RSU Hermina Depok; Obstetri dan Ginekologi dibuka di RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta; Radiologi tersedia di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado, RSUP Persahabatan, dan RSUP Dr. M. Djamil ; Selain itu, Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Kesehatan Anak diselenggarakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, serta Ilmu Bedah di RSUD dr Iskak Tulungagung.

Sementara itu, untuk 14 prodi rumpun KJSU dan spesialis unggulan lainnya, pemerintah membuka program sebagai berikut:  Bedah Saraf di RS Pusat Otak Nasional dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; Bedah Thorax Kardiovaskuler berlokasi di RSUP H Adam Malik dan RSUD Dr. Saiful Anwar;  Urologi dibuka di RSUD Dr. Moewardi dan RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah; disusul oleh Jantung dan Pembuluh Darah di RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSU Murni Teguh Memorial Hospital, dan RSUD dr. Soedarso. Ekspansi juga mencakup Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Kariadi; Kesehatan Mata di Jakarta Eye Centre (JEC) Kedoya; serta Orthopaedi dan Traumatologi yang masing-masing dibuka di RSD dr. Soebandi, RSPAD Gatot Soebroto, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

Sumber : https://kemkes.go.id/id/pemerintah-buka-25-prodi-dokter-spesialis-hospital-based-prioritas-untuk-dokter-di-daerah-3t-

Baca Terusannya »»  

ETK Pramuka Jadi Momentum Penguatan Karakter Generasi Muda

 

 

PATI – Estafet Tunas Kelapa (ETK) Pramuka 2026 kembali berlanjut di Kabupaten Pati setelah Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menerima pataka dari Bupati Rembang dalam upacara serah terima di Lapangan Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Senin (31/8/2026). Prosesi tersebut menjadi penanda berlanjutnya perjalanan Pataka Tunas Kelapa sekaligus momentum penguatan semangat kepemimpinan dan pembentukan karakter generasi muda.

Risma Ardhi Chandra menyampaikan apresiasi atas antusiasme anggota Pramuka dan masyarakat yang menyambut perjalanan ETK dengan penuh sukacita. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa semangat kepramukaan masih mendapat tempat kuat di tengah kehidupan sosial.

"Pesan pertama saya, saya sangat bangga dan terharu melihat antusiasme para anggota Pramuka serta masyarakat Kabupaten Pati yang menyambut Estafet Tunas Kelapa ini dengan penuh sukacita dan kedisiplinan yang tinggi," ujar Risma Ardhi Chandra.

Ia menilai perjalanan Tunas Kelapa memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perpindahan pataka antardaerah. Tradisi tersebut mencerminkan kesinambungan semangat kebersamaan yang dibangun melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

"Perjalanan Tunas Kelapa dari satu wilayah ke wilayah lain bukan sekadar penyerahan pataka, melainkan wujud nyata dari sinergi, ketahanan mental, serta semangat gotong royong yang masih mengakar kuat di Bumi Mina Tani," lanjutnya.

Di tengah perkembangan zaman, Gerakan Pramuka tetap dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai kedisiplinan, integritas, kemandirian, dan kecintaan terhadap tanah air menjadi bekal penting bagi generasi penerus.

"Gerakan Pramuka tetap menjadi wadah terbaik dalam membentuk karakter pemuda yang tangguh, berintegritas, dan mencintai tanah air," tegas Risma Ardhi Chandra.

Filosofi Tunas Kelapa juga menjadi pesan tentang kemampuan untuk tumbuh dalam berbagai kondisi dan memberi manfaat bagi lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membangun generasi muda yang adaptif sekaligus memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

"Tunas kelapa ini adalah pengingat bahwa proses perjuangan dan estafet kepemimpinan bangsa ada di tangan adik-adik sekalian. Tetaplah belajar, berkarya, dan berinovasi. Jaga api semangat Pramuka agar terus menyala," kata Risma Ardhi Chandra.

Setelah upacara serah terima selesai, pasukan estafet Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pati melanjutkan perjalanan membawa Pataka Tunas Kelapa menyusuri rute yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Pati.

Prosesi serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara antara kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. 

Dan kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus kedua Kwarcab sebagai bagian dari rangkaian perjalanan ETK Pramuka 2026 di Jawa Tengah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dan Bupati Rembang, jajaran Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, anggota Pramuka, serta masyarakat Kabupaten Pati.

 

 

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/etk-pramuka-jadi-momentum-penguatan-karakter-generasi-muda- 

Baca Terusannya »»  

Baleg Setujui RUU Penyiaran sebagai RUU Inisiatif DPR RI, Siap Dibawa ke Paripurna

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  sebagai Usul Inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

 

Persetujuan tersebut dicapai usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi terkait RUU Usul inisiatif Komisi I DPR RI tersebut. Penyerahan dokumen ini menjadi syarat prosedural sebelum pengesahan di tingkat paripurna dilakukan.

 

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Anggota Baleg, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?" tanya Ketua Badan Legislasi Bob Hasan yang dijawab ’Setuju’ oleh seluruh peserta yang hadir.

 

Bob mengatakan pihaknya bersama Komisi I DPR RI membahas harmonisasi dan sinkronisasi RUU Penyiaran, termasuk pengaturan konten serta platform digital. Pembahasan juga mencakup pengaturan terkait konten dan platform digital dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kualitas informasi yang diterima publik.

 

“Persetujuan RUU Penyiaran ini patut diapresiasi, karena pada saat pembahasan Komisi I sangat menguasai persoalan yang ada”, ungkapnya.

 

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengucapkan terima kasih dengan disetujuinya RUU Penyiaran pada rapat Badan Legislasi untuk selanjutnya dibawa pada tahap selanjutnya dan ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI. “Pembahasan ini tentu tidak mudah banyak masukan-masukan yang kita serap dari para akademisi dan tenaga ahli”, pungkasnya.

 

Seperti yang diketahui terdapat beberapa pointyang disetujui dalam RUU Penyiaran. Di antaranya, yaitu, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dilarang menyiarkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional, menyiarkan atau menyalurkan isu siaran yang bertentangan dengan nilai kesusilaan.

 

Lembaga penyiaran dilarang menyalurkan siaran yang terindikasi mengandung unsur pornografi, sadistis, serta mempertentangkan suku, agama, kepercayaan dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik.  Ia mengatakan, LPB juga dilarang menayangkan isi siaran yang menyajikan perlikau lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender. 

 

Adapun setelah resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna, proses legislasi beralih dari tahap Penyusunan ke tahap Pembahasan bersama Pemerintah.

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Baleg-Setujui-RUU-Penyiaran-sebagai-RUU-Inisiatif-DPR-RI-Siap-Dibawa-ke-Paripurna-68547 

Baca Terusannya »»  

Wapang TNI Dampingi Menhan RI dalam Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI

 

(Puspen TNI). Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. Mewakili Panglima TNI  Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI membahas Program Kerja dan Anggaran tahun 2027 yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Usai rapat, Menhan RI menyampaikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kepentingan pertahanan negara. "Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin," ujar Menhan RI.

Menhan RI juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama TNI terus mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), baik melalui dukungan operasional maupun langkah penanggulangan di lapangan. "Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan," jelas Menhan RI.

Kehadiran Wapang TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat kerja tersebut merupakan bagian dari sinergi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional. Sinergi tersebut terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan serta menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Sumber : https://tni.mil.id/view-267355-wapang-tni-dampingi-menhan-ri-dalam-rapat-kerja-bersama-komisi-i-dpr-ri.html

Baca Terusannya »»  

Bahas Anggaran dan Arah Kebijakan, Menpora Erick Raker dengan Komisi X DPR RI

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, memaparkan arah kebijakan strategis, kinerja anggaran, hingga target prestasi olahraga nasional dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).  

Dalam pemaparannya, Menpora Erick menyampaikan bahwa pihaknya menyelaraskan program kerjanya dengan Asta Cita dan prioritas nasional melalui tiga pilar utama, yaitu Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.  

“Kita ingin kualitas kepemudaan meningkat, pembudayaan olahraga yang inklusif serta penguatan industri olahraga sesuai Desain Besar Olahraga Nasional, dan pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan,” ujar Menpora Erick. 

Pada sektor prestasi, Menpora Erick membeberkan target tim Indonesia membawa pulang sedikitnya 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026. Target ini ditopang dengan program pelatnas dan kesiapan cabang olahraga unggulan.

“Kemenpora juga menindaklanjuti arahan bapak presiden mengenai akademi olahraga nasional, beasiswa olahragawan, dan cibubur sport science. Lalu ada penguatan sistem pembinaan jangka panjang berkelanjutan untuk 20 cabor unggulan olimpiade dan satu cabor world stage, serta implementasi manajemen talenta nasional,” kata Menpora Erick.

Selanjutnya, Menpora Erick memaparkan program kepemudaan menuju satu abad Hari Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kemenpora menggeber serangkaian program kepemudaan unggulan, seperti Wirasena Youth Camp, Youth Summit, Wirasena Yourh Career Hub, hingga Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).  

Mengenai aspek keuangan, Menpora Erick melaporkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) perihal anggaran belanja dan dana alokasi khusus tahun 2027. Pada hal tersebut, pagu anggaran Kemenpora Rp 4,019 triliun. 

“Yang terpenting kita bagaimana menjaga amanah dalam penggunaan dana, masyarakat merasakan program-program yang ada. Seyogianya kita transparan dan akuntabel,” jelas Menpora Erick.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, yang memimpin rapat kerja menyampaikan pihaknya setuju dengan anggaran itu, selanjutnya dibahas dengan mekanisme pembahasan anggaran. 

“Komisi X menekankan Kemenpora agar menjadikan pandangan dan masukan dari Anggota Komisi X DPR yang disampaikan dalam laporan singkat agar bisa menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora tahun anggaran 2027,” pungkasnya. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7024/bahas-anggaran-dan-arah-kebijakan-menpora-erick-raker-dengan-kom 

Baca Terusannya »»  

Buka Jalan Hilirisasi di Kutai Timur, Wamen ESDM Resmikan Proyek Gasifikasi Batubara

 

Batubara berkalori rendah yang selama ini bernilai ekonomi relatif rendah mulai diarahkan menjadi produk yang lebih strategis bagi industri dalam negeri. Melalui teknologi gasifikasi, batubara diolah menjadi metanol yang dibutuhkan berbagai industri dan berpeluang mengurangi ketergantungan pada impor.

Upaya ini diwujudkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Gasifikasi Batubara menjadi Metanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Proyek ini ditargetkan menghasilkan sekitar 2 juta ton metanol per tahun dan berpotensi menghemat devisa hingga Rp7,1 triliun per tahun.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan proyek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi, ketahanan energi, dan industri dalam negeri.

"Groundbreaking ini menandai dimulainya langkah nyata pembangunan industri methanol berbasis hilirisasi batubara. Proyek ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," kata Yuliot saat meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking PSN Gasifikasi Batubara di Belangon, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Senin (31/8).

Proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Etam Chemical (BEC), perusahaan patungan PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pembangunannya akan memanfaatkan lahan sekitar 93 hektare di kawasan BCIP.

Mengolah Kalori Rendah

Yuliot berharap hilirisasi BEC dapat menjadi model bagi perusahaan batubara lainnya, mengingat besarnya potensi batubara berkalori rendah di Kalimantan dan Sumatera.

"Kita akan terus mendorong hilirisasi ini yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas pembangunan semasa kepemimpinan Beliau dalam (program) Asta Cita," tegas Yuliot.

Proyek ini akan mengolah sekitar 7,70-7,78 juta ton batubara berkalori 3.400 kcal/kg per tahun menjadi metanol berstandar internasional, yaitu International Methanol Producers and Consumers Association (IMPCA) Grade. Produksi ditargetkan sekitar 2 juta ton metanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, mengingat pada tahun 2025, Indonesia masih mengimpor sebesar 1,3 juta ton metanol atau senilai Rp7,1 triliun

"Kami berharap dengan proyek yang memberikan multiplayer effect yang nyata bagi seluruh stakeholder baik penciptaan lapangan kerja tumbuhnya industri pendukung serta peningkatan aktivitas ekonomi," jelas Yuliot.

Guna menunjang kegiatan operasional, proyek ini dilengkapi fasilitas gasifikasi, reaktor sintesis, pembangkit listrik, pengolahan air, dan terminal pelabuhan. Teknologinya juga disiapkan untuk mengendalikan emisi dan terintegrasi dengan Carbon Capture and Storage (CCS).

Metanol yang dihasilkan akan memasok kebutuhan industri, terutama petrokimia dan formaldehida, serta mendukung pengembangan FAME dan program B50.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur BEC Rio Supin mengatakan perusahaan telah memasuki tahap engineering melalui penyusunanFront-End Engineering Design (FEED) dan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Framework Agreement bersama PT Istana Karang Laut (IKL) dan China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) sejak 29 Juli 2026.

"Proyek Gasifikasi Batubara Pertama di Indonesia siap memasuki implementasi target comimsioning tahun 2029 seusai arahan Pak Menteri. BEC siap mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional," jelas Rio.

Gasifikasi batubara menjadi metanol menjadi langkah hilirisasi untuk mengolah batubara berkalori rendah menjadi produk yang dibutuhkan industri sekaligus mengurangi impor dan memperkuat industri nasional.

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/buka-jalan-hilirisasi-di-kutai-timur-wamen-esdm-resmikan-proyek-gasifikasi-batubara

Baca Terusannya »»  

Demi Tata Kelola yang Baik, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Sambut Terbuka Pemeriksaan BPK di Jateng

 

SEMARANG – Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut terbuka pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah setempat. Pihaknya berkomitmen bersikap kooperatif dan siap memberikan data transparan, demi menyempurnakan pengelolaan keuangan serta program daerah.

Hal itu disampaikan Taj Yasin, saat acara Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK, di Kantor Gubernur Jateng, Senin (31/8/2026). Menurutnya, pemeriksaan BPK menjadi momentum bagi Pemprov Jateng untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan tata kelola pemerintahan. Pihaknya terbuka terhadap proses pemeriksaan, dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan BPK.

Karenananya, wagub meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan, segera mempersiapkan berbagai dokumen, program, dan materi yang diperlukan.

“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” ujar tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Dia berharap, pemeriksaan tersebut dapat memberikan evaluasi dan masukan yang objektif, untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini, adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan. Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi. Kedua, pemeriksaan kinerja atas upaya dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan. Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan. Keempat pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Ahmad Luthfi  menegaskan, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, dan sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.

Dia mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/demi-tata-kelola-yang-baik-taj-yasin-sambut-terbuka-pemeriksaan-bpk-di-jateng/ 

Baca Terusannya »»  

Pukul Kentongan, Presiden Prabowo Resmi Tutup Muktamar Ke-35 NU di Pesantren Tambakberas

 

Jombang, NU Online Presiden RI Prabowo Subianto resmi menutup Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Penutupan Muktamar ditandai dengan pemukulan kentongan secara simbolis oleh Presiden Prabowo di atas panggung utama. Ia didampingi Rais Aam PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Ketua Umum PBNU masa khidmah 2021-2026 KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-35 NU Saifullah Yusuf, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Dengan mengucapkan alhamdulillah, pada hari Senin, 31 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menutup Muktamar Ke-35 NU," ucapnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan selamat kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.

"Yang saya muliakan Rais Aam PBNU terpilih, KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, yang saya hormati, beserta seluruh jajaran PBNU dan muktamirin yang hadir," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengaku merasa mendapat kehormatan besar karena dapat menghadiri Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Ia sebelumnya juga menghadiri pembukaan Muktamar di Lapangan Untung Suropati, Kamis (27/8/2026).

"Ini kehormatan besar bagi saya untuk diundang kedua kali," ujarnya.

Ia kemudian mengajak seluruh pihak bersyukur atas berbagai nikmat yang masih dirasakan bangsa Indonesia, termasuk perdamaian, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam momentum Muktamar NU.

"Kita bersyukur atas segala berkah, segala kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Perdamaian yang masih kita nikmati, kesehatan, dan napas yang kita nikmati sehingga kita dapat berkumpul di acara yang istimewa ini," sambungnya.

Presiden Prabowo menyebut penutupan Muktamar Ke-35 NU sebagai momentum besar. Ia juga menyapa Gus Kikin yang baru saja menerima amanah sebagai Ketua Umum PBNU.

"Hari ini memang hari besar, saya sudah katakan tadi. Dan juga ternyata Gus Kikin juga," ujarnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai Indonesia sebagai negara besar yang memilih demokrasi sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Karena kita sudah memilih demokrasi, demokrasi adalah pilihan kita dan negara kita besar, kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara," terangnya.

 

 

 

Sumber : https://www.nu.or.id/nasional/pukul-kentongan-presiden-prabowo-resmi-tutup-muktamar-ke-35-nu-di-pesantren-tambakberas-nKf6J 

Baca Terusannya »»  

Di Muktamar NU, Presiden Prabowo Sebut Strategi Transformasi Bangsa Angkat Rakyat Keluar dari Kemiskinan

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah berfokus pada upaya mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.

Kepala Negara mengatakan, pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah perjuangan pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa. Menurut Presiden Prabowo, keberpihakan terhadap rakyat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama.

“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki keyakinan untuk mewujudkan target tersebut melalui perencanaan yang telah dihitung secara cermat. Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah membuktikan sejumlah capaian dalam dua tahun pertama kepemimpinannya dan optimistis dapat terus mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.

“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) sebagai salah satu strategi transformasi bangsa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlahnya menjadi sekitar 200 hingga 250 BUMN.

Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan negara sekaligus memastikan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ujar Presiden Prabowo.

Selain efisiensi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah, kata Kepala Negara, tetap membuka ruang bagi investasi untuk masuk ke Indonesia, namun berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Kepala Negara

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/di-muktamar-nu-presiden-prabowo-sebut-strategi-transformasi-bangsa-angkat-rakyat-keluar-dari-kemiskinan/ 

Baca Terusannya »»