Pernyataan Resmi Menlu RI Terkait Pembebasan 9 WNI Relawan GSF 2.0

 

Jakarta, Indonesia – Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 (Sembilan) Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini.

Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.

Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat.

Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar.

Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI, yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun.

Terima kasih.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/pernyataan-resmi-menlu-ri-terkait-pembebasan-9-wni-relawan-gsf-20 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Pastikan Pelayanan Setara di Arafah, KBIHU Dilarang Kuasai Tenda Jemaah

 

Makkah (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung ke tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah, Kamis (21/5/2026), guna memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna.

Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah catatan penting, terutama terkait kapasitas tenda yang masih perlu penyesuaian.

“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Menhaj.

Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan selisih kapasitas pada sejumlah tenda. Salah satunya, tenda yang seharusnya menampung 350 jemaah hanya tersedia 332 tempat, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan ruang istirahat jika terjadi di banyak titik.

Menhaj menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali terulang seperti tahun sebelumnya, ketika keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah.

“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.

Selain di Arafah, pengecekan juga akan dilakukan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah lebih lama. Tim PPIH diminta bergerak cepat menyelesaikan seluruh kekurangan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam kesempatan itu, Menhaj juga menegaskan bahwa seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. Karena itu, KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan.

“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah.

“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok.

“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Dahnil juga mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Amirul Hajj yang dipimpin Menhaj Mochamad Irfan Yusuf, didampingi Wamenhaj, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wamenag Romo Muhammad Syafi'i, serta jajaran Musyrif Diny.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-pastikan-pelayanan-setara-di-arafah-kbihu-dilarang-kuasai-tenda-jemaah-1779397527321 

Baca Terusannya »»  

Menhaj Turun Langsung Cek Arafah, Pastikan Konsumsi dan Toilet Ramah Lansia Siap Jelang Armuzna

 

Makkah (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Fokus utama pengecekan mencakup kesiapan konsumsi, sanitasi, hingga fasilitas pendukung yang ramah lansia dan disabilitas.

Peninjauan dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj untuk memastikan seluruh layanan dasar jemaah dalam kondisi siap digunakan saat puncak pergerakan haji berlangsung.

“Hari ini kita memeriksa kesiapan tenda-tenda di Arafah dan Mina, kesiapan makanan, kesiapan toilet, kesiapan klinik-kliniknya kita lihat,” ujar Menhaj.

Salah satu titik perhatian utama adalah kesiapan logistik makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE). Menhaj bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung gudang penyimpanan yang berisi berbagai menu khas Indonesia, termasuk rendang daging yang disiapkan untuk jemaah selama Armuzna.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas penyimpanan, kebersihan, serta kesiapan distribusi makanan agar tetap layak konsumsi,
khususnya bagi jemaah lanjut usia.

“Namanya gudang memang tempat penyimpanan makanan, tapi yang penting tadi saya lihat kebersihannya,” kata Menhaj.

Selain konsumsi, fasilitas sanitasi di Arafah juga menjadi perhatian serius. Rombongan meninjau langsung kondisi toilet darurat, termasuk aliran air dan kelayakan penggunaannya untuk jemaah.

Menurut Menhaj, saat ini rasio ketersediaan toilet masih berada pada kisaran satu unit untuk 50 jemaah. Meski belum ideal, fasilitas yang ada dipastikan tetap dimaksimalkan untuk pelayanan jemaah, terutama lansia.

“Toilet tadi saya tanya memang belum ideal, tapi untuk ukuran Arafah saat ini satu banding lima puluh,” ungkapnya.

Kemenhaj juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi guna mendorong penambahan fasilitas sanitasi pada musim haji mendatang agar pelayanan semakin optimal.

“Kami tadi minta tahun depan kalau masih digunakan, jumlah toiletnya ditambah lagi,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi tenda dan tempat istirahat jemaah. Menhaj, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga tokoh masyarakat Yusuf Hamka mencoba langsung fasilitas kasur dan ruang istirahat untuk memastikan kenyamanan jemaah.

Seluruh rangkaian pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan ramah bagi jemaah lansia.

“Hari ini dan beberapa hari ke depan, kami akan terus bekerja keras memastikan semua siap,” tutup Menhaj.

 

 

Sumber: https://haji.go.id/berita/menhaj-turun-langsung-cek-arafah-pastikan-konsumsi-dan-toilet-ramah-lansia-siap-jelang-armuzna-1779396838495 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Siapkan Quick Wins Pariwisata Nasional Hasil Rakornas 2026

 

Jakarta, - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata pada 20–21 Mei 2026 menghasilkan berbagai langkah konkret dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

Saat menutup Rakornas Pariwisata 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Kamis (21/5/2026), Wamenpar menjelaskan Kementerian Pariwisata telah menyusun Matriks Tindak Lanjut 2026 yang mengintegrasikan berbagai kegiatan konkret lintas kementerian dan lembaga.

“Kami juga telah menetapkan skema kinerja untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta memperkuat sinergi melalui berbagai MoU dan Rencana Aksi Bersama sebagai quick wins ke depan,” kata Wamenpar.

Di tengah ketidakpastian global, Wamenpar optimistis target kinerja pariwisata nasional tahun 2026 dapat tercapai melalui semangat kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Target tersebut meliputi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16 juta–17,6 juta kunjungan, pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,18 miliar perjalanan, devisa pariwisata sebesar 22–24,7 miliar dolar AS, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 4,6–4,7 persen.

Menurut Wamenpar, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari terbukanya lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, tumbuhnya ekonomi daerah, serta meningkatnya kebanggaan nasional terhadap sektor pariwisata Indonesia.

“Maka dari itu, akselerasi implementasi Undang-Undang Kepariwisataan juga kerangka RIPPARNAS harus segera kita tindak lanjuti sebagai basis pembangunan ke depan,” kata Wamenpar.

Wamenpar juga mengapresiasi komitmen bersama dalam Deklarasi Gerakan Keberlanjutan melalui kesepakatan penghitungan carbon footprint dan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.

“Ini membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin pariwisata dunia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Wamenpar.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar berpesan kepada seluruh pemerintah daerah dan pelaku industri agar terus memperkuat kolaborasi. Menurutnya, kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada sinergi dan harmonisasi regulasi lintas sektor.

“Pastikan setiap kebijakan yang kita ambil selaras dengan pilar optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK). Mari kita buktikan bahwa pariwisata Indonesia adalah sumber harapan dan katalisator bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia,” ujar Wamenpar

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menekankan pentingnya kolaborasi dan penyelarasan visi antar-pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pariwisata nasional.

Bima menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengatasi tantangan utama pengembangan pariwisata, mulai dari infrastruktur, budaya dan hospitality, hingga penguatan city branding.

“Kemendagri siap mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kepala daerah dalam mendongkrak sektor pariwisatanya. Terkait perhotelan, pajak, maupun regulasi lainnya, mari kita review bersama. Kementerian Dalam Negeri siap berkolaborasi membangun co-creation bersama seluruh insan pariwisata,” kata Bima.

Ketua Panitia Rakornas Pariwisata 2026, Frans Teguh, mengatakan hasil Rakornas Pariwisata 2026 akan menjadi dokumen hidup atau living document yang dapat ditindaklanjuti melalui program-program strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit di Kementerian Pariwisata maupun mitra terkait.

“Secara optimal kami akan terus bersinergi dengan para mitra yang hadir dalam forum ini dan juga mitra strategis lainnya, sehingga dapat membangun kolaborasi yang lebih luas menuju ekosistem kepariwisataan nasional yang semakin optimal,” ujar Frans.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengadopsi pilar ORIK dalam pengembangan sektor pariwisata daerah

Pada pilar optimalisasi, pemerintah daerah menyusun bundling package wisata dan event linkage tourism. Pada pilar resiliensi dilakukan diversifikasi pasar wisatawan serta penguatan standar CHSE bagi industri pariwisata.

Sementara itu, pada pilar inovasi dilakukan penguatan digitalisasi pemasaran pariwisata dan kolaborasi pentahelix. Adapun pada pilar keberlanjutan diterapkan konsep pariwisata regeneratif.

“Harapan kami, dukungan dari Kementerian Pariwisata dapat menjadi energi bagi daerah untuk terus memajukan sektor pariwisata,” kata Haris.

Dalam penyelenggaraan Rakornas Pariwisata 2026, Kementerian Pariwisata juga menghadirkan pendekatan yang lebih terukur terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menggandeng Jejak.in untuk menghitung jejak emisi karbon selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

CEO & Founder Jejak.in, Arfan Arlanda, menyampaikan total emisi karbon yang dihasilkan selama Rakornas Pariwisata 2026 mencapai 10 ton kgCO2e. Angka tersebut berasal dari empat sumber emisi utama, yakni venue dan akomodasi, transportasi, dokumen dan material seperti penggunaan kertas, serta makanan dan minuman.

Emisi tersebut akan diimbangi melalui program penanaman sekitar 3.092 pohon di sembilan lokasi yang melibatkan Poltek Pariwisata di Bandung, Makassar, Palembang, Bali, Medan, dan Lombok, serta Badan Otorita Pariwisata di Danau Toba, Labuan Bajo Flores, dan Borobudur.

Jenis pohon yang ditanam akan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti mangrove di Bali, kopi di Bandung, dan durian di Medan, guna meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup tanaman.

Pohon-pohon tersebut juga akan dimonitor selama tiga tahun agar dapat tumbuh optimal dan menyerap emisi karbon secara maksimal.

“Terima kasih atas kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Semoga aksi-aksi kecil seperti ini dapat terus dilakukan demi mendukung Indonesia hijau yang berkelanjutan,” ujar Arfan.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-siapkan-quick-wins-pariwisata-nasional-hasil-rakornas-2026 

Baca Terusannya »»  

Menag dan Ulama Bahas Maqashid Syariah Dam di Indonesia

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama para ulama dan akademisi membahas maqashid syariah dari pembayaran dam di tanah air. Hal ini dibahas dalam Mudzakarah Istiqlal yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026). 

Forum ini menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi pelaksanaan dam yang tetap berpijak pada prinsip syariah sekaligus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Arif Fahrudin, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Abdullah Syamsul Arifin, perwakilan Muhammadiyah Endang Mintarja, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar, akademisi Universitas Al-Azhar Kairo Salahuddin Ayyub, serta para mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI).

Menag Nasaruddin Umar mengatakan pembahasan dam perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah haji sekaligus menyangkut kemaslahatan umat. Karena itu, menurutnya, forum mudzakarah menjadi penting untuk mempertemukan pandangan para ulama dan akademisi.

“Saya juga berterima kasih kepada para narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Saya yakin kita datang dengan niat yang tulus untuk memberikan sesuatu yang maslahat bagi umat,” ujar Menag.

Menag menegaskan bahwa persoalan dam berada dalam wilayah ijtihad yang memerlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Karena itu, ia menilai pendekatan maqashid syariah dan prinsip kemaslahatan harus menjadi pijakan utama.

“Karena itu, menurut saya, persoalan ini memang berada di wilayah perdebatan dan ijtihad. Kalau masih memungkinkan dilakukan di Saudi, tentu itu yang lebih baik. Tetapi kalau benar-benar dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan jemaah tidak dapat menunaikan dam sehingga memengaruhi keabsahan hajinya, maka kita harus kembali kepada prinsip darurat dan kemaslahatan,” katanya.

Menag Nasaruddin berharap pembahasan mengenai dam dapat terus dilakukan secara lebih mendalam agar menghasilkan solusi terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

“Karena itu, menurut saya, kita harus mengikuti perkembangan situasi dengan bijak dan berharap ada solusi yang lebih baik ke depan. Itulah sebabnya saya berharap ada pembahasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih baik ke depan,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-dan-ulama-bahas-maqashid-syariah-dam-di-indonesia-YDn5S 

Baca Terusannya »»  

Kebijakan DHE Siap Berlaku, Presiden Prabowo Pastikan Ekspor Strategis Tetap Jalan dan Ekonomi Terjaga

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut. “Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.

“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Menurut Airlangga, langkah yang diputuskan mulai dari keberlanjutan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan hingga persiapan sejumlah insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.

Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memastikan devisa tetap di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/kebijakan-dhe-siap-berlaku-presiden-prabowo-pastikan-ekspor-strategis-tetap-jalan-dan-ekonomi-terjaga/ 

Baca Terusannya »»  

Akselerasi 5 Program Unggulan, Kemenpar Gelar Dialog Strategis Libatkan Unsur Pentahelix

 

Jakarta, 21 Mei 2026– Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berlanjut dengan dialog interaktif bersama unsur pentahelix sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, akademisi, dan media dalam mengakselerasi lima program unggulan sektor pariwisata.

Rakernas yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (21/5/2026), menjadi bagian dari Rakornas bertema “Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Pencapaian Tahun 2026”.

Melalui Sesi 6: Panel Industri dan Masyarakat bertajuk “Perspektif Industri dalam Kolaborasi Mendukung Akselerasi 5 Program Unggulan”, forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah taktis dalam mengintegrasikan program pemerintah dengan kebutuhan dan arah pengembangan industri pariwisata nasional.

Integrasi Transportasi dan Kemudahan Akses Wisatawan

Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda Kementerian Perhubungan RI, Amirullah, menjelaskan pemerintah terus memperkuat integrasi transportasi publik guna mendukung kemudahan mobilitas wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Menurut Amirullah, sejumlah daerah mulai menghadirkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan ramah wisatawan.

Di Balikpapan, misalnya, angkutan umum telah terhubung langsung dengan terminal kedatangan bandara dan tersedia layanan menuju IKN dengan tarif terjangkau. Sementara di Purwokerto, akses bus kini semakin dekat dengan area stasiun kereta.

Ia juga menyampaikan pemerintah terus mempermudah akses pembayaran transportasi umum bagi wisatawan mancanegara yang belum memiliki uang elektronik lokal. Saat ini, wisatawan sudah dapat menggunakan kartu Visa maupun Mastercard untuk memperoleh barcode pembayaran transportasi umum seperti kereta dan layanan trans.

“Harapannya para wisatawan tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku industri pariwisata untuk bersama-sama memastikan penggunaan kendaraan wisata yang resmi dan laik jalan,” ujar Amirullah.

Perkuat Ketahanan Industri Pariwisata

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPP GIPI, Maulana Yusran, menekankan pentingnya membangun ketahanan industri pariwisata nasional agar mampu beradaptasi terhadap perubahan tren pasar dan dinamika global.

Menurutnya, penguatan ekosistem industri melalui inovasi model bisnis dan kolaborasi lintas pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam menciptakan sektor pariwisata yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan ekosistem asosiasi industri melalui inovasi model bisnis dan kolaborasi lintas pelaku usaha adalah fondasi utama untuk menciptakan pariwisata yang kompetitif dan inklusif dalam jangka panjang,” kata Maulana.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan cetak biru pembangunan destinasi agar pengembangan pariwisata tetap menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai daya tarik utama Indonesia. 

Sementara itu, Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, menilai sektor pariwisata kini menjadi fokus utama banyak negara karena kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Ia menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing pariwisata di tingkat global. Berdasarkan hasil riset, setiap tambahan satu juta kunjungan wisatawan mancanegara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1 persen.

Menurut Herdy, persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand hanya dapat dimenangkan melalui kolaborasi berbasis ekosistem antarpemangku kepentingan. “Ekosistem dan kolaborasi adalah rumus utama pariwisata,” kata Herdy. 

Dorong Desa Wisata yang Adaptif dan Berkelanjutan

Dari sisi dunia usaha, Vice President Corporate Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Nona Faletta Aryuni Sumanang, menjelaskan transformasi program CSR Bakti BCA yang kini berfokus pada penguatan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kami percaya bahwa individu yang berdaya akan membentuk komunitas yang mandiri dan berkelanjutan. Ketika fondasi ekonominya kuat, kesadaran menjaga lingkungan dan budaya akan tumbuh secara alami,” ujar Nona.

Founder Desa Wisata Institute, Hannif Andy Al Anshori, memaparkan tantangan pengembangan desa wisata di Indonesia. Meski jumlah desa wisata yang tercatat di platform Jadesta telah mencapai 6.201 desa pada 2026, hampir 80 persen masih berada pada tahap rintisan, sementara desa wisata mandiri jumlahnya belum mencapai 1 persen.

“Masa depan pariwisata Indonesia berada di tangan desa-desa yang adaptif, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Hannif.

Creative Director NAVA+, Stevie Sulaiman, menambahkan bahwa kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada keunikan cerita dan identitas setiap daerah.

Menurut Stevie, penguatan branding berbasis cerita lokal akan memperkuat pengalaman wisatawan sekaligus membangun citra pariwisata Indonesia yang semakin berkelas

“Jika setiap daerah mampu menggali dan mengangkat cerita uniknya sendiri, maka seluruhnya akan menyatu menjadi kekuatan besar bagi pariwisata Indonesia,” kata Stevie.

Menutup sesi panel, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turut memaparkan kebijakan visa terbaru yang dirancang untuk mempermudah akses wisatawan sekaligus menjaga keamanan lalu lintas orang yang masuk ke Indonesia.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-akselerasi-5-program-unggulan-kemenpar-gelar-dialog-strategis-libatkan-unsur-pentahelix 

Baca Terusannya »»  

Wamenag Apresiasi Matangnya Mitigasi Layanan Jemaah Jelang Fase Armuzna

 

Makkah (Kemenhaj) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi'i, mengapresiasi setinggi-tingginya kematangan dan kedetailan perencanaan pelayanan jemaah haji Indonesia menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Langkah mitigasi yang rigid tahun ini dinilai berhasil mewujudkan impian lama jemaah terkait kelancaran ibadah.

Secara khusus, Romo Syafi'i menyoroti terobosan mutakhir Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, salah satunya penerapan sistem penempatan tenda wukuf di Arafah yang berbasis nama jemaah (by name), serta ketatnya pengawasan skema pergerakan jemaah.

"Ada petugas yang mencatat mobil-mobil yang membawa (jemaah) murur, yang reguler. Saya kira ini sebenarnya mimpi yang sangat mudah diwujudkan, tetapi baru terwujud hari ini," ujar Romo Syafi'i seusai rapat koordinasi Amirulhaj di Makkah, Kamis (21/5/2026).

Romo Syafi'i, yang juga bertindak sebagai anggota Amirulhaj tahun ini, mengaku sangat emosional melihat keseriusan pemerintah dalam mengelola seluruh tahapan haji. Mulai dari proses pemberangkatan, manajemen akomodasi, pemetaan logistik dengan makanan siap saji (ready to eat), hingga skenario krusial di fase puncak haji.

“Ini mimpi besar yang selama ini dirindukan oleh segenap jemaah haji Indonesia. Saya terharu," ungkap Romo dengan suara bergetar.

Di sektor kesehatan, Romo memuji sinergi taktis antara Kemenhaj RI dan otoritas Arab Saudi. Menurutnya, edukasi masif yang diberikan kepada jemaah terbukti efektif menekan angka jemaah yang sakit pada musim haji kali ini. Pemerintah juga dipastikan telah mengunci skenario darurat medis dengan matang.

"Terbayang oleh saya, kalau ada yang terganggu kesehatannya, Kementerian Haji dan Umrah RI sudah menyiapkan segala macam skenario untuk melayani jemaah yang terganggu kesehatannya," jelas Romo.

Kematangan mitigasi dan kerja keras di lapangan ini bahkan berbuah pengakuan internasional. Romo mengungkapkan bahwa Kemenhaj RI menerima undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi yang secara khusus memberikan apresiasi atas kesiapan luar biasa dari delegasi Indonesia.

“Saya kira sebagai Wakil Menteri Agama, saya mengapresiasi kerja-kerja Kementerian Haji dan Umrah RI,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/wamenag-ri-apresiasi-matangnya-mitigasi-layanan-jemaah-jelang-fase-armuzna-1779371644864 

Baca Terusannya »»  

Menko PM Optimistis Skema Armuzna Kemenhaj Berjalan Lancar dan Aman

 

Makkah (Kemenhaj) — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi tinggi kematangan skema pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang telah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menyatakan optimisme tertingginya bahwa seluruh rangkaian puncak haji yang akan berlangsung pada 8-13 Zulhijah 1447 H atau 25-30 Mei 2026 mendatang dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Ya, saya sangat bersyukur dan meyakini sepenuhnya semua panitia pelaksanaan ibadah haji yang dikoordinasi oleh Pak Menteri (Menhaj), Amirul Hajj dan semua jajaran juga berbagai lintas sektoral yaitu KJRI dan berbagai lembaga yang terkait untuk bersinergi menuntaskan sebuah pelaksanaan khususnya Arafah, Muzdalifah dan Mina," ujar Cak Imin usai mengikuti rapat koordinasi Amirulhaj di Makkah, Kamis (21/5/2026).

Apresiasi dari Menko PM tersebut didasarkan pada sejumlah terobosan teknis yang disiapkan tahun ini. Di antaranya adalah penerapan sistem penempatan tenda jemaah haji Indonesia di Arafah yang berbasis penanda nama (by name), manajemen pengaturan transportasi, hingga jaminan kesiapan logistik konsumsi jemaah selama berada di Armuzna.

Cak Imin menilai perencanaan makro hingga mikro yang disusun sejauh ini sudah berjalan di jalur yang tepat. Walau demikian, pematangan operasional secara teknis di lapangan terus dikawal ketat menjelang pergeseran jemaah.

"Kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin yang juga bertindak sebagai Anggota Amirulhaj tahun ini mengingatkan bahwa kunci utama kesuksesan fase krusial ini berada pada kedisiplinan dan soliditas kerja sama dari seluruh elemen yang terlibat. Ia mengimbau agar koordinasi lintas sektor dari hulu ke hilir diperketat demi kenyamanan jemaah.

"Sekarang saatnya kita terus bekerjasama terutama dengan bandara, petugas, jemaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini. Semoga Allah meridhai dan menyukseskan semua perencanaan yang matang," pungkas Cak Imin.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/menko-pm-optimistis-skema-armuzna-kemenhaj-berjalan-lancar-dan-aman-1779371970163 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Apresiasi Dukungan BSI terhadap Program Perumahan

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif BSI dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa program KPP menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp315,7 miliar. Menurutnya, program KPP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan bahwa realisasi KPP secara nasional hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara untuk KPP BSI, penyalurannya telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan dominasi debitur berasal dari sisi demand.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program-program pemerintah, termasuk di bidang perumahan rakyat.

“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan. Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal,” ujar Anggoro.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi, dimana hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-dukungan-bsi-terhadap-program-perumahan 

Baca Terusannya »»  

Rakornas Pariwisata 2026 Bahas Inovasi Daerah dan Penguatan Pariwisata Berkelanjutan

 

Jakarta, 21 Mei 2026 - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 memasuki hari kedua dengan menghadirkan sejumlah panel diskusi yang membahas strategi inovasi pengembangan pariwisata daerah serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kamis (21/5/2026), di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. 

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyusun rencana aksi sekaligus mengevaluasi capaian sektor pariwisata nasional, khususnya dalam mendorong inovasi, sinkronisasi program, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di berbagai daerah. 

Kepala Bidang Data Informasi dan Pengembangan Destinasi Disparekraf DKI Jakarta, Bima Agung, mengatakan transformasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta difokuskan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai hub pariwisata dan ekonomi kreatif nasional maupun internasional. 

Transformasi tersebut diarahkan pada tiga fokus utama, yakni pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, heritage, pesisir, dan kepulauan; penguatan industri MICE yang didukung infrastruktur bertaraf internasional; serta pengembangan creative hub sebagai ruang tumbuh ekosistem ekonomi kreatif Jakarta. 

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan sinergi baik dengan kementerian maupun secara internal dalam pengembangan destinasi dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Jakarta,” kata Bima. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, mengatakan sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 66 persen pada 2025. 

Namun demikian, Bali juga menghadapi sejumlah tantangan seperti alih fungsi lahan sawah, peningkatan volume sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, kemacetan, serta ketimpangan aktivitas wisata antara Bali Selatan dan wilayah lainnya. 

Oleh karena itu, pembangunan pariwisata Bali ke depan akan difokuskan pada penguatan kebudayaan Bali, pembangunan destinasi baru, pengembangan infrastruktur strategis, pelestarian lingkungan, serta promosi pariwisata terpadu. 

“Jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka ini sudah sesuai dengan pembangunan pariwisata regeneratif,” kata Wayan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Evy Afianasari, mengatakan jumlah desa wisata di Jawa Timur meningkat menjadi 734 desa pada 2025 dari sebelumnya 693 desa pada 2024. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap potensi sektor pariwisata daerah. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 desa wisata telah mendapatkan pendampingan program sejak 2025, empat desa wisata memperoleh bantuan sarana dan prasarana, 1.960 SDM menerima pelatihan bidang hospitality dan pariwisata, serta 180 orang tersertifikasi sebagai pemandu wisata dan room attendant.

Evy juga menyoroti tantangan pelestarian budaya di Jawa Timur, di mana terdapat 191 kesenian tradisi yang teridentifikasi kurang berkembang. Menurutnya, hal tersebut menjadi peluang untuk merevitalisasi budaya lokal sebagai daya tarik wisata budaya yang autentik dan bernilai tinggi. 

“Ke depan, pengembangan pariwisata di Jawa Timur akan diarahkan menuju pariwisata budaya berkelanjutan, mulai dari pelestarian budaya yang kurang berkembang, one region one cultural experience, hingga penguatan desa wisata berbasis budaya. Pelestarian kesenian tradisi akan menjadi fondasi atraksi reguler yang menarik wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya Jawa Timur di panggung pariwisata nasional,” ujar Evy. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur (NTT), Doris Alexander Rihi, mengatakan NTT akan terus didorong sebagai destinasi pariwisata bernilai tinggi, berkelanjutan, dan berbasis pengalaman mendalam dengan kekuatan alam, budaya, dan sosial masyarakat yang dimiliki daerah tersebut. 

“NTT perlu diposisikan sebagai Indonesia’s special tourism frontier dengan lima kekuatan utama, yakni eco and conservation tourism, marine and island tourism, cultural and heritage tourism, sport and adventure tourism, serta community-based tourism,” ujarnya. 

Kelima kekuatan tersebut akan dikembangkan melalui klaster pengalaman wisata, yakni Exotic Flores yang mengedepankan wisata konservasi, bahari, dan religious experience; Exotic Sumba berbasis kampung adat, tenun, ritual budaya, serta resort kelas internasional; dan Exotic Timor yang menawarkan wisata perbatasan, astronomi, bahari, dan petualangan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Hasan, mengatakan Kepulauan Riau akan terus memperkuat pengembangan pariwisata berbasis wilayah perbatasan. 

Dalam sesi terpisah, Rakornas Pariwisata 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pariwisata nasional. 

Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas, Wahyu Wijayanto, mengatakan di tengah tantangan optimalisasi anggaran, diperlukan penajaman program yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian. 

Belanja kementerian dan lembaga, menurutnya, perlu diprioritaskan pada program yang memiliki dampak ekonomi berantai besar seperti konektivitas destinasi, event internasional, penguatan UMKM pariwisata, dan pengembangan tematik pariwisata. Selain itu, diperlukan penguatan digitalisasi, pengembangan satu data pariwisata, dan peningkatan kualitas destinasi unggulan. 

“Kolaborasi lintas sektor kementerian/lembaga juga harus diperkuat kembali, khususnya dalam pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif,” kata Wahyu. 

Rakornas Pariwisata 2026 hari kedua juga menghadirkan Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Purwanto yang membahas skema pembiayaan kreatif dan alokasi DAK Fisik Pariwisata yang tepat sasaran, serta Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan BASARNAS Edy Prakoso yang membahas kesiapsiagaan dan mitigasi risiko untuk keselamatan di destinasi wisata. 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-rakornas-pariwisata-2026-bahas-inovasi-daerah-dan-penguatan-pariwisata-berkelanjutan 

Baca Terusannya »»  

Menkomdigi Meutya Hafid: Kemkomdigi Tegas Dukung Perlindungan UMKM Lokal dari Kebijakan Sepihak Platform Digital

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen kuat mendukung langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melindungi pelaku UMKM Lokal di ekosistem e-commerce.

Kemkomdigi siap berkolaborasi agar UMKM tetap berkelanjutan (sustain), memiliki daya saing yang sehat, dan kuat di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan platform digital memberatkan UMKM lokal secara sepihak.

“Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan,” tegas Meutya Hafid saat menerima audiensi Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta jajaran Kementerian UMKM di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Meutya Hafid menambahkan bahwa Kemkomdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan bagi UMKM sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, regulasi terkait masih dalam proses menuju pengesahan resmi.

“Melalui dukungan ini, pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional yang sehat sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat,” ujarnya.

Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace harus dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM.

Pendekatan awal akan bersifat persuasif, namun langkah tegas akan diambil jika pelanggaran terhadap semangat perlindungan UMKM terus berlanjut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan Kemkomdigi.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berada di garis depan membela kepentingan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Dengan kolaborasi yang solid ini, kami pastikan UMKM lokal tidak lagi dibebani secara tidak adil. Ekosistem digital harus melindungi dan memberdayakan usaha kecil agar Indonesia semakin kuat di era ekonomi digital,” tegas Maman.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-meutya-hafid-kemkomdigi-tegas-dukung-perlindungan-umkm-lokal-dari-kebijakan-sepihak-platform-digital 

Baca Terusannya »»  

Bank Pembangunan Daerah Tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

 

Jakarta, 21 Mei 2026. Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan kinerja yang solid dan resilien di tengah persaingan industri perbankan nasional yang semakin meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa kinerja BPD mengalami pertumbuhan yang baik, dengan total aset sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp1.036,51 triliun atau tumbuh sebesar 3,20 persen year-on-year (yoy). Hal ini juga didukung dengan ketahanan permodalan yang baik yaitu CAR sebesar 26,19 persen.

Selanjutnya penyaluran kredit BPD tumbuh dari sebesar Rp562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp656,87 triliun pada Maret 2026 dan tumbuh 1,59 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan kredit didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,74 persen yoy menjadi Rp782,04 triliun.

Kinerja industri BPD tersebut tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross dan NPL Nett yang masing-masing berada pada level 3,26 persen dan 1,27 persen. Hal ini menunjukkan ekspansi yang tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dan pendekatan yang lebih prudent. BPD terus memperkuat pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, peningkatan monitoring pascapenyaluran, serta pembentukan cadangan yang memadai sesuai ketentuan, sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“OJK akan senantiasa melaksanakan upaya untuk memajukan industri BPD, diantaranya melalui pelaksanaan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 yang mencakup berbagai aspek pendukung sebagai panduan bagi BPD untuk merealisasikan visi BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif," kata Dian.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD yaitu (1) Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD, (2) Akselerasi Transformasi Digital BPD, (3) Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional, serta (4) Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD.

Melalui penyempurnaan arah kebijakan pengembangan dan penguatan BPD dalam roadmap, diharapkan BPD dapat terus tumbuh secara prudent dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan serta pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Setelah diterbitkan pada 2024, Roadmap BPD 2024-2027 telah memberikan dampak positif dalam pengembangan industri BPD. Salah satunya adalah penguatan daya saing BPD melalui implementasi ketentuan OJK terkait Konsolidasi dan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan industri perbankan.

Kebijakan ini telah mendorong pemenuhan modal inti BPD dari semula terdapat 18 BPD dengan modal inti minimum kurang dari Rp3 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya 10 BPD pada akhir 2024, yang semuanya telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Hal ini sejalan dengan pilar 1 dalam Roadmap tersebut yaitu “Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD" dengan inisiatif “Mengakselerasi konsolidasi BPD dan penguatan KUB". Adapun pelaksanaan KUB ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara bank induk dengan anggota KUB, sehingga peran BPD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta sebagai agen pembangunan di daerah.

 

Dukung UMKM

Lebih lanjut, industri BPD terus menunjukkan dukungan terhadap penyaluran kredit kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dukungan BPD terhadap UMKM termasuk dalam pilar 3 Roadmap Penguatan BPD 2024-2027, yaitu Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional. Salah satu inisiatif dalam pilar tersebut yaitu “Meningkatkan peran BPD terhadap sektor produktif termasuk UMKM".

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan kredit UMKM di BPD menunjukkan tren yang sejalan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Porsi kredit UMKM berada di kisaran 16–18 persen dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif stabil dan terjaga, mencerminkan bahwa ekspansi kredit tetap diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang baik.

OJK mengharapkan BPD mampu mengambil peran strategis dalam menstimulasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, mengingat BPD memiliki kedekatan geografis dan kultural yang kuat untuk mengidentifikasi potensi unik di setiap wilayah. Langkah ini krusial agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor komoditas tradisional, melainkan mampu beradaptasi dengan tren ekonomi global.

OJK juga senantiasa mendorong BPD untuk menjadi motor penggerak investasi pada sektor-sektor masa depan, seperti pengembangan ekonomi hijau (green economy), hilirisasi produk unggulan daerah, pariwisata berkelanjutan, serta digitalisasi ekosistem pedesaan. Melalui penyaluran pembiayaan yang terarah pada sektor-sektor baru ini, BPD tidak hanya memperluas portofolio kreditnya secara sehat, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi daerah.

Selanjutnya, OJK akan secara konsisten mengawal implementasi Roadmap melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan guna transformasi dan penguatan BPD di seluruh Indonesia. 

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bank-Pembangunan-Daerah-Tetap-Tumbuh-Solid-di-Tengah-Persaingan-Industri-Perbankan-Nasional-.aspx 

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Layanan, Pemprov Jateng Bangun VIP Room Bandara Adi Soemarmo

 

BOYOLALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama TNI Angkatan Udara, memulai pembangunan ruang VIP di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama, yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M Tonny Harjono, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Kasau Marsekal TNI M Tonny Harjono mengatakan, keberadaan ruang VIP dinilai penting sebagai bagian dari pelayanan tamu-tamu negara maupun tamu penting, yang datang ke Jawa Tengah melalui Solo. Terlebih, lokasi pembangunan berada di kawasan Lanud Adi Soemarmo, yang menjadi bagian strategis bandara.

Menurutnya, ruang VIP nantinya tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan, tetapi juga wajah daerah yang menampilkan identitas Jawa Tengah.

“Jawa Tengah ini salah satu pintunya ada di Solo. Kita ingin menunjukkan bagaimana Jawa Tengah dengan keramahtamahannya, budayanya, nanti akan dituangkan dalam desain VIP room tersebut,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Dia mengapresiasi inisiatif Pemprov Jateng dalam pembangunan fasilitas tersebut, dan berharap proses pembangunan dapat selesai sesuai target pada akhir Desember tahun ini.

“Insyaallah akhir Desember nanti pembangunan sudah selesai, dan kita bisa bertemu lagi saat peresmian gedung VIP ini,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, Jawa Tengah memiliki dua bandara internasional, yakni di Solo dan Semarang. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung seperti VIP room, harus ikut diperkuat agar mampu menunjang pelayanan tamu negara maupun tamu penting secara representatif.

“Bandara VIP ini bukan hanya kebanggaan Lanud atau TNI AU, tetapi juga simbol Provinsi Jawa Tengah. Maka harus kita perbaiki, agar tamu negara maupun tamu VIP bisa diterima secara representatif,” bebernya.

Luthfi menilai, Bandara Adi Soemarmo memiliki posisi strategis, sebagai hub bagi kawasan Solo Raya hingga sebagian wilayah Jawa Timur. Aktivitas penerbangan yang terus meningkat, termasuk untuk keberangkatan haji dan umrah, dinilai memerlukan dukungan fasilitas yang lebih baik.

Ditambahkan, pembangunan VIP Room Bandara Adi Soemarmo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat citra Jawa Tengah sebagai daerah yang ramah, modern, dan representatif bagi tamu-tamu penting yang datang ke wilayah tersebut.

“Adi Soemarmo merupakan salah satu hub bagi Solo Raya termasuk Jawa Timur. Ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan baru di wilayah Jawa Tengah,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/tingkatkan-layanan-pemprov-jateng-bangun-vip-room-bandara-adi-soemarmo/ 

Baca Terusannya »»  

Menag Sebut Teknologi Harus Hadirkan Kebahagiaan dan Keadilan Sosial

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kepedulian sosial agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Hal itu disampaikan saat menutup kegiatan CSR Huawei Indonesia 2026 bertema “Sharing Happiness, Qurban for Indonesia” di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam sambutannya, Menteri Agama menyebut Masjid Istiqlal bukan sekadar tempat ibadah, melainkan ruang untuk mempererat hubungan antarsesama warga bangsa dan sesama manusia. Ia mengatakan semangat kemanusiaan menjadi nilai utama yang terus dikembangkan di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Menurut Menag, kegiatan CSR qurban yang digelar Huawei Indonesia tidak hanya menjadi seremoni menjelang Idul Adha, tetapi juga mempertemukan nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan visi teknologi masa depan. Ia menilai kolaborasi tersebut penting di tengah perkembangan era kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Menag mengapresiasi kontribusi Huawei Indonesia yang dinilai tidak hanya mengembangkan bisnis di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tahun ini, Huawei menyalurkan donasi 15 ekor sapi dan 60 ekor kambing kepada 15 masjid di 10 kota di Indonesia.

“Kontribusi nyata melalui donasi 15 sapi dan 60 ekor kambing ke 15 masjid di 10 kota di Indonesia pada tahun ini adalah bukti nyata bahwa kemajuan teknologi tidak harus mencabut sebuah korporasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal,” ujar Menag.

Ia menjelaskan, esensi ibadah qurban yang diajarkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah pengorbanan, keikhlasan, dan keadilan sosial. Menurutnya, Idul Adha menjadi bentuk bantuan sosial berupa protein bagi masyarakat, sebagaimana Idul Fitri menghadirkan bantuan dalam bentuk karbohidrat melalui zakat fitrah.

“Dengan demikian, kolaborasi antara karbohidrat dan protein diharapkan bisa melahirkan manusia-manusia bermutu, insan kamil,” kata Menag.

Menag juga menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan teknologi, pemerintah, organisasi keagamaan, dan akademisi dalam membangun ekonomi berbasis layanan cerdas yang tetap berlandaskan kearifan lokal. Ia mengingatkan bahwa teknologi pada dasarnya bersifat netral dan akan menjadi berkah jika digunakan oleh pihak yang memiliki komitmen moral. Sebaliknya, teknologi bisa menjadi musibah jika egoisme menguasai para pengembang. 

“Jangan biarkan satu pun warga negara kita tertinggal di belakang dalam transisi digital ini. Mari kita bangun fondasi digital Indonesia yang kuat, aman, inklusif, dan berdaulat,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-sebut-teknologi-harus-hadirkan-kebahagiaan-dan-keadilan-sosial-Isr2u 

Baca Terusannya »»  

Warga Jateng Sambut Ramah Delegasi IVCA 2026 dari 40 Negera

 

KLATEN – Duta Besar Belanda Marc Gerritsen sangat terkesan dengan pengalaman bersepeda menyusuri pedesaan, di sekitar Candi Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dengan mengendarai sepeda onthel klasik Gazelle, dia dibuat takjub dengan keramahan warga yang melambaikan tangan, dan memberikan ucapan semangat.

“Kami bersepeda dan berkeliling desa, banyak orang melambaikan tangan dan mengatakan ‘semangat’, itu benar-benar menyenangkan,” kata dia, di sela acara The 44th Annual Event International Veteran Cycle Association (IVCA) 2026, yang diadakan di Prambanan, Klaten, Kamis (21/5/2026).

Marc berjanji akan memberitahu orang-orang di Belanda, jika bersepeda di Prambanan merupakan ide yang bagus. Dia menyarankan kepala daerah setempat, agar dapat membuat jalur yang lebih banyak. Sehingga akan banyak turis datang datang ke Prambanan, dan bisa bersepeda dengan rute yang lebih beragam.

“Ini akan menjadi magnet wisata yang hebat. Sehingga ada banyak peluang wisaya yang dikembangkan,” ujar Marc.

Kesan serupa juga disampaikan Duta Besar Jerman, HE Ralf Beste, yang juga mengikuti event tersebut. Dia memperoleh pengalaman yang luar biasa, dan sangat berterima kasih untuk hal tersebut.

Ralf menilai, potensi wisata yang luar biasa dapat dikembangkan dengan budaya bersepeda di sekitar Candi Prambanan.

“Saya melihat ada budaya bersepeda yang kuat, dan juga melihat banyak potensi pariwisata. Ini adalah destinasi yang sangat indah, dan dengan candi-candi yang Anda lihat. Anda dapat menarik banyak orang dari Eropa, yang ingin bersepeda ke sini,” bebernya.

Ralf juga mengajak masyarakat untuk mulai menciptakan kota ramah sepeda. Karena, bersepeda onthel lebih murah daripada sepeda motor.

Menanggapi kesan mendalam dari para tamu dari manca negara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersepeda, yang diadakan di Klaten tersebut.

“Kami di Pemprov Jateng maupun dari Kabupaten Klaten memiliki program sport tourism. Bagaimana pengembangan pariwisata yang dikolaborasikan dengan olahraga. Olahraga sepeda ini bagi kami menjadi bagian juga, untuk mempromosikan wisata di Jawa Tengah,” kata Sumarno, yang ‘ngonthel’ dengan sepeda klasik Fongers buatan 1940 -an.

Dia berharap, kehadiran para tamu manca negara dalam event IVCA 2026, juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat di Prambanan. Sebab, para tamu akan berbelanja, konsumsi, makan, dan sebagainya.

“Itu menjadi bagian dari perputaran ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” bebernya.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, menyatakan sangat senang karena daerahnya dipilih menjadi perwakilan untuk menggelar acara tersebut. Terlebih, ada perwakilan dari 40 negara di dunia, bahkan dihadiri oleh duta besar dari Belanda dan Jerman.

“Tentunya ini menambah semangat kita bersama, untuk menjadi tuan rumah yang baik di acara ini,” ujarnya.

Hamenang mengamini pernyataan Sumarno, di mana manfaat dari kegiatan tersebut sangat besar untuk daerah. Utamanya, menjadi sarana promosi Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah, di dunia internasional.

Selain itu, juga menghadirkan tren bersepeda, di tengah melonjaknya harga BBM dunia akibat situasi global. Bersepeda bisa menjadi salah satu solusi mengatasi hal tersebut.

“Setelah ini kita bersama-sama bisa kembali menggeliatkan bersepeda. Mungkin kalau hanya jarak 1 sampai dengan 5 kilometer putar-putar antardesa, kegiatan antardesa, datang ke rapat RT, RW, belanja di sekitar, bisa menggunakan sepeda,” urainya.

Pengurus IVCA Jateng, Sukarno Pandu menjelaskan, event kali ini diikuti sekitar 100 peserta IVCA yang berasal dari 40 negara. Mereka akan mengendarai sepeda klasik ke desa-desa di kawasan Prambanan.

Rombongan pengonthel IVCA 2026 itu pun menyita perhatian masyarakat desa sekitar Prambanan. Mereka juga antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan di setiap desa.

Saat berada di desa Kemudo, para peserta IVCA 2026 menikmati suguhan musik gamelan, makanan, tarian dan permainan tradisional. Bahkan, duta besar, sekda dan bupati, sempat merasakan pengalaman membatik, dengan menorehkan goresan unik pada satu lembar kain.

Gelaran IVCA 2026, rencananya akan berlanjut pada hari Minggu, 24 Mei 2026 mendatang. Para peserta akan berbaur dengan sekitar 15 ribu masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Rencananya, mereka akan menyusuri desa sekitar Prambanan, dengan rute sekitar 26 kilometer.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/warga-jateng-sambut-ramah-delegasi-ivca-2026-dari-40-negera/ 

Baca Terusannya »»  

104 Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewas LPP RRI 2026-2031 akan Ikuti Tes Penulisan Makalah

 

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Sebanyak 104 pelamar dinyatakan lulus tahap administrasi Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2026-2031.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2026-2031 Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes penulisan makalah.

"Pelamar yang lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tes penulisan makalah," kata Edwin di Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Tes penulisan makalah akan dilaksanakan pada Senin (25/05/2026) bertempat di PUSPA Komdigi (Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi).

Sebelum pelaksanaan seleksi tes penulisan makalah, pelamar wajib mengunduh dan mencetak kartu pendaftaran pada laman website https://seleksi.komdigi.go.id.

"Pelamar hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan dengan membawa Kartu Pendaftaran dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas," jelas Edwin.

Pansel juga mengimbau para peserta untuk menggunakan transportasi umum karena keterbatasan fasilitas parkir yang tersedia di lokasi pelaksanaan ujian.

Pansel meminta peserta untuk memeriksa e-mail dari Panitia Seleksi secara berkala dan membaca secara teliti, serta memahami jadwal masing-masing.

Segala kelalaian dan kesalahan pelamar dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Tes Penulisan Makalah Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber ; https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/104-pelamar-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-dewas-lpp-rri-2026-2031-akan-ikuti-tes-penulisan-makalah 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Juga Menyasar Daerah 3T

 

Jakarta – Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan telah hadir di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekolah gratis dengan konsep asrama ini juga menyasar daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik tersebar di seluruh wilayah Indonesia sejak Juli-Oktober 2025. Dia menyebut, di antara ratusan lokasi tersebut, beberapa berada di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

"Jadi ada semua yang mewakili daerah-daerah 3T, seperti misalnya di Anambas atau di Natuna," tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini, juga ada tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di daerah 3T di Maluku, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Kemudian, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, yaitu di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.

Gus Ipul mengungkapkan, saat ini Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkoordinasi mengenai pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Pemerintah memiliki target Sekolah Rakyat yang akan menggunakan gedung permanen tahun ini sebanyak 100 lokasi dengan kapasitas masing-masing sekolah menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini untuk supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya," katanya.

Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah ini khusus menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul menjelaskan, dalam penjangkauan murid Sekolah Rakyat tersebut, Kemensos bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga anak-anak yang tidak sekolah, belum maupun putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, dapat melanjutkan pendidikan gratis di Sekolah Rakyat.

"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap (murid) yang sekolah di sini, (data) mereka sebelumnya ditandatangani oleh pemerintah daerah atau ditetapkan oleh pemerintah daerah," jelas Gus Ipul.

Hingga kini sekitar 15 ribu anak-anak dari keluarga pra sejahtera telah menikmati pendidikan gratis berkualitas di Sekolah Rakyat. Jumlah siswa yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat akan terus bertambah seiring dengan datangnya tahun ajaran baru pada Juli 2026 mendatang. Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa.



Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Gus-Ipul:-Sekolah-Rakyat-Juga-Menyasar-Daerah-3T-1

Baca Terusannya »»  

Rancangan Kurikulum Perkoperasian di Jateng Rampung, Ditargetkan Mulai Diterapkan Tahun Ajaran Ini

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayahnya. Implementasi kurikulum tersebut ditargetkan sudah dapat dilakukan mulai tahun ajaran 2026/2027 ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, inisiasi memasukkan kurikulum perkoperasian ke sekolah dasar dan menengah sangat bagus, untuk memberikan pemahaman sacara mendalam terkait koperasi.

Langkah tersebut juga linier untuk mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Tujuannya, agar pemahaman masyarakat tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan semakin kuat.

“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum, dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Luthfi, saat menerima laporan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramianto, di kantornya, Rabu (20/5/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto menyampaikan, rancangan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dijadwalkan pekan ini akan ada pertemuan dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, untuk menindaklanjuti terkait implementasi kurikulum tersebut.

“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kabijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan,” terang Bramianto.

Ditambahkan, secara umum, insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang sekolah dasar dan menengah tersebut, dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang koperasi kepada anak didik.

Pola penyampaian materi juga akan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dimulai pada jenjang sekolah dasar dengan materi pengenalan koperasi, kemudian sekolah menengah pertama untuk pemahaman struktur organisasi beserta tugas dan fungsi. Berikutnya, pada jenjang sekolah menengah atas dengan pengenalan dan pemahaman kewirausahaan koperasi.

“Jadi, kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong royong, bekerja sama, dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.

Terkait pemantapan insersi kurikulum tersebut, juga sudah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian, di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026). Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, di antaranya 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP).

Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi. Hal tersebut untuk memberikan masukan, agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Rancangan ini sudah kami awali Oktober 2025. Jadi, sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5-7 Mei kemarin mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa,” tandasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/rancangan-kurikulum-perkoperasian-di-jateng-rampung-ditargetkan-mulai-tahun-ajaran-ini/ 

Baca Terusannya »»  

Lantik 16.138 PNS, Menag Titipkan ISTIQAMAH

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 16.138 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelantikan berlangsung secara hybrid, Kamis (21/5/2026), di Auditorium HM. Rasjidi kantor layanan Kementerian Agama. 

Menag mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah dilantik, serta berpesan agar senantiasa mengingat jasa kedua orang tua. "Kita jangan sampai melupakan kepada jasa kedua orang tua kita, kalian berhasil berkat doa kedua oang tua, mungkin anda tidak lihat, ada air mata di atas sajadah atau di tempat-tempat ibadah, mengucur, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar anak-anaknya menjadi anak yang berhasil. Mungkin ada di antara kalian ada orang tua yang sudah mendahului dan tidak sempat menyaksikan anak-anaknya memakai baju KORPRI seperti sekarang ini," ujarnya.

Menag juga berpesan, selain menaati peraturan kepegawaian, ASN Kemenag juga harus mengingat petuah kedua orangua dan senantiasa menjaga akhlak. "Sebagai ASN Kementerian Agama selain prinsip akhlak yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan, akuntabel yang harus kita jaga, semuanya serba eksak, komprehensif, tepat, kompeten, adaptif, akhlak. Tapi khusus untuk Kementerian Agama, saya ingin mengingatkan. Kalau ingin berhasil karirnya, lakukanlah apa yang saya istilahkan dengan ISTIQAMAH," tuturnya.

Sebab sepanjang menjalani prinsip ISTIQAMAH, Menag menuturkan Allah akan senantiasa mendampingi seorang ASN hingga menuju puncak karir. "I yang pertama adalah ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? ikhlasnya Kementerian Agama saya berharap berbeda dengan instansi lain. Ada dua macam ikhlas, ada mukhlis dan ada ikhlas dalam arti mukhlas. Mukhlis artinya orang yang melakukan berbagai macam kebaikan, semata-mata karena untuk memohon ridhonya Tuhan, tetapi masih bangga saat dipuji oleh orang," ungkap Menag.

"Kalau seseorang masuk dalam kategori muklas, maka ia akan bersedih pada saat kebaikannya diketahui oleh orang lain, sebab yang patut dipuji adalah Allah, jika seseorang merasa senang dipuji berarti mengambil haknya Allah. Seperti background putih, setetes tinta akan mengotori background, oleh karena itu ikhlasnya Kementerian Agama harus di atas standar instansi lain, ikhlasnya muklas," imbuhnya.

Kemudian S adalah sabar. "Sabarnya jangan hanya sobir (bersabar), tetapi kalau ada yang mengusik, dia juga balas hal yang sama, itu enggak apa apa juga manusiawi kita membalas," ujarnya.

Menag meminta kepada para ASN Kementerian Agama agar naik kelas di atas sobir, menjadi al-musobir artinya tidak perlu membalas, tapi memaafkan dan juga melupakan. "Kalau perlu As-Sobur, yaitu sudah tidak pernah kecewa. Itulah Asmaul Husna yang terakhir, seperti Tuhan tidak pernah kecewa dengan hamba-Nya, bahkan tetap dikasih hidup oksigen gratis bagi para pelanggar hukum," tuturnya.

Kemudian T, yaitu Tawadhu. Ini berasal dari Wada (bahasa Arab), yakni kemampuan menempatkan diri. Para ASN Kemenag harus pandai menempatkan diri. 

"Segera meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, itulah karakter Kemenag," tuturnya. 

Kemudian I nya adalah ihsan. Maksudnya, selalu menampakkan kebaikan, sekalipun seringkali dikritik oleh orang lain. PNS Kemenag juga harus selalu concern terhadap tugas dan tidak perlu pedulikan apa pun yang menghambatnya. 

"Khairun nas anfahum lin-nas, siapa orang yang berbakti kepada sebanyak banyaknya orang di tempat itu melakukan perbaikan itulah yang disebut dengan ihsan," imbuh Menag.

Sedangkan Q, merujuk pada qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada. Menag mencontohkan bahwa sering kali seseorang berbuat korup sebab merasa tidak pernah cukup, menempuh berbagai macam cara, banyak bisa jatuh karena tidak qanaah. Oleh karenanya, para ASN Kemenag perlu membentengi diri dengan qanaah dan tawadhu.

Kemudian A nya itu amanah. Apa itu amanah? Orang beriman itu aman (save), kenapa dia aman karena dia beriman.  Begitu orang itu tidak beriman maka tidak aman. 

"Amanah harus satu paket dengan rasa aman dan iman, sebab orang yang beriman selalu merasa tenang dan aman," tutur Menag.

Lalu A berikutnya adalah Akhlak. Menag kembali menegaskan bahwa akhlak itu penting, sebab yang paling tinggi itu akhlakul karimah. Sejatinya akhlak adalah salah satu hal yang paling gampang dinilai oleh orang lain. Oleh karenanya, ia mengingatkan agar ASN Kemenag senantiasa menjaga akhlak dalam setiap lini kehidupan.

Terakhir adalah Hikmah. Menag mendefiniskan hikmah sebagai kearifan. Yaitu, suatu keputusan yang diambil dengan dua cara, yaitu cara rasional dan cara yang dikonfirmasikan dengan cara batin. 

"Jadi inilah motto Kementerian Agama kita dalam berbuat itu, selain ada pembenaran rasio juga ada pembenaran ilahi. Kadang ada pembenaran rasional bertentangan dengan batin kita, atau langsung pembenaran batinnya tetapi tidak muncul rasionalnya, lebih juga tidak muncul. hikmah itu adalah mengadopsi suatu keputusan dan dengan merujuk kepada referensi akal dan referensi batin. Itu akan melahirkan keputusan yang terbaik," tuturnya.

Menag merasa yakin, jika para ASN Kemenag dapat menerapkan ISTIQAMAH ini, maka akan berhasil dalam berkarir baik di dunia maupun akhirat. "Mulai hari ini ubah gaya hidup dan pandangan hidupnya, sebagai konsekuensi memiliki tempat kerja di Kementerian Agama. Ikhlas, Sabar, Tawadhu, Ihsan, Qanaah, Akhlak, Amanah dan Hikmah. Selamat kepada saudara-saudara sekalian, semoga berhasil, dan kalian akan menjadi kebanggaan Indonesia, kalian akan menjadi kebanggaan kami, kalian akan menjadi pelopor untuk sesuatu yang didambakan oleh bangsa dan negara kita," pungkasnya.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/lantik-16138-pns-menag-titipkan-istiqamah-z2YJF 

Baca Terusannya »»  

Jelang Puncak Haji Bus Shalawat Berhenti Sementara, KBIHU Dilarang Pasang Identitas di Tenda Armuzna

 

Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Penguatan dilakukan pada seluruh lini layanan, mulai dari penempatan jemaah, transportasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga kesiapan petugas di lapangan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, mengatakan fase Armuzna merupakan tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, seluruh skema layanan disiapkan secara bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

“Menjelang fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi terus memperkuat kesiapan layanan di Armuzna. Seluruh unsur layanan kami koordinasikan, baik terkait tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, perlindungan jemaah, maupun penempatan petugas di titik-titik layanan,” ujar Ichsan di Makkah, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan data operasional per 20 Mei 2026, sebanyak 513 kloter dengan 197.876 jemaah dan 2.044 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 237 kloter dengan 90.691 jemaah dan 945 petugas telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Makkah tercatat sebanyak 502 kloter dengan 193.593 jemaah dan 2.008 petugas.

Selain itu, sebanyak 15.418 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ichsan menjelaskan, dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan Bus Shalawat akan dihentikan sementara mulai Jumat, 22 Mei 2026 pukul 18.00 waktu Arab Saudi.

“Layanan Bus Shalawat akan dihentikan sementara mulai Jumat, 22 Mei 2026 pukul 18.00 waktu Arab Saudi. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, serta penataan transportasi jemaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” jelasnya.

Layanan Bus Shalawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Meski demikian, Kemenhaj memastikan jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel oleh PPIH.

“Bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangan ke hotel oleh PPIH. Kami mengimbau jemaah memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing,” tutur Ichsan.

Ia juga mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri bepergian jauh menjelang puncak haji. Menurutnya, saat ini jemaah perlu mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menghadapi rangkaian ibadah di Armuzna.

“Menjelang Armuzna, kami kembali mengingatkan seluruh jemaah agar mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, serta ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, dan petugas sektor,” katanya.

Ichsan turut mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama terhadap jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian bersama dinilai penting untuk mencegah jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan.

“Kami mengimbau jemaah dan petugas untuk saling memperhatikan. Sapa dan tanya jemaah yang berjalan atau keluar sendirian. Jika tujuannya tidak jelas, antarkan dan laporkan kepada petugas terdekat. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian dapat mengurangi kemungkinan jemaah hilang atau terpisah dari rombongannya,” ujar Ichsan.

Terkait kesiapan Armuzna, Kemenhaj juga telah melakukan pembagian penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Ichsan mengimbau seluruh KBIHU untuk tidak memasang identitas dalam bentuk apa pun di tenda-tenda Arafah dan Mina.

“Kami sudah melakukan pembagian penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kami mengimbau seluruh KBIHU untuk tidak menempelkan identitas KBIHU dalam bentuk apa pun di seluruh tenda di Arafah dan Mina. Petugas akan mencabut identitas KBIHU yang terpasang dan akan memberikan sanksi bagi yang melakukannya,” tegasnya.

Kemenhaj memastikan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan terus dilakukan agar persiapan Armuzna berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk,” pungkas Ichsan.

Kemenhaj juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/jelang-puncak-haji-bus-shalawat-berhenti-sementara-kbihu-dilarang-pasang-identitas-di-tenda-armuzna-1779348292996 

Baca Terusannya »»