BNPB Optimalkan Penanganan Karhutla, Kemitraan Internasional Perkokoh Operasi Udara

 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah rawan. Operasi penanggulangan yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menitikberatkan pada percepatan pemadaman titik api serta penguatan koordinasi di lapangan.

Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya masif telah dilakukan melalui kombinasi pemadaman darat, rekayasa cuaca, hingga operasi pemboman air (water-bombing) dari udara. Untuk melengkapi dan memperkuat operasi darat serta modifikasi cuaca yang sedang berjalan, Indonesia juga menyambut baik dukungan dari negara tetangga, termasuk bantuan armada water-bombing dari Australia yang akan beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia secara resmi memulai operasi bantuan kemanusiaan dari pemerintah Australia untuk membantu penanggulangan karhutla. Operasi udara ini dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 November 2026, dengan fokus area di wilayah Kalimantan Timur.

Bantuan dari New South Wales Rural Fire Service tersebut mencakup dua armada udara, yakni satu unit pesawat C-130 Hercules untuk water bombing dan satu unit pesawat pemandu Cessna Citation. 

“Jadi di hadapan kita sudah ada dua pesawat dari New South Wales Rural Fire Service, ada satu pesawat C-130, kemudian ada pesawat Cessna Citation sebagai pemandunya,” ujar Kepala BNPB di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (5/11).

Kristomei menambahkan, operasi udara dari Australia tersebut didukung sejumlah personel, di antaranya para pilot, kru, dan tenaga paramedis. 

Sementara itu, Duta Besar Australia Roderick Bruce Brazier menyampaikan, bantuan negaranya ini merupakan tindak lanjut asesmen teknis bersama dalam penanganan karhutla. 

“Dukungan tersebut mencakup pesawat Large Air Tanker yang mampu menjatuhkan hingga 15.000 liter air dalam setiap sortie, dengan hingga 6 sortie diperkirakan dapat dilakukan setiap hari,” ujar Dubes Australia. 

Pada kesempatan itu, Dubes menyampaikan, hubungan dua negara ini telah lama ditandai dengan keinginan dan kesiapsiagaan untuk saling membantu pada saat yang dibutuhkan. Kerja sama dalam penanggulangan bencana ini telah ditunjukkan sejak lama oleh kedua negara. 

“Sejarah kita yang saling membantu telah berlangsung lama. Saat Cyclone Tracy pada tahun 1974, Indonesia mengirimkan pesawat C-130 Hercules untuk membantu evakuasi warga di Darwin,” ujar Kedubes. 

Kepala BNPB mengapresiasi atas solidaritas dan dukungan Australia dalam masa sulit ini. Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata simbol persahabatan erat antara dua negara tetangga. Hal ini selaras dengan prinsip diplomasi yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa sahabat sejati adalah pihak yang hadir ulur tangan di saat-saat sulit.Indonesia dan Australia tercatat memiliki rekam jejak saling membantu saat masing-masing menghadapi bencana alam.

Di tengah dimulainya operasi bantuan internasional ini, belasungkawa dan duka cita mendalam turut dipanjatkan atas gugurnya tiga prajurit TNI Angkatan Darat saat bertugas dalam operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah sehari sebelumnya.

Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk memberikan dukungan serta doa agar operasi pemadaman berjalan sukses,aman, dan api dapat segera dipadamkan demi meringankan beban warga yang terdampak.

Masyarakat juga diingatkan secara tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembakaran lahan. Upaya keras para petugas di lapangan akan sia-sia jika kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar masih rendah. Penghentian pembakaran sangat krusial agar aktivitas persekolahan anak-anak dan roda perekonomian dapat kembali berjalan normal tanpa terganggu ancaman asap serta risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Mari sama-sama sehingga anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik, laju perekonomian juga bisa terlaksana dengan baik, tidak terhalang oleh api, asap, dan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang menderita karena ISPA,” ujar Kepala BNPB Kristomei Sianturi. 

 

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-optimalkan-penanganan-karhutla-kemitraan-internasional-perkokoh-operasi-udara 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri, Panduan Child Safeguarding bagi Pengasuh hingga Pengurus Pesantren

 

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/Himayatu Thalabah melalui Model Safeguarding di Kementerian Agama. 

Juknis ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.

Ditetapkan pada 2 November 2026, juknis ini menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak ketika kasus terjadi.

“Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Himayatu Thalabah melalui model safeguarding,” terang Dirjen Pesantren Kemenag Basnang Said, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

“Juknis disusun dengan tujuan menjaga pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, termasuk kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren,” sambungnya.

Menurut Basnang, juknis disusun dengan memperhatikan sejumlah karakter khas pesantren, yaitu pola pendidikan berasrama dengan interaksi intensif antara santri, kiai, ustadz, dan musyrif selama dua puluh empat jam. Pola ini merupakan kekuatan pedagogis yang membentuk akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan santri. Namun, kehidupan bersama yang begitu dekat juga menyimpan kerentanan yang perlu dikelola secara sistematis dan transparan, terlebih karena sebagian besar santri masih berusia anak.

Karena itu, lanjut Basnang, juknis memilih pendekatan child safeguarding yang cakupannya lebih luas daripada penanganan kasus. Safeguarding (aspek keselamatan) bekerja lebih dahulu dan terus-menerus: menyasar seluruh santri, menata kebijakan, budaya, prosedur, dan kapasitas sumber daya manusia, serta menempatkan satuan lembaga pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama menciptakan lingkungan aman berada pada orang dewasa dan institusi, bukan dibebankan kepada anak.

Basnang berharap, juknis ini dapat meningkatkan pemahaman pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren mengenai konsep, prinsip, dan kerangka child safeguarding. Mereka juga semakin mampu mengenali bentuk, faktor risiko, pola grooming, serta tanda-tanda awal perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak santri.

Juknis ini juga memandu pesantren dalam menyusun kebijakan pelindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman. Diatur juga terkait mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan, serta panduan penanganan kasus yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk rujukan kepada layanan yang berwenang.

Panduan ini, kata Basnang, juga ingin memastikan tersedianya layanan pemulihan bagi korban serta pemulihan lingkungan pesantren pasca kasus, serta membangun sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.

“Menjaga santri adalah amanah dari orang tua kepada pesantren. Juknis ini adalah ikhtiar kita menunaikan maqashid al-syari’ah dalam praktik pendidikan sehari-hari. Kita ingin setiap pesantren mampu mengenali dini setiap risiko, menutup celahnya, dan memastikan setiap santri yang bersuara akan didengar dan dilindungi,” papar Basnang.

 

Empat Pilar dan Lima Mekanisme Kerja

Sistem perlindungan dalam juknis ini berdiri di atas empat pilar, yaitu: kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas. Setiap pilar dilengkapi bukti yang dapat diperiksa, mulai dari dokumen kebijakan bertanda tangan pimpinan hingga register kasus dan laporan semesteran.

Pilar tersebut dijalankan melalui lima rangkaian mekanisme yang saling terhubung. Pertama, SafeNorma. Ini adalah kerangka konseptual regulatif dan prinsip perlindungan santri yang memenuhi landasan teologis dan maqashid syariah. Modul ini juga mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tanpa toleransi terhadap kekerasan, berpihak pada korban, nondiskriminasi, kerahasiaan dan keamanan data, tanggung jawab bersama, akuntabilitas dan transparansi prosedur, partisipasi santri, dan tidak merugikan.

Kedua, SafeKader. Ini terkait mekanisme rekrutmen yang aman, serta pelatihan berkala bagi pengasuh, musyrif, wali asrama dan anggota satuan tugas. Ketiga, SafeLapor. Sekurang-kurangnya ada tiga kanal pelaporan internal (Telepontren, web, AMAN) ditambah kanal eksternal seperti layanan SAPA 129; laporan anonim tetap ditindaklanjuti, dan pelapor, korban, serta saksi dijamin bebas dari pembalasan.

Keempat, SafeMitra. Ini dilakukan melalui jaringan Gernas RANA sebagai simpul penanganan kasus dengan tindakan pelindungan segera, serta rujukan kepada layanan medis, psikologis, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum. Dan kelima, SafeIndeks. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang hingga Kantor Kementerian Agama.

“Juknis ini juga menegaskan bahwa mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum. Penanganan oleh pesantren berjalan beriringan dan tidak boleh menghambat penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,” sebut Basnang.

 

Berjalan dari Langkah Sederhana

Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, menegaskan bahwa juknis ini disusun agar dapat langsung diterapkan oleh pesantren dengan beragam kondisi dan kemampuan. Pesantren dapat memulai dari langkah paling sederhana pada bulan pertama: meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik, membentuk atau mengaktifkan Satgas atau Tim Pelindungan Anak, memasang informasi kanal pengaduan di tempat yang dibaca santri setiap hari, serta menandatangani kode etik bersama seluruh personel, termasuk tenaga dapur, keamanan, dan pengemudi.

“Juknis ini kami rancang untuk dikerjakan, bukan untuk disimpan,” kata Yusi.

Ia juga mengajak semua pihak memaknai keberhasilan secara tepat. Menurutnya, keberhasilan safeguarding tidak diukur dari nihilnya laporan. Pesantren tanpa laporan bisa berarti benar-benar aman, bisa juga berarti santri belum berani bicara.

“Ketika laporan yang aman meningkat, itu tanda santri mulai percaya pada sistem. Itulah budaya yang ingin kita tumbuhkan bersama,” ujarnya.

Semangat itu, menurut Yusi Damayanti, tercermin dalam prinsip yang menjadi titik tumpu juknis: Child Safeguarding is everyone’s responsibility. Penerbitan juknis ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama, serta Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak.

Juknis ini sekaligus menjadi komponen penegak dari dua kebijakan besar Kementerian Agama, yakni Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta. Pesantren Ramah Anak menetapkan arah, Kurikulum Berbasis Cinta membangun budaya, Child Safeguarding menjadi pagar perlindungan, dan pengawasan memastikan implementasinya berjalan.

“Dengan terbitnya Kepdirjen Nomor 13 Tahun 2026, Ditjen Pesantren meneguhkan komitmen untuk menjaga setiap santri yang dipercayakan kepada pesantren, sekaligus menegaskan kembali wajah pesantren sebagai ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi generasi penerus bangsa,” tandas Yusi.

Sumber : https://kemenag.go.id/informasi/petunjuk-teknis-pelaksanaan-transformasi-tata-kelola-sistem-perlindungan-santrihimayatu-thalabah

Baca Terusannya »»  

Buku “Istiqlal untuk Dunia” Diluncurkan, Paparkan Praktik Baik Pengelolaan Masjid

 

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini merilis buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia. Buku ini merekam jejak praktik baik pengelolaan masjid. Selain rumah ibadah, masjid berperan sebagai pusat dialog lintas agama, persaudaraan kemanusiaan, dan perdamaian global.

Buku karya Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Farid F. Saenong dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhammad Aras Prabowo. 

Hadir, Plt. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Joneri Alimin, Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, dan Koordinator Divisi Umum dan Akademik Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) Karim Bakri, serta dihadiri jajaran pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Masjid Istiqlal telah bertransformasi menjadi The Big House for Humanity atau rumah besar kemanusiaan yang melampaui fungsi ibadah ritual semata. Istiqlal hadir sebagai ruang terbuka yang memfasilitasi dialog kemanusiaan lintas iman tanpa membedakan latar belakang agama maupun etnik.

“Kita menggagas bagaimana masjid ke depan bukan saja tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujar Menag.

Sejalan dengan gagasan dalam buku tersebut, Menag memaparkan tindak lanjut konkret Deklarasi Istiqlal di kancah internasional, khususnya dua agenda utama yang dibahas dalam forum lintas agama di Vatikan, yakni penguatan diplomasi keagamaan (religious diplomacy) dan gerakan pelestarian lingkungan (ekoteologi). Dalam aspek diplomasi, pendekatan hati nurani dan nilai spiritual (spiritual diplomacy) dihadirkan untuk melengkapi jalur diplomasi formal guna meredam ketegangan global, merujuk pada ajaran Al-Qur'an bahwa menyelamatkan satu nyawa manusia setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.

Jejaring perdamaian global tersebut turut diperkuat melalui penyelenggaraan International Conference for Grand Imam yang diikuti delegasi dari 49 negara serta pembentukan asosiasi imam besar dunia (International Grand Imam Association). Peran dalam merawat harmoni lintas iman ini juga ditopang oleh kehadiran Terowongan Silaturahim (Friendship Tunnel).

Selain diplomasi kemanusiaan, Menag juga menyoroti pentingnya dakwah ekoteologi oleh umat beragama dalam merespons krisis iklim (climate change) yang berdampak besar bagi keselamatan manusia. Komitmen pengelolaan rumah ibadah yang ramah lingkungan tersebut telah diwujudkan Masjid Istiqlal melalui diraihnya sertifikasi bangunan hijau Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) dari International Finance Corporation (IFC) di bawah naungan Bank Dunia.

Melalui penerbitan buku ini, Menag berharap praktik pemberdayaan umat dan diplomasi perdamaian yang digagas dari Masjid Istiqlal dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengelolaan masjid di berbagai tempat.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/buku-istiqlal-untuk-dunia-diluncurkan-paparkan-praktik-baik-pengelolaan-masjid-2ySg2 

Baca Terusannya »»  

JADWAL: MotoGP™ Qatar 2026

 

Pastikan untuk tidak melewatkan akhir pekan balapan yang berpotensi menentukan gelar juara di Lusail!

 

Balapan yang spektakuler. Motor-motor MotoGP di bawah sorotan lampu. Tak banyak pengalaman yang lebih baik daripada menghabiskan akhir pekan di Sirkuit Internasional Lusail. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) akan menghadapi Qatar Airways Grand Prix of Qatar dengan keunggulan 44 poin atas rivalnya, Jorge Martin (Aprilia Racing). Peluang untuk mengunci titel Kejuaraan Dunia pun terbuka bagi #93.

KAMIS: Media Day Buka Akhir Pekan

GP Qatar diawali dengan MotoGP GearUp pukul 23.30 WIB, di mana Jack Appleyard dan Louis Suddaby akan membahas berita terkini serta topik-topik hangat dari paddock Lusail. Setelah itu, acara berlanjut ke Konferensi Pers mulai pukul 00.30 WIB.

JUMAT: Aksi di Lintasan

FP1 Moto3 membuka hari pukul 17.00 WIB, diikuti oleh sesi FP1 Moto2 pukul 17.50 WIB. Fokus kemudian beralih ke kelas utama dengan FP1 MotoGP pukul 18.45 WIB. Usai jeda, Practice Moto3 akan dimulai pukul 21.15 WIB, disusul oleh sesi Practice Moto2 pukul 22.05 WIB. Sebagai penutup hari Jumat, kategori MotoGP akan menjalani Practice pukul 23.00 WIB.

SABTU: Keseruan Sprint

Moto3 membuka hari dengan FP2 pukul 16.30 WIB, dilanjutkan FP2 Moto2 pukul 17.15 WIB. Selanjutnya, ada sesi FP2 MotoGP pukul 18.00 WIB, kemudian Kualifikasi mulai pukul 18.40 WIB.

Setelah jeda, penentuan starting grid Moto3 dimulai pukul 20.50 WIB, sementara Moto2 akan menjalani Kualifikasi pukul 21.45 WIB. Dan aksi balap Tissot Sprint MotoGP akan digelar pukul 23.00 WIB.

MINGGU: Balapan di Bawah Lampu Sorot Lusail

Warm Up MotoGP akan mengawali hari yang padat pukul 18.40 WIB. Selanjutnya, rangkaian balapan dimulai dengan Moto3 yang akan menempuh 16 lap di Sirkuit Internasional Lusail pada pukul 20.00 WIB. Lalu, kelas Moto2 bakal beraksi dalam 18 lap mulai pukul 21.15 WIB. 

Puncaknya, MotoGP GP Qatar pada pukul 23.00 WIB, menyuguhkan 22 lap yang berlangsung di bawah sorotan lampu. Setelah itu, program After the Flag akan hadir pukul 00.15 untuk menyajikan berbagai analisis, sebelum dilanjutkan dengan konferensi pers pascabalapan GP Qatar pukul 00.45 WIB.

Selisih 44 poin menjadi sorotan menjelang Qatar Airways Grand Prix of Qatar. Jangan sampai ketinggalan!

Time Schedule, Qatar Airways Grand Prix of Qatar

 

 

Sumber : https://www.motogp.com/id/news/2026/11/04/time-schedule-qatar-airways-grand-prix-of-qatar/1183614 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Anugerah Musik Indonesia 2026, Kementerian Kebudayaan Perkuat Ekosistem Musik Nasional

 

Jakarta, 4 November 2026 — Kementerian Kebudayaan mendukung gelaran Puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 yang diusung oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI). Digelar pada Ciputra Artpreneur, AMI Awards 2026 menjadi ajang apresiasi tertinggi bagi para pelaku industri dan insan musik Tanah Air.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon hadir dalam anugerah tersebut dan menegaskan bahwa musik merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia yang tumbuh dari keberagaman masyarakat. Dengan sekitar 1.340 etnis dan 718 bahasa, Indonesia memiliki beragam ekspresi musikal yang merepresentasikan identitas serta karakter budaya dari berbagai daerah. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam membangun ekosistem musik nasional yang memberikan ruang bagi seluruh talenta untuk berkembang.

“Keberagaman kita (mega cultural diversity), sangat penting untuk kita pahami bersama. Keberagaman itu tidak menjadi ancaman, tetapi menjadi binding power kita. Kebudayaan adalah kekuatan untuk mempersatukan, menjadi source of identity atau sumber identitas dan jati diri. Kebudayaan juga sangat penting sebagai engine of economic growth, mesin pertumbuhan ekonomi baru ke depan,” ungkap Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Menteri Kebudayaan juga menegaskan bahwa dunia musik memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, musik juga menjadi salah satu instrumen soft power yang dapat memperkuat diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional.

“Termasuk dunia musik, yang kita harapkan dapat menjadi engine of economic growth melalui ekosistem yang berkelanjutan, dan tentu saja menjadi soft power yang sangat penting sebagai soft diplomacy kita di dunia internasional,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan bagi para pelaku seni dan budaya, termasuk musisi. Melalui fasilitasi Dana Indonesiaraya, pemerintah berupaya menghadirkan dukungan yang inklusif, transparan, dan akuntabel bagi pengembangan karya serta ekosistem kebudayaan. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para seniman dan budayawan untuk terus berkarya sekaligus memperkuat pemajuan kebudayaan nasional, termasuk di bidang musik.

Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan mengapresiasi penyelenggaraan AMI Awards yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan musik Indonesia selama 29 tahun. Ajang ini tidak hanya memberikan penghargaan kepada insan musik atas pencapaian dan kreativitasnya, tetapi juga merekam perkembangan musik Indonesia dari waktu ke waktu.

Mengusung tema “Ruang Nada Nusantara”, AMI Awards 2026 menghadirkan 67 kategori penghargaan, termasuk empat kategori baru, yaitu Album Rap/Hip-Hop Terbaik, Karya Produksi Musik Etno Terbaik, Karya Produksi Hip-Jazz Terbaik, dan Karya Produksi Lagu Pesta Timur Terbaik. Penambahan kategori tersebut menjadi bentuk respons terhadap perkembangan kreativitas, keragaman genre, serta karakter musik yang terus tumbuh di Indonesia.

Menteri Kebudayaan mengapresiasi langkah AMI Awards dalam memberikan ruang bagi berbagai ekspresi musik, termasuk karya-karya yang berakar dari kekayaan budaya daerah. Menbud juga menyoroti hadirnya penghargaan khusus internasional untuk Japanese Popular Music melalui kolaborasi dengan Jepang sebagai salah satu upaya membuka ruang dialog dan pertukaran budaya antarbangsa melalui musik.

Menurut Menbud, keberagaman musik Indonesia perlu terus mendapatkan ruang apresiasi agar dapat tumbuh lintas generasi. Musik tradisi, instrumen daerah, lantunan bahasa ibu, hingga karya-karya modern merupakan bagian dari kekayaan budaya yang saling melengkapi dan memperkuat identitas bangsa. AMI Awards terus menjadi ruang untuk mempertemukan para pelaku musik.

Turut Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T. D. Retnoastuti; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkatiri; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual, B. R. A. Putri Woelan Sari Dewi; Ketua Yayasan AMI, Chandra Darusman; Plt. Direktur Utama LPDP, Yon Arsal; dan jajaran pejabat Eselon II Kementerian Kebudayaan.

Melalui penyelenggaraan AMI Awards 2026, Kementerian Kebudayaan berharap ekosistem musik Indonesia semakin terbuka bagi talenta dari seluruh penjuru Tanah Air, memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta dan pelaku musik, serta menjaga keberlanjutan kekayaan musik Nusantara. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

Sumber  : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/anugerah-musik-indonesia-2026-kementerian-kebuday

Baca Terusannya »»  

Grand Final Festival Dalang Anak ke-19: Menteri Kebudayaan Tekankan Pentingnya Peran Generasi Muda Dalam Memperkuat Ekosistem Pewayangan

 

Jakarta, 4 November 2026 – Dalang-dalang cilik merupakan aset penting kebudayaan dalam melestarikan ekosistem pewayangan sekaligus benteng pertahanan budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, saat menghadiri Malam Grand Final Festival Dalang Anak ke-19 di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Festival Dalang Anak (FDA) merupakan ajang kompetisi pedalangan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) sejak 2008. Dalam penyelenggaraan yang ke-19, FDA berlangsung pada tanggal 2–4 November 2026 dengan diikuti 29 dalang cilik berusia 8 hingga 14 tahun dari 22 provinsi di Indonesia. Para peserta tersebut merupakan hasil seleksi panjang dari perwakilan 516 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Proses ini menjadi bagian dari upaya menjaring generasi muda berbakat sekaligus mendorong regenerasi dan pewarisan seni pedalangan sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda Dunia.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas antusiasme generasi muda yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, serta kepada PEPADI dan dewan juri Festival Dalang Anak Nasional 2026. Menurutnya, penyelenggaraan festival ini merupakan langkah positif dalam menjaga keberlanjutan tradisi pedalangan sekaligus mendorong pewarisan wayang sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia kepada generasi penerus.

“Dalang adalah pusat pengendali dari pementasan wayang. Penting agar anak-anak mengenal dan melanjutkan tradisi pedalangan, menjaga ilmu pengetahuan dan kearifan dalam lakon pewayangan sebagai refleksi kehidupan, sekaligus mengembangkan seni pewayangan dengan inovasi dan kreativitas agar terus hidup di tengah perubahan zaman. Ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pewarisan wayang sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia,” ungkap Menbud.

Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menjelaskan bahwa wayang telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2003, kemudian ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) pada 2008. Pengakuan tersebut menjadikan wayang sebagai elemen budaya Indonesia pertama yang memperoleh pengakuan UNESCO. Menbud turut menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pewayangan.

Festival Dalang Anak mempunyai arti penting dalam menggerakkan ekosistem pewayangan. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan seni pedalangan, termasuk mendorong lahirnya generasi penerus dalang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa dalang memiliki peran sentral sebagai pengendali jalannya pertunjukan wayang. Lebih dari sekadar pengendali pertunjukan, dalang turut berperan sebagai guru yang memberikan tuntunan dan pencerahan, sekaligus menghadirkan harmoni melalui iringan gamelan sebagai representasi irama kehidupan.

Menutup sambutannya, Menteri Kebudayaan berharap melalui Festival Dalang Anak, semakin banyak pewaris dan kader dalang yang lahir dan mampu menjaga keberlangsungan tradisi pedalangan. Kehadiran dalang-dalang cilik yang kelak tumbuh menjadi dalang profesional hingga maestro akan memperkuat ketahanan budaya Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan pengaruh budaya luar.

“Semoga melalui kolaborasi, wayang yang sudah menjadi warisan budaya takbenda dunia ini semakin dikenal dunia lewat kreasi dan terobosan baru. Sekarang pementasan wayang berbahasa Jawa atau Sunda pun sudah dapat dilengkapi teks terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ditayangkan secara online untuk memperluas audiens penonton. Kementerian Kebudayaan sangat mendukung PEPADI, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENAWANGI), serta komunitas pewayangan di seluruh Indonesia,“ tutup Menteri Kebudayaan.

Hadir dalam Malam Grand Final Festival Dalang Anak 2026 di antaranya, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; Ketua Umum PEPADI, Tumiyono; Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Deddy Suryadi; Ketua Umum SENAWANGI, Bambang Sulistyo, jajaran dewan juri Festival Dalang Anak 2026, serta para tokoh seni dan budaya.

Kementerian Kebudayaan terus berupaya mendorong kegiatan serupa agar semangat regenerasi serta kreativitas seni pedalangan di kalangan generasi muda dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, diharapkan seni pewayangan semakin meluas peminatnya dan tidak kehilangan akar tradisinya di tengah modernisasi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu memperkuat peran aktif masyarakat dalam melestarikan wayang dan pemajuan kebudayaan nasional di kancah dunia.

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/grand-final-festival-dalang-anak-ke-19-menteri-ke

Baca Terusannya »»  

Mulai 5 November, Bapenda Jateng Siapkan “Cashback” Harian bagi Wajib Pajak Patuh

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tertib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program reward berupa cashback harian. Program yang berlangsung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026 itu menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, program tersebut menyediakan lima reward setiap hari bagi wajib pajak, dengan pembagian berdasarkan jenis pembayaran.

“Setiap hari jumlahnya lima penerima, yaitu tiga untuk pembayaran pajak tahunan dan dua untuk pembayaran pajak lima tahunan. Namun, tentu saja pembagian kuota ini akan kita evaluasi berdasarkan kondisi anggaran, waktu pelaksanaan, dan efektivitas program,” ungkapnya.

Dijelaskan, mekanisme penentuan penerima cashback dilakukan berdasarkan nomor urut antrean kedatangan di Samsat Induk. Meski demikian, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

“Nomor antrean bukan semata-mata menjadi penentu penerima cashback. Apabila wajib pajak yang mendapat nomor antrean pertama atau kedua ternyata persyaratannya tidak lengkap, misalnya KTP bukan atas nama pemilik kendaraan, tentu tidak bisa dihitung sebagai penerima cashback,” terang Masrofi.

Untuk mengikuti program tersebut, bebernya, masyarakat cukup membawa dokumen persyaratan pembayaran pajak seperti biasa. Identitas pada KTP asli wajib pajak, harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK asli kendaraan.

Program itu untuk wajib pajak orang pribadi, bukan instansi atau perusahaan, dengan kendaraan yang terdaftar di wilayah Jawa Tengah. Pembayaran dilakukan secara langsung di Samsat Induk, baik saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Transaksi juga harus berhasil dan tercatat dalam sistem, serta wajib pajak belum pernah menerima reward dalam program yang sama.

Masrofi menekankan, cashback tidak diberikan apabila pembayaran melewati tanggal jatuh tempo, identitas KTP dan STNK tidak sesuai, menggunakan identitas orang lain, atau transaksi gagal, dibatalkan, maupun terindikasi duplikasi.

Dia berharap, program tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan, sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

“Kami berharap masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak mendapatkan penghargaan. Dengan adanya cashback ini, masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/mulai-5-november-bapenda-jateng-siapkan-cashback-harian-bagi-wajib-pajak-patuh/ 

Baca Terusannya »»  

Satgas TNI Semai 1,6 Ton Garam untuk Dukung Modifikasi Cuaca di Kalimantan

 

(Puspen TNI). Satuan Tugas (Satgas) TNI yang tergabung dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali melaksanakan penyemaian 1,6 ton garam (Natrium Klorida/NaCl) guna mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengurangi dampak kabut asap di wilayah Kalimantan, Rabu (4/11/2026).

Penyemaian bahan modifikasi cuaca tersebut dilaksanakan menggunakan pesawat NC-212 Cassa TNI Angkatan Udara (TNI AU) dalam dua sortie penerbangan. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya peningkatan curah hujan.

Berdasarkan laporan satuan TNI di wilayah dan data BMKG, hujan telah mengguyur hampir di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung penanggulangan karhutla dan dampak kabut asap melalui pelaksanaan OMC secara terpadu bersama BMKG, BNPB, dan seluruh instansi terkait. Upaya ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat serta menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-268627-satgas-tni-semai-1-6-ton-garam-untuk-dukung-modifikasi-cuaca-di-kalimantan.html 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 4 November 2026

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat perkembangan penanganan sejumlah kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB pada Selasa (3/11) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (4/11) pukul 07.00 WIB. Laporan tersebut mencakup kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta cuaca ekstrem.

Sejumlah kejadian karhutla dilaporkan di lima kabupaten, yakni Kabupaten Luwu, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Jayawijaya, dan Sragen.

Di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, karhutla terjadi pada Senin (2/11) sekitar pukul 18.30 WITA. Kebakaran melanda lahan sagu milik warga di Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 5 hektare. Tidak ada laporan korban jiwa. BPBD Kabupaten Luwu bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat setempat melakukan pemadaman dan pendinginan. Berdasarkan laporan terakhir pada Selasa (3/11), api telah berhasil dipadamkan.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, karhutla melanda Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, pada Senin (2/11) sekitar pukul 09.40 WITA. Api membakar lahan yang ditanami jambu mete dan area lahan kosong dengan luas sekitar 4 hektare. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini.

BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, pemilik lahan, dan masyarakat melakukan pemadaman menggunakan mobil pemadam kebakaran, peralatan semprot manual, serta perlengkapan lainnya. Hingga Selasa (3/11), sekitar 80 persen area kebakaran dilaporkan telah berhasil ditangani. Namun, petugas masih menghadapi kendala berupa akses jalan yang terbatas, sumber air yang jauh dari lokasi, kondisi lahan kering, serta angin. Untuk mendukung penanganan, diperlukan tambahan pasokan air, peralatan pemadaman, personel, alat pelindung diri, kendaraan, dan bahan bakar.

Sementara itu, karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, bermula pada Senin (5/10) sekitar pukul 15.00 WIT di Desa Salati. Kebakaran kemudian meluas hingga mencakup tiga kecamatan dan 13 desa. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Taliabu Barat Laut, yaitu Desa Salati, Onemay, dan Nggele; Kecamatan Taliabu Lede, yaitu Desa Lede, Langganu, Balohang, dan Todoli; serta Kecamatan Taliabu Utara, yaitu Desa Air Bulan, Bua Mobono, Ufung, Padang, Tikong, dan Nunu.

Berdasarkan data sementara, luas lahan terdampak mencapai sekitar 347,06 hektare, dengan jumlah pohon terdampak diperkirakan sebanyak 39.162 batang. Tidak ada laporan korban jiwa. BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan penanganan melalui pos komando. Dukungan logistik dan peralatan pemadaman juga telah didistribusikan. Selain itu, petugas melakukan pemantauan udara menggunakan drone serta membuat sekat bakar secara manual dan mekanis untuk menghambat penyebaran api.

Titik api utama dilaporkan berhasil dipadamkan pada Kamis (29/10) sekitar pukul 00.30 WIT. Setelah itu, petugas melanjutkan penanganan melalui pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul kembali titik api. Hujan yang turun di sejumlah wilayah pada 30 Oktober hingga 2 November turut membantu proses penanganan. Meski demikian, sejumlah titik api yang masih tersebar menjadi kendala bagi petugas. Kondisi lahan yang kering, angin kencang, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, serta medan terjal turut menghambat upaya pemadaman.

Karhutla juga melanda Kampung Menagaima, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Sabtu (31/10). Kebakaran mengakibatkan sekitar 2 hektare lahan terbakar. Tidak ada laporan korban jiwa, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas bersama masyarakat setempat melakukan upaya pemadaman. Berdasarkan laporan pada Selasa (3/11), api telah berhasil dipadamkan.

Di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, karhutla terjadi pada Selasa (3/11) di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Kebakaran mengakibatkan sekitar 1 hektare lahan terbakar. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut. BPBD Kabupaten Sragen melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan unsur terkait di lokasi. Berdasarkan laporan terakhir pada Selasa (3/11), api telah berhasil dipadamkan.

Selain karhutla, BNPB juga mencatat kejadian cuaca ekstrem di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Angin kencang melanda Desa Guluk Manjung dan Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Senin (2/11) sekitar pukul 01.00 WIB. Peristiwa tersebut berdampak pada 11 kepala keluarga (KK). Sebanyak 11 unit rumah mengalami kerusakan ringan dan satu kandang ternak turut mengalami kerusakan.

BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Sumenep melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan terpal kepada warga terdampak. Hingga Selasa (3/11), penanganan masih berlangsung.

Di Provinsi Jawa Tengah, hujan lebat disertai angin kencang melanda Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, pada Senin (2/11) sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa tersebut berdampak pada 33 KK. Sebanyak 33 unit rumah mengalami kerusakan ringan, demikian pula satu fasilitas pendidikan.

BPBD Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Wanasari dan pemerintah desa setempat untuk melakukan kaji cepat, pendataan, serta pemantauan di wilayah terdampak. Hingga Selasa (3/11), penanganan dan pembersihan sisa material masih berlangsung.

BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah dengan kondisi lahan kering. Pembukaan lahan dengan cara membakar perlu dihindari karena dapat memicu kebakaran yang meluas. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas setempat agar dapat ditangani sedini mungkin.

Menghadapi potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang, masyarakat perlu memastikan kondisi atap dan bagian bangunan tetap aman. Dahan atau ranting pohon yang berpotensi tumbang juga perlu dipangkas. Saat angin kencang terjadi, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon maupun bangunan yang rawan roboh.

BNPB bersama pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan pemantauan perkembangan situasi serta penanganan di wilayah terdampak. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi karhutla dan cuaca ekstrem dengan mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas setempat.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-4-november-2026

 

Baca Terusannya »»  

Ini Langkah Kementerian PKP Percepat Reformasi Regulasi Perumahan

 

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kementerian Hukum untuk mempercepat reformasi regulasi sektor perumahan nasional. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan kepastian hukum, menyederhanakan tata kelola, serta mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Ada tiga agenda utama yang dibahas yakni penegakan Kebijakan Hunian Berimbang, percepatan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan, Pengembangan, dan Perolehan Perumahan (RInpres P5), serta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dengan pendekatan Omnibus Law," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai memimpin langsung pertemuan strategis bersama Menteri Hukum Republik Indonesia di Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

 

Menteri PKP menegaskan bahwa penguatan regulasi dan tata kelola merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program penyediaan perumahan berjalan dengan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum diperlukan agar berbagai kebijakan strategis sektor perumahan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

"Kami akan mengikuti arahan dari Menteri Hukum dengan baik terkait regulasi dan tata kelola supaya regulasi yang ada dapat dilaksanakan segera dan tanpa keraguan dalam pelaksanaan program perumahan," ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menambahkan, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penegakan Kebijakan Hunian Berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan melalui penyediaan hunian mewah, menengah dan sederhana secara proporsional," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan lanjutan direncanakan berlangsung pada pekan depan dengan fokus pada pembahasan teknis dan kajian yang lebih komprehensif terhadap ketiga agenda tersebut.

Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, Kementerian PKP berkomitmen mendorong reformasi regulasi perumahan nasional sebagai salah satu fondasi percepatan Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan penyediaan hunian, memperkuat kepastian hukum, mendorong iklim investasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak, aman, dan terjangkau.

"Terima kasih kepada Kemenkum untuk rapat kali ini dalam kaitannya pembahasan tiga agenda Kementerian PKP, dan kami akan kembali melaksanakan rapat minggu depan untuk kajian yang lebih komprehensif," imbuh Menteri PKP.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa secara prinsip ketentuan mengenai Hunian Berimbang telah memiliki landasan regulasi yang dapat dilaksanakan. Dalam penerapannya, terdapat sejumlah alternatif model pengembangan, termasuk pembangunan hunian dalam satu kawasan di tingkat provinsi dengan komposisi dan klaster perumahan yang berbeda.

"Kemenkum tinggal melaksanakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang hunian berimbang, secara regulasi tidak ada masalah dan secara prinsip dapat dilakukan," ujar Menteri Hukum.

Pembahasan berikutnya menyangkut percepatan RInpres P5 yang diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memangkas hambatan birokrasi, mempercepat proses perolehan tanah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan perumahan nasional. Dengan dukungan regulasi yang terintegrasi, percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan terarah.

Terkait RUU Perumahan dengan pendekatan Omnibus Law, Menteri Hukum mendorong agar inisiatif tersebut dapat ditindaklanjuti bersama melalui pembahasan dengan DPR RI. Penyusunan regulasi ini diharapkan mampu menyelaraskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perumahan yang selama ini berpotensi tumpang tindih.

Dari hasil pertemuan itu, Kementerian PKP dan Kementerian Hukum juga sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama guna mengintensifkan pembahasan dan kajian RUU Perumahan. Dalam proses penyusunannya, aspek kepastian hukum dan kemudahan investasi perlu berjalan beriringan agar ekosistem pembangunan perumahan tetap kondusif dan keberlanjutan usaha para pengembang dapat terjaga.

"Kamj menyambut baik koordinasi tersebut dan siap mendukung proses harmonisasi serta penyusunan regulasi yang menjadi prioritas Kementerian PKP. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai agenda regulasi sehingga implementasi program perumahan nasional memiliki landasan hukum yang kuat," terangnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul Siagian, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Tim Inspektorat Jenderal PKP, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/ini-langkah-kementerian-pkp-percepat-reformasi-regulasi-perumahan 

Baca Terusannya »»  

Aturan Rampung, Kementerian UMKM dan PNM Segera Salurkan Pembiayaan Perempuan Prasejahtera Berbunga 8 Persen

 

Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Skema Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

 

Kerja sama ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan terjangkau sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan pengusaha ultra mikro di seluruh Indonesia.

 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan KPPS dirancang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif dengan menyasar perempuan prasejahtera, baik yang telah menjalankan usaha maupun yang baru akan merintis usaha mikro.

 

"Ide ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo. Tujuannya untuk membuka akses pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera. Melalui skema ini, pembiayaan usaha menjadi semakin terjangkau karena mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (4/11).

 

Menurut Maman, mulai hari ini suku bunga KPPS ditetapkan sebesar 8 persen flat per tahun. Untuk menjamin keberlanjutan program, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi bunga KPPS sebesar Rp2,62 triliun pada tahun anggaran 2026, dengan penyerapan yang disesuaikan berdasarkan kapasitas penyaluran.

 

Lebih dari sekadar bantuan permodalan, Menteri Maman menekankan pentingnya pemberdayaan dan pendampingan berkala agar nasabah mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Lembaga penyalur diwajibkan memberikan pendampingan melalui kunjungan minimal sekali dalam dua minggu, edukasi pengelolaan keuangan, pelatihan kapasitas usaha, serta pemantauan perkembangan usaha.

 

"Kementerian UMKM akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia. Karena itu, saya meminta PNM menjalankan seluruh kewajibannya sebagai bagian penting dari pelaksanaan Program KPPS," kata Maman.

 

Sementara itu, Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud sinergi pemerintah dan lembaga pembiayaan dalam membuka kesempatan ekonomi yang semakin inklusif bagi masyarakat.

 

"Melalui KPPS, kami ingin memastikan semakin banyak perempuan memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Setiap pembiayaan bukan sekadar modal usaha, melainkan juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.

 

PNM menargetkan penyaluran KPPS kepada 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari kontribusi PNM dalam mendukung agenda pemerintah memperluas inklusi keuangan sekaligus membuka kesempatan ekonomi bagi perempuan prasejahtera.

 

Setelah penandatanganan PKP, PNM akan segera menyampaikan dokumen kerja sama kepada 

Kementerian Keuangan sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses host-to-host dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Melalui tahapan tersebut, PNM menyatakan kesiapan melaksanakan KPPS mulai 9 November 2026 atau memasuki pekan kedua November 2026.

 

Adapun kriteria dan persyaratan penerima KPPS mengacu pada pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera. Ketentuan tersebut diharapkan memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.

 

PNM juga menyatakan kesiapan mendukung peluncuran KPPS guna memperluas penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Melalui jaringan layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PNM optimistis KPPS mampu menjangkau lebih banyak perempuan prasejahtera.

 

"Upaya ini juga dilengkapi pendampingan usaha, literasi keuangan, serta peningkatan kapasitas agar nasabah tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usahanya secara berkelanjutan," tambah Kindaris.

 

Melalui kerja sama tersebut, Kementerian UMKM dan PNM berharap semakin banyak perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat akar rumput.

 

 

 

Sumber : https://umkm.go.id/news/gklgciddq947wn9sxwtqlrnj 

Baca Terusannya »»  

Bermitra dengan Australia, Kementerian PANRB Perkuat Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk Wujudkan ASN Berintegritas

 

Jakarta – Penguatan integritas sektor publik menjadi perhatian banyak negara dalam membangun pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah memastikan aparatur mampu mengelola konflik kepentingan agar kewenangan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan budaya integritas tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng Pemerintah Australia melalui kolaborasi dengan Australian Public Service Commission (APSC) dan Department of Industry, Science and Resources (DISR), dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Kerja sama ini menjadi ruang bagi kedua negara untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan konflik kepentingan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan bahwa pertukaran pengalaman antarnegara menjadi salah satu wadah bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan upaya memperkuat penerapan budaya integritas dan efektivitas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.

”Pengelolaan konflik kepentingan bukan hanya menjadi tanggung jawab unit pengawasan atau kepatuhan, melainkan seluruh unsur organisasi, terutama pimpinan. Pimpinan memiliki peran ptning dalam membangun lingkungan kerja yang mendorong keterbukaan, memberikan keteladanan, serta memastikan setiap potensi konflik kepentingan dapat dikenali dan ditangani secara tepat. Keterbukaan aparatur dalam mengungkapkan potensi konflik kepentingan tersebut merupakan bagian dari profesionalisme dan tanggung jawab untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan tugas serta mengutamakan kepentingan publik” ujar Erwan saat membuka kegiatan Workshop Penguatan Budaya Integritas dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara, di Jakarta, Rabu-Kamis (4-5/11/2026).

Pengelolaan konflik kepentingan telah menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang terus didorong Kementerian PANRB. Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah pengaruh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2026-2045, khususnya Sasaran 3 yang menekankan penguatan integritas dan inovasi. Sebagai salah satu landasan implementasi, Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan penerapan kebijakan ini terus diperkuat melalui pendampingan dan pemetaan kesiapan instansi pemerintah.

”Kami di Kementerian PANRB juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta melakukan survei untuk memetakan kesiapan instansi dalam mengimplementasikan pengelolaan konflik kepentingan. Selain itu, pengembangan ekosistem digital bersama PERURI juga menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola kepegawaian yang semakin terintegrasi dan berintegritas,” jelas Erwan.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Executive Director International Australian Public Service Commission (APSC) Lidija Cleverly menyampaikan bahwa kemitraan Indonesia dan Australia dalam bidang reformasi birokrasi memiliki arti penting. Melalui kerja sama ini kedua negara dapat saling berbagi pengalaman untuk membangun instansi pemerintah yang berintegritas serta memperkuat kepercayaan publik.

Menurut Lidija, integritas perlu menjadi bagian dari budaya organisasi dan tercermin dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penguatan integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan aturan dan kebijakan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari.

”Integritas tidak dapat dibangun hanya melalui penyusunan aturan yang baik. Nilai-nilai integritas harus diterapkan secara konsisten hingga menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Workshop ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan praktik baik, tetapi juga dirancang untuk mendorong diskusi yang konstruktif agar berbagai pembelajaran dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara nyata,” ujar Lidija.

Kolaborasi Indonesia dan Australia ini diharapkan tidak hanya bertukar pengetahuan, tetapi juga mendorong penerapan praktik yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi di masing-masing instansi. Pembelajaran dari workhsop diharapkan dapat ditindaklanjuti dan menjadi langkah konkret di masing-masing instansi, mulai dari penguatan manajemen risiko integritas hingga penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK

 

 

Sumber : https://www.menpan.go.id/posts/bermitra-dengan-australia-kementerian-panrb-perkuat-pengelolaan-konflik-kepentingan-untuk-wujudkan-asn-berintegritas 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan, Bahas Rekomendasi Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2026

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026. Pertemuan tersebut membahas rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh bangsa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan hasil rekomendasi Dewan GTK yang telah melalui serangkaian proses penelitian dan pengkajian secara berjenjang. Mulai dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.

Selanjutnya, hasil penelitian dan pengkajian tersebut juga dibahas dalam sidang Dewan GTK sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui dalam proses pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Penyampaian rekomendasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme negara dalam proses pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

Melalui proses tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-menteri-kebudayaan-bahas-rekomendasi-usulan-gelar-pahlawan-nasional-2026/

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Satgas Udara Semai 1,6 Ton Garam NaCl

 

(Puspen TNI). TNI bersama BMKG dan tim gabungan terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penanggulangan kabut asap di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terpadu, Rabu (4/11/2026).

Satgas Udara Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) menyebarkan 1,6 ton garam semai (NaCl) di atas kawasan sasaran. Operasi penyemaian tersebut dilaksanakan menggunakan pengerahan dua Alutsista TNI AU jenis Cassa NC-212 bernomor registrasi A-2117 dan A-2104.

Pengerahan armada udara secara berkelanjutan ini merupakan bentuk aksi nyata TNI di lapangan dalam mengatasi ancaman Karhutla serta menjaga kualitas udara secara cepat dan terpadu.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-268626-tingkatkan-penanggulangan-karhutla-di-palembang-satgas-udara-semai-1-6-ton-garam-na-cl.html 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Perkuat Sinergi Program Perumahan di Surakarta dan Padang

 

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong pelaksanaan program perumahan guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah di Kota Surakarta dan Padang. Sejumlah program serta pembiayaan perumahan juga terus disalurkan ke daerah sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.

Demikian benang merah hasil pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima kedatangan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kantor Kementerian PKP, Mandiri PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

"Pertemuan kali ini membahas sinergi program perumahan di kedua daerah, mulai dari Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah agar melakukan penataan kawasan kumuh secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan dan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

“Penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi setelah itu kawasan kembali kumuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana mereka bisa berkembang, sehingga penataan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Selain penataan kawasan, Menteri PKP juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung program perumahan di daerah. Salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP), yaitu fasilitas pembiayaan yang mendukung pelaku usaha di sektor perumahan dari sisi suplai maupun masyarakat dari sisi demand.

"Melalui skema ini, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan terkait perumahan lainnya sesuai ketentuan program," terangnya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pihaknya mendorong program sertipikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah. Kepastian hak atas tanah tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP melalui Program Bedah Rumah. Pada 2025, Surakarta memperoleh alokasi sebanyak 91 unit, sementara pada 2026 meningkat menjadi 691 unit.

"Pemerintah Kota Surakarta juga terus melakukan peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan CSR. Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN untuk mendukung penataan kawasan tersebut agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh," katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo. Pada tahap pertama, rusun tersebut telah dibangun pada 2024 dengan kapasitas 108 unit. Pengembangan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di tengah keterbatasan dan tingginya harga lahan di Kota Surakarta.

Untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kota Surakarta tidak memiliki alokasi pembangunan di dalam wilayah kota. Namun, penyediaan rumah subsidi tetap didorong di kawasan Solo Raya. Dari target sekitar 5.000 unit, realisasi tercatat sebanyak 2.667 unit.

“Ke depan, kami akan terus mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Kami juga ingin memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPP, agar kebutuhan perumahan masyarakat di Solo Raya dapat terpenuhi,” ujar Respati.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan perkembangan penyiapan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir Sumatera.  Untuk program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit huntap yang direncanakan melalui dukungan APBN dan CSR.

"Untuk Program Bedah Rumah, alokasi Kota Padang meningkat dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026. Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP di Kota Padang telah mencapai 579 unit dari target 714 unit. Adapun realisasi KPP di Kota Padang tercatat sekitar Rp140 miliar dan akan terus didorong agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat serta pelaku usaha sektor perumahan," katanya.

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-perkuat-sinergi-program-perumahan-di-surakarta-dan-padang

Baca Terusannya »»  

Menag Instruksikan ASN Kemenag Percepat Transformasi Layanan Birokrasi

 

Yogyakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar, menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk menguasai teknologi informasi serta mempercepat digitalisasi layanan birokrasi yang profesional. Menag menekankan bahwa seluruh aparatur Kemenag wajib melek teknologi agar tidak tertinggal oleh dinamika zaman.

Arahan tegas tersebut Menag sampaikan dalam pembinaan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Menag mengibaratkan penguasaan teknologi melalui kaidah kebahasaan Arab antara fa’il (subjek/pelaku) dan maf’ul (objek). Ia mengingatkan agar pegawai Kemenag tidak terjerumus menjadi budak teknologi yang pasif.

"Kita harus menjadi fa’il, pengendali dan penggerak teknologi, jangan sampai menjadi maf’ul atau sekadar objek yang diperalat oleh kemajuan sistem digital. Transformasi digital di Kementerian Agama ditujukan untuk menciptakan tata kelola birokrasi yang efektif, transparan, dan memudahkan masyarakat," tegas Menag di Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Selain akselerasi digital, Menag menaruh perhatian besar pada penegakan integritas moral aparatur sipil negara. Ia mengajak setiap pegawai membangun algoritma batin yang bersih sejak bangun tidur hingga menyelesaikan tugas keseharian, terutama komitmen untuk tidak berbohong dan menolak segala bentuk kecurangan maupun korupsi.

"Birokrasi yang melayani lahir dari kepribadian yang lurus. Tanamkan dalam diri sejak membuka mata di pagi hari bahwa hari ini mulut, pikiran, dan tindakan kita tidak boleh berbohong, baik saat melayani publik di kantor maupun di hadapan keluarga di rumah," pesan Menag.

Menag juga mengingatkan agar ASN Kemenag berdiri di garis depan sebagai perekat kerukunan. Pegawai Kemenag diultimatum agar tidak memposisikan diri sebagai provokator, melainkan harus hadir sebagai mediator yang menyejukkan saat terjadi perselisihan.

Ia melanjutkan, sikap tersebut memiliki landasan teologis yang sangat mendasar dalam Al-Qur'an. Mengulas ayat ‘Walau syaa’a Rabbuka laja'alannaasa ummatan wahidah’. Menurut Menag, memaksakan keseragaman akidah maupun mazhab terhadap seluruh umat manusia adalah tindakan yang menentang sunnatullah.

"Jika Allah menghendaki semua manusia seragam, itu hal yang mudah. Namun penggunaan kata ‘lau’ menegaskan bahwa perbedaan adalah ketetapan ilahi yang harus dirawat. Karena itu, tugas kita hanya menyampaikan misi kebaikan tanpa boleh memaksakan keyakinan (la ikraha fiddin). Jadilah ASN yang mencerahkan dan menghormati kemajemukan," ucapnya.

 

Mengenal Gagasan ‘Ukhuwah Makhluqiyyah’

Lebih lanjut, Menag menggagas perluasan konsep persaudaraan melalui pengenalan paradigma Ukhuwah Makhluqiyyah (persaudaraan sesama ciptaan Tuhan) serta penguatan "Kurikulum Cinta" dalam kehidupan beragama.

Ia menegaskan, persaudaraan di lingkungan Kementerian Agama tidak boleh hanya berhenti pada ukhuwah islamiyah (persaudaraan seagama), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), maupun ukhuwah insaniyah/basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) semata. Lebih luas dari itu, Menag mengajak seluruh insan Kemenag memahami ukhuwah makhluqiyyah yang memandang seluruh ciptaan Tuhan memiliki substansi hakiki (jauhar) yang sama.

"Inti dari seluruh ajaran kitab suci dan nilai ketuhanan bermuara pada cinta, sebagaimana akar kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berasal dari kata rahima. Jika ada narasi keagamaan yang justru menyebarkan kebencian dan mendehumanisasi manusia, itu hakikatnya mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Agama diturunkan untuk kemanusiaan, bukan untuk Tuhan," jelasnya.

Menag menekankan bahwa penguatan moderasi beragama harus terus berjalan secara berkelanjutan (ongoing process). Menurutnya, moderasi beragama kerap disalahpahami sebagai upaya mengubah ajaran.

"Moderasi beragama bukan memodernisasi ajaran agama, melainkan mengartikulasikan, mereinterpretasikan, serta mengontekstualisasikan pemahaman nilai-nilai ajaran tersebut agar selaras dengan tuntutan zaman," jelasnya.

Ia mengibaratkan agama laksana energi nuklir. Bila dikelola secara bijak dan moderat, agama akan mendatangkan kemaslahatan besar bagi peradaban, namun jika dipahami secara ekstrem dan sempit, ia berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Menag secara khusus mengapresiasi masyarakat dan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta yang dinilainya sukses menjadi percontohan kerukunan nasional. Ia menyebut Yogyakarta sebagai laboratorium sosial-budaya dan keagamaan Indonesia yang hidup.

"Siapa pun yang ingin belajar tentang kerukunan, toleransi sejati, dan kesetaraan gender, datanglah ke Yogyakarta. Citra Yogyakarta sebagai laboratorium kerukunan ini harus terus dipertahankan dan ditularkan ke seluruh pelosok negeri," tutur Menag.

Menutup arahannya, Menag berpesan agar ASN Kemenag senantiasa merawat kearifan lokal (local wisdom) dan memposisikan kebudayaan sebagai penguat harmoni. Kebudayaan, kata Menag, berfungsi sebagai aksesori yang memperindah dan mengokohkan pelaksanaan ajaran agama.

"Tanpa budaya, agama kehilangan dimensi keindahannya dalam ranah sosial. Kita melihat bagaimana prosesi adat tradisi justru menjadi perekat yang mengokohkan ikatan perkawinan dan persaudaraan masyarakat. ASN Kemenag harus tampil sebagai perajut kerukunan dan pelindung budaya bangsa, bukan justru menjadi pemicu disintegrasi sosial," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/menag-instruksikan-asn-kemenag-percepat-transformasi-layanan-birokrasi-cg094 

Baca Terusannya »»  

Indonesia Nominasikan Bantul dan Padang ke Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2027

 

Jakarta, 4 November 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menetapkan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Padang, Sumatra Barat, sebagai dua perwakilan Indonesia dalam nominasi anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kabupaten Bantul diusulkan pada subsektor Crafts and Folk Art (Kriya dan Seni Rakyat), sedangkan Kota Padang pada subsektor Gastronomy (Gastronomi).

Penetapan ini merupakan hasil Seleksi Nasional Pengusulan Nominasi Anggota UCCN 2027 yang mencakup seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga presentasi dossier di hadapan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Seluruh proses berlangsung objektif dan independen dengan melibatkan lima tim pengarah serta tujuh tim seleksi yang kompeten di bidangnya.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa pencalonan ini bukan sekadar mengejar pengakuan internasional, melainkan strategi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah guna memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

“Kementerian Ekraf ingin terus mendampingi sehingga tidak berhenti sebatas nominasi. Ini harus mempunyai dampak ekonomi, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi terhadap PDRB daerah. Sebab kumpulan dari PDRB daerah akan menjadi PDB nasional,” ujar Menteri Ekraf.

Menteri Ekraf menambahkan bahwa Kementerian Ekraf bersama Panselnas akan melanjutkan pendampingan komprehensif melalui penyempurnaan dossier, penguatan publikasi media lokal dan internasional, hingga pemetaan jejaring global. Kedua daerah juga didorong membangun komunikasi intensif dengan anggota UCCN aktif guna memperoleh rekomendasi dan memperluas kerja sama internasional.

“Kami akan terus memperkuat dossier yang sudah disusun, sekaligus memfasilitasi Kabupaten Bantul dan Kota Padang untuk membangun jejaring dengan anggota UCCN melalui koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri. Publikasi dan aktivitas kreatif di daerah juga harus terus dilakukan secara konsisten agar potensi dan ekosistem kreatif terlihat di tingkat internasional,” tegas Menteri Ekraf.Dok. 

Proses pendampingan dan finalisasi dossier dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 sebelum diunggah ke Sekretariat UCCN di Paris pada awal 2027. Pengumuman resmi dari UNESCO diperkirakan berlangsung pada Oktober 2027. Kementerian Ekraf mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas kreatif, pegiat usaha, dan media untuk aktif mempromosikan keunggulan kriya Bantul dan gastronomi Padang.

Kabupaten Bantul memiliki kekuatan ekosistem kriya bernilai sejarah sejak abad ke-16 Kerajaan Mataram Islam. Ekosistem ini memanfaatkan material alam seperti bambu, pandan, eceng gondok, pelepah pisang, kayu, batu, dan kulit melalui pendekatan ekonomi sirkular dan restorasi ekologis. Berbasis nilai ekspor yang telah menembus 38 negara dengan nilai USD 6,71 juta, industri kriya Bantul juga inklusif karena melibatkan lebih dari 45 persen perajin perempuan serta membuka ruang bagi penyandang disabilitas dan generasi muda.

"Kami berkomitmen untuk memperbaiki hal-hal yang masih belum sempurna, terutama memperkuat ekosistem kreatif di Kabupaten Bantul yang memang sudah terbangun cukup lama, tinggal menguatkan sehingga kemanfaatannya semakin dirasakan banyak warga Bantul,” ungkap Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

Sementara itu, Kota Padang menonjolkan kekuatan gastronomi hasil akulturasi sejarah perdagangan rempah dan harmoni multietnis Minangkabau, Tionghoa, India, serta Nias. Tradisi kuliner seperti makan bajamba, manatiang piriang, dan teknik marandang menjadi bagian dari warisan budaya yang terintegrasi dengan industri kreatif lokal. Ekosistem gastronomi Padang saat ini menyerap lebih dari 53 ribu tenaga kerja, menembus pasar ekspor bumbu internasional, serta didukung infrastruktur modern seperti Sentra Rendang dan Bagindo Aziz Chan Youth Center.

“Kami sangat bersyukur hari ini. Menjadi salah satu nominasi untuk mengajukan kepada UNESCO Creative Cities Network bukan hal yang mudah. Tentu harus ada strategi penyusunan dossier yang bisa menerjemahkan potensi dan kekayaan Kota Padang. Kami berharap dukungan dari kementerian dan Panselnas untuk menyusun ini dengan sebaik-baiknya,” tutur Wali Kota Padang, Fadly Amran.

Pengusulan Bantul dan Padang menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Ekraf dalam mengimplementasikan semangat local heroes go national, national champions go global, menjadikan kreativitas sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang berakar dari daerah.

Saat ini, Indonesia telah memiliki tujuh kota anggota UCCN, yaitu Pekalongan (Crafts and Folk Art, 2014), Bandung (Design, 2015), Ambon (Music, 2019), Jakarta (Literature, 2021), Surakarta (Crafts and Folk Art, 2023), Ponorogo (Crafts and Folk Art, 2025), dan Malang (Media Art, 2025).

Turut mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya yaitu Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekraf, Dessy Ruhati; Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Mohammed Ali Berawi; Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Yuke Sri Rahayu; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media, dan Pelayanan Publik, Renanda Bachtar; serta Direktur Fasilitasi Infrastruktur, Fahmy Akmal.

Hadir pula perwakilan Panitia Seleksi Nasional Pengusulan Nominasi Anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2027 yakni ketua tim seleksi dari Direktur Prodi Doktor Arsitektur dan Perencanaan UGM, Wiendu Nuryanti dan anggota tim pengarah dari Global Networks of Facilitator for ICH-UNESCO in the Asia Pacific Region, Harry Waluyo.

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/indonesia-nominasikan-bantul-dan-padang-ke-jejaring-kota-kreatif-unesco 

Baca Terusannya »»