Cari Blog Ini

Rabu, 10 Juni 2026

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

 


Madinah (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bergerak cepat mengantisipasi penurunan kondisi kesehatan jemaah haji gelombang kedua pasca-fase puncak Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memaksimalkan operasional Klinik Satelit Sektor 2 Madinah yang berlokasi di Hotel Durrat Al Eiman.

Klinik satelit yang memanfaatkan area kamar hotel dengan izin resmi otoritas Arab Saudi ini menjadi garda terdepan layanan kesehatan, khususnya bagi jemaah risiko tinggi dan lansia.

Belum genap sepekan fase kedatangan gelombang kedua di Madinah, klinik tersebut tercatat telah melayani 21 pasien rawat jalan, dan jumlah ini diprediksi terus meningkat seiring kedatangan kloter baru.

Koordinator Tim Kesehatan Sektor 2 Madinah, dr. Fitri Indah Yanti, Sp.P, mengungkapkan bahwa mayoritas jemaah mengeluhkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk pilek, faringitis (nyeri tenggorokan), serta kelelahan ekstrem.

"Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hebat setelah menjalani aktivitas berat di Armuzna, yang berdampak pada turunnya nafsu makan. Saat ini, kami fokus menyiapkan penanganan cepat berupa obat flu, batuk, antibiotik, vitamin, hingga pemberian infus bagi yang membutuhkan," ujar dr. Fitri di Madinah, Rabu (10/6/2026).

Untuk memastikan pelayanan berjalan 24 jam tanpa memutus pengawasan di kloter asal, PPIH menerapkan sistem kerja tiga shift (pagi, siang, dan malam) bagi dokter dan perawat secara bergantian. Pasokan obat-obatan juga disuplai secara berkala melalui koordinasi ketat dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah.

Wujud Nyata Haji Ramah Lansia

Keberadaan tim medis di klinik satelit ini terbukti krusial dalam menyelamatkan jemaah yang mengalami kedaruratan medis di hotel. Salah satu kasus keberhasilan penanganan dialami oleh Muhammad Zair (78), jemaah lansia asal Mojokerto, Jawa Timur.

Mbah Zair sempat pingsan, kejang, dan menolak makan akibat kelelahan ekstrem setelah menyelesaikan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram. Melalui perawatan intensif dan pendekatan persuasif dari tim medis di hotel, kondisinya kini pulih total dan sudah mampu melaksanakan ibadah ziarah ke Masjid Nabawi dengan berjalan kaki.

Kementerian Haji dan Umrah RI kembali mengimbau kepada seluruh jemaah, terutama para lansia, untuk tidak menunda pemeriksaan medis jika mulai merasakan gejala sakit. Pemantauan dini di klinik satelit ini menjadi kunci utama untuk mencegah kondisi jemaah memburuk, sekaligus meminimalkan rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/antisipasi-kelelahan-jemaah-pasca-armuzna-klinik-satelit-madinah-siaga-24-jam-1781125474196 

Baca Terusannya »»  

Irjen Kemenhaj Minta Petugas Tetap Fokus hingga Kloter Terakhir Pulang

 


Madinah (Kemenhaj) --- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Haji dan Umrah RI, Dendi Suryadi, mengingatkan seluruh petugas haji Indonesia agar tidak mengendurkan fokus dan tetap prima dalam menjalankan tugas hingga akhir masa operasional haji. Dendi menegaskan bahwa berakhirnya fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) bukan berarti tugas pelayanan telah usai.

Menurutnya, petugas masih mengemban tanggung jawab besar untuk mengawal dan memastikan proses pemulangan jemaah ke Tanah Air berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.

"Tugas belum berakhir. Ukurannya itu nanti jemaah terakhir bisa kembali ke rumahnya dengan aman," tegas Dendi usai memimpin apel pagi petugas di Daerah Kerja (Daker) Madinah, Rabu (10/6/2026).

Dalam arahannya saat apel rutin, Dendi menggarisbawahi pentingnya kegiatan apel rutin tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai instrumen krusial untuk konsolidasi kekuatan. Kompleksitas jenis layanan yang diberikan kepada jemaah haji menuntut koordinasi yang kuat agar seluruh unsur petugas memiliki kesamaan visi dan gerak langkah.

"Apel itu sebenarnya sarana konsolidasi. Menghadapi pekerjaan yang banyak dan berbagai jenis layanan, perlu alat kendali supaya organisasi para petugas ini terus siap dan terus solid," ujarnya.

Dendi juga memberikan apresiasi tinggi setelah melihat langsung suasana kerja di lingkungan Daker Madinah yang dinilainya sangat positif. Hubungan antarpetugas yang harmonis, penuh kebersamaan, dan guyub menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan yang optimal bagi jemaah.

Lebih lanjut, Irjen meminta seluruh jajaran petugas untuk bersikap adaptif dan terbuka terhadap setiap masukan, baik berupa apresiasi maupun kritik yang datang dari jemaah dan masyarakat luas. Ia menilai dinamika tersebut adalah hal yang wajar dalam pelayanan publik dan harus disikapi sebagai bahan evaluasi demi perbaikan kualitas ke depan.

"Kalau ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan hati yang terbuka untuk kita sempurnakan ke depan," tambah Dendi.

Sebagai penutup, Dendi mengingatkan kembali status para petugas sebagai representasi penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab moral besar. Ia berharap seluruh petugas tetap menjaga komitmen, semangat pengabdian, dan istiqamah hingga kloter terakhir jemaah haji Indonesia dipulangkan.

"Kita penyelenggara negara di bidang haji. Jadi teman-teman semua tetap istiqamah. Mudah-mudahan semua lancar, diamankan, dan jemaah kita merasa puas dalam melaksanakan haji," pungkasnya.

 


Sumber : https://haji.go.id/berita/irjen-kemenhaj-minta-petugas-tetap-fokus-hingga-kloter-terakhir-pulang-1781123683462 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 10 Juni 2026

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Selasa (9/6) hingga Rabu (10/6) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan yang dihimpun, tidak terdapat kejadian baru yang berdampak signifikan. Namun demikian, BNPB terus memantau sejumlah kejadian yang masih dalam tahap penanganan dan pemutakhiran data.

Pemutakhiran data kejadian bencana pertama berasal dari Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya terus dilakukan hingga Selasa (9/6). Tim BPBD Kabupaten Nagan Raya melakukan pemadaman menggunakan dua unit mesin pompa air di lokasi kejadian dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan. Total luas lahan yang terbakar di dua kecamatan di Kabupaten Nagan Raya mencapai 98 hektare, dan sekitar separuhnya telah berhasil dipadamkan.

Karhutla juga terjadi di Provinsi Riau. Seluas dua hektare lahan terbakar akibat kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan kondisi terkini, api telah berhasil dipadamkan. Proses pemadaman dilakukan oleh BPBD bersama instansi terkait.

Di Provinsi Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun hingga 8 Juni 2026 mencapai sekitar 182,54 hektare. Berdasarkan data terkini per Selasa (9/6), tercatat akumulasi 24 titik api (hotspot) di sejumlah wilayah. BNPB terus memberikan dukungan operasi udara berupa helikopter patroli dan helikopter water bombing guna mempercepat upaya pengendalian kebakaran.

Sementara itu, banjir yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, telah surut. Sebanyak 3.367 kepala keluarga (KK) terdampak dan 3.367 unit rumah warga sempat tergenang. BPBD bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik serta melakukan perbaikan tanggul yang mengalami kerusakan. Kondisi terkini menunjukkan masyarakat telah kembali beraktivitas seperti biasa.

Merespons meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi kering, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla. BNPB mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan air bersih, menjaga sumber-sumber air, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan di wilayah rawan, mempercepat upaya pemadaman apabila ditemukan titik api, serta mengaktifkan posko dan patroli terpadu bersama TNI, Polri, dan relawan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari sumber resmi dan tepercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-10-juni-2026 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

BMKG: Puncak Musim Kemarau Agustus 2026, Perkuat Kesiapan Hadapi Dampak El Nino

 


Jakarta, 10 Juni 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli–September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6).

Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” imbuh Ardhasena.

Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.

Demikian itu, Faisal mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” tutur Faisal.

Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat diharapkan dapat menghubungi Kantor BMKG terdekat. BMKG juga mengimbau masyarakat senantiasa merujuk saluran resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi, sehingga terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan di masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-musim-kemarau-agustus-2026-perkuat-kesiapan-hadapi-dampak-el-nino 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Beri Tali Asih untuk 76 Penghafal Al-Qur’an, Tanpa Lihat KTP

 


KUDUS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan tali asih (bisyaroh) kepada 76 santriwati penghafal Al-Qur’an dari Pondok Pesantren Tanfidz Putri Yanbu’ul Quran 2, Kabupaten Kudus, Rabu (10/6/2026).

Tali asih itu secara simbolis diberikan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, saat Haflatul Hidzaq ke-5 pondok pesantren tersebut.

Taj Yasin menegaskan, tali asih tersebut diberikan tanpa memandang KTP. Siapa saja santri yang menghafal Al-Qur’an di Jateng, berhak menerima tali asih tersebut.

Bahkan, dari 76 penerima itu, 19 santriwati berasal dari luar Jateng, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta, hingga Kalimantan.

Dia berharap, para penghafal Al-Qur’an akan memberikan berkah kepada jalannya roda pemerintahan di Jawa Tengah.

Santriwati asal Karawang, Jawa Barat, Lintang Parahita, sangat senang usai menjadi salah satu penerima tali asih tersebut.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan tali asih itu.

“Rencananya ditabung untuk melanjutkan kuliah di Mesir,” ujarnya.

Ungkapan senada juga disampaikan santriwati asal Surabaya, Filda Rania. Ditemui usai prosesi wisuda, wajahnya berseri-seri mengucapkan syukur atas pencapaian yang dia raih.

Rania juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jateng, atas tali asih yang diterimanya.

“Semoga berkah dan sukses selalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, rasa syukur atas capaian para santriwati, juga disampaikan kalangan orang tua. Salah satunya, Hasan Chabibie, yang setia mengikuti prosesi wisuda sang putri, meskipun harus segera pulang ke Jakarta karena tugas yang diemban.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng atas perhatiannya kepada dunia pesantren, dengan pemberian program tali asih untuk penghafal Al- Qur’an tersebut.

“Ini sangat positif untuk pengembangan dan pembelajaran para santri di pondok pesantren,” ujar Hasan.

Dia berharap, program tali asih itu menjadi pemicu motivasi para santri. Sehingga meningkatkan semangat belajar santri di mana pun mereka berada. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-beri-tali-asih-untuk-76-penghafal-al-quran-tanpa-lihat-ktp/ 

Baca Terusannya »»  

Arus Informasi Makin Deras, Ahmad Luthfi Gandeng Ulama sebagai Penyejuk

 


SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyejuk (cooling system) di tengah derasnya arus informasi, yang berpotensi memicu disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian.

Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana masyarakat tetap kondusif. Dia mengibaratkan peran MUI seperti radiator, yang mampu mendinginkan mesin saat panas. Karena itu, kehadiran ulama di tengah masyarakat penting, untuk menjaga suasana tetap adem.

“Masyarakat akan adem, apabila ada ulama datang dalam rangka memberikan pembinaan,” jelas Luthfi.

Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan fiskal, dinamika geopolitik, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Luthfi, membutuhkan kolaborasi dengan Forkopimda, ormas, MUI, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri seperti Superman. Kita membutuhkan super team,” kata Luthfi.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga meminta pengurus baru MUI Jawa Tengah, agar memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi. Bahkan, dia mempersilakan kantor gubernur menjadi ruang bersama, untuk membahas persoalan umat dan masyarakat.

“Saya ingin nanti pengurus yang baru menjadikan kantor gubernur sebagai kantor bersama,” katanya.

Luthfi menyampaikan, kondusivitas menjadi salah satu modal penting pembangunan Jawa Tengah. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,89 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 9,88 persen menjadi 9,39 persen. Capaian tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud mengatakan, MUI merupakan rumah besar bagi berbagai organisasi Islam. Di tingkat pusat, MUI menghimpun puluhan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Washliyah, dan lainnya.

“MUI hadir untuk menyatukan umat, bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” tuturnya.

Marsudi Syuhud menilai, perbedaan pandangan antarorganisasi merupakan hal biasa. Namun, perbedaan itu perlu dikelola dalam wadah bersama, agar tidak berkembang menjadi konflik.

“Betapa pun berbeda organisasi, berbeda amaliah, berbeda pelaksanaan, bahkan kadang berbeda pendapat, semua masih bisa bersama dalam MUI,” ujarnya.

Musda XI MUI Jawa Tengah mengusung tema “Menjaga Moralitas Beragama, Bermasyarakat, dan Bernegara”. Forum tersebut juga menjadi agenda konsolidasi organisasi, termasuk penyusunan program dan kepengurusan MUI Jawa Tengah periode 2026–2031.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/arus-informasi-makin-deras-ahmad-luthfi-gandeng-ulama-sebagai-penyejuk/ 

Baca Terusannya »»  

Penguatan Kelembagaan KEK Lido Dukung Akselerasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus diperkuat sebagai instrumen strategis dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, Pemerintah berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan tata kelola kawasan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.

“Selamat atas tugas dan amanat yang baru selaku Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian di KEK Lido. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, seluruh penugasan kita harus diarahkan untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan pada Administrator KEK Lido di Jakarta, Senin (9/06).

Dalam kesempatan yang sama, Sesmenko Susiwijono menyoroti berbagai tantangan yang saat ini dihadapi perekonomian nasional, mulai dari tingginya ketidakpastian global, dinamika nilai tukar rupiah, hingga fluktuasi pasar keuangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, khususnya bagi jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian berbagai indikator ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa KEK memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengelola KEK diharapkan terus memperkuat kinerja dan mempercepat pengembangan kawasan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin optimal.

KEK Lido yang resmi beroperasi sejak tahun 2022 saat ini terus menjalankan proses pengembangan kawasan guna meningkatkan kontribusinya terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai KEK yang berfokus pada sektor pariwisata, pengembangan kawasan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional.

"Tugas teman-teman di KEK menjadi sangat penting untuk terus mendorong kinerja kawasan, khususnya dalam menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional maupun PDRB di masing-masing daerah," pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni jajaran pejabat Kemenko Perekonomian serta Setjen Denas KEK.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6970/penguatan-kelembagaan-kek-lido-dukung-akselerasi-investasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-daerah 

Baca Terusannya »»  

Menhan Tinjau Perkembangan Proyek Mobil Nasional di Subang


 

Subang – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke kawasan pengembangan Proyek Mobil Nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau perkembangan pembangunan fasilitas manufaktur sekaligus melihat kesiapan kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu instalasi strategis nasional dalam mendukung penguatan industri dan perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menhan menerima paparan dari Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, mengenai rencana pengembangan kawasan industri otomotif terintegrasi yang pada tahap awal dibangun di atas lahan seluas 60 hektare dengan target kapasitas produksi mencapai 50.000 unit kendaraan per tahun. Dalam jangka panjang, kawasan tersebut direncanakan berkembang menjadi ekosistem manufaktur terintegrasi seluas 539 hektare dengan kapasitas produksi hingga 300.000 unit per tahun.

Menhan menegaskan bahwa pembangunan industri nasional berbasis teknologi dan manufaktur memiliki nilai strategis bagi kemandirian bangsa. Selain memperkuat kemampuan produksi nasional, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi yang tangguh melalui penguasaan teknologi, peningkatan daya saing industri, serta pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Dalam rangka memastikan kesiapan pengembangan kawasan, Menhan meninjau sejumlah lokasi yang akan menjadi fasilitas utama produksi, pusat rekayasa kendaraan, fasilitas pengujian, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang menjadi bagian dari masterplan pengembangan kawasan. Dengan kapasitas yang direncanakan, proyek ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di wilayah Subang dan sekitarnya melalui peningkatan investasi, tumbuhnya industri pendukung, serta penyerapan tenaga kerja hingga sekitar 2.000 orang.

Menhan berharap sinergi antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar proyek strategis ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional sebagai salah satu pilar ketahanan negara.

Turut mendampingi Menhan dalam kegiatan tersebut Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kabaloghan Kemhan Direktur Utama PT Pindad, serta Kepala Staf Kodam III/Siliwangi. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/06/11/menhan-tinjau-perkembangan-proyek-mobil-nasional-di-subang.html 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Indonesia Harus Dikelola untuk Kesejahteraan Rakyat

 


Dipublikasikan pada Rabu, 10 Juni 2026 18:16 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemakmuran rakyat Indonesia akan terwujud apabila pengelolaan kekayaan alam dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, sehingga tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelolanya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

“Dari dulu, Nusantara kita didatangi karena kekayaannya. Bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu, berbulan-bulan ke sini. Bukan wisata, dia ke sini mencari kekayaan, sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya. Dengan secerdas-cerdasnya,” ucap Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan,” ungkap Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh rakyat Indonesia. Kepala Negara mengatakan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi modal pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang makmur apabila mampu mengelola kekayaan dan potensi nasional secara tepat.

Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya persatuan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. “Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyuban. Harus ada kerja sama. Harus ada saling mengisi. Bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar,” pungkas Kepala Negara.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-kekayaan-alam-indonesia-harus-dikelola-untuk-kesejahteraan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-Putri Bangsa


 


Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis guna memperkuat kemandirian bangsa dan mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Salah satu pesan utama Kepala Negara kepada para anggota HIPMI dalam kesempatan tersebut yakni pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui penegakan hukum yang konsisten. Menurut Presiden, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung dunia usaha dan investasi.

“Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja, karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha, keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakan,” ucapnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Menurutnya, kekuatan Indonesia dinilai cukup besar untuk menghadapi tantangan ke depan, salah satunya tantangan iklim dunia.

“Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat,” jelasnya.

Di sektor energi, Presiden mengatakan bahwa pemerintah tengah bekerja keras untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Presiden optimistis Indonesia akan memiliki ketahanan energi yang semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan.

“Perhitungan kita tiga tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong industrialisasi melalui hilirisasi. Menurut Presiden, hal ini merupakan upaya untuk membuka peluang bagi anak bangsa untuk dapat menguasai pasar domestik dan memperkuat kedaulatan industri nasional.

“Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha muda untuk mengambil peran dalam pembangunan nasional dengan menjunjung tinggi semangat nasionalisme, gotong royong, serta kepatuhan terhadap hukum.

“Anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, bangunlah budaya yang baik, nasionalis tapi kerja sama,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pasar-indonesia-harus-dinikmati-putra-putri-bangsa/ 

Baca Terusannya »»  

Hadapi Geopolitik yang Dinamis, Presiden Prabowo Perkuat Politik Nonblok Indonesia

 



Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

“Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung, Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik nonblok,” tuturnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memilih untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh negara dan tidak memihak pada kekuatan tertentu. Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

“Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun. Karena itu, begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik nonblok, politik bebas aktif. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menilai posisi strategis Indonesia di berbagai forum internasional menjadikan Indonesia makin diperhitungkan dalam percaturan global. Menurut Presiden, luasnya jaringan persahabatan Indonesia merupakan aset diplomatik yang harus dijaga untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

“Kita Indonesia ini, negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh pemimpin dunia demi kepentingan rakyat Indonesia. Presiden menilai bahwa kunjungan dan komunikasi dengan berbagai negara merupakan konsekuensi logis dari posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dan memiliki peran penting dalam percaturan global.

“Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan, politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia,” jelas Presiden Prabowo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/hadapi-geopolitik-yang-dinamis-presiden-prabowo-perkuat-politik-nonblok-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Munas XVIII HIPMI, Presiden Prabowo: Indonesia Harus Kembali Berpegang pada Warisan Pemikiran Pendiri Bangsa

 


Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya bangsa Indonesia kembali berpegang teguh pada warisan pemikiran para pendiri bangsa sebagai landasan dalam membangun masa depan nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia sempat menjauh dari pemikiran dan cita-cita yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Padahal, menurut Presiden, para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang sangat kuat dan visioner bagi perjalanan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

“Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurunkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan, kecemerlangan. Yang pertama tentunya sumpah pemuda, satu nusa satu bangsa satu bahasa, satu bahasa mempersatukan kita dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa suku yang minoritas, diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan warisan fundamental yang telah menjaga persatuan Indonesia selama puluhan tahun. Menurut Presiden, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal keberadaan ideologi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai dinamika global.

“Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudah lah kita ya, kita terima dan anak-anak muda sekarang menerima, seolah-olah ya, apa ya, itu biasa,” imbuh Presiden Prabowo.

Kepala Negara kemudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat kondisi dunia saat ini yang masih diwarnai berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan. Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa persatuan nasional yang harus terus dijaga dan disyukuri.

“Jadi, janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita, selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pembangunan nasional harus selalu berpijak pada cetak biru yang telah dirumuskan dalam konstitusi. Kepala Negara mengibaratkan pembangunan bangsa seperti pembangunan sebuah gedung yang memerlukan rancangan yang jelas agar dapat berdiri kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting,” ungkap Presiden Prabowo.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/munas-xviii-hipmi-presiden-prabowo-indonesia-harus-kembali-berpegang-pada-warisan-pemikiran-pendiri-bangsa/ 


Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Ajak Pengusaha Muda Bangun Ekonomi Berlandaskan Nasionalisme

 


Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa nasionalisme merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Di hadapan ribuan peserta Munas HIPMI, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha muda untuk memahami bahwa kemajuan ekonomi tidak lahir dengan sendirinya, melainkan tumbuh dan bertahan karena adanya semangat nasionalisme yang kuat.

Presiden Prabowo pun mengutip pemikiran sosiolog dan sejarawan Liah Greenfeld dalam buku The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth. Menurut Presiden, bahkan para pemikir yang menjadi rujukan dalam perkembangan kapitalisme modern mengakui bahwa nasionalisme merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Yang saya ambil kalimat terakhir, ‘The sustained growth characteristic of modern economy’ karakteristik tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Pembangunan, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme,” ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pengalaman berbagai negara menunjukkan hubungan erat antara nasionalisme dan kemajuan ekonomi. Menurut Presiden, kebangkitan sejumlah negara besar di dunia tidak dapat dilepaskan dari semangat kebangsaan yang mereka bangun dan pelihara.

“Ini adalah guru kapitalisme. Jepang maju, Amerika maju, seluruh Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang, karena nasionalisme,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti sejarah lahirnya HIPMI yang sejak awal dibangun dengan semangat nasionalisme. Presiden menilai organisasi tersebut memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan generasi pengusaha muda yang kelak menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan nasional.

“Sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting karena wadah ini sebagaimana tadi disampaikan melahirkan pemimpin-pemimpin. Pemimpin masyarakat, pemimpin ekonomi,” kata Presiden.

Presiden kemudian mengingatkan bahwa banyak tokoh nasional lahir dan tumbuh dari lingkungan HIPMI. Mereka tidak hanya berhasil di dunia usaha, tetapi juga mengemban berbagai jabatan strategis di pemerintahan maupun organisasi nasional.

“Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha pribumi besar, Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri, Pak Abu Rizal Bakrie Menko, dan juga ketua partai politik besar, ketua KADIN. Sekarang Pak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, partai yang besar, beliau juga Menteri ESDM,” ujar Presiden.

Meski mengapresiasi kontribusi besar HIPMI, Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta Munas untuk melihat kondisi bangsa secara jujur dan objektif. Menurut Presiden, berbagai tantangan dalam sistem ekonomi nasional harus dihadapi dengan keterbukaan dan semangat perbaikan bersama.

“Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan bahwa berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa perlu menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen nasional, termasuk para pengusaha muda. Oleh karena itu, Presiden mengajak HIPMI untuk terus mengambil peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional yang berlandaskan kepentingan bangsa.

“Di tengah peran besar itu, saya mengimbau Saudara-saudara, bersama-sama marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur,” pungkas Presiden.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-ajak-pengusaha-muda-bangun-ekonomi-berlandaskan-nasionalisme/ 


Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Resmi Buka Munas XVIII HIPMI, Tekankan Nasionalisme sebagai Fondasi Kemajuan Ekonomi Bangsa


 


Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara dalam forum tertinggi organisasi pengusaha muda tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam memperkuat perekonomian nasional dan mencetak generasi wirausahawan yang berdaya saing.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut antusias oleh ribuan peserta Munas yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne dan Mars HIPMI yang menggema di ruang pertemuan. Suasana khidmat kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchar dalam laporannya menegaskan bahwa Munas XVIII menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus menjadi pedoman bagi generasi pengusaha muda Indonesia.

“Kita sangat meresapi pesan dari Bapak Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa kemandirian ekonomi hanyalah sebuah seremoni. Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekadar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi,” ujar Akbar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan HIPMI sebagai wadah pengusaha muda memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia. Kepala Negara menilai semangat nasionalisme yang menjadi landasan lahirnya HIPMI merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

“HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sudah tidak ada. Bahkan, Mbah-mbahnya kapitalisme, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun secara resmi membuka Munas XVIII HIPMI yang mengusung tema ‘Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional’. Peresmian pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung, oleh Presiden Prabowo didampingi oleh para tokoh HIPMI dan para calon ketua umum BPP HIPMI.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, dengan ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,” ucap Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmi-buka-munas-xviii-hipmi-tekankan-nasionalisme-sebagai-fondasi-kemajuan-ekonomi-bangsa/

Baca Terusannya »»  

Jateng Pimpin Capaian CKG Nasional, Didukung Program Speling Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

 


SEMARANG – Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI karena menjadi provinsi dengan jumlah peserta Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terbanyak di Indonesia. Selain keberhasilan edukasi kepada masyarakat, kolaborasi dengan program milik Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Dokter Spesialis Keliling (Speling), turut mendongkrak minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah dr Zulfachmi Wahab mengungkapkan, pada 2025 jumlah warga Jawa Tengah yang mendaftar CKG mencapai 14.587.365 orang, sedangkan yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebanyak 14.293.190 orang. Sementara pada 2026, jumlah warga yang mendaftar CKG mencapai 11.004.804 orang, dan yang telah terlayani sebanyak 10.787.321 orang.

Adapun capaian program Speling sejak 2025 hingga 10 Juni 2026 telah melayani 107.083 orang, menjangkau 454 kecamatan dan 1.138 desa, dengan jumlah layanan dokter spesialis keliling mencapai 1.248 kali.

“Kolaborasi program Pak Presiden, yakni CKG, dan program prioritas Pak Gubernur Jawa Tengah, Speling, berdampak luar biasa bagi masyarakat,” tuturnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zulfachmi, kolaborasi CKG dan Speling saling melengkapi. CKG melakukan pemeriksaan kesehatan dasar berdasarkan kelompok usia, mulai dari skrining penyakit menular maupun penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, hingga kanker.

Sementara itu, Speling berfokus pada empat penyakit yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni skrining kanker serviks, pemeriksaan TB paru, pemeriksaan ibu hamil, dan kesehatan jiwa. Di samping itu, Dinkes Jawa Tengah juga rutin melakukan Speling tematik yang mampu memantik minat warga untuk datang memeriksakan kesehatan.

Speling juga memberikan layanan tambahan, seperti pemeriksaan rontgen mobile, konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, hingga konsultasi dengan dokter spesialis kandungan.

“Untuk di Pulau Jawa, secara proporsional target tertinggi ada di Jawa Barat atau Jawa Timur. Kita di urutan keempat. Tetapi Jawa Tengah bisa leading, nomor satu kunjungan, karena faktor-faktor itu tadi,” ungkapnya.

Untuk terus mengakselerasi pemeriksaan kesehatan masyarakat, pada 2026 Dinkes Jawa Tengah telah merencanakan kegiatan Speling di sekitar 1.000 desa, dengan target 100.000 penduduk terlayani.

Di samping itu, Pemprov Jawa Tengah juga menjalin kerja sama dengan Polda Jawa Tengah terkait pelacakan (tracing) tuberkulosis. Selain itu, penandatanganan kerja sama juga dilakukan dengan belasan perguruan tinggi, agar mahasiswa baru melakukan pemeriksaan kesehatan.

Program CKG yang dikolaborasikan dengan Speling juga diperkuat melalui sinergi lintas layanan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah.

“Dari data CKG, misalnya ada warga yang terindikasi penyakit dan membutuhkan tindakan lanjutan, melalui Speling kami bisa merekomendasikan rujukan ke rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah sebagai hub layanan, tergantung wilayahnya. Di Jawa Tengah kebetulan ada delapan rumah sakit provinsi,” urainya.

Ke depan, Pemprov Jawa Tengah akan terus mengembangkan inovasi layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan, agar minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatan semakin meningkat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan program CKG di 38 provinsi telah melayani 42.297.657 orang. Adapun provinsi dengan jumlah peserta CKG tertinggi adalah Jawa Tengah.

“Saya perhatikan jumlah tertinggi tetap di Jawa Tengah. Artinya edukasi ke masyarakat sudah cukup baik karena sudah 10 juta lebih. Jawa Timur 6,8 juta, Jawa Barat 5,2 juta, padahal penduduk Jawa Barat lebih tinggi dibanding Jawa Tengah. Artinya CKG di Jawa Tengah berjalan cukup baik,” papar Benjamin, pada rapat dengan DPR RI, Selasa (9/6/2026).

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-pimpin-capaian-ckg-nasional-didukung-program-speling-gubernur-ahmad-luthfi/ 

Baca Terusannya »»  

Program Dokter Spesialis Keliling Sukses Kawal CKG di Jateng

 


SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan terkait capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayahnya. Sebagai provinsi dengan tingkat kepesertaan CKG tertinggi nasional, Jawa Tengah bisa menjadi role model edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Dia mengatakan, program CKG telah menjangkau hampir 42,3 juta penduduk di 38 provinsi. Dari total pendaftar sebanyak 43.660.900 orang, jumlah yang hadir dan dilayani mencapai 42.291.657 orang.

“Saya perhatikan jumlah tertinggi tetap di Jawa Tengah. Artinya edukasi ke masyarakat di Jawa Tengah sudah cukup baik karena sudah 10 juta orang lebih terlayani,” kata Benjamin.

Benjamin kemudian membandingkan keberhasilan Jawa Tengah dengan provinsi besar lainnya di Pulau Jawa. Yakni capaian Jawa Timur yang terpaut dengan 6,8 juta orang dan Jawa Barat 5,2 juta orang.

“Artinya CKG ini di Jawa Tengah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, komitmen penuh untuk mendukung program CKG tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program dokter spesialis keliling (Speling).

Speling merupakan salah satu program prioritas Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Yaitu dengan menerjunkan dokter-dokter spesialis ke pelosok-pelosok desa. Dalam pelaksanaannya juga diintegrasikan dengan program CKG.

Program Speling melibatkan seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, baik RSUD milik provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga menggandeng rumah sakit swasta untuk ikut menerjunkan dokter spesialisnya dalam program Speling.

Program Speling melayani pemeriksaan kesehatan sacara umum, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk penyakit tertentu yang dilakukan oleh dokter spesialis. Meliputi pemeriksaan tuberkulosis (TBC), kanker serviks, termasuk pemeriksaan rutin antenatal care (ANC) terhadap ibu hamil dan pemeriksaan gratis untuk penyandang disabilitas. Bahkan, juga ada pemeriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis jiwa.

“Sacara tidak langsung, dokter spesialis bisa mendeteksi dan mengantisipasi sajak dini. Layanan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Ini akan terus kita lakukan dan jadikan role model pelayanan kesehatan berbasis desa,” katanya, di Semarang pada Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada 10 Juni 2026, program Speling sudah dilaksanakan sebanyak 1.249 kali, di 1.138 desa yang tersebar di 454 kecamatan. Sasarannya sudah mencapai 107.674 jiwa

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/program-dokter-spesialis-keliling-sukses-kawal-ckg-di-jateng/ 

Baca Terusannya »»  

Forum Tematik Bakohumas Kemhan 2026 Perkuat Sinergi Komunikasi Publik untuk Mendukung Ketahanan Nasional

 




Jakarta – Kementerian Pertahanan RI menggelar kegiatan Forum Tematik Bakohumas, yang dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik, Mayjen TNI Helda Risman, dalam hal ini mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Kegiatan turut diikuti perwakilan kementerian dan lembaga, baik secara luring maupun daring, sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi komunikasi publik dalam mendukung ketahanan nasional.

Dalam sambutan Sekretaris Jenderal Kemhan RI yang dibacakan oleh Mayjen TNI Helda Risman, disampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis global yang semakin dinamis menghadirkan berbagai tantangan multidimensi, mulai dari disinformasi, ancaman siber, hingga krisis pangan dan energi. Kondisi tersebut menuntut kesiapan seluruh sumber daya nasional untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk melalui peran Komponen Cadangan sebagai bagian penting dari sistem pertahanan negara.

Forum yang mengusung tema “Peran Badan Cadangan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Nasional melalui Penyiapan Sumber Daya Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lingkungan Kementerian Pertahanan, yaitu Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Mayjen TNI Helda Risman, Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, serta Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi. Para narasumber memaparkan berbagai aspek terkait penguatan sumber daya nasional, pembinaan bela negara, pengelolaan Komponen Cadangan, serta peran veteran dalam mendukung ketahanan nasional.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menekankan bahwa tantangan pertahanan saat ini tidak hanya berada pada ranah fisik, tetapi juga di ruang digital. Humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan informasi melalui penyampaian narasi yang positif, edukatif, dan berbasis data. Molly Prabawaty juga mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan strategis nasional agar tersampaikan secara utuh dan tidak menimbulkan distorsi informasi di tengah masyarakat.

Melalui Forum Tematik Bakohumas Kemhan 2026, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antarhumas kementerian dan lembaga dalam mendukung komunikasi publik yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program strategis pemerintah, khususnya di bidang pertahanan dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/06/10/forum-tematik-bakohumas-kemhan-2026-perkuat-sinergi-komunikasi-publik-untuk-mendukung-ketahanan-nasional.html 

Baca Terusannya »»  

Kebugaran Jasmani dan Nilai Bela Negara Perkuat SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

 


Jakarta: Kebugaran jasmani, karakter kebangsaan, dan semangat bela negara dinilai menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045. 

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bertema "Peran Badan Cadangan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Nasional melalui Penyiapan Sumber Daya Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" di Kantor Kemhan Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Forum yang mempertemukan insan humas kementerian dan lembaga tersebut membahas berbagai upaya penguatan ketahanan nasional melalui penyiapan SDM yang sehat, tangguh, berkarakter, serta memiliki kesadaran bela negara. Dalam forum juga mengemuka pentingnya pembudayaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Kepala Pusat Bela Negara (Kapus Belneg) Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan RI Brigjen TNI Parluhutan Marpaung menyampaikan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter. Menurutnya, kebugaran jasmani merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan SDM unggul yang mampu menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa depan.

Selain meningkatkan kesehatan dan kebugaran, olahraga juga dinilai efektif dalam menanamkan nilai-nilai bela negara. Disiplin, kerja keras, pengorbanan, daya juang, dan sikap pantang menyerah merupakan karakter yang tumbuh melalui proses pembinaan olahraga sekaligus menjadi unsur penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

Parluhutan menambahkan bahwa berbagai prestasi atlet Indonesia sampai di tingkat internasional tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun dengan latihan yang konsisten, mentalitas yang kuat, dan semangat perjuangan yang tinggi. Karena itu, olahraga dan bela negara memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk generasi muda yang unggul secara fisik maupun mental.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty menekankan bahwa keberhasilan berbagai program strategis pemerintah, termasuk pembangunan SDM unggul dan penguatan ketahanan nasional, memerlukan dukungan komunikasi publik yang terintegrasi. Sinergi komunikasi antar-kementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional.

Dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Bakohumas, Molly juga mengingatkan bahwa tantangan ketahanan nasional saat ini tidak hanya berada pada ranah fisik, tetapi juga di ruang digital yang diwarnai hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi. Oleh karena itu, humas pemerintah dituntut menghadirkan komunikasi yang edukatif, berbasis data, serta mampu memperkuat persatuan dan kesadaran kebangsaan masyarakat.

Forum Tematik Bakohumas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga dalam menyampaikan isu-isu strategis nasional kepada masyarakat. Melalui penguatan komunikasi publik, pembinaan karakter, serta peningkatan kebugaran masyarakat melalui olahraga, upaya menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan lebih optimal.

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6803/kebugaran-jasmani-dan-nilai-bela-negara-perkuat-sdm-unggul-menuju 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Pengamanan Server Sistem SPMB Jawa Tengah 2026, Pemprov Pastikan Jaringan Tak Lemot

 


SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah komando Gubernur Ahmad Luthfi, menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berjalan lancar tanpa gangguan server. Untuk memperkuat sistem, Dinas Pendidikan Jawa Tengah menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Jateng, serta perusahaan teknologi Alibaba.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin mengatakan, aplikasi SPMB 2026 dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jateng, dan kini memasuki tahun kedua penggunaan.

“Ini sudah tahun kedua. Untuk memperkuat server dan mengurangi risiko jaringan drop, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Diskomdigi dan juga Alibaba, memastikan sistem jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil,” kata Sadimin, di Semarang, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, sistem SPMB tahun ini menggunakan cloud server dengan teknologi auto scaling. Teknologi tersebut memungkinkan kapasitas server bertambah secara otomatis, mengikuti lonjakan jumlah pendaftar.

“Kapasitas membesar otomatis sesuai dengan jumlah pendaftar, sehingga sistem tidak lambat saat diakses masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan sistem cadangan atau backup multi-zone. Jika salah satu pusat data mengalami gangguan, sistem cadangan di lokasi lain akan langsung mengambil alih, sehingga proses pendaftaran tidak terhenti.

Dari sisi keamanan, Sadimin memastikan data pribadi calon siswa terlindungi dari risiko kebocoran maupun serangan siber. Sistem keamanan diperkuat dengan teknologi verifikasi dan perlindungan berbasis cloud.

“Kami menjamin perlindungan penuh terhadap data pribadi siswa, dari risiko kebocoran data maupun serangan siber,” tegasnya.

Tak hanya itu, tim teknis juga disiagakan selama pelaksanaan SPMB. Mereka bertugas memantau sistem secara langsung, sekaligus menangani gangguan sistem yang mungkin terjadi dengan cepat.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran, kata dia, Pemprov Jateng membuka sejumlah posko pengaduan. Posko tersedia di Kantor Dinas Pendidikan Jateng di Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XII, serta SMA dan SMK Negeri penyelenggara SPMB.

Calon murid maupun orang tua dapat menyampaikan keluhan secara daring maupun luring. Aduan juga dapat disampaikan melalui laman bantuan SPMB Jateng yang telah disediakan di https://bantuan.spmb.jatengprov.go.id atau call center 0895 6342 48720.

“Kalau ada kendala (keluhan), masyarakat bisa langsung melapor,” pungkas Sadimin.

 

 

Sumber ; https://jatengprov.go.id/publik/perkuat-pengamanan-server-sistem-spmb-jawa-tengah-2026-pemprov-pastikan-jaringan-tak-lemot/ 

Baca Terusannya »»  

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran PHLN Rp50 M untuk Selesaikan Proyek Strategis UIN Malang

 

Jakarta (Kemenag) --- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran ini dialokasikan khusus untuk merampungkan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan tersebut diputuskan dan ditandatangani dalam agenda Rapat Kerja antara Menteri Agama  bersama Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, H. Abdul Wachid, menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi mendukung keberlanjutan dan kelancaran program sarana pendidikan tinggi keagamaan yang sedang berjalan.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat," tegas Abdul Wachid di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan cepat dari DPR RI. Menag menjabarkan bahwa tambahan anggaran ini sangat krusial untuk membiayai komponen furniture and equipment atau pengadaan fasilitas furnitur dan alat laboratorium kampus yang belum terakomodasi penuh dalam pagu dasar.

Langkah ini menyusul rampungnya pembangunan fisik delapan gedung megah di kampus tersebut yang dibiayai lewat kerja sama dengan Saudi Fund for Development (SFD). Delapan gedung baru yang telah selesai konstruksinya meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan II.

"Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium. Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak (closing date) pada 31 Desember 2026 mendatang," urai Menag.

Menag menambahkan, pemenuhan sarana penunjang laboratorium dan asrama ini merupakan upaya vital Kemenag dalam mendongkrak mutu operasional perkuliahan. Kehadiran fasilitas modern di lingkungan UIN Malang diharapkan mampu memperluas akses, kualitas, serta relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di mata internasional.

"Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama," pungkas Menag.

Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kemenag Khoirunnas, Rektor UIN Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi DItjen Pendidikan Islam.  



Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/komisi-viii-setujui-tambahan-anggaran-phln-rp50-m-untuk-selesaikan-proyek-strategis-uin-malang-tpjgG 


Baca Terusannya »»  

Kemenag Usul Rp9,6 Triliun Anggaran 2027 untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru


 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Usulan ini dipaparkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027. 

Menag menjelaskan bahwa dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) TA 2027, Kemenag memfokuskan alokasi pada dua klaster utama, yakni Pendidikan dan Penurunan Kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi.

"Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun. Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Menag  di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar Rp9,6 triliun diarahkan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru, termasuk di dalamnya insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-ASN, hingga tunjangan khusus guru di daerah 3T. Selain itu, Kemenag juga mengalokasikan Rp3,71 triliun untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.

Rapat kerja tersebut diakhiri dengan penandatanganan lembar kesimpulan, di mana Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif TA 2027 serta seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan. Anggota dewan dijadwalkan akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama para pejabat Eselon I Kementerian Agama guna mengawal akuntabilitas dan memastikan pemenuhan anggaran layanan umat ini dapat terwujud secara berkeadilan.



 

 

Sumber ; https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-usul-rp96-triliun-anggaran-2027-untuk-peningkatan-kesejahteraan-guru-Z4sKy 

Baca Terusannya »»  

Menhan Hadiri Raker Komisi I DPR RI, Bahas RKA dan RKP Kemhan/TNI TA. 2027


 

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemhan-TNI yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto bersifat tertutup, dengan agenda utama membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI TA. 2027.

Dalam keterangan pers usai rapat, Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa Komisi I mendukung dan menginginkan penguatan pertahanan nasional melalui penyesuaian anggaran Kemhan supaya akselerasi pembangunan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terus berjalan optimal.

Sementara, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara terus bersifat dinamis dan mengalami peningkatan seiring perkembangan situasi global, sehingga Kementerian Pertahanan bersama TNI mengajukan rencana kebutuhan anggaran tahun 2027 dengan tetap memperhatikan skala prioritas, dinamika tugas pertahanan negara, serta arahan pemerintah terkait pagu indikatif anggaran.

Lebih lanjut, Menhan menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut memiliki makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara merupakan safety belt pembangunan nasional, sekaligus untuk mendukung kesiapan TNI dalam menghadapi dinamika tugas, pembangunan kekuatan pertahanan, serta membantu pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana akibat bencana alam.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Wamenhan RI, Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Kabaloghan Kemhan, serta pejabat utama Kemhan dan TNI.

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/06/10/menhan-hadiri-raker-komisi-i-dpr-ri-bahas-rka-dan-rkp-kemhan-tni-ta-2027.html 

Baca Terusannya »»  

Haji 2027 Mulai Disiapkan, Kemenhaj Ajukan Penguatan Anggaran untuk Tingkatkan Layanan Jemaah

 

Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M meskipun proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M masih berlangsung. Persiapan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6), terkait realisasi anggaran tahun 2026 dan rencana kerja serta program tahun 2027.

Dalam rapat tersebut, Menhaj menegaskan bahwa pelayanan haji merupakan siklus yang berkelanjutan. Karena itu, persiapan musim haji berikutnya harus dimulai bahkan sebelum seluruh rangkaian operasional haji tahun berjalan berakhir.

"Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," ujar Menhaj.

Menhaj menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kemenhaj, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan program kerja tahun mendatang. Berbagai catatan lapangan, kebutuhan jemaah, dinamika kebijakan internasional, hingga penguatan kelembagaan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya.

Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI ini sekaligus menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru yang mengemban mandat penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih fokus dan terintegrasi.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi bersama DPR, Kemenhaj optimistis dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin aman, nyaman, dan memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat.

 

 

sumber : https://haji.go.id/berita/haji-2027-mulai-disiapkan-kemenhaj-ajukan-penguatan-anggaran-untuk-tingkatkan-layanan-jemaah-1781099462932 


Baca Terusannya »»  

Dari Kabupaten Pesisir Barat, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Modernisasi Layanan Kesehatan Nasional

 


Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin membangun ekonomi kita yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Presiden menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia.

“Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam tiga tahun yang akan datang dan kita akan membangun, bilamana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia,” ujar Presiden.

Selain rumah sakit, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Presiden menjelaskan bahwa program modernisasi layanan kesehatan nasional telah mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern ke berbagai daerah.

“Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan,” jelas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan pembangunan rumah sakit daerah yang telah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur kesehatan nasional.

“Kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025, dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam tiga tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelayanan kesehatan sekaligus komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” tandas Presiden.

Peresmian RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui tidak hanya menjadi simbol hadirnya fasilitas kesehatan baru di Kabupaten Pesisir Barat. Lebih dari itu, momentum tersebut menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi kesehatan nasional, memastikan layanan kesehatan modern menjangkau seluruh pelosok Indonesia, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dari-kabupaten-pesisir-barat-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-modernisasi-layanan-kesehatan-nasional/ 


Baca Terusannya »»