Usai Dilantik, Wamenkeu Juda Tekankan Sinergi Fiskal dan Moneter Dorong Pertumbuhan Ekonomi

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (05/02/2206). Usai pelantikan, Juda Agung menyampaikan kesan serta pandangannya terkait penugasan barunya di Kementerian Keuangan.

Juda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.

Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia.

“Selama itu kebijakan moneter, itu di dalam wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir merupakan upaya penguatan yang tepat. Lebih lanjut, Juda turut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

“Tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik, begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik, dibandingkan kalau masing-masing di otoritasnya,” pungkasnya.

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/usai_dilantik_wamenkeu_juda_tekankan_sinergi_fiskal_dan_moneter_dorong_pertumbuhan_ekonomi

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan

 

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (05/02/2026).

Pengangkatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_lantik_juda_agung_sebagai_wakil_menteri_keuangan

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

 

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (05/01/2026). Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Selanjutnya, Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Adies Kadir mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Adies Kadir menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi. Untuk diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026) lalu. Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. 

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_saksikan_pengucapan_sumpah_adies_kadir_sebagai_hakim_konstitusi

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Dorong Ekosistem Riset dan Inovasi Terintegrasi

 

Pemerintah mendorong ekosistem riset dan inovasi nasional yang terintegrasi guna mendukung agenda pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi tersebut mencakup perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pelaksanaan riset yang dikoordinasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan riset di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). 

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis (05/02/2026).

“Intinya adalah kita menghendaki segala sesuatu yang berkenaan dengan penelitian, dengan riset, dengan inovasi ini menjadi satu ekosistem yang terintegrasi dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), mulai dari Bappenas, yang merumuskan RPJPN, RPJMN, kemudian RKP yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian maupun lembaga, ini harus sinkron dengan proses penelitian, proses inovasi,” ujar Mensesneg.

Keberadaan ekosistem terintegrasi ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang dapat memberikan nilai tambah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita berharap yang dihasilkan betul-betul produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah kepada program hilirisasi, program industrialisasi, menambah growth ekonomi kita,” ujar Mensesneg. 

Tak hanya berorientasi jangka panjang, penguatan riset dan inovasi juga diarahkan untuk menghasilkan solusi yang cepat dan aplikatif untuk menjawab permasalahan nyata yang ada di tengah masyarakat. 

“Petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita menajamkan penelitian-penelitian yang untuk bisa secepatnya membantu problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya misalnya mengenai penanganan sampah rumah tangga, sampah lingkungan,” kata Mensesneg. 

Mensesneg menekankan, penanganan persoalan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari skala rumah tangga, lingkungan, hingga kawasan perkotaan dengan volume besar, termasuk melalui pengembangan program waste to energy.

“Supaya bisa diolah menjadi energi, harus dipilah antara sampah yang organik, sampah anorganik, dan seterusnya. Ini edukasinya juga penting, jadi penyelesaian sampah tidak sekadar bentuk kita membangun inseneratornya, tapi edukasinya juga menjadi salah satu kunci,” tandas Mensesneg.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa inovasi dan penguasaan teknologi merupakan fondasi utama untuk meningkatkan daya saing sebuah bangsa serta menjadi negara maju. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, kebijakan, dan implementasi di lapangan.

“Kita sepakat bahwa dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional akan merumuskan bersama dan juga secepat-cepatnya mengimplementasikan arahan Bapak Presiden untuk mengatasi persoalan bersama dan juga untuk mempercepat Indonesia menjadi negara yang maju,” ujar Menteri PPN.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menekankan pentingnya peran lembaga riset dalam memproyeksikan arah industrialisasi nasional berbasis sains dan teknologi sebagai penjabaran RPJPN dan RPJMN, sehingga dapat menghasilkan solusi dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan.

“Ini salah satu fungsi lembaga riset, baik ada di perguruan tinggi maupun ada di BRIN, dan kebetulan kami dengan Pak Mendiktisaintek selalu berkoordinasi, selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam satu, untuk menyiapkan peta jalan riset dan inovasi nasional secara bersama-sama,” kata Arif.

Senada, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan diluncurkan konsorsium riset yang akan mendorong kolaborasi, termasuk dari segi pendanaan maupun infrastruktur, antara BRIN, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, 

“Infrastruktur riset nanti kita akan jadikan sebagai sesuatu yang single saja di Indonesia, bisa diakses bersama oleh BRIN maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Termasuk juga nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok riset khusus terkait untuk menjawab konsorsium riset bersama antara BRIN dengan perguruan tinggi. Termasuk tadi untuk menjawab tugas-tugas dari Bapak Presiden terkait riset yang harus segera dilakukan dan implementatif,” kata Brian.

Turut hadir dalam rakor, antara lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, serta Wakil Menteri PPB/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_dorong_ekosistem_riset_dan_inovasi_terintegrasi

Baca Terusannya »»  

Inilah Keppres 42/2025 tentang Cuti Bersama Tahun 2026 untuk ASN

 

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

Aturan yang ditandatangani pada 31 Desember 2025 ini diterbitkan dengan pertimbangan dalam  angka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, serta memberi pedoman bagi instansi  pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Dalam diktum KESATU peraturan ini disebutkan bahwa Presiden menetapkan cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 yaitu pada:

- Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;
- Senin, 16 Februari 2026, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;
- Rabu, 18 Maret 2026, sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948;
- Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret 2026, sebagai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah;
- Jumat, 15 Mei 2026, sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
- Kamis, 28 Mei 2026, sebagai cuti bersama Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah; dan
- Kamis, 24 Desember 2026, sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

“Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara,” bunyi Keppres yang bisa diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara ini.

Dalam Keppres tersebut juga disebutkan bahwa pegawai ASN  yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Peraturan ini mulai perlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 31 Desember 2025.

 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/inilah_keppres_42_2025_tentang_cuti_bersama_tahun_2026_untuk_asn

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra : CJH Pati Berangkat di 7-21 Mei

 

PATI, 5 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Pembukaan dan Orientasi Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembekalan Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Pati sebelum keberangkatan ibadah haji tahun 2026.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pati beserta seluruh jajaran atas terselenggaranya kegiatan manasik haji. 

Ia menekankan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan nikmat besar yang memerlukan kesiapan matang dari jamaah maupun penyelenggara.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memperoleh kesempatan dari Allah SWT untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. Ibadah haji membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan spiritual agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal,” ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap peningkatan kualitas pelayanan haji seiring berdirinya kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Menurutnya, sistem pelayanan terpadu diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel bagi jamaah.

“Pelaksanaan manasik haji ini sangat krusial sebagai sarana pembekalan yang komprehensif. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh calon jamaah agar mengikuti setiap tahapan manasik dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi dengan pembimbing,” tegasnya.

Plt. Bupati Pati juga menyampaikan bahwa keberangkatan haji Kabupaten Pati tahun 2026 masuk dalam gelombang kedua. Ia menyebutkan sementara terdapat lima kloter, yakni kloter 49 hingga kloter 53, dengan rencana pemberangkatan pada 7 hingga 21 Mei 2026.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan petugas haji yang telah menyiapkan penyelenggaraan haji tahun ini. Semoga seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pati Rahardian Yunianto menjelaskan bahwa manasik haji tingkat kecamatan akan dilaksanakan selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Februari 2026, di 16 titik lokasi. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber profesional guna memberikan pemahaman menyeluruh kepada jamaah.

“Jumlah jamaah haji Kabupaten Pati yang terdaftar sebanyak 1.295 orang, terdiri dari 571 jamaah laki-laki dan 724 jamaah perempuan. Seluruh paspor jamaah telah terkirim dan proses administrasi saat ini terus berjalan,” jelas Rahardian.

Ia menambahkan bahwa jamaah haji Kabupaten Pati tergabung dalam kloter 49 hingga 53, dengan rincian kloter 49 merupakan kloter gabungan bersama Kabupaten Rembang, sedangkan kloter 50 hingga 53 bergabung dengan Kota Surakarta. Seluruh jamaah termasuk dalam gelombang kedua dan direncanakan berangkat pada Mei 2026.

 

 

Sumber :  https://humas.patikab.go.id/berita/detail/plt-bupati--cjh-pati-berangkat-di-721-mei

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Arah Politik Luar Negeri dalam Diskusi Bersama Tokoh Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden, melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono.

Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah.

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya.

“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu.

Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri.

“Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/berita-lainnya/presiden-prabowo-tegaskan-arah-politik-luar-negeri-dalam-diskusi-bersama-tokoh-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Mantan Menlu, Wamenlu dan Tokoh Politik Luar Negeri Apresiasi Dialog Terbuka Presiden Prabowo Bahas Arah Kebijakan Global

 

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama terkait keterbukaan Presiden dalam membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestina.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuan tersebut jauh dari kesan satu arah. “Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Dino, diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.

“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Hassan juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat sehingga kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo menjadi sangat berharga.

“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.

Senada dengan itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah.

“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.

Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab berbagai pertanyaan sebelum sempat diajukan. Ia turut mengapresiasi langkah Presiden membuka ruang dialog tersebut agar publik memahami kompleksitas kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.

“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan global.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/mantan-menlu-wamenlu-dan-tokoh-politik-luar-negeri-apresiasi-dialog-terbuka-presiden-prabowo-bahas-arah-kebijakan-global/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Realistis dan Prinsip Kehati-hatian Indonesia dalam Board of Peace

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Dino, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya. “Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.

 

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-diplomasi-realistis-dan-prinsip-kehati-hatian-indonesia-dalam-board-of-peace/ 

Baca Terusannya »»  

Resmikan Cafe Jamu Acaraki di PIK 2, BPOM Dukung Pemanfaatan 30.000 Herbal Indonesia Bertaraf Global

 

Tangerang - Kepala BPOM Taruna Ikrar meresmikan grand opening Café Jamu Acaraki di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 pada Rabu (4/2/2026). Café Jamu Acaraki ini merupakan cabang ke-6 yang dimiliki Acaraki setelah cabang di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kota Tua, Grand Indonesia, AEON Mall Tanjung Barat, dan Acaraki Landmark di wilayah Jakarta.

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Kepala BPOM melalui pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti. Turut hadir mendampingi Kepala BPOM dalam proses tersebut, antara lain Founder & Director PT Acaraki Nusantara Persada Jony Yuwono, General Manager PT Acaraki Nusantara Persada Vivi Jayanti, Founder PT Sinde Budi Sentosa Budi Yuwono & Lenny Ferry Foe, serta Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri. 

“Hari ini, kita tidak sekadar meresmikan sebuah kafe. Kita sedang menyaksikan salah satu tonggak penting transformasi budaya dan kesehatan bangsa. Kehadiran Acaraki di PIK 2 adalah manifestasi nyata bahwa jamu sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dunia, yang diakui UNESCO, telah berhasil keluar dari stigma "kuno" menjadi "keren” dan relevan bagi generasi masa kini,” ucap Taruna Ikrar mengawali sambutannya.

BPOM mengapresiasi PT Acaraki Nusantara Persada yang konsisten mengembangkan modernisasi pemasaran jamu dengan senantiasa mematuhi regulasi dan standar pengolahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan BPOM bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memberikan "safety seal" (segel keamanan) agar kreativitas tersebut bernilai dan berdaya saing tinggi. 

Kepala BPOM melanjutkan gagasannya bahwa jamu di Indonesia adalah sejarah panjang peradaban. Berakar dari kearifan lokal Nusantara, jamu telah digunakan selama ribuan tahun sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, kebugaran, dan keseimbangan hidup. 

“Para peneliti menemukan bukti bahwa sejak sekitar 31.000 tahun yang lalu, praktik amputasi bedah telah dilakukan di Pulau Kalimantan, diperkirakan menggunakan obat-obatan herbal untuk membantu proses penyembuhan, mencegah infeksi, serta memberikan efek anestesi,” jelas Taruna Ikrar.

Berdasarkan nilai historis serta potensi ekonomi kreatif, jamu dapat dikembangkan melalui modernisasi jamu sehingga dapat mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bertransformasi. Dari yang sebelumnya samu digerakkan oleh usaha berbasis tradisi menjadi produk jamu yang aman, bermutu, inovatif, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern.

Selain itu, Indonesia diberikan anugerah keanekaragaman hayati yang luar biasa. Taruna Ikrar merinci, lebih dari 31 ribu spesies tumbuhan ada di Indonesia dengan ribuan spesies tanaman yang memiliki potensi farmakologis. Dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis untuk mengembangkan obat bahan alam berkualitas tinggi.

“Dengan bangga melalui peresmian Café Jamu Acaraki PIK 2 ini, BPOM berharap Acaraki menjadi etalase modernisasi jamu Indonesia. Acaraki menunjukkan jamu dapat diolah, disajikan, dan dipasarkan secara modern, berkelas, dan bertanggung jawab. Strategi ini relevan dengan gaya hidup masa kini dan mampu meningkatkan daya saing produk jamu Indonesia,” tutur Taruna lagi.  

Lebih lanjut, Taruna memaparkan komitmennya untuk terus melakukan asistensi/pendampingan dengan untuk membantu para UMKM di lapangan dalam proses produksi produk jamu yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. “Kami optimis 2026 akan ada penambahan ratusan ribu UMKM yang akan didampingi oleh BPOM agar makin maju dan berdaya saing. Mudah-mudahan menjadi spirit baru dalam mengembangkan jamu di Indonesia,” tukas Taruna Ikrar.  

Founder & Director PT Acaraki Nusantara Persada Jony Yuwono secara singkat menyampaikan tujuannya membuka cabang kafe jamu ke-6 di PIK ini. “Acaraki hadir untuk memperluas cara masyarakat mengenal dan menikmati jamu. Pembukaan Acaraki PIK 2 merupakan bagian dari upaya kami menghadirkan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat, tanpa meninggalkan nilai budaya yang menjadi pondasinya,” ujar Jony Juwono.

Jony menambahkan, kehadiran Acaraki di PIK 2 mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk berbasis kearifan lokal yang dikemas secara selaras dengan kebutuhan masa kini. Kawasan PIK 2 dipilih sebagai lokasi strategis karena karakteristiknya sebagai pusat gaya hidup urban yang dinamis dan terbuka terhadap pengalaman baru. Dengan pendekatan ini, jamu lebih diterima oleh generasi muda dan komunitas urban, sekaligus memperluas peluang pasarnya di tingkat global. 

Kepala BPOM berharap agar terobosan dan inovasi Café Jamu Acaraki menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk turut mengembangkan jamu secara modern dan kekinian. “Sekali lagi, selamat kepada Café Jamu Acaraki. Mari kita terus lestarikan budaya, tingkatkan standar, dan bawa jamu menjadi tuan di tanah sendiri serta tamu terhormat di negeri orang,” tutup Taruna Ikrar.

 

 

Sumber : https://www.pom.go.id/berita/resmikan-cafe-jamu-acaraki-di-pik-2-bpom-dukung-pemanfaatan-30-000-herbal-indonesia-bertaraf-global 

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Diplomasi Presiden Prabowo Berorientasi pada Hasil Nyata dan Kepentingan Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” tulis Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Seskab Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. Sementara untuk dana sebesar USD1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” katanya.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina. “Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

 

 

Sumber : https://setkab.go.id/seskab-teddy-diplomasi-presiden-prabowo-berorientasi-pada-hasil-nyata-dan-kepentingan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Bagikan Tips Praktis Agar Jemaah Terhindar dari Penipuan Travel Umrah

 

Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) terus mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dan cermat dalam memilih travel umrah. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya perlindungan jemaah, seiring masih ditemukannya aduan terkait dugaan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan umrah.

Melalui Subdirektorat Pengawasan Umrah, Kemenhaj mengimbau calon jemaah untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran yang tidak masuk akal serta selalu memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa kehati-hatian jemaah menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penipuan.
“Jemaah perlu lebih cermat sejak awal. Jangan mudah tergoda harga murah yang tidak rasional dan selalu pastikan travel umrah memiliki izin resmi. Langkah sederhana ini sangat penting untuk melindungi jemaah dari kerugian,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhaj pada Rabu (04/02/2026). 

Tips Praktis Menghindari Penipuan Travel Umrah

1. Verifikasi Legalitas Agen

Pastikan travel terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui situs SATU HAJI (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji) Kemenhaj. Jemaah dapat mengecek status izin, nomor SK, akreditasi, serta masa berlaku. Travel yang tidak terdaftar dinyatakan ilegal.

Jemaah juga disarankan memastikan keberadaan kantor fisik, rekam jejak operasional minimal dua tahun, serta mewaspadai paket umrah dengan harga tidak wajar.

2. Periksa Reputasi dan Testimoni

Telusuri ulasan jemaah sebelumnya melalui Google Reviews, media sosial, atau situs resmi agen. Rekomendasi dari keluarga dan kerabat yang berpengalaman juga menjadi rujukan penting. Hindari travel yang tidak memiliki testimoni kredibel.

Jemaah juga dianjurkan memeriksa daftar travel bermasalah yang dirilis Kemenhaj maupun otoritas Arab Saudi.

3. Tinjau Dokumen dan Biaya Secara Teliti

Mintalah rincian biaya secara lengkap, termasuk tiket, visa, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Pastikan terdapat bukti reservasi hotel serta jadwal keberangkatan yang jelas sebelum melakukan pelunasan.

Perhatikan kontrak perjanjian, terutama klausul pengembalian dana (refund) dan asuransi. Pembayaran sebaiknya dilakukan melalui rekening resmi perusahaan dan seluruh bukti transaksi disimpan dengan baik.

4. Pilih Fasilitas dan Layanan yang Standar

Pastikan travel menyediakan pembimbing ibadah bersertifikat, akomodasi yang layak, serta kepastian jadwal keberangkatan. Membandingkan beberapa paket umrah dari travel terpercaya juga dianjurkan sebelum mengambil keputusan.

Kemenhaj Ajak Masyarakat Aktif Melapor

Andi menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sangat membantu upaya perlindungan jemaah.
“Laporan dari jemaah adalah bagian penting dari pengawasan. Jika menemukan dugaan pelanggaran, segera laporkan melalui kanal resmi Kemenhaj,” katanya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:
Email: pengaduan@haji.go.id
WhatsApp: +62 823 1101 4646

Melalui edukasi berkelanjutan dan keterbukaan layanan pengaduan, Kemenhaj berharap jemaah dapat menjalankan ibadah umrah dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-bagikan-tips-praktis-agar-jemaah-terhindar-dari-penipuan-travel-umrah-1770171968562 

Baca Terusannya »»  

Pansel KPI Pusat Umumkan 108 Peserta Lolos Tes Makalah, Tahap Asesmen Psikologi Digelar Pekan Depan

 

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026-2029 resmi mengumumkan hasil Tes Penulisan Makalah.

Sebanyak 108 peserta dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan peserta yang lulus seleksi Tes Penulisan Makalah akan mengikuti Tes Asesmen Psikologi.

"Tes Asesmen Psikologi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 Februari 2026," jelasnya di Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2026).

Tes Asesmen Psikologi akan dilaksanakan di PUSPA KOMDIGI (Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Komunikasi dan Digital), Jalan Kelapa Dua No. 49D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Peserta akan menerima email dari Panitia Seleksi mengenai informasi jadwal tes," tambah Edwin.

Edwin meminta peserta memeriksa email secara berkala untuk memastikan telah menerima pengumuman dari Panitia Seleksi.

"Peserta wajib membaca pengumuman secara teliti serta memahami jadwal masing-masing. Kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing," tandasnya.

Pengumuman Hasil Seleksi Tes Penulisan Makalah dan Jadwal Seleksi Tes Asesmen Psikologis Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029 dapat diakses pada tautan ini.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pansel-kpi-pusat-umumkan-108-peserta-lolos-tes-makalah-tahap-asesmen-psikologi-digelar-pekan-depan 

Baca Terusannya »»  

2 Hari Pendaftaran Dibuka, Hampir 70 Orang Mendaftar Seleksi JPT Deputi Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora

 

Jakarta: Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga untuk PNS maupun kalangan profesional yang dilakukan Kemenpora mendapat antusias yang besar. 

Buktinya, dua hari setelah dibuka pendaftaran tanggal 03 Februari lalu, sudah masuk sebanyak hampir 70 peserta yang mendaftar ikut seleksi tersebut. Kemenpora terus mengajak baik dari PNS atau kalangan profesional lainnya ikut mendaftar sebelum pendaftaran ditutup tanggal 17 Februari 2026. 

Terkait peserta yang masih ingin mendaftar, semua persyaratan secara lengkap dapat diakses melalui pengumuman kemenpora.go.id dan asnkarier.bkn.go.id. 

Ketua Pansel yang juga Sekretaris Kemenpora RI Gunawan Suswantoro sebelumnya menyampaikan para peserta yang lulus administrasi wajib mengikuti tahapan seleksi dengan jujur dan sportif. 

"Seluruh peserta akan dinilai secara objektif dengan standar yang sama dan proses seleksi akan berjalan secara akuntabel, mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak ada intervensi dari pihak manapun," kata Sesmenpora.  

Kemenpora juga menghimbau kepada para peserta diharapkan agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka ini

 

 

Sumber : https://kemenpora.go.id/detail/6597/2-hari-pendaftaran-dibuka-hampir-70-orang-mendaftar-seleksi-jpt 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Arah Politik Luar Negeri dalam Diskusi Bersama Tokoh Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (04/02/2026). Pertemuan ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden, melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. 

“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono. 

Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah. 

“Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya. 

“Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu. 

Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri. 

“Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.

Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.





Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_arah_politik_luar_negeri_dalam_diskusi_bersama_tokoh_nasional

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi-BP Taskin Bangun Sistem Digital agar Bantuan dan Usaha Warga Miskin Tepat Sasaran

 

Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima oleh warga miskin yang berhak, sekaligus membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan.

Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem, tetapi harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2026).

Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.

Digitalisasi dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput.

Budiman menjelaskan bahwa BP Taskin memiliki inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya.

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

"Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya," jelas Budiman.

Budiman berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan penyediaan teknologi dalam program ini sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-bp-taskin-bangun-sistem-digital-agar-bantuan-dan-usaha-warga-miskin-tepat-sasaran 

Baca Terusannya »»  

Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut, Pengungsi Terus Berkurang dan Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih

 

Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan perkembangan terkini proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga 3 Februari 2026, penanganan difokuskan pada pengurangan jumlah pengungsi, pemulihan layanan dasar, pengaktifan kembali kegiatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan hunian sementara (huntara).

Berdasarkan rekap data terbaru Satgas PRR, jumlah pengungsi saat ini tercatat 102.480 jiwa. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kondisi awal pascabencana pada 2 Desember 2025 yang mencapai 2.178.269 jiwa. Dengan penurunan tersebut, mayoritas warga terdampak telah kembali ke rumah, menempati huntara atau tinggal di lokasi yang dinilai layak dan aman.

Pemulihan juga terlihat pada sektor ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, 553 pasar rakyat di tiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi, terdiri atas 465 pasar di Aceh, 57 pasar di Sumut, dan 31 pasar di Sumbar. Berfungsinya kembali pasar rakyat tersebut turut ditopang oleh pemulihan akses jalan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Di sisi bantuan perumahan, Satgas PRR mencatat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi telah mencapai di atas 90 persen secara agregat. Rinciannya, penyaluran DTH di Sumbar mencapai 97,06 persen, Aceh 91,90 persen, dan Sumut 86,12 persen. Skema penyaluran langsung ke rekening penerima diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara mandiri sembari menunggu pembangunan hunian tetap.

Pemulihan konektivitas darat juga terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Satgas PRR melaporkan seluruh jalan dan jembatan nasional berada dalam kondisi fungsional, sehingga mobilitas antarwilayah utama dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda dan Kodam I/Bukit Barisan telah menyelesaikan pembangunan dan perbaikan sejumlah jembatan darurat di wilayah terdampak, khususnya di Provinsi Aceh. Sementara itu, Polri mencatat perbaikan akses darat di Sumbar telah rampung, dengan progres lanjutan masih berlangsung di Aceh dan Sumut.

Pada aspek layanan dasar, Satgas PRR memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan sosial tetap terjaga. Hingga saat ini telah dibangun 666 sumur bor dan 168 unit MCK di wilayah terdampak untuk mendukung kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera Amran menegaskan, upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

“Fokus kami bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan terus menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini memasuki fase yang lebih stabil,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Satgas PRR mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan. Hal ini termasuk pembangunan hunian tetap yang saat ini tengah disiapkan secara bertahap.

 

 

Sumber : https://kemendagri.go.id/berita/pemulihan-pascabencana-sumatera-berlanjut-pengungsi-terus-berkurang-dan-aktivitas-ekonomi-mulai-pulih 

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra : RKPD 2027 Fokus Infrastruktur dan Pendidikan

 

PATI,  — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Forum ini menjadi tahapan awal penyusunan RKPD 2027 untuk menyerap masukan pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam kegiatan tersebut, Chandra menyampaikan bahwa rancangan awal RKPD 2027 masih berorientasi pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi aset daerah. 

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur digital sebagai langkah awal mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya sudah menginformasikan kepada Pak Kepala Dinas Kominfo untuk memasang Wi-Fi di sana, nanti tidak hanya Alun-Alun Kembang Joyo saja, Alun-Alun Pati juga, serta lokasi strategis UMKM agar masyarakat tertarik untuk datang ke sana,” ujar Chandra.

Selain arah pembangunan, Plt. Bupati Pati juga menjelaskan penanganan kebencanaan yang terus dimaksimalkan melalui penguatan peran kecamatan. 

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi di lapangan telah terkendali, meski kewaspadaan tetap diperlukan mengingat curah hujan masih tinggi hingga Maret.

“Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun, saya mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi hujan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum ini menjadi ruang integrasi antara kebijakan perencanaan top-down dan aspirasi masyarakat secara bottom-up guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD 2027 agar lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional serta regional.

Sumber : https://humas.patikab.go.id/berita/detail/plt-bupati--rkpd-2027-fokus-infrastruktur-dan-pendidikan-

Baca Terusannya »»  

Pimpinan dan Seluruh Ketua Komisi DPRD Pati Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

 

 

DPRD Kabupaten Pati News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal arah perencanaan pembangunan daerah dengan menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (4/2/2026).

‎Ketua DPRD Kabupaten Pati, H. Ali Badrudin, SE, memimpin langsung kehadiran jajaran pimpinan DPRD yang hadir secara lengkap, yakni Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III. Kehadiran formasi pimpinan secara utuh ini menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam memastikan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berjalan partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‎Tidak hanya unsur pimpinan, seluruh Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pati, mulai dari Komisi A, B, C, hingga Komisi D, turut hadir dalam forum tersebut. Kehadiran para Ketua Komisi menjadi bentuk penguatan fungsi pengawasan DPRD agar setiap sektor pembangunan—baik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, maupun kesejahteraan masyarakat—terkawal sejak tahap awal perencanaan‎

‎Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati, H. Ali Badrudin, SE, menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 harus disusun secara matang dan visioner sebagai fondasi pembangunan jangka panjang daerah. ‎“DPRD berkomitmen mengawal perencanaan ini agar fokus pada penguatan ekonomi lokal serta perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan. Kita membutuhkan perencanaan yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga mampu diwujudkan secara nyata di lapangan,” tegasnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

‎"Melalui sinergi antara pimpinan DPRD dan seluruh Ketua Komisi, DPRD Kabupaten Pati berharap RKPD 2027 dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara optimal, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," Tegasnya.

‎Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2027 tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala perangkat daerah, sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Pati yang lebih maju dan sejahtera.

 

 

 

Sumber : https://dprd.patikab.go.id/berita/detail/pimpinan-dan-seluruh-ketua-komisi-dprd-pati-hadiri-forum-konsultasi-publik-rkpd-2027 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Warga Terdampak Tanah Gerak Tegal Bisa Kembali Hidup Layak

 

KABUPATEN TEGAL – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga terdampak bencana tanah bergerak, di lokasi pengungsian Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).

Di tengah suasana pengungsian yang penuh keterbatasan, Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan dan masa depan warga terdampak, sehingga bisa kembali hidup layak.

“Nanti dipindah (relokasi) ya, jangan di sini lagi. Pokoknya nanti semua sudah disiapkan. Gratis. Nanti yang gagal panen juga nanti didata dan diberi bantuan,” ujar Luthfi, saat berbincang dengan warga di pengungsian.

Dia juga menyapa para lansia di pengungsian Majelis Az Zikir wa Rotibain. Dua lansia, Karsih (80) dan Rupi’ah (70), menjadi perhatian khusus, karena kondisi kesehatan mereka yang rentan. Keduanya saat ini berada dalam pengawasan ketat tim medis.

“Saya titip yang sepuh-sepuh ini. Jangan sampai kekurangan makan atau obat. Kalau perlu dipindahkan ya segera,” kata Luthfi saat berbincang dengan para lansia dan pendamping pengungsian.

Di pengungsian itu, Luthfi juga berdialog dengan ibu hamil, lansia, dan para pengungsi lain, untuk memastikan kondisi kesehatannya.

“Untuk warga yang hamil, harus dipastikan aman dan terpantau. Jangan sampai kelelahan. Nanti kalau perlu dirujuk segera sampaikan,” ujar Luthfi, kepada petugas di lokasi.

Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan, relokasi warga harus mempertimbangkan aspek sosial, agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di lokasi baru.

“Hadirnya negara adalah memberikan kepastian bahwa masyarakat di huntap (hunian tetap) bisa eksis dan mandiri. Inilah hadirnya negara yang kita tunggu-tunggu,” ujarnya.

Warga Desa Padasari, Afifah menyatakan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, yang akan menyiapkan tempat hunian.

Setali tiga uang, warga yang tengah hamil tua, Warningsih mengatakan, rumah kayu miliknya ikut terdampak pergerakan tanah, dan kini dalam kondisi miring serta membahayakan. Rumahnya sudah tidak stabil, sehingga mereka memilih mengungsi demi keselamatan.

Sebagai informasi, bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi pada Senin (2/2/2026) setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Pergerakan tanah mulai terpantau pada malam hari, dan hingga kini masih berlangsung. Dampak bencana tercatat signifikan, dengan sekitar 250 rumah terdampak, lebih dari seribu jiwa terdampak dan mengungsi di sejumlah titik pengungsian.

Pemerintah daerah telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari. Selain itu juga mengaktifkan Posko Komando untuk memastikan penanganan terkoordinasi, termasuk operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan, layanan kesehatan, serta distribusi logistik satu pintu.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan berbagai bantuan, untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Tegal.

Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp35,2 juta, bantuan logistik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah senilai Rp212,07 juta, beras sebanyak dua ton dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp27 juta, bantuan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp11,77 juta, serta bantuan seragam dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp52 juta. Total nilai bantuan mencapai Rp338,04 juta yang akan diserahkan kepada Bupati Tegal.

Selain itu, bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp120 juta juga disiapkan untuk diserahkan kepada kepala desa setempat, guna mendukung kebutuhan mendesak warga terdampak

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-ahmad-luthfi-tegaskan-warga-terdampak-tanah-gerak-tegal-bisa-kembali-hidup-layak/ 

Baca Terusannya »»  

Temui Pengungsi Tanah Gerak Tegal, Ahmad Luthfi Segera Siapkan Hunian Sementara

 

TEGAL – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga pemulihan jangka panjang dan relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman. Dia menginstruksikan, agar sesegera mungkin disiapkan hunian sementara untuk pengungsi.

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegasnya.

Luthfi menekankan, pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah harus menyiapkan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) secara terencana.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus di-backup,” ujarnya.

Dia juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar warga benar-benar terpenuhi.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” kata Luthfi.

Selain aspek kemanusiaan, gubernur meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak, melalui koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Luthfi juga menyoroti pemulihan sosial jangka panjang, mengingat ratusan rumah dilaporkan tidak memungkinkan lagi dibangun kembali di lokasi semula.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas Sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Gubernur meminta pendataan warga yang akan direlokasi, dilakukan secara detail dan berkelanjutan.

“Harus mulai didata, jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran (terlantar),” katanya.

Menurut Luthfi, hunian sementara harus diproyeksikan sebagai tahapan menuju hunian tetap, bukan sekadar tempat pengungsian.

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan pemerintah daerah.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” tegasnya.

Ditambahkan, relokasi harus mempertimbangkan aspek sosial, agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian, bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.

Gubernur juga meminta seluruh unsur terkait, TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh guna mengantisipasi potensi bencana susulan.

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan, hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, dan mengaktifkan Posko Komando. Selama masa tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” kata Ischak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Tegal. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/temui-pengungsi-tanah-gerak-tegal-ahmad-luthfi-segera-siapkan-hunian-sementara/ 

Baca Terusannya »»  

Indonesia-Slovakia Jajaki Sinergi Pendidikan dan Diplomasi Agama

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Luar Negeri serta Urusan Eropa Republik Slovakia, Juraj Blanár, mengadakan diskusi bilateral di Kantor Kemenag, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama, khususnya di bidang pendidikan dan diplomasi agama, antara kedua negara. 

Hadir dalam diskusi ini, Staff Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan dan Layanan Keagamaan, Pengawasan dan Kerjasama Luar Negeri Gugun Gumilar, Sekretaris Menteri Agama Akmal Salim Ruhana, serta Dubes Slovakia Tomáš Ferko beserta para utusannya.

Menag menyampaikan harapannya untuk memperluas kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Slovakia. Ia mengungkapkan rencana untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia ke Slovakia dan juga menerima mahasiswa Slovakia di Indonesia, guna memperkaya pengalaman belajar serta mempererat hubungan antarbangsa melalui pertukaran budaya dan pengetahuan.

"Kami berharap bisa menjalin lebih banyak kerja sama di bidang pendidikan, termasuk mengirimkan mahasiswa Indonesia ke Slovakia, dan juga menerima mahasiswa Slovakia di Indonesia," ujar Umar.

Tidak hanya itu, Menag juga membuka peluang akan mengirimkan dosen-dosen dari beragam Agama di Indonesia untuk mempelajari bagaimana nuansa keagamaan yang ada di Eropa, khususnya Slovakia.

“Kita bisa kirim dosen untuk mempelajari identitas spesifik yang ada di sana, seperti hubungan antara Katolik dan Protestan, Katolik dan agama lain di sana. Karena negara Anda juga memiliki kerja sama yang sangat baik dengan agama lain.

Menag juga menggarisbawahi bahwa pemahaman budaya Eropa sangat penting bagi mahasiswa Indonesia, terutama yang berasal dari Asia. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengembangkan wawasan mereka tentang budaya Barat dan membangun diplomasi agama yang dapat berperan dalam menangani isu-isu lingkungan serta menciptakan keharmonisan antaragama di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanár, menekankan pentingnya pertukaran pelajar antara kedua negara dan menawarkan beasiswa bagi pelajar asing di Slovakia, khususnya di bidang teknik dan keahlian lainnya.

“Kami menawarkan beasiswa bagi pelajar asing di Slovakia, khususnya di bidang teknik dan keahlian lainnya. Saya harap kita dapat bekerja sama dalam pertukaran pelajar antara negara kita dan mempromosikan koeksistensi agama,” ujar Blanár

Menlu Slovakia itu juga memberikan apresiasi terhadap upaya Indonesia dalam menjaga koeksistensi agama dan budaya. Ia menyampaikan, "Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda menangani koeksistensi di negara Anda. Kami berharap kerja sama ini akan bermanfaat di berbagai bidang."

Diskusi ini membuka peluang besar bagi Indonesia dan Slovakia untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang pendidikan dan diplomasi agama. Kedua negara berharap dapat melanjutkan kerja sama ini dengan lebih banyak program pertukaran pelajar dan kegiatan yang mendorong pemahaman antarbudaya dan agama.

"Kami dapat memberikan gambaran lengkap tentang sejarah kami, hubungan dengan agama lain, serta tradisi kami. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kedua negara untuk saling berbagi," tandas Blanár.

 

 Sumber : https://kemenag.go.id/internasional/indonesia-slovakia-jajaki-sinergi-pendidikan-dan-diplomasi-agama-tUF4g

Baca Terusannya »»  

Tinjau INACRAFT 2026, Wapres Gibran Dorong Perajin UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau The 26th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (04/02/2026). Peninjauan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendorong perajin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas serta mampu menembus pasar global melalui penguatan kualitas dan inovasi produk kriya nasional.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem industri kreatif agar mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperbesar kontribusi produk lokal di pasar internasional. INACRAFT dinilai menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempertemukan perajin dengan jejaring pasar, pembiayaan, dan promosi global.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres mengunjungi sejumlah stan pameran yang menampilkan beragam produk kerajinan tangan, mulai dari batik, fesyen, aksesori, hiasan, hingga peralatan rumah tangga. Ia juga tampak tertarik dan membeli lukisan kaligrafi hasil karya perajin lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan kualitas produk kriya dalam negeri.
Wapres pun berpesan agar para perajin terus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional melalui peningkatan mutu, inovasi, serta diversifikasi produk. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga identitas dan nilai tradisi yang telah mengakar kuat sebagai kekuatan utama kriya Indonesia di mata dunia.

Saat menyusuri area pameran, Wapres juga menyempatkan diri menyapa para pengunjung. Sapaan hangat dan senyum yang ditunjukkan mendapat sambutan antusias masyarakat yang berinteraksi langsung, mulai dari bersalaman hingga berfoto bersama.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut disambut desainer kenamaan Anne Avantie di stan miliknya. Anne memperkenalkan berbagai produk inovatif yang tidak hanya mencakup fesyen, tetapi juga pengembangan produk makanan dan minuman sebagai bagian dari perluasan ekosistem usaha kreatif.

INACRAFT selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengembangan kriya Indonesia yang berdaya saing, berkarakter, serta berorientasi pasar global. Pameran ini sekaligus menjadi wadah promosi, jejaring, dan kolaborasi bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Ibu Selvi Gibran Rakabuming serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.

 

Sumber :  https://www.wapresri.go.id/tinjau-inacraft-2026-wapres-gibran-dorong-perajin-umkm-naik-kelas-dan-tembus-pasar-global/

Baca Terusannya »»