HUT Ke-81 TNI Dimeriahkan TNI Fair hingga Parade dan Defile Alutsista

 

(Puspen TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Berbagai kegiatan telah dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga Oktober 2026, dengan puncak peringatan pada 5 Oktober 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Rangkaian diawali Lomba dan Open Tournament Piala Panglima TNI pada 1 Agustus-10 Oktober 2026, meliputi 72 jenis lomba, terdiri atas 61 cabang olahraga dan 11 cabang non olahraga.

Selain kegiatan olahraga, TNI melaksanakan berbagai kegiatan teritorial dan sosial, antara lain karya bakti skala besar, Gerakan TNI Peduli Sampah, aksi menanam sejuta pohon, Bazar Pangan Murah pada 22-23 September, launching Kompi Produksi TNI, serta anjangsana kepada mantan Panglima TNI, purnawirawan, warakawuri, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Salah satu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat adalah TNI Fair pada 19-20 September 2026 di Monas, pukul 08.00-21.00 WIB. 

TNI Fair menghadirkan pameran alutsista dan nonalutsista, informasi pendaftaran TNI, panggung hiburan dan atraksi prajurit TNI, serta Expo Teknologi Militer. Kegiatan ini juga dimeriahkan Bakti Kesehatan TNI, pameran komunitas kendaraan antik, pembagian 15.000 paket sembako dan 30.000 porsi makanan gratis.

Pada 20 September 2026, rangkaian TNI Fair dilanjutkan dengan TNI Run 10K dan 5K serta Fun Walk 6,4 kilometer yang masing-masing ditargetkan diikuti sekitar 10.000 peserta. Menjelang puncak HUT TNI, juga dilaksanakan Ziarah Rombongan pada 21-26 September, Ziarah Nasional pada 28 September, serta Doa Bersama Lintas Agama pada 1 Oktober 2026 yang diikuti sekitar 3.000 peserta dan disertai pembagian 3.000 paket sembako. 

Rangkaian HUT ke-81 TNI juga akan dimeriahkan Naval Parade/Sailing Pass dan Fly Pass pada 4 Oktober 2026 di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan yang direncanakan dipimpin Presiden RI tersebut akan menampilkan Sailing Pass, Fly Pass serta demonstrasi pasukan khusus dan alutsista baru. Data perencanaan mencatat 102 KRI terlibat dalam rangkaian Naval Parade. 

Puncak HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Monas akan diawali Upacara HUT TNI yang dipimpin Presiden RI sebagai Inspektur Upacara, sekaligus mencakup peresmian satuan baru. Kegiatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan serta alutsista, melibatkan 81 Satuan Setingkat Batalyon (SSB), terdiri atas 51 SSB pasukan TNI dan 30 SSB pasukan non-TNI. Defile akan menampilkan 520 unit alutsista dan kendaraan, terdiri atas 420 unit alutsista/kendaraan TNI dan 100 kendaraan antik/non-TNI.

Selain parade dan defile, puncak peringatan akan dimeriahkan Demo Gabungan yang menampilkan demonstrasi udara serta gabungan udara dan darat. TNI juga menyiapkan kegiatan sosial berupa pembagian 40.000 paket sembako dan 40.000 porsi makan gratis bagi masyarakat. Seluruh rangkaian HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kedekatan TNI dengan rakyat serta menunjukkan kontribusi TNI bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sumber : https://tni.mil.id/view-267683-hut-ke-81-tni-dimeriahkan-tni-fair-hingga-parade-dan-defile-alutsista.html

Baca Terusannya »»  

50 Mahasiswa Indonesia Lolos Beasiswa Pemerintah Kerajaan Maroko 2026, Cek di sini

 

Jakarta (Kemenag) --- Sebanyak 50 mahasiswa Indonesia ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pemerintah Kerajaan Maroko Tahun 2026. Mereka akan melanjutkan pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi Maroko melalui program kerja sama pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Maroko.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7651 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pemerintah Kerajaan Maroko Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 14 September 2026.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Suyitno, mengatakan beasiswa ini menjadi salah satu bentuk penguatan kerja sama internasional sekaligus membuka akses lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengalaman akademik di lingkungan pendidikan tinggi internasional.

“Kesempatan belajar di Maroko bukan hanya soal memperoleh gelar akademik. Para penerima beasiswa juga akan berinteraksi dengan tradisi keilmuan, budaya, dan lingkungan akademik internasional yang dapat memperkaya wawasan mereka,” ujar Suyitno di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, para penerima diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal dan membawa pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh untuk berkontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam dan masyarakat setelah menyelesaikan studi.

“Penerima beasiswa harus menjaga prestasi akademik, membawa nama baik Indonesia, serta membangun jejaring internasional. Kami berharap mereka nantinya tidak hanya menjadi lulusan, tetapi juga menjadi bagian dari sumber daya manusia Indonesia yang memiliki wawasan global,” katanya.

Proses penetapan penerima dilakukan setelah Kementerian Agama melaksanakan seleksi terhadap para pendaftar sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi di Maroko selanjutnya ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

Dari 50 penerima, sebanyak 21 mahasiswa akan menempuh studi di Fes pada bidang Syariah serta Sastra dan Ilmu Humaniora. Kemudian, 19 mahasiswa ditempatkan di Tetouan untuk bidang Ushuluddin.

Sebanyak tujuh penerima lainnya akan menempuh studi bidang Syariah di Agadir. Dua penerima ditempatkan di Kenitra pada bidang Ilmu Humaniora dan Sosial, sedangkan satu penerima akan menempuh studi Sastra dan Ilmu Humaniora di Rabat.

Kementerian Agama memastikan bidang dan program studi yang ditempuh para penerima sesuai dengan LoA masing-masing. Penempatan tersebut merupakan hasil penerimaan dari Pemerintah Kerajaan Maroko dan bersifat final.

Setelah ditetapkan, para penerima akan mengikuti sejumlah tahapan persiapan keberangkatan. Tahapan tersebut mencakup pemenuhan dokumen administrasi, pengurusan paspor dan visa pelajar, pemenuhan dokumen akademik, hingga proses pembelian tiket pesawat.

Para penerima juga diwajibkan mengikuti pembekalan atau pre-departure briefing yang diselenggarakan Kementerian Agama sebelum keberangkatan ke Maroko.

Suyitno menambahkan, pembekalan menjadi bagian penting untuk memastikan mahasiswa siap menghadapi lingkungan akademik dan sosial yang berbeda selama menjalani studi di luar negeri.

“Kami ingin para mahasiswa berangkat dengan kesiapan yang utuh, baik secara akademik maupun dalam memahami tanggung jawab mereka sebagai penerima beasiswa dan sebagai bagian dari representasi Indonesia di Maroko,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/50-mahasiswa-indonesia-lolos-beasiswa-pemerintah-kerajaan-maroko-2026-cek-di-sini-HJVab 

Baca Terusannya »»  

56 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Jateng Periode 2027–2031

 

SEMARANG – Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Periode 2027–2031 resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi. Berdasarkan seleksi administrasi, sebanyak 56 peserta dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi tes potensi.

Ketua Timsel Dhoni Widianto mengatakan, hingga akhir masa pendaftaran, berkas yang masuk tercatat 187 pendaftar, baik yang diantarkan langsung maupun dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya tim seleksi melakukan screening ketat pada kelengkapan administrasi. Dari jumlah tersebut, yang berhasil lolos seleksi administrasi sebanyak 56 peserta, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 005/TIMSEL-KIJATENG/IX/2026, tanggal 14 September 2026.

Dia mengungkapkan, sejumlah peserta dinyatakan gagal melaju ke tes berikutnya, mengingat ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalnya, usia tidak sesuai persyaratan, surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba tidak dari RS Pemerintah, serta kekurangan yang lain.

“Untuk nama-nama yang lolos, kami harap mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya,” ujar Dhoni, saat dikonfirmasi Senin (14/9/2026).

Ditambahkan, peserta selanjutnya akan menjalani tes potensi, yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Fakultas Kesehatan, Ruang Lab. CBT Lantai 2, Universitas Dian Nuswantoro Semarang (Udinus), Senin 21 September 2026, pukul 09.00 WIB.

Dia menegaskan, setiap calon peserta wajib memenuhi ketentuan. Mulai dari wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum tes dimulai untuk proses registrasi dan pembagian kartu tes. Peserta juga harus mengenakan baju batik bebas rapi, bawahan gelap, serta sepatu tertutup.

Selain itu, peserta wajib menunjukkan kartu identitas diri yang asli kepada petugas saat registrasi ujian. Adapun, biaya transportasi serta akomodasi peserta ditanggung secara mandiri oleh masing-masing peserta.

Untuk informasi lengkap, terkait daftar nama peserta yang lolos serta perkembangan tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi di jatengprov.go.id, https://kipjateng.jatengprov.go.id dan https://ppid.jatengprov.go.id/ .

“Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Dhoni.

Berikut pengumuman selengkapnya :

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Jawa Tengah

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/56-peserta-lolos-seleksi-administrasi-calon-anggota-komisi-informasi-jateng-periode-2027-2031/

Baca Terusannya »»  

Apresiasi Alfamart Run 2026, Menpora Erick Tegaskan Olahraga Adalah Investasi Karakter Hingga Ekonomi

 

Tangerang: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya mengubah paradigma masyarakat terhadap olahraga, dari yang semula dianggap sebagai pengeluaran menjadi sebuah investasi strategis bangsa.

Menpora Erick menyampaikan bahwa olahraga setidaknya mencakup tiga domain investasi penting, yakni investasi pembentukan karakter bangsa, kesehatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Olahraga itu yang selama ini dilihat seperti hanya biaya. Padahal olahraga itu adalah sebuah investasi. Investasi karakter bangsa, investasi kesehatan, dan investasi perekonomian,” kata Menpora Erick dalam konferensi pers Alfamart Run 2026 di Alfa Tower, Tangerang, Senin (14/9). 

Menpora Erick menjelaskan, olahraga menjadi media krusial dalam membentuk mentalitas masyarakat yang tangguh, pekerja keras, serta memiliki tingkat kedisiplinan tinggi. Kedisiplinan tersebut, menurutnya, tecermin dari hal sederhana seperti ketepatan waktu para pelari saat mengikuti ajang kompetisi.

"Dengan olahraga kita dibangun untuk menjadi karakter yang tangguh,” ujar Menpora Erick.

Terkait investasi kesehatan, Menpora Erick menyoroti perbandingan partisipasi olahraga masyarakat Indonesia dengan negara maju seperti Jepang. Disebut, populasi Jepang didominasi lansia, namun 65 persen orangnya aktif berolahraga.

Sementara di Indonesia, dari potensi demografi kelompok usia muda yang mencapai sekitar 125 juta jiwa, tingkat partisipasi masyarakat yang aktif berolahraga baru menyentuh angka sekitar 17,5 persen.

“Angka partisipasi ini masih jauh komparasinya. Kegiatan olahraga seperti lari ini memacu hal positif yang berdampak langsung pada kesehatan. Tidak ada bangsa yang maju tanpa generasi yang baik dan sehat,” tutur Menpora Erick.

Di samping karakter dan kesehatan, Menpora Erick turut menggarisbawahi dampak ekonomi dari penyelenggaraan ajang olahraga yang mampu memberikan nilai tambah serta pendapatan, termasuk pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kesempatan ini, Menpora Erick mengapresiasi dukungan sektor swasta seperti Alfamart yang secara berkelanjutan memfasilitasi kampanye gaya hidup sehat melalui ajang lari yang kini memasuki penyelenggaraan tahun kelima.

“Terima kasih kepada Alfamart, komunitas lari, dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya ini terus menjadi bagian dari kampanye olahraga dan kesehatan Indonesia secara berkelanjutan serta memberikan dorongan nyata bagi perkembangan olahraga nasional,” jelas Menpora Erick.

Sementara, Corporate Affair Director Alfamart, Solohin, menambahkan Alfamart Run 2026 akan diselenggarakan pada 18 Oktober mendatang. Ajang ini memperlombakan dua kategori, yaitu 5K dan 10K. 

“Pelaksanaannya akan berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebanyak lima ribu peserta mengikuti ajang yang sekaligus menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-27 Alfamart. Juga akan ada goodie bag dengan berat sekitar 50 kilogram yang berisi beragam produk kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. 

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/7114/apresiasi-alfamart-run-2026-menpora-erick-tegaskan-olahraga-adal 

Baca Terusannya »»  

Menhub Dudy: Hari Kedua Pencarian, Penumpang Selamat KMP Virgo Transport 8 Berjumlah 108 Orang

 

Banjarmasin - Pencarian penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9) dini hari terus dilakukan. Memasuki hari kedua pencarian, penumpang selamat yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan berjumlah 108 orang.

“Terkait jumlah penumpang yang ditemukan, saat ini kita berhasil menemukan satu penumpang yang Alhamdulillah selamat. Jadi total yang sudah ditemukan berjumlah 114 orang, dengan rincian 108 penumpang selamat dan 6 orang meninggal dunia,” ujar Menhub Dudy dalam konferensi pers yang digelar di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/9).

Menhub Dudy menjelaskan bahwa personel gabungan yang melakukan operasi pencarian saat ini jumlahnya bertambah, yakni lebih dari 600 personel. Dengan jumlah tersebut, ia berharap proses pencarian penumpang dapat semakin optimal, sehingga mampu menemukan lebih banyak lagi penumpang yang selamat.

“Saya berharap cuaca di lokasi kejadian dalam kondisi baik, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Saya juga terus mengingatkan agar seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan perkuat koordinasi di lapangan,” terang Menhub.

Menhub Dudy juga menyampaikan, untuk penumpang selamat yang membutuhkan penanganan medis, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara penumpang selamat yang kondisinya cukup baik, maka akan diserahkan kepada pihak operator pelayaran untuk kemudian diantarkan ke rumah masing-masing.

Terkait kondisi kapal, Menhub Dudy menerangkan bahwa KMP Virgo Transport 8 pada dasarnya tidak kelebihan muatan saat melakukan pelayaran. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, kapasitas kapal tersebut tidak terisi maksimal.

“Perlu diketahui, KMP Virgo Transport 8 berlayar dalam kondisi tidak overload. Namun demikian, kita tunggu investigasi menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut,” tutur Menhub.

Sebagai informasi, pihak KNKT saat ini sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi awal. Secara paralel, KNKT sudah melakukan pengumpulan data terkait spesifikasi kapal hingga wawancara dengan penumpang serta crew yang selamat.

Turut hadir dalam konferensi pers ini, Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.

 

 

 

Sumber : https://dephub.go.id/post/read/menhub-dudy--hari-kedua-pencarian,-penumpang-selamat-kmp-virgo-transport-8-berjumlah-108-orang 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 14 September 2026

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum kejadian bencana pada periode Minggu hingga Senin, 13–14 September 2026. Kejadian bencana pada periode ini didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, beberapa daerah melaporkan kejadian banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Di Jawa Timur, karhutla di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, belum sepenuhnya padam. Kebakaran yang terjadi sejak Jumat (4/9) tersebut menyebabkan sekitar 478 hektare lahan terbakar. Pada Minggu (13/9), tim gabungan memantau masih terdapat empat titik api di wilayah Blitar dan satu titik api di wilayah Pujon Kidul. Penanganan terus dilakukan oleh satgas darat dan udara yang melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, TNI/Polri, Perhutani, Paguyuban Ojek Gunung Butak, Masyarakat Peduli Api (MPA) Arjuno Welirang, serta masyarakat. Upaya pemadaman terkendala angin kencang dan akses menuju lokasi yang terjal.

Sementara itu, tim gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dan Manggala Agni masih melakukan pemadaman karhutla di wilayah TNBTS Blok Pengol, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hingga Senin (14/9). Operasi pemadaman menghadapi tantangan berupa kabut tebal dan medan yang sulit dijangkau. Pada Senin (14/9), tim gabungan melakukan pemadaman terhadap bara api di wilayah Jarak Ijo.

Beralih ke Jawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di dekat jalan raya dan jalur kereta api di Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, pada Minggu (13/9). Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Grobogan segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pemadaman dengan penyemprotan. Tim gabungan kemudian melakukan pendinginan pada titik-titik bekas kebakaran untuk memastikan tidak terdapat bara api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Kejadian tersebut berdampak pada sekitar dua hektare lahan.

Sehari sebelumnya, karhutla juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/9). Kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Bayat, Prambanan, Wonosari, dan Juwiring. Sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran serasah. Luas lahan yang terbakar mencapai 39,25 hektare. Api berhasil dipadamkan pada Minggu (13/9).

Beralih ke Sulawesi Tengah, karhutla dilaporkan terjadi di Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Sabtu (12/9). Kejadian tersebut menyebabkan sekitar 35 hektare lahan terbakar. Pada Minggu (13/9), kondisi terpantau kondusif dan api telah padam.

Masih di Sulawesi Tengah, kebakaran lahan dilaporkan terjadi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, pada Sabtu (12/9). Kebakaran tersebut berdampak pada 20 hektare lahan perkebunan, sekitar 30 hektare lahan gambut, dan satu unit fasilitas pendidikan. Dua personel pemadam juga dilaporkan terdampak saat melakukan upaya pemadaman. BPBD Kabupaten Poso bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman melalui operasi darat. Hingga Minggu (13/9), api masih dalam penanganan.

Di Sulawesi Selatan, karhutla melanda tiga kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Sabtu (12/9). Kecamatan terdampak meliputi Kulo, Watang Pulu, dan Baranti. Luas lahan terbakar sekitar 15,5 hektare, terdiri atas 1,5 hektare di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu; 8 hektare di Desa Kulo, Kecamatan Kulo; dan 6 hektare di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti. Kondisi mutakhir pada Minggu (13/9) dilaporkan masih terdapat titik api.

Sementara itu, di Sulawesi Barat, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada Jumat (11/9) di area lahan kering kawasan perbukitan di Dusun Bajoe, Desa Tonyaman, Kabupaten Polewali Mandar. Pemadaman sempat terkendala akses menuju lokasi yang sulit karena kawasan berada di wilayah perairan pulau dan memiliki medan terjal. Tim harus menggunakan perahu sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju titik api yang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi angin kencang turut menjadi kendala dalam proses pemadaman. Tim gabungan bersama unsur terkait dan masyarakat berhasil memadamkan api pada Minggu (13/9).

Kekeringan Melanda Sejumlah Wilayah

Musim kemarau panjang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sumber air bersih yang selama ini dimanfaatkan masyarakat mengalami penurunan debit sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan krisis air bersih sejak 25 Juni 2026.

Kekeringan di Kabupaten Pemalang berdampak pada 10.764 Kepala Keluarga (KK) di 22 desa yang tersebar pada tujuh kecamatan. Pada Minggu (13/9), BPBD Kabupaten Pemalang mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan 4.000 liter. Distribusi air bersih terdiri atas 86.000 liter oleh BPBD, 50.000 liter oleh PMI, 25.000 liter oleh BAZNAS, dan 12.000 liter oleh Armada PDAM. Jumlah penerima manfaat pada distribusi tersebut sebanyak 2.525 KK atau 8.837 jiwa.

Kekeringan juga melanda Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan jumlah desa terdampak mencapai 11 desa di lima kecamatan, yakni Kecamatan Kemalang, Cawas, Jatinom, Wedi, dan Bayat. Pada Minggu (13/9), BPBD Kabupaten Klaten mendistribusikan air bersih sebanyak sembilan tangki atau sekitar 45.000 liter. Per Minggu (13/9), penerima manfaat tercatat sebanyak 557 KK atau 1.780 jiwa yang berasal dari Desa Tegalmulyo dan Sidorejo di Kecamatan Kemalang serta Desa Bawak di Kecamatan Cawas.

Kekeringan turut melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Tellu Limpoe dan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut berdampak pada 50 KK atau 158 jiwa. BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Banjir dan Tanah Longsor

Kejadian bencana berikutnya yang menjadi perhatian adalah banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 15.43 WIB akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah. Tiga lokasi terdampak, yaitu Kelurahan Sipange di Kecamatan Tukka, Kelurahan Lopian di Kecamatan Badiri, dan Kelurahan Sarudik di Kecamatan Sarudik. Sebanyak 30 orang mengungsi di Gereja HKBP Sipange. Banjir berangsur surut pada malam hari.

Selain banjir di Tapanuli Tengah, hujan deras yang mengguyur wilayah Sumatera bagian utara pada Minggu (13/9) juga menyebabkan tanah longsor di beberapa ruas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di Kabupaten Aceh Tengah. Tujuh kampung di empat kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Kebayakan, Lut Tawar, Celala, dan Silih Nara. Satu anak berusia sembilan tahun dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 13 orang lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Kerugian material yang terdata sementara oleh BPBD Kabupaten Aceh Tengah meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, serta beberapa akses jalan yang tertutup material longsor.

BPBD Kabupaten Aceh Tengah mengerahkan dua unit alat berat, terdiri atas satu unit wheel loader dan satu unit excavator, untuk membersihkan material longsor yang menutup sejumlah ruas jalan. Hingga saat ini, upaya penanganan darurat masih dilaksanakan.

BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering selama musim kemarau. Untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih, masyarakat diimbau mengisi cadangan air saat pasokan masih tersedia, menggunakan air sesuai kebutuhan, memperbaiki keran atau pipa yang bocor, serta menggunakan kembali air bekas yang masih layak, misalnya air cucian sayur untuk menyiram tanaman.

Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, masyarakat juga agar tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan bara api telah padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.

Berdasarkan informasi peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (14/9), adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Lampung. Warga diimbau menyimpan barang dan dokumen berharga di tempat yang lebih aman dari potensi banjir, menyiapkan tas siaga bencana, serta memeriksa jalur evakuasi.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana geologi, seperti gempabumi, yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan senantiasa memantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-14-september-2026

 

Baca Terusannya »»  

Dilantik sebagai Menkeu, Suahasil Pastikan APBN Sehat, Kredibel, dan Berdampak bagi Rakyat

 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam keterangannya seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/dilantik-sebagai-menkeu-suahasil-pastikan-apbn-sehat-kredibel-dan-berdampak-bagi-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Wapres Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan, Dukung Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/09/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan negara guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Wapres menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara atas amanah baru yang diembannya. Wapres meyakini pengalaman dan kompetensi Suahasil menjadi modal penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara dan menjaga kesehatan serta kredibilitas APBN.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Suahasil Nazara yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden. Dengan pengalaman dan kompetensi beliau, saya percaya Bapak Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara,” ujar Wapres.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo kepada Menteri Keuangan yang baru untuk menjaga keuangan negara, khususnya kesehatan dan kredibilitas APBN, penguatan tata kelola fiskal juga perlu diikuti dengan memastikan anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

Menutup pernyataannya, Wapres mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat dan bertanggung jawab.

“Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” tutup Wapres.

Pelantikan Suahasil ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden dan Wapres kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, yang selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para Menteri dan Kepala Badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

 

 

Sumber : https://wapresri.go.id/wapres-hadiri-pelantikan-menteri-keuangan-dukung-penguatan-tata-kelola-keuangan-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan Menkeu Suahasil dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-suahasil-nazara-sebagai-menteri-keuangan/ 

Baca Terusannya »»  

Pameran MTQ Nasional di Jateng Catat Transaksi Sekitar Rp500 Juta per Hari

 

SEMARANG — Gelaran  Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, tak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi. Melalui Pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar Rp500 juta.

Sebanyak 150 stan itu terdiri  atas 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten/ kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di Kawasan Parkir Simpanglima Kota Semarang pada 12-19 September 2026.

Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fesyen, kain tradisional, hingga produk kreatif lainnya.

“Per hari sekitar Rp500 juta pendapatan yang dihasilkan oleh mereka. Kalau satu minggu sudah berapa? Bagus sekali ini,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, seusai meninjau pameran tersebut, Senin (14/9/2026).

Dalam tinjauan itu, Luthfi mendatangi sejumlah gerai UMKM. Dia melihat lebih dekat produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan, fesyen, aksesori, kuliner, hingga oleh-oleh khas dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Luthfi, dengan tingginya transaksi dalam gelaran itu menunjukkan, penyelenggaraan MTQ tidak hanya memberikan dampak dari sisi keagamaan dan sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa melalui MTQ, UMKM ikut tumbuh dan berkembang. Mereka yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten/ kota dapat bertemu, sehingga kita bersama-sama merasakan perputaran ekonomi di wilayah Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Melalui kegiatan tersebut, momentum MTQ diharapkan memperluas pasar UMKM, sekaligus membangun jejaring usaha antardaerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.

Tingginya antusiasme pengunjung juga dirasakan peserta asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Sekretaris I Dekranasda Mimika, Lintje Siwabessy Paiman, mengaku sempat kewalahan melayani masyarakat yang mendatangi stan mereka.

“Hari pertama kami sampai kewalahan. Mungkin masyarakat ingin melihat apa saja yang dibawa oleh teman-teman dari Papua,” tuturnya. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pameran-mtq-nasional-di-jateng-catat-transaksi-sekitar-rp500-juta-per-hari/ 

Baca Terusannya »»  

BNPB Pastikan Dukungan Operasional Berlanjut untuk Penanganan Karhutla Kaltim

 

PENAJAM PASER UTARA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur terus berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal tersebut dibahas Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Menteri Kehutanan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, Senin (14/9).

Pembahasan tersebut mencakup keterpaduan Satgas di lapangan, dukungan operasi darat dan udara, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan penanganan karhutla.

Kepala BNPB menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk tetap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur hingga penanganan karhutla selesai.

“BNPB bersama seluruh kementerian/lembaga terkait berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim hingga api padam tuntas dan situasi kembali kondusif,” tegas Suharyanto.

Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, luas area terbakar sejak Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 5.708,96 hektare. Pada Minggu (13/9), terpantau 34 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 24 titik kejadian kebakaran dengan estimasi luas terbakar sekitar 712,94 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 392,99 hektare telah berhasil dipadamkan, terdiri atas 377,99 hektare melalui penanganan darat dan 15 hektare melalui dukungan operasi udara. Sementara itu, sekitar 319,95 hektare masih dalam penanganan dan seluruhnya berada di kawasan IKN.

Penanganan karhutla dilaksanakan secara terpadu oleh unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, OIKN, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan. Keterpaduan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah lain.

Dukungan operasi udara disiapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan, terutama untuk membantu penanganan pada lokasi yang memiliki kendala akses bagi tim darat. Operasi udara tersebut menjadi bagian dari penanganan terpadu bersama Satgas Karhutla.

Selain pemadaman, BNPB juga menindaklanjuti permintaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalimantan Timur. Pelaksanaan OMC mencakup wilayah Berau dan sekitarnya dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan pemantauan BMKG.

Dari sisi sarana dan prasarana, kebutuhan pendukung operasi dipenuhi secara bertahap melalui koordinasi BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait. Dukungan antara lain berasal dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Polri, termasuk distribusi tangki air. Hingga saat ini, sebanyak 47 tangki air telah didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.

Kekuatan personel penanganan karhutla di Kalimantan Timur mencapai sekitar 4.068 orang yang terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya. Khusus di kawasan IKN, sekitar 324 personel dikerahkan untuk mendukung penanganan, termasuk unsur pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

BNPB bersama seluruh unsur Satgas akan melanjutkan penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan dengan mengutamakan keterpaduan operasi dan dukungan terhadap upaya pemadaman hingga situasi terkendali.

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-pastikan-dukungan-operasional-berlanjut-untuk-penanganan-karhutla-kaltim 

Baca Terusannya »»  

Kepala BNPB Tinjau Bukit Tengkorak, Penanganan Karhutla Kaltim Terus Diperkuat

 

PENAJAM PASER UTARA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (14/9). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat kondisi kawasan yang terdampak karhutla serta perkembangan penanganan yang dilakukan oleh unsur gabungan di lapangan.

Kepala BNPB menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla karena setiap tahun menghadapi kejadian kebakaran dengan skala yang besar.

“Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini,” ujar Suharyanto.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pada hari sebelumnya, lebih dari 700 hektare area telah berhasil ditangani melalui operasi pemadaman oleh satuan tugas darat dan dukungan udara. Sementara pada Senin (14/9), masih terdapat sekitar 300 hektare area yang dalam proses penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

“Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus,” kata Suharyanto.

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Kepala BNPB menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan objek vital dan penanganannya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan,” ujar Suharyanto.

Dalam penanganan karhutla saat ini, operasi darat menjadi salah satu fokus utama. Kepala BNPB menjelaskan bahwa ribuan personel gabungan telah terlibat dalam penanganan di kawasan IKN dan wilayah Kalimantan Timur.

Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, antara lain Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman dan pengendalian titik kebakaran di lapangan.

Kepala BNPB menilai kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik karena karakteristik wilayah yang ditangani berbeda dengan provinsi lain yang banyak memiliki kawasan lahan gambut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi karakter penanganan karhutla.

“Kebakaran yang terjadi di Kaltim ini karena sifatnya bukan lahan gambut, itu lebih baik kondisinya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” kata Suharyanto.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla. Kondisi atmosfer di Kalimantan Timur saat ini dinilai berbeda dibandingkan beberapa wilayah lain di Kalimantan yang mengalami kondisi kabut asap lebih signifikan.

Kepala BNPB menegaskan pemerintah pusat melalui BNPB akan terus memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kendala yang ditemukan dalam penanganan di lapangan.

“Hari ini juga kita akan rapat koordinasi, kita akan mendengar apa-apa yang masih diperlukan, yang masih menjadi kendala di lapangan. Tentu saja kami dengan arahan Bapak Menteri Kehutanan akan melengkapi semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto.

Peninjauan di Bukit Tengkorak menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Hasil pemantauan kondisi lapangan akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat dipenuhi secara tepat.

BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, OIKN, Manggala Agni, BPBD, MPA, serta unsur masyarakat akan terus memperkuat upaya pengendalian karhutla. Penanganan diarahkan pada percepatan pemadaman titik kebakaran, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan kawasan prioritas.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-tinjau-bukit-tengkorak-penanganan-karhutla-kaltim-terus-diperkuat

Baca Terusannya »»  

Buka Rural ICT Camp 2026, Wamenkomdigi Apresiasi Teknologi Digital Perikanan Warga

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam memanfaatkan teknologi digital pada sektor perikanan budidaya.

Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga.

Apresiasi tersebut disampaikan Wamenkomdigi saat membuka kegiatan Rural ICT Camp 2026 di Unit Instalasi Tambak Silvofishery Marannu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (14/09/2026).

Wamen Nezar menyoroti kolaborasi warga dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan serta Common Room dalam mengembangkan kawasan wanamina (silvofishery).

Melalui inisiatif ini, warga memanfaatkan instrumen digital untuk mengelola tambak secara terukur dan berbasis data.

“Kita menyaksikan bagaimana warga menggunakan teknologi digital untuk mengukur kadar garam, suhu, lalu mencatatnya sebagai big data dan membuat proyeksi ke depan. Ini adalah langkah penting kemandirian warga dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Wamen Nezar.

Menurut Wamen Nezar, perubahan iklim telah memberikan tantangan nyata di lapangan.

Tingginya tingkat salinitas akibat kemarau panjang, misalnya, memengaruhi kelangsungan hidup komoditas perikanan, seperti ikan dan kepiting.

Pemanfaatan data secara tepat membantu petambak mengambil langkah mitigasi secara cepat dan efisien.

Wamen Nezar menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan transformasi digital di tingkat komunitas bukan terletak pada jumlah perangkat atau aplikasi yang dibangun.

Hal yang terpenting adalah dampak langsung teknologi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak aplikasi yang dibuat atau berapa banyak perangkat yang dipasang. Ukurannya adalah apakah komunitas menjadi lebih berdaya, ekosistem lebih terjaga, dan penghidupan masyarakat menjadi lebih tangguh,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen terus mendukung inisiatif komunitas dengan memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah nonkomersial.

Wamen Nezar berharap Rural ICT Camp 2026 dapat menjadi living laboratory atau laboratorium hidup untuk menguji efektivitas teknologi bagi kemaslahatan masyarakat luas.

“Semoga dari tempat ini lahir model-model pemanfaatan internet yang dapat kita kembangkan untuk komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia,” pungkas Wamenkomdigi.

 

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/buka-rural-ict-camp-2026-wamenkomdigi-apresiasi-teknologi-digital-perikanan-warga 

Baca Terusannya »»  

Wamendagri Bima Arya Dorong Local Champion dan Komunitas Percepat Penanganan Permukiman Kumuh

 

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran Local Champion dan pemberdayaan berbasis komunitas untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Menurutnya, pendekatan dari akar rumput dapat memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan mengandalkan mekanisme birokrasi top-down.

"Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis dari yang berjalannya berliku," ujar Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, keberhasilan penataan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semangat tersebut tercermin dalam Gerakan Indonesia ASRI. Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaannya, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan.

Karena itu, Bima menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak semata-mata berorientasi pada perbaikan fisik rumah. Upaya tersebut perlu diarahkan pada pembangunan kawasan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

"Jadi ini bukannya soal membangun fisik rumah, tapi ini adalah membangun kawasan dengan melibatkan semua stakeholders," terangnya.

Sebagai gambaran peran Local Champion dalam penataan permukiman, Bima mencontohkan RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang berhasil bertransformasi dari lorong gersang menjadi kawasan hijau mandiri energi melalui aksi swadaya warga. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam membenahi lingkungan sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain.

Bima pun mendorong agar praktik baik seperti di Malaka Jaya dapat direplikasi secara lebih luas dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia.

 

Sumber : https://kemendagri.go.id/berita/wamendagri-bima-arya-dorong-local-champion-dan-komunitas-percepat-penanganan-permukiman-kumuh 

Baca Terusannya »»  

Pertamina Dorong Pengembangan Bioetanol Berbasis Multi-Feedstock dan Multi-Generation

 

Lampung, 14 September 2026 – Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) resmi meluncurkan Bioethanol Development Center di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Senin (14/9).

Kegiatan peluncuran dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, Pertamina, industri, akademisi, dan mitra strategis. Hadir antara lain Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto dan Presiden Direktur Toyota Tsusho Indonesia (TTI) Toru Murakami.

John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE memaparkan tujuan dari dibangunnya Bioethanol Development Center ini dari sisi teknologi yang dikembangkan mengedepankan pendekatan multi-feedstock dan multi-generation technology, dengan memanfaatkan beragam potensi bahan baku dan teknologi produksi bioetanol generasi pertama (1G) maupun generasi kedua (2G). Dimana pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus mendukung pengembangan ekosistem bioetanol nasional.

Momentum peluncuran juga ditandai dengan penandatanganan dua nota kesepahaman. Pertama, Kesepakatan Bersama antara Pertamina NRE dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk pengembangan agribisnis, ketahanan energi, dan pangan di Provinsi Lampung. Kedua, Nota Kesepahaman antara Pertamina NRE, TMMIN, TTI, dan Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (raBit) untuk menjajaki potensi teknis dan komersial produksi serta pemanfaatan bioetanol berkelanjutan di Indonesia, termasuk melalui kajian kelayakan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol dapat membentuk ekosistem yang mempertemukan pertanian, industri, teknologi, investasi, dan masyarakat dalam satu rantai ekonomi berbasis energi terbarukan.

“Lampung memiliki 430 ribu KL, dengan strategi utama reaktivasi, sinergi dengan PTPN, pengembangan sorgum terintegrasi generasi pertama (1G) dan generasi kedua (2G), pilot Bioethanol Development Center atau pusat pengembangan percontohan biomassa, hilirisasi singkong, hilirisasi jagung serta konversi pabrik, sehingga dapat mendukung ketahanan energi,” ujar Todotua, Senin (14/9).

Sementara itu, Mochammad Iriawan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam sambutannya mendukung peluncuran ini dan berterimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM serta Gubernur Lampung dalam menyukseskan pembangunan Bioethanol Development Center ini.

Lebih lanjut John Anis dalam pemaparannya menerangkan bahwa sorgum menjadi salah satu bahan baku yang menarik untuk dikembangkan karena memiliki potensi produktivitas dan siklus panen yang kompetitif.

“Yang menarik dari sorgum ini, selain produktivitasnya, siklusnya juga bisa tiga kali panen dalam setahun,” ujar John.

Pengembangan sorgum di Lampung diarahkan untuk menerapkan pendekatan multi-generation, yaitu memanfaatkan nira sebagai bahan baku bioetanol generasi pertama (1G), sementara batang atau bagian biomassa yang tersisa setelah pengambilan nira dapat dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua (2G).

John menjelaskan, Bioethanol Development Center di Lampung dikembangkan sebagai fasilitas pilot dengan kapasitas produksi bioetanol hingga 60 kiloliter per tahun. Fasilitas ini akan digunakan untuk menguji berbagai kombinasi bahan baku dan teknologi, mulai dari pre-treatment, hidrolisis, fermentasi, distilasi, hingga dehidrasi, termasuk tahapan pre-treatment untuk pengolahan bahan baku 2G.

“Pertamina NRE sangat berkomitmen dalam mendukung program Presiden dan cita-cita besar untuk mencapai produksi 1 juta kiloliter bioetanol per tahun dengan sistem multi-generation,”kata John Anis.

Peluncuran Bioethanol Development Center sekaligus menandai dimulainya pengembangan Lampung sebagai salah satu pusat pengembangan bioetanol secara end-to-end, mulai dari pengembangan dan budidaya bahan baku hingga pengolahan serta validasi teknologi.

Ke depan, hasil pengujian pada skala pilot akan menjadi dasar bagi technical, economic, and commercial assessment dalam menentukan pengembangan menuju skala demonstrasi dan komersial.

Sumber : https://pertamina.com/news/pertamina-dorong-pengembangan-bioetanol-berbasis-multi-feedstock-dan-multi-generation

Baca Terusannya »»  

Wamendag Dyah Roro Esti Meninjau SPBE PT Pertamina Trading & Services Padalarang

 

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Meninjau Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Pertamina Trading & Services di Padalarang, Senin (14 Sep).

Wamendag mengapresiasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Pertamina Trading & Services Padalarang yang telah menerapkan prosedur operasional standar (standard operating procedures/SOP) pengisian gas elpiji 3 kg. Penerapan SOP ini untuk memenuhi ketentuan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang telah ditetapkan Kemendag untuk menjamin ketepatan isi pada setiap tabung gas elpiji 3 kg dan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan antara Kemendag, Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina Patra Niaga pada 2024 lalu untuk memperbaiki SOP pengisian gas elpiji 3 kg, baik teknis operasional maupun ketertelusuran alat yang digunakan di SPBE.

Wamendag Roro mengimbau masyarakat untuk tidak ragu dalam menggunakan elpiji 3 kg yang telah tersegel resmi oleh pihak SPBE. Pengawasan dilakukan di 17 SPBE yang tersebar di 12 daerah, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kota Bandung, Kab. Karawang, Kota Medan, Kab. Bantul, Kab. Grobogan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, dan Kab. Wajo.

Pengawasan bertujuan menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat.

Turut hadir Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto; Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, serta hadir mendampingi Wamendag Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Aldison.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-meninjau-spbe-pt-pertamina-trading-services-padalarang 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Perlindungan Masyarakat dan Daya Saing Ekonomi, BPOM Gelar Forum Menenun Kebijakan Bersama Lintas Sektor

 

Jakarta – BPOM menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut digalang melalui diseminasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) terkait pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dilakukan melalui forum bertajuk “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi”.

Kegiatan digelar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPOM pada Senin (14/9/2026). Forum sinergi lintas sektor yang dirancang untuk menyatukan perspektif berbasis data, sains, dan regulasi melibatkan lintas sektor dari kalangan academia-business-government (ABG). Sinergi ini diperlukan guna merumuskan kebijakan pengawasan obat dan makanan yang adaptif, transparan, serta berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Plt. Deputi Usaha Mikro sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana, yang mewakili Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sony Harry Budiutomo Harmadi, yang mewakili Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir pula jajaran pimpinan tinggi madya BPOM, pakar dan staf khusus Kepala BPOM, pejabat fungsional ahli utama, pimpinan 116 unit kerja BPOM dari seluruh Indonesia, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta praktisi kebijakan publik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa mandat pengawasan yang diemban BPOM mencakup spektrum luas dari hulu ke hilir (pre-market hingga post-market). Perlindungan tersebut hadir langsung dalam setiap fase kehidupan masyarakat untuk memastikan seluruh produk yang beredar terjamin keamanan, khasiat, serta mutunya. Di samping aspek kesehatan, pengawasan yang kredibel turut menjadi motor penggerak ekonomi karena sektor obat dan makanan menaungi sekitar 4,3 juta pelaku usaha dengan perputaran ekonomi mencapai Rp6.000 triliun hingga Rp8.000 triliun per tahun atau berkontribusi sebesar 35–45% terhadap perekonomian nasional.

“Tugas BPOM berhadapan dan berdampak langsung kepada setiap individu. Ada tiga hal prinsip yang menjadi komitmen kami, yaitu menjamin keamanan, mutu, dan khasiat atau kemanfaatan produk. Kebijakan yang kami ambil harus berbasis bukti (evidence-based), berbasis data ilmiah, dan mampu teraplikasikan dengan filosofi 3M: Menjulang secara reputasi global, Membumi dalam implementasi, dan Mengakar di hati masyarakat,” ujar Taruna Ikrar. Taruna menambahkan bahwa rekognisi internasional berupa status WHO-Listed Authority (WLA) yang diraih BPOM membuktikan standar regulasi Indonesia telah sejajar dengan 10 regulator terbaik dunia demi menjamin rasa aman masyarakat.

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya pengawasan mutu obat dan pangan olahan dalam meningkatkan healthy active life expectancy (HALE). Menurutnya, tantangan saat ini bergeser pada pola konsumsi modern yang memerlukan pengawasan ketat terhadap kandungan gula, garam, dan lemak (GGL). Tantangan lainnya adalah untuk mendorong hilirisasi keanekaragaman hayati (biodiversity) lokal agar Indonesia mampu berdikari dalam penyediaan bahan baku obat dan fitofarmaka.

“Tantangan terberat kita bukan sekadar memperpanjang usia harapan hidup, melainkan mempersempit jarak antara usia hidup dan masa hidup yang sehat dan aktif. Kami mendukung penuh koordinasi dengan BPOM untuk dua mandat utama, memastikan obat dan makanan aman, bermutu, serta berkhasiat sekaligus memastikan potensi ekonomi sektor ini dapat menumbuhkan kemakmuran rakyat, memandirikan industri dalam negeri, dan memperkuat UMKM,” tegas Pratikno.

Urgensi perlindungan konsumen berbasis bukti turut diperkuat data BPS. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 77,1 tahun dengan angka morbiditas yang turun ke level 12,66%. Namun, pengawasan BPOM tetap menjadi garda terdepan, mengingat hampir 20% pengeluaran bulanan masyarakat dialokasikan untuk makanan jadi, serta 47,18% pengeluaran obat digunakan untuk swamedikasi (self-medication) tanpa resep dokter.

“Tingginya keputusan masyarakat membeli makanan jadi dan obat mandiri menunjukkan betapa krusialnya peran BPOM. Masyarakat percaya penuh bahwa produk yang beredar telah diawasi dengan aman. Sains data dan ekosistem data yang kuat bersama BPOM memastikan kebijakan edukasi maupun intervensi regulasi dapat dirumuskan secara tepat sasaran,” tutur Sonny.

Dari sudut pandang pembinaan dunia usaha, Plt. Deputi Usaha Mikro/Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana menyatakan bahwa kepatuhan standar BPOM merupakan jaminan mutu yang krusial bagi 65 juta unit UMKM yang menyumbang 61% PDB nasional. “Sinergi regulasi diharapkan menempatkan legalitas bukan sebagai beban administratif, melainkan investasi strategis agar produk usaha mikro naik kelas dan aman dikonsumsi publik,” jelas Reghi.

Menutup rangkaian pandangan strategis, Gubernur URI sekaligus Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menggarisbawahi bahwa transformasi kebijakan publik yang berdampak menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki perpaduan antara kapasitas intelektual (best mind) dan integritas moral (best heart). Ia menyebut bahwa dengan pendekatan evidence-based policy yang transparan dan akuntabel, kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dihasilkan BPOM tidak sekadar berorientasi pada keluaran (output) regulasi, tetapi secara konsisten menghasilkan manfaat nyata (outcome dan impact) demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM bersama seluruh tokoh pimpinan kementerian/lembaga tinggi negara yang hadir melakukan penanaman “Pohon Kebijakan” secara virtual. Penanaman tersebut menjadi simbol dari komitmen kolaborasi dalam menjalankan kebijakan pengawasan obat dan makanan yang menganut filosofi pohon: berakar kuat pada empiris, bertumbuh kokoh melalui kerja sama yang kuat bersama lintas sektor, serta mampu mengayomi dan memberikan buah manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Kepala BPOM meluncurkan 2 buku karyanya, yang berjudul 2 Tahun Kepemimpinan Menjulang Membumi Mengakar dan NeuroLeadership.

Setelah rangkaian pembukaan, kegiatan inti diseminasi kebijakan dihadirkan melalui sesi talkshow bertajuk "From Data to Impact: Pengawasan Obat dan Makanan yang Lebih Bermakna". Bersama narasumber ahli dari akademisi dan praktisi kebijakan publik, yaitu Trubus Rahardiansah dan Cashtry Meher, talkshow membahas kontribusi dan dampak dari 7 hasil hasil analisis kebijakan obat dan makanan yang dilahirkan BPOM sepanjang tahun 2025.

Berlanjut pada sesi talkshow kedua yang menjadi sesi terakhir sekaligus menjadi forum konsultasi publik atas rancangan topik analisis kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Sesi tersebut menghadirkan akademisi dan pakar keamanan pangan Dedi Fardiaz serta Ketua Tim Kerja  Manajemen Implementasi Kebijakan Badan Pembangunan Kebijakan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nelly Puspandari. Keduanya membahas 6 topik mengenai pengawasan obat dan makanan.

 

 

Sumber : https://www.pom.go.id/berita/perkuat-perlindungan-masyarakat-dan-daya-saing-ekonomi-bpom-gelar-forum-menenun-kebijakan-bersama-lintas-sektor 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Tandatangani Nota kesepahaman Dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Pengelolaan Pantai Utara Jawa, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen TNI bersama BOPPJ dalam memperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari program strategis nasional. Pembangunan ini memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat pesisir, mengendalikan risiko banjir rob, menjaga konektivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut penguatan ketahanan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. "Perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut kita semakin memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan," ujar Panglima TNI.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi dukungan pengamanan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemanfaatan dan pengawasan personel, sarana dan prasarana para pihak, serta dukungan penguatan pembinaan teritorial di wilayah pembangunan. Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi serta pertukaran data dan/atau informasi guna membangun koordinasi yang efektif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Melalui Nota Kesepahaman tersebut, TNI dan BOPPJ berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai salah satu program strategis nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan masyarakat, penguatan ketahanan wilayah, kelancaran konektivitas, keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta kepentingan nasional.

Sumber : https://tni.mil.id/view-267682-panglima-tni-tandatangani-nota-kesepahaman-dengan-kepala-badan-otorita-pengelola-pantai-utara-jawa.html

Baca Terusannya »»  

Evaluasi 6 Bulan PP TUNAS, 28 Juta Anak Terlindungi, Kepatuhan Platform Meningkat

 

Enam bulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi sejauh mana platform digital menjalankan kewajiban pelindungan anak.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pelindungan anak mulai terukur melalui proses penilaian mandiri (self-assessment), verifikasi dan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), hingga penerapan langkah dan fitur pelindungan anak pada sejumlah platform digital.

Melalui penerapan berbagai kewajiban tersebut, sekitar 28 juta anak di Indonesia telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menjadi tahapan penting untuk memastikan kewajiban pelindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret oleh penyelenggara platform digital.

“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan self-assessment.

Dari jumlah tersebut, Kemkomdigi telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 60 PLF, yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi.

Sebanyak 42 (empat puluh dua) PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sedangkan 18 (delapan belas) PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Penerapan pelindungan anak juga terlihat dari berbagai langkah teknis yang mulai diterapkan oleh sejumlah platform digital.

Roblox, misalnya, menerapkan sistem age gate dan klasifikasi fitur berdasarkan usia serta secara otomatis mengalihkan sekitar 23 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun ke pengaturan pelindungan yang lebih ketat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi PP TUNAS tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata pada desain, fitur, dan tata kelola layanan digital untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat bagi anak.

Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban self-assessment hingga 31 Desember 2026.

“Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan secara langsung PLF terkait sebagai layanan berprofil risiko tinggi,” tandas Meutya.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan PP TUNAS dan tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian mandiri, verifikasi, serta pelaksanaan kewajiban PSE dalam pelindungan anak.

Kemkomdigi memastikan evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan langkah nyata PSE dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Berikut adalah 42 PLF yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital terdiri atas 28 PLF berprofil risiko rendah, yaitu:

1. Apple Arcade;
2. Lapak Gaming;
3. Itemku;
4. App Store;
5. Apple Books;
6. Situs Web Lazada Service;
7. OPPO Official Website;
8. Game Center & Games;
9. Google Shopping;
10. Livin' Next-G;
11. Eidupay;
12. DANA;
13. UniPin;
14. Livin' by Mandiri;
15. Netflix Kids Profile;
16. FaceTime;
17. iMessage;
18. Google Messages;
19. Gmail;
20. Canva Pendidikan;
21. iCloud Drive & Photos;
22. Siri;
23. YouTube Kids;
24. Google Maps;
25. Gemini;
26. Apple Maps;
27. Apple Invites; dan
28. Google Classroom.

Sementara itu, sebanyak 14 PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital sebagai PLF berprofil risiko tinggi, yaitu:

1. Aplikasi Lazada;
2. Situs Web Lazada;
3. Blibli;
4. BMoney;
5. Vidio;
6. Hago App;
7. Pinterest;
8. SnackVideo;
9. X;
10. Sola Mahjong;
11. Goddess of Victory: NIKKE;
12. Age of Empires Mobile;
13. Valorant; dan
14. Teamfight Tactics Mobile.

Adapun 18 PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 PLF memiliki hasil verifikasi berprofil risiko rendah, yaitu:

1. Google Play;
2. PlayStation;
3. Apple Music;
4. Apple TV;
5. Spotify;
6. Ruangguru App dan Ruangguru Web-based;
7. Google Workspace;
8. Google Search;
9. Safari; dan
10. Google Photos.

Sementara itu, sebanyak 8 PLF lainnya memiliki hasil verifikasi berprofil risiko tinggi, yaitu:

1. Apple Podcasts;
2. WeTV (Layanan Streaming);
3. MAXStream TV;
4. Discord;
5. Telegram Messenger;
6. YouTube;
7. Ludo World–Ludo Superstar; dan
8. Crossfire: Legends.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/evaluasi-6-bulan-pp-tunas-28-juta-anak-terlindungi-kepatuhan-platform-meningkat 

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Rumuskan Denda 6 Persen Pendapatan Global bagi Platform Pelanggar PP TUNAS

 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah merumuskan besaran denda bagi platform digital yang melanggar ketentuan pelindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen dari pendapatan global. Sementara bagi PSE privat dalam negeri, besaran denda maksimal disesuaikan dengan skala usaha, yakni Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan mekanisme sanksi diperlukan agar kewajiban pelindungan anak memiliki konsekuensi yang jelas bagi platform yang tidak menjalankan ketentuan.

“Untuk platform digital skala besar atau global, denda yang kami rumuskan sebesar 6 persen dari pendapatan global. Sementara untuk PSE privat dalam negeri, besaran dendanya disesuaikan dengan skala usaha,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Menurutnya, perumusan besaran denda telah melalui proses konsultasi publik dan sosialisasi bersama PSE privat. Rumusan tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Sebelum formulasi ditetapkan, ini sudah melalui konsultasi publik, sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE terutama ke delapan platform (berisiko tinggi) dan juga sudah resmi diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan ditetapkan dalam PP PNBP bersama kementerian terkait," jelasnya.

Adapun delapan platform yang sejak awal telah ditetapkan sebagai layanan dengan profil risiko tinggi yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Meutya menambahkan bahwa penentuan skala usaha PSE privat dalam negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021.

Penerapan sanksi menjadi bagian dari mekanisme penegakan PP TUNAS. Kemkomdigi memastikan instrumen sanksi disiapkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban pelindungan anak, sekaligus memastikan ruang digital tetap aman bagi anak tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi.

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-rumuskan-denda-6-persen-pendapatan-global-bagi-platform-pelanggar-pp-tunas 

Baca Terusannya »»