Cari Blog Ini

Rabu, 18 November 2026

Disambut Hangat Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo Hadiri Jamuan Makan Malam KTT APEC 2026 di Shenzhen


 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam dalam rangka The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang digelar di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Rabu, 18 November 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik yang berkumpul di Shenzhen untuk mempererat hubungan dan kerja sama kawasan.

Setibanya di SICC, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden RRT Xi Jinping bersama Ibu Peng Liyuan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai penyambutan tersebut, saat Presiden Prabowo dan Presiden Xi saling berjabat tangan sebelum mengabadikan momen kebersamaan dalam sesi foto.

Usai penyambutan, Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara dan ekonomi anggota APEC lainnya. Pertemuan tersebut menjadi momen kebersamaan para pemimpin sebelum mengikuti rangkaian acara jamuan makan malam.

Setelah seluruh pemimpin berkumpul, Presiden Prabowo bersama para pemimpin lainnya kemudian menuju area foto bersama. Para pemimpin kemudian berpose dalam satu bingkai, mengabadikan kebersamaan mereka dalam rangkaian KTT APEC 2026.

Selesai sesi foto bersama, Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya melanjutkan agenda menuju lokasi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping selaku tuan rumah. Dalam jamuan tersebut, tampak Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin duduk tepat di sebelah kanan Presiden Prabowo.

Turut hadir pula dalam jamuan makan malam tersebut diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung, sejumlah pemimpin negara ASEAN, serta para pemimpin ekonomi anggota APEC lainnya.

Rangkaian jamuan makan malam diawali dengan pembukaan dan pidato sambutan Presiden Xi Jinping sebagai tuan rumah. Suasana jamuan semakin semarak dengan penampilan seni dan budaya Tiongkok yang mengiringi santap malam para pemimpin. Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Negeri Tirai Bambu sekaligus menjadi bagian dari penyambutan tuan rumah kepada para tamu kehormatan.

Jamuan makan malam ini menjadi salah satu momentum diplomasi dalam rangkaian APEC 2026, yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai ekonomi utama dunia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bagi Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut sekaligus menegaskan partisipasi aktif Indonesia dalam membangun komunikasi, memperkuat kemitraan, dan mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di kawasan Asia-Pasifik.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/disambut-hangat-presiden-xi-jinping-presiden-prabowo-hadiri-jamuan-makan-malam-ktt-apec-2026-di-shenzhen/ 


Baca Terusannya »»  

Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

 

Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak. Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (People-Centered Policy).

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy. Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan ini, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

"Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka," ujar Yassierli.

Menurutnya, People-Centered Policy mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.

Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.

"Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," tegasnya.




Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-semua-warga-berhak-atas-kesempatan-kerja-layak


Baca Terusannya »»  

MenKomdigi Meutya Hafid: Pembelajaran Coding Bantu Siapkan Talenta Digital Indonesia


 

Menteri Komunikasi dan Digitial Meutya Hafid menyampaikan Indonesia membutuhkan sedikitnya 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Meutya Hafid menyampaikan pentingnya integrasi pembelajaran coding sejak sekolah agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi digital bagi masyarakat.

Meutya mengapresiasi penyelenggaraan Student Coding Competition 2026 yang digelar oleh ROBLOX dan Ruangguru yang berhasil menjangkau lebih dari 7.500 peserta didik dan melibatkan lebih dari 750 guru. Dari ribuan peserta tersebut, sebanyak 25 finalis terpilih untuk mengikuti babak final dan menerima penghargaan.

“Di tahun 2030, untuk menjalankan transformasi digital dengan baik, kita memerlukan minimal 12 juta talenta digital. Kegiatan-kegiatan seperti hari ini tentu akan berkontribusi terhadap target yang cukup tinggi itu,” ujar Meutya dalam acara Grand Final & Awarding Student Coding Competition 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Meutya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya potensi generasi muda dalam mengembangkan keterampilan digital. Namun, pengembangan talenta digital tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi, melainkan juga membutuhkan proses pembelajaran, pendampingan guru, dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas secara berkelanjutan.

Meutya menjelaskan pengembangan talenta digital merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital nasional yang dijalankan Kemkomdigi melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga prinsip tersebut perlu berjalan beriringan agar kemajuan teknologi tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan masyarakat di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, Meutya melihat industri gim digital memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi sarana edukasi. Indonesia bahkan termasuk dalam tiga negara dengan jumlah pengguna Roblox terbesar di dunia. Besarnya basis pengguna ini perlu diimbangi dengan pengembangan ekosistem gim yang memperhatikan aspek keamanan sejak awal atau safety by design.

Ia menilai karya gim dan aplikasi yang dihasilkan melalui kompetisi coding dapat menjadi media edukasi keamanan digital yang lebih dekat dengan kehidupan anak. Melalui pengalaman bermain yang menarik dan interaktif, pesan mengenai pelindungan data pribadi, kesadaran terhadap risiko digital, serta perilaku aman di internet dapat disampaikan dengan lebih efektif.

“Kalau pemerintah bicara dengan kata-kata, mungkin hanya didengar 25 persen. Tetapi kalau hadir dalam bentuk gim yang menarik, seperti yang dilahirkan oleh adik-adik semua, ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi,” ungkapnya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada 25 finalis yang berhasil melewati berbagai tahapan kompetisi dari total lebih dari 7.500 peserta. Ia berharap pengalaman tersebut menjadi langkah awal bagi para siswa untuk terus mengembangkan keterampilan pemrograman, kreativitas, dan kemampuan menghasilkan karya yang menjawab persoalan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, kemampuan coding akan semakin bernilai ketika diterjemahkan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, guru, dan industri teknologi perlu terus diperkuat untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus membangun ekosistem talenta digital yang produktif, inovatif, dan aman.

“Rasa bangga saya kepada kedua puluh lima finalis yang terpilih. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi anak-anak dan guru, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutup Meutya.

 

 


 


Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-pembelajaran-coding-bantu-siapkan-talenta-digital-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Industri Asuransi, OJK Bangun Kolaborasi Antarregulator ASEAN, OJK Gelar 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting

 

Bali, 18 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan di ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global, serta tantangan risiko transformasi digital.

Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat pengawasan industri asuransi, meningkatkan pelindungan pemegang polis, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi.

“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada pembukaan 29th ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu.

Forum tersebut mengusung tema “Strengthening the Resilience of the ASEAN Insurance Ecosystem: Navigating Global Uncertainty and Accelerating Digital Transformation" dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.

Menurut Friderica, berbagai isu ekonomi dan asuransi dibahas dalam forum ini di antaranya berbagai inisiatif regional, termasuk asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana dan kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN. Termasuk juga membahas program penjaminan polis di Indonesia yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028.

“Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan," kata Friderica.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat antarotoritas asuransi di ASEAN diharapkan dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam merespons risiko-risiko yang terus berkembang, sehingga semakin menjaga kepercayaan masyarakat.

“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko," kata Ogi.

Selain itu, kolaborasi lintas negara di kawasan ASEAN juga penting mendukung industri reasuransi, mengingat kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap risiko bencana.

OJK mendorong penguatan kerja sama ASEAN dalam menangani pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, termasuk melalui kanal digital. Kerja sama tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah praktik pemasaran produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara.

Tantangan Global

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, menekankan bahwa kolaborasi regional menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan industri asuransi, melindungi kepentingan pemegang polis, dan memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta pesatnya digitalisasi.

“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang," kata Herman.

Herman mengatakan bahwa ASEAN telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global dan tetap menjadi salah satu kawasan yang paling menjanjikan bagi investasi, termasuk pada sektor asuransi.

Penguatan Kerja Sama Pengawasan Industri Asuransi ASEAN

Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK mendorong pembahasan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian regulator dan industri asuransi ASEAN. Agenda tersebut meliputi keuangan berkelanjutan dan ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pengawasan asuransi, penguatan program penjaminan polis, kerja sama pengawasan lintas negara, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan industri dan regulator asuransi ASEAN yang berlangsung pada 16–19 November 2026. Rangkaian tersebut mencakup 15th ASEAN Insurance Congress, 29th ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM), 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting, serta Joint Plenary Meeting AIRM dan AIC.

Pertemuan AIC membahas berbagai perkembangan industri asuransi di kawasan, meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, serta berbagai inisiatif kerja sama industri.

Rangkaian kegiatan terkait lainnya meliputi pertemuan badan pengurus ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI), pembahasan asuransi kesehatan berkelanjutan bersama Global Asia Insurance Partnership (GAIP), serta pembahasan kerja sama pembiayaan dan asuransi risiko bencana oleh kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI).

Melalui penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi regional dalam membangun ekosistem industri asuransi ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan. Sinergi antarregulator diharapkan dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memperkuat efektivitas pengawasan, serta meningkatkan akses dan pelindungan asuransi bagi masyarakat di kawasan.

 

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Gelar-29th-ASEAN-Insurance-Regulators-Meeting-(AIRM)-dan-52nd-ASEAN-Insurance-Council-(AIC)-Meeting.aspx 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Kemitraan Ekonomi dengan Jerman, Indonesia Dorong Peningkatan Perdagangan dan Investasi

 


Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kemitraan ekonomi dengan Jerman melalui percepatan implementasi kerja sama perdagagan, peningkatan investasi, serta pengembangan berbagai sektor strategis. Di tengah dinamika perekonomian global, kemitraan ekonomi yang berkelanjutan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi kedua negara. Hal tersebut diutarakan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dengan State Secretary Kementerian Luar Negeri Federal Jerman Bernhard Kotsch yang membahas penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi Indonesia–Jerman, Rabu (18/11).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik perkembangan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang akan segera ditandatangani. Indonesia berharap Jerman dapat mendukung percepatan implementasi IEU-CEPA mulai 1 Januari 2027, sekaligus memperkuat dukungan teknis dalam tahap implementasinya. Terkait implementasi kebijakan lingkungan Uni Eropa, khususnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan perlindungan dan kesiapan petani kecil.

Dalam hal ini, Indonesia mengharapkan dukungan Jerman dalam penguatan pengelolaan data, sistem ketertelusuran digital (digital traceability), serta peningkatan kapasitas petani kecil agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Jerman terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sementara itu, dalam kerja sama transisi energi juga dibahas mengenai Just Energy Transition Partnership (JETP).

Beberapa sektor potensial bagi investor Jerman meliputi semikonduktor, hilirisasi industri, data center, dan Artificial Intellient (AI). Besarnya pasar domestik Indonesia serta peluang pengembangan industri berbasis teknologi dinilai dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan Jerman untuk memperluas kegiatan usahanya di Indonesia. “Peningkatan investasi menjadi salah satu prioritas penting. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas untuk melakukan debottlenecking dan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor,” ujar Wamenko Dradjad.

Menanggapi hal tersebut, State Secretary Kotsch menyampaikan dukungan Jerman terhadap percepatan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA. Jerman juga menyambut baik upaya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Jerman, termasuk melalui penguatan komunikasi langsung antara kementerian terkait di Indonesia dengan pelaku usaha Jerman. Fasilitasi investasi dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mendorong lebih banyak perusahaan Jerman berinvestasi dan mengembangkan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama di berbagai sektor strategis, sekaligus mendorong terciptanya hubungan ekonomi Indonesia–Jerman yang semakin konkret dan saling menguntungkan.

Turut mendampingi pada pertemuan tersebut yakni Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7233/perkuat-kemitraan-ekonomi-dengan-jerman-indonesia-dorong-peningkatan-perdagangan-dan-investasi 


Baca Terusannya »»  

26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, MenKomdigi Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban


 

Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.

“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi menyebabkan pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Konten bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.

Kompleksitas ancaman tersebut tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban. Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu melibatkan representasi manusia secara nyata.

Menurut Meutya, perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital juga perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.

“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.

Untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Meutya menekankan bahwa tanggung jawab pelindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan teknologi perlu berperan aktif mengawasi konten pada platform masing-masing, mengingat pemerintah tidak dapat melakukan pemutusan akses secara langsung terhadap setiap konten yang berada dalam sistem platform tanpa keterlibatan penyelenggaranya.

Karena itu, perusahaan platform didorong untuk memperkuat teknologi moderasi konten dan melakukan pengawasan secara aktif guna mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.

“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.

Di sisi lain, Meutya menilai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang. Pemahaman terhadap teknologi, kemampuan investigasi di ruang digital, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku hingga jaringan yang berada di balik penyebaran konten ilegal.

“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/26-ribu-konten-pornografi-anak-ditangani-meutya-hafid-tekankan-pentingnya-pelacakan-pelaku-dan-pelindungan-korban 

Baca Terusannya »»  

Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, MenKomdigi Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital

 


Perputaran dana judi online pada semester pertama tahun 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian online. Namun, besarnya dana yang masih beredar menuntut penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online membutuhkan sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam memastikan pencegahan di ruang digital dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan dapat lebih sinergis.

“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Meutya menjelaskan, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs-situs perjudian, tetapi juga harus menyasar pelaku, jaringan, serta aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku.

“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.

Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar. Langkah ini menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung dan pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online.

Tantangan pemberantasan judi online juga semakin kompleks karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

Selain itu, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Meutya, kondisi ini membutuhkan penanganan yang cermat agar pemberantasan judi online tidak justru merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.

“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Meutya menekankan pentingnya penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan judi online dapat semakin efektif, tidak hanya dalam membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian, tetapi juga dalam mengungkap pelaku dan memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlangsungan kejahatan digital.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/nilai-transaksi-judi-online-turun-129-persen-meutya-hafid-kemkomdigi-dan-polri-terus-perkuat-pemberantasan-kejahatan-digital 


Baca Terusannya »»  

Kemnaker Perkuat Pelindungan K3 Pekerja Sektor Perikanan melalui Sinergi Pengawasan ASEAN

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan melalui penyelarasan regulasi dan pelaksanaan pengawasan bersama (joint inspection) antarnegara anggota ASEAN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelindungan pekerja sekaligus mendorong terwujudnya pekerjaan layak di sektor perikanan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Ismail menjelaskan bahwa K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan pelindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.

"Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan," jelas Ismail.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN juga telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat pelindungan K3, termasuk bagi pekerja sektor informal dan pekerja di sektor perikanan.

"Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga," katanya.

Ismail menambahkan, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi K3 diterapkan secara efektif guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor perikanan. Upaya tersebut juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja, termasuk pekerja sektor perikanan, sebagai bagian dari pelindungan HAM.

Untuk itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi serta peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.

"Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara," ujarnya.
 
 
 


Baca Terusannya »»  

Menko Polkam: Perbedaan Pendapat Jangan Jadi Sumber Perpecahan, Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan

 


Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama menjaga persatuan dan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang. Menko Polkam menegaskan bahwa keamanan dan demokrasi harus berjalan beriringan, dengan tetap menjunjung tinggi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Menko Polkam menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resminya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu sore (18/11/2026). Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, TNI, dan Polri menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Dalam menghadapi derasnya arus informasi, Menko Polkam mengingatkan masyarakat agar semakin bijak menggunakan media sosial. Setiap informasi perlu diperiksa kebenarannya sebelum disebarluaskan guna mencegah berkembangnya hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Menurutnya, ruang digital harus menjadi sarana memperkuat persaudaraan, membangun komunikasi yang sehat, serta menjaga persatuan bangsa, bukan justru menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Selain itu, Menko Polkam mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian antarwarga, dan sistem keamanan lingkungan. Apabila terjadi persoalan atau gesekan di masyarakat, penyelesaiannya perlu mengutamakan dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat terkait. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menko Polkam juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap perbedaan hendaknya disikapi secara dewasa, tanpa kebencian, permusuhan, maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak persatuan bangsa. “Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, adil, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tidak bertindak sendiri ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan, melainkan mengutamakan keselamatan dan melaporkannya melalui saluran resmi kepada aparat berwenang.

Mengakhiri pernyataannya, Menko Polkam mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/menko-polkam-perbedaan-pendapat-jangan-jadi-sumber-perpecahan-keamanan-dan-demokrasi-harus-berjalan-beriringan/ 

Baca Terusannya »»  

Menko Yusril: Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Penanganan Kasus Berjalan Profesional

 


Jakarta, 18 November 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar terus mengalami perkembangan. Penanganan perkara yang dilakukan di Mabes Polri tersebut berlangsung secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.

Dalam keterangannya kepada awak media di Trinity Tower, Rabu (18/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan tindak pidana makar semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memperjelas hubungan antara para pelaku serta keterkaitan kedua tindak pidana tersebut, gelar perkara direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11).

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Yusril.

Ia menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan terbuka.

Menko Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang telah ada ataupun menetapkan tersangka baru.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkapnya.

Terkait barang bukti, Menko Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden. Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.

Mengenai dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Menko Yusril menyampaikan bahwa temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Ia juga menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan yang saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang kepada pihak-pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ungkapnya.

Menko Yusril turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.

Terkait pembenahan regulasi penyadapan, Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyadapan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi.

“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” pungkas Yusril.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Seluruh proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Sumber : https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/menko-yusril-keterkaitan-penyadapan-dan-dugaan-makar-semakin-nyata-penanganan-kasus-berjalan-profesional 

Baca Terusannya »»  

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat komunikasi kelembagaan dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Rapat Komunikasi Lembaga Negara, Kepercayaan Publik, dan Penguatan Demokrasi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Bandung, 18–19 November 2026.

Menurut Cucun, kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat ini merupakan langkah positif untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.

Wakil rakyat dari Dapil Jabar II ini menilai komunikasi publik menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat KPU. Sebagai pihak yang juga merupakan produk dari proses demokrasi, Cucun memahami pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Kerja-kerja nyata KPU harus terus disampaikan kepada publik. Mulai dari tahapan persiapan, proses yang berkaitan dengan partai politik, tahapan pemilih, hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan pesta demokrasi,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi saat ini menuntut KPU untuk lebih aktif menyampaikan informasi yang valid, transparan, dan mudah dipahami masyarakat guna mencegah berkembangnya disinformasi.

Menurutnya, komunikasi publik tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau di penghujung tahapan pemilu. Sebaliknya, setiap proses dan kinerja KPU harus dikomunikasikan secara konsisten sejak awal.

“Jangan lelah untuk menjelaskan kepada publik. Komunikasi harus dibangun sejak awal, bukan hanya di ujung ketika persoalan sudah muncul. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan tidak mudah terpengaruh disinformasi,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Cucun berharap forum komunikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

Ia menegaskan, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan merupakan modal penting dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komunikasi-Publik-Kunci-Bangun-Kepercayaan-Masyarakat-terhadap-Penyelenggara-Pemilu-70743 

Baca Terusannya »»  

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat selanjutnya. Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Dalam pendapat mini masing-masing, fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan agar RUU yang disusun tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja. Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah persetujuan bersama tersebut, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I dan menjadi bagian dari proses sebelum RUU dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II. Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan menentukan persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-III-dan-Pemerintah-Sepakat-Bawa-RUU-Perampasan-Aset-ke-Paripurna-70740 


Baca Terusannya »»  

Dorong Generasi Muda Kritis Berbasis Data, Kemenko Perekonomian Bekali Peserta Pemagangan Batch 3 Angkatan II Tahun 2026

 

Pemerintah terus mengakselerasi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Langkah strategis tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang dirancang untuk menjembatani kesiapan lulusan baru (fresh graduate) agar memiliki kompetensi praktis sebelum memasuki dunia kerja profesional.

“Hari ini kita berkumpul menyambut peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kalian adalah generasi muda terpilih yang akan melihat dan terlibat langsung bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, dikoordinasikan, dan diwujudkan menjadi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara Temu Perdana dan Pembekalan Pimpinan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11).

Penempatan para peserta pemagangan di Kemenko Perekonomian akan mencakup 21 unit kerja pada tujuh klaster koordinasi kebijakan ekonomi nasional, mulai dari bidang ekonomi makro, kerja sama ekonomi internasional dan investasi, energi dan sumber daya mineral, industri dan ketenagakerjaan, perniagaan dan ekonomi digital, hingga ekonomi kawasan. Sebagai kelanjutan komitmen pengembangan talenta, Pemerintah juga telah menyiapkan Stimulus Magang dan Vokasi Nasional sebesar Rp5,68 triliun untuk tahun 2027.

Secara nasional, Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi pada tahun 2026 menargetkan sebanyak 150.000 peserta dengan masa pemagangan selama 6 (enam) bulan. Hingga pelaksanaan Batch 1 sampai dengan Batch 3A, program ini telah menjangkau 142.787 peserta atau sekitar 95,1% dari target, yang tersebar baik di sektor perusahaan maupun satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Selama mengikuti program, setiap peserta memperoleh fasilitas uang saku setara upah minimum kabupaten/kota lokasi magang, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan langsung dari mentor, serta sertifikat pemagangan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Khusus di lingkungan Kemenko Perekonomian, pada Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 ini terpilih sebanyak 43 talenta muda terbaik dari total 581 pelamar yang berasal dari 22 perguruan tinggi di Indonesia. Para peserta tersebut memiliki latar belakang disiplin ilmu yang beragam mulai dari hukum, ekonomi, hubungan internasional, psikologi, hingga sains dan teknologi, dengan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai 3,63.

Dalam pembekalannya, Wamenko Dradjad turut memaparkan ketangguhan fundamental ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh sebesar 5,47% (yoy) pada Triwulan III 2026, tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Kinerja solid tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% dengan porsi mencapai 51,97% terhadap PDB serta menyumbang 2,62 poin pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Januari–September 2026 sebesar Rp1.539,2 triliun, hingga perbaikan indikator kesejahteraan seperti penurunan Rasio Gini menjadi 0,368, angka kemiskinan turun ke 8,07%, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke level 4,75%.

Lebih lanjut, Wamenko Dradjad mengajak para peserta untuk berpikir kritis berbasis data guna meluruskan narasi keliru terkait pelemahan daya beli masyarakat yang berisiko menggerus kepercayaan (confidence) pelaku usaha dan konsumen. Data menunjukkan bahwa penguatan konsumsi rumah tangga yang jauh melampaui rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 1,06% per tahun tersebut diiringi oleh kenaikan PDB per kapita menjadi USD5.083 (Rp83,7 juta) pada 2025 serta menurunnya ketimpangan. Fenomena yang terjadi bukanlah pelemahan daya beli, melainkan pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah ekonomi digital dan sektor jasa, yang tercermin dari tingginya pertumbuhan kelompok Restoran dan Hotel sebesar 6,59% serta Transportasi dan Komunikasi sebesar 5,83%.

Selain pemahaman berbasis data, Wamenko Dradjad menitipkan empat pesan utama lainnya bagi para peserta magang, yakni menjaga integritas sebagai fondasi kepercayaan, menjadi talenta yang adaptif serta melek teknologi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan pusat data (data center), memperkuat kolaborasi lintas disiplin, serta menumbuhkan semangat pengabdian berlandaskan nilai BerAKHLAK.

“Manfaatkan setiap hari dari program ini dan kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa generasi kalianlah yang akan membuat Indonesia makin mampu menerapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang didorong terus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. dengan ini saya nyatakan Program Pemagangan Batch 3 Angkatan Kedua Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi saya buka,” tutup Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Plh. Sekretaris Kemenko Perekonomian sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian Hari Nugroho, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Kemenko Perekonomian, para mentor, serta peserta pemagangan Batch 3 Angkatan II Kemenko Perekonomian

 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7232/dorong-generasi-muda-kritis-berbasis-data-kemenko-perekonomian-bekali-peserta-pemagangan-batch-3-angkatan-ii-tahun-2026 


Baca Terusannya »»  

Atasi Banjir Berulang, Subulussalam Usulkan Normalisasi Sungai dan Kanal Oboh

 


Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh, mengusulkan penanganan terpadu Sungai Lae Soraya untuk mengurangi dampak banjir yang berulang setiap tahun. Usulan tersebut mencakup pengerukan sedimentasi, pembangunan talud pengaman tebing, relokasi sekolah, hingga pembangunan Kanal Oboh sebagai alternatif mitigasi jangka panjang.

Kebutuhan penanganan semakin mendesak setelah banjir pada Kamis (12/11/2026) berdampak pada 23 desa di Kecamatan Sultan Daulat, Rundeng, Longkib, dan Simpang Kiri. Di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, gerusan tebing sungai dilaporkan mencapai 15 meter, sementara SD Negeri 1 Jabi-Jabi turut terdampak lumpur banjir.

Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin mengatakan pengerukan sedimentasi dan pembangunan talud diperlukan pada titik-titik rawan erosi. 

Selain melindungi permukiman, penanganan juga perlu menjamin keberlangsungan layanan pendidikan. Karena itu, relokasi SD Negeri 1 Jabi-Jabi diusulkan agar kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu banjir.

Untuk jangka panjang, pemerintah kota mengusulkan pembangunan Kanal Oboh sepanjang 16,2 kilometer dari kawasan Desa Oboh hingga bermuara ke Samudra Hindia. Kanal tersebut diharapkan dapat mengalihkan sekitar sepertiga aliran Sungai Lae Soraya untuk mengurangi risiko banjir di Subulussalam.

Pembangunan kanal diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui skema tahun jamak selama tiga tahun. Rencana tersebut masih berupa usulan pemerintah daerah dan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan langkah mitigasi yang diperlukan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Sugiono menekankan pentingnya solusi menyeluruh agar masyarakat tidak terus menghadapi dampak banjir yang sama setiap tahun.

“Perlu ada upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan banjir di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dampaknya harus bisa berkurang dirasakan masyarakat,” ujar Sugiono saat meninjau Desa Jabi-Jabi, Selasa (17/11/2026).

Menurut Sugiono, pemerintah menjalankan dua agenda secara bersamaan, yakni melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun lalu serta mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Keduanya perlu berjalan beriringan agar hasil pemulihan dapat terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik.

“Saya kira harus ada satu program yang sifatnya jangka panjang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah agar kita tidak setiap tahun mengulangi kejadian serupa,” katanya.

Sugiono menegaskan berbagai alternatif penanganan dari pemerintah daerah menjadi masukan penting untuk pembahasan lanjutan. 

Melalui penyelarasan kebutuhan daerah dan dukungan pemerintah pusat, penanganan diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko terhadap rumah warga, akses masyarakat, dan fasilitas pendidikan.

 

 


Sumber : https://www.satgasprr.go.id/siaran-pers/atasi-banjir-berulang-subulussalam-usulkan-normalisasi-sungai-dan-kanal-oboh-mL 

Baca Terusannya »»  

Tinjau Dampak Banjir di Subulussalam: Menko PMK Tekankan Kesiapsiagaan Warga dan Mitigasi Jangka Panjang

 

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mendorong kesiapsiagaan warga dan penguatan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Upaya tersebut diperlukan agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat dikurangi dan kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat melakukan kunjungan lapangan penanganan bencana hidrometeorologi di Kampong Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, pada Selasa (17/11/2026). Sugiono didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Kehadiran Menko PMK dan rombongan disambut Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin, Wakil Wali Kota M. Nasir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan masyarakat setempat. Kampong Jabi-Jabi merupakan salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir tahunan akibat luapan Sungai Lae Souraya.

Dalam kunjungan tersebut, Sugiono menyapa dan berdialog dengan warga terdampak, mendengarkan paparan Wali Kota Subulussalam mengenai kondisi terkini serta langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan, sekaligus meninjau tepian sungai yang sebelumnya meluap hingga menggenangi kawasan permukiman.

Sugiono menjelaskan, kunjungan lapangan ini untuk melihat secara langsung kebutuhan warga dan penanganan banjir serta langkah pencegahan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim penghujan. Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan dengan intensitas tinggi perlu diantisipasi karena dapat memicu banjir dan tanah longsor.

"Kami hari ini hadir untuk milaht langsung di lapangan. Karena kejadian banjir terjadi setiap tahun, maka perlu ada upaya-upaya mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan banjir pada tahun-tahun berikutnya agar dampaknya dapat dikurangi bagi masyarakat," ujar Sugiono.

Ia menyampaikan, dalam peninjauan tersebut telah dibahas sejumlah alternatif solusi untuk mengurangi dampak banjir. Hasil asesmen dan berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam koordinasi pemerintah pusat.

Menurut Sugiono, penanganan bencana perlu dilakukan melalui dua proses yang berjalan beriringan. Pertama, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun sebelumnya. Kedua, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada tahun berjalan.

"Kita harus melihat bahwa ada dua proses yang berjalan. Satu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca siklon senyar tahun lalu. Kedua, menghadapi dan memitigasi kemungkinan bencana hidrometeorologi tahun ini. Saya kira harus ada satu program yang sifatnya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sehingga kita tidak setiap tahun mengulangi kejadian yang sama," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi 1.000 lembar matras, 10 paket peralatan dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/tinjau-dampak-banjir-di-subulussalam-menko-pmk-tekankan-kesiapsiagaan-warga-dan-mitigasi-jangka 


Baca Terusannya »»  

BI-Rate Naik 25 bps menjadi 6,00%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi


 

 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas guna turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga diperkuat dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

  1. Memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, serta memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:
    1. ​mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market;
    2. mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik;
    3. meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA) dengan pengurangan premi dari semula 40% menjadi sebesar 45% untuk tenor 6 bulan dan dari semula 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan;
    4. memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan Bank Indonesia, yang memungkinkan perbankan memperoleh dana Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berlaku paling lambat Maret 2027;
  2. Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan dengan:
    1. ​melakukan persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi sebesar 3% dari DPK melalui optimalisasi dukungan kepada kredit/pembiayaan perbankan untuk sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan penguatan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, yang berlaku 1 Desember 2026;
    2. memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan;
  3. Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital dengan:
    1. mengimplementasikan kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound, pada minggu ke-2 Desember 2026;
    2. memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) termasuk melalui pengembangan fitur online payment, mulai Januari 2027;
    3. memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran terkait pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, yang keduanya berlaku pada minggu ke-2 Desember 2026;
  4. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

​ Ketidakpastian perekonomian dunia yang tetap tinggi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,1% dengan tekanan inflasi yang tetap tinggi sekitar 4,6%. Akibatnya, kebijakan moneter global ketat diprakirakan terus berlanjut, termasuk prakiraan kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR). Imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi sejalan ekspektasi naiknya FFR serta besarnya defisit fiskal Pemerintah AS. Risiko pasar keuangan juga meningkat dipengaruhi oleh sentimen terhadap valuasi saham perusahaan Artificial Intelligence (AI) yang meningkat berlebihan. Perkembangan ini mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada investasi portofolio di negara Emerging Markets dan berdampak pada tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang. Kondisi ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan eksternal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus diperkuat di tengah kondisi global yang masih lemah. Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,29% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik terkait konsumsi dan investasi. Perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2026 tetap baik ditopang berlanjutnya stimulus fiskal Pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga sejalan perbaikan ekspektasi konsumen. Investasi juga terjaga baik ditopang meningkatnya peran investasi swasta sejalan kenaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor perlu terus didorong, termasuk ekspor nonmigas dalam memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%. 

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Neraca perdagangan periode September 2026 mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada Agustus 2026 sebesar 3,55 miliar dolar AS. Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global dan sentimen investor asing di pasar saham yang mendorong aliran modal keluar dari pasar saham sebesar 0,9 miliar dolar AS (hingga 16 November 2026). Namun, secara keseluruhan aliran modal triwulan IV 2026 mencatat net inflows sebesar 4,80 miliar dolar AS (hingga 16 November 2026), terutama ditopang penerbitan global sukuk dan global bond Pemerintah serta net inflows Surat Berharga Negara (SBN). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 terjaga sebesar 146,8 miliar dolar AS, setara pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah pada 17 November 2026 tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2026, dipengaruhi ketidakpastian global yang tetap tinggi dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter. Upaya juga diperkuat dengan pemberian insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) termasuk melalui fasilitasi transaksi menggunakan bank mitra. Insentif tersebut diberikan untuk instrumen Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia serta untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra sehingga imbal hasil aset Rupiah tetap menarik. Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan ini berhasil mendorong transaksi lindung nilai (hedging) di pasar domestik sekitar 14,10 miliar dolar AS (per tanggal 17 November 2026). Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik. 

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasarannya. Inflasi IHK pada Oktober 2026 tercatat 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,28% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang turun menjadi 2,56% (yoy), didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjaga inflasi. Inflasi kelompok administered prices (AP) juga tercatat lebih rendah sebesar 3,24% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) naik menjadi 5,81% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditas pangan di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan. 

Kredit perbankan tetap kuat ditopang kebijakan makroprudensial longgar yang ditempuh Bank Indonesia. Kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21% (yoy) didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 21,32% (yoy), 12,99% (yoy), dan 4,73% (yoy). Perkembangan positif pertumbuhan kredit ini tidak hanya disalurkan oleh bank BUMN yang tumbuh 14,34% (yoy), tapi juga meluas oleh bank BUSN dan KCBA yang masing-masing tumbuh 14,07% (yoy) dan 13,92% (yoy). Capaian pertumbuhan kredit didorong oleh kredit terkait program Pemerintah yang tumbuh 20,8% (yoy) dan kredit korporasi swasta non-IKNB yang tumbuh 20,4% (yoy). Selain itu, kredit UMKM menunjukkan peningkatan didorong oleh segmen mikro dan menengah. Pertumbuhan kredit yang kuat didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp466,2 triliun dengan alokasi pada KLM financing channel sebesar Rp345,2 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp121,0 triliun. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. 

Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada September 2026 tercatat tinggi sebesar 24,30% sehingga cukup kuat dalam menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah di level 2,07% (bruto) dan 0,82% (neto) pada September 2026. Selain itu, Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) memadai sebesar 23,22% pada Oktober 2026. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi. 

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2026 tetap tumbuh kuat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47% (yoy) didukung perluasan akseptasi pembayaran digital[1] termasuk QRIS. Transaksi QRIS tumbuh tinggi mencapai 70,95% (yoy), ditopang peningkatan jumlah pengguna dan merchant masing-masing menjadi sebesar 71,91 juta dan  51,31 juta. Dari pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% (yoy) menjadi Rp1.353 triliun. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

 

=============


[1] Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui mobile banking dan internet banking, serta transaksi menggunakan uang elektronik berbasis server. 

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2825426.aspx 

 

Baca Terusannya »»