Peringati HMKG ke-79, BMKG Perkuat Layanan untuk Mendukung Ketahanan Nasional

 

Jakarta, 21 Juli 2026 – Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 yang jatuh pada 21 Juli, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan BMKG terus berkomitmen memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan tema HMKG ke-79, “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” yang dimaknai sebagai semangat bagi seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja dengan integritas, serta mengabdi dengan tulus kepada masyarakat.

“Tema ‘BMKG Hebat’ bukan untuk menyatakan bahwa kami sudah hebat. Tema ini justru menjadi pengingat agar seluruh insan BMKG terus belajar, terus berbenah, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai pengabdian kami,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (21/7).

Memasuki usia hampir delapan dekade, BMKG terus memacu kualitas layanannya agar semakin adaptif dan andal dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim. Upaya ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa menikmati manfaat nyata dari kehadiran BMKG.

Sementara itu, Faisal mengingatkan bahwa kedaulatan bangsa tidak cuma bertumpu pada kekuatan pertahanan, melainkan juga pada pasokan informasi MKG yang cepat, akurat, dan menjangkau hingga pelosok terluar Nusantara.

Oleh karena itu, BMKG terus mendekatkan layanannya kepada masyarakat melalui 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berbagai informasi yang mengalir dari BMKG tidak hanya menjadi dasar pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga membantu langsung para petani, nelayan, pelaku transportasi, dunia usaha, hingga masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari.

Di sektor pertanian, informasi iklim menjadi acuan dalam penyusunan kalender tanam, pemilihan varietas tanaman, serta upaya mengurangi risiko gagal panen. Di sektor maritim, nelayan memanfaatkan layanan Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS) untuk mendukung keselamatan pelayaran sekaligus membantu mengidentifikasi potensi daerah penangkapan ikan hingga 10 hari ke depan.

BMKG juga mendukung keselamatan transportasi darat, laut, dan udara melalui penyediaan informasi cuaca yang andal. Selain itu, data mikrozonasi dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. BMKG juga terus mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan melalui penyediaan data potensi angin, surya, dan panas bumi, serta berkontribusi dalam pemantauan titik panas (hotspot) untuk membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami akan memberikan layanan terbaik selama 24 jam setiap hari agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem Early Warning for Early Action untuk mendukung keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional,” ujar Faisal.

Ketua Pelaksana HMKG ke-79, Irwan Slamet, menambahkan bahwa upaya peningkatan layanan tersebut didukung oleh penguatan kapasitas pengamatan, pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi. Saat ini BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 unit alat operasional utama (aloptama) yang terdiri atas alat pengamatan cuaca otomatis, radar cuaca, serta jaringan sensor seismometer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seluruh data tersebut terintegrasi dalam sistem Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS) yang berpusat di Jakarta dengan pusat cadangan di Bali, serta didukung Supercomputer for Multi-hazard Operations and Numerical Modeling (SMONG) dan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

Untuk menjaga kesinambungan layanan, terutama di wilayah terluar dan perbatasan seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, BMKG menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis dalam mengoptimalkan jaringan satelit. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas kantor operasional tetap terjaga serta mendukung keberlangsungan pengiriman data dan informasi peringatan dini meskipun jaringan komunikasi utama mengalami gangguan.

Selain memperkuat teknologi, BMKG juga terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program edukasi kebencanaan. Hingga saat ini, BMKG telah menyelenggarakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di 277 lokasi, Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 831 lokasi, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLGT) di 225 lokasi.

Melalui berbagai program tersebut, BMKG memadukan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal seperti ‘smong’ di Aceh, ‘pranata mangsa’ di Jawa, dan ‘tudang sipulung’ di Sulawesi agar informasi mitigasi bencana semakin mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Menutup pesannya, Kepala BMKG menegaskan bahwa teknologi hanyalah sarana. Yang paling utama adalah memastikan setiap informasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan utama kami dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/peringati-hmkg-ke-79-bmkg-perkuat-layanan-untuk-mendukung-ketahanan-nasional 

Baca Terusannya »»  

Pasar Rakyat dan Budaya Jateng Dibuka, Tampilkan Ratusan Karya Seni

 

SURAKARTA — Ratusan karya seni multidisiplin ditampilkan dalam Gelaran Pasar Rakyat dan Budaya (Pasar Raya) Jawa Tengah 2026, yang resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Kota Surakarta, Senin (20/7/2026). Di antaranya pentas seni pertunjukan dengan 61 penyaji seni lintas daerah, 24 group band, 100 karya seni lukis, 15 instalasi, dan tiga patung.

Gelaran itu juga menampilkan seni rakyat dan tradisional, terdiri dari sepuluh kelompok seni lesung, lima kelompok reog, dan lima kelompok barongsai, serta bazaar UMKM sebanyak 50 stan produk lokal kreatif. Ada pula wahana permainan rakyat, yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang bersama keluarga mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, acara itu sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81. Gelaran tersebut juga memberi kesempatan kepada para seniman untuk menampilkan karyanya.

“Harapannya bisa dilihat dan dinikmati masyarakat, sehingga muncul rasa cinta terhadap budaya. Karena kunci dari pelestarian adalah rasa cinta terhadap budaya itu sendiri,” ujar Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada pembukaan Pasar Raya Jawa Tengah 2026, pada Senin (20/7/2026) malam.

Dia mengatakan, sengaja memilih TBJT mengingat tempat itu dinilai sebagai rumah yang inklusif bagi seluruh seniman dan budayawan Jawa Tengah, untuk berlatih dan berekspresi. Diharapkan, keterlibatan masyarakat dapat memicu semangat bersama dalam menjaga seni tradisional, agar tidak punah ditelan zaman.

“Kami berharap masyarakat bisa hadir di sini, menikmati kekayaan budaya dan seni yang dimiliki Jawa Tengah. Mari kita lestarikan bersama-sama,” pungkasnya.

Sumarno menegaskan, karya para seniman di momentum Pasar Raya, ditampilkan secara lebih optimal dan terbuka bagi publik.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono menambahkan, TBJT merupakan ruang hidup bagi kebudayaan dan ruang berekspresi bagi para seniman.

“Pasar Raya ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas pihak. Apabila ekosistem budaya tumbuh, dampaknya akan jauh lebih luas bagi ekonomi dan kearifan lokal,” ujar Hanung.

Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Rosyidah, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng dalam komitmennya memajukan kebudayaan melalui penyelenggaraan Pasar Raya 2026.

Marlia menambahkan, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen memperkuat ekosistem kebudayaan di Jateng melalui revitalisasi ruang budaya, dana Indonesia Raya, dan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (FKP).

Pada kesempatan yang sama, Marlia juga menyampaikan kabar gembira terkait penetapan 38 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) asal Jawa Tengah, yang berhasil lolos pada tahapan penilaian tingkat nasional. Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan status saja, melainkan terus dihidupkan, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi penerus demi kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi senada disampaikan warga Kota Surakarta, Rebecca Dian, yang mendatangi Pasar Raya 2026 bersama keluarga. Dia memberikan apresiasi atas penyelenggaraan gelaran tersebut, karana wahananya sangat nyaman untuk pengunjung.

“Permainan anak-anaknya keren dan tempatnya bersih. Yang penting itu areanya bersih. Kalau buat anak-anak jadi nyaman,” tuturnya.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pasar-rakyat-dan-budaya-jateng-dibuka-tampilkan-ratusan-karya-seni/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat perputaran ekonomi rakyat dari tingkat desa. Melalui koperasi, pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih efisien sekaligus memperkuat kendali negara atas rantai pasok kebutuhan pokok dari tingkat pusat hingga desa.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis,” ucap Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan potensi penghematan yang sangat besar melalui penyederhanaan rantai pasok perdagangan bahan pokok. Presiden menyebut, selama ini, panjangnya mata rantai distribusi menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan petani lebih banyak dinikmati oleh para perantara dibandingkan produsen maupun konsumen.

“Setelah di-research oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, sepertiga. Yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh _middleman,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, kehadiran KDMP diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien sehingga margin yang selama ini dinikmati para perantara dapat kembali kepada petani dan masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat meningkat dan perputaran ekonomi di tingkat desa menjadi makin kuat.

“Dengan koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen, saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga agar setiap program yang berpihak kepada rakyat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Menurut Presiden, berbagai bentuk penyelewengan harus ditindak agar pembangunan ekonomi nasional berjalan secara sehat dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat dalam memperkuat perekonomian nasional. Presiden meyakini bahwa kebijakan yang berpijak pada kepentingan rakyat dan dijalankan dengan tata kelola yang baik akan memberikan hasil nyata serta makin meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia.

“Ternyata benar, ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui,” tuturnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-penguatan-perputaran-ekonomi-rakyat-melalui-koperasi-desa-merah-putih/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Dalam 20 Bulan, Pemerintah Wujudkan Berbagai Terobosan Strategis untuk Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa berbagai persoalan strategis bangsa mulai berhasil diselesaikan dalam 20 bulan pertama pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan 108 persoalan kronis bangsa pada 18 bulan pertama pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Presiden meyakini jumlah persoalan yang berhasil ditangani kini semakin bertambah seiring dengan berbagai capaian yang telah diraih.

“Dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, telah dicatat 108 masalah kronis bangsa yang kita pecahkan melalui berbagai keputusan pada 18 bulan pertama pemerintahan. Sekarang pemerintahan kita telah berjalan 20 bulan. Tentu sudah lebih banyak lagi persoalan yang kita selesaikan,” ujar Presiden.

Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah berdirinya Bank Emas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia. Menurut Presiden, dalam waktu satu tahun bank tersebut telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar AS, yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional di mata dunia.

“Dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu, sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga dan saya percaya di tahun-tahun mendatang, ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam, kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia,” kata Presiden.

Di bidang reformasi hukum, Presiden menegaskan pemerintah telah menaikkan gaji hakim yang selama 12 tahun tidak mengalami penyesuaian. Pemerintah juga memprioritaskan penyediaan perumahan bagi para hakim guna memperkuat kehormatan, kesejahteraan, dan integritas lembaga peradilan.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan pengampunan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak November 2024 sehingga para pengusaha kecil dapat kembali melanjutkan usahanya. Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi desa juga terus dipercepat melalui pembangunan jembatan desa, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Presiden menjelaskan bahwa hingga saat ini lebih dari seribu Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi, sementara pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu koperasi beroperasi pada akhir tahun 2026. Menurut Presiden, koperasi tersebut tidak sekadar menjadi badan usaha, tetapi juga akan dilengkapi gudang, cold storage, armada distribusi, gerai, bengkel alat mesin pertanian, hingga menjadi penyalur barang-barang subsidi.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaulat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus mempercepat pelaksanaan program-program strategis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dalam-20-bulan-pemerintah-wujudkan-berbagai-terobosan-strategis-untuk-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Indonesia Miliki Salah Satu Sistem Perlindungan Sosial Terkuat di Dunia

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki sistem perlindungan sosial yang termasuk sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat diwujudkan melalui beragam program yang menjangkau berbagai kelompok penerima manfaat. Adapun program-program tersebut mulai dari program keluarga harapan (PKH) sekolah rakyat, kartu Indonesia pintar kuliah, program Indonesia pintar (PIP), hingga kartu sembako dan bantuan sosial.

“Bantuan pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan stimulan perumahan swadaya, 20 juta per rumah, 400.000 penerima manfaat. Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi dengan, mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan,” katanya.

Selain itu, dalam program dukungan kesejahteraan, pemerintah turut memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi LPG, subsidi dan kompensasi solar, pertalite, serta listrik. Diskon tarif kereta api dan angkutan laut, bantuan pangan, makan bergizi gratis (MBG), serta cek kesehatan gratis (CKG).

“Makan bergizi gratis, MBG 74.560.000 siswa, ibu hamil, menyusui, balita, dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis, 130.800.000 orang. Kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis. Kita cek, tau kondisi, tau masalah, tau apa yang kita harus kerjakan sekarang,” tuturnya.

Selain penguatan perlindungan sosial, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga terus berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang bagi lulusan baru, sekolah unggul garuda, serta berbagai skema beasiswa. Menurut Presiden, keberhasilan membangun sistem ini merupakan hasil kerja keras bersama yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa awal kemerdekaan.

“Jangan anggap enteng kita terus. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya,” katanya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-indonesia-miliki-salah-satu-sistem-perlindungan-sosial-terkuat-di-dunia/ 

 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Percepat Digitalisasi Pendidikan, Indonesia Raih Pengakuan Tertinggi PBB

 

Melalui percepatan digitalisasi pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan berkualitas sebagai bekal menuju Indonesia maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

“Kita paham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan, negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288 ribu sekolah, banyak di tempat terpencil, salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa upaya digitalisasi pendidikan Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional. Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) dalam kategori e-government dan digitalisasi pendidikan.

“Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, kita melompat saudara-saudara. Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77 ribu sekolah renovasi, tahun depan target kita 100 ribu, tahun 2028 100 ribu. Kita berharap di 2029 seluruh sekolah Indonesia sudah direnovasi,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mendistribusikan satu unit interactive flat panel atau layar pintar ke setiap sekolah pada tahun lalu. Presiden Prabowo menyebut program tersebut akan diperluas pada tahun ini dengan penambahan tiga unit lagi untuk setiap sekolah.

“Kita sudah membagi interaktif flat panel, layar pinter di seluruh sekolah Indonesia, satu per sekolah tahun lalu sudah kita bagikan. Tahun ini kita akan tambah tiga plus per sekolah. Saya harapkan di akhir 2026 akan sudah tersampaikan, terkirim kurang lebih tambahan 700 ribu panel pinter atau smart digital panel di seluruh sekolah Indonesia. Akhir Desember 2026 atau semester pertama 2027,” ungkap Presiden Prabowo.

Melalui percepatan digitalisasi pembelajaran yang didukung pemerataan infrastruktur pendidikan, pemerintah berharap setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.

“Bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, rumah pendidikan, portal terintegrasi dengan interaktif flat panel yang kita bagikan telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna. Menyediakan 4.843 sumber belajar gratis dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” pungkas Presiden Prabowo.

Melalui percepatan digitalisasi pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan berkualitas sebagai bekal menuju Indonesia maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-percepat-digitalisasi-pendidikan-indonesia-raih-pengakuan-tertinggi-pbb/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Percepatan Digitalisasi Pemerintahan untuk Hadirkan Layanan Publik yang Cepat, Tepat, dan Bebas Birokrasi Berbelit

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah telah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.

“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” lanjutnya.

Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran. Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegas Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa sistem data yang akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah.

“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus terus diperluas sehingga makin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.

“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ucap Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-percepatan-digitalisasi-pemerintahan-untuk-hadirkan-layanan-publik-yang-cepat-tepat-dan-bebas-birokrasi-berbelit/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: PT DSI Perkuat Kendali Devisa Nasional, dalam Waktu Singkat Kelola 10,5 Miliar Dollar AS

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan membangun sistem ekspor satu pintu sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memastikan seluruh proses ekspor berlangsung secara transparan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.

“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026. Menurut Presiden, PT DSI menjadi instrumen negara dalam memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis milik bangsa Indonesia.

“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia,” tuturnya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa implementasi awal kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam waktu satu bulan lebih sejak beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa dalam jumlah signifikan sekaligus mulai memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.

“Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Pemerintah, menurut Presiden, akan mengambil langkah tegas untuk memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.

“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah reformasi yang ditempuh pemerintah mulai memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, dukungan sektor energi, serta potensi sumber daya alam yang melimpah, Presiden optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu,” tuturnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pt-dsi-perkuat-kendali-devisa-nasional-dalam-waktu-singkat-kelola-105-miliar-dollar-as/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Danantara Jadi Energi Masa Depan Indonesia, Perkuat Kedaulatan Ekonomi Generasi Mendatang

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan. Menurut Presiden, pengelolaan yang rapi terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang.

“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa Danantara memiliki nilai aset lebih dari seribu miliar dolar. Presiden menyebut, melalui Danantara, kekayaan negara yang sebelumnya kerap tersebar dan sulit dipantau kini dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik.

“Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana,” ungkap Presiden.

Sebagai bagian dari konsolidasi aset negara, Presiden terus melakukan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai 1.077. Presiden menyebut bahwa banyak BUMN membentuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan sehingga tata kelolanya perlu ditertibkan.

Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. Presiden menjelaskan bahwa hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.

“Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN,” ujar Presiden. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN dapat berkurang signifikan hingga maksimal 350 BUMN pada akhir 2026.

Menurut Presiden, langkah konsolidasi tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga menghasilkan penghematan besar bagi negara. Presiden menyampaikan bahwa penutupan 250 BUMN telah menyelamatkan biaya rutin atau overhead sebesar Rp50 triliun.

“Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun,” jelas Presiden.

Presiden memperkirakan nilai penghematan tersebut masih dapat terus meningkat seiring berlanjutnya proses penertiban dan konsolidasi BUMN. Presiden pun kembali menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara atas capaian tersebut.

“Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara,” pungkas Presiden.

Melalui Danantara dan reformasi BUMN, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah membangun tata kelola aset negara yang lebih modern, efisien, dan produktif. Langkah tersebut diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang memperkuat daya saing nasional sekaligus menjadi warisan ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-danantara-jadi-energi-masa-depan-indonesia-perkuat-kedaulatan-ekonomi-generasi-mendatang/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo: Indonesia Berada di Jalan yang Benar untuk Hapus Kemiskinan dan Kelaparan

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Dalam taklimatnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Presiden juga menilai capaian pemerintah sejauh ini cukup membanggakan, meskipun masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

“Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” ungkap Presiden.

Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi.

“Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI,” tutur Presiden.

Selain pangan, Presiden juga menyinggung capaian di sektor energi melalui keberhasilan Indonesia menghasilkan B50, yakni solar dengan kandungan 50 persen berbasis kelapa sawit. Menurut Presiden, capaian tersebut memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden mengakui bahwa kebijakan tersebut sempat menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Namun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri dan tidak mudah ditakut-takuti oleh berbagai tekanan.

“Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan rating agency, takut dengan itu,” ucap Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa arah pembangunan pemerintah bukan didasarkan pada ketakutan, melainkan pada kebutuhan dasar rakyat dan prinsip-prinsip yang diakui dunia. Presiden menyebut agenda pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals,” ujar Presiden.

Presiden kemudian menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan negara. Menurut Presiden, sebagai anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kelaparan.

“SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan,” kata Presiden. “Zero hunger. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa berbagai agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah juga mencakup kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan.

“SDG ketiga, good health and well being. Nomor empat, quality education. Lima, gender equality. Enam, clean water. Tujuh, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, Presiden menyebut praktik-praktik ilegal seperti illegal mining, perkebunan ilegal, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, dan transfer pricing sebagai hal yang harus diberantas karena merugikan negara.

“Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi. Illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyerundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” tegas Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-indonesia-berada-di-jalan-yang-benar-untuk-hapus-kemiskinan-dan-kelaparan/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 Landasan Kebijakan Pemerintah Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, sebagai landasan dalam mengelola kekayaan nasional dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa filosofi bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa tetap relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Menurut Presiden Prabowo, Pancasila dan UUD 1945 lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia menghadapi penjajahan dan praktik penghisapan kekayaan nasional oleh kekuatan asing.

“Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sedang menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa konstitusi telah secara tegas mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 33 berkaitan erat dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

“Kita menjalankan Pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memahami bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan. Menurut Presiden Prabowo, kemampuan suatu negara menjamin ketersediaan pangan merupakan ukuran paling mendasar keberhasilan sebuah bangsa.

“Kita bertanya apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI, kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik, ketersediaan air, kelestarian lingkungan, lahan yang produktif, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, Kepala Negara menyebut pemerintah terus memastikan harga pangan tetap terkendali, pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, dan program pemenuhan gizi bagi masyarakat terus berjalan.

“Peradaban punah kalau tidak ada makan, untuk menjamin pangan, perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dengan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah?,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk membuka akses pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, memperkuat perlindungan sosial, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak,” pungkas Kepala Negara.'

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pasal-33-dan-34-uud-1945-landasan-kebijakan-pemerintah-wujudkan-keadilan-dan-kesejahteraan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan Kebocoran Ekonomi untuk Selamatkan Kekayaan Negara dan Perkuat Kesejahteraan Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, _underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Kepala Negara dalam pengantarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa temuan tersebut bukan semata-mata berasal dari data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut telah lama dipahami oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuh Presiden Prabowo.

Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo menyebut berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.

“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari seratus persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.

“Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” ungkap Presiden Prabowo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pembenahan-kebocoran-ekonomi-untuk-selamatkan-kekayaan-negara-dan-perkuat-kesejahteraan-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Jadikan Sidang Kabinet Paripurna Titik Evaluasi dan Penguatan Kinerja Memasuki Tahun Kedua Pemerintahan

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Sidang pertengahan tahun 2026 ini, menurut Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan.

“Hari ini saya sengaja melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026, menjelang 17 Agustus 2026, di mana sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama satu tahun kerja itu,” ucap Presiden dalam taklimatnya.

“Ini juga adalah kurang tiga bulan kita menjalankan mandat dari rakyat di tahap tahun kedua. Tanpa terasa waktu berjalan sangat cepat. Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan,” lanjutnya.

Selama hampir dua tahun pemerintahan, Presiden menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan ritme yang cepat untuk menjawab berbagai tantangan nasional maupun global. Menurut Kepala Negara, berbagai kemajuan telah dicapai dan sejumlah persoalan juga terselesaikan.

“Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama,” katanya.

Pemerintah, kata Presiden, akan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi meskipun kondisi global saat ini penuh dengan ketidakpastian dan menjadi tantangan bersama. Kepala Negara menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan menerima mandat dari rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat, dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memahami berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran kabinet diminta terus bekerja dengan semangat, disiplin, dan fokus menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-jadikan-sidang-kabinet-paripurna-titik-evaluasi-dan-penguatan-kinerja-memasuki-tahun-kedua-pemerintahan/ 

Baca Terusannya »»  

OJK Siapkan Tiga Fokus Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

 

Jakarta,   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang men​yiapkan tiga fokus pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin terarah, optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono pada kegiatan Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026 di kantor OJK, Senin (20/7).

“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antar​pihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti," kata Dicky.

Lanjutnya, POKJA LIKS mempunyai posisi khusus sebagai mitra strategis OJK, tidak hanya menjadi  forum koordinasi, namun juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan menghadirkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program POJKA LIK diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah.

“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen," kata Dicky.

Pertemuan turut dihadiri oleh Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis beserta jajaran pengurus, pimpinan dan perwakilan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, perwakilan asosiasi dan Self Regulatory Organization (SRO) di sektor jasa keuangan syariah, akademisi, tokoh perempuan, serta influencer/Key Opinion Leader (KOL) yang tergabung sebagai anggota eksternal, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari satuan kerja kompartemen syariah selaku anggota internal POKJA LIKS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi selaku Koordinator Utama POKJA LIKS juga menyampaikan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2024, POJKA LIKS telah berperan aktif dalam merumuskan program edukasi serta inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian.

“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri," kata Ismail.

Lanjutnya, pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam pemerataan jangkauan, keberlanjutan program, serta konversi pemahaman menjadi penggunaan produk keuangan syariah.

OJK telah melaksanakaan berbagai kegiatan LIKS untuk mendorong literasi keuangan syariah antara lain Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan School of Syariah (SOS).

OJK juga mendorong terlaksananya business matching keuangan syariah melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Selain itu, dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan, OJK juga melaksanakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS).

OJK senantiasa mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Siapkan-Tiga-Fokus-Pengembangan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Syariah.aspx 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Sistem Navigasi Berbasis Satelit, AirNav Indonesia Gandeng Badan Informasi Geospasial

 

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Sistem Navigasi Penerbangan Berbasis Satelit bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Banten, Senin, 20 Juli 2026.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Informasi Geospasial, Mohamad Arief Syafi'i, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung layanan navigasi penerbangan yang semakin aman, akurat, efisien, dan berstandar internasional.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan navigasi penerbangan melalui pemanfaatan teknologi dan data yang akurat.

Kerja sama ini, menurutnya, menjadi landasan bagi kedua institusi dalam mengembangkan kolaborasi di bidang pemanfaatan informasi geospasial, termasuk data koreksi Global Navigation Satellite System (GNSS) secara real-time, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, riset, pengembangan teknologi, serta berbagai bentuk kerja sama lain yang akan dituangkan lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Nota Kesepahaman ini sendiri berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani.

"Dalam beberapa waktu terakhir, isu gangguan GNSS menjadi perhatian global bagi industri penerbangan. Melalui kolaborasi ini, AirNav Indonesia memperkuat pemanfaatan teknologi, pengolahan data yang semakin presisi, serta sinergi dengan Badan Informasi Geospasial guna meningkatkan keandalan sistem navigasi penerbangan sekaligus menjaga keselamatan, keamanan, dan efisiensi layanan," ujar Avirianto.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial, Mohamad Arief Syafi'i, menegaskan bahwa informasi geospasial memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung berbagai sektor strategis nasional, termasuk transportasi udara.

"Kolaborasi antara BIG dan AirNav Indonesia merupakan wujud transformasi dalam penyediaan informasi geospasial yang lebih cepat, akurat, dan evidence-based. BIG siap menjadi mitra strategis AirNav Indonesia melalui penyediaan data geospasial, pemantauan sinyal GNSS, serta pengembangan riset dan teknologi untuk memperkuat keselamatan dan keandalan navigasi penerbangan nasional," kata Arief.

Direktur Teknik AirNav Indonesia, Zainal Arifin Harahap, menambahkan bahwa AirNav Indonesia saat ini tengah mengembangkan GNSS Monitoring System untuk memantau kualitas sinyal GNSS secara berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial, AirNav Indonesia akan memanfaatkan data geospasial dan data koreksi GNSS secara real-time guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami indikasi gangguan maupun yang memiliki kualitas sinyal yang baik.

Langkah ini akan semakin meningkatkan keandalan layanan navigasi penerbangan,"ujar Zainal. Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat pemanfaatan informasi geospasial sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung layanan navigasi penerbangan berbasis teknologi satelit.

Dengan dukungan data yang semakin akurat dan kolaborasi yang berkelanjutan, AirNav Indonesia terus memperkuat kesiapan menghadirkan layanan navigasi penerbangan yang aman, efisien, dan selaras dengan perkembangan teknologi serta standar penerbangan internasional

 

 

Sumber : https://www.kabarbumn.id/rilis-bumn/117464119/perkuat-sistem-navigasi-berbasis-satelit-airnav-indonesia-gandeng-badan-informasi-geospasial?page=all 

Baca Terusannya »»  

KITA SEHAT Diluncurkan, Kemenkes Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan hingga Pelosok

 

Jakarta, 20 Juli 2026

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan program kemitraan KITA SEHAT (Indonesia–Australia Health Transformation Partnership) senilai hingga AUD100 juta. Program investasi bersama periode 2025–2033 ini difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, ketahanan kesehatan, serta pendekatan One Health dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah.

Program tersebut diluncurkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (20/7). Kemitraan jangka panjang ini akan dilaksanakan dalam dua tahap dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pelaksana, berkoordinasi dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta didukung WHO, UNICEF, dan UNFPA sebagai mitra pembangunan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa setiap dukungan internasional harus dirancang secara taktis agar memberikan dampak nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Pemerintah harus menjaga masyarakat agar tetap sehat. Fokus utama harus berada pada layanan primer, baru kemudian layanan rujukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah membantu Indonesia. Namun, saya juga membutuhkan target yang benar-benar spesifik dan fokus yang jelas. Jangan sampai kegiatannya banyak, tetapi hasilnya tidak terlihat. Saya meminta dukungan agar layanan primer berjalan baik, termasuk memastikan cakupan imunisasi meningkat hingga di atas 90 persen, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, serta pengendalian faktor risiko penyakit," tegas Menkes Budi.

Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi utama transformasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Menurutnya, keberhasilan kemitraan ini tidak diukur dari aspek seremonial, melainkan dari kapasitas yang mampu dibangun dan ditinggalkan bagi Indonesia.

"Program KITA SEHAT bukan sekadar proyek kerja sama. Program ini adalah investasi bersama untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kita tidak mencari ketergantungan. Yang kita bangun melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan mitra pembangunan ini adalah ruang untuk saling belajar, memperkuat kapasitas nasional, dan menghasilkan solusi bersama," kata Febrian.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath menyampaikan bahwa Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis utama, tidak hanya dalam hubungan bilateral, tetapi juga dalam membangun ketahanan kesehatan di kawasan Indo-Pasifik.

"KITA SEHAT mencerminkan kuatnya kemitraan kesehatan yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, serta komitmen bersama untuk mewujudkan kesehatan bagi semua. Selama lebih dari tiga dekade, Australia dan Indonesia telah bekerja sama memperkuat pelayanan kesehatan primer, mendukung imunisasi dan pengendalian penyakit, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh," ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan bahwa melalui KITA SEHAT, Pemerintah Australia berkomitmen mendukung keberhasilan program hingga tahun-tahun mendatang melalui intervensi sistemik yang menjangkau masyarakat.

"Program KITA SEHAT akan memperkuat institusi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperbaiki sistem pelayanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Australia bangga berdiri di samping Indonesia dalam menjalankan program ini dan kami berkomitmen terhadap kesuksesannya di masa depan," lanjutnya.

Sebagai langkah awal, program KITA SEHAT akan diimplementasikan secara intensif di tingkat nasional serta di tiga provinsi percontohan, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya. Peluncuran program ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung replikasi inovasi dan praktik baik di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, seluruh program akan mengintegrasikan pendekatan locally led (berbasis kepemimpinan lokal), kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta ketahanan iklim untuk mempercepat terwujudnya target keadilan sosial "Kesehatan untuk Semua" menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/-kita-sehat-diluncurkan-kemenkes-perkuat-transformasi-layanan-kesehatan-hingga-pelosok 

Baca Terusannya »»  

Wamenhan RI Terima Kunjungan Director-General Office of National Intelligence Australia, Bahas Penguatan Kerja Sama Intelijen

 

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menerima kunjungan Director-General Office of National Intelligence Australia, Kathy Klugman, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama di bidang intelijen, pertahanan, serta keamanan kawasan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Dalam sambutannya, Wamenhan mengapresiasi atas eratnya hubungan kerja sama Indonesia dan Australia. Wamenhan juga menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan sebagai perempuan pertama yang memimpin Office of National Intelligence Australia.

Pada kesempatan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis, di antaranya penguatan kerja sama pertahanan dan intelijen antara Indonesia dan Australia, serta perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Indo-Pasifik.

Selain itu, Indonesia dan Australia berkeinginan untuk terus meningkatkan kerja sama intelijen yang semakin erat, khususnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan keamanan siber.

Melalui pertemuan ini, kedua negara diharapkan semakin memperkokoh kemitraan strategis di bidang pertahanan dan intelijen guna menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi oleh Dirjen Strahan Kemhan, Kepala BIK Intelhan Kemhan, serta Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN). 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/07/20/wamenhan-ri-terima-kunjungan-director-general-office-of-national-intelligence-australia-bahas-penguatan-kerja-sama-intelijen.html 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi RALB KOI 2026, Kemenpora Yakin Kolaborasi yang Kuat Akan Tingkatkan Prestasi Indonesia di Panggung Dunia

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mengapresiasi Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Komite Olimpiade Indonesia Tahun 2026 sebagai langkah nyata mewujudkan prestasi olahraga yang lebih gemilang di pentas dunia.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Surono pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) di Lantai 16 Kantor KOI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7) siang.      
 
"Kemenpora memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Komite Olimpiade Indonesia yang secara konsisten menjaga tata kelola organisasi melalui mekanisme Rapat Anggota Luar Biasa sebagai bagian dari implementasi prinsip good governance," ujar Deputi Surono yang hadir mewakili Menpora Erick Thohir.   

Menurut Deputi Surono, momentum rapat ini penting untuk memastikan setiap keputusan organisasi berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama, sehingga mampu menjaga stabilitas, soliditas, dan kredibilitas Komite Olimpiade Indonesia.  

"Pemerintah percaya, ketika tata kelola organisasi berjalan baik, kolaborasi semakin kuat, dan seluruh insan olahraga bersatu, maka prestasi Indonesia di panggung dunia akan semakin dekat untuk kita raih bersama," kata Deputi Surono. 

Untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi Jepang pada bulan September s.d Oktober, Sea Games Malaysia tahun 2027, dan Olimpiade Los Angeles tahun 2028, Surono menekankan bahwa kolaborasi, sinergi, dan kerjasama antara pemerintah,KOI, cabang olahraga, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga nasional yang semakin kuat dan berdaya saing. 

"Peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dicapai melalui pembinaan jangka pendek. Atlet berprestasi membutuhkan proses pembinaan yang panjang dan terstruktur mulai dari pengembangan kemampuan dasar, peningktan kualitas teknik, hingga penguatan mental bertanding," tuturnya.    
Oleh karena itu, Kemenpora mendorong Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) jangka panjang khususnya 21 cabang olahraga unggulan yang dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade didukung pendanaan multi years. 

"Khusus dalam menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Jepang, yang kini memasuki fase persiapan yang semakin pendek. Kondisi tersebut menuntut persiapan yang lebih matang, terukur, dan berkelanjutan agar Indonesia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di Asian Games," harapnya. 

"Semoga keputusan-keputusan yang dihasilkan nanti semakin memperkuat organisasi, mempererat kolaborasi, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan prestasi olahraga Indonesia yang lebih gemilang di tingkat regional, kontinental, hingga Olimpiade," pungkasnya

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6896/apresiasi-ralb-koi-2026-kemenpora-yakin-kolaborasi-yang-kuat-aka 

Baca Terusannya »»  

Apresiasi Kinerja Ahmad Luthfi di Sektor Pangan, Menteri Pertanian Siap Bantu 7 Ribu Pompa Air ke Jateng

 

BREBES — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas kinerjanya dalam menopang sektor pangan nasional.

Ahmad Lutfhfi juga dinilai terus memperjuangkan nasib petani di tengah ancaman kemarau panjang. Tak ayal, produktivitas pertanian di provinsi ini terus terjaga.

“Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini hebat, penopang pangan Indonesia. Beliau itu rajin sekali. Saya lihat kerja beliau itu, Jawa Tengah penghasil beras nomor dua sekarang,” kata Andi Amran, saat menghadiri groundbreaking Peternakan Sapi Perah Terpadu PT Global Dairi Bersama, di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (20/7/2026).

Tak sekadar memuji, Amran bahkan menyanggupi permintaan Ahmad Luthfi agar petani di Jawa Tengah kembali mendapatkan bantuan pompa air, untuk mempertahankan produktivitas padi selama kemarau panjang. Tidak hanya pompa air, Kementerian Pertanian juga akan menggelontorkan bantuan bibit jagung dan padi, serta alat pertanian seperti traktor dan lainnya.

“Pompa dan irpom (irigasi perpompaan), bantu semuanya. Jangan sampai petani Jateng kekurangan pompa dan kekurangan air. Kemarin sudah ada dua ribu pompa itu sudah sampai belum, nanti aku tambah lagi lima ribu. Jadi sekarang (total) tujuh ribu dulu,” katanya, saat menanggapi Ahmad Luthfi yang sudah bersurat kepada Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pompa air.

Amran menambahkan, air merupakan salah satu faktor penting agar produktivitas petani terjaga. Dia berterima kasih karena kerja keras para petani di seluruh Indonesia, sehingga swasembada pangan yang dicanangkan empat tahun sudah bisa dipenuhi dalam kurun satu tahun. Hal itu dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, produktivitas padi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 9,7 juta ton, dengan kontribusi 15,6% kebutuhan padi nasional. Target 2026 dari pemerintah pusat meningkat menjadi 10,5 juta ton.

Guna mencapai target tersebut, Luthfi bersama dengan bupati/ wali kota telah berkomitmen untuk menjaga lahan pertanian atau lahan sawah dilindungi (LSD). Dia bahkan menggandeng Kementerian ATR/BPN, untuk menentukan luas baku sawah di wilayah Jawa Tengah.

“Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional, sehingga lahan pertaniannya harus kita pertahankan,” ujardia.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyinggung surat dari Pemprov Jateng yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, terkait bantuan pompa air untuk menghadapi kemarau panjang dan kekeringan di beberapa daerah.

Dia memohon agar diberikan bantuan pompa air untuk Jateng, guna menjaga provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.

Sementara itu, untuk mengantisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Pemprov Jateng sudah menerbitkan Surat Edaran Gubernur sejak 9 Juni 2026. Surat edaran ini menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah, dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Pengecekan embung-embung yang ada di Jateng juga sudah dilakukan, untuk memastikan kebutuhan air di lahan pertanian terjaga.

Berdasarkan data Badan Penanganggulangan Bancana Daerah (BPBD) Jateng, sebanyak belasan kabupaten/ kota telah di Jateng menetapkan status siaga, yakni Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.

Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 3.258.000 liter melalui 660 tangki, kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.

Penanganan air bersih tidak hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi juga berkolaborasi dengan pemkab setempat, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan BUMD Tirta Satria, melalui program CSR. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/apresiasi-kinerja-ahmad-luthfi-di-sektor-pangan-menteri-pertanian-siap-bantu-7-ribu-pompa-air-ke-jateng/ 

Baca Terusannya »»  

Jateng Makin Dilirik Investor, Peternakan Sapi Perah Senilai Rp1,2 Triliun Mulai Dibangun

 

BREBES — Satu unit peternakan sapi perah terpadu berskala besar dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor, mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pembangunan yang dilakukan PT Global Dairi Bersama itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (20/7/2026).

Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan CEO Saviora Group Ihsan Mulia Putri.

Peternakan terpadu di lahan 710 hektare tersebut akan diisi sekitar 30.000 ekor sapi perah, lengkap dengan pengolahan susu, pengolahan limbah kotoran menjadi biogas dan pupuk, serta sentra pakan ternak. Diperkirakan nilai investasi peternakan sapi perah terpadu tersebut mencapai Rp1,2 triliun.

“Ini merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi Jawa Tengah akan lebih swasembada pangan terkait dengan produksi susu. Apalagi didukung juga oleh Menteri Pertanian,” kata Gubernur Ahmad Luthfi, seusai acara.

Melalui investasi itu, lanjut dia, akan mendukung Jawa Tengah sebagai pusat industri persusuan nasional. Saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah sekitar 77.566 ekor, dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu di Jawa Tengah mencapai sekitar 94.730 ton per tahun.

Luthfi yakin, produksi susu dari peternakan tersebut akan menutup kebutuhan susu di Jawa Tengah dan nasional.

“Kebutuhan di Jawa Tengah jelas akan sangat tercukupi dengan adanya investasi ini. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu ton per tahun, itu masih kita ambil dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri, sudah berlebih-lebih kita untuk kebutuhan susunya,” jelasnya.

Lebih dari itu, keberadaan PT Global Dairi Bersama tersebut juga dapat mengembangkan investasi wilayah Jawa Tengah. Apalagi, selama ini Jateng menjadi daerah yang banyak dilirik investor, mengingat  kondusivitas wilayah, perizinan mudah, dan tenaga kerja kompetitif.

“Jadi, Jawa Tengah sekarang sedang menjadi pusatnya investasi. Baik itu industri padat karya maupun padat modal. Nah, (peternakan) ini termasuk padat modal, satu sisi mengembangkan investasi yang besar sekali, sisi lainnya memberdayakan masyarakat sekitar,” beber gubernur.

Sementara, CEO Saviora Group, Ihsan Mulia Putri mengatakan, groundbreaking dan pendirian PT Global Dairi Bersama, merupakan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah terkait swasembada susu nasional.

Dia optimistis peternakan sapi perah terpadu tersebut, akan melahirkan ekosistem industri susu yang mandiri dan kompetitif. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di wilayah pedesaan Jawa Tengah.

“Kami memilih Brebes di Jawa Tengah, karena melihat potensi agraris yang luar biasa, dan etos kerja masyarakatnya yang tinggi, serta dukungan dari Gubernur dan Bupati yang positif,” ujar Ihsan.

Menurut dia, dari 30.000 ekor sapi perah yang ada di peternakan tersebut akan menghasilkan sekitar 180.000 ton susu segar per tahun. Jumlah tersebut akan mengangkat peringkat Jawa Tengah menjadi daerah produsen susu terbesar kedua nasional.

“(Sebanyak) 30.000 ekor sapi itu berarti menambah 32% populasi sapi perah di Jawa Tengah, kemudian kenaikan produksi susu segar sekitar 18-20%,” katanya.

Dalam praktiknya, PT Global Dairi Bersama nanti akan menjalin kemitraan dengan petani atau peternak di sekitarnya. Ada tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan sapi pejantan yang akan dijadikan sapi pedaging, kemitraan sapi perah yang menghasilkan di bawah 15 liter susu per hari untuk dikelola masyarakat dan dijual ke peternakan, kemudian kemitraan untuk produksi pakan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebutuhan susu nasional terus melonjak seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat.

Pihaknya juga mendorong Jawa Tengah agar bisa swasembada pangan terutama susu, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Melihat pola yang dilakukan oleh PT Global Dairi Bersama, dia yakin Jawa Tengah bahkan Indonesia akan segera memenuhi target swasembada susu.

 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jateng-makin-dilirik-investor-peternakan-sapi-perah-senilai-rp12-triliun-mulai-dibangun/ 

Baca Terusannya »»  

Survei Perbankan Triwulan II 2026: Penyaluran Kredit Baru Meningkat

 

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 93,08%, lebih tinggi dibandingkan SBT 38,74% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tecermin dari nilai SBT yang meningkat pada Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi. Pada triwulan III 2026, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh dengan SBT sebesar 84,65%.

Perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru di triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2026, yang tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) positif sebesar 1,03. Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut, antara lain pada aspek suku bunga kredit, plafon kredit, perjanjian kredit, jangka waktu kredit, dan biaya persetujuan kredit. Pada triwulan III 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,25.

Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 terus tumbuh. Kondisi ini didukung prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap positif serta risiko dalam penyaluran kredit yang terjaga.

Hasil lengkap survei dapat dilihat dalam menu Survei Perbankan​ pada website Bank Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2814126.aspx 

Baca Terusannya »»