Cari Blog Ini

Jumat, 20 November 2026

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan III 2026 Surplus, Ketahanan Eksternal Terjaga

 



Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2026 mencatat surplus 0,1 miliar dolar AS, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit 0,9 miliar dolar AS. Surplus NPI tersebut ditopang terutama oleh penurunan defisit transaksi berjalan seiring meningkatnya surplus neraca perdagangan barang nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Transaksi modal dan finansial tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa meningkat menjadi 146,3 miliar dolar AS pada akhir September 2026. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih rendah yaitu 2,0 miliar dolar AS (0,5% dari PDB), dari sebelumnya defisit sebesar 12,6 miliar dolar AS (3,4% dari PDB) pada triwulan II 2026. Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang didukung oleh meningkatnya ekspor nonmigas seiring kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia. Defisit neraca perdagangan migas juga menurun sejalan dengan lebih rendahnya impor minyak dan gas. Defisit neraca jasa menyempit seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun seiring dengan lebih rendahnya pembayaran imbal hasil investasi asing. Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan realisasi pada triwulan II 2026.

Transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2026 tetap mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi investasi langsung yang mencatatkan surplus sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Investasi lainnya juga mencatat surplus setelah pada triwulan II 2026 tercatat defisit, ditopang terutama oleh penarikan neto kas dan simpanan di luar negeri oleh residen. Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya aliran masuk modal asing pada surat utang domestik seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Ke depan, prospek NPI diprakirakan tetap baik sehingga tetap mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan diprakirakan masih rendah didukung meningkatnya prospek ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang serta kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia. Transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap mencatat surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif. Sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendukung kinerja NPI 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. 

Penjelasan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Laporan NPI Triwulan III 2026​ di website Bank Indonesia.

 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2825526.aspx 


Baca Terusannya »»  

Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi

 


JAKARTA, 20 November 2026 – Dalam pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pada 19 November 2026 kemarin, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir.

“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini.

Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten. Dalam pertemuan ini, pihak Google juga menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan kepada akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Menindaklanjuti permintaan dari Komdigi, perwakilan Google yang hadir menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin. Kemkomdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.

“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” kata Mediodecci.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-google-dan-youtube-perlu-jelaskan-metodologi-penindakan-jaringan-akun-terkoordinasi 

Baca Terusannya »»  

Panduan dan Logo Hari Guru Nasional 2026

 

Dengan mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", Hari Guru Nasional 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya apresiasi, memperluas praktik baik, membangun kebanggaan terhadap profesi guru, serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu dan berkelanjutan.

Melalui peringatan Hari Guru Nasional dan Bulan Guru Nasional 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memeriahkannya melalui kegiatan yang sederhana, inspiratif, dan bermakna demi memperkuat penghormatan terhadap profesi guru dan memajukan pendidikan Indonesia.

Logo Hari Guru Nasional 2026 dan panduan penyelenggaraan Bulan Guru Nasional 2026 dapat diunduh pada lampiran.

 

 

 

 

Sumber : https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/16402-panduan-dan-logo-hari-guru-nasional-2026 



Baca Terusannya »»  

Kamis, 19 November 2026

JADWAL: MotoGP™ Portugal 2026

 

 Simak jadwal lengkap akhir pekan balap krusial di Portimao, seiring memasuki fase penentuan Juara Dunia musim ini

Siapkan tiketmu dan saatnya bersiap untuk pengalaman yang mendebarkan karena MotoGP akan hadir di Portimao untuk Ronde 21. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) memiliki peluang untuk mengunci gelar juara, di mana ia unggul 60 poin atas rival terdekatnya, Jorge Martin (Aprilia Racing). Sementara itu, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) juga masih dalam persaingan titel Kejuaraan.

JUMAT: Akhir Pekan Penentuan Gelar Dimulai

Aksi pertama di lintasan dibuka oleh sesi FP1 Moto3 pada pukul 16.00 WIB, diikuti  FP1 Moto2 pukul 16.50 WIB. Selanjutnya, kelas MotoGP akan menjalani FP1 mulai pukul 17.45 WIB.

Setelah jeda makan siang, Practice Moto3 bakal berlangsung pukul 20.15 WIB, kemudian giliran Practice Moto2 pukul 21.05 WIB. Terakhir, sesi Practice MotoGP akan menandai perebutan Q2 pada pukul 22.00 WIB.

SABTU: Saatnya Beraksi Sprint 

Hari dimulai lebih awal dimulai lebih awal. FP2 Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 15.40 WIB, dilanjutkan FP2 Moto2 mulai pukul 16.25 WIB. Adapun sesi FP2 MotoGP dimulai pukul 17.10 WIB, diikuti Kualifikasi untuk menentukan starting grid pada pukul 17.50 WIB.

Sedangkan penentuan grid start Moto3 mulai pukul 19.45 WIB, berlanjut dengan Kualifikasi Moto2 pada pukul 20.40 WIB. Balapan Sprint MotoGP Portugal bakal diadakan pukul 22.00 WIB.

MINGGU: Hari Balapan

Warm Up MotoGP akan membuka hari pada pukul 16.0 WIB. Balapan pertama adalah Moto3 mulai pukul 17.00 WIB, dilanjutkan dengan Moto2 pukul 18.15 WIB. Kemudian kelas MotoGP akan beraksi dalam GP Portugal pukul 20.00 WIB. Usai balapan, program After the Flag bakal menutup hari pukul 21.20 WIB.

Ingin jadi bagian dari keseruan ini? Dapatkan tiket GP Portugal sekarang! 

GP Schedule Portuguese GP
 
 


 Sumber : https://www.motogp.com/id/news/2026/11/16/time-schedule-repsol-grand-prix-of-portugal/1185224

 

Baca Terusannya »»  

Dukung Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Perluas Dampak Pemberdayaan Masyarakat Hingga ke Daerah

 

Pemerintah terus mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas, khususnya melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menghadiri acara Liputan 6 Good Impact Award 2026 yang diselenggarakan oleh Liputan6.com di The Hall SCTV Tower, Jakarta, pada Kamis (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Haryo menyerahkan penghargaan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penerima kategori Dampak Keberlanjutan Komunitas Terbaik serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai penerima kategori Dampak Inklusi Ekonomi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan Terbaik.

“Pemerintah mengapresiasi berbagai inisiatif dan kontribusi nyata dunia usaha dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi. Kami berharap kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk oleh masyarakat di berbagai daerah. Kemajuan ekonomi daerah merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Staf Ahli Haryo.

Staf Ahli Haryo juga menyampaikan apresiasi kepada Liputan6.com atas penyelenggaraan penghargaan bagi sosok-sosok inspiratif penggerak perubahan dan inovasi kelembagaan yang telah membawa dampak nyata dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi pilar kemajuan bagi bangsa. Selain itu, Staf Ahli Haryo turut mengucapkan selamat kepada PNM dan BNI atas kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat dan perluasan inklusi ekonomi.

Penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari capaian indikator makro, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, sinergi berbagai pemangku kepentingan diperlukan guna memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yaitu Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin, CEO KapanLagi Youniverse Dian Gemiano, Corporate Secretary Emtek Group Gilang Iskandar, serta para penerima Liputan6 Good Impact Award 2026.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7235/dukung-pembangunan-ekonomi-inklusif-dan-berkelanjutan-pemerintah-dorong-kolaborasi-perluas-dampak-pemberdayaan-masyarakat-hingga-ke-daerah 


Baca Terusannya »»  

Terima detikcom Awards 2026, Kemkomdigi Tegaskan Komitmen Lindungi Anak di Ruang Digital

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital melalui upaya menciptakan lingkungan internet yang aman, sehat, dan produktif. Langkah ini penting agar generasi muda mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi digital.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail saat menerima penghargaan detikcom Awards 2026 mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Sekjen Ismail menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan detikcom kepada Kemkomdigi. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus pemicu bagi pemerintah untuk terus mengupayakan kehadiran konten digital yang ramah anak.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada detik.com yang telah memberikan penghargaan kepada Komdigi. Saya mewakili Bu Menteri Komdigi menerima penghargaan ini. Ini merupakan sebuah kehormatan dan sekaligus sebagai pemicu kami untuk mendorong konten-konten digital yang ramah anak," ujarnya.

Sekjen Ismail mengakui upaya pelindungan anak di ruang digital menghadapi tantangan seiring semakin luasnya penggunaan internet. Digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda, sehingga anak-anak membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memanfaatkan teknologi secara tepat.

"Memang ini usaha yang tidak mudah, karena digitalisasi bagi anak muda sekarang betul-betul merupakan gelombang yang tidak dapat dibendung lagi. Tentu penggunanya sangat banyak, ratusan juta pengguna internet di Indonesia, khususnya anak-anak," jelasnya.

Menurut Sekjen Ismail, pemerintah berupaya memastikan perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia. Pemanfaatan internet perlu diarahkan agar generasi muda mampu menjadi lebih produktif dan sehat dalam menghadapi berbagai peluang maupun tantangan di ruang digital.

"Kami dari Kementerian Komdigi berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita, generasi muda kita ke depan, agar mampu menghadapi tantangan dan sekaligus peluang dari pemanfaatan internet ini agar lebih produktif, lebih sehat, terutama bagi anak-anak kita masa depan dan generasi muda kita," ungkap Ismail.

Komitmen perlindungan anak tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak saat menggunakan layanan digital. Pengaturan ini menjadi landasan untuk menghadirkan layanan yang lebih aman dengan mempertimbangkan kepentingan dan tahap perkembangan anak.

Kemkomdigi memandang pelindungan anak perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan lingkungan internet yang lebih aman dan sehat, anak-anak diharapkan dapat mengakses berbagai peluang untuk belajar, mengembangkan kemampuan, serta melakukan kegiatan produktif tanpa mengabaikan keselamatan mereka di ruang digital.

Penghargaan detikcom Awards 2026 menjadi pengingat bagi Kemkomdigi untuk terus menjalankan komitmen tersebut. Pemerintah ingin memastikan transformasi digital Indonesia turut menghadirkan ruang yang aman bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

 

 


Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/terima-detikcom-awards-2026-kemkomdigi-tegaskan-komitmen-lindungi-anak-di-ruang-digital 


Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan

 


Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima penghargaan sebagai ‘Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan untuk Kelompok Rentan’ dalam ajang Detikcom Awards 2026 yang digelar di Java Ballroom, The Westin, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No. 22A, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Founder CT Corp Chairul Tanjung kepada Gus Ipul sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam memperkuat perlindungan sosial dan menanggulangi kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menyediakan akses pendidikan gratis dengan sistem berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dalam acara bertajuk ‘Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan’ tersebut, Gus Ipul mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukannya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Bapak Presiden agar bekerja urut, mulai dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang kemudian sering disebut sebagai kelompok rentan," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan kelompok rentan dilakukan melalui sejumlah program, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

Seluruh program tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan untuk meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat semakin tepat sasaran.

"Dengan data yang akurat itulah kita berikan bantuan-bantuan sosial berupa perlindungan dan jaminan, termasuk subsidi sosial. Selalu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan sosial dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan yang terakhir memutus mata rantai kemiskinan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan, bekerja secara berurutan dengan menjadikan data sebagai landasan akan membuat hasil program lebih terukur.

"Dan kita akan saksikan, insyaallah dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang, percepatan penurunan kemiskinan akan sangat berbeda dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Detikcom atas penghargaan yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut dipersembahkan kepada keluarga penerima bantuan sosial yang terus berupaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.

"Tentu ini kita persembahkan kepada keluarga-keluarga yang berani mandiri untuk bisa graduasi, meningkat, naik kelas dari keluarga penerima bansos menjadi keluarga yang mengikuti program pemberdayaan," ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Detikcom Ardhi Suryadhi menyampaikan bahwa kabar baik mengenai pembangunan, inovasi, kemajuan daerah, hingga kontribusi dunia usaha dan masyarakat tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah pemberitaan. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu diketahui lebih luas agar dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan perubahan.

"Di malam hari ini, kami di Detikcom ingin memberikan apresiasi kepada para pihak, baik itu dari unsur pemerintah, dunia usaha, ataupun pihak-pihak lainnya yang telah secara nyata berkontribusi dan bisa memberikan dampak nyata di masyarakat," kata Ardhi.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan kebaikan, membangun kolaborasi, dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta para gubernur, bupati, dan wali kota atau perwakilannya.

 

 

 

Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Gus-Ipul-Raih-Penghargaan-Tokoh-Pemerataan-Akses-Pendidikan-Kelompok-Rentan 


Baca Terusannya »»  

Terima penghargaan detikcom Awards 2026, Menteri PANRB Dedikasikan Untuk ASN




Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima penghargaan kategori Tokoh Transformasi Birokrasi dan Modernisasi Pelayanan Publik. Menteri Rini dinilai tidak hanya berfokus pada pembenahan internal instansi pemerintah, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penghargaan itu diberikan media detikcom, pada acara detikcom Awards 2026, di Jakarta, Kamis (19/11/2026). “Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh ASN di Indonesia yang telah bekerja keras dengan tulus dan tanpa pamrih,” ungkap Menteri Rini.

Rini mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo fondasi reformasi birokraksi harus dekat dengan rakyat. Karena itu, transformasi birokrasi menjadi keharusan. Arahan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa program.

Sejak memimpin Kementerian PANRB, Rini juga mendorong perluasan dan penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga 2025, sebanyak 305 MPP telah terbentuk di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. MPP hadir sebagai bentuk integrasi berbagai jenis layanan pemerintah dalam satu lokasi, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan administrasi maupun layanan lainnya secara lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari perubahan sistem, kebijakan, maupun capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.

“Di balik berbagai transformasi yang berjalan, terdapat peran dan dedikasi para ASN di seluruh Indonesia yang terus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang bekerja tanpa sorotan” tegasnya.

Tidak hanya pada aspek pelayanan publik, kelembagaan dan pelayanan, penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian. Melalui penguatan sistem meritokrasi, penataan pegawai non-ASN, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform, transformasi manajemen aparatur diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Perlu diketahui, detikcom Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. detikcom Awards menjadi ajang apresiasi atas pencapaian yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan perubahan positif yang telah dilakukan.

 

 

 

Sumber :  https://www.menpan.go.id/posts/terima-penghargaan-detikcom-awards-2026-menteri-panrb-dedikasikan-untuk-asn

Baca Terusannya »»  

Menag dan Kemenag Raih Penghargaan di Bidang Komunikasi Publik


 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima penghargaan Detikcom Awards 2026 kategori Tokoh Kepemimpinan Komunikasi Publik. Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinannya dalam mendorong transformasi komunikasi publik Kementerian Agama yang semakin transparan, responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kementerian Agama juga meraih penghargaan dalam kategori Komunikasi Publik Berdampak.

Detikcom Awards 2026 mengusung tema “Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan”. Penghargaan ini diberikan kepada individu, institusi, dan organisasi yang dinilai menghadirkan kontribusi serta dampak positif melalui berbagai bidang kiprahnya.

Menag mengatakan bahwa ini kali kedua dirinya menerima penghargaan dari Detikcom. Jika pada tahun sebelumnya penghargaan berkaitan dengan kiprahnya di bidang keagamaan, kali ini apresiasi diberikan atas kontribusinya dalam komunikasi publik.

Menurut Menag, penilaian tersebut mencakup aktivitas komunikasi melalui media sosial, tulisan artikel di berbagai media, serta penyampaian pesan dalam berbagai forum. Ia menilai komunikasi menggunakan pendekatan keagamaan memiliki kekuatan untuk menjangkau masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

“Kami sangat yakin bahwa bahasa agama itu mampu menembus lapis-lapis kultural, lapis-lapis stratifikasi sosial, mampu menembus lintas agama sekaligus dan lintas negara,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menambahkan, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan hasil dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Kementerian Agama. “Saya nggak mungkin melakukan apa pun tanpa dukungan partisipatif dari rekan-rekan saya semuanya dari berbagai lapisan di Kementerian Agama,” ungkapnya.

Kepemimpinan Menag dalam komunikasi publik juga tercermin melalui penguatan peran kehumasan sebagai pengelola isu dan penjaga kepercayaan publik. Upaya ini didukung dengan peningkatan koordinasi komunikasi antara pusat dan daerah, serta penyampaian informasi yang cepat, akurat, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

Komitmen terhadap keterbukaan informasi turut ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Menag dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025. Kemenag juga terus memperkuat layanan informasi berbasis digital agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan kementerian.

Upaya tersebut berjalan beriringan dengan capaian Kemenag yang mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2023, 2024, dan 2025.

Komunikasi Publik Berdampak

Selain penghargaan untuk Menag, Kementerian Agama menerima Detikcom Awards 2026 kategori Kementerian dengan Komunikasi Publik Berdampak. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin.

Penghargaan ini diberikan atas strategi komunikasi publik Kemenag yang dinilai mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui jejaring kelembagaan, tokoh agama, penyuluh, serta kanal digital. Berbagai inisiatif yang dihadirkan Kemenag, mulai dari gerakan ekoteologi, doa kebangsaan, penguatan kerukunan umat beragama, hingga keterbukaan informasi publik, dinilai mampu mendorong partisipasi dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Detikcom. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap upaya Kemenag dalam membangun komunikasi publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kementerian Agama, Alhamdulillah, dilihat sebagai salah satu lembaga yang strategi komunikasi publiknya cukup berdampak di masyarakat,” ujar Kamaruddin.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi Kemenag untuk terus menyampaikan informasi yang tidak hanya positif, tetapi juga memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Harapan kita ke depan kita akan terus menyampaikan informasi-informasi positif yang menentukan dan memiliki dampak instrumental untuk menciptakan kualitas umat beragama dan keberagamaan yang lebih produktif dan lebih berdampak,” ungkapnya.

Sejumlah program Kemenag menjadi bagian dari upaya tersebut. Melalui gerakan ekoteologi, misalnya, pesan-pesan keagamaan tentang pelestarian lingkungan diterjemahkan ke dalam aksi nyata, salah satunya penanaman 1.000 pohon dalam rangkaian Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VII 2026.

Kemenag juga menggelar Doa Kebangsaan 2026 yang melibatkan lebih dari 100 ribu peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menyampaikan pesan persatuan dan kebangsaan melalui pendekatan keagamaan. Selain itu, penguatan kerukunan umat beragama dan peran santri dalam pembangunan nasional turut menjadi bagian dari komunikasi publik Kemenag.

Dalam aspek keterbukaan informasi, Kemenag mengembangkan program “Gandeng PPID” sebagai upaya memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Komitmen tersebut turut mendapat pengakuan melalui raihan Silver Winner Kategori PPID Utama dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026.

Ke depan, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi publik yang terbuka, inklusif, dan berdampak melalui kolaborasi seluruh jajaran kementerian. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program Kemenag, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/lagi-menag-dan-kemenag-raih-penghargaan-di-bidang-komunikasi-publik-zD3Jw 

Baca Terusannya »»  

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah

 

JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah, dalam ajang detikcom Awards 2026.

Penghargaan itu diterima Ahmad Luthfi, di Java Ballroom, The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dia dinilai mampu menggeliatkan iklim investasi di Jawa Tengah.

Selama Januari–September 2026, capaian investasi di provinsi ini mencapai Rp72,54 triliun. Angka itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp31,77 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp40,77 triliun. Investasi tersebut juga tercatat menyerap 340.334 tenaga kerja baru.

Senyampang dengan itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 mencapai 5,83 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan yang diperoleh tersebut bukan semata dirinya sebagai gubernur, melainkan berkat kontribusi masyarakat dan pemerintah di 35 kabupaten/ kota di wilayahnya, terhadap pembangunan Jawa Tengah.

Sebab, pembangunan provinsi ini dilakukan melalui pendekatan collaborative government atau pemerintahan kolaboratif, yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu fokusnya, mendorong investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Penganugerahan ini menjadi motivasi bagi kami sebagai kepala daerah, khususnya gubernur. Namun, yang lebih utama, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh komponen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Luthfi.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui penguatan iklim investasi, kemudahan berusaha, serta pengembangan kawasan industri. Pemerintah daerah juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

“Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan cara mencari segala problem masyarakat, kemudian kita selesaikan permasalahannya,” tegas gubernur.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng terus memperkuat sistem perizinan melalui aplikasi SIAP Jateng dan OSS-RBA, menyelaraskan regulasi, serta memberikan kepastian tata ruang. Saat ini, sebanyak 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ditambahkan, pengembangan kawasan industri juga didukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan transportasi dan utilitas industri. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia terus diperkuat, agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Walakin, menurut Luthfi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.

“Output pembangunan kita adalah menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Luthfi menyebutkan, angka kemiskinan Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang harus terus diperbaiki, melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Penghargaan yang diterima diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Detikcom Ardhi Suryadhi mengatakan, detikcom Awards merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak, yang memberikan kontribusi serta dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap setiap penghargaan malam ini bukan hanya menjadi pengakuan atas pencapaian, tapi juga menjadi berita baik yang menginspirasi,” ujarnya.

Melalui penghargaan tersebut, diharapkan berbagai capaian dan inovasi dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain, untuk menghadirkan perubahan yang lebih luas bagi masyarakat. 

 

 


Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-dinobatkan-sebagai-tokoh-percepatan-investasi-dan-ekosistem-kawasan-industri-daerah/ 


Baca Terusannya »»  

Hadiri Festival Sinema Prancis 2026, Menteri Kebudayaan Dorong Kolaborasi Perfilman Indonesia-Prancis di Level Internasional

 


Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mendorong penguatan kerja sama perfilman Indonesia dan Prancis melalui pengembangan talenta, peningkatan kapasitas, dan produksi bersama untuk memperluas peluang sineas tanah air di level internasional. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Festival Sinema Prancis ke-28 tahun 2026 sekaligus pemutaran perdana film The Phantom of the Opera di Djakarta Theater, Jakarta.

Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa film tidak hanya menjadi media komunikasi yang menyampaikan cerita, tetapi juga merepresentasikan sejarah, bahasa, identitas, dan pengalaman kolektif masyarakat. Selain sebagai ekspresi budaya, perfilman memiliki peran strategis dalam perkembangan industri kreatif melalui pengembangan talenta, penciptaan kekayaan intelektual, kegiatan produksi, dan kolaborasi internasional.

Potensi industri perfilman Indonesia tercermin dari meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap film nasional. Menbud Fadli Zon menyebutkan bahwa film Indonesia meraih 81,3 juta penonton sepanjang 2025 dan 47,8 juta penonton selama periode pelaporan 2026. Secara keseluruhan, jumlah tersebut mencapai 129,1 juta penonton. Pada 2025, film nasional juga menyumbang sekitar 67 persen dari total penonton bioskop di Indonesia.

“Prioritas kita adalah memperkuat seluruh ekosistem perfilman, mulai dari pengembangan talenta, produksi, pembiayaan, distribusi, akses ke pasar internasional, pelestarian warisan film, hingga membuka peluang kemitraan dan produksi bersama,” ungkap Menteri Fadli Zon.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa Prancis merupakan mitra strategis Indonesia dalam pengembangan industri perfilman. Kerja sama di bidang sinema dan industri audiovisual menjadi salah satu fokus hubungan kebudayaan kedua negara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Borobudur 2025 yang diadopsi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Komitmen tersebut turut diperkuat melalui pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pégard. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk mengembangkan kerja sama konkret di bidang produksi film, peningkatan kapasitas, mobilitas talenta, dan industri budaya.

Salah satu bentuk kolaborasi kedua negara diwujudkan melalui Indonesia-France Film Lab yang dikembangkan melalui JAFF Market di Yogyakarta. Inisiatif ini melibatkan institusi perfilman Prancis, yaitu Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dan La Fémis, untuk memberikan kesempatan kepada sineas Indonesia memperluas pengetahuan serta membangun jejaring dengan para profesional industri film internasional.

Selain pengembangan talenta dan produksi, Menbud Fadli Zon juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam pelestarian warisan audiovisual. Hal tersebut mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pengarsipan, restorasi film, serta pengembangan museum film Indonesia sebagai bagian dari upaya pelindungan sejarah perfilman nasional. Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon menekankan bahwa kerja sama kebudayaan kedua negara diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan industri perfilman Indonesia.

“Diplomasi budaya dapat menghasilkan dampak nyata, mulai dari pengembangan talenta, penguatan jejaring profesional, hingga membuka peluang baru bagi film Indonesia untuk menjangkau penonton global,” papar Menteri Fadli Zon.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Fenone, menyampaikan bahwa penguatan jejaring antara pelaku industri perfilman menjadi salah satu fokus kerja sama Indonesia dan Prancis. Melalui Festival Sinema Prancis, pihaknya berupaya mempertemukan sineas, sutradara, aktor, produser, dan penulis skenario dari kedua negara untuk membuka peluang pengembangan proyek bersama.

“Kami ingin membangun jejaring antara Prancis dan Indonesia dengan menghadirkan para pembuat film, sutradara, aktor, produser, dan penulis skenario Prancis ke Indonesia. Kami juga ingin mengembangkan berbagai proyek bersama,” ucap Fabien Fenone.

Dalam pembukaan festival, film The Phantom of the Opera garapan sutradara Alexandre Castagnetti ditayangkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Film tersebut merupakan interpretasi baru dari kisah klasik karya sastrawan Prancis Gaston Leroux dan telah dirilis di Prancis pada 28 Oktober 2026. Film ini selanjutnya dijadwalkan diputar pada delapan bioskop di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Festival Sinema Prancis tahun ini. Selain menghadirkan karya perfilman Prancis, festival ini juga memberikan ruang bagi talenta muda Indonesia.

Hadir dalam acara  ini diantaranya, Ketua Komite Festival Film Indonesia, Ario Bayu; Sutradara Alexandre Castagnetti. Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, yakni Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; serta Direktur Film, Musik, dan Seni, Irini Dewi Wanti.

Melalui kolaborasi Indonesia dan Prancis diharapkan dapat mendukung lahirnya karya-karya perfilman yang mampu memperkenalkan cerita dan identitas budaya Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus memperkuat perfilman sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan Indonesia.


Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/hadiri-festival-sinema-prancis-2026-menteri-kebud

Baca Terusannya »»  

Tutup AICIS+, Wamenag: Riset Jangan Berhenti di Konferensi, Harus Berdampak

 


Cirebon (Kemenag) — Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa keberhasilan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026 tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang hadir. Menurutnya, konferensi akademik harus mampu menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Keberhasilan AICIS tahun ini tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah partisipan yang hadir. Keberhasilan sejati akan diukur dari seberapa besar kualitas keluaran akademik, keberlanjutan jejaring kemitraan, serta seberapa efektif hasil riset konferensi ini dapat diimplementasikan untuk menjawab masalah nyata di tengah masyarakat dan bangsa,” ujar Wamenag saat menutup AICIS+ 2026, Kamis (19/11/2026).

"Riset jangan berhenti di konferensi, tapi harus berdampak," lanjutnya.

Wamenag juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang dipresentasikan dalam AICIS+ tidak hanya menjadi karya akademik, tetapi turut memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak paten bagi temuan yang memenuhi persyaratan.

Ia bahkan mengusulkan agar jumlah hasil riset yang telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual dan memperoleh paten menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan AICIS+ pada masa mendatang.

“Tadi Pak Rektor saya tanya, ‘Berapa temuan AICIS yang sudah didaftarkan di HAKI?’ Itu perlu diukur juga,” ungkapnya.

Menurut Wamenag, perkembangan ilmu pengetahuan perlu ditunjukkan melalui capaian penelitian yang konkret dan terukur. Karena itu, selain menampilkan jumlah abstrak atau karya ilmiah, AICIS+ diharapkan dapat menyajikan capaian perlindungan kekayaan intelektual dari inovasi yang dihasilkan.

“Selain abstrak, saya ingin juga disampaikan HAKI sekian, paten sekian. Karena kemajuan keilmuan juga ditandai dengan hasil-hasil yang bisa didaftarkan di HAKI dan paten,” tegasnya.

Hasil Riset Diharapkan Tingkatkan Mutu PTKI

Lebih lanjut, Wamenag berharap hasil penelitian yang lahir dari AICIS+ dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa kemajuan keilmuan tidak seharusnya hanya dinikmati oleh perguruan tinggi tertentu. Hasil penelitian dan inovasi perlu menjadi bagian dari pengembangan program akademik di seluruh PTKI, termasuk perguruan tinggi yang berada di daerah dan berstatus swasta.

“Apa yang sudah ditemukan di AICIS ini jangan hanya untuk AICIS, tapi kemudian itu menjadi peningkatan program di seluruh PTKI,” pesannya.

Wamenag juga menyoroti kesenjangan mutu yang masih terjadi antara PTKI di pusat-pusat kota dan perguruan tinggi di daerah.

“Dan jangan lupa, masih ada disparitas yang tinggi antar-PTKI di pusat-pusat kota, apalagi yang berstatus swasta. Tolong ini menjadi pikiran dari AICIS itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, AICIS+ memiliki peluang untuk memperkuat ekosistem keilmuan Islam melalui kolaborasi, pengembangan inovasi teknologi, dan penelitian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Wamenag mengapresiasi perkembangan AICIS+ yang kini memperluas cakupan kajian dari studi Islam menuju hubungan antara Islam, sains, dan masyarakat. Perkembangan tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keilmuan Islam modern yang aktif berdialog dengan kemajuan sains dan berbagai persoalan global.

Ia juga berharap AICIS+ dapat mendorong transformasi digital, inovasi teknologi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui hasil-hasil penelitian.

Namun, Wamenag mengingatkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus tetap berpijak pada nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan.

“Kita tidak ingin melahirkan generasi yang hanya cerdas secara intelektual, tetapi kehilangan arah moral. Kita tidak ingin membangun bangsa yang maju secara teknologi, tetapi tertinggal dalam keadilan dan kemanusiaan,” tuturnya.

“Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan agama dan kemanusiaan,” pungkas Wamenag.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/tutup-aicis-wamenag-riset-jangan-berhenti-di-konferensi-harus-berdampak-PKe98 


Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Apresiasi Rumah Subsidi di Serang Pakai Genteng Jatiwangi

 


KOTA SERANG, BANTEN - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong peningkatan kualitas rumah subsidi melalui implementasi Program Gentengisasi yang mengutamakan penggunaan produk genteng lokal. Salah satu penerapannya terlihat di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, yang menggunakan genteng produksi Jatiwangi, Jawa Barat, pada rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat meninjau langsung kawasan Perumahan Pondok Banten Indah di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto KM.5, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (19/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau kualitas bangunan rumah subsidi, fasilitas pendukung kawasan, serta pelaksanaan Program Gentengisasi yang merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto. Menteri PKP juga mengapresiasi pengembang PT Kawah Anugerah Properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Banten karena telah berkomitmen menghadirkan rumah subsidi dengan kualitas konstruksi dan desain yang baik.

"Saya sudah cek rumahnya, kualitasnya bagus dengan arsitek yang menarik. Seperti arahan Presiden Prabowo bahwa semua bisa jadi orang sukses dan kaya, tetapi dengan cara yang benar," ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menilai kualitas rumah yang baik merupakan salah satu bentuk persaingan sehat antarpengembang yang pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai konsumen.

"Ini adalah contoh kompetisi antar-pengembang yang sehat, yang dampaknya konsumen mendapatkan kualitas rumah yang bagus," tegasnya.

Perumahan Pondok Banten Indah dikembangkan di atas lahan seluas 450.000 meter persegi dengan rencana pembangunan mencapai 4.000 unit rumah. Salah satu rumah subsidi yang ditinjau merupakan tipe 30/60 dengan harga jual Rp166 juta. Pengembang juga telah menyediakan unit rumah yang siap dipasarkan dengan memperhatikan kualitas bangunan dan desain arsitektur.

Menteri PKP secara khusus meninjau penerapan Program Gentengisasi melalui penggunaan Genteng Jatiwangi pada rumah subsidi tersebut. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga melihat langsung kedatangan material genteng yang diangkut menggunakan truk dari sentra industri genteng Jatiwangi.

Menurut Menteri PKP, penggunaan genteng produksi dalam negeri membuktikan bahwa rumah subsidi dengan harga terjangkau tetap dapat dibangun dengan memperhatikan kualitas, kekuatan konstruksi, kenyamanan, dan estetika bangunan.

"Implementasi Program Gentengisasi gagasan Bapak Presiden Prabowo dengan menggunakan genteng Jatiwangi pada rumah subsidi menunjukkan bahwa hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa memiliki kualitas konstruksi yang kokoh, sejuk, estetis, dan nyaman. Langkah ini juga sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM dan mendukung ekosistem industri bahan bangunan lokal," ujar Menteri PKP saat peninjauan bersama pemilik PT Kawah Anugerah Properti, Wawan.

Dia menjelaskan, Program Gentengisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas rumah, tetapi juga menjadi peluang untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan aktivitas usaha pengrajin genteng, serta menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

"Program Gentengisasi diarahkan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah subsidi. Pemanfaatan genteng lokal diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sektor industri bahan bangunan dengan program perumahan nasional," terangnya.

Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, Wawan, menyambut positif penerapan gentengisasi pada pembangunan perumahan subsidi. Menurutnya, penggunaan konsep arsitektur yang baik dan pembangunan dalam skala besar dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hunian sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembang.

"Kita bangun dengan konsep dan arsitek yang bagus justru akan menambah profit kita karena kita membangunnya dalam skala besar," ujar Wawan.

Selain kualitas bangunan, Kementerian PKP juga memastikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menjadi perhatian penting dalam pembangunan perumahan subsidi. Pondok Banten Indah telah dilengkapi jaringan listrik PLN pascabayar berdaya 1.300 VA, sumber air artesis, penerangan jalan umum, saluran drainase terbuka, serta akses jalan utama dengan lebar mencapai 19 meter.

Untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas sosial penghuni, kawasan perumahan tersebut juga menyediakan fasilitas internal berupa masjid, taman, area bermain anak, fasilitas olahraga luar ruang, serta lahan pemakaman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli rumah. Calon pembeli diimbau untuk mempelajari rekam jejak pengembang, memeriksa kondisi fisik bangunan secara menyeluruh, memastikan ketersediaan sarana dan utilitas, serta memperhatikan sistem pengelolaan sampah dan penerangan kawasan sebelum mengambil keputusan pembelian.

Dari sisi pembiayaan, PT Kawah Anugerah Properti telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), antara lain BTN, BSN, BRI, Bank Nobu, Bank Mandiri, BNI, BCA, dan BJB. Kerja sama tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan rumah subsidi.

Kementerian PKP mengapresiasi kolaborasi PT Kawah Anugerah Properti, REI Banten, Pemerintah Provinsi Banten, perbankan penyalur KPR, BP Tapera, produsen dan pengrajin genteng Jatiwangi, serta seluruh pihak yang telah mendukung peningkatan kualitas pembangunan perumahan subsidi.

Melalui Program Gentengisasi, Kementerian PKP mendorong semakin banyak pengembang perumahan di Indonesia untuk menggunakan produk bahan bangunan dalam negeri. Sinergi antara pemerintah, pengembang, UMKM, pengrajin, perbankan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat industri bahan bangunan lokal, meningkatkan kualitas rumah subsidi, serta mempercepat terwujudnya hunian layak, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

 


 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-rumah-subsidi-di-serang-pakai-genteng-jatiwangi 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP : KUR Perumahan Mampu Tingkatkan Perekonomian dan Rumah Layak Untuk Rakyat

 


KOTA SERANG, BANTEN — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui kolaborasi program Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).


"Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait
pada kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).


Menteri PKP menegaskan bahwa kolaborasi KPP/KUR Perumahan dan KPR FLPP merupakan langkah konkret pemerintah untuk menghubungkan kebutuhan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan dukungan rantai pasok lokal yang kuat, mulai dari toko bahan bangunan, kontraktor, hingga pengembang, sektor perumahan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor perumahan. Kegiatan ini bertujuan mempercepat penyaluran pembiayaan dari sisi penyediaan (supply side) maupun permintaan (demand side), sekaligus memperkuat ekosistem perumahan daerah dengan melibatkan pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, pelaku UMKM, dan masyarakat calon penerima manfaat rumah subsidi.


Menurutnya, program KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan.

"KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat," imbuhnya.


Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendukung pelaksanaan KUR Perumahan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa terbebani prosedur yang berbelit-belit.


Pada kesempatan itu, Menteri PKP menekankan pentingnya regulasi yang memberikan kemudahan serta menghadirkan solusi secara cepat. Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah harus menjadi instrumen untuk membantu masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh manfaat program.


Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah nasabah dan calon penerima manfaat dari kalangan UMKM, pengembang, kontraktor, serta pemilik toko bahan bangunan. Dialog tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengajuan KUR Perumahan berjalan dengan mudah, cepat, dan memiliki persyaratan yang jelas sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta undangan secara langsung yang terdiri atas 100 peserta dari sisi penyediaan dan 200 peserta dari sisi permintaan serta UMKM. Peserta dari sisi penyediaan meliputi pengembang, pemilik toko bahan bangunan, dan kontraktor perumahan. Sementara itu, peserta dari sisi permintaan terdiri atas pelaku UMKM dan calon penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP.

Keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sektor perumahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Melalui sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, kegiatan di Serang ini mencatatkan rencana closing Kredit Program Perumahan (KPP) senilai 400 miliar dari total 844 debitur potensial.

Hingga 17 November 2026, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 Triliun. Pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh 123.209 debitur di seluruh Indonesia.

Penyaluran pembiayaan dari sisi permintaan (demand side) mendominasi dengan kontribusi sebesar 65,70% atau Rp19,80 Triliun kepada 118.942 debitur. Pemanfaatan terbesar berasal dari kebutuhan renovasi rumah senilai Rp14,47 Triliun bagi 96.649 debitur. Selanjutnya, pembelian rumah mencapai Rp3,27 Triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 Triliun.

Sementara itu, realisasi dari sisi penyediaan (supply side) mencapai 34,30% atau Rp10,34 Triliun yang disalurkan kepada 4.267 pelaku usaha. Sektor pengembang perumahan menyerap pembiayaan terbesar, yakni Rp5,92 Triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan mencatat jumlah penerima terbanyak sebanyak 2.277 debitur dengan nilai pembiayaan Rp3,21 Triliun. Adapun penyedia jasa konstruksi memperoleh pembiayaan sebesar Rp1,22 Triliun kepada 462 debitur.

Dari sisi penyalur, BRI menjadi bank dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur pada periode 1 Januari hingga 17 November 2026. Total realisasi penyaluran BRI mencapai Rp13,73 Triliun.

Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 Triliun, BRI terus mengoptimalkan jaringan layanan perbankannya hingga ke berbagai wilayah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha menjelang akhir tahun 2026.

Capaian penyaluran Kredit Program Perumahan juga menunjukkan perkembangan positif di Provinsi Banten. Hingga 17 November 2026, realisasi KPP di Banten mencapai Rp 1,008 Triliun untuk 2.716 debitur.

Penyaluran tersebut ditopang oleh sisi permintaan sebesar Rp569,52 Miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan sebesar Rp439,39 Miliar kepada 154 debitur.

Adapun khusus Kota Serang, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp61,71 miliar atau tepatnya Rp61.710.886.343 kepada 133 debitur.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperluas jangkauan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

Selain sosialisasi KPP, BP Tapera juga memberikan penjelasan mengenai informasi, tata cara pengajuan, dan berbagai kemudahan dalam memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun. Program ini ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.


Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa program KUR Perumahan menjadi terobosan yang sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat desa, dalam meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga.

"Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan dan kolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Serang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian KUR Perumahan secara simbolis kepada 6 nasabah KUR Perumahan

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Regional CEO 8 Jakarta 3 BRI Suratin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Vony Febriana, Ketua Umum DPP Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan, jajaran Forkopimda Kabupaten Serang, asosiasi pengembang perumahan, jajaran Kementerian PKP, serta para peserta sosialisasi Kredit Program Perumahan.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-kur-perumahan-mampu-tingkatkan-perekonomian-dan-rumah-layak-untuk-rakyat 


Baca Terusannya »»  

Bedah Rumah Bantu Warga Kota Serang Miliki Hunian Layak

 




KOTA SERANG, BANTEN – Hujan deras yang dahulu membuat Rohmatulloh (37), warga Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, khawatir rumahnya bocor kini bukan lagi menjadi sumber kecemasan. Setelah mendapatkan bantuan Program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dia bersama istri dan anaknya dapat tinggal di rumah yang lebih layak dan nyaman.


Sebelum mendapatkan bantuan, Rohmatulloh bersama istrinya, Rani (29), dan seorang anak yang duduk di kelas I sekolah dasar, tinggal di rumah seluas 25 meter persegi dengan dinding kayu dan atap yang rusak serta berlubang. Ketika hujan turun, air kerap masuk ke dalam rumah. Bahkan, saat hujan deras, rumah mereka sering terdampak banjir.


Rohmatulloh sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas di bidang pemotongan ayam dengan upah sekitar Rp100.000 per hari apabila bekerja. Sementara itu, istrinya mengurus rumah tangga. Kondisi penghasilan yang bergantung pada ketersediaan pekerjaan membuat keluarga ini memiliki keterbatasan untuk memperbaiki rumah secara mandiri.


“Alhamdulillah, sekarang rumah sudah lebih nyaman. Dulu kalau hujan khawatir bocor, tidur juga kurang nyenyak. Sekarang sudah lebih tenang bersama istri dan anak. Dulu hanya satu kamar, sekarang sudah ada dua kamar,” ujar Rohmatulloh.

Dirinya mengungkapkan, pengajuan bantuan dilakukan melalui kelurahan dan diproses dengan baik. Dalam proses pengajuan hingga pelaksanaan, dia mengaku tidak pernah diminta membayar pungutan apa pun.


Rohmatulloh menerima bantuan Bedah Rumah sebesar Rp20 juta, yang dialokasikan untuk pembelian material bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah tukang sebesar Rp2,5 juta. Perbaikan rumah juga didukung dana swadaya sebesar Rp25 juta. Proses pembangunan fisik rumah berlangsung sekitar satu bulan.


Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan kepada keluarganya untuk memperoleh bantuan tersebut.


“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan ini. Sekarang saya dan keluarga bisa tinggal dengan nyaman dan tidur lebih nyenyak. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ungkapnya.


Dari Rumah Berdinding Bilik Menjadi Hunian yang Lebih Nyamab


Perubahan serupa juga dirasakan Hasan Basri, warga penerima bantuan Bedah Rumah lainnya di Kota Serang. Sebelum mendapatkan bantuan, Hasan bersama istri dan anaknya tinggal di rumah sederhana dengan atap asbes dan dinding bilik yang kurang memadai. Atap rumah yang bocor membuat keluarganya kerap khawatir ketika hujan dan angin kencang datang.


Hasan bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan. Istrinya juga bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan yang tidak jauh berbeda.
Informasi mengenai Program Bedah Rumah diperolehnya saat isterinha berkumpul di balai desa. Dia kemudian mengajukan bantuan melalui pengurus RT.


“Dulu sedih dan khawatir kalau hujan atau angin kencang. Kasihan istri dan anak kalau saya sedang bekerja di luar rumah. Sekarang Alhamdulillah rumah sudah lebih nyaman, tidak bocor lagi, dan keluarga bisa tinggal dengan tenang,” kata Hasan.


Melalui program tersebut, Hasan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta dan menambahkan dana swadaya mandiri sebesar Rp39 juta, serta mendapatkan dukungan sumbangan dari keluarga. Rumah yang sebelumnya hanya memiliki satu kamar tidur kini memiliki dua kamar tidur sehingga memberikan ruang yang lebih memadai bagi anggota keluarga.


Hasan juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diterimanya.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan Bedah Rumah ini. Sekarang rumah saya sudah lebih layak, tidak bocor lagi, dan istri serta anak saya lebih nyaman tinggal di rumah,” ujarnya.


Kisah Rohmatulloh dan Hasan Basri menggambarkan bagaimana peningkatan kualitas rumah dapat memberikan perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, program ini juga membantu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas keluarga sehari-hari.


Alokasi Bedah Rumah di Provinsi Banten Meningkat pada 2026


Menteri PKP Maruarar Sirait, menjelaskan, peningkatan kualitas rumah masyarakat menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak. Peningkatan alokasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat di Kota Serang, termasuk keluarga berpenghasilan terbatas yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi huniannya.


Program Bedah Rumah Tidak Dipungut Biaya
Kementerian PKP menegaskan bahwa Program Bedah Rumah merupakan bantuan pemerintah yang pelaksanaannya tidak dipungut biaya oleh pihak mana pun. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan bantuan dengan meminta imbalan atau melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.


"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar atau penyimpangan dalam pelaksanaan program bedah rumah," katanya.


Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan warga serta berdialog dengan penerima Program PNM. Dirinya mengucapkan terimakasih atas dukungan BPN untuk proses sertifikasi tanah gratis  serta PT. PNM untuk penyaluran modal dengan bunga rendah untuk masyarakat.


Sementara itu, Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Ergian Bahari bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I Elias Wijaya Panggabean menjelaskan, berdasarkan data yang ada, di Provinsi Banten, alokasi Program Bedah Rumah pada 2026 mencapai 11.541 unit, meningkat dari 1.762 unit pada 2025.


"Alokasi bantuan bertambah sebanyak 9.779 unit. Berdasarkan data program, kenaikan alokasi tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 554,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya," terangnyan


Alokasi tahun 2026 tersebut, imbuhnya, tersebar di tiga kategori wilayah, yakni wilayah perkotaan sebanyak 3.873 unit, wilayah pesisir sebanyak 1.819 unit, dan wilayah perdesaan sebanyak 6.073 unit. Peningkatan alokasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas rumahnya.


Kota Serang Mendapat Alokasi Bedah Rumah 583 Unit


"Di Kota Serang, alokasi Program Bedah Rumah meningkat dari 111 unit pada 2025 menjadi 583 unit pada 2026. Bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan dan 67 kelurahan.
Adapun lokasi di enam kecamatan di Kota Serang pada 2026 adalah Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan," terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

 


 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/bedah-rumah-bantu-warga-kota-serang-miliki-hunian-layak 

Baca Terusannya »»  

Kemenpar Berkomitmen Perluas Akses Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

 


Jakarta, 19 November 2026 - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat. 
Menteri Pariwisata dalam sambutannya pada "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Di era keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan pemerintah.


"Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya," kata Menteri Pariwisata.

Menteri Pariwisata menjelaskan Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Kehadiran narasumber yang kompeten, yakni Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono, turut memberikan wawasan dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
 
"Melalui forum ini, saya berharap pelayanan informasi publik dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan," kata Menteri Pariwisata. 
Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata telah mengoperasikan platform layanan informasi terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025.

Platform ini menjadi pusat layanan informasi pariwisata yang melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi.
Layanan tersebut dapat diakses seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung (front desk) di kantor Kementerian Pariwisata.

"Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata," kata Menteri Pariwisata.

Kemenpar juga terus mengoptimalkan berbagai saluran digital untuk mempermudah akses informasi publik, di antaranya situs web resmi Kemenpar yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan program kerja kementerian.
 
Selain itu, situs promosi Indonesia Tourism telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, event, dan atraksi wisata secara lebih akurat dan cepat. Melalui kanal YouTube, Kemenpar juga menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian.

Sepanjang 2021 hingga 2025, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Menteri Pariwisata.

Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026.

Predikat "Informatif" kategori PPID Tingkat I (Kedeputian) diraih Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
 
Sementara itu, predikat "Informatif" kategori PPID Pelaksana (Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita) diraih Politeknik Pariwisata Makassar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Lombok, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 

Adapun Politeknik Pariwisata Medan meraih predikat "Menuju Informatif" pada kategori PPID Pelaksana.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hafidhah menyampaikan tiga strategi utama peningkatan keterbukaan informasi, yakni meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Hafidhah.

Hafidhah juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja unit kerja dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.  
 
"Bagi unit kerja yang memperoleh penghargaan, saya mengucapkan selamat. Jadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus berinovasi karena informasi tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Maka, perlu ada inovasi-inovasi yang terus Bapak Ibu kembangkan. Yang juga saya tekankan adalah informasi yang inklusif," ujarnya.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes).

Oleh karena itu, Hamdan menekankan pentingnya pembuatan konten media sosial maupun siaran pers yang berorientasi pada kebutuhan audiens, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif melalui tanggapan terhadap komentar.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan meneruskan pesan tersebut.

"Jadi by the end of the day, it is not us communication. It is them," kata Hamdan. 
 
 
 

Baca Terusannya »»