Kemhan dan Kemensos Sepakati Pengalihan Pengelolaan Makam Pahlawan Nasional

 

Jakarta — Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pertahanan.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas upaya menjaga, merawat, dan mengelola Taman Makam Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

Dalam masa transisi pengalihan pengelolaan TMPN dan MPN, Mensos dan Menhan menyepakati transisi pengelolaan bersama melalui penandatangan Kesepakatan Bersama.

Pada pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie didampingi oleh Wamenhan RI, Sekjen Kemhan, Dirjen Pothan Kemhan, Karo Turdang Setjen Kemhan, serta Karo Hukum Setjen Kemhan. 

 

 

Sumber ;  https://www.kemhan.go.id/2026/04/02/kemhan-dan-kemensos-sepakati-pengalihan-pengelolaan-makam-pahlawan-nasional.html

Baca Terusannya »»  

Kemensos – Kemenhan Teken MoU Pengalihan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

 

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional dan Makam Pahlawan Nasional di berbagai daerah. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk optimalisasi pengelolaan situs-situs kepahlawanan.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kunjungan Gus Ipul ke Kemenhan menjadi balasan atas pertemuan sebelumnya saat Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto hadir di Kantor Kemensos pada pertengahan Maret lalu guna membahas rencana transisi pengelolaan.

“Jadi hari ini tadi kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bu Dirjen Pemberdayaan Sosial, beberapa staf bertemu dengan Menteri Pertahanan beserta segenap jajaran untuk menandatangani satu MoU dalam rangka pengalihan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan beberapa makam pahlawan nasional di beberapa daerah,” ujar Gus Ipul.

Salah satu objek utama dalam pengalihan ini adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Selain itu, pengalihan juga mencakup sekitar 217 titik TMP dan Makam Pahlawan Nasional di seluruh Indonesia.

“Ini dalam rangka untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam rangka optimalisasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama seperti di Kalibata dan Makam Pahlawan Nasional di berbagai daerah,” lanjutnya.

Gus Ipul sebelumnya menargetkan proses transisi operasional dimulai pada 1 April 2026. Sejalan dengan itu, mulai April ini pengelolaan di tingkat lapangan dipimpin oleh Kemenhan melalui jajaran yang ditunjuk.

“Mulai bulan April ini sepenuhnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan beserta Makam Pahlawan Nasional di 217 titik seluruh Indonesia ini nanti dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan lewat jajarannya yang ditunjuk,” jelasnya.

Selama masa transisi, Kemensos tetap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi administrasi, sumber daya manusia (SDM), maupun pembiayaan operasional pemeliharaan hingga Kemenhan sepenuhnya siap.

“Sementara kami akan memberikan dukungan dalam masa transisi ini lewat dukungan administrasi dan sumber daya manusia yang selama ini telah turut mengelola Taman-Taman Makam Pahlawan Nasional,” kata Gus Ipul.

Secara administratif, proses transisi akan berlangsung hingga akhir tahun 2026, sebelum sepenuhnya dialihkan ke Kemenhan pada tahun berikutnya. “Insya Allah sampai akhir tahun secara administratif kami masih akan turut membantu, sementara untuk tahun depan Insya Allah sepenuhnya sudah akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan pengelolaan TMP tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan cinta tanah air kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Taman Makam Pahlawan Nasional maupun Makam Pahlawan Nasional itu, di sana ada nilai-nilai perjuangan, ada nilai-nilai cinta tanah air, ada nilai-nilai kepahlawanan yang seharusnya ini bisa menjadi inspirasi,” ungkapnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengalihan ini.

“Selama ini anggaran kami terbatas, dan memang kita juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa mengelola begitu banyak Makam Pahlawan Nasional dan juga Taman Makam Pahlawan Nasional,” katanya.

Dengan pengalihan ini, diharapkan pengelolaan TMP ke depan menjadi lebih optimal dan mampu menghadirkan ruang edukasi kebangsaan yang kuat bagi masyarakat.

“Jadi ini sekali lagi bukan hanya sekedar mengelola taman itu secara fisik, tapi ada nilai-nilai lebih dari itu, yang saya kira Kementerian Pertahanan memiliki sumber daya yang lebih cukup untuk bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

 

 

Sumber ;  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Kemensos%E2%80%93-Kemenhan-Teken-MoU-Pengalihan-Pengelolaan-Taman-Makam-Pahlawan

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Apresiasi Jawa Tengah sebagai Provinsi Terbesar Penyerapan KUR Perumahan, Siapkan 40.000 Rumah Subsidi Tahun 2026

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi guna membahas percepatan program perumahan nasional, termasuk penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada Kamis (2/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai berhasil menjadi provinsi dengan penyerapan KUR Perumahan terbesar secara nasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa sektor perumahan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya dengar Jawa Tengah adalah provinsi terbesar menyerap KUR perumahan. Terima kasih Pak Gubernur, serta bapak dan ibu bupati. Ini adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan sektor perumahan, karena perumahan ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang besar sekali," ujar Menteri Ara.

Ia menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas, mulai dari toko bangunan, developer, kontraktor, arsitek hingga tenaga kerja konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Selain menjadi peringkat pertama dalam penyerapan KUR Perumahan, Jawa Tengah juga menempati posisi kedua secara nasional dalam program rumah subsidi. Padahal, jumlah penduduk Jawa Tengah berada di posisi ketiga terbesar di Indonesia. "Prestasinya baik sekali Pak Gubernur. Kalau boleh, tahun ini kami alokasikan rumah subsidi sebanyak 40.000 unit untuk Jawa Tengah," kata Menteri Ara.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa koordinasi kesiapan pertanahan di Jawa Tengah menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini disampaikan setelah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.
"Tadi kami bicara dengan Pak Nusron, katanya soal pertanahan di Jawa Tengah paling maju dari sisi kesiapan dan koordinasi. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP merencanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Mei 2026 untuk meninjau langsung program perumahan di lima kota dan kabupaten. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pelaksanaan program BSPS dengan melibatkan UMKM lokal, termasuk penggunaan material bangunan dari daerah setempat.

"Kita juga ada program bedah rumah atau BSPS dengan memanfaatkan UMKM seperti di Jawa Barat ada gentengisasi. Tolong dipersiapkan, gunakan genteng dari Jawa Tengah supaya UMKM-nya juga maju," ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Boyolali, Bupati Banyumas, dan Bupati Grobogan.

"Hari ini kami berdiskusi dengan Menteri Ara bersama para bupati. Kami juga mengajukan pembangunan rumah susun di Banyumas dan Jepara. Selain itu, sesuai masukan Pak Menteri, kami juga merencanakan pembangunan di wilayah Semarang yang padat penduduk," ujar Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada semester II tahun 2026. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program perumahan nasional dapat berjalan lebih cepat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

 

 

Sumber ;  https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-apresiasi-jawa-tengah-sebagai-provinsi-terbesar-penyerapan-kur-perumahan-siapkan-40000-rumah-subsidi-tahun-2026

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Tingkatkan Program Bedah Rumah di NTT hingga 20 Kali Lipat, Minimal 5.000 Unit Tahun 2026

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program konkret berbasis data guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta pengentasan kemiskinan di wilayah NTT.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan secara signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di NTT. Jika pada tahun 2025 hanya sebanyak 436 unit, maka pada tahun 2026 ditargetkan meningkat minimal menjadi 5.000 unit.

"Kita membicarakan beberapa program yang nyata dan konkret, berbasis data dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu kita tingkatkan secara signifikan program bedah rumah atau BSPS di NTT, dari tahun 2025 sebanyak 436 unit naik menjadi 5 ribu, minimal 5 ribu," ujar Menteri PKP.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut didasarkan pada data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah memberikan prioritas khusus terhadap daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan.

"Karena berdasarkan data yang kami terima dari BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan saya sebagai pembantunya untuk memprioritaskan daerah-daerah miskin yang rumahnya banyak tidak layak huni," kata Maruarar Sirait.

Menurutnya, peningkatan program hingga 20 kali lipat tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal di NTT. "Harapannya dengan naiknya 20 kali lipat, itu juga akan menggerakkan ekonomi di NTT," lanjutnya.

Selain peningkatan jumlah unit, Kementerian PKP juga akan mengedepankan digitalisasi dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme "tender rakyat" untuk menciptakan transparansi dan efisiensi anggaran.

"Kemudian kita juga mengusahakan program bedah rumah tadi dengan mengedepankan digitalisasi, kemudian juga ada tender rakyat supaya ada perbandingan harga sehingga terjadi efisiensi harga dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada rakyat," jelasnya.

Menteri PKP juga menyoroti penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang yang akan dievaluasi secara menyeluruh agar program penanganan tidak hanya bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program.

"Kita sedang mengevaluasi program-program sebelumnya agar kawasan kumuh yang sudah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya bangun fisiknya, tapi manusianya juga," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan.

"KUR perumahan Rp130 triliun memberikan subsidi bunga yang luar biasa bagi UMKM, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Harusnya itu membuat sektor perumahan di NTT berkembang pesat," ujarnya.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan di NTT tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

 

 

Sumber :  https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-tingkatkan-program-bedah-rumah-di-ntt-hingga-20-kali-lipat-minimal-5000-unit-tahun-2026

Baca Terusannya »»  

Dihadapan Sekber dan Perwakilan Pemda, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Anak-Anak Istimewa

 

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan afirmatif dengan pendekatan istimewa, khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau kelompok dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat ini adalah untuk anak-anak dari keluarga yang ‘istimewa’," ujarnya dalam pertemuan Sekretaris Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemda Bogor di Selalu Ada Kafe Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Kamis (2/4/2026).

Lantaran itu, lanjut Gus Ipul, penanganan dan kebijakannya juga harus istimewa. 

"Gurunya harus istimewa dari sisi kapasitas, kemampuan, dan pemenuhan hak-haknya. Semuanya harus istimewa,” katanya.

Menurut Gus Ipul, dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat juga dilengkapi sarana pembelajaran modern. Setiap siswa mendapatkan laptop, seragam, serta perlengkapan sekolah lengkap. Proses belajar juga didukung learning management system dan papan tulis digital, sementara guru difasilitasi perangkat teknologi untuk menunjang pengajaran.

“Setiap siswa dapat laptop, seragam lengkap dan peralatan sekolah lengkap. Proses belajarnya sudah LMS (serta) papan tulisnya sudah digital. Ini adalah sekolah istimewa. Untuk anak-anak istimewa dengan afirmasi istimewa,” jelas Gus Ipul. 

Gedung sekolah pun dirancang dengan standar khusus. Pemerintah meminta daerah menyediakan lahan terbaik yang memenuhi syarat teknis Kementerian PU, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan lingkungan belajar yang layak bagi siswa.

Gus Ipul menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga intervensi menyeluruh terhadap keluarga siswa. Orang tua didorong untuk diberdayakan, mendapatkan bantuan sosial, hingga perbaikan rumah agar lebih layak huni.

“Karena ini sekolah istimewa. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Rumahnya dibantu supaya lebih layak huni dan diberi bansos lengkap. Nanti (orang tuanya) didorong menjadi anggota Koprasi Desa Merah Putih dan diintervensi dengan program strategis Presiden Prabowo. Nanti anak-anaknya lulus, orang tuanya juga naik kelas. Itulah istimewanya gagasan Presiden,” katanya. 

Menurut Gus Ipul, mayoritas siswa Sekolah Rakyat menunjukkan minat melanjutkan pendidikan. Dari sekitar 6.000 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas, sebanyak 74 persen ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara sisanya memilih menjadi tenaga kerja terampil.

Pemerintah memastikan seluruh lulusan akan didampingi, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja, melalui kerja sama lintas kementerian di bidang pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan.

“Intinya lulusan Sekolah Rakyat akan dikawal sampai dia benar-benar bisa menjadi agen perubahan,” kata Gus Ipul. 

Dalam proses rekrutmen, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Seleksi dilakukan melalui penjangkauan langsung berbasis DTSEN, dengan verifikasi lapangan oleh pendamping sosial bersama pemerintah daerah.

“Pastikan bahwa rekrutemen ini jauh dari kongkalikong, suap-menyuap dan dari titipan-titipan yang jauh dari tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saya terus terang dititipi (amanah) oleh Presiden. (Sekolah Rakyat) harus dijaga betul,” kata Gus Ipul. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Ketua II Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Juhari, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandi Z. Hassanusi, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Abidin Said serta para perwakilan Pemerintah Kota Bogor.

 

 

Sumber ;  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Dihadapan-Sekber-dan-Perwakilan-Pemda,-Gus-Ipul-Tegaskan-Sekolah-Rakyat-untuk-Anak-Anak-Istimewa

Baca Terusannya »»  

Penjelasan PSSI Terkait Status Pemain Timnas di Kompetisi Eredivisie

 

PSSI memastikan seluruh proses naturalisasi pemain keturunan sah dan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan isu yang tengah meluas terkait beberapa pemain diaspora yang berlaga di Liga Belanda (Eredivisie). 

Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji mengatakan seluruh pemain Tim Nasional yang bermain di Eredivisie telah menjalani proses sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia dan semata-mata sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air. 

“Seluruh pemain keturunan yang telah membela Tim Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On telah sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia,” kata Sumardji. 

“Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air,” lanjutnya. 

“Bukan hanya terbukti dari kerja keras mereka dalam latihan dan pertandingan Tim Nasional, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi Warga Negara Indonesia banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan, misalnya keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing, misalnya di Belanda,” jelas Sumardji.

Sosok yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI ini bangga terhadap kiprah para pemain Timnas di Liga Belanda yang mampu tampil maksimal dan menjadi andalan klub-klub top. Ia mencontohkan Maarten Paes yang menjadi kiper andalan Ajax Amsterdam, sebuah klub legendaris kincir angin. 

“Ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita. Kami juga sangat bersyukur, bahwa pemain Timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa, misalnya Maarten Paes,” ungkap Sumardji melanjutkan. 

Pada sisi lain, Sumardji menegaskan terkait persoalan yang kini dihadapi para pemain dan klub, merupakan hal teknis administrasi yang berkaitan dengan peraturan di Belanda. Ia memastikan, hal ini tidak mempengaruhi status para pemain untuk Indonesia. 

“Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda,” tutupnya.

 

 

Sumber :  https://www.pssi.org/news/penjelasan-pssi-terkait-status-pemain-timnas-di-kompetisi-eredivisie

Baca Terusannya »»  

Kesempatan Emas di Industri Sepak Bola: I.League Luncurkan Football Operations Programme 1.0

 

JAKARTA – I.League melalui Competition Department dengan bangga mengumumkan peluncuran Football Operations Programme (FOP) 1.0, program pelatihan profesional yang dirancang untuk mencetak tenaga operasional tangguh di industri sepak bola Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai peran penting selama pertandingan, sekaligus menyiapkan lulusan menjadi bagian dari ekosistem operasional yang berkelanjutan.

“Football Operations Programme bukan sekadar pelatihan singkat. Ini adalah komitmen jangka panjang I.League untuk membangun kualitas operasional sepak bola yang profesional di Indonesia. Kami berharap setiap peserta dapat berkembang menjadi profesional yang siap menghadapi tantangan nyata di lapangan,” ujar Asep Saputra, Direktur Kompetisi I.League.

FOP 1.0 akan menghadirkan materi langsung dari para ahli di bidangnya, meliputi Match Commissioner, General Coordinator, Security Officer, Media Officer, dan VAR Technology Officer.

Untuk angkatan pertama FOP 1.0, akan dipilih 25 peserta final yang berusia maksimal 25 tahun (kelahiran 1 Januari 2001 dan setelahnya) untuk mengikuti program ini, dan para lulusan akan menjadi bagian dari Football Operations Roster eksklusif, yang memungkinkan mereka berkontribusi secara langsung pada Matchday Programme di masa mendatang serta berkesempatan mengikuti program magang di Competition Department I.League.  Adapun program ini diselenggarakan 100% secara daring/online, berlangsung dari 2 April hingga 25 April 2026, setiap Kamis dan Sabtu.

Periode pendaftaran dibuka mulai 2 – 10 Maret 2026, dan dapat diakses melalui link https://bit.ly/RegistrasiFOP

Dengan inisiatif ini, I.League menegaskan komitmennya untuk tidak hanya meningkatkan kualitas pemain dan kompetisi, tetapi juga memperkuat fondasi operasional profesional sepak bola di Indonesia.

 

 

Sumber :  https://ileague.id/press/detail/kesempatan-emas-di-industri-sepak-bola--i-league-luncurkan-football-operations-programme-1-0

Baca Terusannya »»  

Suplai Minyak Terganggu, Menteri Dody Kurangi 50% Impor Aspal dengan Kewajiban Asbuton (A30)

 

Jakarta - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakpastian terhadap suplai dan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ketergantungan pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor, kini dinilai semakin berisiko di tengah fluktuasi energi global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sendiri, sekaligus mengamankan ketersediaan energi dan material strategis nasional. Arahan tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan. Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50%,” jelas Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” tambah Dody. 

 

 

Sumber :  https://pu.go.id/berita/suplai-minyak-terganggu-menteri-dody-kurangi-50-impor-aspal-dengan-kewajiban-asbuton-a30

Baca Terusannya »»  

Kemenag dan BGN Sinkronisasi Data untuk Akselerasi Distribusi MBG di Pesantren

 

Jakarta (Kemenag) ---- Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada perbaikan pendataan dan perluasan cakupan, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa percepatan program saat ini difokuskan pada sekolah berbasis pondok yang tingkat pendataannya masih rendah. “Kalau sekolah umum sudah hampir 80 persen, pondok ini baru sekitar 10 persen. Karena itu, Kemenag dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menyesuaikan pendataan," ujar Menko Pangan di Jakarta. 

"Kami konsen betul. Pondok ini kan paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi. Ini kita akan percepat, karena pondok tadi baru 10 persen,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa pesantren menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dalam program MBG. Menurutnya, para santri membutuhkan asupan gizi yang memadai dan program tersebut akan dipercepat implementasinya di lingkungan pondok. 

Selain pesantren, pemerintah juga akan menyempurnakan pendataan untuk berbagai jenis madrasah, dan sekolah berbasis agama di bawah naungan Kementerian Agama. Terkait skema penyaluran yang disesuaikan dengan kebijakan efisiensi, Zulkifli menjelaskan bahwa MBG secara umum diberikan pada hari sekolah. 

“Diputuskan, MBG diberikan lima hari mengikuti hari sekolah. Untuk daerah tertentu seperti wilayah 3T atau dengan angka stunting tinggi, bisa ada penanganan khusus, misalnya tambahan satu hari jika diperlukan,” katanya. 

Adapun untuk pesantren, skema penyaluran disesuaikan dengan aktivitas belajar, yang bisa berlangsung lima hingga enam hari dalam sepekan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan BGN guna memastikan akurasi dan transparansi penerima manfaat. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan metode penghitungan yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan.

“Perlu ada penyempurnaan data. Jangan sampai yang satu menghitung piring, yang lain menghitung kepala (siswa). Jangan sampai di situ ada ruang yang bisa disalahgunakan,” tegas Menag. 

Data terkini yang dirinci Kementerian Agama per 1 April 2026 menunjukkan, penerima manfaat MBG di madrasah mencapai sekitar 3.980.107 siswa atau 37,9 % dari total siswa madrasah. Mereka tersebar di 26.773 madrasah (30,6 persen dari jumlah madrasah) yang telah terjangkau program. Sementara itu, di lingkungan pondok pesantren, santri penerima manfaat MBG tercatat ada 654.879 anak (10,4 persen dari total santri), tersebar di 4.576 pesantren (10,8 persen).

Pemerintah menilai, perbaikan tata kelola dan sinkronisasi data menjadi kunci untuk memperluas jangkauan program sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan seperti santri dan daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-bgn-sinkronisasi-data-untuk-akselerasi-distribusi-mbg-di-pesantren-7ajDT

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Gempa M 7,6 di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Menko PMK Prioritaskan Penyelamatan Korban

 

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan respons dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (2/4/2026).

Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang meninggal dunia serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak cepat dalam melakukan langkah awal penanganan kedaruratan di lapangan.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan bahwa pada fase awal tanggap darurat, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, fokus utama harus diarahkan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan, Menko PMK memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain penanganan darurat, Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” pungkasnya.

Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, PKK, pemerintah desa, dan institusi keagamaan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, serta jajaran bupati/wali kota dan perangkat daerah di wilayah terdampak.

 

 

Sumber ;  https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-bergerak-cepat-tangani-gempa-m-76-di-sulawesi-utara-dan-maluku-utara-menko-pmk

Baca Terusannya »»  

Mendag Kunjungi Pengelolaan Sampah Organik di Sukoharjo

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengunjungi Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Anggota Aisyiyah di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (2 Apr).

Kegiatan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Ekonomi melalui budidaya maggot yang digelar bersama ‘Aisyiyah Kabupaten Sukoharjo menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menjawab tantangan lingkungan dan ekonomi.

Mendag mengapresiasi inisiatif pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot sebagai langkah strategis dalam mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Program ini mengusung konsep ekonomi sirkular melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dengan mengolah limbah rumah tangga menjadi pakan ternak dan pupuk ramah lingkungan. Selain mendukung pengelolaan sampah, inisiatif ini juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong wirausaha berkelanjutan di berbagai daerah.

Pada kesempatan, Mendag didampingi oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional, Johni Martha; Sekretaris Jenderal, Isy Karim; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M. Kusuma Dewi.

 Sumber ; https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-kunjungi-pengelolaan-sampah-organik-di-sukoharjo

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Siapkan Pemenuhan SDM Guna Dorong Percepatan Program Prioritas

 Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas mengenai pemenuhan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) untuk percepatan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, Kamis (02/04/2026), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.

“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Menteri PANRB menekankan, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.

"Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional," ujarnya.

Rini menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menteri PANRB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama.

Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.

“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga," tegas Rini.

 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_siapkan_pemenuhan_sdm_guna_dorong_percepatan_program_prioritas

Baca Terusannya »»  

Dorong Percepatan PHTC, Pemerintah Siapkan Pemenuhan Aspek SDM

 

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden antar instansi pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, kolaborasi, dan dampak program untuk masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.

“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” jelas Rini dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Pemenuhan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dijelaskan bahwa fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.

Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).

Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.

“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga, tegas Rini. 

 

Sumber ;  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dorong-percepatan-phtc-pemerintah-siapkan-pemenuhan-aspek-sdm

Baca Terusannya »»  

Menag Instruksikan Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal Meski WFH

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Menag, Kamis (2/4/2026).

Instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag di pusat maupun daerah, dengan tujuan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan. Namun demikian, pimpinan satker tetap wajib memastikan bahwa layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti layanan pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, serta layanan keagamaan lainnya tetap tersedia dan dapat diakses.

Menag juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pelayanan publik di lingkungan Kemenag. “Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” ujarnya.

Menag menambahkan, setiap satuan kerja perlu memastikan informasi layanan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Baik layanan daring maupun luring tetap harus memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. “Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tandasnya.

Selain itu, pimpinan satker diminta memastikan layanan publik tetap inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

 

Menag Dorong Budaya Kerja Hemat Energi

Lebih lanjut, Menag menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif sekaligus mendukung praktik hemat energi di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pengaturan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum.

Selain itu, pengelolaan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, diarahkan secara lebih bijak. Pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring juga terus dioptimalkan guna mengurangi mobilitas, sehingga lebih ramah energi.

“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” lanjutnya.

Di sisi lain, seluruh satuan kerja didorong untuk menggunakan listrik secara bijak, baik di lingkungan kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari pembiasaan budaya hemat energi. “Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menag.

sumber : https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-instruksikan-layanan-publik-kemenag-tetap-optimal-meski-wfh-0TTTo

Baca Terusannya »»  

Kemenkes dan KP2MI Bentuk Migrant Career Center di 38 Poltekkes

 

Jakarta, 2 April 2026

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sepakat memperkuat penyiapan tenaga kesehatan Indonesia untuk tembus ke pasar global. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembentukan Migrant Career Center di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan yang disaksikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/4).

Langkah strategis ini bertujuan menciptakan kolaborasi antarinstansi dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan di luar negeri yang terus meningkat, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan.

Dalam sambutannya, Wamenkes Dante menekankan urgensi kemitraan dengan KP2MI untuk menjamin perlindungan hukum dan keamanan bagi tenaga kesehatan Indonesia yang meniti karier di mancanegara.

"Sinergi dengan KP2MI sangat penting untuk memfasilitasi tenaga kesehatan kita agar bisa berkarier secara profesional di mancanegara dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang pasti," ujar Wamenkes Dante.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Christina menegaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah aspek perlindungan serta kepastian agar pekerja memahami hak dan kewajibannya.

“Pembentukan Migrant Career Center di 38 Poltekkes akan menyediakan ekosistem informasi menyeluruh, termasuk skema pembiayaan, demi memperkuat daya saing pekerja migran Indonesia di pasar internasional,” ujar Wamen Christina.

Selain pengembangan kapasitas, kerja sama ini mencakup pertukaran data serta sosialisasi masif mengenai migrasi aman guna mencegah penempatan nonprosedural. Migrant Career Center akan berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu (one-stop service) bagi mahasiswa, alumni Poltekkes, maupun masyarakat umum untuk mengakses informasi peluang kerja dan fasilitas penempatan yang legal.

Indonesia memiliki potensi besar dengan 38 Poltekkes yang meluluskan lebih dari 42.000 tenaga kesehatan setiap tahun. Pada 2029, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus perawat hingga lebih dari 50.000 orang.

"Kita akan menghadapi surplus lulusan keperawatan di Indonesia sebanyak 50.000 orang pada tahun 2029. Saat ini, baru sekitar 10 persen yang terserap bekerja di luar negeri. Artinya, ada potensi 90 persen lagi yang sangat besar untuk kita maksimalkan," tutur Wamenkes Dante.

Sejak 2021, terdapat permintaan sekitar 33.000 tenaga kesehatan dari berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Arab Saudi, dan Qatar. Namun, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan tersebut.

Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, hanya sekitar 1.100 lulusan Poltekkes yang berhasil menembus pasar global. Kesenjangan ini terjadi bukan karena rendahnya kompetensi klinis, melainkan karena minimnya kesiapan bahasa, adaptasi budaya, serta ekosistem penempatan yang belum terstruktur.

Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, menambahkan bahwa melalui kemitraan ini pemerintah dan instansi terkait berupaya menyediakan skema pemberangkatan yang transparan sehingga para lulusan tidak lagi merasa ragu untuk mengejar peluang di luar negeri.

“Selama ini banyak lulusan kita yang punya potensi, tetapi belum memiliki jalur yang jelas untuk ke luar negeri. Dengan kerja sama ini, kita ingin memastikan jalur itu ada, jelas, dan aman,” pungkas Yuli.

 

Sumber :  https://kemkes.go.id/id/kemenkes-dan-kp2mi-bentuk-migrant-career-center-di-38-poltekkes-

Baca Terusannya »»  

OJK, BEI, DAN KSEI TUNTASKAN EMPAT AGENDA REFORMASI TRANSPARANSI PASAR MODAL INDONESIA

 

Jakarta, 2 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia, yang juga merupakan bagian dari proposal yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Sosialisasi Capaian Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan di Gedung BEI pada Kamis (2/4) bersama jajaran OJK, Direksi BEI, dan Direksi KSEI.

Hasan menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Adapun keempat agenda tersebut meliputi:

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
   

2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);

3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan

4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor," jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global. Bahkan, dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1 persen.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Implementasi Empat Proposal Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia

Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026. Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan bahwa peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya.

“Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global," ujar Jeffrey.

BEI juga mendorong penguatan aspek tata kelola melalui peningkatan kewajiban pelaporan keuangan serta pengembangan kapasitas Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, BEI telah menyiapkan tahapan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan sejak pemberlakuan perubahan Peraturan Bursa nomor I-A. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti roadshow, public expose, capacity building, serta penyediaan hot desk dan pendampingan berkelanjutan guna mendukung kesiapan Perusahaan Tercatat dalam memenuhi ketentuan free float dan peningkatan kualitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.

Implementasi peningkatan ketentuan free float tersebut dimuat dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah diterbitkan pada 31 Maret 2026. Untuk kelancaran implementasi, diberlakukan juga masa transisi untuk pemenuhan ketentuan free float bagi Perusahaan Tercatat.

Selain itu, BEI juga menerbitkan perubahan Surat Keputusan Direksi mengenai Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (SK LBRE) pada 1 April 2026. Perubahan ini memperkuat kewajiban pengungkapan informasi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, antara lain mencakup penyampaian detail kepemilikan saham di atas 5 persen, afiliasi Pengendali dengan kepemilikan di bawah 5 persen, informasi kepemilikan saham Direksi dan Komisaris, serta pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih. Selain itu, SK ini juga mengatur pengungkapan kepemilikan saham karyawan yang dibatasi, serta klasifikasi kepemilikan saham berdasarkan tipe dan klasifikasi investor KSEI.

Informasi yang disampaikan mencakup antara lain Single Investor Identification (SID), nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, serta status pemegang saham sebagai Pengendali atau afiliasinya. Adapun untuk Informasi Pemilik Manfaat di atas 10 persen atau lebih, tidak dipublikasikan dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan dan hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan kepada Bursa dengan memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh Bursa. Sedangkan untuk Pemegang Saham di atas 5 persen, seluruh informasi terpublikasi, kecuali data mengenai SID karena data tersebut bersifat rahasia. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2026 untuk penyampaian LBRE periode 30 April 2026.

Sebagai bagian dari reformasi transparansi, pasar modal Indonesia mengadopsi praktik terbaik global yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). HSC merupakan pengumuman kepada publik terkait data kepemilikan saham atas Perusahaan Tercatat yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham. Informasi terkait saham yang terindikasi memiliki indikasi HSC akan tersedia di website BEI (https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/) dengan keyword “Konsentrasi Kepemilikan Saham yang Tinggi". Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengemukakan bahwa pengumuman HSC dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelindungan investor.

Selain itu, BEI dan KSEI juga mengintegrasikan peningkatan granularitas data serta klasifikasi dan tipe investor. Langkah ini menempatkan pasar modal Indonesia sejajar dengan bursa global dalam penerapan transparansi yang lebih komprehensif serta mendukung penguatan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

“KSEI melakukan distribusi informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi dan tipe investor yang informasinya dapat diakses melalui website BEI pada halaman pengumuman," ujar Samsul.

Terdapat 39 klasifikasi dan tipe investor yang dimuat dalam laporan tersebut, menyesuaikan dengan kebutuhan penyedia indeks global, dengan informasi data kepemilikan saham tanpa warkat (scripless).

Update Implementasi Rencana Aksi dan Penguatan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal

Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga mengungkapkan bahwa OJK juga terus mendorong implementasi Rencana Aksi lainnya, khususnya terkait inisiatif pendalaman pasar modal, baik dari sisi supply maupun demand.

Dari sisi supply, pengembangan produk investasi seperti Exchange-Traded Fund (ETF) Emas telah diperkuat melalui penerbitan regulasi terkait, yaitu POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Ber upa Emas. Saat ini, penerbitan instrumen tersebut tengah memasuki tahap implementasi bersama stakeholders terkait.

Sementara dari sisi demand, OJK bersama pelaku industri mengembangkan program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP), yang ditujukan untuk memperluas basis investor ritel secara berkelanjutan.

“Seluruh inisiatif ini akan terus dikawal melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat, guna memastikan implementasi 8 Rencana Aksi berjalan secara konsisten dan terintegrasi," ujar Hasan.

Di samping itu, penguatan penegakan hukum juga terus menjadi fokus utama OJK dalam meningkatkan integritas pasar modal dalam negeri. Hingga 31 Maret 2026 (ytd), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp96,33 miliar kepada 233 pihak, terdiri dari denda atas kasus maupun denda atas keterlambatan. Selain pengenaan sanksi denda tersebut, OJK juga mengenakan tindakan lain seperti sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, tindakan tertentu, dan perintah tertulis/larangan.

Terkait penegakan ketentuan tindak pidana di bidang Pasar Modal terkait manipulasi pasar, pada tahun 2026 (ytd per 31 Maret) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp29,30 miliar kepada 11 pihak dan sanksi Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin.

“Langkah enforcement yang tegas dan konsisten ini merupakan bagian penting dalam memperkuat kredibilitas pasar, sekaligus memastikan terciptanya disiplin dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," ungkap Hasan.

 

 

Sumber ;  https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-BEI-dan-KSEI-Tuntaskan-Empat-Agenda-Reformasi-Transparansi-Pasar-Modal-Indonesia.aspx

Baca Terusannya »»  

Dorong Digitalisasi Pembelajaran Interaktif, Wapres Lepas Pejuang Digital ke Wilayah 3T

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara resmi melepas peserta Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (02/04/2026). Pelepasan ini menjadi bagian dari percepatan digitalisasi pendidikan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden memandang digitalisasi pembelajaran sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan keterbatasan layanan. Pendekatan ini diharapkan mendorong pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan di tengah laju perubahan zaman.

“Perkembangan teknologi sangat cepat. Karena itu, kita harus bergerak bersama untuk mengatasi kesenjangan pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa transformasi digital harus beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memberi dampak nyata.

“Pemanfaatan teknologi harus meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru. Gunakan secara bijak dan bertanggung jawab, serta terus kembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga inovator,” pintanya.

Wapres menambahkan bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dan cara belajar dalam menyiapkan masa depan.

Pada kesempatan ini, Wapres sempat berdialog dengan peserta dari berbagai daerah, mulai dari Papua hingga Sumatera Utara, untuk menggali latar belakang, pengalaman, dan lokasi penugasan mereka.

Salah satu peserta, Theresia Rutisu dari Sorong, Papua Barat, yang akan bertugas di Merauke, menyampaikan komitmennya untuk kembali mengabdi di wilayah 3T. Lulusan magister dari Swiss Hotel Management School, Swiss ini menekankan pentingnya berbagi pengalaman bagi generasi muda di daerah asalnya.

“Saya menekankan kata ‘pengabdian’. Saya ingin berbagi pengalaman kepada anak-anak di daerah 3T, karena saya juga berasal dari sana. Saya ingin mereka tidak pernah berhenti bermimpi,” ungkapnya.

Sementara itu, Gulmog Simbolon, lulusan University of Surrey, Inggris asal Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang akan bertugas di Kabupaten Sumedang, menilai Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital sebagai ruang kontribusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, program tersebut juga dipandang mampu membangun motivasi belajar di daerah penugasan.

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengapresiasi semangat para alumni universitas luar negeri yang memilih kembali ke daerah, seraya menegaskan bahwa kontribusi nyata merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus kebanggaan sebagai warga negara.

“Setiap alumni harus bangga menjadi WNI dan mengabdi di kampung halamannya,” tegasnya.

Wapres pun menekankan pentingnya inovasi metode pembelajaran, khususnya di wilayah 3T, agar proses belajar lebih efektif dan menyenangkan dengan dukungan teknologi.

“Jika pembelajaran terasa membosankan, kita harus menemukan metode yang lebih menarik. Semua harus bisa dibuat menyenangkan. Apalagi saat ini tersedia interaktif panel dari Bapak Presiden. Saya berharap teman-teman dapat membantu mengenalkan dan mendampingi pemanfaatannya,” tuturnya.

Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran di wilayah 3T dan daerah khusus. Melalui program ini, alumni LPDP berperan sebagai “Pejuang Digital” yang akan mendampingi para guru dalam pemanfaatan teknologi serta penguatan pembelajaran berbasis digital di sekolah.

Sebanyak 150 alumni LPDP akan ditugaskan di 150 sekolah dasar di Sumedang, Kupang, Halmahera Utara, dan Merauke selama tiga bulan. Program ini diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

 

Sumber ;  https://www.wapresri.go.id/dorong-pembelajaran-interaktif-wapres-lepas-pejuang-ke-wilayah-3t/

Baca Terusannya »»  

Mendag Kunjungi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sonorejo, Sukoharjo

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sonorejo di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (2 Apr).

Mendag menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar madrasah atas dedikasinya dalam mendidik generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak dan berkarakter.

Pada kesempatan tesebut, Mendag menekankan pentingnya peran madrasah sebagai tempat membentuk kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Para siswa didorong untuk rajin belajar, menghormati guru, serta membiasakan sikap jujur dan bijak, termasuk dalam aktivitas sederhana, seperti bertransaksi di lingkungan sekolah.

Selain itu, siswa juga diajak memahami pentingnya literasi ekonomi dan digital di era modern. Dengan memanfaatkan teknologi, menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta mencintai produk lokal, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang inovatif dan siap bersaing di pasar global.

Mendag didampingi oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional, Johni Martha; Sekretaris Jenderal, Isy Karim; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M. Kusuma Dewi.

 Sumber ; https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-kunjungi-madrasah-ibtidaiyah-muhammadiyah-sonorejo-sukoharjo

Baca Terusannya »»  

Perkuat Literasi Umat, Kemenag–OJK Luncurkan Buku Saku Edukasi Keuangan Berbasis Agama

 

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Buku Saku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA). Langkah ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan.

Peluncuran dilakukan pada puncak Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 di Jakarta, ditandai dengan penekanan layar digital oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung OJK Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis buku ESA kepada Menteri Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang selaras dengan nilai agama.

Menurutnya, pendekatan berbasis keagamaan dinilai efektif karena sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius.

“Edukasi yang berlandaskan nilai-nilai agama akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena itu, penyusunan buku ini melibatkan berbagai unsur lintas agama agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” ujar Menag.

Ia menambahkan, penguatan literasi keuangan tidak hanya penting dari sisi pengetahuan, tetapi juga dalam membangun kesadaran etika dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, Menag menyoroti pentingnya menjembatani pemahaman antara konsep keagamaan dan praktik ekonomi modern. Menurutnya, perbedaan istilah kerap menjadi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

“Perlu ada keselarasan antara istilah dalam kajian keagamaan dengan praktik ekonomi kontemporer. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memudahkan masyarakat memahami keduanya secara utuh,” jelasnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa peluncuran buku ESA merupakan bagian dari upaya penguatan literasi keuangan syariah yang lebih aplikatif.

Ia mengungkapkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di masyarakat.

“Sebagian masyarakat telah memahami konsep keuangan syariah, namun belum sepenuhnya memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih kontekstual dan mudah dipahami,” ujarnya.

OJK juga mendorong agar materi literasi keuangan berbasis nilai agama dapat diperluas pemanfaatannya, termasuk melalui lingkungan pendidikan.

Kemenag berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan literasi keuangan berbasis nilai keagamaan, termasuk melalui jaringan pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan di berbagai daerah.

Peluncuran Buku Saku ESA ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam membangun masyarakat yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki landasan etika dan nilai dalam pengelolaan keuangan.

Sumber ; https://kemenag.go.id/nasional/perkuat-literasi-umat-kemenag-ojk-luncurkan-buku-saku-edukasi-keuangan-berbasis-agama-ZhKkq

Baca Terusannya »»  

Mendag pada Peluncuran Program Campuspreneur di Surakarta, Jawa Tengah

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso secara resmi meluncurkan Program Campuspreneur di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (2 Apr).

Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan 19 perguruan tinggi di Indonesia untuk mendorong lahirnya wirausaha muda dari kalangan mahasiswa. Mendag menekankan pentingnya membangun pola pikir kewirausahaan sejak dini. Melalui program ini, mahasiswa didorong tak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru bahkan sebelum lulus kuliah.

Program ini juga diarahkan untuk mencetak pelaku usaha yang berorientasi ekspor, seiring masih terbukanya peluang pasar global di tengah berbagai tantangan perdagangan internasional. Mahasiswa akan dibekali pelatihan, kurasi produk, hingga fasilitasi penjajakan bisnis (business matching) dengan calon pembeli dari luar negeri.

Selain untuk pasar ekspor, Campuspreneur turut memperkuat pengembangan usaha mahasiswa di pasar dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel modern. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan usaha yang berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

 

 

Sumber :  https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-peluncuran-program-campuspreneur-di-surakarta-jawa-tengah

Baca Terusannya »»