Bhinneka_Tunggal_Ika

Cari Blog Ini

Jumat, 22 Februari 2019

Hasil Piala AFF U-22: Indonesia Kalahkan Kamboja 2-0 dan Lolos ke Semifinal

Phnom Penh - Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 di laga terakhir Grup B Piala AFF U-22 2019 lewat dua gol Marinus Wanewar. Tim Merah Putih pun maju ke semifinal

Bertanding di Olympic Stadium, Phnom Penh, Jumat (22/2/2019), Kamboja kerepotan menghadapi Indonesia. Baru 19 menit berjalan, Garuda Muda unggul 1-0.

Adalah Marinus Wanewar yang membawa Indonesia unggul 1-0. Lewat serangan balik cepat, Marinus tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang Kamboja. Skor 1-0.

Kamboja sempat mengancam di menit ke-31. Sin Sophanat melepaskan tendangan keras ke gawang Indonesia, namun bola masih bisa diredam kiper Indonesia, yang kali ini dipercayakan kepada Awan Setho.

Di menit-menit akhir, Indonesia punya kans menggandakan skor. Blunder kiper Kamboja, Keo Soksela, membuat bola bisa dikuasai pemain Indonesia.

Terlalu lama utak-atik bola membuat peluang tersebut terbuang percuma, kendati gawang Kamboja sempat kosong melompong ditinggal sang kiper. Hingga babak pertama tuntas, skor 1-0 bertahan.

Di babak kedua, Kamboja meningkatkan tekanan ke Indonesia. Namun, skuat Merah Putih cukup disiplin mengamankan wilayahnya.

Memasuki menit ke-55, Indonesia gantian menekan. Beberapa kali pergerakan Osvaldo Haay diganggu barisan belakang Kamboja yang tak mau kecolongan lagi.

Di menit ke-57, peluang didapat Indonesia. Osvaldo melakukan penetrasi dan melepaskan umpan tarik ke tengah, bola kemudian disepak Gian Zola tapi bisa ditepis Soksela.

Peluang kembali didapat Indonesia di menit ke-68. Kali ini Sani Rizki melepaskan sepakan jarak jauh, namun bolanya mendarat tepat di pelukan kiper Kamboja.

Kamboja cukup kesulitan membongkar pertahanan Indonesia, yang masih berusaha mencari satu gol lagi untuk memastikan kemenangan. Di menit ke-83, Indonesia pun berhasil menuntaskan misinya.

Marinus mencetak gol keduanya ke gawang Kamboja. Sepakannya dari dalam kotak penalti mengoyak gawang Soksela untuk kali kedua di laga ini. Skor menjadi 2-0.

Di sisa waktu pertandingan, Kamboja mengepung Indonesia guna mencari gol. Namun hingga laga tuntas, kemenangan 2-0 Indonesia atas Kamboja tetap bertahan.

Hasil ini mengantar Indonesia maju ke semifinal sebagai wakil Grup B, bersama Kamboja. Tuan rumah menjadi juara grup dengan 6 poin, diikuti Indonesia dengan 5 poin.
Di semifinal, Indonesia akan menghadapi Vietnam, yang menjadi juara Grup A, di Olympic Stadium, Minggu (24/2). Sementara Kamboja akan menghadapi Thailand di tempat yang sama.

Susunan Pemain:

Kamboja: Soksela, Baraing, Meng, Sovann, Bunnath, Sophanat, Chanpolin, Kim Heng, Sambath, Kakada, Chantea

Indonesia: Awan Setho, Nurhidayat, Bagas Adi, Marinus, M Luthfi, Witan, Osvaldo, Firza, Asnawi, Gian Zola, Riski Fauzi 

sumber : https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/4440084/hasil-piala-aff-u-22-indonesia-kalahkan-kamboja-2-0-dan-lolos-ke-semifinal


Baca Terusannya »»  

Satelit Nusantara Satu Diluncurkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satelit Nusantara Satu segera diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi berbasis satelit swasta PT Pasifik Satelit Nusantara Satu. Satelit ini dijadwalkan diluncurkan pada Kamis (21/2/2019) waktu setempat di Cape Canaveral, AS oleh SpaceX. Pada Selasa (19/2/2019) lalu telah sukses dilaksanakan uji static fire pada roket Falcon 9 untuk Satelit Nusantara Satu. Uji ini untuk melihat kesiapan dari mesin, sistem pendukung misi di darat, serta tim peluncuran SpaceX dan SSL. Adapun pada Sabtu (16/2/2019), stage 1 dan stage 2 roket selesai ditempatkan ke TE (Transport Erector/ alat transport roket).

Nusantara Satu merupakan satelit Indonesia pertama yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan kapasitas hingga 15 Gbps. Teknologi HTS tersebut diyakini dapat memberikan layanan internet broadband dengan kapasitas jauh lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia. Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi mengatakan, keistimewaan teknologi HTS adalah dilengkapi oleh multiple beam. Dengan teknologi ini, satelit dapat mengagregasi beberapa lokasi sekaligus. “Fungsi satelit berteknologi HTS dengan satelit konvensional sebetulnya sama. Namun dengan adanya multiple beam ini membuat kapasitas bandwidth yang berada di satelit konvensional menjadi berkali-kali lipat atau multiple capacity,” ujar Ridwan dalam pernyataannya, Kamis.

Satelit Nusantara Satu mengandalkan platform SSL-1300 140 dengan usia desain selama lebih dari 15 tahun ini memiliki 38 transponder C/Ext-C Band dengan cakupan meliputi wilayah Asia Tenggara. Satelit ini juga memiliki 8 spot beam Ku-band dengan total kapasitas bandwidth 15 Gbps atau sekitar tiga kali lipat kapasitas satelit konvensional dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Satelit yang merupakan buatan Space System Loral (SSL), setelah meluncur akan menuju slot orbit 146 derajat BT tepat di atas Papua, Indonesia. Satelit ini akan dikendalikan melalui Satellite Control Center yang berlokasi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Ridwan, meskipun satelit relatif lebih mahal, punya batas usia, butuh perencanaan yang panjang, serta memerlukan perjuangan untuk mendapatkan slot orbit. Namun, cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Indonesia adalah dengan menggunakan satelit.



Sumber :  https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/21/141845326/satelit-nusantara-satu-segera-diluncurkan
Baca Terusannya »»  

Menteri LHK ajak masyarakat jaga kebersihan laut di HPSN


Cirebon (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan laut dari berbagai macam jenis sampah terutama yang berbahan plastik pada acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019.

"Kebersiahan pantai laut harus dijaga dan ini (acara bersih-bersih pantai) bukan pertama dan yang terakhir, melainkan untuk terus kita lakukan selamanya di pantai Indonesia," katanya saat menghadiri acara HPSN 2019 di Cirebon, Jumat.

Dia juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk memperdulikan lingkungan sekitarnya dari sampah yang selama ini menjadi masalah bersama.

Karena, menurut dia, ketika masalah sampah itu tidak diperhatikan maka akan menimbulkan beragam masalah, mengingat sampah laut Indonesia menjadi perhatian dunia internasional.

"Kita harus menyelesaikan persoalan sampah yang kita hadapi sama-sama, kita kerjakan pembersihan sampah di masyarakat bersama-sama," ujarnya.

Dari data yang dimilikinya untuk sampah laut di Indonesia ini 80 persen merupakan sampah yang diproduksi di daratan dan sampai ke laut melalui sungai-sungai yang bermuara secara langsung.

"Sampah laut 80 persen datang dari darat masuk dari sungai lewat muara, kita harus sadar dan juga bersama menjaga lingkungan dari sampah," lanjutnya.

Lebih lanjut Siti mengatakan untuk sampah yang berada di pesisir laut itu per meter perseginya bisa mencapai 106 kilogram dengan berbagai jenis dan ini tentu sangat memprihatinkan.

Dia berharap generasi muda terus ditanamkan kecintaan kepada lingkungan dan juga menjaga dari sampah yang semakin hari semakin menumpuk.

"Kita membangun generasi muda yang memahami lingkungan dan sadar lingkungan," katanya.


Sumber :  https://www.antaranews.com/berita/798636/menteri-lhk-ajak-masyarakat-jaga-kebersihan-laut-di-hpsn
Baca Terusannya »»  

Daerah Kelola Sampahnya dengan Baik, Pemerintah Berikan DID

Jakarta, 21/02/2019 Kemenkeu -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tahun 2019 ini Dana Insentif Daerah (DID) juga mendukung pengelolaan sampah di daerah. Hal ini disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih di Auditorium Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta pada Kamis, (21/02).
DID pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp10 triliun yang akan dibagikan kepada daerah yang memiliki prestasi. Pengukuran prestasi diukur dengan 4 kriteria utama dan 11 kriteria kinerja. Indikator kinerja pengelolaan sampah laut dinilai dari indikator penerapan kebijakan dan progress pembatasan sampah plastik serta penerapan kebijakan dan program daur ulang & guna ulang sampah plastik.
“Pada tahun ini, kami juga menambahkan 11 kriteria kinerja yang salah satunya adalah mengenai pengelolaan sampah. Jadi, kalau Bapak dan Ibu di daerah bisa mengelola dan menangani sampah sebagai aspek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maka itu dianggap sebagai kinerja yang baik. Oleh karena itu, kami memasukkannya sebagai salah satu kriteria dari DID," lanjut Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pengelolaan sampah ini bertujuan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengurangi dan mengelola sampah plastik sehingga pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari sampah plastik dapat dikurangi.


Sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/daerah-kelola-sampahnya-dengan-baik-pemerintah-berikan-did/
Baca Terusannya »»  

Dukung Gerakan Indonesia Bersih, Arcandra: Nilai Ekonomi Sampah Hanya Bonus

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut mendukung Gerakan Indonesia Bersih yang menjadi bagian dari Gerakan Revolusi Mental sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah Launching Gerakan Indonesia Bersih, Kamis (21/2).
"Dukungan kami berupa implementasi program waste to energy. Meski begitu, penyelesaian sampah harus kita lihat dari sisi sampah itu beban (liability). Sampah bukanlah aset. Berlomba-lombalah untuk membersihkannya,," kata Arcandra di hadapan para peserta rekernas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (21/2).
Arcandra menilai kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Sampah hanyalah bonus semata. "Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah bertujuan untuk membersihkan sampah itu sendiri. Nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan adalah bonus yang patut disyukuri," ungkapnya.
Dengan begitu, pengelolaan waste to energy, jelas Arcandra, dilihat dalam perspektif bagaimana sampah itu dibersihkan, bukan pada pandangan mendapatkan keuntungan (revenue) dari sampah karena akan diubah menjadi energi listrik.
Sebagaimana diketahui, biaya pembangkitan listrik dari biomassa (sampah) masih cukup tinggi dan belum banyak perusahaan yang turut ambil bagian dalam pengusahaan pembangkit listrik tenaga sampah ini.
Jika sampah sudah dianggap sebagai tanggungan atau beban, lanjut Arcandra, harapannya Pemerintah Daerah juga dapat berpartisipasi dalam mendorong pembangkit listrik tenaga sampah dalam rangka membuat sampah dibersihkan.
"Harus ada partisipasi dari Pemda dalam bentuk tipping fee, biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah, agar keekonomian dari waste to energy itu bisa masuk," jelasnya.
Sebagai informasi, rakernas nasional pusat dan daerah kali ini dihadiri oleh beberapa menteri dalam kabinet kerja, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Industri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri PUPR.
Fokus Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada, peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik.


Sumber :  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dukung-gerakan-indonesia-bersih-arcandra-nilai-ekonomi-sampah-hanya-bonus

Baca Terusannya »»  

Gelar Rapat Evaluasi, KPU Juga Usulkan Moderator Debat Ketiga

 
Jakarta, kpu.go.id – Debat kedua calon presiden (capres) Pemilu 2019 sukses terselenggara, Minggu (17/2) silam. Usai tuntasnya acara yang menyita perhatian publik itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun langsung menggelar Rapat Evaluasi Debat Kedua bersama Bawaslu, TV penyelenggara debat kedua, moderator, panelis serta Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Rabu (20/2/2019).
Meski sukses, evaluasi tetap harus dilakukan. Setidaknya ada tiga hal yang menurut Anggota Anggota KPU RI Wahyu Setiawan perlu untuk dibicarakan bersama sebagai perbaikan didebat selanjutnya, seperti format dan mekanisme debat, tata laksana debat hingga jumlah undangan yang hadir di didebat berikutnya.
Persiapan Debat Ketiga
Selain digunakan sebagai rapat evaluasi, pertemuan disiang yang berlangsung cair itu juga dimanfaatkan untuk membahas persiapan debat ketiga. Beberapa hal yang diungkap pada pertemuan itu seperti usulan nama moderator yang akan memandu jalannya acara.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengusulkan kepada TKN 01, BPN 02 serta TV penyelenggra berikutnya bahwa moderator yang akan memandu acara debat ketiga adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas. “TKN 01 dan BPN 02 meminta waktu satuminggu untuk memastikan moderator debat ketiga,” kata Arief.
Selain itu juga dibahas panelis. Arief berharap pada pertemuan selanjutnya nama moderator dan panelis telah siap untuk disampaikan ke publik.
Untuk diketahui, debat ketiga akan berlangsung pada 17 Maret 2019 yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (cawapres). Adapun TV penyelenggara pada debat nanti adalah TransTV, Trans7, dan CNN TV Indonesia dengantema debat, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan kebudayaan.


Sumber :  https://kpu.go.id/index.php/post/read/2019/7196/Gelar-Rapat-Evaluasi-KPU-Juga-Usulkan-Moderator-Debat-Ketiga
Baca Terusannya »»  

Kemenhub sertifikasi lebih 33.000 kapal nelayan


Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan hingga saat ini telah memberikan sertifikasi aspek kelaiklautan kapal dan keselamatan khusus bagi kapal penangkapan ikan/nelayan sebanyak 33.052 kapal yang tersebar di seluruh daerah.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkomitmen untuk melakukan percepatan sertifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan. Jumlah kapal penangkap ikan yang sudah disertifikasi Kementerian Perhubungan terus bertambah," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dikatakan, pada akhir Januari 2019, jumlah kapal penangkap ikan kurang  dari 7 gross ton (GT) yang sudah disertifikasi pas kecil sebanyak 30.529 kapal. Per 20 Februari 2019 jumlah kapal yang disertifikasi pas kecil sudah bertambah mencapai 33.052 kapal.

Hengki merinci, dari 33.052 kapal tersebut, sebanyak 19.694 kapal berada di Pulau Jawa, sementara sebanyak 13.338 kapal berada di luar Pulau Jawa.

Selain sertifikasi kapal, Kementerian Perhubungan juga melakukan sertifikasi terhadap para nelayan dengan menerbitkan buku pelaut sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki pelaut.

Saat ini buku pelaut yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan jumlahnya juga terus meningkat. "Kami mencatat total nelayan tersertifikasi per 20 Februari 2019 kemarin jumlahnya telah mencapai 232.414, termasuk yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan," katanya.

Hengki menjelaskan, bahwa capaian-capaian tersebut ini adalah wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk membantu mempermudah dan mempercepat perizinan agar para nelayan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Ini juga merupakan tindaklanjut arahan Menteri Perhubungan yang telah memerintahkan Ditjen Perhubungan Laut untuk jemput bola melakukan kegiatan pengukuran kapal ke pelabuhan-pelabuhan perikanan di daerah.

Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyelesaikan pembahasan draft perjanjian kerjasama tentang pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan.

Selain itu, kedua Kementerian ini juga akan melakukan pertukaran data kapal untuk mencegah terjadinya duplikasi data kapal.  


Sumber :    https://www.antaranews.com/berita/801361/kemenhub-sertifikasi-lebih-33000-kapal-nelayan
Baca Terusannya »»  

Kepala BPOM tinjau Pos POM di perbatasan


Jakarta (ANTARA News) -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Timur untuk berdialog dengan jajaran yang bertugas di PLBN Aruk yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, kantor imigrasi,dan bea cukai, termasuk fasilitas impor yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak 17 Maret 2017.

“Di perbatasan Aruk ini, BPOM memiliki fasilitas dan pos POM yang sudah dibangun sejak 2009, tetapi tidak aktif. Hari ini kami datang untuk meninjau dan mencari masukan apakah keberadaan Pos POM ini dibutuhkan dan dapat dikembangkan lebih lanjut.” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito di lokasi.

Penny melanjutkan, BPOM telah membangun Pos POM di beberapa wilayah perbatasan di Indonesia. Pasalnya, kerap terjadi berbagai permasalahan di wilayah perbatasan ini seperti kurangnya perawatan dan fasilitas kesehatan, perdagangan ilegal, kurangnya daya saing produk dalam negeri.

“Mengingat ini merupakan wilayah perbatasan, mungkin saja akan muncul permasalahan terkait kesehatan, perdagangan, daya saing produk kita dengan produk luar yang pasti bisa masuk ke negeri kita, dan permasalahan lainnya. Dialog hari ini diharapkan dapat memberi masukan penting tentang pengembangan dan operasionalisasi Pos POM di Aruk," katanya.

Selain untuk melakukan pengawasan obat dan makanan, keberadaan Pos POM juga diharapkan mendukung perkembangan perekonomian masyarakat setempat, khususnya di sektor pangan dan obat tradisional.

“Kami mengharapkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pengamanan dari aspek ekonomi, perdagangan maupun keamanan. Tahun ini kami banyak menemukan peredaran kosmetik ilegal. Karena itu keluar masuknya produk kosmetik menjadi salah satu fokus pengawasan.” ujar Kepala BPOM tersebut.

Hingga saat ini, BPOM RI melakukan pengawasan obat dan makanan di Kawasan perbatasan melalui 21 Balai Besar POM dan 12 Balai POM yang berkedudukan di ibukota provinsi serta Kantor BPOM di 40 Kabupaten/kota di 30 provinsi.



Sumber :  https://www.antaranews.com/berita/801117/kepala-bpom-tinjau-pos-pom-di-perbatasan
Baca Terusannya »»  

Mentan Lepas Ekspor Manggis 92 Ton ke China

Sukabumi - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melepas ekspor manggis asal Sukabumi seberat 92 ton langsung ke Tiongkok. Pelepasan ekspor dilakukan berbarengan dengan acara apresiasi Kementan terhadap kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.

Amran menyebut selain ke Tiongkok, Manggis Indonesia juga telah diekspor ke beberapa negara lainnya seperti China, Hongkong, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Prancis, Belanda dan lainnya.

"Hari ini kita melihat langsung ekspor (produk pertanian) semakin meningkat, tahun 2017 yang hanya 9.167 ton naik pada 2018 menjadi 38.830 ton meningkat kurang lebih 300 persen karena kita membuat akses langsung ke China, Tiongkok dan seterusnya," kata Amran kepada awak media di Asrama Haji Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (21/2/2019).

Amran menjelaskan dari kenaikan jumlah eskpor tersebut nilai ekspor meningkat hampir 778% dari 2017 sebesar Rp 54 miliar menjadi Rp 474 miliar pada 2018.

"Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kita, kami harap kalau ketemu teman-teman wartawan kapan lagi ekspor pak menteri nah ini kita jawab hari ini kita ekspor, ekspor kita naik 29 persen " lanjut Amran.

Menilik data BPS, sambung Amran, adalah hasil kerja keras Kementan dalam mengurus sektor pertanian yakni ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan dari 2016 hingga 2018 naik 29 persen. Nilai ekspor 2016 sebesar Rp 384,9 triliun, sementara pada 2018, angkanya naik menjadi Rp 499,3 triliun.

"Ini ada yang menarik dan jarang terekspose, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2014 awal pemerintahan itu Rp 900 triliun sekarang di 2018 meningkat menjadi 1400 triliun naik menjadi Rp 470 sampai Rp 500 triliun kenaikan PDB di sektor pertanian akumulasinya 2014 sampai 2018 Rp 1370 triliun. Ini kenaikan luar biasa dan sangat tajam," beber Amran.

Amran juga menyebut ekspor tidak hanya beras atau jagung, ada 460 komoditas lainnya yang dikelola di bawah Kementan. Dengan nilai akumulasi peningkatan selama 4 tahun Rp 1370 triliun lebih dari separuh APBN per tahun.

"Ini sebenarnya luar biasa yang dilakukan pemerintah dan perhatian pemerintah kepada petani harus diketahui oleh publik, tidak hanya sekedar berbicara beras atau jagung," ujarnya.

Di Sukabumi, Amran terlihat didampingi Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil. Amran juga bertemu dengan 10.000 petani dan santri tani milenial.

Menteri Amran juga menyalurkan bantuan kepada petani dan santri milenial. Yakni berupa bantuan domba untuk 40 kelompok ternak masing-masing 25 ekor. Kemudian 4.00 ekor bibit ayam berikut pakan 8 ton, obat-obatan dan vitamin untuk Kelompok Usaha Bersama santri milenial Pondok Pesantren Nurul Huda.

Selain itu ada juga bantuan bibit ayam 567.950 ekor untuk 11.359 rumah tangga miskin (RTM), bantuan berupa mangga, durian dan manggis 500 pohon, aneka benih sayuran dan 150 unit pengemasan untuk pengembangan kawasan fasilitasi pasca panen dan pengolahan, kemudian bantuan benih pala dan kelapa.


Sumber :  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4437910/mentan-lepas-ekspor-manggis-92-ton-ke-china

Baca Terusannya »»  

Menkeu Berharap RS Polri Dapat Jadi Contoh Bagi RS BLU Lain

Jakarta, 21/02/2019 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Rumah Sakit (RS) Polri dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi RS Badan Layanan Umum (BLU) lain. Selain itu, Menkeu juga mengingatkan bahwa manajemen RS dapat berbasis teknologi sehingga semakin bisa diandalkan. Hal ini disampaikannya dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Puslitbang, Puskeu, Pusdokkes, Pusjarah Polri di Gedung Tri Brata pada Kamis (21/02) di The Opus Grand Ballroom, Jakarta.
Menkeu mengapresiasi inisiatif yang sangat baik dari Kepolisian RI untuk makin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan termasuk tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) RS di lingkungan POLRI. 
"Ini akan menjadi kesempatan baik untuk melakukan pemahaman terhadap BLU di lingkungan Polri dan memperkuat tata kelola keuangannya," ungkap Menkeu.

Menurut Menkeu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2018 yang melebihi target sebesar 128% adalah sebuah aset awal untuk mengelola BLU yang makin baik.  
Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini BLU kesehatan hanya berkisar 2,5% jumlahnya dari total jasa pelayanan kesehatan namun mampu melayani 10% masyarakat. Produktivitas tinggi ini merupakan tujuan utama dari didirikannya BLU. 
"BLU adalah alat fiskal pemerintah juga. BLU kesehatan didirikan sebagai sarana untuk mencapai program jaminan kesehatan nasional," ujar Menkeu.
Sebagai informasi, pada acara ini Menkeu juga menyaksikan penyerahan penghargaan bagi RS Bhayangkara dengan kinerja terbaik, termasuk tata kelola keuangan. Ketiga RS yang mendapat penghargaan yaitu peringkat 1 diraih oleh RS Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, peringkat 2 RS Bhayangkara Tingkat II Samsoeri Hestojoso, dan peringkat 3 RS Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi Sumatera Utara.


Sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-berharap-rs-polri-dapat-jadi-contoh-bagi-rs-blu-lain/

Baca Terusannya »»  

Kominfo Rebut Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik

Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Sedang Terbaik Kedua. 
Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti dalam Rapat Koordinasi Nasional  Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu, (20/02/2019). 
Apresiasi dari Kementerian Keuangan itu diberikan karena Kementerian Kominfo mampu menjadi terbaik ke-2 lembaga pemerintah yang mengelola pengeluaran anggaran sebesar Rp2,5 Triliun < Pagu < Rp10 Triliun.  
Peringkat pertama dipegang oleh Kementerian Luar Negeri, sedangkan peringkat ke-3 diduduki Kementerian Dalam Negeri. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan elemen penting yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menjadi stimulus melalui pengeluaran yang bersifat investasi.
“Kita ingin terus melaksanakan secara fokus rencana-rencana anggaran yang sudah disusun dan anggaran yang sudah dialokasikan untuk tahun 2019 ini. Karena, pendapatan negara untuk APBN 2018 mencapai 102,5% dari target, jadi ini adalah suatu refleksi kerja keras dari seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Sri Mulyani. 
Menurut Menteri Keuangan pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Negara peraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran ini, merupakan wujud apresiasi sekaligus motivasi untuk seluruh pihak pengelola anggaran di lingkup Kementerian/Lembaga Negara untuk bekerja sebaik mungkin demi terciptanya APBN yang adil, sehat dan mandiri. 
“Untuk yang sudah mendapatkan penghargaan saya sampaikan selamat, untuk yang belum mendapatkan penghargaan, kami siap membantu agar proses revisi Dipa-nya makin kecil, efisiensinya makin bagus, pencapaian output-nya terjadi dan juga pemerataan dalam kegiatan sehingga tidak terkonsentrasi pada bulan Desember. Kita berharap APBN akan bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sudah digariskan oleh pimpinan negara kita melalui RPJM dan RKP,” ujar Sri Mulyani. 
Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2019 ini mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri: Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Menuju SDM yang Kompetitif”. 
Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2019 ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Direktur Utama TVRI Helmi Yahya serta para Sekjen, Irjen maupun para pejabat eselon 1 dari kementerian dan lembaga negara. 


Sumber :  https://www.kominfo.go.id/content/detail/16539/siaran-pers-no-42hmkominfo022019-tentang-kominfo-rebut-penghargaan-pengelolaan-anggaran-terbaik/0/siaran_pers

Baca Terusannya »»  

Peringati HPSN, Biddokkes Polda Jateng Bagikan APD

Semarang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Jateng Bagikan Alat Pelindung Diri (APD) pada peringatan HPSN Mapolda Jateng
Hari ini Jumat (22/2) Biddokkes Polda Jateng bersama Seluruh Satker Mapolda Jateng melaksanakan kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada hari Kamis kemaren (21/2).
Kegiatan ini dilakasanakan di lingkungan sekitar RS. Prof Awaloedin Djamin (dahulu RS. Bhayangkara Semarang).
Dalam mendukung kegiatan tersebut Biddokkes telah menyiapkan alat pelindung diri seperti masker dan hanscun (sarung tangan lateks).
Kasubbagrenmin Biddokkes Kompol Indriyanto menyampaikan di sela-sela kegiatan bahwa perlunya alat pelindung diri (APD) untuk mencegah atau meminimalisir transmisi kuman atau virus yang ada pada sampah maupun debu.
“Dengan kegiatan ini kepedulian akan kebersihan lingkungan akan selalu tertanam di hati kita terutama anggota Biddokkes Polda Jateng, hal ini juga memupuk kebersamaan dan keakraban melalui gotong royong berupa kerja bakti, ” jelas Kompol Indriyanto.
Kasubbag Renmin Biddokkes Polda Jateng mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua anggota yang telah membersihkan sampah di lingkungan dan semoga akan menambah semangat Biddokkes untuk selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi.

Sumber :  https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/02/22/peringati-hpsn-biddokkes-polda-jateng-bagikan-apd/
Baca Terusannya »»  

Peringati Hari Peduli Sampah Nasional, TNI – Polri Bersihkan Sampah di Sekitar Pelabuhan

Pati – Dalam rangka peringatan hari peduli sampah nasional, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos bersama puluhan orang dari tim gabungan tengah membersihkan kawasan pelabuhan di Desa Bendar Kecamatan Juwana (21/2) kemarin. Adapun tim gabunagn terdiri dari Tim terpadu maritim Juwana, TNI beserta Persit, Dinas Kelautan, muspika Juwana dan gabungan warga. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh wakil Bupati Pati.
Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Saptiwi Mumpuni mengatakan jika masyarakat harus menjaga lingkungan di kawasan sungai silugonggo, terutama sumberdaya ikan agar tetap terjaga, terlebih mampu menciptakan lingkungan yang bersih sehat dan bernilai.
“ Kita bersihkan tananan liar, sisa tali yang sudah tidak terpakai, rumput-rumput liar agar sungainya tidak dangkal. Kalau sungai dangkal nanti aliran kapal sulit untuk bersandar. Karena kita tahu biaya pengerukan cukup besar. Maka dari itu nanti kita biasakan hidup bersih dan sehat, “ ujarnya.
Lebih lanjut Saptiwi mengatakan jika kedepan akan dialokasikan kegiatan di sekitaran pantai lain untuk dibersihkan. Pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu baru kemudian diadakan pembersihan serupa secara periodik.
“ kita akan adakan survei terlebih dahulu, kita lihat kawasan mana yang kelihatan kotor nanti kita bersihkan bersama. Hal ini bertujuan agar lingkungan diwilayah sungai ataupun pantai menjadi lebih bersih, “ tandasnya.
Saptiwi juga menghimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan sungai menjadi semakin dangkal sehingga disinyalir akan membahayakan kapal dalam melaut. “ Terlebih anak buah kapal dan nelayan dalam mencari ikan. maka kita harus menjaga agar sumber daya ikan bisa lestari, “ pungkasnya.
Dandim Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos, mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). “Aksi bersih-bersih ini dalam rangka memperingati hari peduli sampah nasional,” kata Dandim Pati.
Sebelum turun ke kawasan pelabuhan Juwana, Kodim Pati terlebih dahulu menggelar apel pasukan kebersihan.
‎‎Menurut Dandim, kegiatan tersebut juga merupakan sebagai edukasi bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan khususnya. “Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bukan hanya karena memperingati HPSN saja, tetapi disetiap waktu,” pungkasnya.


Sumber :  http://www.kodimpati.com/warta-tni/peringati-hari-peduli-sampah-nasional-tni-polri-bersihkan-sampah-di-sekitar-pelabuhan.html
Baca Terusannya »»  

Peringati Hari Peduli Sampah, Safin Bersih-Bersih di Sungai Ini

PATI-Dalam rangka memperingati hari peduli sampah nasional tahun 2019, hari ini, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) bersama Kapolres, Dandim, Persit, Bhayangkari, DKP, Camat Juwana dan PPP Bajomulyo mengadakan kegiatan kebersihan di sungai silugonggo, tepatnya di desa Bendar, Kecamatan Juwana.
"Saya mengajak tiap-tiap warga  untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing terlebih bagi warga Desa Bendar yang merupakan desa nelayan yang berhasil", ujar Wabup.
Kegiatan seperti ini, lanjut Safin, diharapkan dapat menjadi contoh untuk memulai kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.
"Kenyataan Kabupaten Pati ini menjadi sentral nelayan nasional, perlu kita dukung dan support terus dari segala sisi terutama dari aspek kebersihan lingkungannya", terang Safin.
Wabup juga menegaskan bahwa jika hanya mengandalkan pemerintah tentunya tidak akan bisa. "Tetapi kalau kita bergotong-royong sama-sama dan ada kepedulian dari masing-masing keluarga dan lingkungan sekitar, tentunya akan lebih memberikan dampak yang lebih baik", terangnya.


Sumber :  https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/02/22/peringati-hari-peduli-sampah-safin-bersihbersih-di/

Baca Terusannya »»  

Aplikasi Siapak Satpol PP Pati Antarkan Juara Inovasi Tingkat Jateng

PATI – Aplikasi Siapak (Sistem Integrasi Aduan Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) turut membanggakan Kabupaten Pati. Aplikasi tentang pengaduan penanganan ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu, diganjar sebagai juara dalam lomba inovasi yang digelar Satpol PP Jawa Tengah.
Siapak merupakan satu-satunya aplikasi pengaduan yang ikut dalam lomba inovasi Satpol PP tahun ini. Lomba ini, merupakan bagian dari rangkaian puncak HUT ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Linmas tingkat Jawa Tengah.
Penyerahan piagam dan piala diberikan di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan kemarin pagi. Penghargaan ini, diserahkan oleh Kepala Satpol PP Jawa Tengah Budiyanto dalam gelar pasukan Satpol PP dan Linmas.
Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Pati Udhi Harsilo Nugroho, mengatakan, Siapak telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore. Masyarakat pun memberikan respon positif dengan adanya aplikasi tersebut.
”Sejak launching hingga saat ini, aplikasi Siapak telah menerima sekitar seratusan aduan masyarakat, terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," jelasnya.
Melalui aplikasi ini, masyarakat Pati dapat berpartisipasi dalam penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui aplikasi Siapak. Aduan itu, kemudian akan ditangani secara langsung oleh Satpol PP Pati.
Udhi mengungkapkan, ke depan Satpol PP Pati akan mengadakan suatu sistem command center yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi, termasuk Siapak. ”Selain itu, akan ada inovasi Satpoltik (Satpol PP Cantik) yang dilengkapi dengan kendaraan segway," terangnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Hadi Santoso mengaku turut berbangga dengan prestasi yang diraih jajarannya. Ia berharap, prestasi ini akan menjadi penyemangat bagi anggotanya untuk lebih berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.


SIAPAK ;    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ma_setianto.SIAPaK


Sumber :   https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/22/120925/aplikasi-siapak-satpol-pp-pati-antarkan-juara-inovasi-tingkat-jateng
Baca Terusannya »»  

Bupati : Jadi Kades Tak Cukup Hanya Bermodalkan Pengalaman


PATI-Bupati Pati Haryanto hari ini hadir dan menjadi narasumber Bimtek Kades. Para peserta merupakan Kepala Desa yang terpilih lewat Pilkades Serentak se-Kabupaten Pati tahun 2018. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Pati tersebut Bupati memberikan ceramah tentang pemerintahan, kepemimpinan, dan sedikit memberikan wawasan terkait permasalahan hukum.
"Bagaimanapun juga latar belakang Kades dari 61 desa ini beragam sehingga kami merasa perlu untuk memperkenalkan produk hukum pemerintahan kepada mereka", ujar Bupati. Sehingga diharapkan mereka dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsinya secara normatif serta mampu mengimplementasikannya dengan tepat saat sudah terjun di lapangan.
"Selaku kepala desa jangan hanya mengandalkan pengalaman saja,  sebab selama ini masih ada saja kepala desa yang terjerat hukum karena tidak memahami dan mematuhi regulasi yang ada", tegas Bupati. Karena itu, lanjut Haryanto, kepala desa juga butuh waktu untuk memahami regulasi pemerintahan.
"Maka dari itu, mulai hari ini sampai delapan hari ke depan, kami berikan bekal pemerintahan, keuangan, kemasyarakatan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar ketika Kades terpilih menjalankan roda pemerintahan desa, minimal sudah punya bekal untuk melaksanakan program", jelasnya. Paling tidak, imbuh Bupati, untuk kepala desa yang pernah menjabat, tinggal menyesuaikan regulasi yang baru.
Sedangkan bagi yang baru menjabat dan tidak memiliki latar belakang pemerintahan, menurut Haryanto, masih butuh waktu penyesuaian satu sampai satu setengah tahun, itu pun harus sering membaca dan belajar serta mengimplementasikan program pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, hingga kecamatan.
"Ketika sering ngangsu kawruh, tidak akan terlalu lama untuk cepat memahami, yang terpenting adalah di bidang pemerintahan dan perencanaan anggaran. Karena, desa mengelola anggaran tidak sedikit dan nilainya milyaran. Jangan sampai menganggap anggaran itu miliknya,  karena sesungguhnya  anggaran itu milik masyarakat", tegas Bupati.
Bimtek yang dijadwalkan akan berlangsung selama delapan hari mulai 18 - 25 Februari  ini rencananya juga akan menghadirkan narasumber dari unsur Forkompimda serta dinas dan instansi yang membidangi.



Sumber :  https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/02/22/bupati--jadi-kades-tak-cukup-hanya-bermodalkan-pen/
Baca Terusannya »»  

Biaya Pra-permohonan Paling Murah, Bupati Himbau Desa Lain Bisa Seperti Kedungwinong

PATI-Sebanyak 750 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dibagikan  di Balai Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Kamis (21/2). Pembagian sertifikat ini merupakan yang ketujuh kalinya usai pembagian di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Pucakwangi, dan Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Kayen.
Program PTSL, yang merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa atau kelurahan maupun yang setingkat.
Namun ada yang unik di pembagian PTSL Desa Kedungwinong ini. Kades Kedungwinong Sriyatun mengungkapkan bahwa besaran biaya yang dikenakan bagi masyarakat penerima program ini hanya sebesar Rp 113.000.
"Iya benar, biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 113 ribu rupiah. Dari biaya tersebut, hanya kita gunakan untuk membeli patok batas, materai serta biaya untuk pemberkasan", ungkapnya usai penyerahan sertifikat di Balai Desa.
Sriyatun menerangkan, dari 750 penerima program PTSL, 23 diantaranya ada yang terkena PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dia pun merasa peduli kepada 23 warganya tersebut, kemudian pihaknya memberikan blangko sehingga mereka dapat mengurus sertifikat secara gratis. Merasa paling murah dalam mengurus sertifikat PTSL ini, Sriyatun pun mengaku tidak khawatir akan mendapat protes maupun cibiran dari desa lain yang biayanya jauh di atas desa Kedungwinong.
"Ya kita kan punya rumah tangga sendiri - sendiri, dan mengurus pemerintahan sendiri - sendiri, terlebih desa Kedungwinong mempunyai prinsip meringankan beban masyarakat. Dan alhamdulillah, di tahun 2019 ini kita akan mendapat jatah program PTSL sebanyak 2.000 bidang, dengan biaya yang sama yakni 113 ribu", tegasnya.
Terkait biaya pengurusan sertifikat yang sangat murah tersebut, Bupati Pati Haryanto mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemdes Kedungwinong. Dia menyebut bahwa biaya mengurus sertifikat dengan biaya 113 ribu itu patut dicontoh oleh desa - desa yang lain.
"Baik itu, malah agar bisa dicontoh oleh desa maupun daerah yang lain. Sebab, tiap desa itu kan punya aturan maupun kebijakan sendiri yang mana tujuannya untuk meringankan masyarakatnya", jelasnya usai menyerahkan sertifikat kepada warga.
Terkait regulasi pembiayaan program PTSL ini, Bupati menyebut bahwa dari pemerintah kabupaten memang tidak ada regulasi yang mengaturnya. Sebab regulasi tersebut adalah dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui surat edaran yang dikirimkan kepada tiap daerah se - Jawa Tengah.
“Program Prona ini biayanya ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak ada biaya di BPN dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun untuk tahap pra-permohonan diperlukan biaya pada tingkat kelurahan dan desa berupa biaya materai dan biaya patok", pungkasnya.


Sumber :  https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/02/22/biaya-prapermohonan-paling-murah-bupati-himbau-des/

Baca Terusannya »»  

Persiapan Wasrik Itwasda Jateng, Polsek Sukolilo Terima Kunker Kabag Ren

PATI Sukolilo – Polsek Sukolilo menerima kunjungan kerja dari tim Wasrik dari Polres Pati yang dipimpin oleh Kabag Ren Kompol Rahadi, kamis (21/02/2019) .
Setibanya di Polsek sukolilo tim Wasrik  di sambut Kapolsek sukolilo AKP Supriyono kemudian dilanjutkan pemeriksaan yang di ikuti Polsek Sukolilo, polsek kayen, polsek tambakromo, polsek gabus, polsek winong.
Kegiatan kunjungan dilaksanakan dalam rangka Persiapan Wasrik Rutin dari Itwasda Jateng Tahap I TA 2019 Bidang Perencanaan dan Pengorganisasian.
Kunjungan tim Wasrik Polres pati tersebut, untuk melakukan pemeriksaan administrasi tentang aspek Perencanaan, Pengorganisasian dan Manajemen di bidang manajemen Operasional dan bidang manajemen Anggaran Keuangan.Realisasi Dipa,rencana giat perfungsi,SOP seluruh fungsi.
 Kabag Ren Kompol Rahadi  mengatakan, bahwa Wasrik ini dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran terhadap perencanaan maupun pengorganisasian terkait kinerja Kesatuan. Apabila ada temuan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan upaya perbaikan .
“Harapannya dengan dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan ini dapat semaksimal mungkin dihindari terjadinya penyimpangan oleh satuan kerja (satker) baik yang didukung dengan anggaran maupun kegiatan rutin sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan,” pungkas Kabag Ren Kompol Rahadi. 


Baca Terusannya »»  

Apel pagi Polsek Cluwak Guna Cek Kekuatan serta Kedisiplinan Personil

PATI Cluwak – Pelaksanaan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota Polri serta untuk cek kekuatan
Seperti apel pagi yang dilaksanakan Polsek Cluwak dihalaman Mapolsek, merupakan sarana disiplin mengenai waktu serta sarana tanggung jawab pimpinan terhadap anggotanya, apel pagi selalu dilaksanakan sebelum memulai kegiatan. apel pagi hari ini Kamis(21/02/2019)dimulai pukul 08.00 Wib. Diambil langsung oleh Kapolsek Cluwak Iptu Tri Gunarso,SH dihadiri Wakapolsek Cluwak Iptu Damin dan anggota.
Kegiatan apel pagi ini diawali dengan doa apel pagi, dan dilanjutkan pengarahan ,dalam pengarahannya Kapolsek Cluwak menyampaikan jangan pernah ada pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra Polri serta jangan sekali kali bermain main dengan Narkoba apalagi sampai mengkonsumsi sebab dapat merusak karier dan keluarga tegasnya.
Kapolsek  memberikan motivasi kepada anggota untuk tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menekankan kepada anggota untuk tingkatkan Patroli rutin pada malam hari mengingat situasi akhir akhir ini banyak kejadian mobil terbakar yang terjadi di wilayah lain,tuturnya dalam mengakhiri pengarahan.


Sumber :  http://tribratanews.pati.jateng.polri.go.id/2019/02/apel-pagi-polsek-cluwak-guna-cek-kekuatan-serta-kedisiplinan-personil/
Baca Terusannya »»  

Prioritaskan Warga Tidak Mampu, Bhabinkamtibmas Polsek Gabus Kawal PBNT

PATI Gabus – Menjadi prioritas bagi Bhabinkamtibmas Desa Karaban Bripka Eko Sudarto untuk memantau serta mengawal Program Bantuan Non Tunai (PBNT) agar tepat sasaran bagi warga yang tidak mampu diDesa Karaban Kecamatan Gabus,Kamis ( 21/2 ). Rabu kemarin (20/2) Pukul 10.00 Wib,Toko “AA” milik Nur Ida Jayanti yang berada di Rt 01/01 ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai.
Nur Ida yang didampingi Bhabinkamtibmas Bripka Eko dan Mugiono selaku pendamping Desa mengatakan penyaluran Bansos sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh Mugiono selaku pendamping Desa dari Dinas Sosial Kab.Pati.
Menurut keterangan yang berhasil dihimpun jumlah Penerima Bansos Program Keluarga Harapan Desa Karaban sebanyak 197 KK, dengan Bantuan senilai Rp. 110.000,-  diterimakan dalam bentuk beras 10 kg dan telur senilai Rp. 10.500,- (dpt 7 butir ).
Mugiono menambahkan apabila ada warga yang tidak menerima Bansos sedangkan masuk kriteria tidak mampu agar segera mendaftarkan diri untuk di lakukan verifikasi data sebagai bahan evaluasi untuk proses selanjutnya.


Sumber :  http://tribratanews.pati.jateng.polri.go.id/2019/02/prioritaskan-warga-tidak-mampu-bhabinkamtibmas-polsek-gabus-kawal-pbnt/
Baca Terusannya »»  

Bupati Kudus Tandatangani Persetujuan 4 Ranperda Bersama DPRD

KUDUS (21/2) - Bupati Kudus H. M. Tamzil dan Ketua DPRD Kab. Kudus Ahmad Yusuf Roni menandatangani keputusan DPRD tentang persetujuan atas 4 Ranperda Kabupaten Kudus. Berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus masa persidangan pertama membahas laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) I dan III.

Ketua Panitia khusus I DPRD Bambang Kasriono melaporkan kesimpulan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Menyatakan bahwa Pansus 1 DPRD telah menyelesaikan pembahasan serta menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Selanjutnya agar dilakukan proses penetapan menjadi peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Sementara itu Pansus 1 DPRD juga memberikan 14 rekomendasi. Salah satunya, dirinya menyebut “RPJMD yang ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di tahun awal diarahkan untuk pendataan dan perencanaan teknis” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Panitia khusus III DPRD H. Syu’aibul Huda menyampaikan laporannya. Pansus III menyimpulkan Ranperda tentang pajak restoran, pajak hiburan, retribusi pelayanan tera untuk segera ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Sedangkan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, penataan dan pemindahan gudang agar segera ditindaklanjuti sehingga mendapat fasilitas dari Gubernur Jawa Tengah. “Pemungutan pajak restoran harus dilaksanakan secara selektif agar tidak memberatkan atau mematikan pengusaha mikro kecil yang bergerak di bidang restoran, restoran yang sudah memungut pajak tetapi tidak disetor sesuai dengan aturan yang ada agar ditindak tegas,” Sarannya kepada Pemkab.

Bupati Kudus H. M.Tamzil mengapresiasi kerja keras dan dedikasi DPRD Kabupaten Kudus terutama Panitia Khusus DPRD dalam membahas rancangan peraturan daerah yang diajukannya.
“Setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus dan dilanjutkan persetujuan terhadap 14 Ranperda yang kami ajukan. Kami sungguh menanggapi secara positif atas berbagai masukan berupa kritik, saran, masukan dan koreksi yang telah disampaikan oleh dewan yang terhormat. Kritik, saran, masukan dan koreksi yang telah disampaikan laporan panitia khusus tersebut dapat kami jadikan bahan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.



Sumber :  http://kudusnews.com/main/read/1/news/1606/bupati-kudus-tandatangani-persetujuan-4-ranperda-bersama-dprd
Baca Terusannya »»  

Penataan Awal Sungai Gelis, Disiapkan 10 M

KUDUS (21/2) - Bupati Kudus H.M. Tamzil menggelar rapat bersama BBWS Pemali Juana guna membahas penanganan sungai dan banjir. Hal itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi antisipasi bencana di 9 Kecamatan. Bertempat di Command  Center, rapat itu juga melibatkan Asisten 2 Sekda, BPBD, PDAM dan 9 Camat.

H. M. Tamzil mengungkapkan telah mengusulkan normalisasi 10 sungai kepada kementerian melalui surat. Diantaranya Sungai Dawe, Sungai Piji, Sungai Tumpang, Sungai JU 1, Sungai Jumirah, Sungai SWD 1, Sungai SWD 2, Sungai JU .3/1, Sungai 3B dan Sungai Gelis. Dari 10 sungai tersebut, dirinya memprioritaskan normalisasi Sungai Juana yang merupakan pertemuan arus Sungai Dawe, Sungai Piji dan Sungai Tumpang. "Terutama Sungai Juana itu diprogramkan normalisasi kalau bisa tahun ini, karena pertemuan Sungai Dawe, Piji, Tumpang dan JU 1 yang mengakibatkan wilayah Mejobo Tergenang," ujarnya.

Sedangkan untuk tahun ini, anggaran yang sudah siap sebesar 10 M untuk penataan Sungai Gelis. "Kita akan mulai kali gelis 10 M untuk penataan awal konstruksi  dulu, untuk total anggaran sekitar 250 M, penataan mulai dari jembatan sunan Kudus sampai jembatan mayor basuno," jelasnya. Untuk warga di sekitar lokasi, dirinya meminta kepada Camat untuk mendata status warga. Diharapkan pembangunan tersebut dapat berjalan tanpa menggusur sehingga cukup menata saja.

Sementara pada wilayah Kecamatan Jati akan diprioritaskan untuk pembangunan embung. "Prioritas untuk Jati kita bangun embung  8 hektar di Tanjungkarang, untuk mengatasi genangan di Tanjungkarang dan Barisan," imbuhnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Heru Subiantoko melaporkan sudah menindaklanjuti usulan bupati terkait normalisasi sungai dengan mengirim surat kepada kementerian pada 4 februari lalu. "Sebagai tindak lanjut bupati dan balai besar, surat sudah masuk ke kementerian 4 Februari kemarin," lapornya. Dirinya berharap, segera ada tindak lanjut dari kementerian, mengingat wilayah Kabupaten Kudus dilalui 6 sungai besar.

Sementara itu, Kabag TU BBWS Pamali Juana Teguh menyampaikan bahwa usulan-usulan Bupati Kudus sudah masuk pada rapat dengan BBWS Pusat. Dirinya mengungkapkan, dari pusat sudah ada anggaran untuk DED (detailed engineering design) dan saat ini masih pada tahap pelelangan. DED yang sudah disiapkan akan mengikuti DED di BBWS Pamali Juana sebagai referensi titik-titik yang akan di normalisasi. "Di sungai juana ada beberapa lokasi yang menjadi pemikiran daerah, dari kesiapan lahan sampai desain, karena juana bentuknya seperti mangkok sehingga desain perlu diperhatikan," ungkapnya.


Sumber :  http://kudusnews.com/main/read/1/news/1605/penataan-awal-sungai-gelis-disiapkan-10-m
Baca Terusannya »»  

2.900 Ton Surat Suara Didistribusikan

KUDUS JATI-Sebagian dari total 2.900 ton surat suara yang diproduksi di PT Pura Barutama, sejak awal Februari didistribusikan. Pabrik terkemuka tersebut menerima order logistik untuk Pilpres dan Pileg.
Pengiriman ditarget tuntas akhir Maret. Manager General Affair PTPura Barutama Kudus, Iwan Wijaya, melalui General Manajer Affair Unit Total Security System (TSS), Mulyani mengatakan, kontrak pesanan surat suara 24 Januari 2019 hingga 3 April 2019. Pihaknya meyakini sebelum akhir Maret semua logistik keperluan pesta demokrasi dapat dituntaskan.
Pantauan Suara Merdeka, Kamis (21/2) surat suara pemilu dikirim ke Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kepulauan Seribu dan Bogor. Pengiriman ditandai dengan penyegelan dua truk tronton milik PT Pos Indonesia yang digunakan untuk mengangkut logistik pemilu, serta pemasangan stiker bertuliskan ”Logistik Pemilu 2019, Barang Milik Negara”.
Kapolres Kudus AKBP Saptono beserta jajaran, Pengawas KPU Pusat Zaenudin, anggota tim ahli Polimedia selaku qulity control Fauzan Fadlian, serta jajaran pimpinan PTPura Barutama, menyaksikan proses pengiriman. Surat suara secara bertahap sudah mulai dikirimkan sejak 6 Februari lalu, dengan tujuan paling jauh yaitu wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
”Hari ini kita mengirim ke Jakarta,” katanya. PTPura Barutama menjadi salah satu dari lima anggota konsorsium yang tergabung dalam kerja sama operasional (KSO), di mana PT Gramedia sebagai leader.
PT Pura Barutama mendapat jatah mencetak 94 juta surat suara. Hingga sekarang sudah sekitar 40 persen order terselesaikan. Logistik lain yang dicetak PT Pura Barutama berupa surat suara untuk Pemilu Capres- Cawapres, dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dsan kota.
Pihaknya mendapatkan jatah mencetak surat suara untuk daerah untuk lima provinsi, yakni NAD, Sumatera Utara (Sumut), DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
”Untuk Jabar dibagi dua wilayah, dan kami mendapat tugas membuat surat suara untuk wilayah Bogor, Sumedang dan Subang,î jelasnya. Proses produksi dipantau petugas selama 24 jam. Pengawasan melibatkan perwakilan KPU Pusat dan aparat keamanan dari Mabes Polri, Polda dan Polres karena menyangkut dokumen rahasia negara.
Pengawasan didukung kamera Close Circuit Television (CCTV). ”Kami mendapatkan back up personil dari Mabes Polri, dan untuk pengiriman barang dikawal minimal dua polisi melekat dari Polda tujuan,î ujarnya. Sebanyak 1.200 pekerja ditugaskan mencetak surat suara. Mereka bekerja dalam tiga shift setiap harinya.
Sebagian besar merupakan tenaga kerja finishing, dan tenaga produksi hanya sekitar 300 orang. Jaminan tepat waktu diawasi KPU Pusat, tepat kualitas oleh tim ahli dari Polimedia, dan tepat keamanan oleh aparat.
Ketat
Kapolres Kapolres AKBP Saptono ketika dikonfirmasi menyatakan pengawasan produksi dan distribusi surat suara sebagai dokumen rahasia negara sangat ketat. Sesuai tugas pokok, Polri telah menempatkan enam personil Brimob Kelapa Dua untuk melakukan pengawasan mulai dari tempat percetakan, perjalanan, dan gudang logistik. Selain itu anggota Polres dari Sat Lantas dan Sabhara.
Selain pengamanan petugas khusus, pengawalan oleh aparat Polres secara berantai setiap hingga perbatasan kabupaten oleh petugas Sat Lantas dan Sabhara. ”Polisi akan bertindak tegas, bahkan tembak di tempat bagi siapa pun yang melakukan tindak kejahatan terhadap dokumen rahasia negara,”tegasnya.
Manajer Marketing PT Pos Indonesia Cabang Kudus, Pujiono menyebut institusinya menjalin kerjasama dengan PTPura Barutama untuk pengiriman barang dokumen negara. Selama mengirim logistik surat suara pemilu, diakui sempat terjadi kendala cuaca buruk saat menuju Aceh. Barang yang seharusnya dikirim membutuh waktu 10 hari, sempat molor menjadi 14 hari.
Total surat suara Pemilu dan dokumen lain yang kami kirim sesuai perhitungan mencapai 2.900 ton. ”Kami melakukan tugas tersebut sebaikbaiknya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu,” imbuhnya.


Sumber :  https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/169548/2900-ton-surat-suara-didistribusikan

Baca Terusannya »»  

Pelayanan Peziarah Menara Diprioritaskan

KUDUS -Penataan angkutan peziarah Kawasan Menara senantiasa dipantau dan dibenahi. Selain peningkatan kualitas pelayanan kepada peziarah, upaya dilakukan untuk kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.
Kadinas Perhubungan Abdul Halil, Kamis (21/2) menyatakan terkait munculnya sejumlah ojek yang tidak tergabung paguyuban (SM,21/2), akan dicarikan solusinya. Semua komponen terkait dipanggil untuk mencari solusi.
‘’Kami berusaha mencari solusi terbaik seperti apa,’’ katanya. Dinamika yang terjadi terkait keberadaan ojek yang beroperasi siang hari diharapkan tidak mengganggu layanan peziarah. Kualitas pelayanan kepada peziarah akan memberi gambaran Kudus di mata warga luar daerah. ’’Kami harus menjaga situasi tetap kondusif.
Segala sesuatunya harus dikembalikan ke aturan atau kesepakatan awal,’’katanya. Bila semua berpegang pada aturan, kata dia, persoalan dapat diatasi. Mengenai aturan operasional angkutan peziarah Menara, akan dilakukan pengkajian mendasarkan pola operasional yang dilakukan sebelumnya.
Ditata
Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) FSPSI Cabang Kudus, Daru Handoyo berharap segera menata transportasi peziarah dari Menara ke Terminal Bakalan Krapyak dan sebaliknya secara lebih komprehensif.
Menurutnya, aturan jangan berubah-ubah. ‘’Seharusnya, segera ditetapkan jalur dan waktu yang tepat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek lingkungan dan lalulintas jalan,î ungkapnya.
Saat ini, jumlah anggota paguyuban angkutan peziarah ke Makam Sunan Kudus di kompleks Menara atau Masjid Al Aqsa mencapai sekitar 1.200 orang. Jumlah becak resmi terdaftar resmi sekitar 350 anggota, seluruhnya mangkal di Terminal Bakalan Krapyak dan hanya boleh beroperasi pagi hingga sore.
Sedang ojek Menara 520 kendaraan dan Bakalan Krapyak 260 kendaraan, beroperasi malam hari keculai libur dan Minggu. ‘’Untuk angkutan kota 50 kendaraan, beroperasi pada pagi hingga sore, tetapi dengan jalur tersendiri yang telah ditentukan,’’imbuhnya.


Sumber  : https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/169545/pelayanan-peziarah-menara-diprioritaskan

Baca Terusannya »»  

Pemasangan Main Girder Jembatan Tanggulangin Dilanjut

KUDUS JATI – Pemasangan Main Girder (MG) 6 segmen dua mulai dilanjutkan lagi kemarin. Kemacetan pun terjadi. Cukup parah. Namun pihak proyek Jembatan Tanggulangin II melakukan pengurai kemacetan lalu lintas dari arah Demak menuju Kudus.
Pantauan Jawa Pos Radar Kudus pihak proyek Jembatan Tanggulangin II menerjunkan dua truk kontainer untuk mengangkat kerangka jembatan. Masing-masing truk mengangkat dua kerangka jembatan yang beratnya hampir mencapai 24 ton.
Sebelumnya pada hari Senin (18/02) pihak proyek hanya menerjunkan satu unit truk saja. Kemudian truk didorong dengan alat berat dari belakang.
Humas proyek Jembatan Tanggulangin II Teddy Hermawan mengatakan, pemasangan MG 6 akan dilakukan di sisi Selatan yang sudah masuk wilayah Demak. Pemasangan kerangka ini menjadi  pekerjaan utama dari proyek Jembatan Tanggulangin II.
”Proses pengerjaan sudah mencapai 75 persen hingga saat ini. Kemungkinan akan tersambung di akhir Maret,” ungkapnya kemarin.
Teddy menargetkan akhir Maret lima line sudah tersambung. Serta proses pembersihan dan pengecoran Jembatan Tanggulangin II akan dilakukan dipertengahan April. Jika terjadi kendala dia targetkan hingga akhir April.
Ketika Jembatan Tanggulangin II sudah selesai akan memiliki kekuatan bangunan ditaksir hingga 100 tahun. Serta ketinggian akan naik tiga meter dari eksesting.
Teddy juga mengungkapkan, pihaknya belum bisa memutuskan nasib jembatan Tanggulangin A  untuk dibongkar apa tidaknya. ”Kebijakan pembokaran menjadi wewenangan keputusan Pihak PU dan Pemkab. Itu bukan kebijakan kami,karena itu ranahnya BBWS,”


Sumber :  https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/21/120699/pemasangan-main-girder-jembatan-tanggulangin-dilanjut-jalanan-macet
Baca Terusannya »»  

PMI Jepara Gelar Musyawarah Kerja, Bentuk Program 2019

JEPARA – Dalam rangka evalusi pelaksanaan kerja dan anggaran pendapatan dan belanja sebelumnya, serta menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan atau belanja tahun 2019. Palang Merah Indonesia (PMI) Jepara menggelar Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) PMI Jepara, di Lantai 2 Aula PMI Jepara, Selasa (19/2).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Ketua PMI Sutedjo S. Sumarto, Pengurus PMI kecamatan, relawan desa, KSR, TSR, dan PMR.
Ketua PMI Jepara Sutedjo S. Sumarto, ada beberapa program khusus yang akan dilaksanakan di tahun 2019, meliputi satu desa dua relawan, yang akan direalisasikan melalui pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat). Pendistribusian bantuan sosial dan korban bencana, memanfilitasi disabilitas dan kapasitas, dalam menghadapi bencana. Meningkatkan kompetensi SDM PMI melalui diklat relawan, latgab, dan Jumbara (Jumpa, Bhakti, dan Gembira) IV. Selain itu nantinya juga akan mengikuiti sertifikasi pelatif, dan pelaku penanggulangan bencanamelalui LSP, PB,serta penghargaan dan temu donor darah sukarela,” ini dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja PMI,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jepara Dian Kritiandi mengatakan, sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan beragam tugas, PMI telah melaksanakan programnya dengan baik. Tidak hanya baik dalam melaksanakan tugasnya dalam mengantisipasi dampak pra dan paska bencana saja, namu juga dalam hal konsisten dalam menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat, serta penggalangan dana untuk korban gempa di Lombok Nusa Tenggara Timur, Tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Tsunami di Banten maupun Lampung. “ini juga menjadi bukti tingkat kepedulian sosial dan kepercayaan masyarakat jepara terhadap PMI semakin baik,” katanya.
Selain itu, terkaitt dengan jumlah relawan yang ada saat ini, berjumlah 158 orang yang tersebar di 47 desa. Wabub menganggap masih kurang, dan berharab agar PMI menambah relawan. Karena idealnya untuk 195 desa dan kelurahan yang ada diwilayah Kota Ukir setidanya ada dua relawan setiap desa, atau sedikitnya 390 relawan sewilayah Jepara. “kedepan saya berharap untuk diadakan kaderisasi relawan lebih masih lagi,” imbuhnya.


Sumber :  https://jepara.go.id/2019/02/19/pmi-jepara-gelar-musyawarah-kerja-bentuk-program-2019/
Baca Terusannya »»  

Tim KKN Unisnu Bersama Warga Tanam Bibit Pisang dan Olah Kopi

JEPARA BANGSRI - Tim KKN Unisnu yang berada di Desa Wedelan, Bangsri, tanam puluhan bibit pisang bersama warga setempat secara serentak belum lama ini. Lahan desa setempat yang cocok untuk jenis pohon pisang menjadi alasan program “Gedangisasi” ini dilaksanakan.
Sementara KKN Unisnu di Desa Sumanding, Kembang memberikan pelatihan pengolahan kopi. Mereka dibimbing ahli kopi Afif. Kegiatan lain seminar dan pelatihan budi daya ikan lele. Sebagai narasumber Dosen Prodi Budidaya Perairan Arif Mustofa.
Sebelum penanaman serentak, pohon pisang pertama ditanam oleh Kepala Desa Wedelan, Abdul Jamal di pekarangan balai desa. Kemudian dilanjutkan penanaman pohon pisang di rumah-rumah warga. Kegiatan ini pun diikuti warga sekitar yang sangat antusias. Mereka gotong royong dan sukarela pekarangan rumahnya ditanami bibit pohon pisang.
Koodinator tim Sigit Adi Prayogo menjelaskan bibit yang ditanam adalah bibit buah pisang jenis raja nangka.  Selain banyak dijumpai di sekitar wilayah Desa Wedelan, harga dari buah pisang jenis ini lebih tinggi dibandingkan dari buah pisang jenis lain. “Ada potensi nilai ekonomis yang tinggi dari jenis pisang ini. Secara perawatan juga mudah,” katanya.
Selain untuk menambah penghasilan warga juga sebagian hasil penjualan untuk pengembangan perpustakaan desa. Sudah ada kesepakatan warga dengan pihak desa untuk mengembangkan perpustakaan secara gotong royong.
“Harapan kami, pihak desa bisa memfasilitasi warga. Pisang bisa dijual langsung atau dikembangkan menjadi olahan pangan. Jika warga mampu menangkap peluang itu, bisa menjadi olahan pangan andalan desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wedelan Abdul Jamal  mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan ini. Masyarakat Desa Wedelan dapat mengembangkan penanaman pohon pisang dengan baik sehingga nantinya dapat membantu  pemasukan warga. “Lumayan bisa menjadi samben warga,” tandasnya.


Sumber :  https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/21/120755/tim-kkn-unisnu-bersama-warga-tanam-bibit-pisang-dan-olah-kopi

Baca Terusannya »»  

Peroleh Penghargaan dari Kemenkes, Puskesmas Batealit Jadi Percontohan

JEPARA BATEALIT - Puskesmas Batealit ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai puskesmas percontohan nasional di Jepara. Untuk memastikan pelayanan sebagai puskesmas percontohan, Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi meninjau langsung setiap ruangan kemarin. Peninjuan itu ia lakukan setelah meresmikan gedung baru Puskesmas Batealit.
Dian Kristiandi mengatakan, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan Puskesmas Batelait agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan fasilitas gedung yang representatif, wabup berharap jajaran kesehatan, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan.  “Saya ucapkan selamat kepada warga Kecamatan Batealit, karena sudah bisa menikmati layanan Puskesmas Batealit dengan baik,” kata dia.
Puskesmas Batealit ini ditetapkan sebagai Puskesmas percontohan nasional tahun 2019. Untuk itu diharapkan dengan bangunan dan fasilitas yang baru ini, dapat semakin meningkatkan pelayanan, khususnya dalam rawat inap. “Dari 21 Puskesmas di Jepara, terdapat 14 Puskesmas yang telah melayani rawat inap dan salah satunya Puskesmas Batealit,” ujarnya.
Kehadiran Puskesmas ini, pada tiap kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mensukseskan program Jaminan Sosial Nasional. Oleh sebab itu, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini harus dijangkau oleh masyarakat. “Masyarakat harus terlayani kesehatannya. Di manapun mereka berada,” paparnya.
Melalui Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dalam upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. “Dalam hal ini, Puskesmas mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara Mudrikatun mengatakan, pembangunan Puskesmas Batealit dilakukan secara bertahap. Dibangun sejak 2016 selesai di 2018. Semua pendanaan dari APBD provinsi. Di mana pada 21 Januari 2019 telah diserahterimakan dari DPUPR ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kemudian mulai digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Total anggaran sekitar Rp 12 miliar. “Dengan menjadi Puskesmas percontohan, pelayanan akan jauh lebih baik.  Sehingga mutu bisa dicontoh puskesmas lain,” tandasnya.



Sumber :  https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/21/120750/peroleh-penghargaan-dari-kemenkes-puskesmas-batealit-jadi-percontohan
Baca Terusannya »»  

Kapolres Jepara Lakukan Pengecekan Gudang Logistik Pemilu 2019

Jepara – Kapolres Jepara Polda Jateng AKBP Arif Budiman, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Lantas dan Sabhara Polres Jepara melakukan pengecekan gudang logistik milik KPU di Bandengan Jepara yang sekaligus pengawasan pembongkaran truk yang membawa logistik dari Jakarta untuk dipastikan dalam kondisi baik dan masih tersegel, Kamis (21/02/19).
Kapolres menjelaskan bahwa pengecekan gudang logistik Pemilu 2019 ini juga merupakan bagian dari pengamanan yang dilakukan oleh Polri terhadap proses Pemilu Serentak 2019.
“Polres Jepara siap memberikan jaminan keamanan melalui kegiatan pengamanan obyek vital yang salah satunya adalah terhadap gudang logistik beserta barang inventaris yang ada agar pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang dapat berjalan aman dan lancar”, tutur Kapolres.
Kapolres juga mengatensi personil yang sedang melaksanakan pengamanan di gudang tersebut, “laksanakan tugas dengan baik dan professional, jangan lengah untuk lakukan dengan penuh tanggung jawab”, pesan Kapolres terhadap anggota jaga.

Sumber :  http://tribratanewsjepara.com/index.php/2019/02/21/kapolres-jepara-lakukan-pengecekan-gudang-logistik-pemilu-2019/
Baca Terusannya »»  

Langgar Aturan, Bawaslu Rembang Tertibkan 14.773 APK dalam Tiga Bulan

REMBANG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rembang mengklaim telah menertibkan sebanyak 14.773 alat peraga kampanye (APK) selama kurun waktu November dan Desember 2018 serta Januari 2019. Dari 14 kecamatan di Kota Garam, daerah paling sedikit yang melanggar yakni di Sulang, hanya 253 kali penertiban.
Penertiban APK terbanyak yakni di Kecamatan Kragan sebanyak 2.797 kali, Sarang 2.541 kali, Lasem 2.380 kali, serta Sluke 1.351 kali. Berturut-turut daerah yang penertibannya di bawah 1.000 yakni Pamotan 944 kali, Sale 780 kali, Sumber 689 kali, Kaliori 686 kali, Pancur 654 kali, Rembang 535 kali, Gunem 503 kali, Sedang 335 kali, Bulu 325 kali, dan Sulang 253 kali.
Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto mengungkapkan, pihaknya memang terus rutin melakukan penertiban APK yang melanggar setelah memberi peringatan setiap bulan. Pihaknya tak menampik ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan penertiban tersebut. Karena itu lah, pihaknya teliti saat penertiban di lapangan.
”Ada tim kampanye yang menanggap ada perbedaan penanganan. Hal itulah yang cukup menghambat di lapangan. Tapi itu juga membuat Panwascam lebih teliti dan hati-hati,” kata dia.
Semetara itu, mengenai APK yang terdapat di kendaraan dan melanggar aturan, Totok menyebut masih menunggu anggaran. Sebab, ada biaya khusus yang dibutuhkan untuk menertibkannya. Meski, sebelumnya pihaknya menargetkan Februari sudah ada penindakan.
”Teman-teman Panwascam sudah diinstruksikan untuk mendata kendaraan yang ada APK. Yang tampak ada di Kota dan Pamotan,”  tambah dia.
Totok menyebut, sesuai dengan aturan, untuk menyiasati APK sebenarnya cukup mudah. Kendati misalnya, kendaraan terdapat gambar caleg, namun apabila nomornya ditutupi, itu sudah bukan APK lagi. Namun demikian, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk sadar diri melepas APK yang terpasang, bukan menyiasatinya.


Sumber :  https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/21/120721/langgar-aturan-bawaslu-rembang-tertibkan-14773-apk-dalam-tiga-bulan
Baca Terusannya »»  

Polsek Sedan Polres Rembang Terima Kunjungan Anak Anak TK

Rembang  – Polsek Sedan Polres Rembang menerima kunjungan puluhan  anak – anak  TK Permata Hati Desa Karangasem, Sedan, Kamis (21/2/2019 )  mulai pukul 08.00 WiIB sampai dengan pukul 09.30 WIB. Rombongan anak anak TK  dengan didampingi guru dan orang tua ini tiba di Polsek Sedan Polres Rembang diterima langsung oleh Kapolsek Sedan Iptu Rohmad bersama anggota.
Mereka langsung di ajak  bernyanyi  dan bermain bersama serta kami kenalkan tentang tugas Polisi dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga anak-anak tidak canggung bahkan senang berada di kantor Polisi, ujar Kapolsek Sedan.
Selain itu anak anak juga diberikan materi pengenalan tentang rambu rambu lalu lintas serta cara menggunakan helm yang benar.
Diharapkan dengan kegiatan ini dapat tertanam dihati anak anak untuk taat berlalu lintas sejak dari usia dini dan juga untuk menghindari rasa takut anak-anak terhadap Polisi.
Kegiatan kunjungan anak – anak TK Permata Hati hari ini selain dimanfaatkan untuk bersilaturahmi, berwisata ke Polsek Sedan juga sebagai sebuah cerminan bahwa pendekatan patuh dan taat berlalu lintas harus dimulai pada usia dini, kata Kapolsek.



Sumber :  http://tribratanews.rembang.jateng.polri.go.id/2019/02/polsek-sedan-polres-rembang-terima-kunjungan-anak-anak-tk/
Baca Terusannya »»  

Polres Blora Gelar Kerja Bakti Peringati HPSN 2019

BLORA-Kepolisian Resor Blora melaksanakan kerja bhakti serentak dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019, Kamis (21/2/2019). Kerja bakti dilaksankan di seluruh jajaran polsek bersinergi dengan TNI dan rakyat.
"Polres Blora peduli terhadap sampah, dan Polri sebagai penggerak revolusi mental di ruang publik, harus bisa memberi contoh dan motivasi kepada masyarakat agar ikut peduli terhadap kebersihan," kata Wakapolres Kompol Drs. M. Samdani, MH.
Kebersihan, lanjutnya bukan hanya tanggung jawab petugas sampah saja, namun kebersihan adalah tanggung jawab kita semua.
“Kita awali dari hal yang paling kecil yaitu dengan peduli sampah di lingkungan masing masing, dengan membuang sampah pada tempatnya," ujarnya.
Untuk Polres Blora, kegiatan dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Kabupaten Blora.
Sementara itu Kapolsek Jepon AKP Sudarno mengatakan, bersama anggotanya telah melakukan hal yang sama dengan menyisir dan mengambil sampah di seputar jalan raya dan pasar rakyat Jepon.
“Kami imbau warga masyarakat tidak mebuang sampah sembarangan. Bilamana perlu dipilah, mana sampah yang mudah terurai dan sampah yang sulit terurai,” ujarnya.
Sekadar diketahui, kebersihan sebenarnya telah menjadi program dari Kapolres Blora AKBP Antonius Anang Tri Kuswindarto,S.I.K.,M.H. Setiap hari Jumat dilaksanakan kerja bakti di lingkungan Polres. Melalui momentum Hari Peduli Sampah Nasional ini diharapkan masyarakat peduli terhadap kebersihan demi menjaga kesehatan bersama.


Sumber :  http://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/967/polres-blora-gelar-kerja-bakti-peringati-hpsn-2019

Baca Terusannya »»  

PN Blora Canangkan Zona Bebas Korupsi

BLORA, WAWASAN.CO –  Setelah sejumlah OPD di Pemkab Blora, kini Pengadilan Negeri (PN) juga mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Menurut Ketua PN Blora Agustinus Asgari Mandala Dewa, pencananganan itu sebagai tekad PN Blora dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa ada korupsi, dan gratifikasi.
"Melalui pencanganan ini, PN ingin berkontribusi terbaik dalam pemberian hukum, dan masyarakat pencari keadilan di PN Blora," tandasnya, Kamis (21/2). 
Mandala Dewa menambahkan, sebelum pencanangan PN Blora telah membuat penguatan dan membangun sistem untuk meniadakan korupsi, dan gratifikasi. “Tentu kami mengharapkan ada peningkatan indeks persepsi korupsi di PN Blora,” tambahnya.  
Pencanangkan pembangunan zona integritas sebagai WBK dan WBBM sendiri, telah dilaksanakan pada Rabu (20/2), dihadiri Bupati Blora H. Djoko Nugroho.
Beri Apresisasi
Hadir juga Dandim 0721/Blora Letkol (Inf) Ali Mahmudi, para pejabat dari Polres, Lembaga Pemasyarakatan (LP), Pengadilan Agama (PA), Kejari, dan sejumlah tokoh masyarakat. "Melalui zona integritas, PN Blora bertekat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam melayani masyarakat," kata Mandala Dewa.
Bupati H. Djoko Nugroho mengatakan, memberi apresiasi positif atas pencanangan zona WBK dan WBBM di PN Blora, dan kedepan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. "Kami men-support, terlebih ini komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," tambahnya.
Kokok, panggilan Djoko Nugroho, memnmabhkan saat ini sudah mulai banyak, kantor yang melakukan deklarasi zona WBK dan WBBM, guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya tindak korupsi.
Di PN, pencanangan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Blora, Ketua PN,  para hakim dan karyawan PN, serta sejumlah pejabat yang hadir.


Sumber :  https://www.wawasan.co/news/detail/8136/pn-blora-canangkan-zona-bebas-korupsi
Baca Terusannya »»