Cari Blog Ini

Rabu, 18 November 2026

Indonesia Dorong Pendanaan Berkelanjutan untuk Perlindungan Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

 




Antalya, 18 November 2026 – Indonesia mendorong pengembangan pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya mendukung restorasi gambut terdegradasi, tetapi juga memberikan insentif bagi perlindungan ekosistem gambut yang masih utuh serta pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam pengelolaannya. Pendekatan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam sesi “The Peatlands Finance Case: Unparalleled Carbon, Water and Resilience Returns Based on Offer” pada 9th Global Landscapes Forum (GLF) Investment Case Symposium di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11), bertepatan dengan penyelenggaraan COP31 UNFCCC.

Forum yang diselenggarakan Global Peatlands Initiative (GPI) tersebut membahas peluang pengembangan pembiayaan gambut melalui berbagai instrumen, mulai dari hibah dan pendanaan berbasis hasil hingga pembiayaan campuran (blended finance) dan investasi jangka panjang. Diskusi mempertemukan lembaga pembiayaan internasional, organisasi konservasi, pelaku investasi, dan para ahli untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat memperluas perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut.

Dalam forum tersebut, Haruni membagikan pengalaman Indonesia dalam pengembangan pendanaan REDD+ berbasis hasil (results-based finance) melalui kerja sama dengan Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF). Melalui kemitraan dengan Norwegia, Indonesia sebelumnya memperoleh kontribusi sebesar US$216 juta atas capaian pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Pada rangkaian COP31, Norwegia kembali mengumumkan kontribusi tahap kelima sebesar US$100 juta sebagai pengakuan atas kinerja Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Menurut Haruni, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hasil dapat diterapkan dalam skala nasional apabila didukung kebijakan yang kuat, sistem pemantauan yang kredibel, kelembagaan yang jelas, serta kemitraan internasional yang berkelanjutan. Namun, dukungan pembiayaan internasional harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, termasuk memperkuat kapasitas pengelolaan ekosistem dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare ekosistem gambut yang berperan penting dalam menyimpan karbon, mengatur tata air, melindungi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, perlindungan gambut merupakan bagian strategis dari pelaksanaan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Haruni menekankan bahwa selama ini pembiayaan gambut banyak diarahkan pada restorasi kawasan terdegradasi, pembasahan kembali (rewetting), serta pengurangan emisi. Padahal, perlindungan ekosistem gambut yang masih utuh juga membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang agar fungsi ekologisnya tetap terjaga dan risiko kerusakan dapat dicegah sejak dini.

“Menjaga gambut tetap basah, mencegah degradasi, dan mengurangi risiko kebakaran merupakan investasi penting bagi ketahanan iklim. Upaya pencegahan perlu memperoleh perhatian pendanaan yang sama pentingnya dengan restorasi,” jelasnya.

Pengalaman REDD+ dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan mekanisme insentif perlindungan gambut. Namun, tidak semua kegiatan konservasi gambut secara otomatis dapat menghasilkan kredit karbon. Oleh karena itu, Indonesia mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan yang saling melengkapi, termasuk pendanaan publik, pembiayaan konsesional, insentif berbasis kinerja, serta investasi swasta yang bertanggung jawab dengan tetap menjaga integritas lingkungan.

Dalam sesi tersebut, Pascal Martinez dari Global Environment Facility (GEF) menyoroti pentingnya menghubungkan investasi berkelanjutan dengan kebutuhan proyek di lapangan. Anton Willems dari Profonanpe berbagi pengalaman pembiayaan konservasi di Peru, sementara Felipe Lesmes-Palacio dari The Nature Conservancy menekankan peluang pembiayaan untuk perlindungan gambut yang masih terjaga. Matt Robinson dari Landscape Finance Lab membahas potensi pembiayaan berbasis karbon, keanekaragaman hayati, dan jasa tata air. Alexander Kornelsen dari Mission to Marsh mengangkat peluang inovasi teknologi pemantauan gambut, sedangkan Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan pendanaan ekosistem gambut.

Haruni juga menekankan bahwa masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai mitra utama dalam perlindungan dan pengelolaan gambut, bukan sekadar penerima manfaat. Dukungan pembiayaan perlu membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pemantauan kondisi gambut, pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, serta pengembangan kegiatan usaha dan penghidupan yang berkelanjutan.

Melalui forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya pendekatan pembiayaan yang memberikan perhatian seimbang terhadap restorasi gambut terdegradasi, pencegahan kerusakan, dan perlindungan gambut yang masih utuh. Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan, lembaga pembiayaan, organisasi konservasi, dan dunia usaha agar investasi gambut tidak hanya menghasilkan manfaat iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/indonesia-dorong-pendanaan-berkelanjutan-untuk-perlindungan-gambut-dan-pemberdayaan-masyarakat 

Baca Terusannya »»  

Kepemimpinan Hijau Indonesia di Panggung Dunia


 

Antalya, Türkiye, 18 November 2026. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak aksi iklim global melalui diplomasi kehutanan berbasis bukti nyata, keadilan sosial, dan inovasi pembiayaan berkelanjutan.

Dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, hingga pertengahan November 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa pesan strategis bahwa ambisi penyelamatan iklim dunia harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat penjaga hutan serta dukungan pendanaan global yang adil.

Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia memaparkan kemajuan konkret agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Upaya tersebut diperkuat dengan seruan agar arsitektur pembiayaan hutan internasional lebih mudah diakses melalui skema hibah dan kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution/RBC), tanpa menambah beban utang bagi negara berkembang.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tata kelola iklim tidak boleh semata-mata dilihat dari kalkulasi teknis serapan karbon, melainkan juga dari aspek keadilan distribusi manfaat di tingkat tapak.

“Kredibilitas aksi iklim tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang berhasil dikurangi atau diserap, tetapi juga dari seberapa adil tanggung jawab, kesempatan, dan manfaatnya dibagikan,” ujar Haruni dalam forum diskusi iklim di COP31 Antalya.

Selain mendorong aspek keadilan iklim, Kemenhut juga menempatkan sains dan data kredibel sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan serta investasi hijau. Dalam sesi panel di Finland Pavilion pada ajang COP31, Indonesia membuka peluang penguatan riset bersama Finlandia, termasuk melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC) untuk memperdalam sistem pemantauan hutan dan ekosistem gambut tropis yang transparan dan berintegritas tinggi.

"Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," kata Haruni.

Kepemimpinan hijau Indonesia di forum internasional juga ditopang oleh keberpihakan pada masyarakat lokal, perempuan, dan masyarakat hukum adat. Melalui dialog di Paviliun ASEAN dan Paviliun UNDP pada COP31, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, memaparkan langkah Indonesia mendorong perhutanan sosial naik kelas melalui akses pembiayaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pasar.

Komitmen inklusif tersebut turut tercermin dari target percepatan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga tahun 2029 yang dikawal melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026). Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luasan mencapai sekitar 376.280 hektare sebagai fondasi perlindungan hak masyarakat sekaligus penguatan ketahanan iklim nasional.

“Melindungi hutan bukan hanya tentang menjaga karbon, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat yang menjaganya dan memastikan manfaat aksi iklim menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tegas Catur Endah.

Kepercayaan komunitas internasional terhadap tata kelola kehutanan Indonesia tercermin dari beragam kerja sama strategis yang mengemuka sepanjang COP31 Antalya. Di antaranya adalah pengumuman kontribusi berbasis hasil (RBC) tahap kelima antara Indonesia dan Norwegia , yang melanjutkan empat tahap sebelumnya senilai total 216 juta dolar AS atas penurunan emisi terverifikasim peluncuran Program ART TREES untuk sembilan provinsi, serta keikutsertaan aktif Indonesia dalam Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP).

Tak hanya di panggung PBB, Indonesia juga mengintegrasikan diplomasi lingkungan di tingkat regional melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila. Dalam berbagai forum tersebut, Kemenhut memaparkan paket solusi terpadu mulai dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kawasan hutan, hingga skema pembiayaan inovatif bagi 13 taman nasional prioritas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa kekuatan diplomasi Indonesia bertumpu pada konsistensi kerja nyata di dalam negeri.

“Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif,” ujar Ristianto.

Ia menambahkan bahwa transformasi pembiayaan konservasi menjadi salah satu terobosan utama yang ditawarkan Indonesia kepada mitra pembangunan dan investor global.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31,” imbuhnya.

 

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/kepemimpinan-hijau-indonesia-di-panggung-dunia 

Baca Terusannya »»  

Disambut Hangat Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo Hadiri Jamuan Makan Malam KTT APEC 2026 di Shenzhen


 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam dalam rangka The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang digelar di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Rabu, 18 November 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik yang berkumpul di Shenzhen untuk mempererat hubungan dan kerja sama kawasan.

Setibanya di SICC, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden RRT Xi Jinping bersama Ibu Peng Liyuan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai penyambutan tersebut, saat Presiden Prabowo dan Presiden Xi saling berjabat tangan sebelum mengabadikan momen kebersamaan dalam sesi foto.

Usai penyambutan, Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara dan ekonomi anggota APEC lainnya. Pertemuan tersebut menjadi momen kebersamaan para pemimpin sebelum mengikuti rangkaian acara jamuan makan malam.

Setelah seluruh pemimpin berkumpul, Presiden Prabowo bersama para pemimpin lainnya kemudian menuju area foto bersama. Para pemimpin kemudian berpose dalam satu bingkai, mengabadikan kebersamaan mereka dalam rangkaian KTT APEC 2026.

Selesai sesi foto bersama, Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya melanjutkan agenda menuju lokasi jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping selaku tuan rumah. Dalam jamuan tersebut, tampak Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin duduk tepat di sebelah kanan Presiden Prabowo.

Turut hadir pula dalam jamuan makan malam tersebut diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung, sejumlah pemimpin negara ASEAN, serta para pemimpin ekonomi anggota APEC lainnya.

Rangkaian jamuan makan malam diawali dengan pembukaan dan pidato sambutan Presiden Xi Jinping sebagai tuan rumah. Suasana jamuan semakin semarak dengan penampilan seni dan budaya Tiongkok yang mengiringi santap malam para pemimpin. Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Negeri Tirai Bambu sekaligus menjadi bagian dari penyambutan tuan rumah kepada para tamu kehormatan.

Jamuan makan malam ini menjadi salah satu momentum diplomasi dalam rangkaian APEC 2026, yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai ekonomi utama dunia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bagi Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut sekaligus menegaskan partisipasi aktif Indonesia dalam membangun komunikasi, memperkuat kemitraan, dan mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di kawasan Asia-Pasifik.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/disambut-hangat-presiden-xi-jinping-presiden-prabowo-hadiri-jamuan-makan-malam-ktt-apec-2026-di-shenzhen/ 


Baca Terusannya »»  

Jelang dan Selama Musim Hujan, BMKG Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

 

Jakarta, 18 November 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang seiring masuknya periode musim hujan di berbagai wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan, mengingat karakteristik hujan serta potensi dampaknya dapat berbeda di setiap wilayah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tidak hanya dilakukan ketika hujan lebat terjadi, tetapi perlu dibangun melalui pemahaman terhadap potensi bahaya dan risiko bencana di lingkungan masing-masing. Masyarakat diharapkan dapat mengenali kondisi wilayahnya, mengetahui jalur evakuasi, serta memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi cuaca ekstrem.

“Musim hujan perlu disikapi dengan kesiapsiagaan bersama. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus memahami potensi risiko di lingkungannya dan melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG terus berupaya menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini sebagai dasar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat,” kata Faisal, Rabu (18/11).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa kondisi cuaca di wilayah Indonesia pada November–Desember 2026 dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang bervariasi antardaerah. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer ekuatorial, pola konvergensi dan pertemuan massa udara, serta keberadaan sistem tekanan rendah dan sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Indonesia dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, penguatan Monsun Asia yang mulai memengaruhi pola angin regional juga berpotensi meningkatkan suplai massa udara lembap dan mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah.

Meskipun demikian, potensi hujan di Indonesia tidak berlangsung merata. Pengaruh El Niño yang masih aktif cenderung menekan aktivitas konveksi dan mengurangi curah hujan di sebagian wilayah, tetapi tidak menghilangkan potensi hujan lebat maupun cuaca ekstrem secara lokal dalam skala harian. Interaksi antara kelembapan udara, kondisi atmosfer yang labil, konvergensi angin, dan faktor lokal seperti topografi tetap dapat memicu pertumbuhan awan konvektif yang intensif. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat serta mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Saat ini, BMKG terus memantau aktivitas MJO pada fase 3 di Samudra Hindia serta keberadaan gelombang atmosfer yang mendukung peningkatan aktivitas konvektif di sebagian besar Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, konvergensi atau pertemuan angin, kelembapan udara, dan labilitas atmosfer yang relatif tinggi turut mendukung pertumbuhan awan hujan, terutama di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta juga terus memantau perkembangan sistem siklon tropis dan bibit siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Saat ini, terdapat dua sistem yang menjadi perhatian, yaitu Siklon Tropis AKVAN di Teluk Benggala dan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra. Meskipun kedua sistem tersebut diprakirakan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia, Bibit Siklon Tropis 96S masih berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Sumatra, terutama Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Potensi hujan lebat tidak selalu terjadi secara merata. Bahkan, wilayah yang telah memasuki musim hujan dapat mengalami variasi intensitas dan distribusi hujan. Masyarakat perlu terus memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, terutama ketika terdapat indikasi peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat,” jelas Andri.

Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Adapun waktu kejadian dan durasi hujan dapat berbeda di setiap wilayah, bergantung pada perkembangan kondisi atmosfer setempat. Hujan dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat dengan intensitas tinggi maupun bertahan selama beberapa jam. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, perlu memperhatikan pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang muncul.

Hujan berintensitas tinggi, terutama yang berlangsung dalam durasi panjang atau terjadi berulang dalam waktu berdekatan, dapat meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan debit sungai, memicu genangan ketika kapasitas drainase tidak mampu menampung aliran air, serta membuat tanah semakin jenuh air sehingga mengurangi kestabilan lereng.

Tingkat risiko bencana juga dipengaruhi oleh kondisi topografi, karakteristik tanah, tutupan lahan, kapasitas drainase, dan kondisi lingkungan setempat. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dataran rendah, serta kawasan perbukitan dan lereng rawan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan lebat berlangsung terus-menerus.

BMKG mengimbau masyarakat untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi musim hujan. Masyarakat dapat memulai dengan membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar, memangkas ranting pohon yang berpotensi tumbang, memastikan kondisi atap dan bangunan tetap aman, serta menghindari penumpukan sampah yang dapat menghambat aliran air.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan bantaran sungai perlu mengenali tanda-tanda kenaikan debit air serta menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Sementara itu, masyarakat yang berada di kawasan perbukitan dan lereng perlu mewaspadai tanda-tanda awal longsor, seperti munculnya retakan tanah, pohon atau tiang yang mulai miring, serta rembesan air baru pada lereng.

Ketika hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi, masyarakat diimbau untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka, menjauhi pohon besar dan bangunan yang berpotensi roboh, serta tidak melintasi genangan maupun aliran air yang deras. Apabila kondisi membahayakan, masyarakat perlu segera mengikuti arahan evakuasi dari petugas dan pemerintah daerah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, termasuk aplikasi InfoBMKG dan laman http://www.bmkg.go.id. 

Sementara itu, informasi mengenai potensi kerawanan bencana serta langkah penanganan di daerah masing-masing dapat diperoleh melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dan instansi terkait.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/jelang-dan-selama-musim-hujan-bmkg-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesiapsiagaan-bencana-hidrometeorologi 


Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Tinjau Rumah Subsidi di Tangerang, Apresiasi Kualitas Perumahan Subsidi

 


TANGERANG – Rumah subsidi tidak hanya harus terjangkau, tetapi juga memiliki lingkungan yang nyaman dan fasilitas yang mendukung kebutuhan keluarga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah dan lingkungan Perumahan Subsidi Puri Harmoni Cisoka 2, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP melihat kondisi bangunan rumah, akses jalan, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan perumahan. Ia mengapresiasi pengembangan Puri Harmoni Cisoka 2 yang dinilai telah memperhatikan kualitas lingkungan dan kelengkapan fasilitas bagi para penghuninya.

Maruarar menyampaikan bahwa perkembangan rumah subsidi semakin pesat berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyediaan rumah subsidi harus terus diikuti dengan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, tetapi juga nyaman untuk ditinggali.

“Saya senang melihat perkembangan perumahan subsidi seperti ini. Jalannya bagus, fasilitasnya lengkap, dan lingkungannya tertata. Bahkan, kawasan ini sudah memiliki fasilitas yang tidak kalah dengan perumahan komersial. Ini yang harus terus dijaga oleh para pengembang,” ujar Maruarar.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Puri Harmoni Cisoka menjadi salah satu kawasan perumahan subsidi yang dikenal tidak hanya dari sisi penyediaan rumah, tetapi juga kelengkapan sarana dan prasarana. Kawasan tersebut dilengkapi fasilitas umum dan sosial, seperti ruang terbuka, balai warga, serta masjid yang dapat dimanfaatkan oleh para penghuni.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah penghuni untuk mendengarkan pengalaman mereka setelah memiliki rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu penghuni, Asturi, seorang wirausaha di bidang jasa setrika uap, membeli rumah di kawasan tersebut melalui KPR FLPP yang disalurkan Bank BTN. Ia melakukan akad pada April 2025. Dengan tenor 15 tahun, Asturi membayar cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan. Hingga saat ini, ia mengaku belum mengalami kendala selama menempati rumah tersebut.

Pengalaman serupa disampaikan Mulyadi. Ia memilih Puri Harmoni Cisoka 2 karena lingkungannya tidak rawan banjir, akses menuju sekolah anak cukup dekat, serta fasilitas di kawasan perumahan tersedia. Mulyadi juga memiliki cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan dengan tenor 15 tahun.

Meski demikian, Mulyadi menyampaikan bahwa suhu di lingkungan perumahan masih terasa cukup panas dan berharap pengembang dapat menambah pepohonan agar kawasan menjadi lebih teduh dan nyaman.

Kepemilikan rumah melalui skema KPR FLPP memberikan sejumlah kemudahan bagi MBR. Masyarakat dapat mengakses rumah subsidi dengan uang muka mulai dari 1 persen, suku bunga tetap sebesar 5 persen selama masa kredit, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun.

Dengan bunga yang tetap hingga masa kredit berakhir, masyarakat dapat memiliki kepastian dalam merencanakan pembayaran cicilan bulanan. Pilihan tenor yang lebih panjang juga memberikan fleksibilitas bagi calon debitur untuk menyesuaikan besaran angsuran dengan kemampuan keuangan keluarga. Meskipun demikian, persetujuan pembiayaan tetap mengikuti persyaratan program dan analisis bank penyalur.

Menteri PKP menambahkan, pemerintah akan kembali menggelar akad massal rumah subsidi pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang agar semakin banyak MBR dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui program FLPP, Kementerian PKP berupaya memastikan masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan membeli rumah dengan skema pembiayaan yang ringan, tetapi juga memperoleh hunian dengan kualitas bangunan dan lingkungan yang baik. 

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-tinjau-rumah-subsidi-di-tangerang-apresiasi-kualitas-perumahan-subsidi 

Baca Terusannya »»  

Industri Event Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

 


Jakarta, 18 November 2026 - Industri event tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan, tetapi juga berperan sebagai katalisator yang menghubungkan berbagai subsektor ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/11).

Mengusung tema From Invisible to Indispensable, IVES 2026 berfokus pada pengukuran dampak ekonomi industri event melalui instrumen Event Economic Calculator (EEC). Dalam forum tersebut, Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa Aliansi Industri Event Nasional sebelumnya telah menyerahkan dokumen arah strategis industri event Indonesia. Dokumen yang memuat gagasan penguatan data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga pengukuran dampak ekonomi tersebut kini diwujudkan dalam penyelenggaraan IVES 2026.

“Tema IVES tahun ini sangat relevan dengan kerja insan event di balik layar, dimana dalam satu acara berbagai sektor bertemu. Dengan jumlah karyawan yang besar, industri event membuka peluang kerja yang lebih besar untuk ikut menumbuhkan ekonomi kreatif Indonesia. Secara makro, ekonomi kreatif telah membuktikan dirinya sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, dan dalam hal ini industri event memiliki andil besar dalam capaian yang membanggakan ini,” ujar Menteri Ekraf.

Kontribusi nyata industri event tersebut tercermin dalam Kajian Dampak Ekonomi Konser YE Live in Jakarta 2026 yang dilaksanakan Kementerian Ekraf pada 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno. Kajian ini mencatat bahwa konser yang dihadiri sekitar 70 ribu penonton, termasuk 25 ribu penonton mancanegara dari 80 negara, menghasilkan total belanja penonton mencapai Rp703,3 miliar, termasuk pembelian tiket.

Lebih jauh, analisis dampak tersebut juga menunjukkan bahwa dari keseluruhan audiens, sebanyak 36 persen penonton menyumbang sekitar 63 persen dari total belanja. Dari nilai tersebut, sekitar Rp214 miliar mengalir langsung ke produk dan jasa ekonomi kreatif, meliputi subsektor kuliner, fesyen, kriya, serta merchandise. Menariknya, 71 persen pembeli produk kreatif di luar merchandise resmi lebih memilih produk lokal Indonesia, dan sekitar 50 persen belanja produk kreatif tersebut terjadi di luar kawasan konser.

“Manfaat ekonomi penyelenggaraan event tidak hanya dirasakan oleh promotor dan pelaku usaha di lokasi acara, tetapi juga menyebar ke berbagai aktivitas ekonomi di sekitarnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin besar kemampuan sebuah event menarik pengunjung dari luar daerah maupun luar negeri, semakin besar pula peluang terciptanya perputaran ekonomi, terutama ketika pengunjung turut membelanjakan uangnya untuk kebutuhan perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan produk kreatif lokal,” jelasnya.

Pemanfaatan data yang akurat membantu pemangku kepentingan memahami tidak hanya jumlah kehadiran pengunjung, tetapi juga aliran belanja serta sejauh mana pelaku ekonomi kreatif Indonesia memperoleh manfaatnya. Ekosistem event yang profesional dan inovatif akan memperluas ruang bagi karya, talenta, dan usaha kreatif nasional untuk terus tumbuh dan berdaya saing global.

Turut hadir dalam IVES 2026 Pemilik IP IVES dan Ketua Umum Backstagers Andro Rohmana Putra, Ketua Umum IVENDO Irvan Mahidin, Ketua Umum Event Owners Indonesia Delta Rahardja, Ketua Umum Rental Indonesia Risyad Fauzi, Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia Robert, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia Dino Hamid, Ketua Harian Aliansi Event Ecosystem Indonesia Teuku Sultan H Azwar, serta General Manager Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta Herman Courbois

Menteri Ekraf didampingi oleh Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Danny Rahdiansyah.



Sumber : https://ekraf.go.id/news/menteri-ekraf-industri-event-jadi-katalisator-pertumbuhan-ekonomi


Baca Terusannya »»  

Kemenpar Perkuat Pasar Wisata Indonesia melalui Sales Mission di Singapura

 

Jakarta, 18 November 2026 - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menyelenggarakan "Wonderful Indonesia Sales Mission 2026" di Singapura dengan mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dan mitra usaha di Singapura guna membuka peluang kerja sama sekaligus memperluas pemasaran paket wisata Indonesia di pasar tersebut.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini mengatakan Singapura merupakan pasar potensial bagi pariwisata Indonesia berkat kedekatan geografis dan kemudahan akses yang perlu dioptimalkan melalui penawaran produk wisata yang beragam.

"Singapura merupakan pasar yang sangat potensial bagi pariwisata Indonesia. Jarak yang dekat serta kemudahan akses melalui penerbangan dan transportasi laut menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan Singapura yang ingin berlibur ke Indonesia," ujar Made dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Wonderful Indonesia Sales Mission 2026 akan berlangsung pada 23 November 2026 di Mandai Wildlife, Singapura. Dalam kegiatan ini, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) untuk mengkurasi 30 pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia sebagai sellers. Sementara itu, National Association of Travel Agents Singapore (NATAS) dilibatkan untuk menjaring 60 pelaku industri pariwisata Singapura sebagai buyers.

Melalui forum bisnis atau business-to-business (B2B), para peserta berkesempatan menjajaki berbagai bentuk kerja sama, mulai dari penyusunan paket perjalanan bersama hingga pemasaran produk wisata Indonesia melalui jaringan agen perjalanan di Singapura.

Made menjelaskan, Singapura menjadi salah satu pasar penting bagi pariwisata Indonesia dan berkontribusi terhadap pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2026 sebesar 16–17 juta kunjungan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura ke Indonesia tercatat mencapai 1.123.038 kunjungan.

"Angka ini menunjukkan besarnya potensi pasar Singapura yang masih dapat terus dikembangkan. Pertemuan kedua pihak diharapkan menjadi kesempatan bagi industri pariwisata Indonesia untuk memperkenalkan produk dan paket wisata secara langsung kepada calon mitra di Singapura," ujar Made.

Selain mempertemukan pelaku industri, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan lebih luas potensi destinasi Indonesia, khususnya 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga destinasi regeneratif. Berbagai daya tarik dan pengalaman wisata dari destinasi tersebut diharapkan menarik minat mitra di Singapura untuk menawarkan pilihan perjalanan yang lebih beragam kepada wisatawan.

Selama ini, Bali dan Jakarta menjadi destinasi yang paling dikenal. Padahal, Indonesia memiliki banyak destinasi lain yang tidak kalah menarik untuk dijelajahi, dengan beragam produk wisata, mulai dari wisata alam dan bahari, gastronomi, hingga wellness.

"Karena itu, kami membawa pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia agar mitra-mitra di Singapura bisa mengenal lebih dekat potensi dan produk wisata yang dimiliki Indonesia. Harapannya, mereka tidak hanya menawarkan Bali dan Jakarta, tetapi juga semakin banyak destinasi Indonesia lainnya dalam paket perjalanan mereka," ujar Ni Made Ayu Marthini.

Melalui Wonderful Indonesia Sales Mission 2026, Kementerian Pariwisata berharap semakin banyak pelaku industri pariwisata Singapura tertarik menjalin kerja sama dan memasukkan berbagai destinasi Indonesia ke dalam pilihan paket perjalanan mereka.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas pasar produk wisata Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan Singapura, serta membawa lebih banyak manfaat ekonomi bagi pelaku industri pariwisata di berbagai daerah," kata Made.

 

 


Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-perkuat-pasar-wisata-indonesia-melalui-sales-mission-di-singapura 


Baca Terusannya »»  

Kemendag Fasilitasi Ekspor Perdana Cocopeat Indonesia ke Taiwan

 

Kementerian Perdagangan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei memfasilitasi ekspor perdana produk cocopeat Indonesia ke Taiwan sebanyak satu kontainer senilai Rp138 juta, Rabu (18 Nov). Ekspor ini merupakan hasil pendampingan dan fasilitasi bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memperluas akses pasar produk Indonesia di pasar internasional.

Fasilitasi ekspor diawali melalui kegiatan business pitching pada 2025 yang mempertemukan Cocokim, produsen cocopeat Indonesia sekaligus produk terpilih dalam program Produk Pilihan Busan 2025, dengan calon pembeli dari Taiwan. Penjajakan kerja sama kemudian berlanjut melalui business matching dan pertemuan langsung dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 hingga terealisasi menjadi transaksi ekspor pada 2026.

Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor perdana ini merupakan hasil pendampingan berkelanjutan serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses pasar produk Indonesia. Pemilik Cocokim, Rusni Febriyanti dan Kepala Export Center Balikpapan, Abdullah Umar Bahar turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan sinergi yang telah mendukung terwujudnya ekspor tersebut.

Ekspor perdana cocopeat ke Taiwan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peningkatan volume pengiriman dan perluasan pasar produk cocopeat Indonesia. Kementerian Perdagangan terus mendorong optimalisasi kegiatan promosi, fasilitasi, dan pendampingan ekspor guna meningkatkan daya saing serta memperluas akses produk unggulan Indonesia ke pasar global.

.

 

 

Sumber : http://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-fasilitasi-ekspor-perdana-cocopeat-indonesia-ke-taiwan 


Baca Terusannya »»  

Kredit Program Perumahan Bantu Endarwati Renovasi Rumah dan Kembangkan Usaha Ayam Goreng di Tangerang

 


TANGERANG – Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas hunian sekaligus pengembangan usaha. Salah satu penerima manfaatnya adalah Ibu Endarwati, pelaku usaha kuliner ayam goreng yang tinggal di Perumahan Cisoka Indah Regency, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Saya memanfaatkan pembiayaan KPP dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 300 juta, Ibu Endarwati memanfaatkan kredit tersebut untuk merenovasi rumah dan mendukung tempat usahanya. Berdasarkan data profil nasabah, renovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan sekaligus menciptakan hunian yang lebih modern, representatif, dan fungsional," ujar Ibu Endarwati saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait di rumahnya, Rabu (18/11/2026).


Menurut Ibu Endarwati dan Suaminya Bapak Supriyadi, Renovasi yang dilakukan meliputi penambahan lantai dua, pembangunan balkon dan carport, perbaikan struktur atap dan bangunan, penggantian pintu dan jendela, perbaikan dinding, pengecatan fasad, serta pembaruan interior dan eksterior rumah.


"Alhamdulillah perubahan kondisi rumah terlihat dari dokumentasi sebelum dan sesudah renovasi. Hunian yang sebelumnya memiliki bangunan sederhana kini tampil lebih modern dengan tambahan lantai dan pembaruan sejumlah bagian bangunan. Saya juga mencatat perkembangan omzet usaha kuliner ayam yang sebelumnya tercatat sebesar Rp12 juta per bulan meningkat menjadi Rp20 juta per bulan, atau bertambah Rp8 juta per bulan," terangnya.


Berdasarkan data yang ada, omzet usaha tersebut meningkat sekitar 66,67 persen berdasarkan data yang ditampilkan dalam profil nasabah. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut, Ibu Endarwati mendapatkan pinjaman sebesar Rp300 juta dengan suku bunga 6 persen per tahun, jangka waktu pinjaman 60 bulan atau lima tahun, serta angsuran sebesar Rp 5,8 juta per bulan.


Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, pemanfaatan kredit untuk renovasi rumah sekaligus mendukung kegiatan usaha ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi keluarga. Kisah Ibu Endarwati juga memperlihatkan pentingnya akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk meningkatkan kualitas hunian maupun mendukung pengembangan usaha produktif.


KPP, imbuh Menteri PKP, merupakan terobosan dan program Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung semua pihak. Melalui KPP maka bisa membantu UMKM untuk  terus mendorong terwujudnya hunian yang layak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berterimakasih atas dukungan BRI untuk penyaluran KPP ini. Kita melihat  Ibu Endarwati ini sangat bekerja keras, dulu sebelumnya dia sempat kerja di luar negeri sebagai koki di Malaysia selama 27 tahun. Sekarang dia bekerja dari pagi sampai siang kerja di pabrik dan sore membuka usaha dan adanya KPP akan membantu UMKM semakin naik kelas," harapnya.


Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Dalam Negeri III,  Akhmad Wiyagus, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Pimpinan Cabang BRI Kecamatan Balaraja, Felix Pakpahan serta sejumlah pejabat Eselon I Kementerian PKP.

 

 


Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kredit-program-perumahan-bantu-endarwati-renovasi-rumah-dan-kembangkan-usaha-ayam-goreng-di-tangerang 

Baca Terusannya »»  

Dari ASEAN ke APEC, Menko Hiltrans Bahlil Kawal Diplomasi Energi Presiden Prabowo

 


Shenzhen, RRT - Dari Manila menuju Shenzhen, langkah diplomasi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik terus berlanjut. Usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Filipina, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mendampingi Presiden dalam rangkaian pertemuan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, Tiongkok. Kehadiran Menteri Bahlil membawa kepentingan strategis Indonesia, khususnya dalam memperkuat kerja sama energi di kawasan Asia-Pasifik.

Kehadiran Menteri Bahlil dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan sektor energi menempati posisi strategis dalam kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik, sekaligus mendorong peluang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti menjadi hasil konkret bagi kepentingan nasional.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa energi memiliki peran mendasar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan ketahanan kawasan, sehingga menjadi salah satu kepentingan utama yang dibawa Indonesia dalam forum APEC.

"Energi bukan sekadar agenda pelengkap dalam kerja sama ekonomi kawasan, tetapi menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Karena itu, kami ingin memastikan kepentingan energi nasional menjadi bagian penting dalam pembahasan kerja sama ekonomi Asia-Pasifik, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia," ujar Bahlil saat mendampingi kedatangan Presiden di Shenzhen, pada Rabu (18/11).

Dalam rangkaian KTT APEC 2026, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri The 33rd APEC Economic Leaders' Meeting pada Kamis, 19 November 2026. Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC tahun ini mengusung tema "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together", dengan fokus pada penguatan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama ekonomi kawasan.

Sebelumnya, dalam 16th APEC Energy Ministerial Meeting yang digelar di Beijing pada 10-11 September 2026, negara-negara anggota APEC telah membahas tiga isu utama sektor energi, yakni Energy for All, AI+Energy, dan Synergistic Cooperation. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya pemerataan akses energi yang berkualitas, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi sistem energi, serta penguatan ketahanan pasokan dan rantai pasok energi melalui kerja sama kawasan.

Bagi Indonesia, forum APEC juga menjadi momentum untuk mendorong kemitraan di bidang ketahanan energi, pengembangan energi bersih, investasi, serta penguatan rantai pasok energi dan mineral strategis.

Bahlil menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tidak hanya diarahkan untuk memperkuat hubungan antarnegera, tetapi juga memastikan setiap peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi pembangunan sektor energi nasional.

"Yang ingin kami dorong bukan sekadar kehadiran dalam forum internasional, tetapi hasil yang dapat ditindaklanjuti. Setiap peluang kerja sama harus diarahkan menjadi langkah konkret, baik melalui investasi, penguatan teknologi, maupun kemitraan strategis yang mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," tegas Bahlil.

Melalui partisipasi dalam KTT APEC 2026, Indonesia berupaya memperkuat diplomasi energi yang berorientasi pada hasil, sekaligus membuka peluang kerja sama yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan mendukung pembangunan energi nasional secara berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dari-asean-ke-apec-bahlil-kawal-diplomasi-energi-presiden-prabowo 

Baca Terusannya »»  

Kepala BNPB Paparkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana kepada Peserta Sesparlu Angkatan 80

 


JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memberikan materi kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 80 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Rabu (18/11). Kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta didik Sesparlu Angkatan 80.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan materi bertajuk Strategi Nasional Penanggulangan Bencana: Tantangan, Ketahanan dan Kerja Sama Internasional. Paparan ini mengangkat pentingnya penanggulangan bencana sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menyangkut ketahanan negara, stabilitas kawasan, serta diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Kepala BNPB menekankan bahwa karakteristik ancaman bencana di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan dinamika global dan lintas batas negara. Dampak bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, gangguan rantai pasok, hingga krisis kemanusiaan, dapat meluas melampaui batas wilayah administratif maupun negara. Oleh karena itu, penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu perhatian strategis dalam hubungan dan kerja sama internasional.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menguraikan sejumlah tantangan strategis penanggulangan bencana di Indonesia, meliputi risiko bencana yang bersifat multidimensi, kesenjangan kapasitas antardaerah, kesiapan pembiayaan, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta koordinasi internasional. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan perubahan paradigma dari disaster response menuju disaster risk governance, yakni pergeseran dari penanganan dampak bencana menuju pengelolaan risiko melalui penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

"Mari kita geser paradigmanya, ketangguhan tak lagi dilihat dari seberapa cepat kita datang setelah bencana, melainkan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan sebelum bencana datang. Dari mengelola akibat menuju mengelola risiko," ucap Kristomei.

Dalam membangun ketahanan nasional, Kristomei menjelaskan bahwa ketangguhan harus dimulai dari masyarakat sebagai pihak pertama yang merasakan dampak sekaligus menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana. Namun, ketangguhan tersebut juga harus ditopang oleh kelembagaan yang kuat, infrastruktur yang tangguh, ekonomi yang terlindungi, teknologi yang memadai, serta pembiayaan berkelanjutan dan kemitraan internasional.

Pada aspek kerja sama internasional, Kristomei menggarisbawahi perkembangan peran Indonesia yang tidak hanya sebagai penerima bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dan kontributor ketahanan di tingkat regional maupun global. 

"Pengalaman Indonesia dalam penanggulangan bencana menjadi modal penting untuk memperkuat solidaritas kawasan, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan kepada negara lain saat menghadapi situasi darurat," jelas Kristomei.

Kepala BNPB juga menyoroti peran strategis para peserta diklat sekaligus seorang diplomat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Diplomat tidak hanya berperan sebagai fasilitator hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai strategic enabler yang dapat membuka akses terhadap teknologi, pengetahuan, sumber daya, pembiayaan, dan kemitraan internasional untuk memperkuat kapasitas nasional. Sinergi BNPB dan Kementerian Luar Negeri menjadi penting dalam memastikan kerja sama internasional berjalan sesuai kebutuhan, prioritas, dan kepentingan nasional Indonesia.

Menutup paparannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa arah penanggulangan bencana Indonesia perlu dibangun melalui kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi atau KRIS. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh menghadapi bencana, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun ketahanan bencana dunia.




Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-paparkan-strategi-nasional-penanggulangan-bencana-kepada-peserta-sesparlu-angkatan-80

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 18 November 2026

 

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, berdasarkan pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat periode Selasa (17/11) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (18/11) pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan kronologi waktu kejadian dari yang paling terkini, peristiwa pertama adalah cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (17/11) pukul 15.30 WIB. Sebanyak sembilan desa di tiga kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Kerjo yang meliputi Desa Sumberejo, Plosorejo, Gempolan, Ganten, dan Tamansari. Berikutnya Kecamatan Karangpandan meliputi Desa Sumberejo dan Plosorejo, serta Kecamatan Ngargoyoso meliputi Desa Ngledok dan Puntukrejo.

Akibat peristiwa tersebut, sebanyak kurang lebih 21 kepala keluarga (KK) merasakan dampaknya, meski tidak ada laporan korban jiwa, luka-luka, maupun pengungsi. Kerugian materiil tercatat meliputi kurang lebih 13 unit rumah rusak ringan, 4 unit rumah rusak sedang, 1 fasilitas pendidikan (PPTQ Nidaul Iman), 1 fasilitas umum desa (BUMDES Pesona), 3 kandang ayam, serta 1 pagar terdampak. 

BPBD Kabupaten Karanganyar bersama pemerintah desa setempat, relawan penanggulangan bencana, dan warga telah melakukan kaji cepat, memberikan arahan keselamatan, serta menyalurkan bantuan logistik. Saat ini situasi di lokasi dilaporkan telah kondusif dan terkendali setelah dilakukan pengamanan sementara.

Sebelumnya pada hari yang sama, Selasa (17/11) mulai pukul 05.00 WIB, bencana banjir melanda Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Hujan berintensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah tersebut sehingga debit air pada saluran drainase meningkat dan meluap ke permukiman warga. Banjir merendam 21 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan, meliputi Kecamatan Singaran Pati, Muara Bangkahulu, Ratu Samban, Ratu Agung, Sungai Serut, dan Selebar.

Data sementara mencatat sebanyak kurang lebih 2.069 KK atau 7.446 jiwa terdampak, dengan sebaran tertinggi berada di Kecamatan Ratu Agung (antara lain Kelurahan Tanah Patah sebanyak 491 KK/1.964 jiwa dan Kelurahan Tebeng sebanyak 340 KK/1.198 jiwa) serta Kecamatan Muara Bangkahulu (Kelurahan Rawa Makmur Permai sebanyak 322 KK/1.226 jiwa). 

Selain itu, sekitar 2.069 unit rumah dilaporkan terdampak genangan. BPBD Kota Bengkulu telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan asesmen, kaji cepat, dan mengimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrem, pohon tumbang, maupun tanah longsor. Laporan mutakhir menyebutkan air telah surut dan cuaca di Kota Bengkulu kembali cerah.

Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kota Tual, Provinsi Maluku, pada Selasa (17/11) pukul 04.11 WIB. Kedalaman gempa berada pada 115 km dan dipastikan tidak ada potensi tsunami. 

Guncangan gempa dirasakan kuat selama sekitar 3 hingga 5 detik di Kota Tual dan sekitar 10 detik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga sempat membuat sebagian warga panik dan berhamburan keluar rumah. 

BPBD di masing-masing wilayah terdampak terus melakukan pemantauan pascagempa dan asesmen kerusakan di lapangan, dengan kondisi situasi dilaporkan kembali kondusif meski penanganan masih terus berlangsung.

Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun geologi yang setiap saat dapat terjadi, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan serta memantau informasi peringatan dini cuaca dan kebencanaan dari instansi resmi.

 

 

 

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-18-november-2026 

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Integrasikan Bedah Rumah, Sertipikasi Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

 

TANGERANG – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berhenti pada perbaikan kondisi fisik rumah. Kepastian hukum atas tanah dan penguatan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan sertipikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela kunjungan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026). Penyerahan ini merupakan bagian dari program sertipikasi gratis bagi MBR yang dilaksanakan melalui kerja sama Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pada 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan melalui program sertipikasi gratis bagi satu juta MBR. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk keluarga penerima bantuan Bedah Rumah. Ia juga berharap cakupan program sertipikasi gratis dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada 2026. Saat ini, sekitar 21 persen bidang tanah di Banten masih belum terdaftar sehingga program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Harison menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. BPN juga akan menindak tegas apabila ditemukan pihak yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Untuk mengajukan sertipikasi, masyarakat perlu menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan tanah. Selanjutnya, petugas BPN akan melakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah. Apabila persyaratan telah lengkap, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

Program ini menyasar MBR yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh peningkatan status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Penerima bantuan Program Bedah Rumah menjadi salah satu kelompok masyarakat yang didorong untuk memperoleh fasilitas tersebut, sehingga perbaikan rumah juga diikuti dengan penguatan legalitas tanah yang ditempati.

Setelah penyerahan sertipikat, kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama empat nasabah PNM. Dalam kesempatan tersebut, para nasabah menyampaikan manfaat pembiayaan dan pendampingan PNM dalam membantu mengembangkan usaha serta menopang ekonomi keluarga.

PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) memberikan akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Dukungan tersebut tidak hanya berupa modal usaha, tetapi juga pendampingan dan pengembangan kapasitas agar nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya. Para nasabah menyambut baik penyesuaian bunga pembiayaan menjadi 8 persen yang membuat akses permodalan semakin terjangkau.

Menteri PKP menekankan bahwa penanganan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, kolaborasi dengan PNM menjadi pelengkap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan, tidak hanya melalui perbaikan rumah dan kepastian hukum tanah, tetapi juga melalui penguatan kegiatan ekonomi produktif.

Melalui sinergi Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan PNM, pemerintah mendorong pendekatan penanganan perumahan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-integrasikan-bedah-rumah-sertipikasi-gratis-dan-pemberdayaan-ekonomi-keluarga 


Baca Terusannya »»  

Disaksikan Presiden Prabowo, Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD 71,8 Miliar, Lebih Dari Rp1.300 Triliun

 



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan penguatan komitmen kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Rabu, 18 November 2026. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis dengan nilai keseluruhan investasi dan komitmen mencapai sekitar USD71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.

Rangkaian kerja sama meliputi pengembangan smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol. Kerja sama tersebut melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah badan dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok.

Kesepakatan pertama adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city antara PT Kota Masa Depan Indonesia (Danantara) dan konsorsium yang dipimpin Shaanxi dengan nilai investasi sekitar USD50 miliar.

“Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Selain itu, dilakukan penguatan komitmen Hisense di Indonesia yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Danantar, mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga. Komitmen investasi pada sektor teknologi dan manufaktur tersebut mencapai sekitar USD10 miliar.

Kerja sama berikutnya berupa penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) dengan nilai sekitar USD10 miliar.

Presiden Prabowo juga menyaksikan pertukaran MoU kerja sama coal-to-ethanol antara Kemendiktisaintek dan Pertamina dengan Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. dengan nilai investasi USD1,8 miliar. Kerja sama tersebut turut diarahkan untuk mendorong pengembangan dan transfer teknologi di Indonesia.

Adapun total investasi dari rangkaian kesepakatan tersebut bernilai USD71,8 miliar. Rosan mengatakan hal tersebut mencerminkan besarnya kepercayaan terhadap prospek investasi Indonesia sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan penguatan teknologi nasional.

“Tentunya ini akan memberikan dampak yang positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan juga ada transfer teknologi,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa pengembangan smart city, investasi manufaktur, pembiayaan infrastruktur, serta kerja sama coal-to-ethanol menjadi bagian dari penguatan hubungan investasi Indonesia-Tiongkok yang diarahkan pada proyek-proyek produktif dan bernilai tambah.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/disaksikan-presiden-prabowo-indonesia-tiongkok-sepakati-empat-kerja-sama-strategis-senilai-usd-718-miliar-lebih-dari-rp1-300-triliun/ 

Baca Terusannya »»  

Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

 

Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak. Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (People-Centered Policy).

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy. Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan ini, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

"Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka," ujar Yassierli.

Menurutnya, People-Centered Policy mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.

Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.

"Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," tegasnya.




Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-semua-warga-berhak-atas-kesempatan-kerja-layak


Baca Terusannya »»  

Menteri Kebudayaan Sambangi Desa Adat Sade Pascakebakaran, Tegaskan Komitmen Pelestarian Warisan Budaya

 


Lombok Tengah, 18 November 2026 – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk mendukung pemulihan Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026 lalu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan kembali rumah adat dan lumbung, penyediaan perangkat kesenian tradisional, serta penguatan upaya mitigasi kebakaran untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Sade.

Hal tersebut disampaikan Menbud Fadli Zon saat menyambangi Desa Adat Sade bersama sejumlah jajaran Kementerian Kebudayaan. Dalam kunjungan tersebut, beliau melihat langsung perkembangan pemulihan kawasan adat yang kini mulai kembali memperlihatkan aktivitas masyarakat. Sejumlah rumah adat hingga masjid tengah dibangun kembali melalui semangat gotong royong berbagai pihak.

Menbud menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan turut mengambil bagian dalam proses pemulihan tersebut. Kementerian Kebudayaan akan mendukung pembangunan delapan rumah adat dan 11 lumbung, sekaligus menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk setiap rumah serta satu paket perangkat kesenian gendang beleq.

“Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk mendukung pemulihan Desa Adat Sade. Selain pembangunan delapan rumah adat dan 11 lumbung, kami juga akan menyediakan APAR di setiap rumah serta perangkat gendang beleq. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga keberadaan desa adat, tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tetapi juga kehidupan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya,” ucap Menbud Fadli Zon.

Menurutnya, musibah kebakaran tersebut menjadi pembelajaran penting mengenai perlunya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap risiko kebakaran di kawasan permukiman adat. Karakteristik bangunan Sade yang menggunakan material kayu dan atap alang-alang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penerapan langkah pencegahan serta edukasi bagi masyarakat dan pengunjung.

Dirinya menekankan bahwa penyediaan APAR perlu disertai pemahaman masyarakat mengenai penggunaannya agar dapat dimanfaatkan untuk penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Ke depan, pelatihan penanggulangan kebakaran juga perlu dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait.

“Kita belajar dari musibah ini bahwa kewaspadaan dan mitigasi harus menjadi perhatian bersama. Material bangunan yang digunakan di kawasan adat seperti Sade memiliki karakteristik yang mudah terbakar, sehingga masyarakat maupun pengunjung perlu mendapatkan edukasi mengenai hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Selain penyediaan APAR, perlu ada pelatihan agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menbud mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pemulihan Desa Adat Sade. Menurutnya, pembangunan kembali fasilitas dan rumah adat harus berjalan seiring dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan menenun yang menjadi salah satu tradisi sekaligus sumber penghidupan warga.

Dirinya berharap pulihnya aktivitas masyarakat dapat kembali menggerakkan perekonomian setempat dan menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi kawasan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dan tradisi mereka.

Desa Adat Sade merupakan salah satu kawasan permukiman tradisional masyarakat Suku Sasak yang berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan ini dikenal dengan rumah adat beratap alang-alang, tata kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat, serta tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun.

Kebakaran yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, berdampak pada sejumlah bangunan dan fasilitas adat. Berdasarkan pendataan awal pemerintah daerah, objek yang terdampak meliputi sekitar 75 rumah adat, masjid, berugak, lumbung alang, artshop, Bale Beleq, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada bangunan fisik, tetapi juga aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan Desa Adat Sade menjadi upaya bersama untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang hidup masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya Sasak.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Lalu Mohammad Faozal; Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya; Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muh. Hatta; Kepala Dusun Sade Ama Sindage; serta perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, yakni Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kebudayaan, I Made Dharma Suteja; serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Achmad Hariri.

Menutup kunjungannya, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung pelestarian desa adat sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa. Dirinya berharap seluruh tradisi dan praktik budaya masyarakat Sade dapat terus diwariskan dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

“Kita berharap Desa Adat Sade dapat pulih seutuhnya, bahkan menjadi lebih baik dengan memperhatikan aspek keselamatan dan penataan kawasan. Yang paling penting, budaya yang hidup di tengah masyarakat, termasuk tradisi menenun dan berbagai praktik adat lainnya, harus tetap terjaga sebagai living heritage atau warisan budaya yang hidup,” tutup Menbud Fadli Zon.




Baca Terusannya »»  

MenKomdigi Meutya Hafid: Pembelajaran Coding Bantu Siapkan Talenta Digital Indonesia


 

Menteri Komunikasi dan Digitial Meutya Hafid menyampaikan Indonesia membutuhkan sedikitnya 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Meutya Hafid menyampaikan pentingnya integrasi pembelajaran coding sejak sekolah agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi digital bagi masyarakat.

Meutya mengapresiasi penyelenggaraan Student Coding Competition 2026 yang digelar oleh ROBLOX dan Ruangguru yang berhasil menjangkau lebih dari 7.500 peserta didik dan melibatkan lebih dari 750 guru. Dari ribuan peserta tersebut, sebanyak 25 finalis terpilih untuk mengikuti babak final dan menerima penghargaan.

“Di tahun 2030, untuk menjalankan transformasi digital dengan baik, kita memerlukan minimal 12 juta talenta digital. Kegiatan-kegiatan seperti hari ini tentu akan berkontribusi terhadap target yang cukup tinggi itu,” ujar Meutya dalam acara Grand Final & Awarding Student Coding Competition 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Meutya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya potensi generasi muda dalam mengembangkan keterampilan digital. Namun, pengembangan talenta digital tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi, melainkan juga membutuhkan proses pembelajaran, pendampingan guru, dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas secara berkelanjutan.

Meutya menjelaskan pengembangan talenta digital merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital nasional yang dijalankan Kemkomdigi melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga prinsip tersebut perlu berjalan beriringan agar kemajuan teknologi tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan masyarakat di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, Meutya melihat industri gim digital memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi sarana edukasi. Indonesia bahkan termasuk dalam tiga negara dengan jumlah pengguna Roblox terbesar di dunia. Besarnya basis pengguna ini perlu diimbangi dengan pengembangan ekosistem gim yang memperhatikan aspek keamanan sejak awal atau safety by design.

Ia menilai karya gim dan aplikasi yang dihasilkan melalui kompetisi coding dapat menjadi media edukasi keamanan digital yang lebih dekat dengan kehidupan anak. Melalui pengalaman bermain yang menarik dan interaktif, pesan mengenai pelindungan data pribadi, kesadaran terhadap risiko digital, serta perilaku aman di internet dapat disampaikan dengan lebih efektif.

“Kalau pemerintah bicara dengan kata-kata, mungkin hanya didengar 25 persen. Tetapi kalau hadir dalam bentuk gim yang menarik, seperti yang dilahirkan oleh adik-adik semua, ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi,” ungkapnya.

Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada 25 finalis yang berhasil melewati berbagai tahapan kompetisi dari total lebih dari 7.500 peserta. Ia berharap pengalaman tersebut menjadi langkah awal bagi para siswa untuk terus mengembangkan keterampilan pemrograman, kreativitas, dan kemampuan menghasilkan karya yang menjawab persoalan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, kemampuan coding akan semakin bernilai ketika diterjemahkan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, guru, dan industri teknologi perlu terus diperkuat untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus membangun ekosistem talenta digital yang produktif, inovatif, dan aman.

“Rasa bangga saya kepada kedua puluh lima finalis yang terpilih. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi anak-anak dan guru, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutup Meutya.

 

 


 


Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/meutya-hafid-pembelajaran-coding-bantu-siapkan-talenta-digital-indonesia 

Baca Terusannya »»