Cari Blog Ini

Jumat, 22 Mei 2026

Jelang Armuzna, Kemenhaj Perketat Penataan Tenda dan Mitigasi Layanan Jemaah

 


Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh skenario pelayanan dan mitigasi lapangan diperkuat agar jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Wamenhaj dalam keterangannya di Makkah, Jumat (22/5/2026).
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil.

Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penertiban tenda jemaah. Tim petugas telah dikerahkan untuk memastikan penempatan jemaah sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name.

“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.

Dahnil menegaskan seluruh pergerakan dan pengaturan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kemenhaj. Ia mengingatkan KBIHU dan seluruh pihak terkait agar mengikuti arahan pemerintah demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.

“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Ia juga memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan jemaah.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.

Dahnil menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan kepada para tamu Allah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/jelang-armuzna-kemenhaj-perketat-penataan-tenda-dan-mitigasi-layanan-jemaah-1779486992608 

Baca Terusannya »»  

Dam Jemaah Haji Makin Tertib dan Transparan, Indonesia Perluas Manfaat bagi Palestina

 


Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan pengelolaan dam jemaah haji tahun 2026 berjalan lebih tertib dan transparan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut hingga Jumat pagi waktu Arab Saudi (22 Mei 2026), total dam yang telah dibayarkan jemaah mencapai 126.832 hadyu.

Rinciannya, sebanyak 90.956 dam akan dipotong di Tanah Suci melalui Adahi, 32.691 dipotong di Indonesia, 3.195 jemaah menjalankan puasa, dan 1.076 jemaah melaksanakan haji ifrad.

“Dalam sejarah perhajian, tidak ada data yang bisa serapi ini. Tahun sebelumnya yang terdata hanya sekitar 10 ribu. Tahun ini melonjak secara tertib sampai 126 ribu,” ujar Dahnil di Makkah, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, pemotongan dam di Tanah Suci akan dimulai pada 10 Zulhijah atau Rabu, 27 Mei 2026, melalui program Adahi. Proses pemotongan akan disaksikan langsung oleh perwakilan Kemenhaj dan wartawan sebagai bentuk transparansi kepada publik dan jemaah.

“Nanti teman-teman wartawan bisa melihat secara langsung proses pemotongannya. Ada perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai representasi dari jemaah yang memotong di Tanah Suci,” katanya.

Kemenhaj juga memastikan jemaah yang membayar dam melalui Adahi akan menerima notifikasi melalui aplikasi Nusuk. Melalui notifikasi tersebut, jemaah dapat mengetahui status pembayaran dan pemotongan hadyu mereka secara langsung.

“Informasi bahwa hadyu jemaah sudah dipotong akan muncul melalui notifikasi di HP jemaah pada aplikasi Nusuk,” jelas Dahnil.

Sementara itu, untuk dam yang dipotong di Indonesia, pelaksanaannya menjadi kewenangan masing-masing jemaah melalui lembaga yang dipercaya maupun dilakukan di daerah asal masing-masing. Pemerintah menghormati pilihan fikih dan keyakinan jemaah dalam pelaksanaan dam.
Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan bahwa sebagian besar daging dam jemaah Indonesia yang dipotong di Tanah Suci akan dikemas dan didistribusikan untuk masyarakat Palestina melalui koordinasi dengan Adahi dan Pemerintah Arab Saudi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah meminta kepada Adahi dan secara khusus kepada Pemerintah Saudi Arabia agar daging-daging dam ini didistribusikan untuk masyarakat Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari kepedulian Indonesia terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperluas nilai manfaat ibadah dam jemaah haji Indonesia.

“Ini seiring dengan perintah Presiden untuk memberikan atensi lebih tinggi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Presiden berharap daging dam jemaah haji Indonesia dapat didistribusikan untuk warga Palestina yang membutuhkan,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/dam-jemaah-haji-makin-tertib-dan-transparan-indonesia-perluas-manfaat-bagi-palestina-1779485622245 

Baca Terusannya »»  

Mulai 1 Juni, Pemerintah Jalankan Strategi Besar DHE dan Ekspor SDA untuk Perkuat Devisa Nasional

 


Pemerintah terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor dapat memberi manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026 menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada sejumlah asosiasi pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik arah kebijakan pemerintah tersebut. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan badan yang telah dibentuk pemerintah.

“Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dan dievaluasi dalam tiga bulan pertama.

“Ya implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni. Fully-nya nanti kita evaluasi 3 bulan,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pemantauan yang terintegrasi, antara lain melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Danantara, dan sistem yang akan memungkinkan proses monitoring berjalan secara otomatis.

“Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan nanti akan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem. Jadi sehingga akan otomatis termonitor,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengawasan yang kuat agar lembaga pelaksana kebijakan tidak menjadi entitas monopolis yang justru mengganggu pasar. Menurutnya, pemerintah akan memastikan pengawasan dilakukan oleh unsur lintas lembaga dan dirancang lebih baik dibandingkan sejumlah lembaga sebelumnya sehingga pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sehat.

“Kalau pengawasan dibiarkan benar, kita harus taruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari kementerian lain,” ujar Purbaya.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem ekspor yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/mulai-1-juni-pemerintah-jalankan-strategi-besar-dhe-dan-ekspor-sda-untuk-perkuat-devisa-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Seluruh Jemaah Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci, Layanan Armuzna Dimatangkan

 


Makkah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dengan selesainya fase pemberangkatan dari Tanah Air, fokus layanan kini diarahkan pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha, mengatakan seluruh layanan di Tanah Suci terus dimatangkan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman.

“Alhamdulillah, memasuki hari ke-32 masa operasional haji, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Saat ini fokus layanan PPIH Arab Saudi adalah mematangkan persiapan Armuzna, mulai dari penempatan jemaah, kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan, hingga penempatan petugas,” ujar Ichsan di Makkah, Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara itu, 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas telah tiba di Makkah. Selain itu, 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Ichsan menegaskan, fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan padat dalam penyelenggaraan haji. Karena itu, jemaah diminta mulai menghemat tenaga dan mengikuti seluruh arahan petugas.

“Armuzna membutuhkan kesiapan fisik, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap skema layanan. Kami mengimbau jemaah mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, minum air yang cukup, dan mengikuti arahan petugas,” katanya.

Terkait penempatan jemaah di Arafah dan Mina, Ichsan mengimbau tegas seluruh KBIHU agar tidak memasang atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda, atau penanda apa pun di tenda jemaah.

“Tidak boleh ada pihak mana pun membuat penanda sendiri di luar pengaturan resmi. Jika petugas menemukan atribut atau identitas KBIHU di tenda Arafah maupun Mina, maka akan langsung dicabut. Kemenhaj juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan,” tegas Ichsan.

Ichsan menambahkan, pengaturan ini penting agar penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina berjalan tertib, tidak menimbulkan kebingungan, dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna.

“Kami meminta seluruh KBIHU mematuhi aturan ini dan membantu petugas menjaga ketertiban layanan. Jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu penempatan jemaah atau menghambat layanan di Armuzna,” ujarnya.

Kemenhaj juga mengatur layanan Bus Shalawat pada Jumat, 22 Mei 2026. Layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram hanya beroperasi sampai pukul 07.00 waktu Arab Saudi. Sementara pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju hotel berlangsung sampai pukul 18.00 waktu Arab Saudi.

“Setelah itu, Bus Shalawat dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan transportasi menjelang Armuzna. Layanan akan kembali beroperasi pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi oleh PPIH,” jelasnya.

Ichsan juga mengajak jemaah dan petugas untuk saling peduli, terutama kepada jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Bila melihat jemaah berjalan sendirian, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan bantu. Antarkan ke petugas terdekat atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter. Keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama,” pesannya.

Kemenhaj memastikan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan seluruh unsur layanan terus diperkuat agar persiapan Armuzna berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman, serta dapat menjalankan ibadah puncak haji dengan khusyuk,” pungkas Ichsan.

 

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/seluruh-jemaah-telah-diberangkatkan-ke-tanah-suci-layanan-armuzna-dimatangkan-1779458346579 

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Jaga Stabilitas Ekonomi dan Penguatan Kebijakan DHE Bersama Tokoh Ekonomi

 


Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan ekonomi global. Penguatan fundamental ekonomi, pengelolaan devisa hasil ekspor, serta penguatan tata kelola sektor keuangan menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05), untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar. Menurut Menko Airlangga, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat langkah antisipasi Pemerintah menghadapi berbagai dinamika global saat ini.

“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait untuk terus memonitor berbagai regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Pemerintah juga menilai perlu dilakukan penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain membahas stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, Pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk Pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dalam tiga bulan pertama. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis guna memastikan implementasi berjalan efektif dan akuntabel.

Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan fundamental ekonomi, tata kelola sektor keuangan yang prudent, serta optimalisasi pengelolaan devisa dan ekspor nasional agar perekonomian Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika global.

Turut hadir dalam agenda tersebut di antaranya yakni tokoh ekonomi nasional sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

 

 


Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6948/pemerintah-siapkan-langkah-antisipatif-jaga-stabilitas-ekonomi-dan-penguatan-kebijakan-dhe-bersama-tokoh-ekonomi 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Masukan Tokoh Ekonomi Nasional, Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Nasional

 


Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.

Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar. Pada masa lalu, kata Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.

“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar (AS per barel),” jelasnya.

Menurut Airlangga, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada tingkat yang lebih rendah.

“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran terkait langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan. Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memonitor regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.

Pertemuan ini menegaskan pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengedepankan kombinasi pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-terima-masukan-tokoh-ekonomi-nasional-perkuat-stabilitas-ekonomi-dan-keuangan-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

Waisak 2026 Diharapkan Jadi Ruang Spiritualitas dan Perdamaian Umat

 


agelang (Kemenag) --- Kementerian Agama mendukung penyelenggaraan Waisak dan mengajak umat Buddha di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia dapat hadir di Candi Borobudur. Kemenag juga berharap Waisak 2026 menjadi ruang spiritualis dan perdamaian umat Buddha.

Hal itu disampaikan Dirjen Bimas Buddha Supriyadi saat menghadiri Press Conference Waisak Nasional 2026 di halaman Lalitavistara Kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Puncak perayaan Waisak akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026. Puluhan ribu umat Buddha diperkirakan hadir dalam momen sacral ini.

Menurut Supriyadi, pemerintah berkewajiban menjamin hak beribadah semua umat beragama sesuai konstitusi, sehingga koordinasi intens dengan lembaga terkait dilakukan agar kegiatan berjalan baik dan lancar.

“Panitia perlu berkoordinasi dengan seluruh jajaran lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah khususnya untuk bersama-sama mempersiapkan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik, lancar sehingga umat Buddha juga bisa melaksanakan ibadahnya dengan hikmat,” ujar Supriyadi.

Supriyadi menjelaskan bahwa penyelenggaraan Waisak tidak hanya bersifat rutin keagamaan semata, tetapi juga menjadi wadah pengembangan spiritualitas bagi umat yang hadir.  Meskipun kapasitas area lapangan kenari Zona 1 diperkirakan tidak mencapai 10.000 orang, sehingga sebagian peserta berada di luar lapangan, tempat perayaan dirancang sebagai ruang publik yang inklusif untuk memberikan pengalaman spiritual atas candi Buddha.

Ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan candi untuk kegiatan keagamaan sesuai dengan peraturan kebudayaan yang berlaku. Kementerian Agama, lanjut Supriyadi, berupaya menghadirkan pendekatan spiritualitas dan kebudayaan sehingga candi benar-benar memberi manfaat bagi pengunjung.

“Tentu yang kami lakukan adalah bagaimana agar candi ini juga dipergunakan dengan pendekatan spiritualitas ber-kebudayaan. Artinya, ruang ini harus betul-betul bisa memberikan manfaat bagi setiap orang yang akan berkunjung ke Candi Borobudur,” kata Dirjen.

Mengenai makna dan semangat Waisak, Supriyadi menyoroti keunikan perayaan Waisak di Indonesia yang memiliki tradisi tersendiri dan menjadi agenda penting yang terus didukung pemerintah. Dirinya berharap perayaan ini dapat membangkitkan semangat persatuan, kerukunan, dan toleransi di antara umat dan masyarakat luas.

Selain nilai religiusnya, Waisak juga memberi dampak positif sosial yang signifikan serta menjadi momentum penyebaran pesan perdamaian ke seluruh dunia dan tahun ini juga menyertakan program khusus, termasuk Lentera Perdamaian, sebagai bagian dari rangkaian perayaan.



Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/waisak-2026-diharapkan-jadi-ruang-spiritualitas-dan-perdamaian-umat-Ntlc8 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Beri Penghargaan 9 Madrasah Peraih Segudang Prestasi


 

Serpong (Kemenag) --- Setiap prestasi, sudah semestinya disyukuri, dirayakan, dan juga diberi penghargaan. Ini juga yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. 

Atas segudang prestasi nasional maupun internasional yang telah diraih, Kemenag memberikan penghargaan kepada sembilan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) unggulan. Penghargaan diserahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para kepala madrasah dalam Penguatan Madrasah Mendunia dan Penyerahan Sertifikat International Baccalaureate (IB) Diploma Programme di Serpong, Jumat (22/5/2026).

Menag harap penghargaan ini dapat memotivasi jajaran Kepala MAN untuk terus bergerak dan segera mengadopsi kurikulum internasional. Ia meminta para kepala madrasah bergerak agresif dalam berinovasi dan tidak ragu melahirkan gagasan-gagasan cerdas.

"Ke depan, berambisilah sekolah yang kalian pimpin menjadi sekolah atau madrasah unggulan. Sekolah-sekolah yang punya agresivitas untuk berinovasi. Targetkan tahun depan madrasahnya sudah IB (International Baccalaureate)," tegasnya.

Sembilan madrasah yang menerima penghargaan tersebut dinilai berhasil mencetak standar baru dalam dunia pendidikan nasional, baik dari segi penyerapan lulusan di luar negeri, kompetisi sains, hingga integritas birokrasi. Berikut 9 MAN yang meraih penghargaan:

1. MAN IC Serpong

  • Penerima beasiswa garuda terbanyak tahun 2026 (93.3%)
  • Peraih Skor AN TKA Tertinggi Ketiga Nasional Tahun 2025
  • Pionir Perpustakaan Rujukan Nasional
  • Pionir penerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
  • Pionir Penerima Sertifikat IB Diploma Programme

2. MAN IC OKI: SMA Unggul Garuda Transformasi Penerima LoA Terbanyak dari Kampus Top 100 Dunia

3. MAN IC Kota Batam. Peningkatan Penerimaan LoA Tertinggi dari Kampus 100 Dunia (90%)

4. MAN IC Pekalongan: Lulusan terbanyak 100% yang diterima di PTLN dan PTN Favorit Tahun 2023, 2024, dan 2025

5. MAN 2 Kota Malang

  • Juara Umum OSN Tahun 2024 dan 2025
  • Juara umum KOSSMI Tahun 2026
  • Juara Umum OPSI Tahun 2024 dan 2025
  • Penyumbang Medali Emas Internasional Terbanyak Tahun 2023, 2024, dan 2025

6. MAN 2 Pekanbaru: Penerima Anugerah Pendidikan untuk Siswa Beprestasi Tahun 2025-2026

7. MAN 2 Makassar: Pionir Implementasi Madrasah Digital Learning

8. MAN 2 Kudus: Inovasi Program Terbaik

9. MAN 4 Jakarta: Pionir Implementasi Kurikulum Internasional

Selain piagam penghargaan, Kemenag juga memfasilitasi laptop bagi madrasah penerima penghargaan guna menunjang keberlanjutan inovasi dan digitalisasi pendidikan.



Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-beri-penghargaan-9-madrasah-peraih-segudang-prestasi-62V04

Baca Terusannya »»  

Pesan Menag pada Kepala MAN, Akselerasi Madrasah Internasional dan Zero Tolerance Kekerasan Seksual

 


Serpong (Kemenag) --- Ada dua pesan tegas yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Pertama, akselerasi peningkatan kualitas pendidikan guna mencapai standar internasional. Kedua, tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kekerasan seksual.

Arahan ini disampaikan Menag usai menghadiri Penguatan Madrasah Mendunia dan Penyerahan Sertifikat International Baccalaureate (IB) Diploma Programme di MAN IC Serpong, Jumat (22/5/2026). Di hadapan 24 kepala MAN yang hadir, ia menekankan bahwa kunci utama pemerataan kualitas pendidikan madrasah terletak pada kreativitas dan keseriusan para pimpinannya.

"Supaya terjadi pemerataan kualitas dan kuantitas, kata kuncinya adalah keseriusan. Kalau kepala madrasahnya kreatif, otomatis madrasahnya akan baik," ujar Menag.

Target Standardisasi Internasional

Dalam upaya membawa madrasah ke kancah global, Menag menargetkan kepada para Kepala MAN untuk segera mengadopsi kurikulum internasional. Ia meminta para kepala madrasah bergerak agresif dalam berinovasi dan tidak ragu melahirkan gagasan-gagasan cerdas.

"Ke depan, berambisi lah agar madrasah yang kalian pimpin menjadi madrasah unggulan. Jadilah madrasah yang punya agresivitas untuk berinovasi. Targetkan tahun depan madrasahnya sudah IB (International Baccalaureate)," tegasnya.

Selain mengejar prestasi akademik berstandar dunia, Menag juga meminta agar madrasah tidak membatasi potensi non-akademik siswa. Madrasah harus memfasilitasi dan mengembangkan bakat-bakat lain di luar kelas.

"Jangan sampai madrasah terbatas untuk punya keterampilan atau bakat lain. Seperti talenta-talenta olahraga dan seni, itu harus diusahakan untuk dikembangkan," tambahnya.

Mitigasi Kekerasan Seksual

Di samping peningkatan mutu, aspek keamanan dan moralitas lingkungan madrasah menjadi sorotan utama. Menag memberikan peringatan keras terkait isu pelecehan seksual dan meminta seluruh kepala madrasah melakukan langkah preventif yang konkret.

Ia memerintahkan penataan ulang fasilitas madrasah yang berpotensi memicu kerawanan, salah satunya tata letak bangunan asrama. "Jangan ada isu pelecehan seksual, cukuplah yang terakhir. Jangan sampai nanti kedapatan gelagat-gelagat yang buruk, apapun yang menjadi sumber fitnah, seperti gedung asrama putri yang berdempetan dengan gedung asrama laki-laki, mesti diantisipasi," tegas Menag.

Penguatan Sinergi dan Komunikasi

Guna merealisasikan target-target besar tersebut, Menag meminta para kepala madrasah untuk membuka diri dan memperkuat kolaborasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Komunikasi yang intensif dengan wali murid juga dinilai menjadi kunci pengawasan serta keberhasilan pendidikan anak.

"Saya mohon para kepala MAN IC, komunikasi ke orang tua murid bisa diperkuat. Jalin kerja sama internal dan eksternal, dan saling bersinergi," pungkasnya.


Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/pesan-menag-pada-kepala-man-akselerasi-madrasah-internasional-dan-zero-tolerance-kekerasan-seksual-iQUEs 

Baca Terusannya »»  

Ke Palangka Raya, Mensos Gus Ipul Ceritakan Tiga Mandat Presiden


 Palangka Raya - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan mendapat tiga mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Yaitu, melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bansos tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam siniar Kalteng Pos bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin serta Pemred Kalteng Pos Husrin A. Latif di Kantor Kalteng Pos, Palangka Raya, Jumat (22/5/2026).

“Saya datang ke Kalteng ini dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Presiden kepada saya di Kemensos. Ada tiga mandatnya,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, mandat pertama adalah konsolidasi DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat menjadi syarat utama program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau datanya akurat, bantuan kita tepat sasaran dan akan berdampak. Kalau data kita tidak akurat, kita akan memberi orang yang tidak membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, konsolidasi DTSEN dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu data nasional yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelumnya, setiap instansi memiliki basis data masing-masing sehingga sering terjadi perbedaan data penerima bantuan sosial.

“Nah Inpres Nomor 4 Tahun 2025 itu meminta kita semua konsolidasi dalam data tunggal (DTSEN). Datanya yang mengelola adalah BPS, bukan lagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemutakhiran data melalui jalur RT, RW, kelurahan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Seluruh proses terhubung melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dijalankan operator data desa. 

“Kami sekarang sedang konsolidasi untuk memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan memiliki operator,” ujarnya.

Selanjutnya, BPS akan memverifikasi dan memvalidasi usulan data dari daerah sebelum ditetapkan sebagai acuan penyaluran bansos. 

“Pemutakhiran itu oleh BPS dilakukan tiga bulan sekali, hasilnya ya. Tapi pemutakhiran kita dari daerah bisa tiap hari,” jelas Gus Ipul. 

Sedang jalur partisipasi dapat melalui aplikasi Cek Bansos, Command Center di 021-171 atau WhatsApp di 0887-7171-171.


Selain penguatan DTSEN, Gus Ipul menyebut pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program khusus Presiden Prabowo Subianto bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. 

“Sekolah rakyat itu bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari pengatasan kemiskinan,” katanya.

Berdasarkan data, terdapat sekitar 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.

“Presiden ingin memberikan akses kepada (anak-anak) seperti ini. Yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang di jalanan, yang diajak kerja, mungkin mengemis atau jadi pemulung,” ujar Gus Ipul.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak menerapkan tes akademik dalam penerimaan siswa. Selama berasal dari keluarga tidak mampu, anak tetap bisa diterima meski memiliki keterlambatan pendidikan.

“Tidak ada tes akademik. Selama dia tidak mampu, boleh masuk,” katanya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa dijamin negara, mulai dari makan, seragam hingga pendidikan.

Meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas yang diberikan tetap dirancang berkualitas.

“Ini bentuk Presiden ingin memuliakan keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Kalau bapaknya pemulung, janganlah anaknya jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, janganlah anaknya jadi tukang becak,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memberikan apresiasi Kepala Negata atas penyelenggaraann Sekolah Rakyat di wilayahnya.

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Mensos, Kota Palangka Raya diberi kesempatan untuk Sekolah Rakyat,” pungkasnya.


Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Ke-Palangka-Raya,-Mensos-Gus-Ipul-Ceritakan-Tiga-Mandat-Presiden

Baca Terusannya »»  

Sekda Jateng Dorong Percepatan Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

 


SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong percepatan integrasi data nasional, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Dengan begitu, bisa menjadi landasan dalam membuat setiap kebijakan.

Hal itu disampaikan sekda, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyambut kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dalam rangka pembahasan RUU Satu Data Indonesia, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Sumarno berharap, penyusunan rancangan undang-undang tersebut dipercepat, sehingga bisa semakin cepat implementasinya.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, RUU SDI dinilai penting, karena menyangkut fondasi arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Data sudah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Data bukan lagi sekadar angka-angka di laporan, atau pelengkap administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Febrian, data telah menjadi dasar bagi negara untuk memahami kondisi riil dari masyarakat. Bahkan, sebagai bahan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

“Kualitas pembangunan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini keragaman data masih berjalan sendiri-sendiri. Seperti, perbedaan format, standar, tata kelola dan multisektoral, yang tidak mudah dicari, diakses, diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Febrian menambahkan, rancangan undang-undang SDI diharapkan memperkuat sejumlah aspek. Mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan keamanan data, hingga pengaturan akses serta pemanfaatan data.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendengarkan aspirasi, pendapat, pandangan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan. Di Jawa Tengah, Baleg akan mendengarkan masukan dari akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD.

Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang telah banyak memberi masukan baru atas RUU tersebut.

“Banyak sekali masukannya yang baru, kami sudah berkeliling di beberapa provinsi. Nantinya poin-pon ini bisa masuk di pasal RUU,” katanya. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sekda-jateng-dorong-percepatan-penyusunan-ruu-satu-data-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Upayakan Kesehatan Hewan Kurban Iduladha Sehat dan Aman Konsumsi

 


SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan hewan kurban pada Iduladha 2026, supaya hewan yang tersedia tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares mengatakan, upaya yang dilakukan di antaranya layanan kesehatan hewan keliling (healing).

“Program ini mencakup pemeriksaan lalu lintas ternak yang masuk dan keluar Jawa Tengah, pemeriksaan kesehatan, serta pelaksanaan vaksinasi dan pemberian vitamin,” katanya, saat Jambore Inseminator dan Kontes Ternak Piala Gubernur Jateng Tahun 2026, di Kompleks Tarubudaya Provinsi Jawa Tengah Jumat (22/5/2026).

Selain itu, imbuh Fransisco, pemprov terus memperkuat penanganan potensi penyakit zoonosis dan temuan cacing hati, sekaligus edukasi kepada pedagang maupun masyarakat, terkait kriteria hewan kurban yang sehat. Pemprov juga memfasilitasi uji kompetensi juru sembelih halal, yang sesuai dengan syariat Islam.

“Pengawasan lalu lintas ternak dan penerjunan petugas kesehatan hewan juga terus ditingkatkan, untuk mengantisipasi potensi penyebaran hewan menular,” kata Francisco.

Pemprov Jateng juga menjalin koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah kabupaten/kota, dokter hewan, petugas lapangan, dan berbagai unsur, guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi momentum Iduladha.

‘”Jawa Tengah dalam kondisi aman, dan siap memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat pada momentum Hari Raya Iduladha 2026,” bebernya.

Adapun jumlah ternak yang diperlukan dalam pemenuhan hewan kurban juga tidak ada masalah. Kebutuhan masyarakat untuk kurban tercatat 10 % dari populasi.

Dia mengemukakan, berdasarkan data dan proyeksi 2026, populasi ternak sapi, kambing dan domba di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 6.413.010 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 1.393.159 ekor sapi, 1.421.246 ekor domba, dan 3.598.605 ekor kambing.

Ditambahkan, besarnya populasi tersebut, menunjukkan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah penyangga utama subsektor peternakan nasional.

Menurut Fransisci, dukungan peternak sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah. Karenanya, acara tersebut juga sebagai upaya apresiasi kepada para pelaku sektor peternakan, sekaligus menumbuhkan gerakan konsumsi protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Kegiatan ini juga menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat transfer informasi peternakan, menuju sistem yang modern berbasis teknologi, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan pasar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Francisco juga membeberkan, produksi peternakan Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada 2026 diperkirakan produksi daging akan mencapai 942.496 ton. Adapun produksi telur mencapai 917.862.000 ton, dan produksi susu mencapai 76.570 ton.

Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari peran inseminator. Saat ini Jawa Tengah memiliki sebanyak 766 orang inseminator yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Mereka merupakan ujung tombak pelayanan reproduksi ternak di lapangan, karena konsisten mendampingi peternak memberikan pelayanan inseminasi buatan, sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu genetik ternak.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, peternak dan inseminator merupakan ujung tombak dalam mengembangkan ternak di Jawa Tengah agar lebih efisien dan berkualitas.

Menurut dia, swasembada daging di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karenanya, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama peternak, mengingat mereka adalah pelaku utama untuk menuju swasembada daging di Indonesia.

Sementara itu, dalam ajang kontes, Aditya Bayu Purnomo memenangkan Juara I Domba Jantan Poel, dengan berat 152 kg. Domba yang diberi nama Bruno itu mengalahkan puluhan pesaing dari berbagai daerah.

Adit, sapaan akrabnya, mengaku mempersiapkan domba terbaiknya untuk mengikuti kontes ini. Selain memberikan pakan terbaik, kunci utamanya adalah memelihara ternak dengan kasih sayang.

“Kuncinya memelihara dengan kasih sayang. Selain itu kebersihan kandang, pakan, serat dan protein kita seimbangkan dan perawatan kasih sayang. Kadang diajak lari dan dimandikan,” ujarnya.


sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-upayakan-kesehatan-hewan-kurban-iduladha-sehat-dan-aman-konsumsi/

Baca Terusannya »»  

Kawal Program Prioritas Presiden, Wapres Tinjau MBG di Raja Ampat

 


Pemerintah terus memastikan pemerataan pemenuhan gizi anak hingga ke wilayah terluar Indonesia. Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi yang layak, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 2 Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (22/04/2026). Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya Wapres dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan optimal dan tepat sasaran di lapangan.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Herman Soor, Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Barat Daya Ajeng Dyah Puspita, serta Kepala Sekolah SDN 2 Waisai Candra Arif.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres mengunjungi beberapa ruang kelas untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG. Pada hari ini, menu yang disajikan meliputi nasi putih, ayam kecap, tempe goreng, sayur singkong, dan buah apel.

Selain memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik, Wapres juga menyapa para siswa dan melihat secara langsung respons mereka terhadap makanan yang disajikan. Salah seorang siswa kelas 2C, Tian, mengaku menyukai menu yang baru saja dihabiskannya.

“Iya, suka,” jawab Tian saat diwawancara pada kesempatan terpisah.

Sebagai informasi, SDN 2 Waisai memiliki total 671 siswa yang terbagi dalam 24 rombongan belajar, dengan didukung oleh 45 tenaga pendidik dan kependidikan.

Melalui peninjauan ini, Wapres menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang yang optimal bagi generasi penerus bangsa.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/kawal-program-prioritas-presiden-wapres-tinjau-mbg-di-raja-ampat/ 

Baca Terusannya »»  

Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Dinamika Global

 

 

Yogyakarta,   – Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien di tengah tingginya ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menjadi ruang penguatan literasi keuangan sekaligus dialog mengenai arah perekonomian nasional di tengah dinamika global.

Dalam sesi diskusi, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan akselerasi konsumsi pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” ujar Menteri Keuangan.

Menkeu menjelaskan bahwa APBN tetap dikelola secara prudent dan efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjaga kesehatan fiskal. Hingga April 2026, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB.

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa manage anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” kata Menkeu.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi.

“Semua pelaku bisnis boleh melaporkan kendalanya ke satgas, dan setiap minggu kita adakan sidang untuk membereskannya,” jelas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu turut menyoroti tingginya kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari penerbitan global bond Indonesia yang tetap mendapatkan respons positif di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Menurut Menkeu, minat investor terhadap surat utang Indonesia menunjukkan keyakinan pasar terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan prospek ekonomi nasional.
“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna memperkuat stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menutup diskusi, Menkeu menegaskan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia didasarkan pada perhitungan dan langkah kebijakan yang terukur.

“Itu bukan over optimistis, itu calculated move. Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa, kita lihat dampaknya, kira-kira memang akan ke sana,” tutup Menkeu.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Fundamental-Ekonomi-Indonesia-Tetap-Kuat 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan, Menkeu Hadiri Jogja Financial Festival 2026

 

 

Yogyakarta,   – Hari ini, Jumat (22/05) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rangkaian kegiatan Jogja Financial Festival (JFF) 2026 yang diselenggarakan di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Menkeu hadir sebagai pembicara pada sesi diskusi dan berdialog langsung dengan pengusaha nasional untuk membahas berbagai isu strategis terkait kondisi ekonomi nasional, tantangan sektor keuangan global, penguatan kewirausahaan, hingga pentingnya membangun optimisme dan daya saing generasi muda Indonesia di tengah dinamika ekonomi dunia.

Dalam diskusi tersebut, Menkeu kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta dalam menggerakkan ekonomi domestik. “Selain belanja pemerintah, kita menggerakkan private sector juga, sehingga mesin kita jalan dua-duanya, yaitu sekor swasta dan pemerintah. Sektor swasta musti diaktifkan lagi, kita perbaiki iklim investasinya, salah satunya melalui Satgas Debottlenecking” ungkapnya.

Dengan kombinasi kedua mesin penggerak perekonomian tersebut dan berbagai perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah, Menkeu meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat, dengan defisit yang tetap terjaga.


“Kita sudah berkesinambungan fiskalnya, Coretax sekarang juga sudah lebih baik. Saya tidak akan naikkan tarif pajak, tapi saya akan bikin ekonominya bagus, sehingga orang akan bayar pajak dengan gembira. Defisit nggak bertambah, tapi perekonomian kita tumbuh lebih cepat, karena kita bisa me-manage anggaran dengan lebih efisien dan mendorong partisipasi swasta,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Jogja Financial Festival 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda edukatif dan interaktif, seperti financial talkshow, edukasi investasi, dan job fair. Selain itu, festival ini juga menjadi wadah kolaborasi antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menkeu-Hadiri-Jogja-Financial-Festival-2026 

Baca Terusannya »»  

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Kejar Pertumbuhan 8 Persen

 

 

Yogyakarta, Kemenkeu – Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Fertival pada Jumat (22/05).

“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” ungkap Menkeu.

Menkeu melanjutkan, target pertumbuhan 8 persen hanya dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kecukupan likuiditas di sektor keuangan. Dana sebesar Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna memperkuat kemampuan penyaluran kredit kepada dunia usaha. 

“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial.” jelas Menkeu.

Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang beranggotakan lintas kementerian untuk mengatasi berbagai hambatan dalam investasi, termasuk persoalan perizinan dan koordinasi antar instansi. Melalui pendekatan ini, sejumlah persoalan proyek strategis dapat dipercepat proses penyelesaiannya. 

Menkeu juga menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor. Dukungan tersebut akan disalurkan melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan tingkat bunga sekitar 5–6 persen.

“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkas Menkeu. 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-dan-Swasta-Kejar-Pertumbuhan-8-Persen 

Baca Terusannya »»  

Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Program Berbasis Data

 

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya merumuskan program kerja berbasis data tunggal sosial ekonomi dan nasional (DTSEN) dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (22/5/2026). 

“Data ini menjadi paling krusial. Jadi kita ini harus benar-benar punya perhatian khusus terhadap data,” ujarnya. 

Gus Ipul mengatakan para peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan harus mampu menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program dan kegiatan yang konsisten, dengan mengacu pada data tunggal.

“Bagaimana para pimpinan eselon di semua tingkatan mampu menerjemahkan gagasan kepala daerah yang dituangkan dalam bentuk visi-misi kemungkinan diadopsi menjadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lalu kemudian diturunkan menjadi program dan unit-unit kegiatan. Itu bisa dijaga konsistensinya,” katanya.

Pelatihan berbasis platform daring  bertema "Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola" tersebut diikuti 49 peserta dari berbagai instansi pemerintahan. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Kepala BPSDM Sumatera Utara Agustinus Panjaitan, Sekretaris BPSDM Tommy Harahap, serta para pejabat eselon, pejabat administrator, pejabat fungsional, dan widyaiswara.


Gus Ipul menjelaskan, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga memulai kerja menggunakan data yang akurat. Karena itu pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Presiden menginstruksikan untuk memulai dengan data yang benar. Karena hulunya ini adalah data yang benar,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, selama ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih memiliki data sendiri sehingga diperlukan konsolidasi bersama.

“Kita tahu bahwa sejak Indonesia merdeka kita belum memiliki data yang tunggal yang bisa dijadikan acuan bersama,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara cepat dan akurat.

Pada sesi diskusi, salah satu peserta asal Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa pemerintah daerah menggunakan DTSEN sebagai acuan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. 

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul mengatakan data menjadi hal paling krusial dalam penyaluran program sosial. 

Di akhir arahan, Gus Ipul meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperkuat kapasitas sebagai pendamping masyarakat.

“Ini adalah suatu kehormatan, ini adalah suatu penghargaan dari negara dan sekaligus merupakan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menambah ilmu, menguatkan tekad, menjadi abdi masyarakat di tempat masing-masing,” pungkasnya.



Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Pelatihan-Kepemimpinan-Nasional,-Mensos-Gus-Ipul-Tekankan-Pentingnya-Program-Berbasis-Data-1

Baca Terusannya »»  

Tinjau SD Negeri dan MTS Papela, Wapres Pastikan Program Prioritas Presiden Jangkau Wilayah 3T

 

Usai meninjau Budi Daya Rumput Laut, Pantai Mulut Seribu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming kunjungi SD Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal hingga menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Setibanya di lingkungan sekolah, Wapres disambut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johanis Asadoma, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Moris Bulan, Kepala SD Negeri Papela Istini, para guru, serta siswa-siswi yang menampilkan tarian adat Kebalai.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memastikan langsung program pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan. Program MBG di SD Negeri Papela saat ini menjangkau 295 siswa yang terdiri dari 160 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan.

Kepala SD Negeri Papela Istini mengaku terharu dan bangga atas kunjungan Wapres ke sekolahnya yang berada di wilayah terpencil. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi momen yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para guru maupun siswa.

“Kesan kami pada saat kunjungan Bapak Wapres tadi adalah kami bersama guru-guru sangat terharu dan sangat bangga bahwa sekolah kami yang ada di daerah terpencil ini bisa dikunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Istini usai peninjauan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Wapres kepada sekolah, mulai dari seragam siswa hingga laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

“Kami mendapat oleh-oleh banyak, kami mendapatkan seragam untuk anak-anak, kami mendapatkan laptop 3 buah untuk pembelajaran peningkatan pendidikan di sekolah kami,” lanjutnya.

Terkait Program MBG, Istini mengatakan para siswa sangat antusias menerima makanan bergizi yang disediakan setiap hari. Menurutnya, variasi menu yang diberikan turut menambah semangat anak-anak untuk datang ke sekolah.

“Anak-anak itu sangat menyambut baik itu program yang datang ke sekolah kami karena menunya itu setiap hari berbeda dan mungkin makanan atau buah-buah yang mereka terima belum pernah mereka makan di sini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Istini juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan revitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar proses belajar mengajar berjalan lebih aman dan nyaman.

“Semoga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merespon baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden tadi agar pembelajaran di sekolah kami bisa berjalan dengan aman, nyaman,” ungkapnya.

Selain SD Negeri Papela, Wapres juga meninjau MTs Papela. Kepala MTs Papela Ridwan Goro menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Wapres sekaligus bantuan pendidikan yang diterima sekolahnya.

“Kami merasa bersyukur ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan sama sekali seperti ini,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, program MBG sangat membantu para siswa di Papela yang mayoritas berasal dari keluarga nelayan. Ia menyebut banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan.

“Untuk murid-murid di Papela sendiri itu sekitar 95 persen orang tuanya adalah nelayan sehingga pada saat mereka mau datang ke sekolah misalkan pada saat pagi hari itu banyak yang belum makan apa-apa,” jelasnya.

Karena itu, Ridwan berharap program MBG dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

“Harapannya dari kami kalau bisa untuk MBG tetap dipertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

“Ada multiplier effect dari program ini dan kami sangat mendukung program yang sangat strategis dan bermanfaat bagi masyarakat di Rote Ndao,” ujarnya.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/tinjau-sd-negeri-dan-mts-papela-wapres-pastikan-program-prioritas-presiden-jangkau-wilayah-3t/ 


Baca Terusannya »»  

Serap Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Amfoang, Wapres Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Layanan Dasar di NTT

 


Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/05/2026) guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.

Kunjungan dan dialog Wapres bersama masyarakat Amfoang ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia-sentris, dengan memastikan masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang.

Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.

“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.

Dalam dialog bersama warga, Wapres mencermati dampak serius dari putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai saat berangkat sekolah, hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” ujar Wapres seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.

“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Wapres.

Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Amfoang turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan mengawal tindak lanjut berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Hadir bersama Wapres dalam dialog tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/serap-aspirasi-mahasiswa-dan-masyarakat-amfoang-wapres-tekankan-percepatan-infrastruktur-dan-layanan-dasar-di-ntt/ 

Baca Terusannya »»  

Dialog dengan Petani Budidaya Rumput Laut Rote Ndao, Wapres Tekankan Modernisasi dan Hilirisasi

 


Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut saat berdialog dengan para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/05/2026).

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional serta hilirisasi komoditas unggulan daerah guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan di daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk para petani dan nelayan di wilayah pesisir seperti Rote Ndao.

Dalam dialog tersebut, Wapres menilai potensi budidaya rumput laut di wilayah tersebut sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal.

“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres.

Perwakilan petani rumput laut Desa Daiama yang berjumlah sekitar 300 orang menyampaikan sejumlah kebutuhan utama untuk mendukung produktivitas mereka. Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut, sampan fiber, serta mesin ketinting 0,5 GT.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menilai para petani masih menggunakan peralatan yang sangat tradisional sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih modern.

“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.

Wapres juga mencermati kualitas rumput laut Rote yang dinilai unggul dibandingkan daerah lain, khususnya karena kandungan karaginannya yang tinggi. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipertahankan dan dioptimalkan melalui hilirisasi industri rumput laut.

“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita nggak boleh ngirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini Pak. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan perlunya modernisasi di seluruh rantai produksi, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.

“Yang sekarang sudah berjalan aja, masih tradisional ya, udah bagus seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi. Ada bibit unggul, sampannya kita perbaiki, alat-alatnya kita perbaiki. Untuk pascapanennya ada pengeringan, gudang, sortir, packing,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, kelompok ibu-ibu petani rumput laut juga menyampaikan harapan adanya bantuan modal usaha berupa tali, bibit, dan sampan untuk mendukung usaha budidaya mereka.

Wapres pun meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan pendataan yang lebih detail apabila nantinya ada intervensi maupun bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar bantuan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani rumput laut di Rote Ndao.

Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Jems Riwu.

 

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/dialog-dengan-petani-budidaya-rumput-laut-rote-ndao-wapres-tekankan-modernisasi-dan-hilirisasi/ 

Baca Terusannya »»  

Kamis, 21 Mei 2026

Pernyataan Resmi Menlu RI Terkait Pembebasan 9 WNI Relawan GSF 2.0

 


Jakarta, Indonesia – Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 (Sembilan) Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini.

Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.

Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat.

Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar.

Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI, yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun.

Baca Terusannya »»