Seskab: Presiden Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatra, Dua Bulan Tunjukkan Lompatan Sangat Cepat

 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatra di Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026.

Dalam keterangannya, Seskab Teddy menyampaikan tiga poin utama. Pertama, Presiden meminta seluruh jajaran satgas, kementerian, dan pejabat terkait untuk menyampaikan informasi dan pembaruan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan daerah bencana dan ingin seluruh satgas dan setiap menteri ataupun pejabat yang terkait, itu terus menerus menyampaikan informasi, update secara berkala kepada publik,” ungkapnya.

Kedua, memasuki dua bulan pascabencana, pemerintah mencatat sejumlah capaian konkret di lapangan. Seskab menyebut hasil pemulihan berjalan sangat cepat berkat kerja sama seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

Dalam kurun waktu dua bulan, tercatat sebanyak 5.500 unit rumah hunian telah selesai dibangun, dengan 1.500 unit di antaranya rampung dalam satu bulan pertama. Selain itu, 98 jembatan telah selesai dibangun kembali di seluruh provinsi terdampak, serta 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus kini sudah kembali dapat dilalui.

Di sektor kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat. Sementara itu, sekolah hampir 100 persen kembali aktif, pasar telah beroperasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan normal.

Seskab menekankan bahwa fokus pemulihan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyaluran bantuan dana kepada pemerintah daerah serta bantuan langsung kepada warga terdampak, sesuai data yang telah diverifikasi oleh kepala daerah masing-masing.

“Peran cepat kepala daerah di sini juga sangat dibutuhkan. Dan Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua yang diperlukan ke warga sesegera mungkin,” tegasnya.

Ketiga, menjelang bulan Ramadan yang tinggal satu minggu lagi, Presiden meminta agar jajarannya memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya di wilayah terdampak bencana. Presiden, lanjut Seskab, ingin memastikan bahwa masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan tetap dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pangan.

Menutup keterangannya, Seskab menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan insan pers yang telah berkontribusi dalam percepatan pemulihan. “Ini semua bisa dengan cepat tercapai berkat semua elemen bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi,” pungkasnya.

 

Sumber :  https://setkab.go.id/presiden-pantau-pemulihan-banjir-sumatra-5500-rumah/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Kepastian Investasi, Akselerasi Hilirisasi, dan Jamin Stok Energi Nasional Aman

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas progres sejumlah program prioritas nasional, mulai dari sektor pangan dan energi hingga hilirisasi industri.

Di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis, termasuk terkait aktivitas pertambangan di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas mengenai kepastian hukum dan perlindungan investasi.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,” ungkapnya merujuk pada tambang Martabe di Sumatera Utara.

Menurut Bahlil, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi.

“Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra,” tegasnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa sejumlah proyek telah memasuki tahap implementasi dan pihaknya telah menyiapkan tambahan program hilirisasi baru guna memperkuat kemandirian industri nasional.

“Jadi tadi dari Danantara, dari 18 proyek yang sudah disampaikan, enamnya sudah di groundbreaking, sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut melaporkan kesiapan pasokan energi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman. 

“Dan yang ketiga adalah BBM untuk menyangkut dengan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, dan saya sampaikan bahwa semuanya terkendali dan cukup batas minimum dari pada stok nasional,” kata Bahlil.

Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta penguatan industri nasional berbasis hilirisasi. Di tengah dinamika global, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akselerasi pembangunan, dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.

 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_kepastian_investasi_akselerasi_hilirisasi_dan_jamin_stok_energi_nasional_aman

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Ekonomi, Fundamental Nasional Tunjukkan Ketahanan dan Akselerasi

 

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan indikator makroekonomi terkini. 

Pada indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, Airlangga melaporkan bahwa pada kuartal keempat pertumbuhan mencapai 5,39 persen. Angka ini, menurutnya tertinggi di antara negara-negara G20. 

“Kemudian pertumbuhan 5,11 persen secara year-on-year ini juga sangat baik,” ujar Airlangga. 

Dari sisi sektor riil, Menko Ekon melaporkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada pada zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari juga menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. 

“Indeks keyakinan konsumen di bulan Januari juga masih tinggi, yaitu dibandingkan dengan Desember terjadi kenaikan 127. Dan kalau kita mengacu kepada Mandiri Spending Index itu angkanya di 372,5,” lanjutnya. 

Sementara itu, kinerja konsumsi domestik turut menunjukkan tren positif. Menko Ekon mengatakan bahwa penjualan riil tercatat tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan angka ini meningkat signifikan dibandingkan Desember tahun lalu yang tumbuh 3,5 persen. 

“Dari segi neraca perdagangan juga kita sampai Desember terus surplus selama 68 bulan berturut-turut yaitu 2,51. Realisasi daripada PMA-PMDN Rp1.931,2 (triliun). Kemudian dari segi cadangan devisa tetap tinggi 154,6 (miliar dolar AS) dan pertumbuhan kredit tinggi 9,69 (persen),” katanya. 

Lebih lanjut, Airlangga melaporkan bahwa peringkat kredit Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional masih berada pada level investment grade. Meski demikian, pemerintah mencermati outlook negatif dari Moody’s sebagai hal yang perlu diantisipasi dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat. 

“Nah ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat dan juga terkait dengan rencana dari pada Danantara,” pungkasnya.

Rapat terbatas ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dan arah pertumbuhan yang semakin terstruktur.

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_pimpin_ratas_ekonomi_fundamental_nasional_tunjukkan_ketahanan_dan_akselerasi

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Laporan Perkembangan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan Pertama 2026

 

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan paket stimulus ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026. Laporan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto pada rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (11/02/2026).

Dalam laporannya, Menko Ekon menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG hingga kuartal pertama diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

“Dan ini tentu juga akan mendorong stimulasi perekonomian,” ujarnya. 

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan berbagai insentif transportasi yang telah diumumkan pada Selasa (10/02/2206) lalu di Stasiun Gambir. Paket tersebut mencakup diskon kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17–18 persen. 

“Kemudian terkait dengan pesawat yang 17-18 persen, yang tahun lalu sekitar 11 persen. Kemudian diskon tarif tol. Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp911,16 miliar di mana APBNnya Rp639,86 miliar dan non-APBN Rp271,5 miliar,” jelas Airlangga.

Di bidang perlindungan sosial, Menko Ekon menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

“Terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau desil 1-4 dengan anggaran Rp11,92 triliun. Nah ini pemda dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik,” katanya.

Sementara untuk kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA), Menko Ekon menyebut bahwa kebijakan ini berlaku pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar.

“Dengan demikian bisa menyiapkan terkait dengan rencana menjelang hari H,” tandasnya. 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_terima_laporan_perkembangan_paket_stimulus_ekonomi_triwulan_pertama_2026

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Perintahkan Teknologi Pengolahan Sampah Skala Mikro, Uji Coba Dimulai Tahun Ini

 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan strategis, salah satunya terkait percepatan pengembangan teknologi pengolahan sampah, khususnya pada skala mikro, sebagai pelengkap program Waste to Energy yang telah berjalan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya kepada awak media usai rapat menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya akselerasi inovasi yang telah dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi.

“Jadi Bapak Presiden memberikan arahan, selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan. Beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” ujar Brian.

Menurut Brian, sejumlah teknologi tersebut saat ini telah berjalan dan siap untuk dipercepat implementasinya melalui uji coba di berbagai daerah. Pengembangan ini, lanjut Brian, akan dilakukan secara terintegrasi dengan Danantara guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. 

“Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan, kita akan segera pilih dan juga akan berjalan bersama Danantara sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro, di tingkat kelurahan lebih efektif,” kata Brian.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memastikan aspek lingkungan menjadi perhatian utama. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk menjamin bahwa teknologi yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif. 

Lebih lanjut, pemerintah akan segera menggelar rapat lanjutan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, serta pemerintah daerah untuk mendorong implementasi secara lebih luas.

“Jadi kita akan segera lakukan rapat dengan LH, dengan Danantara untuk pengembangan teknologinya lebih massal, sehingga standarnya juga lebih baik. Dan juga tadi dengan Pemda, kita akan segera uji coba di beberapa kota dan ini harapannya juga bisa mempercepat penanganan sampah sambil menunggu tentu Waste to Energy yang sedang dijalankan Danantara berjalan,” tutur Brian.

Terkait target waktu, pemerintah menargetkan uji coba dapat dimulai dalam tahun ini di sejumlah kelurahan. Skala penanganan yang disiapkan pun difokuskan pada volume sampah di tingkat kelurahan atau desa. 

“Kira-kira 10 ton per hari, jadi sampah di kelurahan, di desa itu kira-kira besarannya 10 ton per hari itu yang akan kita coba atasi,” jelas Brian.

Berbeda dengan konsep Waste to Energy yang menghasilkan listrik, Brian menyebut bahwa teknologi skala mikro ini difokuskan pada pengurangan dan pengolahan sampah menjadi material turunan yang bermanfaat.

“Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik, jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu yang nanti bisa dipakai untuk dicampur pasir untuk trotoar, untuk semen dan sebagainya,” pungkasnya.

Langkah ini menandai strategi pemerintah dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, menggabungkan inovasi teknologi, peran perguruan tinggi, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sekaligus mempercepat terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_teknologi_pengolahan_sampah_skala_mikro_uji_coba_dimulai_tahun_ini

Baca Terusannya »»  

Jelang Ramadan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tekankan Jangan Ada Permainan Harga Pangan

 

SEMARANG – Pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, mesti menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi tersendat maupun permainan pasar.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (11/2/2026). Dia berharap, BUMD ikut hadir menangani sumbatan distribusi.

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Luthfi.

Dibeberkan, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Luthfi juga meminta setiap kabupaten/ kota memasang dashboard (papan pantau) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk, yang rutin diperbarui. Sehingga masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.

“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.

Luthfi mengingatkan, daerah sentra produksi tidak boleh sampai mengalami kekurangan pasokan, akibat distribusi yang tidak terkendali.

“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.

Selain pengendalian inflasi, Luthfi menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah harus dipertahankan.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).

“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” beber Nugroho.

Namun, dia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tetap perlu diantisipasi.

“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya. 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/jelang-ramadan-gubernur-ahmad-luthfi-tekankan-jangan-ada-permainan-harga-pangan/

Baca Terusannya »»  

Menteri PANRB Terbitkan Aturan WFA bagi ASN pada Libur Nyepi dan Idulfitri

 

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

SE yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini pada 9 Februari 2026 diterbitkan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas dan pengendalian kemacetan lalu lintas pada masa libur nasional dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri, dengan tetap menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar.

“Agar pimpinan instansi pemerintah dapat mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara secara mandiri dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan mekanisme penerapan fleksibilitas kerja,” ujar Menteri PANRB melalui SE.

Lebih lanjut, Menteri PANRB meminta pimpinan instansi pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu, yang dilaksanakan selama lima hari, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Nyepi (Senin dan Selasa, 16 dan 17 Maret 2026) serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri (Rabu, Kamis, dan Jumat, 25, 26, dan 27 Maret 2026).

“Pimpinan instansi pemerintah mengatur proporsi jumlah pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan,” ditegaskan dalam SE.

Menteri PANRB pun menekankan agar pimpinan instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansinya;
2. memerintahkan organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia serta dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
3. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah pegawai aparatur sipil negara pada organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
4. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya ldulfitri 1447 Hijriah;
5. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif, perlu dilakukan pengaturan kembali jam layanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
6. secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan, baik melalui SP4N-LAPOR!, kanal aduan tatap muka, maupun media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) melalui QR code pada unit layanan masing-masing terutama yang bersinggungan langsung dengan pelayanan pemudik (terminal bus, stasiun kereta, bandar udara, pelabuhan, dan posko mudik) sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik terhadap kualitas pelayanan;
7. menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik serta dengan penyelesaian layanan tepat waktu;
8. memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
9. memastikan pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.

“Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik terutama pelayanan publik yang esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Menteri PANRB

 

 

 

Sumber ;  https://setneg.go.id/baca/index/menteri_panrb_terbitkan_aturan_wfa_bagi_asn_pada_libur_nyepi_dan_idulfitri

Baca Terusannya »»  

Rawa Pening Jadi Isu Strategis Kolaborasi Jateng–Shiga Jepang

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun kolaborasi dengan Prefektur Shiga, Jepang, untuk berbagai bidang. Salah satunya, pembenahan Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dengan Delegasi Prefektur Shiga, Jepang, di kantornya, Rabu (11/2/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan Central Java Investment Business Forum (CJIBF), yang digelar pada 8 Oktober 2025 lalu.

Sebelum bertemu Gubernur Luthfi, delegasi Shiga telah melakukan peninjauan lapangan dari hulu hingga hilir kawasan Rawa Pening. Selain itu, juga telah menerima paparan data terkait kondisi dan tantangan yang dihadapi danau tersebut.

Sebagai informasi, Rawa Pening memiliki fungsi vital sebagai penyangga ekosistem, sumber air baku, pengendali banjir, hingga penopang ekonomi masyarakat. Namun, danau itu menghadapi persoalan serius, mulai dari sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang masif, hingga beban pencemaran dari aktivitas domestik, pertanian, dan perikanan.

Dalam sambutannya, Luthfi menyatakan, hubungan Indonesia dan Jepang telah melalui perjalanan sejarah panjang. Namun kini, kolaborasi diarahkan pada semangat saling menguntungkan, dan membangun masa depan bersama.

“Kami ingin hubungan ini saling menguntungkan. Apa yang menjadi kebutuhan Jepang bisa kami dukung di Jawa Tengah, dan potensi Jawa Tengah juga bisa memberikan manfaat bagi Jepang,” ujarnya.

Bagi Pemprov Jateng, pembenahan Rawa Pening bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan air, energi, dan ekonomi masyarakat. Kolaborasi internasional dinilai menjadi kunci agar danau tersebut tetap lestari sekaligus produktif.

Bahkan, kerja sama dengan Jepang telah ditegaskan dalam nota kesepahaman (MoU), salah satunya terkait pengembangan ekonomi terbarukan.

“Tadi sudah membuat MoU dengan Jepang terkait dengan ekonomi terbarukan, kemudian beberapa investasi yang nantinya akan didatangkan dari Jepang ke tempat kita,” kata Luthfi.

Dijelaskan, kerja sama tersebut sebagai upaya penguatan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi baru, termasuk pengembangan kawasan danau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

“Green economy dan ekonomi baru menjadi prioritas utama. Jepang lebih maju di bidang itu dan akan kita manfaatkan,” bebernya.

Pemprov Jateng juga mendorong Rawa Pening menjadi lokasi pilot project, dengan dukungan hibah maupun transfer teknologi dari Prefektur Shiga, yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan Danau Biwa, danau terbesar di Jepang.

Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Tenaga Kerja Prefektur Shiga, Takeshi Tominaga mengatakan, pihaknya melihat potensi kolaborasi jangka panjang, karena kesamaan karakteristik kedua wilayah.

“Dalam kerja sama internasional, salah satu kata kunci penting adalah lingkungan. Jawa Tengah dan Shiga memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki danau,” ujarnya.

Takeshi menegaskan, kunjungan itu bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal menuju kerja sama konkret.

“Kami telah melihat langsung kondisi di lapangan, dan mendapatkan sejumlah ide untuk ditindaklanjuti bersama,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menambahkan, pembahasan kerja sama mencakup lima klaster utama, yakni pengelolaan sampah dan limbah, konservasi DAS dan danau, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan, infrastruktur dan pariwisata air, serta potensi investasi sektor lingkungan dan energi.

“Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan tahap investigasi pendahuluan, pembentukan joint task force (satuan tugas gabungan), serta forum lanjutan sebagai tindak lanjut konkret,” kata Sakina.

Selain Rawa Pening, delegasi juga dijadwalkan meninjau kawasan ekonomi di Jawa Tengah, untuk melihat peluang investasi lainnya. 

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/rawa-pening-jadi-isu-strategis-kolaborasi-jateng-shiga-jepang/

Baca Terusannya »»  

Delegasi Shiga Jepang Terkesan dengan Keramahan Warga Jawa Tengah

 

SEMARANG – Kunjungan Delegasi Prefektur Shiga, Jepang, ke Jawa Tengah meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya soal kerja samanya dalam berbagai bidang dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga pengalaman berjumpa dengan sejumlah warga sejak kali pertama menginjakkan kaki di provinsi ini.

Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Tenaga Kerja Prefektur Shiga, Takeshi Tominaga, mengaku, kali pertamanya datang ke Jawa Tengah, dia langsung merasakan keramahan masyarakat setempat.

“Ini pengalaman pertama saya datang ke Jawa Tengah. Yang paling saya rasakan adalah kehangatan dari orang-orang di sini,” ujarnya, saat menyampaikan kesan kepada Gubernur Ahmad Luthfi serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/2/2026).

Menurut Tominaga, sambutan hangat sudah ia rasakan sejak tiba di bandara. Kesan itu semakin kuat saat mereka mengunjungi kawasan Rawa Pening, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Bahkan ada pengalaman sederhana yang membekas baginya. Dalam perjalanan, kendaraan yang ditumpangi berpapasan dengan warga yang tengah menggelar acara. Sopir rombongan memberi salam, dan warga membalasnya dengan ramah.

“Hal kecil seperti itu sangat berkesan bagi saya. Itu menunjukkan budaya yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap pertemuan itu dapat semakin mempererat hubungan, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perfektur Shiga Pemerintah Jepang.

“Di Jawa Tengah, masyarakatnya ramah, alamnya indah, keamanannya terjamin, dan perizinannya mudah. Kami terus berkomitmen memberikan kemudahan berusaha bagi para investor,” katanya.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat strategis untuk investasi di Pulau Jawa. Luas wilayahnya sekitar 3,3 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa. Potensi itu, menurutnya perlu didukung oleh investasi, tidak hanya dari Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga dari negara-negara Asia, termasuk Jepang.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/delegasi-shiga-jepang-terkesan-dengan-keramahan-warga-jawa-tengah/

Baca Terusannya »»  

Terima Audiensi PFA Elite Camp, Wapres Dukung Talenta Muda Papua Berlaga di Austria

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Papua Football Academy (PFA) Elite Camp di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/02/2026) siang. Pada pertemuan tersebut, Wapres memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda Papua yang akan mengikuti program training camp dan seleksi bersama klub-klub sepak bola di Austria selama tiga minggu.

Dalam arahannya, Wapres berpesan agar para pemain memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal, menjaga semangat dan fokus, serta terus belajar demi mengharumkan nama Indonesia.

Direktur Akademi PFA, Wolfgang Pikal, menyampaikan bahwa Wapres memberikan sambutan hangat sekaligus motivasi kepada para pemain agar tampil maksimal selama di Austria.

“Tadi Pak Wapres sampaikan anak-anak harus banggakan Indonesia, banggakan keluarga, dan berikan kontribusi yang baik untuk sepak bola dan masyarakat Indonesia. Ini kesempatan yang sangat baik bagi mereka,” ujar Wolfgang.

Salah satu pemain PFA Elite Camp Austria, Dolvi Theofilus Salossa, mengungkapkan rasa senangnya dapat bertemu langsung dengan Wapres sebelum keberangkatan ke Austria.

“Tadi di ruangan kita ngobrol-ngobrol saja dengan Bapak Wakil Presiden. Senang sekali bisa bertemu. Pesannya harus semangat, fokus, dan terus belajar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, para pemain menyerahkan jaket dan bola untuk ditandatangani Wapres sebagai simbol dukungan dan doa sebelum keberangkatan. Selain itu, untuk menambah semangat, Wapres juga memberikan sepatu kepada para pemain.

Manager Sports Management & Community Affair PT Freeport Indonesia, Jan Jay Adii, menegaskan bahwa Wapres menaruh perhatian khusus terhadap keberlanjutan program PFA serta pengembangan fasilitas olahraga di Papua. Menurutnya, Wapres menilai talenta muda Papua memiliki potensi besar yang perlu didukung melalui penguatan sarana dan prasarana yang memadai.

“Pak Wapres juga menyampaikan bahwa akan lebih memperhatikan terutama terkait fasilitas yang perlu dibangun untuk mendukung cita-cita anak-anak Papua,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Garuda Gemah Nusantara, Rizky Aidi, menyampaikan bahwa program Papua Football Academy yang didukung PT Freeport Indonesia sejak 2022 bertujuan membuka peluang lebih luas bagi talenta muda dari Timur Indonesia.

“Talenta-talenta dari Timur tidak kalah bersaing. Kesempatan tiga minggu di Austria bersama tiga klub ini menjadi momentum bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang karier profesional,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia unggul dan pemerataan kesempatan bagi generasi muda di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mendorong agar talenta-talenta dari daerah, termasuk Papua, memperoleh akses pembinaan, fasilitas, dan jejaring internasional yang memadai sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

Sumber ;  https://www.wapresri.go.id/terima-audiensi-pfa-elite-camp-wapres-dukung-talenta-muda-papua-berlaga-di-austria/

Baca Terusannya »»  

Gubernur Ahmad Luthfi Relokasi 900 Rumah Korban Tanah Gerak di Tegal Hingga Purbalingga

 

SEMARANG – Relokasi korban bencana tanah gerak di Jawa Tengah dipercepat. Sampai saat ini tercatat ada 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi, terbanyak di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang, dan Batang.

Percepatan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selain wilayah tempat tinggal warga yang tak aman, juga masih tingginya curah hujan yang menyebabkan potensi bencana berlipat. Ditargetkan, secepatnya warga pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara.

“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Rabu, (11/2/2026.

Lahan relokasi ini bukan semata tempat tinggal yang aman. Pemprov Jateng juga memperhatikan akses untuk pendidikan anak-anak, hingga akses mata pencaharian.

Dia merinci, ada 800 rumah yang akan direlokasi dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 Pemalang, dan 20 Batang.

Usai menentukan lokasi relokasi, langkah berikutnya adalah edukasi pada warga, agar segera mau pindah, lantaran tak semua warga dengan sukarela pindah ke hunian sementara. Alasannya, pekerjaan hingga harta benda yang terpaksa ditinggalkan.

Untuk itu Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri, untuk memberikan edukasi. Pemkab juga diminta terus mendekati masyarakat.

Di sisi lain, gubernur meminta Dinas Sosial mendata secara lengkap semua warga yang terdampak. Bukan hanya nama dan asal, namun juga pekerjaan hingga harta benda yang dimiliki. Tujuannya, saat proses relokasi tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang.

Saat ini, lanjut Luthfi, warga terdampak tanah gerak Kabupaten Tegal masih tinggal di pengungsian. Semua kebutuhan dipastikan tercukupi. Termasuk untuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.

“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tandasnya.

Selanjutnya ia juga meminta pada bupati maupun wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika ada bencana yang berbahaya meski skalanya tak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan, yakni bukan hanya perihal evakuasi korban bencana namun juga perbaikan lebih lanjut.

“Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.

Luthfi juga berpesan pada warga Jawa Tengah untuk tetap waspada akan adanya bencana alam. Lantaran saat ini curah hujan masih tinggi, dan potensi longsor, banjir, rob, tanah gerak bisa saja terjadi.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/gubernur-ahmad-luthfi-relokasi-900-rumah-korban-tanah-gerak-di-tegal-hingga-purbalingga/

Baca Terusannya »»  

Selama Setahun, Backlog Rumah di Jateng Berkurang 274.514 Unit

 

SEMARANG — Berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan asosiasi perumahan, angka kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah, berkurang sebanyak 274.514 unit selama 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, pada awal 2025 backlog di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Sepanjang tahun itu sudah tertangani sekitar 274.514 unit, sehingga masih menyisakan backlog sekitar 1.058.454 unit.

“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI), termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Rabu (11/2/2026).

Dia mendorong agar backlog rumah segera dituntaskan, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Untuk menggenjot upaya itu, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu juga merehabilitasi maupun membangun rumah, untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Luthfi berharap, asosiasi perumahan dan pengembang perumahan berperan untuk ikut serta menyediakan rumah, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Sekaligus mendukung program 3 juta rumah, yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.

Meski demikian, Luthfi menegaskan, dalam pengembangan perumahan harus memperhatikan lahan yang tersedia. Tidak boleh mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman. Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/ kota, yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah.

Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto mengatakan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat besar sekali dalam mewujudkan rumah layak huni. Setiap tiga bulan sekali, REI Jateng selalu melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi, terkait percepatan program 3 juta rumah yang digagas Presiden RI.

“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota, untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Hermawan menjelaskan, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sangat membantu untuk memenuhi target pengembangan perumahan. Apalagi setelah ada penambahan kuota untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/selama-setahun-backlog-rumah-di-jateng-berkurang-274-514-unit/

Baca Terusannya »»  

Menilik Komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Bangun Zona Integritas di Tiap Lini

 

JAKARTA – Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat hadir dari komitmen untuk mendobrak perubahan-perubahan konkret yang dimulai dari unit kerja terkecil di instansi pemerintah.

Perubahan nyata ini salah satunya diejawantahkan melalui implementasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja. Manfaatnya, setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur dampaknya dengan baik sehingga setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan.

Sejalan dengan itu, Zona Integritas (ZI) menjadi predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya melakukan evaluasi AKIP untuk mengukur kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan bagi instansi pemerintah. Zona Integritas pada satuan dan unit kerja di instansi pemerintah pun dievaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam mereform unit kerja menjadi unit kerja yang memiliki integritas, kinerja tinggi, dan memiliki pelayanan publik yang prima.

Pada evaluasi ZI di tahun 2025, 204 unit kerja memperoleh predikat menuju WBK dan 108 unit kerja memperoleh predikat menuju WBBM. Kementerian Hukum menjadi salah satu Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak di Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan saat ini kementerian yang dipimpinnya terus berbenah dalam reformasi birokrasi di bidang hukum. Ia beserta jajaran memastikan perencanaan dan penganggaran semakin berorientasi pada hasil dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus melakukan bertransformasi. Kami sampaikan agar Kementerian Hukum bisa menjadi laboratorium Kementerian PANRB terkait dengan reformasi birokrasi,” ujar Supratman dalam SAKIP dan ZI Awards 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Supratman mengungkapkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Hukum terus digalakkan di semua area, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. Ia pun menilai bahwa digitalisasi dalam birokrasi berperan penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan penyederhanaan prosedur layanan.

“Mulai dari perencanaan anggaran, analisis beban kerja, sampai kepada outcome-nya harus betul-betul diperhatikan. Termasuk manajemen talenta di Kementerian Hukum, tidak ada anak emas. Siapa yang berprestasi, yang punya kapasitas dan inovasi, kita beri penghargaan,” imbuhnya.

Tidak hanya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pun turut menjadi Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menguraikan dalam mendorong budaya kinerja dan integritas yang berkelanjutan di Kementerian Imipas diperlukan berbagai instrumen dengan pendekatan yang berbeda.

“Ketika kami ada di sektor privat, BUMN, banyak instrumen untuk mendorong kinerja. Ketika kami ada di public sektor, tentu ada aturan-aturan main atau keterbatasan, tetapi itu tidak menutup atau pun menahan semangat kami beserta seluruh jajaran dari Menteri, KUPT sampai pegawai di seluruh pelosok untuk berkinerja,” jelas Silmy.

Silmy mengungkapkan Zona Integritas mendorong komitmen dan tanggung jawab Kementerian Imipas dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

“Dengan program seperti ini memacu kinerja para anggota, para pimpinan UPT, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat di Indonesia. Baik itu program digitalisasi maupun juga hal-hal yang menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan,” pungkas Silmy. 

 

 

Sumber :  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menilik-komitmen-pimpinan-instansi-pemerintah-bangun-zona-integritas-di-tiap-lini

Baca Terusannya »»  

Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi terkuat dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Menteri Rini, selama bertahun-tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi dasar penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai mesin penggerak pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan arahan Presiden bahwa salah satu syarat keberlangsungan sebuah peradaban adalah hadirnya birokrasi yang unggul. Birokrasi yang unggul akan memperkuat kapasitas negara, memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambah Menteri Rini.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik, baik kepada masyarakat maupun layanan kepegawaian, terus didorong untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Upaya ini menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029.

“Saat ini capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi,” jelas Menteri Rini.

Sejalan dengan arah tersebut, hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di seluruh level pemerintahan. Nilai SAKIP kementerian/lembaga tercatat 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89.

Melalui SAKIP, pemerintah juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

Terkait penguatan integritas, Menteri Rini menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai upaya membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatan ini dilakukan melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi secara luas.

“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi, sementara penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja sebagai titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Selain itu, Menteri Rini menyampaikan bahwa implementasi SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.

Kedepan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas Presiden secara bersama-sama.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menteri PANRB menyampaikan harapan agar para penerima apresiasi dan penghargaan SAKIP dan ZI dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas, memperkuat orientasi hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.

 

Sumber :  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-birokrasi-jadi-fondasi-penguatan-negara-sakip-dan-zi-dorong-kinerja-berdampak

Baca Terusannya »»  

Biar Nggak Ketipu Loker Palsu, Lowongan Kerja Kini Terkumpul di Karirhub

 

 

Jakarta — Untuk membantu pencari kerja mengurangi risiko tertipu lowongan kerja palsu sekaligus menghemat waktu pencarian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengintegrasikan Karirhub dengan job portal swasta. Lewat langkah ini, masyarakat bisa mengakses lowongan dari berbagai sumber dalam satu platform, tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau situs. 

“Karirhub menjadi pintu masuk yang memudahkan pencari kerja. Informasi lowongan kerja makin terpusat, sumbernya jelas, dan lowongan yang ditampilkan diverifikasi oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker agar masyarakat lebih terlindungi. Selain itu, pelamar bisa memilih jalur melamar yang paling praktis sesuai skema integrasi yang tersedia,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Upaya integrasi ini merupakan bagian dari penguatan layanan pasar kerja nasional melalui Karirhub. Kerja sama dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan job portal mitra dan mulai dirintis sejak Agustus 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli.

“Kemnaker menggandeng total delapan job portal swasta untuk diintegrasikan. Hingga saat ini, empat job portal telah terhubung dan dapat diakses resmi di Karirhub, yakni HiredToday, Toploker, Redy, dan Glints. Empat job portal lainnya masih dalam tahap proses integrasi sistem,” kata Cris.

Agar publik mudah mengenali asal informasi, lowongan dari portal mitra yang tampil di Karirhub (karirhub.kemnaker.go.id) dilengkapi penanda/logo sumber pada tampilan lowongan. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui asal informasi secara jelas saat memilih lowongan kerja.

Kemnaker, lanjut Cris, menyiapkan dua skema integrasi. Skema pertama adalah full integrasi, yaitu lowongan tampil di Karirhub dan pencari kerja bisa melamar tanpa berpindah platform. Dengan persetujuan pengguna, data lamaran dikirimkan kepada perusahaan melalui job portal mitra, sementara proses rekrutmen mulai seleksi awal, wawancara, hingga keputusan akhir diterima atau ditolak dikelola oleh perusahaan melalui job portal mitra. Status proses rekrutmen dapat dipantau secara otomatis melalui Karirhub. Skema full integrasi ini telah diterapkan pada job portal HiredToday.

Skema kedua adalah semi full integrasi, di mana lowongan kerja dari job portal mitra tetap ditampilkan di Karirhub, namun pencari kerja yang ingin melamar akan diarahkan ke situs web job portal masing-masing untuk melakukan registrasi dan proses lamaran. Pada skema ini, Karirhub berperan sebagai media publikasi lowongan kerja, sedangkan seluruh proses rekrutmen dilakukan sepenuhnya di platform job portal mitra. Skema semi full integrasi saat ini sudah diterapkan pada Toploker, Redy, dan Glints.

"Ke depan kerja sama ini akan terus diperluas dan diperkuat agar akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja yang terpercaya semakin mudah, sekaligus membuka lebih banyak pilihan peluang kerja lintas sektor," kata Cris.

Berdasarkan data Pusat Pasar Kerja Kemnaker, sepanjang 2025 terdapat 115.182 lowongan kerja di Karirhub dari 2.135 perusahaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan Karirhub melalui tautan resmi, memperhatikan penanda sumber lowongan, dan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan kerja secara lebih aman dan tepat.

 

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/biar-nggak-ketipu-loker-palsu-lowongan-kerja-kini-terkumpul-di-karirhub 

Baca Terusannya »»  

Menkomdigi: Platform Digital Wajib Patuh Hukum Indonesia dan Lindungi Pengguna

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional serta memastikan algoritma dan kebijakan mereka tidak merugikan masyarakat Indonesia.

Dengan jumlah pengguna internet mencapai sekitar 229 juta orang, Meutya menyatakan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan yurisdiksi hukum yang harus dihormati.

“Internet memang tanpa batas. Tapi ketika platform mengambil traffic dan keuntungan dari Indonesia, maka mereka wajib patuh pada hukum Indonesia,” tegasnya dalam dalam Rapat Pimpinan Kepolisian RI di Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026).

Meutya mengungkapkan pemerintah menutup konten bermuatan pornografi dari fitur Grok di platform X karena melanggar aturan.

Indonesia menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut.

Beberapa hari setelah penutupan, perwakilan regional dan global platform tersebut datang ke Indonesia dan menyepakati perubahan algoritma serta penerapan geotagging khusus Indonesia.

“Atas dasar kepatuhan hukum, kita tutup. Mereka kemudian setuju mengubah algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, sejak 20 Oktober pemerintah telah menurunkan sekitar 3 juta konten judi online.

Data PPATK menunjukkan nilai transaksi judi online turun dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun.

Menurut Meutya, capaian ini lahir dari kerja bersama Kemkomdigi dan Polri.

“Kalau hanya penutupan tanpa penegakan hukum, tidak akan ada efek jera. Ini hasil kombinasi prevention dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, saya meminta penguatan koordinasi karena tren penipuan digital biasanya meningkat pada periode tersebut.” ungkapnya.

Meutya menegaskan agenda digital 2026 bergerak pada tiga fokus, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga, dengan sinergi erat bersama Kepolisian RI untuk memastikan ruang digital Indonesia aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak dikeluarkan untuk infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Sumber :  https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-platform-digital-wajib-patuh-hukum-indonesia-dan-lindungi-pengguna

Baca Terusannya »»  

Tingkatkan Kesadaran Lingkungan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Siapkan Gerakan Bersih Sampah

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas sebuah gerakan bersih-bersih sampah mulai dari lingkup terkecil. Gagasan tersebut muncul sebagai salah satu upaya dan tindak lanjut, untuk menumbuhkan kembali kesadaran lingkungan dan penataan pengelolaan sampah.

Gerakan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), yang digagas oleh pemerintah pusat. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia bersih dari sampah, dan zero sampah pada 2029.

“Saya ulangi. Sampah, sampah, sampah. Bapak Presiden sangat komitmen (tentang sampah). Jadi sampah harus segera dieksekusi,” kata Ahmad Luthfi, saat memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).

Dalam praktiknya, kata Luthfi, gerakan tersebut ada yang sifatnya rutinitas dan ada yang gradualitas. Rutinitas tersebut dapat berupa gerakan bersih-bersih sampah di lingkungan atau kantor masing-masing, misalnya dua hari dalam sepekan.

Sementara yang bersifat gradualitas, dia bermaksud menggandeng seluruh instansi vertikal dan horisontal yang ada di Jawa Tengah, untuk melakukan kegiatan bersih-bersih bersama di titik yang banyak sampah. Gerakan tersebut harus masif dan berkelanjutan dilakukan sampai tingkat kabupaten/ kota.

“Kita ajak Polda, Kejaksaan, Kodam, dan seluruh instansi. Kita turun bersama cari sampah. Bisa seminggu sekali, sehingga getaran efeknya dirasakan untuk kita, dan sekaligus mendidik masyarakat untuk bersih-bersih dari sampah,” katanya.

Dibeberkan Luthfi, sejumlah kabupaten/ kota di Jateng juga sudah banyak yang melakukan inovasi dalam pengelolaan sampahnya. Misalnya, misalnya wilayah Pekalongan Raya sudah menyiapkan tempat di Kabupaten Pekalongan, untuk membuat tempat pengolahan sampah terpadu regional.

Selanjutnya ada juga di Kabupaten Tegal yang juga meliputi Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Wilayah lain seperti Solo Raya, juga sedang mengupayakan untuk mencari tempat. Lalu ada Semarang Raya yang juga sudah mulai membahas pengolahan sampah regional.

Pengolahan sampah terpadu regional tersebut untuk pengolahan di atas 1.000 ton per hari. Sementara untuk yang tidak bisa membuat tempat pengolahan regional, dapat menggunakan model RDF yang hanya membutuhkan 100-200 ton per hari.

“Ini harus cepat, karena persoalan sampah sudah menjadi proyek vital nasional,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan gerakan bersih sampah yang disampaikan Ahmad Luthfi tersebut. Gerakan tersebut merupakan dukungan dan implementasi yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah, terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas oleh pemerintah pusat.

“Terkait tempat pengolahan sampah, koordinasi dengan kabupaten/ kota masih terus dilakukan. Ini adalah momentum untuk akselerasi pengelolaan sampah,” katanya.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/tingkatkan-kesadaran-lingkungan-ahmad-luthfi-siapkan-gerakan-bersih-sampah/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Dialog Strategis Bersama Pengusaha Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa malam, 10 Februari 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung cukup intensif.

“Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis .

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara Kepala Negara dan pelaku usaha dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ungkap Seskab Teddy.

Para pengusaha yang hadir turut menyatakan kesamaan pandangan dan komitmen kuat untuk mendukung agenda besar pemerintahan. Dukungan tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi pembangunan nasional.

“Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” tulis Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengajak dunia usaha untuk mengambil peran aktif bersama dengan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. “Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” jelas Seskab Teddy.

Pertemuan ini mencerminkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

 

 

Sumber : https://www.presidenri.go.id/berita-lainnya/presiden-prabowo-tekankan-semangat-indonesia-incorporated-dalam-dialog-strategis-bersama-pengusaha-nasional/ 

Baca Terusannya »»  

BMKG: Perubahan Iklim Nyata, Siklon Senyar Pecahkan Rekor Curah Hujan Tertinggi Sejak 1991

 

Medan, 10 Februari 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi dan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan intensitas curah hujan ekstrem yang belakangan terjadi di wilayah Indonesia.

 

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menyoroti fenomena Siklon Tropis Senyar yang melanda wilayah Sumatra di penghujung tahun 2025 lalu. Menurutnya, Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan yang melampaui batas normal dan mencatatkan rekor baru di beberapa wilayah.

 

“Siklon Senyar telah menghasilkan rekor curah hujan dasarian III November tertinggi sejak tahun 1991. Di Kecamatan Koto Tangah, Sumatra Barat, curah hujan selama periode bencana mencapai sekitar tiga kali lipat dari hujan normal di bulan November. Di Singkil Utara, Aceh, curah hujan mencapai dua kali lipat dari kondisi normalnya,” kata Ardhasena di Universitas Sumatra Utara, Selasa (10/2).

 

Dalam diskusi ilmiah bertajuk ‘Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra pada November-Desember tahun 2025’, ia menjelaskan bahwa fenomena alam laiknya Siklon Tropis Senyar merupakan bagian dari tren pemanasan global yang konsisten.

 

Di sisi lain, tren perubahan iklim yang terjadi saat ini dibuktikan dengan berbagai catatan yang telah BMKG analisis. Buktinya adalah tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia dengan suhu rata-rata mencapai 27,5°C. Sementara itu, tahun 2025 tercatat sebagai tahun terpanas urutan keenam (27,04°C) dalam sejarah pengamatan di Indonesia dengan anomali suhu +0,38°C di atas rata-rata periode normal 1991-2020.

 

Ardhasena menjelaskan bahwa kedepan kondisi iklim Indonesia cukup mengkhawatirkan jika tidak dilakukan langkah mitigasi secara kolektif.Hasil analisis BMKG mencatat di masa mendatang peningkatan suhu masih akan terus terjadi di mana seluruh wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan suhu hingga 1,6°C pada periode 2021-2050.

 

Tidak hanya itu, perubahan iklim juga akan mendorong perubahan pola hujan yakni wilayah utara Indonesia diproyeksikan menjadi lebih basah (hingga 8%), sementara wilayah selatan menjadi lebih kering (hingga -9%). Dampaknya, curah hujan yang sebelumnya memiliki periode ulang 100 tahun akan terjadi jauh lebih sering di masa depan.

 

“Sebagai contoh, hujan intensitas 250 mm yang tadinya berulang 100 tahun sekali, diprediksi akan muncul setiap kurang dari 20 tahun,” ujarnya.

 

Dampak lain perubahan iklim yang tak kalah kritis adalah mencairnya tutupan es di Puncak Jaya, Papua, yang telah berkurang sekitar 98% sejak tahun 1988 dan diperkirakan akan habis sepenuhnya pada akhir 2025 atau awal 2027. Selain itu, kenaikan permukaan laut di Indonesia mencapai laju 4,36 mm/tahun, yang mengancam wilayah pesisir dengan banjir rob dan abrasi.

 

Melalui diskusi ini, BMKG mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap variabilitas iklim guna menjaga keberlanjutan ekonomi dan kelestarian lingkungan di tengah tantangan pemanasan global yang terus berlanjut.

 

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-perubahan-iklim-nyata-siklon-senyar-pecahkan-rekor-curah-hujan-tertinggi-sejak-1991 

Baca Terusannya »»  

Ikuti Voting Offline PSSI Awards 2026 di MRT Jakarta, Dapatkan Tiket FIFA Series dan Beragam Hadiah Menarik

 

PSSI menghadirkan voting offline PSSI Awards 2026 di MRT Jakarta sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam ajang apresiasi sepak bola nasional.

Melalui aktivitas ini, Garuda Fans tidak hanya dapat menyalurkan suara secara langsung, tetapi juga dapat membawa pulang beragam hadiah menarik.

Booth PSSI Awards bakal hadir di dua titik strategis, yakni MRT Blok M dan MRT Bundaran HI.

Voting offline di MRT Blok M akan berlangsung pada 10-15 Februari 2026, berlokasi dekat Pintu Exit D. Selanjutnya, booth PSSI Awards juga akan hadir di MRT Bundaran HI Creative Hall pada 17-22 Februari 2026.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemilih, PSSI menyiapkan beragam hadiah menarik sepanjang periode voting PSSI Awards 2026.

Hadiah tersebut antara lain Tiket FIFA Series 2026™️, Official Match Ball by Partner, serta Official Fashion by Partner.

Untuk mengikuti program ini, pengunjung cukup datang ke booth PSSI Awards, melakukan voting, lalu membagikan aktivitas di booth melalui Instagram Story dengan menyertakan mention @pssi dan @kitagaruda, serta tautan link.awards.pssi.org.

Sebagai informasi, periode voting publik PSSI Awards 2026 berlangsung mulai 6 Januari hingga 26 Februari 2026. Selain voting offline di MRT Jakarta, Garuda Fans juga dapat berpartisipasi secara daring melalui laman resmi awards.pssi.org, dengan syarat memiliki Garuda ID.

Melalui kehadiran voting offline di ruang publik, PSSI berharap partisipasi dan antusiasme masyarakat terhadap PSSI Awards 2026 terus meningkat, sekaligus memperkuat kedekatan sepak bola nasional dengan para pendukungnya.

Berikut Kategori PSSI Awards 2026:

1. Men’s Player of the Year
2. Women’s Player of the Year
3. Men’s Goalkeeper of the Year
4. Women’s Goalkeeper of the Year
5. Men’s Young Player of the Year
6. Women’s Young Player of the Year
7. Goal of the Year
8. Assist of the Year
9. Save of the Year

Special Recognition Awards:

1. Referee of the Year
2. Assistant Referee of the Year
3. Legend of the Year
4. PSSI Provincial Association of the Year
5. ⁠Grassroots Development Program of the Year
6. Football Development Program of the Year
7. Supporter of the Year
8. Man Behind the Jersey of the Year

 

 

 

Sumber ; https://www.pssi.org/news/ikuti-voting-offline-pssi-awards-2026-di-mrt-jakarta-dapatkan-tiket-fifa-series-dan-beragam-hadiah-menarik 

Baca Terusannya »»