Kesepakatan ASEAN DEFA (Digital Economy Framework Agreement) Berhasil Diselesaikan, Penandatanganan di KTT ASEAN November 2026

 

Di tengah pesatnya kemajuan transformasi digital global, ASEAN mengambil langkah besar melalui inisiatif ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diinisiasi pada saat Keketuaan Indonesia tahun 2023. Sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia, DEFA diharapkan menjadi penggerak utama integrasi ekonomi digital ASEAN, sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat digital dunia. Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari USD1 trilliun, pada 2030 menjadi USD2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri  the ASEAN Economic Community (AEC) Council (AECC Meeting) ke-27, yang berlangsung pada tanggal 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Pertemuan puncak tingkat Menteri Ekonomi ASEAN ini dihadiri oleh para pemimpin tinggi yang membidangi urusan perekonomian dari seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Menteri/ Secretary of Trade and Industry Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque, Deputy Prime Minister sekaligus Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.

Dalam pertemuan AEC tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyelesaian isu krusial dalam Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perkembangan Ekonomi Digital sangat dinamis, dan harus ditanggapi dengan bijaksana oleh ASEAN. “Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital,” ujar Menko Airlangga yang kemudian disambut dengan apresiasi dari seluruh negara peserta pertemuan.

“Seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan semua substansi perundingan pada Putaran ke-21 (final) di bulan Mei 2026, berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu ini. Target tegas kita, penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada bulan November tahun ini (KTT ASEAN), setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara,” ujar Menko Airlangga di akhir pertemuan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan bahwa pasca penandatanganan, proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Hal ini mencerminkan urgensi dan komitmen kolektif untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan.

Bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta menundukung aksesi OECD yang mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber. Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Pambudi.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6918/kesepakatan-asean-defa-digital-economy-framework-agreement-berhasil-diselesaikan-penandatanganan-di-ktt-asean-november-2026 

Baca Terusannya »»  

Menlu Sugiono: Kesatuan ASEAN merupakan Kunci Menghadapi Krisis Global

 

Cebu, Filipina - Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kerja sama ASEAN yang lebih erat dalam merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal ini disampaikan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Minister’s Meeting / AMM) yang berlangsung pada tanggal 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.

Berbicara di hadapan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Menlu Sugiono juga apresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini.

“Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan,” ujar Menlu Sugiono.

Semakin banyaknya negara yang bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) mencerminkan kepercayaan yang terus berlanjut terhadap ASEAN. Menlu RI menekankan bahwa kemitraan yang dijalin ASEAN dengan mitra wicaranya harus terus diperkuat demi mencapai hasil yang konkret dan konstruktif untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Untuk itu, guna memperluas kemitraan ASEAN, Menlu RI juga menyampaikan dukungan Indonesia untuk Turkiye dapat segera menjadi mitra wicara ASEAN.

Menlu Sugiono dalam kesempatan ini juga kembali menyerukan pentingnya stabilitas Myanmar, serta dukungan terhadap Timor-Leste sebagai anggota baru ASEAN.

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan sebagai bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 dan rangkaian pertemuan terkait. Pertemuan dilakukan di bawah Keketuaan Filipina dengan tema “Navigating Our Future, Together” dengan fokus pada pembahasan mengenai respon ASEAN terhadap situasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Menlu Sugiono akan mendampingi Presiden Republik Indonesia dalam KTT ASEAN yang akan berlangsung pada 8 Mei 2026. Sepanjang rangkaian pertemuan, Indonesia akan terus mendorong persatuan dan sentralitas ASEAN dalam membangun ketahanan kawasan serta memastikan ketahanan pangan dan energi.

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/menlu-sugiono-kesatuan-asean-merupakan-kunci-menghadapi-krisis-global 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking Mengenai Percepatan Proyek Energi Terbarukan

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin langsung sidang atas laporan pada kanal debottlenecking sebagai saluran pengaduan resmi milik Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang kini telah berganti nama menjadi Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE).

Sidang tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai hambatan yang menghambat realisasi investasi strategis di Indonesia. Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Satgas P3M-PPE kini memiliki mandat yang lebih kuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

"Ini menunjukkan pemerintah serius untuk memperbaiki iklim investasi. Seluruh kementerian terlibat secara intensif untuk memastikan program percepatan pembangunan berjalan tanpa hambatan teknis yang berlarut-larut," ujar Menkeu di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (7/5).

Sidang hari ini membahas dua kasus, yaitu terkait dengan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling yang disampaikan oleh PT Indo Acwa Tenaga Saguling, sementara sidang kedua membahas Perjanjian kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Pemerintah Kota Makassar yang disampaikan oleh PT Sarana Utama Synergy.

Melalui sidang ini, Kementerian Keuangan berharap sinergi antar kementerian dan lembaga dapat semakin solid dalam menghilangkan sumbatan investasi (debottlenecking), sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai melalui realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Hingga 5 Mei 2026, tercatat sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking, baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.

Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari keseriusan Pemerintah dalam memastikan setiap hambatan yang menghalangi investasi dan kegiatan usaha dapat diurai secara konkret, terstruktur, dan berkelanjutan, demi terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, pasti, dan kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Percepatan-Energi-Terbarukan 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Ajak ASEAN Percepat Jaringan Energi dan Ketahanan Pangan Kawasan

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Menurut Presiden Prabowo, tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis (07/05/2026).

Kepala Negara menyampaikan bahwa kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Presiden Prabowo pun mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Presiden Prabowo turut mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya.

“Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Presiden.

Selain pengembangan energi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

“Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita,” kata Presiden.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.

“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” pungkas Presiden.

Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_ajak_asean_percepat_jaringan_energi_dan_ketahanan_pangan_kawasan

Baca Terusannya »»  

Indonesia Pacu PLTS 100 GW, Presiden Prabowo Tekankan Kolaborasi Energi Bersih ASEAN

 

CEBU - Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan. Hamparan sinar matahari di wilayah tropis, aliran sungai-sungai besar, hingga potensi angin di kawasan pesisir menjadi kekuatan baru yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.

"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat.

Prabowo mendorong langkah konkret negara anggota forum untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo (Kalimantan), perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Presiden Prabowo turut mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya. "Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun (pembangkit listrik) tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar," ujar Presiden.

Sementara itu, usai mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT BIMP-EAGA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan konferensi ini mengesahkan dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035, yang merupakan kerangka strategis yang diadopsi pada KTT ke-16 Mei 2025 untuk menjadikan kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina lebih tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara ekonomi Visi ini berfokus pada penguatan konektivitas, transformasi pariwisata, dan pembangunan ekonomi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, empat negara BIMP-EAGA juga membuat klaster-klaster yang berfokus pada sektor pembangunan tertentu, salah satunya ialah Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC), dimana Indonesia menjadi Ketua PEIC untuk periode 2022-2025, yang selanjutnya diketuai oleh Malaysia untuk periode 2026-2029.

"Hasil dari klaster ini meliputi proyek interkoneksi jaringan listrik, proyek energi terbarukan, elektrifikasi pedesaan, dan program efisiensi energi serta konservasi energi. Program ini akan memperkuat kolaborasi subregional, sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah menjalankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam transisi energi, yaitu dengan meningkatkan bauran energi baru terbarukan; memanfaatkan sumber energi baru seperti hidrogen, nuklir, dan ammonia; melakukan elektrifikasi dengan kendaraan listrik (EV) dan kompor induksi; efisiensi energi; moratorium PLTU baru; serta dengan CCS/CCUS.

"Kita juga sedang mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi pemakaian fosil. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut," pungkas Bahlil.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/indonesia-pacu-plts-100-gw-prabowo-tekankan-kolaborasi-energi-bersih-asean 

Baca Terusannya »»  

Sejalan Arahan Presiden, Menteri ESDM Dorong Penguatan Konektivitas Infrastruktur Energi Subkawasan

 

CEBU -- Pemerataan akses energi, terutama di wilayah terluar Indonesia, masih menjadi tantangan yang terus diupayakan pemerintah. Di sejumlah daerah pelosok, masyarakat masih bergantung pada genset dengan biaya operasional tinggi, sementara aktivitas ekonomi dan layanan publik berjalan terbatas akibat pasokan listrik yang belum sepenuhnya andal. Persoalan tersebut kembali disuarakan Indonesia dalam Special BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) Leaders' Summit di Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden RI dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi kawasan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Bahlil, kerja sama subregional tidak hanya berfokus pada konektivitas antarnegara, tetapi juga harus mampu menghadirkan akses listrik yang merata, andal, dan terjangkau hingga ke daerah paling terpencil.

"Pertemuan ini merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 untuk mendorong pembangunan di daerah 3T bagi empat negara anggota," kata Bahlil di sela-sela forum.

Bahlil mengatakan, forum BIMP-EAGA menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan kelistrikan lintas kawasan, terutama melalui proyek interkoneksi energi, elektrifikasi pedesaan, hingga pengembangan energi baru terbarukan. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil memperoleh akses energi yang lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," ujar Bahlil.

Melalui partisipasi aktif ini, Kementerian ESDM optimis bahwa pondasi kerja sama empat negara akan semakin kokoh untuk bersinergi dalam membangun infrastruktur energi. Sehingga diharapkan tidak hanya mengamankan rantai pasok masing-masing negara, tetapi juga mengakselerasi Asia Tenggara sebagai poros pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato di KTT tersebut menegaskan bahwa BIMP-EAGA harus terus berkembang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan secara lebih nyata. Menurut Presiden, kerja sama subkawasan tersebut harus menjadi lebih adaptif, berdampak, dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.

"Dengan semangat itu, BIMP-EAGA harus terus berkembang. BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita," lanjutnya.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota saat ini adalah melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo menyebut bahwa visi BIMP-EAGA 2035 telah memberikan arah yang jelas, namun tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi yang nyata. "Prioritas kita jelas, melindungi keselamatan dan mata pencaharian rakyat kita. Visi BIMP-EAGA 2035 telah memberi kita arah yang jelas. Sekarang tugasnya adalah mewujudkannya," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

"Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita," tandasnya.

Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan bahwa solidaritas dan kerja sama kawasan menjadi kunci utama bagi ASEAN untuk tetap tangguh menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks.

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sejalan-arahan-presiden-menteri-esdm-dorong-penguatan-konektivitas-infrastruktur-energi-subkawasan 

Baca Terusannya »»  

Di Tengah Gejolak Global, Presiden Prabowo Ajak ASEAN Percepat Jaringan Energi dan Ketahanan Pangan Kawasan

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Menurut Presiden Prabowo, tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis, 7 Mei 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Presiden Prabowo pun mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Presiden Prabowo turut mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya. “Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Presiden.

Selain pengembangan energi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

“Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita,” kata Presiden.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.

“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” pungkas Presiden.

Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/di-tengah-gejolak-global-presiden-prabowo-ajak-asean-percepat-jaringan-energi-dan-ketahanan-pangan-kawasan/ 

Baca Terusannya »»  

Dari Cebu, Presiden Prabowo Serukan Langkah Konkret Wujudkan Visi BIMP-EAGA 2035

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis, 7 Mei 2026. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti urgensi kerja sama yang lebih adaptif dan berdampak, khususnya di bidang ketahanan energi dan pangan.

Mengawali sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atas sambutan hangat dan kepemimpinannya dalam forum tersebut. Kepala Negara menilai bahwa KTT Khusus BIMP-EAGA digelar pada momentum yang sangat penting di tengah meningkatnya tantangan global.

“KTT Khusus ini hadir di saat yang sangat genting. Tantangan yang kita hadapi menuntut kolaborasi yang lebih erat dan efektif di antara kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa BIMP-EAGA harus terus berkembang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan secara lebih nyata. Menurut Presiden, kerja sama subkawasan tersebut harus menjadi lebih adaptif, berdampak, dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.

“Dengan semangat itu, BIMP-EAGA harus terus berkembang. BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota saat ini adalah melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo menyebut bahwa visi BIMP-EAGA 2035 telah memberikan arah yang jelas, namun tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi yang nyata.

“Prioritas kita jelas, melindungi keselamatan dan mata pencaharian rakyat kita. Visi BIMP-EAGA 2035 telah memberi kita arah yang jelas. Sekarang tugasnya adalah mewujudkannya,” ucap Presiden.

Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan bahwa solidaritas dan kerja sama kawasan menjadi kunci utama bagi ASEAN untuk tetap tangguh menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/dari-cebu-presiden-prabowo-serukan-langkah-konkret-wujudkan-visi-bimp-eaga-2035/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenhaj Tegaskan Larangan City Tour Sebelum Armuzna dan Imbau Jemaah Fokus Jaga Kesehatan

 

Makkah (Kemenhaj) — Kemenhaj menegaskan larangan pelaksanaan ziarah atau city tour bagi jemaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selesai dilaksanakan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan jemaah agar tetap sehat dan siap menghadapi fase inti ibadah haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha mengatakan Armuzna merupakan inti pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik prima, stamina yang terjaga, serta kesiapan mental dan spiritual jemaah.

“Larangan ini bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan agar jemaah tidak kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi fase Armuzna. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk,” ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Makkah, Kamis (7/5/2026).

Melalui surat edaran terbaru, Kemenhaj meminta seluruh jemaah maupun pembimbing ibadah KBIHU untuk tidak mengagendakan, memfasilitasi, maupun menyelenggarakan kegiatan ziarah atau city tour ke luar Kota Madinah dan Makkah sebelum seluruh rangkaian ibadah Armuzna selesai dilaksanakan.
Kemenhaj juga meminta pembimbing KBIHU memfokuskan pembinaan jemaah pada penguatan kesiapan fisik, mental, spiritual, serta pemahaman manasik menjelang wukuf dan rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, seluruh pergerakan jemaah wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi, baik PPIH Kloter, bidang perlindungan jemaah, maupun sektor terkait guna menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.

Hingga Rabu, 6 Mei 2026, operasional penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan terkendali. Sebanyak 267 kloter dengan 103.690 jemaah dan 1.064 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Tanah Suci. Sementara itu, 258 kloter dengan 100.125 jemaah telah tiba di Madinah dan 109 kloter dengan 42.340 jemaah telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.

Kemenhaj juga menyampaikan bahwa pemberangkatan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Jeddah telah dimulai sejak 6 Mei 2026. Kloter pertama gelombang kedua berasal dari LOP-12 dengan total 389 jemaah dan 4 petugas.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi haji untuk mempermudah proses perjalanan dari Bandara Jeddah menuju Makkah,” kata Ichsan.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaj kembali menegaskan larangan keras bagi masyarakat untuk berangkat haji tanpa menggunakan visa haji resmi. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan menggunakan visa non-haji, termasuk visa ziarah, visa wisata, visa umrah, maupun skema lain yang tidak sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi. Keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda, hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi,” tegas Ichsan.

Untuk memperkuat pencegahan praktik haji nonprosedural, Kemenhaj bersama Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Haji Nonprosedural.

Dari sisi layanan kesehatan, hingga saat ini tercatat 14.919 jemaah mendapatkan layanan rawat jalan, 153 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, serta 271 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Sebanyak 72 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi.

Kemenhaj juga mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dengan mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung dan topi, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.

“Dengan suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celsius, kedisiplinan menjaga kesehatan menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal,” tutup Ichsan.

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/kemenhaj-tegaskan-larangan-city-tour-sebelum-armuzna-dan-imbau-jemaah-fokus-jaga-kesehatan-1778132519011 

Baca Terusannya »»  

KUR Perumahan Lampung Tembus Rp268,86 Miliar, PKP Genjot Ekonomi Rakyat

 

Lampung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi Lampung sebagai langkah memperkuat sinergi antara sektor perumahan dan penguatan ekonomi masyarakat, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, pengembang, serta pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang besar karena mampu menggerakkan banyak sektor usaha sekaligus membuka lapangan kerja.

“Perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dari tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga sektor jasa ikut tumbuh karena pembangunan perumahan,” ujar Menteri Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menyoroti pentingnya penguatan program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

“KUR Perumahan atau KPP ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga membantu menggerakkan usaha rakyat di sektor perumahan. Dari tukang, toko bangunan, pengembang kecil, sampai UMKM semua ikut bergerak,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha kecil yang bisa merasakan manfaat program tersebut.

“Kita ingin KUR Perumahan ini semakin mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pengusaha baru dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menteri Ara juga menegaskan bahwa program tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah. “Dengan program ini kami ingin membuat orang-orang kaya baru di Lampung. Kita ingin masyarakat tumbuh, usahanya berkembang, ekonominya bergerak, dan kesejahteraannya meningkat melalui sektor perumahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga memberikan apresiasi kepada sektor perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), atas dukungannya terhadap program pembiayaan perumahan rakyat. “Saya mengapresiasi BTN atas dukungannya dalam penyaluran pembiayaan perumahan. Pada acara ini, BTN telah mencatatkan serapan sebesar Rp268,86 miliar dari 264 debitur. Ini capaian yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut aktif mensosialisasikan program KUR Perumahan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Kalau pembiayaan ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan tumbuh banyak pelaku usaha baru di daerah. Ini penting agar sektor perumahan benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif mendukung program pembiayaan perumahan melalui kebijakan yang pro rakyat, termasuk kemudahan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan kawasan hunian.

“Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha harus terus diperkuat agar sektor perumahan benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sektor perumahan turut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Berdasarkan data yang kami rilis pada 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sektor perumahan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujarnya.

Ia berharap sektor perumahan dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional pada periode berikutnya. “Kami berharap sektor perumahan terus berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan-triwulan berikutnya karena dampaknya sangat besar terhadap berbagai sektor usaha dan penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perumahan di Lampung.

“Kami siap mendukung berbagai program perumahan dan pembiayaan rakyat agar masyarakat Lampung semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan perumahan juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian PKP menegaskan bahwa pembangunan perumahan ke depan harus terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP memperkuat komitmennya untuk terus menghadirkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui sektor perumahan. 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kur-perumahan-lampung-tembus-rp26886-miliar-pkp-genjot-ekonomi-rakyat 

Baca Terusannya »»  

Kondisi Sistem Keuangan Tetap Terjaga, di Tengah Ketidakpastian Global, Didukung Koordinasi, dan Sinergi Kebijakan Antarotoritas

 

Jakarta, 7 Mei 2026​

1. Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 April 2026.

2. Prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah. Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 3,4% pada 2025, dengan inflasi global diprakirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 4,1% pada 2025, sebagaimana prakiraan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook edisi April 2026. Kenaikan tekanan inflasi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat (AS). Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor sehingga mendorong penguatan dolar AS dan terbatasnya aliran modal global ke negara berkembang.

3. Ekonomi Indonesia tumbuh kuat, mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Ekonomi triwulan I 2026 tumbuh tinggi hingga 5,61% yoy, lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy, didorong akselerasi belanja Pemerintah, khususnya melalui belanja prioritas yang turut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi didukung oleh kepercayaan konsumen, peningkatan aktivitas ekonomi seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan didukung oleh stimulus dan bantuan sosial Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun, yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi pada periode berikutnya. Investasi tumbuh tinggi didukung mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara, serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas Pemerintah. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 turut didukung oleh aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi (Maret: 50,1), penjualan ritel tumbuh positif (Maret: 2,4% yoy), dan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus (Maret: USD3,3 miliar). Efektivitas koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tecermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) non adjusted sebesar 11,8% yoy di Maret 2026 dan biaya dana perbankan yang semakin efisien. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4% atau lebih, ditopang berbagai sinergi kebijakan dari Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Sinergi dalam upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi terus diperkuat antara Pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan dalam pelaksanaan program prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Satgas juga menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026 Satgas telah menggelar 8 (delapan) sidang, menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
   

4. Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. Neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD5,5 miliar didukung surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas. Selama triwulan I 2026, investasi portofolio asing mengalami net outflows sebesar USD1,7 miliar, dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi dipicu konflik Timur Tengah. Nilai tukar Rupiah pada akhir Maret 2026 sebesar Rp16.995 per dolar AS, melemah 1,88% ptp dibandingkan dengan level akhir tahun 2025. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut. BI meningkatkan intensitas intervensi valas (baik Non-Deliverable Forward-NDF offshore, maupun transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward-DNDF di pasar domestik) serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing. Kebijakan ini diperkuat dengan penyesuaian threshold transaksi valas sejak April 2026. Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil pada level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026. Pada awal triwulan II (hingga 30 April 2026), aliran modal asing mencatat net inflows sebesar USD3,3 miliar, terutama pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang didorong peningkatan imbal hasil pada kedua instrumen. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar USD148,2 miliar, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

5. Inflasi triwulan I 2026 tetap terkendali, dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK pada April 2026 sebesar 2,42% yoy, menurun dibandingkan dengan inflasi Maret 2026 sebesar 3,48% yoy. Inflasi inti menurun menjadi 2,44% yoy seiring tetap terjaganya ekspektasi inflasi dan konsistensi kebijakan moneter BI. Inflasi kelompok volatile food juga turun menjadi 3,37% yoy didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama sejalan dengan berlangsungnya panen raya di daerah sentra serta normalisasi permintaan setelah HBKN Idulfitri. Inflasi kelompok administered prices juga menurun menjadi 1,53% yoy, seiring berakhirnya faktor base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pascabayar sebesar 50% pada Maret 2025, serta didukung dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas harga melalui kebijakan subsidi harga BBM dan listrik. Ke depan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan harga. Selain itu, sinergi Pemerintah dan BI dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya.

6. Pasar SBN sempat mengalami tekanan pada triwulan I 2026 namun menunjukkan perbaikan di awal triwulan II. Tekanan pada pasar obligasi global disebabkan sentimen risk off investor atas ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan implikasinya pada kenaikan inflasi global. Sentimen ini berdampak pada kenaikan yield surat utang secara global. Sejalan dengan kenaikan UST-bond tenor 10 tahun sebesar 38 bps selama Maret 2026, yield obligasi pemerintah negara berkembang bergerak naik antara 14 hingga 298 bps selama periode Maret 2026, termasuk yield SBN yang naik 43 bps. Akibatnya, kepemilikan asing berkurang sebesar Rp21,81 triliun selama Maret 2026. Namun memasuki bulan April, tekanan di pasar SBN domestik mulai berkurang, di mana per 5 Mei 2026, yield SBN 10 tahun turun 6 bps dibandingkan akhir Maret 2026 dan kepemilikan asing meningkat sebesar Rp14,25 triliun dibandingkan akhir Maret 2026.
   

7. Di tengah tekanan global dan volatilitas harga komoditas, APBN menjalankan peran sebagai shock absorber melalui belanja yang efektif. Di tengah potensi harga ICP yang meningkat di atas asumsi APBN 2026, Pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil dan defisit fiskal di bawah 3% PDB, dengan melakukan berbagai mitigasi melalui efisiensi dan penajaman belanja, percepatan belanja pada triwulan I, dan optimalisasi penerimaan negara.

8. Hingga triwulan I 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh kuat sebesar 10,5% yoy. Kualitas penerimaan pajak yang konsisten membaik dan basis pajak yang solid menopang penerimaan pajak yang tumbuh positif 20,7% atau mencapai Rp394,8 triliun (16,7% APBN), serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun (20,2% APBN). Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan I 2026 on track menunjukkan capaian yang baik sebesar Rp112,1 triliun (24,4% APBN), kendati masih terkontraksi -3,0% yoy sebagai dampak penurunan harga minyak bumi di awal tahun dan belum optimalnya lifting migas, serta tidak berulangnya setoran dividen BUMN. Namun, apabila Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, maka PNBP tumbuh 7,0% yoy. 

9. Kinerja Belanja Negara dioptimalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas nasional. Hingga triwulan I 2026, realisasi Belanja Negara mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% yoy. Realisasi Belanja Pusat sebesar Rp610,3 triliun (19,4% APBN) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp204,8 triliun (29,5% APBN). Realisasi Belanja Negara yang tumbuh tinggi tersebut merupakan upaya untuk mendorong agar pola belanja lebih cepat dan lebih merata sehingga multiplier effect-nya lebih kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, Pemerintah berupaya keras mengubah fenomena belanja yang semula slow-low menjadi quick-high, dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas aman.

10. Realisasi Belanja Negara tersebut didukung pencairan THR untuk ASN/TNI/POLRI/Pensiunan, belanja barang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial (bansos) antara lain kartu sembako dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) serta bansos lainnya. Selain itu, belanja modal dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan/rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan, serta mesin. 
    

11. Pembiayaan Anggaran tetap terjaga dalam batas aman dan terkendali dalam mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan I 2026, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target APBN. Pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan cost of fund yang efisien, risiko yang termitigasi dan terkelola dengan baik, serta terjaganya indikator utang pada level yang aman. 
    

12. APBN tetap dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam guncangan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam strategi fiskal tahun 2026, realisasi belanja program prioritas nasional hingga triwulan I yang diarahkan untuk:
    

    a. penguatan dan proteksi daya beli antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, PBI JKN, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (TPG/TPD) Non PNS, dan perumahan. 
    

    b. pelayanan publik antara lain melalui MBG, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. 

    c. stabilisasi harga dan produksi antara lain melalui subsidi energi dan non energi, termasuk subsidi KUR dan pupuk, serta untuk pembelian beras dan gabah oleh Bulog.

    d. infrastruktur dan produktivitas antara lain melalui preservasi jalan dan jembatan, bendungan dan irigasi, revitalisasi sekolah dan madrasah.

13. BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter pada triwulan I 2026 ditempuh dengan mempertahankan suku bunga BI-Rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi, memperkuat kebijakan transaksi valas, dan memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valas dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

14. Konsisten dengan bauran kebijakan tersebut, di bidang moneter BI menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

    a. BI mempertahankan suku bunga kebijakan pada bulan Februari, Maret, dan April 2026 pada level 4,75%, yang konsisten dengan fokus kebijakan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Ke depan, BI siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%.
    

    b. BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, dengan menempuh 7 (tujuh) langkah berikut: 

    i. memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri di berbagai pusat keuangan dunia (a.l. Hong Kong, Singapura, London, dan New York), didukung dengan cadangan devisa yang memadai; 
    

    ii. memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market SRBI untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah; 
    

    iii. melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. BI membeli SBN sebagai bentuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal, yang pada tahun 2026 (hingga 4 Mei 2026) mencapai Rp123,1 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp63,15 triliun;
    

    iv. memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter;
    

    v. memperkuat kebijakan transaksi pasar valas yang berlaku sejak April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah melalui; (i) penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap Rupiah dari USD100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD50 ribu per pelaku per bulan, serta akan diturunkan kembali menjadi USD25 ribu per pelaku per bulan; (ii) peningkatan threshold jual DNDF/Forward dari USD5 juta per transaksi menjadi USD10 juta per transaksi; dan (iii) peningkatan threshold beli dan jual Swap dari USD5 juta menjadi USD10 juta per transaksi, serta memperluas instrumen operasi moneter valas dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction, LCT);

    vi. memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional, melalui  pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) tertentu yang memenuhi persyaratan dari BI guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik; 

    vii. memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi melalui koordinasi dengan OJK, serta memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu yang berlaku sejak April 2026.

15. Di bidang kebijakan makroprudensial, BI terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, melalui:
    

    a. Optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk terus mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel). Hingga minggu pertama April 2026, total insentif KLM mencapai Rp427,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp358,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp224,0 triliun, BUSN sebesar Rp166,6 triliun, BPD sebesar Rp29,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,8 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.
    

    b. Penguatan kebijakan makroprudensial longgar dengan mempertahankan: (i) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank; (iv) Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka kredit Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; (v) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4% dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%.

    c. Penguatan sinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam upaya mendorong sisi demand intermediasi dan memperkuat efektivitas pelonggaran kebijakan makroprudensial guna mendorong kredit/pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan melalui sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) serta publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

    d. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui: (i) pemberian insentif KLM untuk sektor UMKM, Koperasi, inklusi dan berkelanjutan paling tinggi 1,0% dari DPK; (ii) implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusi Makroprudensial (RPIM) yang mendorong kontribusi bank dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM; dan (iii) pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor.

16. Kebijakan Sistem Pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur industri sistem pembayaran serta perluasan akseptasi pembayaran digital.

    a. BI terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP) dan ketentuan pelaksanaannya.
    

    b. BI melakukan peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) pada 30 April 2026 untuk mengakselerasi transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD), antara lain melalui penyelenggaraan Hackathon dan pengembangan talenta digital melalui Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (Digdaya), bersinergi dengan otoritas, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait.

    c. BI melakukan peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia - Korea pada 1 April 2026 dan Indonesia - Tiongkok pada 30 April 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas pembayaran digital lintas negara dan mendorong percepatan akseptasi digital.
    

    d. BI melaksanakan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) secara triwulanan pada 5 Maret 2026 sebagai knowledge hub untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas digitalisasi di daerah melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini guna meningkatkan efisiensi dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk kualitas layanan publik.

    e. BI memperkuat kesiapan sistem pembayaran nasional pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri, serta menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang memadai dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. 

17. Selain itu, BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
    

18. BI akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas Pemerintah.
    

19. Pasar modal dalam negeri bergerak dinamis pada triwulan I 2026 seiring peningkatan ketidakpastian global. IHSG ditutup pada level 7.048,22 per 31 Maret 2026, mengalami koreksi secara qtq sebesar 18,49% namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara yoy. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei 2026 ditutup pada level 7.057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mtd. Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap kuat. Hingga 5 Mei 2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp59,35 triliun secara ytd. Capaian tersebut menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal, yang didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) senilai Rp58,90 triliun. Sementara itu, jumlah investor Pasar Modal per triwulan I 2026 tercatat bertambah menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,51% secara yt​d.

20. Kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49% yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85% yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88% yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38% yoy. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1% dan NPL net sebesar 0,8%. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55% yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37%, 8,36%, dan 11,57% yoy.
    

21. Ketahanan perbankan terjaga kuat tecermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Maret 2026 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,09%. Likuiditas perbankan pada Maret 2026 tetap memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,64%, Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 122,55% dan 27,85%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

22. Pada sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), aset industri asuransi per Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau tumbuh 4,38% yoy. Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial masih memadai, dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa tercatat sebesar 474,26% serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 316,32%, jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun pada Maret 2026 tumbuh 10,49% yoy dengan nilai mencapai Rp1.684,89 triliun, dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar Rp408,82 triliun atau tumbuh 6,90% yoy. Adapun total aset perusahaan penjaminan tumbuh sebesar 0,77% yoy menjadi Rp47,48 triliun.

23. Pada sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 0,61% yoy pada Maret 2026 dengan nominal sebesar Rp514,09 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,15% yoy. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,83% dan NPF net sebesar 0,80%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan masih berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), outstanding pembiayaan tumbuh 26,25% yoy dengan nominal Rp101,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) terjaga pada level 4,52%.
    

24. Hingga Maret 2026, tercatat 1.464 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 31 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto, 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 25 pedagang aset kripto. Selain itu, jumlah konsumen aset kripto berada dalam tren meningkat, yang telah mencapai 21,37 juta konsumen per Maret 2026. Nilai transaksi aset kripto selama Maret 2026 tercatat sebesar Rp22,24 triliun.
    

25. Sebagai respons terhadap dinamika global, serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:​
    

    a. Dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia, OJK menetapkan 8 (delapan) rencana aksi yang berfokus pada peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergi. Saat ini, OJK bersama BEI dan KSEI telah menuntaskan seluruh agenda penguatan transparansi, yaitu meliputi: penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan granularitas data kepemilikan saham, dan pelaporan informasi Ultimate Beneficial Owner (UBO) dengan kepemilikan ≥ 10%.
    

    b. Untuk mendukung akselerasi program 3 juta rumah dan pembiayaan UMKM, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain berupa pembatasan informasi dalam laporan SLIK hanya untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, percepatan pembaruan status pelunasan kredit maksimal H+3, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku.
    

    c. OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan Maret 2026, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun (Feb'26: Rp16,3 triliun) untuk 279,4 ribu rekening.

    d. OJK telah menetapkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031, sebagai langkah strategis OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait, untuk memperkuat ekosistem bulion nasional serta mendukung hilirisasi sektor emas dan pendalaman pasar keuangan. Sejalan dengan itu, OJK telah menerbitkan ketentuan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Dengan Aset yang Mendasari berupa Emas (POJK ETF Emas).
    

26. LPS terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan program penjaminan simpanan dan resolusi bank secara optimal. Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap konsisten berada di atas 90% untuk bank umum maupun BPR/BPRS. Sampai dengan posisi Maret 2026, proporsi simpanan bank di atas TBP terpantau stagnan masih berada di atas 30%. Meskipun demikian, suku bunga yang diberikan mulai menunjukan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank. Mempertimbangkan hal tersebut, LPS bersama anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.

27. Pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), LPS akan segera menyiapkan pengaturan turunan PP tersebut dalam Peraturan LPS (PLPS). Sementara itu, terkait persiapan pelaksanaan program penjaminan polis, LPS terus mengakselerasi persiapan pada aspek penyusunan rancangan kebijakan, SDM, dan teknologi informasi termasuk integrasi s​erta pertukaran data dengan OJK. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kesiapan kerangka regulasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPS di bidang perbankan dan asuransi. LPS menilai bahwa tantangan stabilitas di sektor perbankan akan semakin meningkat tidak hanya dipengaruhi ketidakpastian faktor eksternal, namun juga sisi operasional. Penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi perlu dilakukan, terutama di bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil yang selama ini belum secara optimal dalam mengelola aspek keamanan siber.

28. LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya akan semakin intensif memperkuat program kerja sama dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor perbankan dan asuransi dengan penekanan pada penguatan perlindungan nasabah serta peningkatan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, LPS bersama OJK dan BPS telah memperluas skala dan ruang lingkup Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sejak tahun ini, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil pemetaan yang komprehensif sebagai dasar pengembangan program inklusi dan edukasi lintas kelompok dan wilayah. Saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening perbankan. LPS bersama KSSK akan terus mendorong agar masyarakat memiliki akses rekening guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan program prioritas Asta Cita Pemerintah secara lebih efisien dan efektif. 

29. KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor riil dan program Asta Cita serta program prioritas lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa.

30. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.

31. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2026. 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/KSSK-Mei-2026.aspx

Baca Terusannya »»  

Hasil Rapat Berkala KSSK II 2026: Kondisi Sistem Keuangan Tetap Terjaga, di Tengah Ketidakpastian Global, Didukung Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Antarotoritas

 

Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. 

Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain.

Hasil asesmen dalam rapat KSSK selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut: Siaran Pers KSSK II 2026.

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_289526.aspx 

Baca Terusannya »»  

KSSK Pastikan Stabilitas Fiskal dan Sektor Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global

 

 

 Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional pada triwulan I tahun 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I-2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menjelaskan, memasuki April 2026 dinamika konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan global, terutama melalui lonjakan harga energi. Oleh karena itu, KSSK akan terus melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan guna memitigasi berbagai risiko ketidakpastian global.

Di sisi domestik, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat cukup baik. Meski demikian, Menkeu menyampaikan akan terus waspada terhadap semua kendala  yang mungkin timbul

“Untuk ekonomi domestik kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026. 

“Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun ini,” imbuhnya.

Pada penutup konferensi pers, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan,” tutup Menkeu.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konpers-KSSK-Triwulan-I-2026-%281%29 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong Program Satu Rumah Satu Pohon demi Lingkungan Hijau

 

Lampung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Penanaman Sejuta Pohon di Taman Kehati Kotabaru dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun DPD Real Estat Indonesia (REI), bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku sektor properti dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. “Kita tidak boleh hanya membangun rumah dan kawasan, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Penanaman pohon seperti ini adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kawasan hunian yang hijau, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. “Kita ingin pembangunan perumahan di Indonesia semakin memperhatikan aspek lingkungan, ruang terbuka hijau, kualitas udara, dan keberlanjutan ekosistem,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana Kementerian PKP untuk menghadirkan kebijakan baru yang mendukung kelestarian lingkungan di kawasan perumahan. “Kementerian PKP ke depan berencana membuat kebijakan kewajiban menanam satu pohon untuk satu rumah, baik di perumahan subsidi maupun komersial. Kita ingin pembangunan perumahan juga memberikan kontribusi nyata terhadap penghijauan dan kualitas lingkungan,” tegasnya.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan. “Kalau jutaan rumah dibangun dan setiap rumah menanam satu pohon, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan Indonesia,” lanjutnya.

Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada REI atas dukungannya terhadap isu lingkungan hidup. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada REI yang selama ini sangat mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan, salah satunya melalui kegiatan penanaman pohon seperti ini,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah REI yang menginisiasi kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari peringatan hari jadi organisasi. “Ini contoh kolaborasi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Kita ingin pembangunan properti tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan penanaman pohon ini melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha properti, komunitas lingkungan, hingga masyarakat sekitar. Berbagai jenis pohon ditanam di kawasan Taman Kehati Kotabaru sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat fungsi kawasan hijau di wilayah tersebut.

Menteri Ara menegaskan bahwa pembangunan kawasan hijau memiliki manfaat besar bagi masyarakat. “Pohon bukan hanya penghijauan, tetapi juga bagian dari perlindungan lingkungan, pengendalian suhu, menjaga kualitas udara, dan menciptakan ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor properti dalam mendukung program pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketua Umum REI Joko Suranto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan penanaman sejuta pohon merupakan bentuk kontribusi nyata sektor properti terhadap pelestarian lingkungan. “Kami ingin pembangunan properti tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak hanya fokus pada penyediaan hunian, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-program-satu-rumah-satu-pohon-demi-lingkungan-hijau 

Baca Terusannya »»  

Hadiri Rakorbangpus 2026, Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat dan Stabil

 

Jakarta,  Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung  menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen. 

Wamenkeu menyebut bahwa pemerintah berupaya terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang aktif sejak awal tahun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat belanja negara agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha lebih merata sepanjang tahun.

“Tentu ini bukan autopilot. Karena kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, memang ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal,” Ucap Wamenkeu saat menghadiri Rakorbangpus 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027, di Jakarta, Kamis (07/05).

Selain menjaga pertumbuhan, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara. Inflasi dinilai masih terkendali, kondisi fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat, serta stabilitas harga BBM bersubsidi tetap terjaga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga tetap kuat. 

“Kita perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain dan itu sudah kita lakukan. Dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai basis yang kuat bagi perencanaan kita di 2027 ke depan,” ungkapnya. 

Untuk 2027, pemerintah mengusung strategi pembangunan ekonomi “pro-growth dan pro-welfare” melalui berbagai program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, dan pemerataan ekonomi.

Untuk itu, Wamenkeu  mengajak seluruh pihak tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Karena menurutnya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Saatnya kita untuk tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Kalau kita tidak tumbuh tinggi di tahun-tahun ke depan ini, maka kita benar-benar akan masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Beyond dari 2000, katakanlah 2035, kita mulai aging. Mulai menua penduduk kita. Jangan sampai kita terjebak pada middle income trap yang menyebabkan kita tua sebelum kaya,” tutupnya.

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Rakorbangpus-2026 

Baca Terusannya »»