Indonesia Serukan Pentingnya Peran BRICS sebagai Kekuatan Global South

 

New Delhi, 14 Mei 2026 - “Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan”, ujar Menlu RI, Sugiono pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, 14 Mei 2026.

BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2006.

Dalam pertemuan, Menlu Sugiono berbicara pada dua sesi, yaitu sesi pertama “Closed Session: Global and Regional Issues”, dan sesi kedua “Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability".

Menlu Sugiono tegaskan bahwa sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, salah satunya dengan memimpin penegakkan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda.

Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Indonesia juga terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara.

Dalam kesempatan ini, Menlu Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya empat Peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya reformasi tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk reformasi sistem perdagangan dunia agar inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif, dengan WTO sebagai fondasi utama.

Sejalan dengan tema Keketuaan India, Indonesia menyambut baik penguatan New Development Bank (NDB) dan menegaskan tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

Ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan forum BRICS untuk terus memperkuat kolaborasi di sejumlah sektor strategis termasuk ekonomi, perubahan iklim, energi, kesehatan serta reformasi tata kelola global.

Keanggotaan Indonesia pada BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat serta kerja sama konkret bagi Indonesia, mengingat BRICS mewakili 28-30% dari total GDP serta merepresentasikan 45% populasi dunia.

BRICS FMM merupakan forum utama BRICS di tingkat Menteri Luar Negeri serta merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18, yang dijadwalkan dilaksanakan pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India. 

 

 

 

Sumber : https://kemlu.go.id/berita/indonesia-serukan-pentingnya-peran-brics-sebagai-kekuatan-global-south 

Baca Terusannya »»  

Mengawali Pertemuan RI–Belarus, Menko Airlangga Kunjungi Industri Utama dan Jajaki Potensi Perdagangan untuk Optimalisasi I-EAEU FTA

 

Di tengah dinamika global yang terjadi saat ini, Indonesia perlu menjajaki berbagai upaya kerja sama yang berorientasi pada kepentingan bersama, dengan memanfaatkan berbagai skema kerja sama perdagangan kita, salah satunya melalu Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA). Untuk mengoptimalkan pemanfaatan implementasi dari Indonesia–EAEU FTA ini, selain menjajaki akses pasar untuk barang-barang ekspor Indonesia di kawasan Eurasia, juga diperlukan pemetaan barang-barang strategis yang dibutuhkan Indonesia dan menjadi produk andalan industri strategis di kawasan Eurasia, khususnya di Belarus.

Sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI–Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi undangan Deputi Perdana Menteri Republik Belarus untuk mengunjungi sejumlah industri strategis Belarus di sektor alat berat, kendaraan komersial, dan mekanisasi pertanian modern pada Kamis (14/05) di Minsk, Belarus. Kunjungan ini dilakukan bersama dengan Wakil Menteri Industri Republik Belarus, Leonid Ryzkovsky.

Kunjungan tersebut meliputi perusahaan Minsk Tractor Works (MTZ), MAZ (Minsk Automobile Plant), dan BelAZ Holding Management Company. Ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian penting dari basis industri manufaktur Belarus yang dikenal memiliki keunggulan dalam produksi alat berat, kendaraan komersial, serta teknologi dan mekanisasi pertanian modern. Penjajakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Indonesia, yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut, modernisasi pertanian dan tersedianya alat berat yang efisien menjadi faktor yang sangat krusial.

Belarus memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan kontribusi sektor manufaktur mencapai sekitar 20,3% terhadap PDB nasional pada tahun 2024. Belarus juga dikenal memiliki keunggulan dalam pengembangan agro-industri dan mekanisasi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk tingkat swasembada pangan yang mencapai sekitar 96%.

Pada kunjungan ke MTZ (Minsk Tractor Works), Menko Airlangga meninjau pengembangan teknologi traktor dan alat-alat mesin pertanian yang berpotensi mendukung agenda ketahanan pangan dan modernisasi pertanian Indonesia, termasuk pengembangan food estate dan peningkatan produktivitas pertanian nasional. MTZ meyakinkan bahwa semua alat berat dan mesin bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemesan. Selain itu, MTZ juga menawarkan pelatihan dan transfer teknologi untuk mendukung kerjasama tersebut. Pertemuan dengan KADIN juga telah dilakukan untuk melakukan pembicaraan awal mengenai kerja sama di industri alat berat.

Sementara itu, kunjungan ke MAZ (Minsk Automobile Plant) difokuskan pada potensi kerja sama pengembangan kendaraan komersial, bus, dan kendaraan khusus industri, termasuk peluang local assembly, transfer teknologi, dan pengembangan kendaraan rendah emisi.

Adapun pada kunjungan ke BelAZ Holding Company, kedua pihak membahas potensi penguatan kerja sama di sektor alat berat pertambangan, termasuk pengembangan maintenance ecosystem, local assembly, serta peluang kerja sama rantai pasok ban kendaraan berat berbasis natural rubber Indonesia.

“Kami melihat perusahaan-perusahaan Belarus berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam produk alat berat, terutama yang dapat memperkuat industrialisasi, mekanisasi pertanian modern, serta pengembangan industri alat berat di Indonesia,” ujar Menko Airlangga. Dalam diskusi lebih lanjut, turut dibahas mengenai pengembangan cassava menjadi ethanol dan studi terkait penggunaan baterai nikel untuk mendukung modernisasi pertanian.

Di sektor pertambangan, penggunaan baterai nikel pada truk telah diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kinerja kendaraan berat di sektor industri serta pertambangan. Indonesia sendiri mengekspor sekitar 800 juta ton batubara setiap tahunnya, sehingga kebutuhan dump truck utnuk pertambangan yang efisien dan berkelanjutan menjadi prioritas yang penting.

Pemerintah Belarus selama ini terus mempelajari berbagai kebutuhan alat berat di Indonesia, namun informasi mengenai kebutuhan spesifik dari Indonesia masih relatif sulit didapatkan. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan secara bersama, forum konsultasi reguler, serta peningkatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah kedua negara. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa produk dan solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kunjungan ke toga industri utama Belarus ini akan dapat memperkuat tindak lanjut hasil-hasil SKB ke-8 RI–Belarus, serta menjadi langkah penting dalam persiapan rencana kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia di masa mendatang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus Jose Tavares, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait, serta perwakilan KADIN dan APINDO. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6929/mengawali-pertemuan-ribelarus-menko-airlangga-kunjungi-industri-utama-dan-jajaki-potensi-perdagangan-untuk-optimalisasi-i-eaeu-fta 

Baca Terusannya »»  

Pastikan Layanan Maksimal, Irjen Kemenhaj Pimpin Apel Siaga Petugas di Makkah

 

Makkah (Kemenhaj) --- Untuk memastikan kesiapan layanan bagi jemaah haji, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, memimpin apel gabungan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di sejumlah sektor di Makkah, Kamis (14/5/2026).

Sejauh ini apel siaga sudah dilakukan di kantor pusat Daerah Kerja Makkah, sektor delapan, sektor enam dan sektor sepuluh Kota Makkah, dengan menghadirkan seluruh PPIH Arab Saudi, Ketua Kloter, pembimbing ibadah kloter, tenaga kesehatan, serta tenaga musiman dan tenaga pendukung dari Arab Saudi.

Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, yang ikut dalam apel tersebut menjelaskan bahwa pihak Inspektorat Jenderal secara intensif melakukan pengawasan pada seluruh layanan jemaah haji di Arab Saudi termasuk kinerja petugas, salah satu caranya adalah melalui apel siaga yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal.

"Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, semua pihak harus meningkatkan kesiagaan, memastikan semua jemaah terlayani dengan baik, untuk itu pihak Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan secara rutin ke semua unit layanan yang ada di Makkah, Madinah, dan Bandara," ujar Mulyadi Nurdin.

Alumni Lemhannas RI tersebut menambahkan bahwa apel siaga yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal menjadi ajang evaluasi proses layanan bagi jemaah di setiap sektor, juga menjadi momen penyampaian informasi bagi petugas haji, sekaligus membangun semangat dan kekompakan tim kerja.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal juga melakukan pemantauan kelayakan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, transportasi, dan mendengarkan laporan langsung dari petugas haji.

"Pak Irjen mengingatkan seluruh petugas haji agar sungguh-sungguh memberikan layanan maksimal kepada jemaah haji, tidak meninggalkan tugas tanpa alasan, disiplin dalam bekerja, memaksimalkan layanan kepada lansia dan disabilitas," ujar Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu.

Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji, dan akan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan haji.

Hal itu sesuai dengan amanah undang-undang, diantaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Haji dan Umrah.

Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi kinerja dan keuangan, melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan (monitoring), dan bentuk pengawasan lainnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap semua pihak menjalankan tugas dengan penuh integritas, patuh pada regulasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah haji.

"Sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan haji tahun ini harus lebih baik, dan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas, Kita ingin memastikan semua pihak bekerja untuk menyukseskan hal tersebut," ujar Mulyadi Nurdin.

Sebagaimana pesan dari Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, ia mengatakan pihak Inspektorat Jenderal akan mengawasi semua lini agar layanan terbaik bagi jemaah haji dapat terwujud di lapangan.

"Petugas haji merupakan ujung tombak, dan representasi negara dalam memberikan layanan kepada jemaah haji, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji sangat ditentukan oleh komitmen dari petugas haji," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/pastikan-layanan-maksimal-irjen-kemenhaj-pimpin-apel-siaga-petugas-di-makkah-1778781522645 

Baca Terusannya »»  

Menuju Armuzna, Jemaah Diimbau Bijak Atur Aktivitas dan Jaga Kondisi Tubuh

 

Jakarta (Kemenhaj) Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf, mengatakan bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal.

“Menjelang Armuzna, kami mengajak seluruh jemaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga stamina. Jangan memaksakan aktivitas fisik yang tidak mendesak agar kondisi tubuh tetap prima saat memasuki fase puncak haji,” ujar Maria Assegaf di Jakarta, Kamis (14/5).

Memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, seluruh layanan jemaah Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kelompok terbang (kloter) dengan total 152.724 jemaah dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sementara itu, sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah dan 1.412 petugas telah tiba di Makkah setelah bergerak secara bertahap dari Madinah.

Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat sebanyak 120 kloter dengan 45.914 jemaah dan 481 petugas telah tiba di Arab Saudi. Selain itu, sebanyak 10.535 jemaah haji khusus juga telah berada di Tanah Suci dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal.

Maria menjelaskan bahwa PPIH Arab Saudi saat ini terus mematangkan kesiapan layanan puncak haji melalui Satuan Operasi Armuzna, termasuk kesiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah.

“Kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen. Peninjauan layanan transportasi bus Masyair juga terus dilakukan untuk memastikan mobilitas jemaah berjalan lancar saat puncak haji,” jelasnya.

Selain itu, PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi potensi kepadatan pergerakan jemaah, khususnya pada jalur Arafah menuju Muzdalifah dan Muzdalifah menuju Mina.

Kemenhaj mengingatkan jemaah agar membatasi aktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari saat suhu udara sangat tinggi. Jemaah juga diimbau memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan kelelahan.

“Haji bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga ibadah fisik. Karena itu, stamina perlu dijaga sejak sekarang agar jemaah dapat menjalani Armuzna dengan baik,” lanjut Maria.

Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan penyakit penyerta atau risiko tinggi, Kemenhaj meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, maupun petugas sektor apabila mengalami keluhan kesehatan.

Petugas kesehatan haji Indonesia hingga saat ini terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), maupun fasilitas kesehatan rujukan di Arab Saudi.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk menggunakan alat pelindung diri sederhana seperti payung, alas kaki, dan masker apabila diperlukan saat beraktivitas di luar hotel guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/menuju-armuzna-jemaah-diimbau-bijak-atur-aktivitas-dan-jaga-kondisi-tubuh-1778743109188 

Baca Terusannya »»  

PM Australia Telepon Presiden Prabowo Subianto, Ucapkan Terima Kasih Indonesia Ekspor Pupuk ke Australia

 

 Jakarta,-- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan terima kasih atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5/2026). Ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo menunjukkan posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Mentan Amran.

Mentan mengatakan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton dan menjadi tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Ke depan, volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. 

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri. Menurutnya, ekspor dilakukan karena produksi nasional dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan domestik tetap aman.

Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi urea yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mendukung pasar ekspor. Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton.

Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global.

Sumber : https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=7757

Baca Terusannya »»  

Sambangi ke Rumah Sakit, Taj Yasin Pulihkan Senyum Siswa Korban Sekolah Roboh di Sragen

 

SRAGEN – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjenguk para korban robohnya atap bangunan kelas di MTs Muhammadiyah 4 Bulu, Sambungmacan, Sragen, yang tengah menjalani perawatan di RSUD dr Soehadi Prijonegoro, Kamis (14/5/2026).

Kedatangan tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang baik, sekaligus memberi dukungan moral agar tetap semangat kembali bersekolah.

Di ruang perawatan, Gus Yasin menyapa para siswa satu per satu. Suasana hangat terlihat ketika ia mengajak para korban berbincang santai. Rekah senyum juga nampak dari para korban. Sesekali canda dan tawa terlontar di antara mereka. Upaya yang dilakukan oleh Gus Yasin ini guna membantu memulihkan trauma anak-anak pascakejadian.

“Masih berani sekolah to?” tanya Gus Yasin, kepada salah satu siswa korban.

“Berani, Pak,” jawab Juna singkat.

Insiden robohnya atap ruang kelas MTs Muhammadiyah 4 Bulu terjadi pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 07.30 WIB, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibat kejadian itu, tujuh siswa dan satu guru mengalami luka-luka, yang kemudian mendapatkan perawatan medis.

Hingga Kamis (14/5/2026), lima siswa masih dirawat di RSUD dr Soehadi Prijonegoro, satu siswa menjalani perawatan di RSI Amal Sehat, sementara dua korban lainnya telah diperbolehkan pulang.

“Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik. Yang penting sekarang pemulihan traumanya, dan kami pastikan mereka tetap bisa sekolah lagi. Yang penting anak-anak tetap mau sekolah,” kata Gus Yasin.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Baznas juga menyalurkan bantuan kepada para korban.

Kepala MTs Muhammadiyah 4 Bulu, Mualif, mengatakan robohnya atap terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda sebelumnya. Saat kejadian, proses pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas.

“Tidak ada tanda apa-apa. Saat jam pelajaran berlangsung tiba-tiba langsung roboh. Anak-anak yang berada di bagian belakang sempat kesulitan keluar,” ujarnya.

Dijelaskan, saat kejadian terdapat 12 siswa dan seorang guru di dalam kelas. Beruntung, sebagian siswa berada di dekat tembok sehingga tidak langsung tertimpa reruntuhan bangunan.

“Satu siswa yang dirawat di RSI Amal Sehat mengalami patah kaki, dan sudah menjalani operasi,” kata Mualif. 

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/sambangi-ke-rumah-sakit-taj-yasin-pulihkan-senyum-siswa-korban-sekolah-roboh-di-sragen/ 

Baca Terusannya »»  

Ajak Jemaah Fokus Ibadah, PPIH Sosialisasi Etika Berbagi Konten di Tanah Suci

 

Makkah (Kemenhaj) --- Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 mengingatkan jemaah haji Indonesia agar bijak menggunakan media sosial selama berada di Tanah Suci. Imbauan itu disampaikan menyusul adanya sejumlah aturan ketat Pemerintah Arab Saudi terkait dokumentasi dan publikasi di ruang publik.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Bidang Media Center Haji (MCH), sekaligus Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Ichsan Marsha, dalam kegiatan Pembinaan Petugas Sektor, Kloter dan KBIHU yang melibatkan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga petugas pelindungan jemaah.

Kegiatan ini membahas berbagai hal, mulai dari kebijakan penyelenggaraan haji, pendampingan ibadah, edukasi kesehatan jemaah, hingga pelindungan dan jaminan kesehatan selama menjalankan ibadah haji.

Selain itu, PPIH juga memberikan perhatian khusus terhadap etika bermedia sosial bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

“Kita perlu menyampaikan kepada jemaah mengenai etika publikasi dan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak selama berada di Arab Saudi,” ujar Ichsan saat memberikan sosialisasi di Hotel Tayeb yang berada di Sektor 1 Makkah, Selasa (13/5/2026).

Menurut Ichsan, Arab Saudi memiliki aturan yang cukup ketat terkait aktivitas dokumentasi maupun penyebaran konten di media sosial. Karena itu, jemaah diminta memahami batasan-batasan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Ichsan menyebut, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan warga Indonesia karena mendokumentasikan individu di Arab Saudi tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pihak yang direkam merasa keberatan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat.

Akibatnya, proses hukum pun berjalan sesuai aturan yang berlaku di Arab Saudi.

“Kadang tanpa niat apa-apa, ada jemaah yang mendokumentasikan seseorang, tetapi orang tersebut tidak berkenan lalu melapor kepada aparat,” kata Ichsan.

Ia menegaskan, larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengambilan gambar individu, tetapi juga menyangkut dokumentasi terhadap area tertentu yang dianggap sensitif.

Beberapa di antaranya seperti kawasan pemerintahan, privasi warga Saudi, hingga lokasi-lokasi tertentu di sekitar kawasan suci.

Karena itu, para ketua kloter dan petugas pendamping diminta aktif mengingatkan jemaah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan telepon seluler dan media sosial.

Ichsan berharap jemaah lebih memfokuskan diri pada persiapan ibadah, terutama menjelang fase puncak haji yang segera berlangsung.

“Jemaah diharapkan fokus mempersiapkan diri untuk ibadah dan menghadapi fase puncak haji,” ujarnya.

Terkait adanya jemaah yang tersangkut persoalan hukum di Arab Saudi, Ichsan menyebut penanganannya menjadi kewenangan KJRI yang membidangi pelindungan warga negara Indonesia.

Meski demikian, Ichsan memastikan negara tetap memberikan dukungan dan koordinasi dalam proses pelindungan jemaah yang menghadapi persoalan hukum selama berada di Arab Saudi.

 

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/ajak-jemaah-fokus-ibadah-ppih-sosialisasi-etika-berbagi-konten-di-tanah-suci-1778682987811 

Baca Terusannya »»  

Konjen RI Jeddah: 19 WNI Diamankan Otoritas Saudi Terkait Pelanggaran Hukum Haji

 

Makkah (Kemenhaj) – Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia Jeddah, Yusron B. Ambary, mengonfirmasi bahwa 19 Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini tengah diamankan oleh aparat keamanan Arab Saudi. Belasan WNI tersebut ditangkap atas dugaan berbagai pelanggaran hukum selama musim haji 2026.

Yusron merinci, pelanggaran yang dilakukan meliputi promosi layanan haji ilegal, praktik penjualan dam (denda) yang tidak sesuai aturan, hingga tindakan mendokumentasikan atau memotret perempuan warga lokal tanpa izin.

"Pihak KJRI melalui Tim Pelindungan Jemaah telah mendatangi kantor polisi. Saat ini, 15 orang sedang diperiksa di wilayah Khororoh dan 4 orang lainnya berada di Al-Mansyur," ujar Yusron saat meninjau kesiapan layanan jemaah haji di Arafah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).

Dari total 19 WNI yang diperiksa, Yusron menyebutkan dua orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Keduanya terlibat dalam kasus berbeda, yakni dugaan merekam perempuan Saudi di Masjid Nabawi dan satu orang lainnya terkait penjualan dam.

Khusus untuk jemaah yang tersandung kasus pengambilan video tanpa izin, Yusron memastikan yang bersangkutan masih diperbolehkan melanjutkan rangkaian ibadah haji sambil menunggu perkembangan hukum.

"Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya. KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu," kata Yusron.

Yusron menjelaskan bahwa nasib WNI tersebut sangat bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari korban. Dalam sistem hukum Arab Saudi, terdapat perbedaan antara pidana umum dan pidana khusus.

"Kalau tidak ada tuntutan khusus, yang bersangkutan bisa kembali ke tanah air saat jadwal kepulangan. Namun jika ada tuntutan dari korban, proses hukum berlanjut. Pidana khusus ini sangat bergantung pada tuntutan pihak korban," tegasnya.

Terkait empat kasus penjualan dam, satu orang telah dibebaskan bersyarat karena bukti yang dikumpulkan aparat setempat belum mencukupi.

Menutup keterangannya, Yusron mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa status 19 WNI tersebut saat ini masih sebagai tertuduh, bukan tersangka.

"Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari. KJRI sudah berbicara langsung dengan para tertuduh untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya," pungkas Yusron.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/konjen-ri-jeddah-19-wni-diamankan-otoritas-saudi-terkait-pelanggaran-hukum-haji-1778768006387 

Baca Terusannya »»  

Bir Ali Dipadati Jemaah pada Pagi Hari, PPIH Siagakan Puluhan Petugas di Titik Strategis

 

Madinah (Kemenhaj) — Aktivitas di Miqat Bir Ali mulai dipadati jemaah haji Indonesia pada waktu pagi seiring meningkatnya pergerakan kloter dari Madinah menuju Makkah. Untuk mengantisipasi kepadatan dan memastikan proses miqat berjalan lancar, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Madinah menempatkan puluhan personel di sejumlah titik layanan.

Kepala Sektor Bir Ali, Divia Ardianto mengatakan, lebih dari 30 petugas disiagakan selama operasional pemberangkatan jemaah. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar dibanding pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Petugas ditempatkan di delapan titik strategis untuk membantu pengaturan arus jemaah, memberikan arahan, hingga menangani jemaah yang terpisah dari rombongan.

“Pada pagi hari pergerakan jemaah sangat padat karena banyak kloter diberangkatkan dalam waktu berdekatan. Karena itu petugas disebar di banyak titik agar alur jemaah tetap terjaga,” ujar Divia di Bir Ali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, waktu pagi menjadi periode paling sibuk di kawasan miqat. Bahkan pada Kamis besok, lebih dari 10 kloter dijadwalkan bergerak menuju Makkah sebelum pukul 07.00 waktu Arab Saudi.

Selain kepadatan jemaah, kesiapan fasilitas umum juga menjadi perhatian petugas. Salah satunya akses toilet yang pembukaannya masih menunggu petugas setempat.

Kondisi itu kerap memicu antrean jemaah, terutama saat kedatangan bus berlangsung hampir bersamaan.

“Kalau fasilitas belum siap sementara jemaah datang dalam jumlah besar, tentu bisa menghambat pergerakan. Karena itu petugas harus cepat mengurai kepadatan,” katanya.

Operasional pemberangkatan jemaah dari Madinah menuju Makkah melalui Bir Ali kini memasuki hari ke-14. Hingga Selasa (12/5/2026), sebanyak 225 kloter atau sekitar 88 ribu jemaah telah melintasi Bir Ali untuk mengambil miqat.

Arus keberangkatan diperkirakan masih tinggi hingga dua hari ke depan. Pada Rabu ini terdapat 16 kloter yang bergerak menuju Makkah, disusul 23 kloter pada Kamis, sebelum operasional ditutup pada Jumat dengan tiga kloter terakhir.

“InsyaAllah seluruh jemaah tetap bisa diberangkatkan sesuai jadwal dan terlayani dengan baik,” ujar Divia.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/bir-ali-dipadati-jemaah-pada-pagi-hari-ppih-siagakan-puluhan-petugas-di-titik-strategis-1778668978161 

Baca Terusannya »»  

Hasil Drawing Liga 4 Piala Presiden 2026: 64 Klub Terbagi ke 16 Grup

 

Official drawing babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 resmi digelar di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Proses drawing yang disiarkan langsung melalui kanal resmi PSSI TV tersebut menandai dimulainya persaingan 64 klub terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kompetisi kasta keempat sepak bola nasional.

Liga 4 Piala Presiden 2026 sendiri dijadwalkan mulai bergulir pada 30 Mei hingga partai final pada 11 Juli 2026. Sebanyak 64 tim dibagi ke dalam 16 grup, masing-masing berisi empat klub dengan format home tournament di berbagai kota di Indonesia.

Nantinya, rangkaian pertandingan Liga 4 Piala Presiden 2026 akan berlangsung dalam beberapa fase hingga partai puncak pada pertengahan Juli mendatang. Babak 64 besar dijadwalkan dimainkan pada 30 Mei hingga 6 Juni 2026, sebelum dilanjutkan ke fase 32 besar pada 9-16 Juni 2026.

Setelah itu, persaingan memasuki babak 16 besar yang berlangsung pada 19-26 Juni 2026, lalu berlanjut ke perempat final pada 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Adapun pertandingan semifinal akan digelar serentak pada 8 Juli 2026, sementara laga final dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2026 sebagai penutup kompetisi.

Pembagian drawing dilakukan menggunakan dua pot berbeda. Pot 1 diisi para juara provinsi, sementara Pot 2 berisi tim peringkat kedua, ketiga, dan seterusnya dari masing-masing provinsi. Skema tersebut membuat persebaran kekuatan dinilai lebih merata dan kompetitif sejak fase awal.
Persaingan menarik langsung tersaji di sejumlah grup. Grup H misalnya akan mempertemukan Mataram Utama FC, PSP Padang, ASIOP, dan Persenga Nganjuk di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sementara Grup J yang bermain di Stadion Sriwedari, Surakarta, menghadirkan duel lintas daerah antara Wamena United FC, Porsiba FC Tanjung Enim, PSJS Jakarta Selatan, serta Triple’s Kediri.

Selain itu, sejumlah venue bersejarah dan representatif juga dipastikan menjadi tuan rumah babak 64 besar. Beberapa di antaranya adalah Stadion Benteng Reborn, Stadion Sultan Agung, Stadion Gelora Satria, Stadion Sriwedari, hingga Stadion Gelora Ratu Pemelingan, Kabupaten Pamekasan.
Legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono, juga turut terlibat langsung dalam proses drawing. Kehadirannya menambah nuansa spesial dalam pengundian sekaligus menjadi simbol dukungan terhadap pembinaan sepak bola nasional dari level akar rumput.

Dengan persebaran tim dari berbagai penjuru Indonesia, Liga 4 Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi panggung lahirnya talenta-talenta baru sekaligus memperkuat ekosistem kompetisi sepak bola nasional yang kompetitif dan berkelanjutan.

*Berikut hasil lengkap official drawing babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden 2026:

Grup A - Venue: Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang

Villa 2000B
PS Bandung Bali
Persiwah Mempawah
Pesik Kuningan

Grup B - Venue: Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta

Persemar Martapura
Paya Bakung United
Makassar City FC
Persebi Bima

Grup C - Venue: Stadion Gelora Satria, Kabupaten Banyumas

Balikpapan FC
757 Kepri Jaya FC
Panua GFC
Cimahi United

Grup D - Venue: Stadion Goentoer Darjono, Kabupaten Purbalingga

Persibangga Purbalingga
Sylva Kalteng FC
Wahana FC
PS Kubu Raya

Grup E - Venue: Stadion Amarta, Kabupaten Magelang

Persma 1960 Manado
Persebri Batanghari FC
Nathan Lebak FC
MRC Bulukumba

Grup F - Venue: Kota Magelang/Kota Surakarta

PS Daygun
PSN Ngada
Persikotas Tasikmalaya
Al Farlaky FC

Grup G - Venue: Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul

UNAAHA FC
Persipegaf
Persijamaju Mamuju
Binjai City

Grup H - Venue: Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta

Mataram Utama FC
PSP Padang
ASIOP
Persenga Nganjuk

Grup I - Venue: Stadion Kebogiro, Kabupaten Boyolali

Persebi Boyolali
Persipani Paniai
Persika 1951 Karawang
Persindra Indramayu

Grup J - Venue: Stadion Sriwedari, Kota Surakarta

Wamena United FC
Porsiba FC Tanjung Enim
PSJS Jakarta Selatan
Triple’s Kediri

Grup K - Venue: Stadion Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta

Persiker Keerom
Celebest FC
PS Mojokerto Putra
Perslotim Lombok Timur

Grup L - Venue: Stadion Ketonggo, Kabupaten Ngawi

Persinga Ngawi
PS Tunas Muda Bengkulu
Persada Sumbawa Barat Daya
Harimau Indonesia

Grup M - Venue: Stadion Gelora Brantas, Kota Batu

Persikoba Kota Batu
TS Saiburai Lampung
Persigubin Pegunungan Bintang
Persiharjo Sukoharjo

Grup N - Venue: Stadion R. Soedrasono, Kabupaten Pasuruan

Pasuruan United
PSAP Sigli
Bolsel FC
Persigar Garut

Grup O - Venue: Stadion Gelora Ratu Pemelingan, Kabupaten Pamekasan

Persempam Pamekasan
Persikos Kota Sorong
Persak Kebumen
Persipuncak Puncak Cartenz

Grup P - Venue: Jember Sport Garden, Kabupaten Jember

Persid Jember
Golden FC Merauke
Persemay Maybrat
Persena Nagekeo

 

 

Sumber : https://www.pssi.org/news/hasil-drawing-liga-4-piala-presiden-2026-64-klub-terbagi-ke-16-grup 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong BSN Percepat Pembiayaan FLPP dan Rumah Susun Subsidi untuk Dukung Visi Presiden Prabowo

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN), Alex Sofjan Noor, di Kantor Bank Syariah Nasional, Menara I BTN Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan subsidi, pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, hingga percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta guna mempercepat realisasi program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi utama Presiden Prabowo Subianto.

“Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi di perkotaan, aturannya juga sedang dibuat dan saya ingin disosialisasikan dan digolkan dengan adanya partisipasi BSN,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menilai BSN memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak pembiayaan perumahan nasional, khususnya pada sektor rumah subsidi dan rumah susun. Hal tersebut didukung dengan posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua berdasarkan aset dan fokus bisnis perusahaan pada pembiayaan perumahan.

Saat ini, sebanyak 99 persen kepemilikan saham BSN dimiliki oleh BTN. Dalam tiga tahun terakhir, market share perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk kontribusi BSN dalam penyaluran FLPP nasional.

Hingga April 2026, BSN tercatat sebagai peringkat kedua penyalur FLPP nasional dengan realisasi mencapai 16.523 unit rumah. Sementara itu, target realisasi FLPP BSN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 73.300 unit.

Menteri PKP juga mendorong BSN untuk memperkuat dukungan terhadap program rumah susun subsidi serta pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

“Untuk rumah tapak, BSN saya beri nilai 9 dan untuk rumah susun kalau bisa saya beri nilai 9 juga untuk tahun ini dengan cara BSN dapat merekrut orang-orang yang berkompeten, cepat, loyal dan efektif terhadap program rumah susun ini. Tentunya dengan semangat dan kerja keras,” imbuh Menteri PKP.

Selain itu, BSN juga menargetkan pengajuan KUR perumahan sebesar Rp500 miliar kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses administrasi ditargetkan selesai dalam waktu paling lambat dua bulan ke depan.

Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan program perumahan membutuhkan pola kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil agar target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai tepat sasaran.

“Saya mengembangkan Governmentpreuner di Kementerian saya dengan menggabungkan pemerintah dan swasta dalam hal kecepatan dan efisiensi karena saya juga punya tanggung jawab kepada Presiden Prabowo untuk memastikan program berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP.

Sementara itu, Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan dukungan penuh terhadap program perumahan pemerintah serta komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Minat masyarakat terhadap perumahan cukup besar dan sangat kelihatan core fokusnya BSN ini pada FLPP. Kami mendukung program perumahan yang menjadi visi Bapak Presiden Prabowo,” ujar Alex Sofjan Noor.

Menurutnya, BSN juga tengah menyiapkan sejumlah inovasi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

“Untuk inovasi kami akan menggandeng ekosistem perumahan, memperkuat kolaborasi dengan developer, mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif dan mengembangkan digitalisasi produk dan layanan," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Dirjen Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Budi Permana, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Khusus Menteri Dwidadi, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, Deputi Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang, perwakilan Sarana Multigriya Finansial (SMF), perwakilan Permodalan Nasional Madani (PNM), serta jajaran pejabat Bank Syariah Nasional.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Kementerian PKP optimistis percepatan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi, termasuk rumah susun di kawasan perkotaan, dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-bsn-percepat-pembiayaan-flpp-dan-rumah-susun-subsidi-untuk-dukung-visi-presiden-prabowo 

Baca Terusannya »»  

Jelang Puncak Haji, Kemenhaj Ingatkan Jemaah Simpan Energi dan Tertib Ihram Sejak Embarkasi

 

Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Makkah serta kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Jeddah.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa pada Rabu, 13 Mei 2026, operasional haji Indonesia memasuki hari ke-23. Secara umum, seluruh layanan berjalan baik, mulai dari pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah.

“Alhamdulillah, layanan haji Indonesia terus berjalan dengan baik. Namun, menjelang puncak haji, disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Jemaah perlu mulai menyimpan energi, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 379 kloter dengan 146.622 jemaah dan 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung bertahap. Hingga saat ini, 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Makkah.

Untuk kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, telah tiba 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas. Selain itu, sebanyak 7.146 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Maria menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melapor kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan.

“Jangan menunggu kondisi memburuk. Jika jemaah merasa lemah, pusing, sesak, demam, atau mengalami keluhan lain, segera sampaikan kepada petugas terdekat. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi, koordinasi dengan karom, karu, petugas kesehatan, dan petugas sektor harus terus dijaga,” jelasnya.

Selain imbauan kesehatan, Kemenhaj juga mengingatkan jemaah haji gelombang kedua untuk memperhatikan ketentuan ihram sejak dari embarkasi. Jemaah gelombang kedua yang mendarat di Jeddah akan langsung bergerak menuju Makkah, sehingga wajib mempersiapkan diri untuk berihram sesuai ketentuan manasik.

“Jemaah gelombang kedua harus memastikan pakaian ihram sudah digunakan dengan benar sebelum melewati miqat. Niat ihram dilakukan sesuai arahan pembimbing ibadah dan petugas kloter. Pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas sejak di embarkasi hingga tiba di Makkah,” ujar Maria.

Bagi jemaah yang masih ragu terkait tata cara ihram, niat, miqat, maupun larangan ihram, Maria meminta agar tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas.

“Jangan sungkan bertanya. Pembimbing ibadah, petugas kloter, ketua rombongan, dan petugas layanan siap membantu jemaah. Ini penting agar ibadah berjalan tertib, sah, dan sesuai tuntunan,” tegasnya.

Maria menambahkan, layanan kesehatan haji Indonesia terus berjalan optimal melalui pemantauan aktif, edukasi kesehatan, dan pendampingan jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun, keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas,” tutup Maria.

Kemenhaj kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami dan dilaksanakan dengan benar.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/jelang-puncak-haji-kemenhaj-ingatkan-jemaah-simpan-energi-dan-tertib-ihram-sejak-embarkasi-1778683025930 

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Nonaktifkan Dua Pejabat Pengadaan

 

 

Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Ia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.




Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Gus-Ipul-Nonaktifkan-Dua-Pejabat-Pengadaan

Baca Terusannya »»  

Puluhan Ribu Orang Bakal Ramaikan Waisak, Momentum Dongkrak Ekonomi Kawasan Candi Borobudur

 

SEMARANG – Perayaan Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 diperkirakan akan mengerek aktivitas ekonomi di kawasan sekitar Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebab, puluhan ribu orang direncanakan akan meramaikan puncak acara tersebut.

Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, mengatakan, antusiasme umat Buddha untuk mengikuti Waisak tahun ini sangat tinggi. Hingga pertengahan Mei, jumlah peserta yang terdaftar sudah mencapai sekitar 23 ribu orang, dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Peserta datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Jakarta, Banten, dan paling banyak dari Jawa Tengah,” ujarnya.

Namun demikian, jumlah pengunjung diperkirakan masih akan bertambah signifikan, terutama saat malam pelepasan lampion.

“Biasanya pada hari H masih banyak yang datang langsung. Saat pelepasan lampion bisa bertambah hampir 10 ribu orang lagi,” kata Tanto.

Lonjakan kunjungan itu disebut sudah mulai terasa di kawasan Borobudur dan sekitarnya. Hotel, homestay, hingga penginapan milik warga, dilaporkan hampir penuh sejak jauh hari.

“Dampaknya tentu besar untuk masyarakat, mulai hotel, homestay, warung makan, restoran, semuanya akan ramai menjelang Waisak,” ujarnya.

Menurut Tanto, momentum libur panjang pada akhir Mei juga menjadi faktor yang membuat Waisak tahun ini diprediksi lebih ramai dibanding sebelumnya.

Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan, dukungan Gubenur Jateng, Ahmad Luthfi, selama ini menjadi bagian penting dalam kelancaran penyelenggaraan Waisak Nasional.

“Pak Gubernur pernah ikut sebelumnya, dan tahun ini senang akan hadir juga,” ujarnya seusai audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kota Semarang, Rabu (13/5/2026).

Rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei. Namun, kegiatan besar akan berlangsung pada 23-24 Mei melalui bakti sosial kesehatan gratis di Borobudur, dengan target melayani sekitar 10 ribu pasien.

Selain kegiatan sosial, panitia juga menyiapkan sejumlah ritual sakral yang menjadi tradisi tahunan Waisak. Pada 29 Mei akan dilakukan pengambilan Api Dharma dari Mrapen, Grobogan, dilanjutkan pengambilan Air Berkah dari Umbul Jumprit pada 30 Mei.

Karuna menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian tahun ini, adalah perjalanan para Bhikkhu Thudong yang berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 kilometer.

“Tahun ini ada 60 bhikkhu yang ikut, terdiri dari 50 bhikkhu asing dan 10 lokal,” katanya.

Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 31 Mei 2026. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, detik-detik Waisak tahun ini jatuh pada sore hari, tepat pukul 15.44 WIB. Karena itu, susunan acara juga mengalami penyesuaian.

Prosesi akan dimulai sejak pagi hari dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Setelah detik-detik Waisak berlangsung pada sore hari, pelepasan lampion perdamaian akan dibagi dalam dua sesi mulai pukul 18.30 WIB, kemudian dilanjutkan sendratari pada malam hari.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan Waisak Nasional 2026, sebagai agenda keagamaan nasional yang strategis.

Menurutnya, Waisak tidak hanya menjadi perayaan spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol kuat toleransi, persatuan, dan moderasi beragama di Indonesia. Pemprov Jawa Tengah, lanjut dia, mendukung seluruh rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial kesehatan, ritual spiritual, hingga prosesi puncak Waisak di Borobudur.

Ahmad Luthfi juga akan hadir dalam rangkaian kegiatan Waisak di Borobudur. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/puluhan-ribu-orang-bakal-ramaikan-waisak-momentum-dongkrak-ekonomi-kawasan-candi-borobudur/ 

Baca Terusannya »»  

Pengumuman Index Review Rebalancing MSCI Momentum Melanjutkan Reformasi Pasar Modal

 

Jakarta, 13 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman Index Review Rebalancing yang telah dirilis oleh MSCI Inc. pada 12 Mei 2026, serta terus memantau pergerakan pasar modal domestik pasca-pengumuman tersebut.

“Perubahan komposisi indeks MSCI merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. Rebalancing ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga hampir seluruh pasar Asia-Pasifik pada review kali ini," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, pada MSCI Global Standard Index, Jepang mengalami 14 emiten keluar, Taiwan 7 emiten keluar, Malaysia 6 emiten keluar, Korea Selatan 3 emiten keluar, bahkan Tiongkok meskipun menambah 22 emiten juga mengalami 24 emiten keluar. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian global portfolio allocation dan dinamika pasar yang cukup luas di berbagai negara dan bukan semata isu spesifik Indonesia.

“Kami memandang ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas dan pendalaman pasar modal Indonesia. OJK bersama seluruh stakeholders akan terus mendorong penguatan market integrity, peningkatan free float dan likuiditas, perluasan basis investor, serta penguatan governance emiten agar daya saing pasar modal Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan," kata Friderica.

Menurutnya, fundamental sektor jasa keuangan Indonesia tetap resilien dan stabil, sehingga volatilitas jangka pendek maupun perubahan indeks global tidak mengubah komitmen OJK untuk terus mewujudkan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel bagi investor domestik maupun global.

Ke depan, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pasar modal Indonesia semakin atraktif, likuid, dan investable dalam jangka panjang.

Konsekuensi Jangka Pendek

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hasil rebalancing yang diumumkan MSCI Rabu ini telah diantisipasi sebelumnya.

Menurutnya, keluarnya sejumlah emiten Indonesia dari indeks MSCI merupakan konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan OJK dan SRO.

“Secara struktural ini tentu akan memiliki implikasi jangka pendek berupa penurunan dan reaksi penyesuaian harga-harga saham yang terdampak. Sehingga istilah short-term pain, bahwa kita harus menghadapi tingkat penurunan di jangka pendek ini menjadi konsekuensi yang sudah kita perhitungkan dan perkirakan sejak awal," kata Hasan.

Menurut Hasan, pengumuman rebalancing indeks MSCI kali ini menjadi momentum pembentukan basis baru pasar modal Indonesia, yang akan menghadirkan kualitas saham-saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi pilihan investasi para investor serta untuk melanjutkan agenda-agenda reformasi integritas pasar modal.

“Kita harapkan akan membentuk baseline baru, untuk kemudian ke depan akan semakin menghadirkan kualitas saham-saham tercatat di Bursa, dan tentu semakin banyak kita harapkan nanti saham-saham tersebut kita dorong untuk menjadi pilihan investasi para investor," katanya.

Hasan juga optimistis bahwa pasar modal Indonesia tetap prospektif dan menarik, ditopang oleh fundamental perekonomian domestik yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, dan kinerja fundamental Emiten yang positif.

Menurut Hasan, pasar modal Indonesia juga dinilai tetap kompetitif, antara lain terlihat dari Price-to-Earnings Ratio (PER) IHSG yang berada di level 16 kali, serta capaian pendapatan dan laba Emiten pada triwulan I-2026 yang membukukan pertumbuhan positif.

OJK senantiasa berkoordinasi erat dengan SRO dalam mencermati perkembangan pasar dan mengambil respons kebijakan yang diperlukan. Hal ini termasuk sejumlah kebijakan yang telah diperpanjang untuk menjaga stabilitas pasar, di antaranya buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepantingan akan terus diperkuat guna mengimplementasikan dan mengekselerasi inisiatif-inisiatif reformasi integritas pasar modal, sehingga dapat memperkuat kredibilitas dan investability pasar modal Indonesia secara global.

 

 

Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pengumuman-Index-Review-Rebalancing-MSCI-Momentum-Melanjutkan-Reformasi-Pasar-Modal.aspx 

Baca Terusannya »»  

Hadiri Susbanpim, Ini Pesan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kepada Kader Banser

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara menghadiri acara Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan VIII di Pusdik Binmas, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, keberadaan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) memiliki peran penting di wilayahnya. Mulai dari pencegahan intoleransi dan radikalisme, kegiatan sosial, hingga bantuan kebencanaan.

”Di tengah kondisi global yang tidak menentu ini, Banser berperan sebagai pendingin agar masyarakat tidak panas,” kata Luthfi.

Dijelaskan, Susbanpim yang diselenggarakan tersebut bukan sekadar pelatihan organisasi dan kepemimpinan, melainkan membentuk kader-kader yang memiliki karakter, berpegang pada ahlussunah wal jamaah. 

Dalam kesempatan itu, gubernur berpesan kepada para kader Banser, agar memiliki kedisiplinan, loyalitas, berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan, dan siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Luthfi juga menyampaikan, tantangan yang dihadapi ke depan semakin besar. Di antaranya arus disinformasi dan hoaks di media sosial dapat memicu kesalahpahaman, bahkan konflik horizontal, ancaman radikalisme, intoleransi, dan politik identitas juga masih menjadi pekerjaan bersama. Potensi bencana di Jateng juga cukup tinggi, mulai dari banjir, longsor, rob, hingga aktivitas gunung api.

Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan tidak ada peradaban dan organisasi maju, tanpa membangun sumber daya manusia. Transformasi kaderisasi Ansor menjadi salah satu cara, untuk peningkatan sumber daya manusia.

“Ke depan, sahabat Ansor berdaya guna dan bermanfaat dengan segala kemampuan untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat di daerahnya. Juga beradaptasi dengan perubahan lokal,” terangnya

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/hadiri-susbanpim-ini-pesan-gubernur-ahmad-luthfi-kepada-kader-banser/

Baca Terusannya »»  

Presiden Tegaskan Penguatan Yudikatif dan Langkah Tegas Negara dalam Menjaga Kekayaan Bangsa

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat institusi yudikatif sekaligus langkah tegas dalam penegakkan hukum guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden.

Kepala Negara menekankan langkah tegas dalam melindungi kekayaan negara ini merupakan hal mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila hasil pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan aset negara. Meski demikian, Presiden menekankan bahwa capaian tersebut merupakan sebagain kecil dari potensi kekayaan negara yang harus diselamatkan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi bagi kebangkitan nasional dan penguatan bangsa.

“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti penguatan sektor yudikatif sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun sistem keadilan yang berintegritas. Presiden menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk memastikan independensi peradilan sekaligus bentuk penghormatan terhadap peran lembaga peradilan.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menekankan agar seluruh insan peradilan dapat menjaga integritas dan memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap putusan pengadilan akan selalu dinilai oleh rakyat.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim,” ungkap Presiden.

“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-tegaskan-penguatan-yudikatif-dan-langkah-tegas-negara-dalam-menjaga-kekayaan-bangsa/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Instruksikan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar Hingga di Bawah 9 Persen

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Keputusan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ucap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. “Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurut Kepala Negara, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” ujar Presiden.

Selain kebijakan penurunan bunga kredit, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat investasi dan kegiatan usaha.

“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Presiden turut meminta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih. Presiden menegaskan bahwa pengusaha yang bekerja secara benar harus diberikan dukungan penuh agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah terus membenahi sistem dan meningkatkan efisiensi demi kemakmuran rakyat. “Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” tutupnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-instruksikan-penurunan-suku-bunga-pnm-mekaar-hingga-di-bawah-9-persen/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Kekayaan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penyelamatan aset negara tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. Kepala Negara menyebut, masyarakat kini menuntut hasil konkret dari kerja pemerintah.

“Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini, jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi, pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan yang keempat dengan total nilai penyelamatan aset mencapai sekitar Rp40 triliun. Menurut Presiden, hasil penyelamatan kekayaan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat renovasi fasilitas pendidikan nasional. Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah pada tahun lalu, pemerintah menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah pada tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan.

“Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan, nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK atas kerja bersama dalam mengamankan aset negara. Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Di manapun itu berada, bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang. Ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan kekayaan negara akan terus dilakukan demi masa depan Indonesia dan generasi mendatang. “Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko,” pungkas Presiden.

Langkah tegas ini menandai arah baru tata kelola sumber daya alam Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-kekayaan-negara-harus-kembali-untuk-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Penyerahan Uang Total Rp102 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satgas PKH

 

Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah dilaksanakan pada hari Rabu(13/05/2026) di Kejaksaan Agung. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta dengan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas PKH.

“Saya kira rakyat Indonesia harus lihat uang yang diserahkan hari ini sejumlah 10 triliun,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengungkapkan bahwa laporan Menteri Kesehatan data Puskesmas di Indonesia yang berjumlah 10.000 unit. Sejak zaman Presiden Soeharto, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.

“Hari ini (melalui penyerahan uang sejumlah Rp10,2 triliun), kita bisa menyelesaikan perbaikan 5.000 unit puskesmas,” tutur Presiden Prabowo Subianto.   

Adapun jumlah penyerahan uang tahap VII ini senilai total Rp10.270.051.886.464 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

• Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp3.423.742.672.359,- (Tiga triliun, empat ratus dua puluh tiga miliar, tujuh ratus empat puluh dua ribu juta, enam ratus tujuh puluh dua ribu, tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
• Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp6.846.309.214.105,- (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

• Pada sektor perkebunan (sawit), Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu koma tiga satu hektar)
• Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 ha (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima delapan hektar)

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)) pada tahap VII seluas 2.373.171,75 ha (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh lima hektar), yang terdiri dari:

1. SK 01 seluas 733.180,21 ha (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh koma dua satu hektar) dari 29 (dua puluh sembilan) subjek hukum;
2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.045.219 ha (satu juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas hektar) dari 22 (dua puluh dua) subjek hukum;
3. Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 402.472,22 ha (empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua dua hektar) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) subjek hukum; dan
4. Kewajiban Plasma seluas 192.300,32 ha (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus koma tiga dua hektar) dari 106 (seratus enam) subjek hukum.

Apabila diakumulasikan hingga Tahap VII ini, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.112.915,75 ha (empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima belas koma tujuh lima hektar).

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud hadirnya Satgas PKH untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif, sekaligus bentuk transparansi pemerintah kepada publik atas hasil kerja yang telah dicapai.

Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan diperlukan komitmen bersama bagi seluruh pemangku kebijakan serta stakeholders terkait dalam bentuk sebagai berikut:

“Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan Tidak boleh lagi ada pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uangnya ke luar negeri,” tegas Jaksa Agung.

 

 

Sumber : https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/12068/read 

Baca Terusannya »»