Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 Digelar Malam Ini

 

Jakarta – Puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2026 akan digelar pada Jumat (31/7/2026) pukul 19.30 WIB di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Pada malam penganugerahan tersebut akan diumumkan para penerima Hoegeng Awards 2026 sebagai puncak rangkaian penghargaan kepada anggota Polri yang menunjukkan dedikasi dan keteladanan dalam menjalankan tugas.

Malam penganugerahan dijadwalkan dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Chairul Tanjung, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Masyarakat juga dapat menyaksikan acara tersebut secara langsung melalui live streaming di detikcom dan kanal YouTube TV Radio Polri.

Hoegeng Awards tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang menunjukkan integritas, inovasi, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Penjaringan nama-nama polisi teladan dari usulan masyarakat dibuka pada 27 Januari hingga 2 April 2026. Selanjutnya, panitia melakukan proses verifikasi dan seleksi awal terhadap seluruh usulan yang masuk.

Melalui serangkaian proses seleksi, verifikasi, hingga uji publik, Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 yang terdiri atas Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, Anggota Kompolnas Gufron Mabruri, serta Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid menetapkan tiga nominasi terbaik pada masing-masing kategori.

Adapun lima kategori penghargaan yang diperebutkan meliputi Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas.

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2484040-puncak-penganugerahan-hoegeng-awards-2026-digelar-malam-ini 

Baca Terusannya »»  

GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTO SHOW (GIIAS) 2026 RESMI DIBUKA

 

 

Jakarta, 30 Juli 2026 – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. GIIAS 2026 yang dibuka untuk umum selama 11 hari penyelenggaraannya mulai 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 tersebut menjadi panggung utama bagi para merek otomotif global untuk memperkenalkan deretan teknologi masa depan dan inovasi unggulan.

GIIAS juga menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan industri otomotif nasional. Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Perindustrian menyampaikan apresiasi kepada GAIKINDO yang terus membuktikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. GIIAS dinilai berperan penting tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, tetapi juga dalam memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia. “Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyampaikan selamat dan apresiasi kepada GAIKINDO atas penyelenggaraan GIIAS. Menjaga sebuah pameran tetap relevan selama 33 kali penyelenggaraan bukanlah pekerjaan yang mudah, dan GAIKINDO telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dan terpercaya, baik di masa sulit maupun di saat pasar tumbuh baik,” ujar Agus. Beliau juga menambahkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan sektor ini. “Hubungan kemitraan ini harus terus diperkuat, karena pemerintah memandang sektor otomotif sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian akan senantiasa hadir sebagai mitra strategis industri, mendengarkan, memfasilitasi, dan berjalan bersama Bapak dan Ibu sekalian,” tegas Agus.

Sejalan dengan perkembangan industri, GIIAS 2026 kembali mencatatkan sejarah sebagai pameran terbesar dan terlengkap yang pernah diadakan oleh GAIKINDO, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar Cina. Tahun ini, pameran diikuti oleh lebih dari 65 merek otomotif global dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Vietnam, serta lebih dari 150 merek industri pendukung.

“Di tengah tantangan ekonomi global, industri otomotif Indonesia terus menunjukkan daya tahan yang kuat, GIIAS 2026 hadir membawa semangat dan optimisme baru untuk mendorong industri otomotif nasional bergerak lebih cepat dan lebih kuat, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan untuk pasar global,” ujar Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, dalam sambutannya pada acara pembukaan GIIAS 2026.

Dengan seremoni pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dengan didampingi oleh Menteri Perindustrian RI Periode 2014-2016, Saleh Husin, Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, serta Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, GIIAS 2026 resmi dibuka dan siap menyambut para pecinta otomotif Indonesia.

Untuk merasakan seluruh pengalaman ini, pengunjung dapat membeli tiket masuk GIIAS 2026 secara online melalui aplikasi atau situs Auto360 dengan harga Rp50.000 untuk weekdays (Senin–Jumat) dan Rp100.000 untuk weekends (Sabtu–Minggu). Sementara itu, tiket onsite juga tersedia di lokasi pameran seharga Rp75.000 untuk weekdays dan Rp125.000 untuk weekends.

Penyelenggaraan GIIAS 2026 juga disemarakkan oleh berbagai produk dari pihak-pihak sponsor. Astra Credit Companies dan Toyota Astra Finance hadir kembali sebagai Platinum Financial Partner untuk ke-8 kalinya. Selain Astra Credit Companies dan Toyota Astra Finance sebagai Platinum Financial Partner, Energized by Pertamina, EV Ecosystem Powered by PLN Mobile, OLXmobbi yang merupakan bagian dari grup Astra sebagai Official Trade-in Partner dan juga sponsor lainnya yaitu Protera, JKind, GT Radial, Astra Honda Motor, Astra Otoparts, Superchallenge, Le Minerale, Teh Pucuk Harum, Kahf, % ARABICA, Gojek dan Berkah Event turut kembali hadir mendukung penuh penyelenggaraan GIIAS 2026.

GIIAS The Series 2026 Hadir di Lima Kota Besar

 Setelah pameran di BSD Tangerang, rangkaian GIIAS The Series akan berlanjut menyapa pencinta otomotif di berbagai kota besar di Indonesia. Rangkaian kedua akan dimulai dengan GIIAS Surabaya pada 26–30 Agustus 2026 di Grand City Convex, Surabaya. Selanjutnya, GIIAS Bandung akan dilaksanakan pada 9–13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Rangkaian berikutnya, GIIAS Semarang, akan berlangsung pada 30 September–4 Oktober 2026 di Muladi Dome, Semarang, dan rangkaian periode 2026 akan ditutup dengan GIIAS Makassar pada 28 Oktober–1 November 2026 di Summarecon Mutiara Makassar.

Selain rangkaian di tahun ini, juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan pameran dengan menambah satu kota baru yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan. GIIAS Bali dijadwalkan hadir pada 27–31 Januari 2027 di The Meru Sanur, Bali, sekaligus menjadi destinasi baru yang melengkapi kesuksesan rangkaian pameran otomotif GIIAS ke wilayah Indonesia bagian timur.
 

 

 

Sumber : https://indonesiaautoshow.com/2026/07/30/gaikindo-indonesia-international-auto-show-giias-2026-resmi-dibuka/ 

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi santoso pada Resepsi Diplomatik Maroko

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 27 Tahun Penobatan Yang Mulia Raja Mohammed VI yang diselenggarakan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini di Jakarta, Kamis (30 Jul).

Dalam sambutannya, Mendag menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Maroko serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Maroko yang telah terjalin lebih dari enam dekade.

Mendag menyampaikan, perdagangan Indonesia-Maroko terus tumbuh positif, mencapai USD 235 juta pada 2025, naik 33% dibandingkan tahun sebelumnya, serta meningkat 42% pada Januari–Mei 2026. Momentum ini diperkuat dengan penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) Produk Halal menuju pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Maroko.

Mendag mengungkapkan, melalui penguatan kerja sama tersebut, Indonesia dan Maroko diharapkan dapat memperluas akses pasar, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-resepsi-diplomatik-maroko 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Kembali ke Jakarta dengan KA Nusantara Explorer, Perkuat Gagasan Wisata Berbasis Kereta Api

 

Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto bertolak kembali ke Jakarta dengan menggunakan KA Nusantara Explorer dari Stasiun Batang, Kabupaten Batang, pada Kamis, 30 Juli 2026. Perjalanan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis kereta api yang mengedepankan kenyamanan sekaligus kekayaan budaya Indonesia.

KA Nusantara Explorer yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas berangkat sekitar pukul 17.05 WIB. Sebelumnya, Presiden juga menggunakan rangkaian kereta yang sama saat melanjutkan perjalanan dari Kota Semarang menuju Kabupaten Batang dalam agenda kunjungan kerjanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penggunaan KA Nusantara Explorer merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pariwisata nasional melalui pengembangan layanan wisata berbasis kereta api.

“Dalam rangka kita meningkatkan potensi pariwisata, salah satunya Bapak Presiden menghendaki untuk kita mengembangkan pariwisata berbasis kereta api,” ujar Menteri Pras dalam keterangan pers kepada awak media.

Menurut Menteri Pras, PT Kereta Api Indonesia sebenarnya telah memiliki unit usaha yang menyediakan layanan kereta wisata. Namun, Presiden meminta agar layanan tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan gerbong-gerbong baru yang dipadukan dengan berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Sebenarnya PT KAI kan memang sudah memiliki perusahaan yang memang khusus menyediakan fasilitas kereta wisata. Pak Presiden minta untuk diperkuat, kita bikin gerbong baru yang nanti akan dipadukan dengan destinasi-destinasi wisata unggulan yang kita miliki,” lanjutnya.

Menteri Pras juga menambahkan bahwa rangkaian KA Nusantara Explorer yang digunakan Presiden saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diluncurkan secara resmi. Meski demikian, ia mengapresiasi kualitas gerbong yang dinilai telah memenuhi standar internasional.

“Hari ini masih uji coba karena memang secara resmi belum di-launching dan menurut kami tadi yang sempat diajak untuk menengok ke dalam interior kabin gerbong, kita cukup mengapresiasi bahwa sekarang PT KAI mampu untuk memproduksi gerbong kereta api berkelas dunia, berkelas internasional,” ungkap Menteri Pras.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai KA Nusantara Explorer memiliki daya tarik yang besar untuk mendukung pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu, KA Nusantara Explorer membuka peluang baru bagi masyarakat yang ingin menikmati pengalaman perjalanan yang berbeda.

“Kalau saya boleh nambahin sedikit, kelihatannya dari obrolan-obrolan tadi juga respon dari banyak orang, ini bakalan banyak masyarakat yang akan tertarik bahkan mungkin menyewa gerbong, atau menyewa untuk kegiatan-kegiatan acara reuni atau macam-macam, gathering, atau sambil rapat atau macam-macam. Sangat unik, sangat unik,” kata Fadli Zon.

Penggunaan KA Nusantara Explorer dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo, baik saat menuju maupun kembali dari Kabupaten Batang, menjadi gambaran arah pengembangan transportasi wisata nasional yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkelas dengan mengangkat kekayaan budaya Indonesia.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-kembali-ke-jakarta-dengan-ka-nusantara-explorer-perkuat-gagasan-wisata-berbasis-kereta-api/ 

Baca Terusannya »»  

I.League Gelar Owner Meeting Indonesia Women's League 2026/27, Siapkan Fondasi Kompetisi Liga Putri Profesional Indonesia

 

JAKARTA – I.League menggelar Owner Meeting Indonesia Women's League musim 2026/27 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan kompetisi liga sepak bola putri profesional yang untuk pertama kalinya berada di bawah pengelolaan I.League. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Direksi I.League, Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono, serta perwakilan enam klub peserta, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa FC Banten, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC.

Owner Meeting menjadi langkah awal untuk menyelaraskan pemahaman seluruh peserta mengenai penyelenggaraan Indonesia Women's League musim 2026/27, mulai dari kalender kompetisi, regulasi, aspek operasional, hingga berbagai persiapan teknis sebagai fondasi bergulirnya kompetisi.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menyampaikan bahwa Indonesia Women's League menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem sepak bola putri Indonesia. Melalui kompetisi yang dikelola secara profesional, I.League bersama PSSI ingin menghadirkan wadah kompetitif yang mampu mendukung pembinaan pemain putri secara berkelanjutan.

"Indonesia Women's League merupakan langkah penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Kami ingin menghadirkan kompetisi yang memiliki standar penyelenggaraan yang baik, sekaligus menjadi wadah bagi pemain putri untuk berkembang dan berkompetisi secara profesional," ujar Ferry Paulus.

Indonesia Women's League musim 2026/27 ditargetkan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026 dan akan berlangsung selama 17 pekan, dengan melibatkan enam klub peserta pada musim perdana.

Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, menegaskan bahwa pengembangan sepak bola putri memerlukan fondasi yang kuat agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Kami ingin membangun Indonesia Women's League dengan konsep yang berkelanjutan. Karena itu, kami memilih untuk memulai dengan skala yang lebih kecil, namun memiliki fondasi yang kuat. Kami percaya langkah ini akan menjadi awal yang baik untuk membangun kompetisi yang semakin berkembang dan mampu menghadirkan kualitas yang lebih baik dari musim ke musim," ujar Vivin.

Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, seluruh klub peserta turut memberikan berbagai masukan terkait pelaksanaan kompetisi. Forum ini juga membahas pengembangan konsep entertainment sport festival yang akan menjadi bagian dari penyelenggaraan Indonesia Women's League, dengan menghadirkan berbagai aktivitas pendukung di luar pertandingan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi suporter dan keluarga. 

Indonesia Women's League musim 2026/27 diharapkan menjadi fondasi baru bagi perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet putri untuk berkembang melalui sistem kompetisi yang terstruktur dan berkesinambungan.

 

 

Sumber : https://ileague.id/press/detail/i-league-gelar-owner-meeting-indonesia-women-s-league-2026-27--siapkan-fondasi-kompetisi-liga-putri-profesional-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Kemenpora RI Siapkan IYS 2026 sebagai Wadah Penguatan Kepemimpinan dan Fondasi Penyusunan Arah Pembangunan Kepemudaan dan Keberlanjutannya

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) sebagai kementerian yang membidangi sektor kepemudaan sedang mempersiapkan forum pertemuan tingkat tinggi seluruh pemuda dari penjuru negeri melalui Indonesia Youth Summit (IYS) 2026. Forum bergengsi ini akan berlangsung pada 29-30 Oktober 2026 di Jakarta.

IYS 2026 merupakan bentuk kolaborasi solid antara Kemenpora dengan Pemprov DKI Jakarta, hadir sebagai bagian dari momentum 98 Tahun Sumpah Pemuda menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda pada tahun 2028.

Lebih dari itu, IYS 2026 dirancang sebagai ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan pemuda dengan para pemangku kebijakan, sehingga ide, aspirasi, dan inovasi generasi muda dapat didialogkan secara langsung dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan. 

Melalui kolaborasi tersebut, pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam merumuskan solusi dan arah kebijakan pembangunan kepemudaan Indonesia.

Nantinya, program yang bertujuan utama meningkatkan kapasitas kepemimpinan generasi muda itu akan diikuti sekitar 5000 peserta dari berbagai daerah, mulai dari organisasi kepemudaan, Komunitas pemuda, mahasiswa, akademisi, wirausaha muda, inovator, pengambilan kebijakan, mitra strategis, aktivis, dan profesional muda.

Pemerintah menegaskan program IYS akan dimaksimalkan sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan kepemudaan Indonesia, membuka pola pikir dalam konteks 100 tahun Sumpah Pemuda serta keberlanjutannya.

Pemerintah melalui Kemenpora juga akan menggandeng mitra internasional dari berbagai negara seperti Amerika, China, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, Saudi Arabia, dan lainnya agar generasi muda Indonesia bisa mempelajari praktik terbaik untuk kemajuan kepemudaan.

Program tersebut sangat penting dalam membuka jalan untuk para generasi muda sebagai calon pimpinan masa depan bangsa. Sebaliknya, apabila generasi muda tidak dipersiapkan, maka akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain sehingga bisa menjadi stigma yang akan menurunkan persaingan Indonesia dikancah kepemudaan internasional

 

 

Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/6913/kemenpora-ri-siapkan-iys-2026-sebagai-wadah-penguatan-kepemimpina 

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Juda Agung Dorong Jajaran Kemenkeu Satu Bali Perkuat Integritas, Inovasi dan Terus Belajar

 

 

Jakarta,  Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengajak seluruh insan Kementerian Keuangan di Bali untuk terus memperkuat integritas, menghadirkan inovasi, serta membangun budaya belajar. Pesan tersebut disampaikan Wamenkeu Juda Agung saat menghadiri Townhall Kemenkeu Satu Bali, Kamis (30/7).

Mengawali sambutannya, Wamenkeu Juda Agung menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi Kemenkeu Satu di Provinsi Bali yang dinilainya telah berjalan dengan baik.

“Dari empat kanwil terlihat sangat kompak. Ini menunjukkan spirit Kemenkeu Satu sudah terwujud dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, di hadapan jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Bali, Wamenkeu Juda menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai. Menurutnya, integritas adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga, termasuk Kementerian Keuangan.

“Jaga integritas ini adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga. Kalau lembaga itu tidak dipercaya, tidak ada trust terhadap lembaga itu, itu tidak credible dan semua apa yang kita sampaikan itu akan tidak didengar oleh masyarakat. Jadi, jaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” tegas Wamenkeu Juda.

Selain menjaga integritas, Wamenkeu Juda Agung juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital harus menjadi budaya yang dimiliki setiap pegawai agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan sederhana.

“Digitalisasi is a must, dan kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa kita serahkan kepada hanya satu dua orang atau pun satu unit. Kalau yang lain gak punya ini, sense of digital. Jadi digitalisasi ini harus dimiliki oleh semua orang, sehingga di dalam melayani publik, itu akan lebih cepat, lebih efisien, lebih less birokratik,” ujarnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang mulai diterapkan di berbagai unit Kementerian Keuangan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Tidak hanya itu, Wamenkeu Juda Agung juga mengingatkan pentingnya budaya continuous learning di tengah perubahan lingkungan yang berlangsung sangat cepat. Setiap pegawai perlu terus mengembangkan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara.

“Jangan bosan untuk belajar, continuous learning. Jadi tolong continuous learning, terus belajar apapun yang tentu saja terutama yang di bidang Saudara,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Juda-Townhall-Kemenkeu-Satu-Bali 

Baca Terusannya »»  

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Wakapolri dan Wamen Kehutanan Konsolidasikan Langkah Nasional Hadapi El Nino dan Karhutla

 

Jakarta – Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kamis (30/7), di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri.

Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Forum tersebut menjadi langkah konsolidasi nasional untuk menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Polri memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapsiagaan personel. Seluruh jajaran diperintahkan memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, memverifikasi hotspot di lapangan, memperkuat early warning system, serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Polri juga menginstruksikan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa melakukan pendataan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah rawan, meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino meningkat.

Upaya tersebut diperkuat dengan pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau hotspot secara real time. Penggunaan drone, CCTV di pos-pos pantau, serta sistem informasi kebakaran menjadi bagian dari penguatan deteksi dini sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.

Di lapangan, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Selain itu, telah dilaksanakan lebih dari 168.500 patroli terpadu darat dan perairan di wilayah rawan Karhutla sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kebakaran.

Kesiapan personel juga terus diperkuat. Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, disertai penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda agar dukungan personel maupun peralatan dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi.

Dalam aspek penegakan hukum, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan. Hingga Juni 2026 tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka telah diproses. Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan bahwa Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang telah diarahkan Presiden dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, penanganan saat terjadi kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.

Melalui konsolidasi nasional ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama dalam menghadapi El Nino dan Karhutla, guna melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2483586-tindak-lanjuti-arahan-presiden-wakapolri-dan-wamen-kehutanan-konsolidasikan-langkah-nasional-hadapi-el-nino-dan-karhutla 

Baca Terusannya »»  

BMKG dan Pelindo Perkuat Sinergi untuk Dukung Keselamatan Pelayaran dan Ketahanan Logistik Nasional

 

Jakarta, 30 Juli 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui audiensi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BMKG dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang berlangsung di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan mitra strategis BMKG dalam mendukung penyelenggaraan layanan meteorologi maritim. Sebagai pengelola pelabuhan nasional, Pelindo memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran konektivitas, perdagangan, dan distribusi logistik di Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa BMKG saat ini mengoperasikan sekitar 10.800 peralatan observasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk sejumlah peralatan yang berada di kawasan pelabuhan yang dikelola Pelindo.

“Selama ini, dukungan PT Pelabuhan Indonesia dalam penyediaan lokasi bagi kantor operasional dan penempatan peralatan meteorologi maritim telah menjadi bagian penting dalam penguatan layanan BMKG di berbagai kawasan pelabuhan,” ungkapnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyelenggarakan layanan meteorologi maritim untuk mendukung keselamatan pelayaran, operasional kepelabuhanan, serta pengurangan risiko bencana melalui penyediaan informasi dan sistem peringatan dini.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem transportasi laut dan kepelabuhanan yang andal sebagai tulang punggung konektivitas antardaerah, pertumbuhan ekonomi, dan kelancaran logistik nasional. Keandalan pelabuhan tidak hanya menentukan kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, tantangan sektor maritim ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya risiko akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta tingginya aktivitas kepelabuhanan. Karena itu, layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dituntut semakin adaptif, andal, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

Menjawab tantangan tersebut, BMKG terus melakukan modernisasi sistem observasi, pemodelan, komunikasi, dan diseminasi informasi guna menghasilkan layanan yang mampu mendukung pengambilan keputusan operasional secara lebih efektif.

Menurut Faisal, kolaborasi antara BMKG dan Pelindo menjadi semakin strategis dalam memperkuat keselamatan pelayaran, meningkatkan keandalan operasional kepelabuhanan, serta memperkuat ketahanan sektor maritim melalui penyediaan informasi meteorologi maritim dan sistem peringatan dini.

“Pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara optimal memberikan nilai tambah bagi peningkatan keselamatan pelayaran, efisiensi operasional kepelabuhanan, kualitas pelayanan, serta kelancaran rantai pasok. Kami juga membuka peluang untuk pengembangan inovasi bersama melalui pemanfaatan teknologi digital, analisis data, dan pengembangan layanan berbasis kebutuhan pengguna untuk mendukung transformasi sektor kepelabuhanan,” jelasnya.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak mencakup kerja sama dalam pertukaran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pengembangan layanan meteorologi maritim, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, dukungan penyediaan sarana dan prasarana observasi di kawasan pelabuhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dari kerja sama ini untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mewujudkan peningkatan keselamatan pelayaran, memastikan kelancaran operasional pelabuhan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.

“BMKG meyakini bahwa kemitraan yang kuat antara BMKG dan PT Pelabuhan Indonesia akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keselamatan pelayaran, keandalan operasional kepelabuhanan, serta ketahanan logistik nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa kerja sama dengan BMKG memiliki arti penting bagi operasional kepelabuhanan yang mengutamakan pelayanan prima dan keselamatan.

“Untuk data alam itu, instansi yang diberikan mandat oleh negara di Indonesia dan yang paling ahli serta akurat adalah BMKG. Karena itu, melalui MoU ini kami berharap dapat memperkuat pertukaran informasi, khususnya terkait kondisi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang sangat dibutuhkan dalam operasional kepelabuhanan,” ujarnya.

Menurut Achmad, sektor kepelabuhanan merupakan salah satu indikator penting perekonomian nasional, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, sistem transportasi laut yang andal harus didukung oleh operasional pelabuhan yang aman dan efisien.

Ia menjelaskan bahwa selain mendukung kebutuhan data dan informasi, Pelindo juga siap mendukung operasional BMKG melalui penyediaan lahan dan fasilitas yang diperlukan untuk penguatan layanan meteorologi maritim.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad juga menyoroti pentingnya dukungan data ilmiah dalam memperkuat posisi Indonesia pada berbagai forum internasional, termasuk terkait pengelolaan kawasan strategis pelayaran di Selat Malaka.

“Kami membutuhkan simulasi penyebaran apabila terjadi tumpahan minyak atau pencemaran di laut, termasuk bagaimana sebarannya dipengaruhi oleh arus laut dan kondisi cuaca. Data tersebut akan sangat penting untuk memperkuat argumentasi Indonesia dalam berbagai pembahasan internasional terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani, Plt. Direktur Meteorologi Maritim Agie Wandala Putra, Direktur Layanan Iklim Terapan Marjuki, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Teguh Rahayu, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama RR. Rima Eryani dan Penasihat BMKG Muslim Andri Setiadi.

Dari pihak Pelindo hadir Direktur Hubungan Lembaga Hendri Ginting, Direktur Komersial Farid Padang, Group Head Manajemen Aset Imam Rahmiyadi, Group Head Sekretariat Perusahaan Ali Sodikin, serta jajaran pejabat Pelindo lainnya.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, BMKG dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung keselamatan pelayaran, meningkatkan keandalan operasional kepelabuhanan, serta memperkuat ketahanan logistik nasional melalui pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal dan terpercaya.

 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-dan-pelindo-perkuat-sinergi-untuk-dukung-keselamatan-pelayaran-dan-ketahanan-logistik-nasional 

Baca Terusannya »»  

Bangun Budaya Baru Bebas Korupsi, Wamenhaj Tegaskan Integritas Jadi Wajah Utama Kemenhaj

 

Bogor (Kemenhaj) – Pentingnya budaya kerja baru yang mengedepankan integritas dan menanggalkan budaya lama yang berpotensi koruptif perlu dibangun secara sadar dan menyeluruh di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat hadir dalam pembukaan agenda Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

​Wamenhaj mengingatkan agar kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar menjadi formalitas belaka. Ia memberikan peringatan tegas terkait tujuan dari pelaksanaan agenda-agenda di lingkungan kementerian.

​"Jika acara ini diselenggarakan hanya untuk penyerapan anggaran semata, maka sesungguhnya kita sudah melakukan gratifikasi itu sendiri," tegas Wamenhaj dalam sambutannya, sekaligus membuka agenda secara resmi di Bogor, Kamis (30/7/2026).

​Lebih lanjut, Wamenhaj menyoroti urgensi pembentukan karakter dan sistem di lingkungan Kemenhaj. Mengingat kementerian ini mengurus urusan peribadatan yang sangat fundamental bagi umat Islam, standar moral dan etika para pegawainya harus berada di tingkat tertinggi.

​"Kita ingin bangun corporate culture, wajah utama Kemenhaj adalah integritas, karena kita ngurusin sesuatu yang suci, yang dalam konteks Islam adalah sesuatu yang paling sempurna. Kita ingin bangun sistem pengendalian internal yang kuat," ujarnya.

​Sebagai wujud komitmen pimpinan dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, Wamenhaj menyebutkan adanya kesepakatan di tingkat pucuk pimpinan Kemenhaj.

"Oleh sebab itu, kita harus mulai budaya baru, buang budaya lama. Budaya baru harus tampil dengan wajah integritas," tambahnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj juga menyentuh aspek empati dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta sosialisasi tentang pengorbanan besar yang dilakukan oleh para calon jemaah demi menunaikan rukun Islam kelima.

Menurutnya, yang dilayani oleh Kemenhaj adalah para jemaah haji yang sebagian besar dari mereka bukanlah kalangan mampu. Banyak dari para jemaah tersebut harus menabung puluhan tahun lamanya bahkan tak sedikit yang rela menjual aset berharganya seperti tanah, sawah, maupun kendaraannya.

​"Yang kita layani adalah jemaah yang sebagian besar jual tanahnya, jual harta bendanya untuk naik haji. Maka dari itu, kita pastikan proses penyelenggaraannya hasan (baik) dan suci," ungkap Wamenhaj.

"Semoga acara ini bisa memberikan panduan teknis yang jelas bagi kita semua dalam upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi," tutupnya.

 

 

Sumber : https://haji.go.id/berita/bangun-budaya-baru-bebas-korupsi-wamenhaj-tegaskan-integritas-jadi-wajah-utama-kemenhaj-1785457434955 

Baca Terusannya »»  

Menteri Ekraf Dorong MS Glow Perkuat Ekosistem Kreatif dan Inklusif

 

Malang, 30 Juli 2026 - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya melakukan kunjungan kerja ke kantor MS Glow di Malang, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dengan pelaku industri kreatif nasional dalam mengintegrasikan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan talenta, serta kemitraan dengan UMKM.

Menteri Ekraf mengapresiasi langkah MS Glow sebagai salah satu merek lokal yang mampu membangun rantai nilai ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Keberhasilan sebuah brand kreatif dinilai tidak hanya dari kualitas produk, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan peluang ekonomi serta penyerapan tenaga kerja melalui kolaborasi lintas sektor.

“MS Glow menjadi contoh bagaimana sebuah brand lokal dapat tumbuh dengan membangun ekosistem kreatif yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antara inovasi, teknologi, kreator, dan masyarakat mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih luas serta membuka lapangan kerja baru,” ujar Menteri Ekraf dalam kunjungannya, Kamis (30/7).

MS Glow dinilai aktif memberdayakan berbagai talenta kreatif, seperti influencer, beauty creator, affiliate, live streamer, fotografer, videografer, desain grafis untuk mendukung kampanye digital dan memperluas jangkauan pasar. Model kolaborasi ini turut menciptakan peluang ekonomi bagi kreator lokal sekaligus memperkuat peran ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia.

Saat ini MS Glow yang beroperasi di bawah naungan Juragan 99 Corp, mampu menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja. Menariknya, penyerapan tenaga kerja tersebut juga dilakukan secara inklusif dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan untuk turut berkarya di industri kreatif.

Rara Lingga, merupakan penyandang disabilitas yang kini berkarier sebagai content planner mengungkapkan bahwa kesempatan bekerja di industri kreatif menjadi pengalaman berharga karena memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya

“Saya bersyukur industri kreatif saat ini tumbuh dengan pesat, dan MS Glow memberikan kesempatan bagi kami penyandang disabilitas untuk bisa bekerja dengan layak. Harapannya Kementerian Ekonomi Kreatif bisa terus memayungi kami sehingga kami bisa terus berkarya tanpa dipandang sebelah mata,” ucap Rara.

Kementerian Ekraf mendorong semakin banyak pelaku industri kreatif Indonesia untuk mengembangkan model bisnis yang kolaboratif, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Keberhasilan MS Glow diharapkan menjadi inspirasi bagi brand lokal lainnya dalam membangun ekosistem kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat transformasi digital, serta meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global.

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/menteri-ekraf-dorong-ms-glow-perkuat-ekosistem-kreatif 

Baca Terusannya »»  

Kepala Bapanas Amran Pinta Beras Fortifikasi Bantu Masyarakat Kurang Gizi, 2.880 Paket Bantuan Siap Salur

 

JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian memberi pandangan agar produk beras fortifikasi dapat lebih dipergunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gIzi Atau Tengkes (Stunting). Ia mengaku terperanjat kaget saat ada temuan harga beras fortifikasi sampai menyentuh lebih dari Rp 40.000 per kilogram (kg).

"Lha ini ada yang dijual Rp 20.000 sampai Rp 42.000. Adil nggak saya tanya? Ini kan bisa diperuntukkan untuk saudara kita yang ada stunting. Stunting kita berapa? 21 persen, diperuntukkan untuk ini. Ini betul-betul seenaknya. Nanti Satgas Pangan kerja (untuk penindakan)," sebut Amran saat konferensi pers di Jakarta pada Kamis (30/7/2026).

Arahan tersebut senada dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ini karena fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi pun telah menjadi indikator prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Untuk diketahui, beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025. 

"Ini yang menarik. Ini (beras fortifikasi) harus bisa untuk saudara kita yang kekurangan gizi, untuk orang miskin, yang kekurangan gizi, dan yang stunting," kata Amran lagi.

Untuk itu, Bapanas pada tahun 2026 ini akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Targetnya menyasar ke 960 Kepala Keluarga (KK) dengan beras khusus 15 kg selama 3 kali penyaluran. Dengan itu akan ada total 2.880 paket bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi yang akan disalurkan.

Adapun program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi ini telah berhasil diinisiasi sejak tahun 2025. Dengan kolaborasi bersama segenap mitra, pada tahun 2025 telah tercapai sasaran penerima sebanyak 648 KK.

Saat itu, setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi sebanyak 15 kg sebanyak 3 kali yang bersumber dari Bapanas. Namun bukan diambil dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Selanjutnya diberikan sebanyak 3 kali lagi melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia. Ada pula mitra lain yang turut mendukung program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi sejak tahun 2025 antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa.

Melalui program rintisan tersebut, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga sejumlah 1.944 paket bantuan yang berhasil didistribusikan. Program ini menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan. 

Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan ini berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

Adapun latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro. Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

Bapanas kembali menegaskan bahwa program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi ini berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak menggunakan stok beras Bulog.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/kepala-bapanas-amran-pinta-beras-fortifikasi-bantu-masyarakat-kurang-gizi-2880-paket-bantuan-siap-salur 

Baca Terusannya »»  

Kepala Bapanas Amran Instruksikan Cabut Izin Edar Beras Khusus yang Tak Penuhi Syarat

 

JAKARTA — Temuan terhadap pengawasan dan pengujian laboratorium beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi, segera ditindaklanjuti Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran langsung meminta jajaran Bapanas untuk segera lakukan pencabutan izin edar merek beras yang terbukti tidak sesuai persyaratan.

Temuan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada bulan April Tahun 2026 di wilayah Jakarta terhadap 15 sampel yang terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Adapun beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Hasil laboratorium menunjukkan dari 12 sampel beras dengan klaim gizi, 3 sampel memenuhi persyaratan, sedangkan 9 sampel tidak memenuhi persyaratan. Kemudian ada 3 sampel yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi berupa persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada kemasan.

"Saya sebagai Kepala Bapanas, untuk Pak Sestama dan Pak Deputi, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan, karena ini sudah hasil laboratorium," tegas Amran di Jakarta pada Kamis (30/7/2026).

"Kemudian pidananya, kirim ke Satgas Pangan. Hari ini Pak Sestama langsung menyurat ke Satgas Pangan. Nanti berikutnya, saya menyurat langsung ke Kapolri. Ini panjang. Aku kejar. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia," tambah Amran.

Adapun produsen beras fortifikasi di Indonesia harus dapat memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Izin tersebut diampu oleh Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). 

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Untuk diketahui, beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025. 

SNI tersebut menetapkan per 100 gram beras fortifikasi mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 sampai 0,38 miligram, vitamin B12 di 1,0 sampai 1,5  mikrogram, zat besi 3,50 sampai 5,25 miligram, dan seng 3,0 sampai 4,5 miligram.

Sebelumnya, pada April lalu, Bapanas melakukan pemantauan di wilayah Jakarta hingga ditemukan harga beras fortifikasi yang terlampaui jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Bahkan didapati hanya memuat kandungan 2 jenis zat gizi saja yang tertera pada label kemasan. 

"Sekarang ini yang tidak sesuai hasil lab, bayangkan, lebih gila lagi, ini Rp 22.000 average per kilo, tapi ini ada yang jual sampai Rp 42.000 per kilo. Masuk akal gak? Ini baru sampel kita ambil, itu asumsi kerugian konsumen bisa sampai Rp 71 triliun," ungkap Kepala Bapanas Amran.

Adapun pada salah satu sampel ditemukan ada yang memiliki harga jual dengan harga sampai Rp 42.500 per kilogram (kg). Namun hasil uji laboratorium menunjukkan salah satu parameter zat gizi tidak sesuai dengan persentase AKG pada kemasan. Untuk diketahui, dari 15 sampel yang menjadi hasil pengawasan Bapanas berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang.

"Ini adalah baru. Ada babak baru. Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Ini persyaratannya. Jadi ini adalah darurat kedua. Tapi ini masih sementara. Kita cek ulang lagi. Mereka memang tidak tobat, makanya kami cek langsung. Ini pun dari aduan dan keluhan masyarakat," jelas Amran.

"Katanya harga beras mahal, kejar itu (produsen beras tak patuh aturan). Ini malah pemerintah yang dikejar. Ada yang mengatakan, mana buktinya swasembada? Itu buktinya penjahatnya ada itu. Sudah," tutup Kepala Bapanas Amran.

Oleh karena itu, Bapanas berencana melakukan pengawasan kembali dengan skala yang lebih luas. Targetnya terhadap 40 merek dagang beras fortifikasi dan atau dengan klaim gizi pada 11 provinsi. Total sampel ditargetkan dapat mencapai minimal 200 dan tentunya menggandeng laboratorium terakreditasi.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/cadas-kepala-bapanas-amran-instruksikan-cabut-izin-edar-beras-khusus-yang-tak-penuhi-syarat 

Baca Terusannya »»  

Antisipasi Krisis Listrik Sumatera, Operasional PLTA Batang Toru Dipercepat

 

TAPANULI SELATAN - Lima menara transmisi yang roboh akibat bencana hidrologi pada November 2025 masih menyisakan tantangan bagi sistem kelistrikan Sumatera. Dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan, pemerintah mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt agar dapat segera terhubung dengan jaringan Sumatera.

Percepatan ini menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke Proyek Strategis Nasional tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026. PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu dinilai krusial untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera.

"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot.

Urgensi pengoperasian pembangkit semakin meningkat setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi dan merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata Yuliot.

Selain kendala transmisi, proyek Rp21,6 triliun ini juga sempat terhambat perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, disusul persetujuan untuk melanjutkan konstruksi. Saat ini, proses administrasi berjalan paralel dengan uji teknis pembangkit yang memerlukan genangan air.

"Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelas Yuliot.

Pengoperasian pembangkit juga diharapkan mendukung target bauran Energi Baru Terbarukan nasional yang saat ini berada pada kisaran 16 hingga 17 persen dan ditargetkan mencapai 21 persen pada akhir 2026.

"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ujarnya.

PLTA Batang Toru berada di area seluas 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek berkapasitas 510 megawatt ini dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor. Pembangunannya dimulai pada 1 September 2017 dengan investasi Rp21,6 triliun yang bersumber dari penanaman modal asing. 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/antisipasi-krisis-listrik-sumatera-operasional-plta-batang-toru-dipercepat 

Baca Terusannya »»  

KSP Tegaskan Pentingnya Perguruan Tinggi Aman dan Inklusif Mewujudkan Indonesia Emas 2045

 

Yogyakarta — Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, mewakili Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menghadiri dan memberikan paparan dalam U25 Leaders Forum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (30/7). Forum strategis tersebut mengusung tema “Mewujudkan Pendidikan Tinggi yang Inklusif dan Antikekerasan: Memperkuat Aksesibilitas, Kesejahteraan, dan Kesempatan yang Setara”.

Dalam paparannya, Prof. Budi Pramono menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Perguruan tinggi dipandang bukan sekadar tempat proses belajar mengajar, melainkan pusat penghasil talenta unggul, pusat inovasi, serta penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Investasi terhadap pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang negara dalam memperkuat daya saing bangsa.

Guna menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, Mayjen (Purn) Budi Pramono menggarisbawahi pentingnya rasa aman di lingkungan kampus.

“Kampus yang berkualitas adalah kampus yang mampu memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika,” tegasnya di hadapan para rektor PTN-BH se-Indonesia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tolok ukur keberhasilan perguruan tinggi saat ini telah mengalami pergeseran. Keberhasilan universitas tidak lagi hanya diukur dari capaian akademik ataupun reputasi institusi, melainkan sangat ditentukan oleh iklim lingkungan belajarnya serta manfaat nyata riset bagi masyarakat.

“Bagi pemerintah, keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik ataupun reputasi institusi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif, karena dari lingkungan seperti itulah akan lahir sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berkarakter,” ujar Prof. Budi.

Prof. Budi juga menyoroti aspek SDM sebagai pilar ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, disrupsi teknologi, hingga ancaman radikalisme dan kekerasan. Menurutnya, ketahanan dan keamanan abad ke-21 tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan membangun manusia yang berintegritas dan tangguh terhadap ancaman nonmiliter.

“Ketahanan bangsa juga ditentukan oleh kemampuan membangun manusia yang memiliki daya tahan terhadap berbagai ancaman nonmiliter yang dapat melemahkan kohesi sosial, persatuan nasional, dan produktivitas bangsa,” ungkap Prof. Budi menambahkan.

Ia juga menambahkan bahwa universitas masa depan adalah universitas yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga kampus untuk belajar, berkembang, berkarya, dan berprestasi tanpa diskriminasi. Universitas seperti itulah yang akan melahirkan pemimpin bangsa yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta komitmen untuk menjaga persatuan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono mengajak seluruh pimpinan PTN-BH untuk mengusung tiga pilar kepemimpinan strategis, yaitu Leadership with Integrity, Leadership with Innovation, dan Leadership with Collaboration. Prinsip integritas dipandang sangat krusial dalam melindungi hak-hak seluruh warga kampus.

“Integritas tidak hanya tercermin dalam tata kelola yang baik, tetapi juga dalam keberanian melindungi martabat setiap insan akademik,” jelas Prof. Budi.

Menutup keterangannya, mewakili pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) dan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Mayjen (Purn) Budi Pramono menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden akan terus mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan program prioritas transformasi pendidikan tinggi. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak bangsa yang terabaikan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang layak dan aman.

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada talenta yang tertinggal karena disabilitas. Tidak boleh ada mahasiswa yang kehilangan masa depannya karena kekerasan. Dan tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan kesempatan hanya karena perbedaan latar belakang,” pungkasnya.

Melalui U25 Leaders Forum PTN-BH 2026 ini, diharapkan seluruh perguruan tinggi dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna mempercepat transformasi pendidikan tinggi yang berdampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nur Syarifah, S.H., LL.M., Ketua U25 PTN-BH Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., serta para Rektor, Wakil Rektor PTN-BH se-Indonesia, dan para dekan fakultas di UGM.

 

 

Sumber : https://ksp.go.id/ksp-tegaskan-pentingnya-perguruan-tinggi-aman-dan-inklusif-mewujudkan-indonesia-emas-2045.html 

Baca Terusannya »»  

Hadiri Jatim Media Summit 2026, Menteri Ekraf Tegaskan Pentingnya Peran Media Perkuat Ekraf Jatim

 

Surabaya, 30 Juli 2026 - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya menegaskan, media memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keynote speech pada Jatim Media Summit 2026 di Whiz Luxe Hotel, Surabaya, Kamis (30/7).

Menteri Ekraf menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Melalui pendekatan heksaheliks, pemerintah mendorong keterlibatan enam elemen utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, lembaga keuangan, dan media untuk bersama-sama menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan.

"Kami percaya kolaborasi adalah kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Karena itu, kami menggunakan pendekatan heksaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, pegiat usaha, komunitas, lembaga keuangan, dan media. Tanpa dukungan media, berbagai upaya yang kami lakukan tentu sulit menjangkau masyarakat secara optimal," papar Menteri Ekraf.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekraf juga memaparkan implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) yang akan diperkuat melalui pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah. Upaya tersebut didukung tiga program flagship Kementerian Ekraf, yaitu Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia, yang bertujuan meningkatkan produktivitas, mendorong investasi, serta memperkuat daya saing industri kreatif nasional.

"Kami berharap Jatim Media Summit menjadi forum strategis untuk menginisiasi dan mendiskusikan adopsi teknologi serta pengembangan model bisnis media yang lebih adaptif. Seiring keberadaan Kementerian Ekraf, kolaborasi dengan media menjadi sangat penting untuk memperluas pengetahuan publik, memperkuat kapasitas ekosistem kreatif, sekaligus menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional," harap Menteri Ekraf.

Menteri Ekraf juga memaparkan capaian sektor ekonomi kreatif yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif 2025, sektor ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan mencapai 6,86 persen. Selain menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, ekonomi kreatif juga mencatat nilai ekspor sebesar US$31,94 miliar dan realisasi investasi mencapai Rp183,01 triliun. Capaian tersebut memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa Jatim Media Summit 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah, industri media, dan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan ekosistem media dan ekonomi kreatif di Jawa Timur.

"Keberadaan forum ini tentunya tidak hanya sekadar untuk berkolaborasi, tetapi lebih kepada menjalin kerja sama yang strategis, membangun hubungan yang produktif, serta menghasilkan rekomendasi yang perlu diberikan kepada pemerintah," ujar Adhy Karyono.

Dengan mengusung tema “Ekosistem Ekonomi Kreatif & Transformasi ‘Beyond Media’ Jawa Timur”, Jatim Media Summit 2026 menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keberlanjutan industri media sekaligus mendukung publikasi berbagai potensi dari 21 subsektor ekonomi kreatif. Adhy Karyono menekankan pentingnya adaptasi industri media terhadap perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan perilaku masyarakat yang terus berkembang.

Penyelenggaraan Jatim Media Summit 2026 turut menghadirkan berbagai agenda, mulai dari talkshow, berbagi praktik terbaik (best practice), diskusi panel, showcase, hingga konferensi yang membahas strategi keberlanjutan bisnis media. Forum ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem media yang sehat, inovatif, dan adaptif sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan demokrasi sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

 

 

Sumber : https://ekraf.go.id/news/hadiri-jatim-media-summit-2026-menteri-ekraf-tegaskan-pentingnya-peran-media-perkuat 

Baca Terusannya »»  

Program Bedah Rumah Masif, Warga Jateng yang Lama Menanti Kini Terbantu

 

Batang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bupati Batang M. Faiz Kurniawan meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Bakalan RT 9 RW 4, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Salah satu penerima bantuan BSPS yang dikunjungi adalah Suwiyah (80), warga Desa Bakalan RT 9 RW 4, Kecamatan Kandeman. Rumah yang dihuni tiga orang tersebut belum pernah memperoleh bantuan perbaikan dari pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi, rumah Suwiyah belum memiliki pondasi, sloof, kolom, maupun ring balok. Dinding masih menggunakan GRC, lantai masih berupa tanah, serta pencahayaan dan penghawaan belum memenuhi standar rumah layak huni.

Usai meninjau langsung kondisi rumah tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Saya sudah melihat langsung kondisi rumah Ibu Suwiyah bersama Pak Bupati dan Kepala Balai Jawa Tengah. Memang benar rumah ini tidak layak huni. Tidak ada pondasi, sehingga memang sudah seharusnya mendapat bantuan. Ini tepat sasaran," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, kondisi Suwiyah menjadi bukti masih adanya masyarakat yang selama puluhan tahun belum tersentuh bantuan perbaikan rumah. "Bayangkan, selama 80 tahun Ibu Suwiyah belum pernah mendapatkan bantuan negara untuk memperbaiki rumahnya. Semoga Program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo ini benar-benar bermanfaat bagi Ibu dan keluarga. Pekerjaan akan segera dimulai dan selama proses perbaikan Ibu Suwiyah dapat tinggal sementara di rumah anaknya yang berada di sebelah. Nanti rumahnya juga akan dibuatkan jendela agar lebih sehat dan nyaman. Saya bersama Pak Bupati juga akan bergotong royong memberikan tambahan bantuan untuk penyempurnaan rumah ini," katanya.

Melalui Program BSPS, Suwiyah memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta serta dukungan swadaya sebesar Rp2,5 juta. Perbaikan difokuskan pada peningkatan struktur bangunan, dinding, lantai, serta penghawaan agar rumah menjadi lebih kokoh, sehat, aman, dan layak huni. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 17 Agustus hingga 7 Oktober 2026.

Selain Suwiyah, Menteri Ara juga meninjau rumah Tresno, seorang buruh dengan penghasilan tidak menentu yang rumahnya belum pernah diperbaiki selama 35 tahun. Menurutnya, kedua penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa negara harus hadir bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

"Inilah namanya negara hadir. Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.

Menteri Ara juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang mengawal pelaksanaan BSPS agar seluruh alokasi bantuan dapat terserap secara optimal. "Saya minta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh alokasi BSPS terserap dengan baik. Kerahkan kepala dinas untuk turun mengecek langsung ke lapangan. Begitu juga Pak Bupati Batang agar terus mengawal pelaksanaannya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara kembali mengingatkan bahwa Program BSPS dilaksanakan secara terbuka dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

"Pemerintah harus hadir, tetapi prosesnya juga harus dilakukan dengan benar dan terbuka. Tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Kalau ada siapa pun yang meminta uang dengan alasan apa pun, foto, rekam videonya, lalu laporkan. Viralkan jika perlu. Kita harus menjaga uang negara, tidak boleh ada korupsi. Rakyat harus berani, jangan takut. Tidak boleh ada siapa pun yang meminta uang dengan alasan apa pun dalam pelaksanaan Program BSPS," tegasnya.

Pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 34.712 unit BSPS, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 sebanyak 7.532 unit atau naik sekitar 460,86 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.288 unit dialokasikan untuk wilayah perdesaan, 2.768 unit untuk kawasan pesisir, dan 2.998 unit untuk wilayah perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Batang memperoleh alokasi 825 unit yang tersebar di 14 kecamatan dan 48 desa.

Sebagai bentuk transparansi, seluruh informasi mengenai penerima bantuan, kondisi eksisting rumah, rencana perbaikan, hingga jadwal pelaksanaan dipublikasikan secara terbuka. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) atau instansi terkait apabila menemukan pihak yang meminta imbalan dalam pelaksanaan Program BSPS.

Melalui pelaksanaan BSPS yang transparan, tepat sasaran, dan mengedepankan semangat gotong royong, Kementerian PKP berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati rumah yang layak huni sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/program-bedah-rumah-masif-warga-jateng-yang-lama-menanti-kini-terbantu 

Baca Terusannya »»  

Jawa Tengah Catat Realisasi Kredit Perumahan Tertinggi, Capai Rp4,96 Triliun

 

BATANG — Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendukung program 3 juta rumah, yang digulirkan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat acara Akad Massal 62.710 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan di Perumahan Puri Delta City Side, Desa Siwatu, Kecamatan Wono tunggal, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).

Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), total realisasi kredit program perumahan di Jawa Tengah per 29 Juli 2026 mencapai Rp4,96 triliun, dengan total 28.275 debitur. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran kredit perumahan oleh bank himbara, bank pembangunan daerah, hingga bank swasta.

“Untuk lima provinsi paling tinggi, juaranya nomor satu Provinsi Jawa Tengah, terima kasih Pak Gubernur (Ahmad Luthfi). Nomor dua Jawa Timur, nomor tiga Jawa Barat, nomor empat Sulawesi Selatan, nomor lima Bali,” kata tokoh yang akrab disapa Ara ini.

Ara menjelaskan, untuk bank himbara realisasi penyaluran KPR Subsidi tertinggi dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN), sementara KUR Perumahan paling tinggi adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Untuk bank swasta, realisasi tertinggi adalah Bank Nobu.

“Untuk Bank Pembangunan Daerah, penyalur terbesar juga Bank Jateng,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, capaian tersebut merupakan kebanggaan bersama. Program kredit perumahan itu memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu, terutama masyarakat yang tergolong desil 1, 2, 3, dan 4, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

“Pak Presiden dan Menteri PKP mengapresiasi KUR Perumahan di Jateng. Bank Jateng juga diapresiasi karena tertinggi di Indonesia. Ini memang menjadi prioritas kita bersama, termasuk Bank Jateng salah satu bank untuk KUR UMKM,” katanya.

Sementara itu, Direktur Dana Jasa dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, menjelaskan kredit perumahan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Profesinya bermacam, mulai Aparatur Sipil Negara (ASN), wiraswasta, pegawai swasta, maupun pekerja informal.

Menurutnya, kredit perumahan di Bank Jateng dinilai terjangkau, bunganya 5% per tahun, kemudian juga mendapatkan subsidi sebesar Rp4 juta, sudah termasuk bebas biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta jangka cicilan 15 dan 20 tahun.

“Ini untuk calon debitur berpenghasilan di bawah Rp8 juta,” terang Anna.

Dia menjelaskan, khusus FLPP 2026 per tanggal 27 Juli, Bank Jateng sudah menyalurkan kepada 663 debitur dengan nilai sekitar Rp104 miliar, baik melalui Bank Jateng konvensional maupun Bank Jateng Syariah. Program tersebut sejalan dengan arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi, untuk mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat.

“Jawa Tengah sendiri, khususnya Bank Jateng juga didorong untuk melaksanakan program ini. Pak Gubernur sangat antusias, dan beberapa kali juga mengadakan acara akad massal bersama Bank Jateng untuk angkat massal KPR FLPP,” tandas Anna.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/jawa-tengah-catat-realisasi-kredit-perumahan-tertinggi-capai-rp496-triliun/ 

Baca Terusannya »»  

Beragam Kisah Penerima Manfaat Warnai Akad Massal 62.000 KPR Subsidi dan KUR Perumahan

 

Pelaksanaan akad massal 62.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp880 miliar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026, menjadi momentum bagi ribuan masyarakat untuk mewujudkan impian memiliki rumah maupun mengembangkan usaha. Di balik rangkaian kegiatan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto tersebut, tersimpan kisah para penerima manfaat yang merasakan kemudahan akses pembiayaan serta harapan baru bagi kehidupan mereka.

Salah satunya dirasakan Kudung Slamet, seorang asisten rumah tangga yang untuk pertama kalinya akan memiliki rumah sendiri. Sebelumnya, ia tinggal bersama keluarga besarnya. Kini, berkat program FLPP, ia segera menempati rumah yang telah lama diimpikan.

“Senang sekali. Prosesnya itu sangat mudah, enggak butuh lama, mudah sekali, cuma tiga mingguan langsung jadi,” tuturnya.

Baginya, rumah subsidi yang dipilih memiliki kualitas bangunan yang baik dengan dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, serta fasilitas air dan listrik yang sudah tersedia. Lokasinya pun dinilai nyaman untuk ditempati. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas program yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian terjangkau.

“Terima kasih Pak Prabowo karena bantuannya saya bisa memiliki rumah. Terima kasih banyak. Semoga makin banyak rumah-rumah subsidi,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Nilam Cahya Ayu, operator produksi di Kawasan Industri Terpadu Batang. Di usia 20 tahun, ia memutuskan membeli rumah sebagai investasi jangka panjang sekaligus langkah awal membangun kehidupan yang lebih mandiri.

“Prosesnya mudah, cepat. Gampang sih persyaratannya cukup mudah. Mungkin SK kerja, terus KTP, KK,” kata Nilam.

Sebelumnya ia tinggal bersama orang tuanya. Kesempatan memiliki rumah di usia muda menjadi pencapaian yang menurutnya sulit terwujud tanpa adanya program pembiayaan yang terjangkau. “Terima kasih untuk Pak Presiden karena program FLPP saya jadi punya rumah,” ungkapnya.

Bagi Rahma Yuliani, seorang petugas keamanan perempuan, memiliki rumah sebelum menikah merupakan target pribadi yang akhirnya dapat diwujudkan melalui program FLPP. Rahma mengaku tertarik dengan desain rumah yang modern dan lingkungan perumahan yang tertata. Menurutnya, fasilitas seperti taman bermain, penerangan jalan, sistem keamanan, hingga rencana pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi nilai tambah bagi kawasan tersebut.

“Terima kasih juga untuk Pak Presiden Prabowo karena sudah memberikan program rumah subsidi bagi kita Gen Z – Gen Z atau mungkin yang dengan gaji UMR bisa rumah tersendiri itu adalah privilege,” katanya.

Sementara itu, Nur Suciana, seorang guru taman kanak-kanak, mengaku program FLPP membantunya mewujudkan keinginan untuk memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal bersama mertua. Ia mengatakan cicilan rumah yang sekitar Rp1,2 juta per bulan masih sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Bersama suami, ia tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan kedua anaknya.

“Harapannya semoga ke depannya masih ada seperti ini lagi. Jadi kan membantu kita, bagi kita yang pengen memiliki rumah tapi tidak bisa membeli cash. Semoga Bapak Presiden sehat selalu karena dengan adanya Bapak Prabowo Subianto membantu kami rakyat kecil yang hanya kesehariannya seperti ini,” katanya.

Program pembiayaan pemerintah tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membeli rumah, tetapi juga oleh pelaku usaha di sektor perumahan. Muji Marjoko, kontraktor perumahan yang memperoleh pembiayaan melalui KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengatakan tambahan modal membuat kapasitas usahanya meningkat secara signifikan.

“Jadi kita dulunya waktu mbangun perumahan itu paling maksimal 4 sampai 5 rumah, sekarang ada kredit program perumahan ini kita bisa mbangun lebih dari 10 mungkin sampai 15 dalam satu waktu. Selain itu juga bermanfaat untuk pekerjaan bongkaran perumahan, yang pasti kita sudah ditambah modal untuk kontraktor kita itu sudah sangat amat membantu,” ujarnya.

Muji menjelaskan proses pengajuan KUR berlangsung cepat, hanya sekitar dua hingga tiga hari sejak pengajuan hingga pencairan dana. Menurutnya, tambahan modal tersebut sangat membantu memperluas kapasitas usaha sekaligus mendukung pembangunan lebih banyak rumah bagi masyarakat.

“Kita berterima kasih sekali yang pasti pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui programnya sehingga kita dipermudah,” imbuh Muji.

Berbagai kisah tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan tidak hanya menghadirkan sebuah bangunan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Bagi para pekerja, keluarga muda, maupun pelaku usaha, rumah menjadi awal dari berbagai rencana yang ingin diwujudkan, sementara dukungan pembiayaan memberi ruang bagi mereka untuk melangkah lebih percaya diri.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/beragam-kisah-penerima-manfaat-warnai-akad-massal-62-000-kpr-subsidi-dan-kur-perumahan/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Apresiasi Akad Massal 62.710 KPR Subsidi, Komitmen Terus Perkuat Program Perumahan

 

Batang - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah meresmikan akad massal 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan yang diikuti oleh 7.100 debitur dengan nilai sebesar Rp880 miliar di 36 provinsi, dengan acara utama dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side pada Kamis, (30/7/2026).

"Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai,” kata Presiden Prabowo.

Presiden mengapresiasi program akad massal tersebut yang dapat menghadirkan kebahagiaan bagi 62.000 keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan akad massal ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah.

“Adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya terutama bangga dan bahagia bahwa kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 62.000 keluarga warga negara kita,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat berbagai program di sektor perumahan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki tempat tinggal yang layak.

Menurutnya, capaian yang telah diraih saat ini merupakan kemajuan yang signifikan.

“Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu, kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan serta memikirkan cara-cara terbaik untuk melipatgandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan, tapi kita menyadari bahwa masih lebih banyak lagi yang diperlukan oleh rakyat kita,” tutur Presiden Prabowo.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat rekor tertinggi sepanjang program tersebut berjalan. "Selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025, baru pada saat Bapak Presiden Prabowo menjadi yang tertinggi. Sebelumnya tahun 2023 sebanyak 228 ribu unit, sedangkan tahun 2025 menjadi 278 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah," ujar Menteri Ara.

Dikatakan Menteri Ara, peningkatan penyaluran rumah subsidi tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diterbitkan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahan. Salah satu kebijakan tersebut ialah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikenakan sebesar lima persen. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. pemerintah juga melanjutkan berbagai stimulus di sektor perumahan, termasuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Ia menambahkan, pemerintah juga tetap mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi sebesar 5,0 persen meski suku bunga acuan Bank Indonesia berada pada level 5,75 persen. Selain itu, uang muka untuk rumah subsidi juga ditetapkan hanya sebesar satu persen dan telah mencakup perlindungan asuransi. "Suku bunga rumah subsidi tetap 5,0 persen meskipun BI Rate sudah 5,75 persen. Kemudian DP hanya satu persen dan sudah termasuk asuransi," katanya.

Menteri Ara juga menyampaikan pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun melalui kerja sama dengan BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih jangka waktu cicilan.

Dalam dialog virtual bersama Presiden, para penerima manfaat mengaku program rumah subsidi memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki hunian yang sebelumnya sulit diwujudkan. Salah satunya Sarah, pedagang kios kelontong asal Banda Aceh, misalnya, menyebut program KPR Sejahtera FLPP telah membantu generasi muda, termasuk dirinya yang baru berusia 23 tahun, memiliki rumah pertama. “Terima kasih kepada Bapak Presiden. Berkat program KPR Sejahtera FLPP, kami generasi Z bisa memiliki rumah impian. Semoga Bapak selalu diberi keberkahan dan kesehatan,” ujarnya.

Sebelum menghadiri prosesi akad, Presiden meninjau langsung dua rumah subsidi yang telah dihuni warga di Perumahan Puri Delta City Side. Rumah tersebut masing-masing ditempati Rosmini, pedagang sembako, dan Rahma Yuliani yang bekerja sebagai satpam.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/presiden-prabowo-apresiasi-akad-massal-62710-kpr-subsidi-komitmen-terus-perkuat-program-perumahan 

Baca Terusannya »»