STABN Tangerang Jadi IABN Sriwijaya, Menag: Cetak Generasi Buddha Unggul dan Moderat

 

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik transformasi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya, Tangerang menjadi Institut Agama Buddha Negeri (IABN). Menag minta kampus ini dapat mencetak generasi muda Buddhis yang unggul dan moderat. 

Hal itu diungkapkan Menag Nasaruddin Umar saat menerima Rektor IABN Sriwijaya, Tangerang dan rombongan di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.  "Kita bangga dengan kampus-kampus keagamaan negeri. PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) bisa membina umat dalam menghadapi zaman yang serba teknologi. Kampus PTKN bisa menjadi pembeda dari PT umum lainnya," kata Menag, Rabu (7/10/2026). 

"IABN Sriwijaya memiliki potensi besar untuk mencetak generasi muda Buddhis yang unggul dan moderat. di kampis ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga hidup bersama dalam keberagaman," lanjut Menag Nasaruddin Umar.  

Menurut Menag, PTKN binaan Kementerian Agama ke depan perlu memikirkan input, output, outcome, dan impact. Input terkait jumlah mahasiswa baru yang masuk dan diterima di kampus. Output berkenaan jumlah mahasiswa yang berhasil lulus dan melahirkan sarjana. Outcome berkaitan manfaat langsung atau nilai tambah yang dihasilkan setelah mahasiswa tersebut lulus. Impact tentang seberapa besar manfaat dari lulusan dan keberadaan kampus tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. 

"Perguruan Tinggi Keagamaan bisa melakukan pembinaan keummat lebih intensif. Kampus harus mampu mencetak bukan sekadar ilmuwan intelektual, melainkan seorang cendekiawanya yang mengamalkan kepintarannya sehingga membawa dampak sosial positif bagi masyarakat sekitar," tegas Menag Nasaruddin Umar. 

Rektor IABN Sriwijaya, Tangerang, Li. Edi Ramawijaya Putra yang didampingi Dirjen Bimas Buddha Supriyadi dan jajaran, menyampaikan terimakasih atas dukungan Menag Nasaruddin Umar dan jajaran Kemenag yang terus mensupport kampus hingga menjadi Institut. 

"Kami berharap, Pak Menteri. Kedepannya untuk terus diperjuangkan hinggan menjadi Universitas. Saat ini, setelah menjadi Institut, kami masih berjuang agar SOTK dan Statuta segera terbit. Sekaligus membuka Prodi Agama dan Umum. Kami juga mengharapkan kehadiran Pak Menteri, dikampus untuk melaunching IABN Sriwijaya sekaligus peresmian gedung," tandas Li. Edi Ramawijaya Putra.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/stabn-tangerang-jadi-iabn-sriwijaya-menag-cetak-generasi-buddha-unggul-dan-moderat-7Ohrk 

 

Baca Terusannya »»  

Ini Panduan Peringatan Hari Santri 2026, Cek Tema dan Rangkaian Kegiatannya

 

Jakarta (Kemenag) — Peringatan Hari Santri 2026 diarahkan menjadi momentum untuk memperkuat peran santri dalam pembangunan Indonesia. Tidak hanya sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam, santri diharapkan tampil sebagai generasi berkarakter, produktif, kreatif, adaptif, dan mampu berkontribusi di berbagai bidang.

Arah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2026 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menetapkan tema Hari Santri tahun ini yaitu “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.” 

Dalam panduan tersebut, Kementerian Agama menegaskan bahwa kiprah dan pengabdian santri senantiasa relevan dari masa ke masa. Jika sejarah mencatat kontribusi santri dalam perjuangan kemerdekaan, perjuangan tersebut kini menemukan bentuk baru melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemandirian ekonomi, kepedulian sosial, serta pengamalan nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Menguatkan Negeri” dimaknai dengan menghadirkan santri sebagai bagian dari solusi atas tantangan bangsa. Dari pesantren, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu, tetapi juga berkarakter, produktif, kreatif, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi di berbagai bidang. 

Santri juga didorong bergerak dari ruang-ruang pengabdian menuju ruang strategis pembangunan. Bekal nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin diharapkan memperkuat peran santri dalam merawat persatuan dan keberagaman sekaligus membangun kemandirian bangsa.

Sementara frasa “Menuju Indonesia Emas” menjadi orientasi bersama dalam mempersiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Kemenag menempatkan pesantren sebagai salah satu ruang penting dalam menyiapkan masa depan tersebut.

Ada empat modal yang ditekankan dalam panduan Hari Santri 2026, yakni ilmu yang mendalam, karakter yang kuat, tradisi yang berakar, serta keberanian untuk berinovasi. Dengan modal tersebut, santri diharapkan tidak hanya menjadi saksi perjalanan bangsa, tetapi turut menjadi penggerak yang menentukan arah Indonesia menuju masa depan yang maju, berdaya saing, berkeadaban, dan sejahtera. 

Upacara Hari Santri Digelar 22 Oktober

Selain menetapkan tema dan arah peringatan, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2026 juga menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, jajaran Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Islam, santri, serta masyarakat dalam menyelenggarakan Hari Santri 2026. 

Upacara Hari Santri akan dilaksanakan serentak pada Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 07.00 waktu setempat. Pelaksanaan upacara juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Kementerian Agama.

Peringatan Hari Santri tahun ini tidak terbatas pada upacara. Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat menyelenggarakan pramuka santri, ekoteologi, expo kemandirian pesantren, serta kegiatan lain yang relevan dengan tema Hari Santri 2026.

Kemenag juga mengajak seluruh pihak menyosialisasikan tema, logo, dan rangkaian kegiatan melalui laman resmi, media sosial, spanduk, baliho, maupun standing banner. Seluruh kegiatan diharapkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dengan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kekhidmatan.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ini-panduan-peringatan-hari-santri-2026-cek-tema-dan-rangkaian-kegiatannya-VcGy9

Baca Terusannya »»  

Semarak Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Terasa Sejak di Bandara Lombok

 

Lombok, 7 Oktober 2026 – Atmosfer Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terasa sejak pengunjung tiba di Bandara Internasional Lombok. Visual bertema balap, replika podium, area foto, hingga booth official merchandise rmenyambut kedatangan pengunjung menjelang gelaran pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Suasana khas sirkuit hidup melalui motif lintasan pada lantai koridor, visual tribun penonton pada dinding, serta instalasi dengan aksen lampu start MotoGP yang ikonik. Pilar-pilar terminal turut menampilkan identitas Pertamina Grand Prix of Indonesia dan visual aksi para pembalap, membawa suasana ajang balap dunia ke jalur yang dilalui penumpang.

Pengunjung juga dapat mengabadikan momen di area foto dengan replika podium dan trofi berlatar identitas MotoGP serta Pertamina Grand Prix of Indonesia. Sejumlah pengunjung terlihat berpose bersama, menjadikan kedatangan di Lombok sebagai bagian dari pengalaman menyambut akhir pekan ini. Miniatur motor balap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team di area pengambilan bagasi turut melengkapi suasana tersebut.

Semarak ajang ini juga hadir melalui booth Pertamina yang menyediakan pilihan official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa suasana yang hadir di bandara menjadi bagian dari penyambutan pengunjung sekaligus memperkuat antusiasme terhadap Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap internasional.

“Kami ingin pengalaman Pertamina Grand Prix of Indonesia terasa sejak pengunjung pertama kali tiba di Lombok. Nuansa lintasan, replika podium, area foto, dan booth merchandise menghadirkan kesempatan bagi pengunjung untuk ikut merasakan semangat ajang ini. Penyambutan tersebut juga membawa pesan kebanggaan Indonesia dalam menjadi tuan rumah dan menyambut penggemar dari berbagai penjuru,” ujar Baron.

Sebagai salah satu pintu masuk utama menuju Lombok, bandara menjadi ruang awal untuk memperkenalkan suasana daerah menjelang perhelatan. Kehadiran berbagai elemen bertema balap menghubungkan perjalanan pengunjung dengan daya tarik Mandalika sebagai destinasi sport tourism.

Baron menambahkan, dukungan Pertamina terhadap motorsport juga sejalan pengenalan terhadap pariwisata Indonesia dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kedatangan pengunjung diharapkan turut mendorong aktivitas usaha lokal, mulai dari transportasi dan akomodasi hingga kuliner serta produk khas daerah.

“Antusiasme terhadap Pertamina Grand Prix of Indonesia menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih banyak potensi Lombok. Kami berharap pengunjung menikmati balapan sekaligus menjelajahi destinasi wisata, mengenal budaya, dan menikmati produk lokal, sehingga pengalaman mereka semakin lengkap dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tambah Baron.

 

 

 

Sumber : https://pertamina.com/news/semarak-pertamina-grand-prix-of-indonesia-2026-terasa-sejak-di-bandara-lombok 

Baca Terusannya »»  

Menpar Widiyanti Putri Wardhana : Tawur Agung Manca Wali Krama Cerminkan Pariwisata Berbasis Budaya

 

Jakarta, 6 Oktober 2026 – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penyelenggaraan Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama yang berlangsung sejak 12 Agustus hingga 6 Oktober 2026 mencerminkan kekuatan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya pada penutupan Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama di Pura Hulundanu Batur, Desa Songan, Kintamani, Bali, Selasa (6/10/2026), Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama masyarakat Desa Songan, atas terselenggaranya upacara ritual sepuluh tahunan tersebut.

Menurut Menpar, penyelenggaraan upacara ini menjadi wujud ketulusan bhakti, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Nilai-nilai Tri Hita Karana yang tercermin dalam upacara tersebut, kata Menpar, juga menjadi bagian penting dari jiwa pariwisata Indonesia. Budaya yang hidup dan keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan sekaligus melengkapi keindahan alam Bali.

"Nilai Tri Hita Karana dalam upacara ini menjadi cerminan jiwa pariwisata Indonesia. Wisatawan datang bukan sekadar menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan budaya yang hidup dan keramahan masyarakatnya," kata Menpar Widiyanti.

Menpar menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menjaga kesucian kawasan Gunung dan Danau Batur sekaligus mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang lestari serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kawasan Batur merupakan kawasan warisan alam yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya. Batur ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Indonesia pada 2012 dengan luas kawasan mencapai 36.640 hektare.

Gunung Batur dan Danau Batur juga memiliki makna mendalam bagi kehidupan masyarakat Bali. Secara teologis, Gunung Batur dimaknai sebagai simbol Purusa, sedangkan Danau Batur sebagai simbol Pradana.

Air yang bersumber dari kawasan Batur memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Tawur Agung Manca Wali Krama tidak hanya memiliki makna ritual, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Keselarasan tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian alam, menghormati nilai-nilai budaya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi penjaga tradisi.

Menpar Widiyanti juga mendorong generasi muda untuk berperan aktif meneruskan warisan tradisi luhur tersebut agar tetap lestari. Generasi penerus diharapkan tetap teguh menjaga kesucian kawasan sakral Batur sekaligus merawat kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

"Kami berharap warisan tradisi ini akan terus dijalankan para generasi muda dengan tetap menjaga kesucian kawasan Batur dan tetap rukun dalam kebersamaan. Semoga upacara ini membawa kerahayuan, kesejahteraan, dan keharmonisan bagi Bali dan seluruh umat di Indonesia," tutur Menpar.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar Widiyanti turut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat semangat pariwisata nusantara melalui kampanye #BerwisatadiIndonesiaAja.

"Akhir kata, selamat atas terselenggaranya Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama. Mari bersama gaungkan #BerwisatadiIndonesiaAja," kata Menpar Widiyanti.

 

Kunjungan ke Geopark Batur

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata melanjutkan kunjungan kerjanya ke Batur UNESCO Global Geopark, taman bumi pertama di Indonesia, yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2012.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata disambut para pelajar sekolah dasar yang tengah belajar mengenai sejarah Gunung Batur, sekaligus melihat langsung upaya edukasi dan pelestarian warisan alam.

Menteri Pariwisata juga menerima penjelasan mengenai proses revalidasi Batur UNESCO Global Geopark, yang telah berhasil mempertahankan status Green selama empat kali.

“Kunjungan ini sekaligus melengkapi perjalanan saya melihat secara langsung taman-taman bumi dunia yang dimiliki Indonesia. Setiap geopark memiliki cerita, kekayaan alam, budaya, dan masyarakatnya sendiri,” ujar Menteri Widiyanti.

Ia kembali melanjutkan, “Batur kembali mengingatkan kita bahwa menjaga warisan alam dan budaya bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang apa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.”

 

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menpar-tawur-agung-manca-wali-krama-cerminkan-pariwisata-berbasis-budaya 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 6 Oktober 2026

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan penanganan sejumlah kejadian bencana yang dilaporkan hingga Selasa (6/10). Sejumlah kejadian kebakaran lahan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di beberapa daerah.

Di Sulawesi Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Senin (5/10) sekitar pukul 10.52 WITA. Kebakaran melanda lahan seluas sekitar 1 hektare, sedangkan penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Tidak terdapat korban jiwa maupun laporan kerusakan bangunan akibat kejadian tersebut.

Penanganan dilakukan BPBD Kabupaten Tojo Una-Una bersama unsur terkait melalui pemadaman dan pendataan di lokasi. Upaya tersebut melibatkan TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tojo Una-Una, TNI/Polri, pemerintah kecamatan dan desa setempat, serta masyarakat. Kondisi terkini api telah berhasil dipadamkan dan pemantauan tetap dilakukan di lokasi.

Beralih ke Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Pinrang pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 17.30 WITA. Kebakaran melanda lahan seluas sekitar 16 hektare yang masih dalam proses pendataan. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian manusia dan tidak terdapat laporan korban jiwa.

Kebakaran melanda dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Patampanua. Lokasi terdampak tercatat di Desa Pananrang dan Desa Malimpung. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 6 hektare lahan terbakar di Desa Pananrang dan sekitar 10 hektare di Desa Sipatuo.

Untuk menangani kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Pinrang berkoordinasi dengan instansi terkait serta pemerintah kecamatan dan desa setempat. Penanganan melibatkan TRC-PB BPBD Kabupaten Pinrang, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pinrang, TNI/Polri, pemerintah kecamatan dan desa setempat, serta masyarakat. Hingga Senin (5/10), api telah berhasil dipadamkan.

Masih di Provinsi Sulawesi Selatan, karhutla juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Senin (5/10) sekitar pukul 11.00 WITA. Kebakaran melanda wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Watang Sidenreng dengan luas lahan terbakar sekitar 1,47 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan tidak terdapat laporan korban jiwa.

Wilayah terdampak meliputi Desa Padaidi dan Kelurahan Bentengnge di Kecamatan Mattiro Bulu serta Desa Talumae di Kecamatan Watang Sidenreng. Pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, TRC BPBD, dan masyarakat setempat. Hingga Senin (5/10), api telah berhasil dipadamkan.

Penanganan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan status kedaruratan yang masih berlangsung. Karhutla tersebut ditangani dalam periode perpanjangan status keadaan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 247/IX/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, yang berlaku mulai 3 September hingga 1 November 2026.

Dari Sulawesi Selatan, kejadian kebakaran hutan juga dilaporkan di Jawa Timur. Di Kabupaten Ngawi, kebakaran hutan pinus terjadi di kawasan Gunung Butak, Desa Kuniran, Kecamatan Ngrambe. Kebakaran mulai terjadi pada Minggu (27/9) sekitar pukul 15.30 WIB dan penanganan berlangsung hingga Minggu (4/10) sekitar pukul 18.00 WIB. Kebakaran melanda lahan seluas sekitar 30 hektare dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Penanganan dilakukan melalui pemadaman serta pembuatan ilaran atau sekat bakar untuk mencegah api merambat ke permukiman warga. Petugas juga melakukan pemotongan pohon pinus yang berpotensi tumbang dan membahayakan rumah warga di sekitar kawasan hutan.

Upaya penanganan melibatkan Perhutani, TNI, Polri, BPBD, relawan, pemadam kebakaran, Forkopimda, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Api telah berhasil dipadamkan dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan terdampak aman.

Sebagai langkah pencegahan, BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara tidak terkendali. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran kepada petugas setempat.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-6-oktober-2026

 

 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun

 

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai hampir Rp400 triliun. Kepala Negara menegaskan bahwa penyelamatan aset tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih, 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Presiden, besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola secara optimal. Kepala Negara menyebut nilai hampir Rp400 triliun tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.

“400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo mencontohkan pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. Dengan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut, Presiden berpandangan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas berbagai fasilitas publik akan semakin besar, termasuk memperbaiki sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.

Selain kawasan hutan, Kepala Negara turut menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menertibkan tambang-tambang ilegal. Presiden secara khusus menyinggung upaya pemerintah mengurangi praktik penyelundupan timah di Pulau Bangka yang turut memberikan dampak terhadap kinerja PT Timah.

“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” tutur Presiden.

Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara lainnya. Kepala Negara juga menyoroti upaya Bea Cukai dalam membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika yang terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan dan penertiban. Kepala Negara turut mendorong perusahaan-perusahaan negara untuk terus memperbaiki tata kelola dan membersihkan diri dari berbagai praktik yang merugikan negara.

“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegas Presiden.

Bagi Presiden, keberhasilan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dan menertibkan tambang ilegal bukan hanya menyangkut penyelamatan aset negara saat ini, tetapi juga menjaga kekayaan bangsa bagi generasi mendatang. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, menurut Presiden, dapat memperbesar kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyebut kerja Satgas PKH selama dua tahun telah memberikan kontribusi besar bagi negara dengan nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp52 triliun. Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja dan prestasi.

“Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tegas Presiden.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-apresiasi-satgas-pkh-selamatkan-62-juta-hektare-hutan-senilai-hampir-rp400-triliun/ 

Baca Terusannya »»  

Jaga Kekayaan Negara, Presiden Prabowo Siapkan Penguatan Polisi Hutan hingga 70 Ribu Personel

 

Dipublikasikan pada Selasa, 6 Oktober 2026 19:07 WIB

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparat dalam menjaga kekayaan alam dan kawasan hutan Indonesia yang sangat luas. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Presiden Prabowo memahami tantangan yang dihadapi aparat dalam menjalankan tugas di wilayah Indonesia yang luas, termasuk kawasan hutan, pegunungan, dan rawa. Dengan kondisi tersebut, Presiden Prabowo menilai jumlah personel yang bertugas menjaga kawasan hutan saat ini masih perlu diperkuat.

“Negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru dua tahun di tengah wilayah yang begitu luas. Di hutan-hutan yang begitu lebat. Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya faham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menuturkan, saat ini hanya terdapat sekitar 4.500 polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus melakukan perbaikan kapasitas aparat agar mampu menghadapi berbagai ancaman terhadap kawasan hutan.

“Menjaga puluhan juta (hektare), hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ucap Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rencana penambahan jumlah polisi hutan secara bertahap hingga mencapai 70 ribu personel. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat menjadi 21 ribu personel.

“Dari 70 ribu (personel), baru bisa 21 ribu tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70 ribu (personel),” ujar Presiden.

Selain polisi hutan, Presiden Prabowo menilai penguatan kapasitas juga diperlukan pada aparat bea cukai dan aparat keamanan lainnya. Menurut Presiden, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan luasnya wilayah pengawasan, termasuk banyaknya pelabuhan dan lapangan terbang yang harus dijaga.

“Demikian juga bea cukai, sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang, petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya, kita paham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki,” tutur Presiden Prabowo.

Penguatan kapasitas aparat tersebut, lanjut Presiden Prabowo, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dan memastikan pengelolaannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Kekayaan kita banyak. Sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH,” ujar Presiden Prabowo.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/jaga-kekayaan-negara-presiden-prabowo-siapkan-penguatan-polisi-hutan-hingga-70-ribu-personel/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Lindungi Kekayaan Negara untuk Rakyat

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melawan korupsi, kecurangan, serta praktik-praktik yang merugikan kekayaan negara. Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terus bekerja dalam penyelamatan kekayaan negara.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Presiden, upaya pemerintah untuk menertibkan berbagai praktik yang merugikan negara akan selalu menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak yang menikmati kecurangan tersebut. Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah dalam membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya.

Presiden turut mengetahui adanya ancaman dan intimidasi yang dihadapi sejumlah anggota, termasuk terhadap keluarga satgas. Oleh karena itu, Kepala Negara pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran yang tetap teguh menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan.

“Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden.

“Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti upaya-upaya penyuapan terhadap pejabat negara yang masih menjadi tantangan dalam pembenahan institusi. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif.

“Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-pemerintah-lindungi-kekayaan-negara-untuk-rakyat/ 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Dampingi Presiden Prabowo Saksikan Penyelamatan Kekayaan Negara Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

 

Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan secara simbolis, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, (6/10).

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali kawasan hutan tersebut, pada tahap kedelapan ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada kementerian/lembaga terkait seluas 259.230,73 hektare.

Penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan hasil konkret dari kerja bersama Satgas PKH dalam menyelamatkan kekayaan negara. Hingga pelaksanaan tahap kedelapan, upaya tersebut telah menghasilkan penyerahan penerimaan negara dengan nilai sekitar Rp52 triliun.

“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola secara optimal. Kepala Negara menyebut nilai hampir Rp400 triliun tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.

“400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.

Upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pemerintah akan terus melanjutkan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara. Melalui langkah tersebut, kekayaan negara yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Kekayaan kita banyak. Sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH,” ujar Presiden Prabowo.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penyelamatan-Kekayaan-Negara-dan-Kawasan-Hutan 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Saksikan Penyelamatan Kekayaan Negara Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan kepada Negara

 

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali kawasan hutan tersebut, pada tahap kedelapan ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada kementerian/lembaga terkait seluas 259.230,73 hektare.

Penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan hasil konkret dari kerja bersama Satgas PKH dalam menyelamatkan kekayaan negara. Hingga pelaksanaan tahap kedelapan, upaya tersebut telah menghasilkan penyerahan penerimaan negara dengan nilai sekitar Rp52 triliun.

“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.

Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai capaian Satgas PKH menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan alam dan menegakkan hukum. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutur Jaksa Agung.

Upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pemerintah akan terus melanjutkan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara. Melalui langkah tersebut, kekayaan negara yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

 

 

Sumber :  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-saksikan-penyelamatan-kekayaan-negara-rp1324-triliun-dan-259-ribu-hektare-kawasan-hutan-kepada-negara/

Baca Terusannya »»  

Disaksikan Presiden Prabowo, Menhut Raja Juli Antoni Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

 

Jakarta, 6 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penyerahan denda administratif penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10). Dalam agenda tersebut, negara menerima pengembalian keuangan negara sebesar Rp13.24 triliun dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.

Secara simbolis, kawasan hutan tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Penyerahan ini menambah capaian signifikan Satgas PKH yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun serta menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mengamankan dan mengembalikan seluruh aset serta kekayaan alam negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Apa yang dikerjakan oleh Satgas PKH ini adalah upaya nyata menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak cucu kita. Kawasan hutan yang diselamatkan dan ditertibkan ini nilainya sangat besar untuk mendukung pembangunan nasional, mulai dari perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegas Presiden.

Presiden memberikan apresiasi atas sinergi dan kerja keras Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BPKP, hingga KPK, dalam mengawal tata kelola kawasan hutan dan memperjuangkan kedaulatan negara.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang perlindungan kekayaan alam, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kapasitas garda terdepan pengawasan hutan di lapangan. Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menambah jumlah Polisi Hutan (Polhut) secara bertahap hingga mencapai sasaran ideal 70 ribu personel.

Langkah ini diambil guna mengimbangi luasnya bentang alam hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penindakan pembalakan liar secara terpadu.

Melalui penerimaan aset kawasan hutan ini, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni siap menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat kehadiran Polhut di lapangan, mendorong pemulihan fungsi ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya hutan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum.         

 

 

Sumber : https://www.kehutanan.go.id/pers/disaksikan-presiden-prabowo-menhut-raja-juli-antoni-terima-penyerahan-259-ribu-hektare-kawasan-hutan 

---

Baca Terusannya »»  

Disaksikan Presiden, Menhan Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kepada Negara

 

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Pemyerahan Denda Administratif Rp13,2 triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 259 Ribu Hektare di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Penyerahan uang dan lahan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada negara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali kawasan hutan tersebut, pada tahap kedelapan ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada kementerian/lembaga terkait seluas 259.230,73 hektare.

Penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan hasil konkret dari kerja bersama Satgas PKH dalam menyelamatkan kekayaan negara. Hingga pelaksanaan tahap kedelapan, upaya tersebut telah menghasilkan penyerahan penerimaan negara dengan nilai sekitar Rp52 triliun.

“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.

Upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. 

 

 

 

Sumber : https://www.kemhan.go.id/2026/10/07/disaksikan-presiden-menhan-hadiri-penyerahan-rp132-triliun-dan-259-ribu-hektare-kawasan-hutan-kepada-negara.html 

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

 

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan telah menghimpun penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare. Khusus tahap kedelapan, kawasan hutan yang diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait mencapai 259.230,73 hektare.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan hasil konkret kerja bersama Satgas PKH yang melibatkan 12 institusi dalam upaya menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. "Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD 3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun," ujar Presiden Prabowo.

TNI akan terus mendukung Pemerintah dalam penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara melalui sinergi lintas institusi, guna memperkuat tata kelola kekayaan negara dan mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-268084-panglima-tni-hadiri-penyerahan-hasil-penertiban-kawasan-hutan-tahap-kedelapan.html 

Baca Terusannya »»  

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Dorong Kadin Pati Gaspol Jemput Investor

 

PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pati segera bergerak aktif menjemput investor dan membawanya ke Pati. Dorongan itu disampaikan Chandra saat pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Pati di Kantor KADIN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa sore (6/10/2026).

 

“Pengesahan KADIN ini jangan hanya seremonial. Segeralah bersinergi dengan kami. Tolong investor-investor yang ada di jejaring KADIN dibawa ke Pati,” tegas Chandra.

 

Dorongan tersebut sejalan dengan komitmen KADIN Jawa Tengah yang menyatakan siap membantu membuka akses investasi bagi Kabupaten Pati. 

 

Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menyebut organisasinya memiliki Tim Percepatan Investasi yang dapat membantu mendatangkan investor sekaligus mendukung pembentukan kawasan industri.

 

“KADIN Jawa Tengah memiliki tim percepatan investasi. Kami punya tim yang bisa mendatangkan para investor, juga bisa berkolaborasi dalam membentuk suatu kawasan industri,” ujar Harry.

 

Chandra menyampaikan, peluang tersebut semakin terbuka setelah Pemkab Pati menggelar Pati Business Forum pada pekan sebelumnya. Forum yang diikuti sekitar 70 pengusaha itu menghasilkan kesepakatan investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan, termasuk pengusaha lokal maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA).

 

“Agreement yang kami tandatangani kemarin mencapai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan yang berencana berinvestasi,” kata Chandra.

 

Lebih lanjut Plt Bupati Pati menyampaikan bahwa agreement itu tidak hanya seremonial di atas kertas saja. 

 

"Kita langsung eksekusi dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan dari China dan Malaysia,” tegas Chandra.

 

Untuk proyek pelabuhan perikanan, proses pembebasan lahan disebut telah mencapai hampir 15 hektare dari total kebutuhan sekitar 35 hektare. Chandra juga menyampaikan rencana kunjungan langsung untuk memastikan kesiapan sejumlah calon investor sebelum masuk tahap kerja sama berikutnya.

 

Di sisi lain, Chandra menilai kesiapan kawasan industri menjadi salah satu kunci untuk menangkap peluang investasi dalam skala lebih besar. Pemkab Pati telah menjajaki rencana pengembangan kawasan industri dengan luasan sekitar 1.400 hektare.

 

“Kita ingin menggandeng industri-industri yang ada di luar untuk kita ajak bekerja sama dan berinvestasi di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

 

Kemudahan perizinan juga terus didorong untuk meningkatkan kenyamanan investor. Pemkab Pati memangkas tarif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga 50 persen dan menyiapkan satu Person in Charge (PIC) atau penanggungjawab untuk mengawal kebutuhan perizinan masing-masing investor.

 

“Ada beberapa perusahaan yang izinnya sampai berbulan-bulan tidak jadi. Kami selesaikan cuma dalam waktu sepuluh hari kerja,” ungkap Plt Bupati Pati.

 

Langkah tersebut, menurut Chandra, diperlukan karena persoalan investasi tidak hanya berkaitan dengan besaran modal, tetapi juga kepastian proses administrasi. Ia menilai birokrasi yang sederhana dan terukur akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap Pati.

 

Chandra juga menyoroti praktik yang berpotensi merusak iklim investasi, khususnya dugaan pungutan kepada masyarakat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

 

Pemkab Pati akan memanggil perusahaan-perusahaan di daerah untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan tidak membebani pencari kerja dengan pungutan yang tidak semestinya.

 

“Jangan sampai citra investasi di Kabupaten Pati dicoreng masalah-masalah seperti ini. Kalau ada persoalan, harus dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya.

 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Jawa Tengah adalah Harry Nuryanto Soediro menilai Pati memiliki peluang untuk menjadi salah satu tujuan investasi baru di Jawa Tengah. 

 

Ia berharap potensi tersebut tidak hanya dikembangkan untuk Pati, tetapi juga mendorong kolaborasi ekonomi antardaerah di kawasan Pati Raya.

 

“Pati ini sudah menjadi nama besar dari kawasan Pati Raya. Kami berharap Pati Raya bisa menjadi pemimpin untuk mengolaborasikan kegiatan ekonomi yang ada di Pati Raya,” kata Harry.

 

Ia juga mendorong pengurus KADIN Kabupaten Pati membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan KADIN Jawa Tengah.

 

Menurutnya, peluang investasi yang ditemukan di daerah perlu segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti bersama.

 

Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Pati Didik Supriyanto menyatakan kepengurusan baru akan memperkuat organisasi sebagai mitra strategis pemerintah. 

 

Ia menilai momentum pengukuhan menjadi titik awal untuk menggerakkan kembali peran KADIN. 

 

Didik menegaskan KADIN Kabupaten Pati akan diarahkan menjadi wadah yang solid bagi dunia usaha. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lanjutnya, akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah.

 

Chandra pun berharap pengurus KADIN yang baru mampu memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki untuk menghadirkan lebih banyak peluang usaha. Ia juga meminta KADIN tidak berhenti pada kegiatan organisasi, tetapi mengambil peran nyata dalam mempertemukan dunia usaha dengan kebutuhan pembangunan daerah.

 

“Ini momentum awal kebangkitan KADIN Kabupaten Pati. Kita harus sama-sama membuktikan bahwa kekuatan Pati terus bergerak dan menyambut baik investasi yang akan datang,” tutur Plt Bupati Pati. 

 

Pengukuhan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Tengah, Komite Tetap Bidang Organisasi KADIN Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Pati, serta para tamu undangan lainnya.

Baca Terusannya »»  

Kemkomdigi Targetkan Indonesia Jadi Basis Produksi dan Investasi Digital Asia Tenggara

 

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan Indonesia berkembang dari pasar digital menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital di Asia Tenggara.

Arah tersebut ditopang pembangunan infrastruktur digital, pusat data dan komputasi awan, pengembangan kecerdasan artifisial (AI), talenta digital, serta kepastian regulasi bagi investor.

“Indonesia siap beralih dari pasar digital besar menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital utama di Asia Tenggara. Kami siap bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin membangun di sini untuk pasar Indonesia, untuk ASEAN, dan untuk kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta Selatan, Selasa (06/10/2026).

Pada awal 2026, pengguna internet Indonesia mencapai 235 juta atau 81,72 persen populasi.

Infrastruktur serat optik telah mencapai 460.000 kilometer dan menjangkau lebih dari 5.000 kecamatan.

“Investor tidak hanya mencari pengguna, tetapi juga infrastruktur, kapasitas cloud, aliran data yang aman, talenta berkualitas tinggi, dan kebijakan yang dapat diprediksi,” tutur Wamen Nezar.

 

Kemkomdigi memperkuat konektivitas melalui Palapa Ring dan SATRIA-1.

SATRIA-1 menyediakan kapasitas 150 Gbps untuk sekitar 37.000 titik layanan publik dan dirancang membantu menghubungkan hingga 45 juta masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses memadai.

Hingga 2024, sebanyak 6.794 lokasi BTS telah beroperasi di wilayah perbatasan, terpencil, dan tertinggal.

Pemerintah menargetkan kecepatan broadband seluler menuju 100 Mbps pada 2029, termasuk melalui optimalisasi spektrum pita menengah untuk 5G.

Peluang investasi juga dibuka pada pusat data, komputasi awan, kabel bawah laut, infrastruktur komputasi, dan energi terbarukan.

“Dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia hingga lebih dari Rp4.000 triliun pada 2029, pusat data, layanan cloud, sistem kabel bawah laut, komputasi, dan energi terbarukan merupakan peluang investasi strategis,” jelas Wamen Nezar.

Di bidang AI, pemerintah menyusun peta jalan AI nasional 2026–2029 yang melibatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga.

Lima prioritasnya meliputi kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, kota pintar, dan ketahanan pangan.

Kebijakan AI diarahkan pada partisipasi pemangku kepentingan, inovasi, penguatan teknologi dan riset, serta mitigasi risiko.

“Ekosistem AI yang tepercaya membutuhkan lebih dari sekadar akses ke daya komputasi. Hal ini membutuhkan kejelasan mengenai akuntabilitas, keamanan, transparansi, tata kelola data, dan pengawasan manusia,” ungkap Wamen Nezar.

Kemkomdigi juga menyiapkan tata kelola pusat data nasional, cloud pemerintah, infrastruktur publik digital, serta peta jalan infrastruktur digital.

Pemerintah membuka kolaborasi dengan perusahaan Amerika Serikat dalam riset AI, penerapan AI yang bertanggung jawab, solusi bahasa dan konteks lokal, infrastruktur AI, keamanan siber, dan pengembangan talenta.

 

Peluang tersebut telah diikuti investasi konkret.

Microsoft mengumumkan investasi US$1,7 miliar untuk cloud dan AI di Indonesia, dengan potensi dampak ekonomi US$2,5 miliar dan sekitar 60.000 lapangan kerja hingga 2028.

AWS telah menginvestasikan US$5 miliar sejak 2021 dengan komitmen investasi hingga 2036.

“Investasi ini tidak hanya membawa modal, tetapi juga kemampuan rekayasa, mitra lokal, kolaborasi penelitian, pengembangan tenaga kerja, dan layanan yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” kata Wamen Nezar.

Untuk memperkuat kepercayaan, pemerintah mempersiapkan regulasi yang ramah terhadap investor melalui konsultasi awal, panduan implementasi yang jelas, standar yang transparan, dan dialog publik-swasta yang terstruktur.

Menurut Wamen Nezar, kepastian regulasi bukan berarti aturan tidak akan berubah, melainkan perubahan dijelaskan, dikonsultasikan, dan diterapkan secara adil.

“Mari kita bangun kepercayaan itu melalui proyek-proyek konkret, hasil yang terukur, dan ekonomi digital yang terbuka terhadap inovasi, berlandaskan kepercayaan, dan inklusif dalam manfaatnya,” pungkas Wamen Nezar.

 

 

 

Sumber : https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-targetkan-indonesia-jadi-basis-produksi-dan-investasi-digital-asia-tenggara 

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso pada 14th Annual US-Indonesia Investment Summit

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menjadi pembicara utama dalam 14th Annual US-Indonesia Investment Summit yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (6 Okt).

Mendag Busan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di tengah meningkatnya peran kawasan Indo-Pasifik dalam perekonomian global. Posisi tersebut didukung oleh pasar domestik yang terus berkembang, tenaga kerja produktif, serta sumber daya yang melimpah.

Untuk memperkuat perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan perluasan akses pasar global. Upaya tersebut sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global.

Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama American Chamber of Commerce (AmCham) Indonesia yang diikuti sejumlah pelaku usaha Amerika Serikat (AS). Pada kesempatan tersebut, Mendag Busan mengajak pelaku usaha AS untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang akan diselenggarakan pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Melalui TEI, pelaku usaha AS dapat menemukan berbagai produk unggulan Indonesia sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan pelaku usaha Indonesia. Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan membuka lebih banyak peluang bagi produk Indonesia di pasar AS.

Pada kesempatan ini, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha; Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Basaria Tiara; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M. Kusuma Dewi.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-14th-annual-us-indonesia-investment-summit 

Baca Terusannya »»  

Karhutla Jadi Perhatian Utama, Menko Polkam Dorong Percepatan Pemadaman dan Penguatan Layanan Kesehatan

 

Polkam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan sesegera mungkin. Upaya tersebut juga harus disertai dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat terdampak, terutama anak-anak.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan dan capaian penanganan karhutla. Menko Polkam juga meninjau media center BNPB untuk melihat secara langsung pemantauan titik api serta langkah penanganan yang dilakukan di berbagai daerah.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas komitmen Menko Polkam saat serah terima jabatan (sertijab) untuk segera fokus menangani berbagai isu strategis di bidang politik dan keamanan. Penanggulangan karhutla menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujar Menko Polkam Dudung.

Menko Polkam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung sejumlah daerah terdampak. Selain percepatan pemadaman, perhatian juga diarahkan pada penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.

Menindaklanjuti perhatian tersebut, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. BNPB juga mendistribusikan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” ujar Suharyanto.

Terkait perkembangan penanganan di lapangan, Suharyanto melaporkan bahwa pada saat kunjungan berlangsung terdapat 186 hektare lahan yang sedang dipadamkan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Upaya pemadaman di enam provinsi tersebut menghadapi tantangan karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Suharyanto, kebakaran di wilayah tersebut relatif lebih mudah dipadamkan karena umumnya terjadi di lahan mineral.

Kondisi karhutla masih memerlukan perhatian serius, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Asap tebal di sejumlah wilayah terdampak juga telah mengganggu aktivitas penerbangan. Karakteristik kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena titik api dapat kembali muncul meskipun pemadaman telah dilakukan.

“Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.

Selain perkembangan karhutla, pertemuan tersebut turut membahas usulan penguatan struktur BNPB, termasuk kapasitas kelembagaan dalam menangani konflik sosial. Kepala BNPB mengusulkan pembentukan jabatan Wakil Kepala BNPB serta deputi yang secara khusus menangani konflik sosial.

Menko Polkam menilai penanganan konflik sosial perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat hingga penanganan dampak apabila konflik terjadi. Pembahasan juga mencakup usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Di luar isu kebencanaan, Menko Polkam juga menjawab pertanyaan media mengenai sejumlah perkembangan politik dan keamanan. Menanggapi situasi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden, Menko Polkam menyatakan bahwa situasi politik tetap kondusif dan mengajak semua pihak untuk bersama menjaga kondusivitas keamanan. Sementara terkait dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Menko Polkam menyampaikan akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengusut peristiwa tersebut dan memastikan proses hukum dilaksanakan sesuai ketentuan. Menko Polkam siap berkomunikasi dengan unsur-unsur yang terkait termasuk dengan pihak UI.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko Polkam didampingi Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Staf Khusus Menko Polkam, serta para Deputi Kemenko Polkam. Sementara dari BNPB, turut mendampingi Kepala BNPB, Sekretaris Utama BNPB, serta para Deputi BNPB.

 

 

Sumber : https://polkam.go.id/karhutla-jadi-perhatian-utama-menko-polkam-dorong-percepatan-pemadaman-dan-penguatan-layanan-kesehatan/ 

Baca Terusannya »»  

BNPB Terima Kunjungan Menko Polkam, Bahas Penanganan Karhutla di 6 Provinsi

 

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (6/10).

Pertemuan ini membahas isu-isu terkini seputar kejadian bencana yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BNPB menyatakan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di enam provinsi dengan lahan gambut, masih dalam kategori berat. Hingga saat ini, tim gabungan tengah berupaya memadamkan api yang melahap sekitar 186 hektare lahan gambut di wilayah tersebut.

Keenam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

"Kondisi Karhutla sampai hari ini memang masih berat di enam provinsi lahan gambut. Tadi kami laporkan ke Bapak Menko, yang sedang dipadamkan hari ini ada 186 hektare," ujar Kepala BNPB dalam keterangannya.

Selain di lahan gambut, BNPB juga mencatat terdapat 13 kejadian kebakaran di luar enam provinsi prioritas dengan luas mencapai lebih dari 400 hektare. Namun, BNPB menyebut kebakaran di luar lahan gambut relatif lebih mudah diatasi karena terjadi di lahan mineral.

"Pemadaman di lahan gambut sangat sulit. Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai karena bisa muncul titik kebakaran baru," tambahnya.

Dampak Asap dan Kesehatan Masyarakat

Kondisi paling parah saat ini terpantau di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, di mana kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara itu, di Jambi yang sebelumnya sempat terkendali, kembali muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Bukit Sembilan yang menghanguskan hingga 300 hektare lahan. Saat ini, luasan api di taman nasional tersebut telah berhasil ditekan menjadi sekitar 140 hektare, dan beruntungnya wilayah tersebut bukan merupakan lahan gambut.

Terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan, BNPB terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Distribusi perlengkapan seperti masker telah dilakukan secara masif di wilayah-wilayah terdampak. BNPB mengakui adanya peningkatan jumlah warga yang jatuh sakit akibat paparan asap. Pelayanan kesehatan pun terus dimaksimalkan sesuai arahan Menteri Koordinator.

Menanti Hujan Turun

Pihak berwenang berharap pada turunnya hujan sebagai solusi alami yang paling ampuh. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan akan mulai turun paling cepat pada minggu ketiga bulan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November.

Lebih lanjut, BNPB menyoroti fenomena El Nino tahun 2026 yang datang lebih cepat dari siklus biasanya. "Biasanya kita mengalami siklus empat tahunan seperti 2015, 2019, 2023. Seharusnya siklus berikutnya di 2027, tetapi alam tidak bisa diprediksi. Di tahun 2026 ini kita kembali mengalami kondisi El Nino dengan kebakaran yang cukup besar," kata Suharyanto.

Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan pemadaman dan mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan masyarakat agar bencana Karhutla ini dapat segera berlalu.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-terima-kunjungan-menko-polkam-bahas-penanganan-karhutla-di-6-provinsi

Baca Terusannya »»  

Mendag Budi Santoso pada Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode untuk Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan

 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso membuka acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode untuk Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6 Okt).

Mendag menyampaikan, program ini menjadi langkah Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi UMKM pangan kemasan dan beauty care agar makin siap memasuki jaringan ritel modern sekaligus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Barcode menjadi bagian penting dalam ekosistem perdagangan modern, mulai dari identifikasi produk, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga distribusi. Melalui program ini, 100 UMKM pangan dan beauty care di wilayah Jabodetabek akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi barcode dengan dukungan GS1 Indonesia.

Mendag menambahkan, Kementerian Perdagangan terus mendorong penguatan daya saing UMKM melalui berbagai program, antara lain Pameran Pangan Nusa, business matching, pendampingan branding dan desain kemasan, serta Campuspreneur. Diharapkan, makin banyak produk UMKM yang terstandar dan mampu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun ke pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dewi Rokhayati serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M. Kusuma Dewi.

Sumber : http://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pada-kick-off-fasilitasi-sertifikasi-barcode-untuk-produk-pangan-dalam-kemasan-dan-produk-kecantikan

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Wamendag Dyah Roro Esti dengan Wamenhut Rohmat Marzuki

 

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki yang berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (6 Okt).

Pertemuan ini membahas potensi kerja sama dan kolaborasi dalam mempromosikan produk hasil perhutanan sosial antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kehutanan.

Pada kesempatan ini, Wamendag juga mengundang secara langsung Wamenhut untuk datang dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia yang akan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Pada acara ini, Wamendag didampingi oleh Direktur Perundingan ASEAN, Nugraheni Prasetya Hastuti.

 

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-wamendag-dengan-wamenhut 

 

Baca Terusannya »»  

Pertemuan Wamendag Dyah Roro Esti dengan Wamenperin Faisol Riza

 

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6 Okt).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan perundingan ASEAN-India Trade in Goods Agreement(AITIGA) serta berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses review perjanjian perdagangan antara ASEAN dan India.

Pembahasan juga mencakup upaya memperkuat koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam memastikan kepentingan nasional dan sektor industri Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam proses perundingan.

Wamendag mengatakan, Koordinasi antarkementerian menjadi hal yang penting untuk memastikan setiap proses perundingan perdagangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional, sekaligus mendukung penguatan daya saing industri Indonesia.

Turut mendampingi Wamendag pada pertemuan kali ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha dan Direktur Perundingan ASEAN, Nugraheni Prasetya Hastuti.

 

 

Sumber : https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-wamendag-dengan-wamenperin-1791327755 

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026), setelah seluruh delapan fraksi menyatakan setuju melanjutkan RUU ke tahap pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan UU Satu Data Indonesia diperlukan untuk memperkuat tata kelola data nasional yang selama ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan publik. Data yang keliru dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial maupun penggunaan anggaran. “Ketika data keliru, yang salah bukan hanya angka, tetapi terluka adalah keadilan,” ujar Sturman dalam rapat paripurna.

Sturman menegaskan penerapan Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh data pemerintah harus dikumpulkan secara fisik di satu tempat. Regulasi tersebut justru mengatur keseragaman standar agar data yang diproduksi berbagai instansi dapat saling terhubung dan digunakan secara konsisten. “Produsen data beragam, dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu,” katanya.

Salah satu substansi utama dalam UU tersebut adalah pengaturan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, penyaluran bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional lainnya.

Selain itu, UU Satu Data Indonesia mengatur interoperabilitas melalui penerapan standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional. Interoperabilitas tersebut tidak mengharuskan pemindahan basis data ataupun pengalihan kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan data dari produsen data.

“Interoperabilitas data dilaksanakan tanpa memusatkan fisik basis data dan tanpa pemindahan kepemilikan, penguasaan, serta tanggung jawab pengelolaan data dari produsen data,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Aspek keamanan dan pelindungan data juga menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut. Penyelenggaraan SDI diarahkan untuk memperkuat kedaulatan data nasional melalui standar keamanan data, infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, serta audit keamanan dan kedaulatan data.

Masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui pemberian masukan, pelaporan dugaan penyalahgunaan data, pengawasan partisipatif, hingga kontribusi data secara sukarela. “Data adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk data,” tegas Sturman.

Untuk diketahui, RUU Satu Data Indonesia terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Sebelum disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut telah menyelesaikan pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah dengan persetujuan seluruh delapan fraksi.

Sturman menekankan, pengesahan UU tersebut merupakan langkah awal. Efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada komitmen aparatur dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola data secara bertanggung jawab. “Undang-Undang hanya awal, yang akan menghidupkannya adalah manusia, aparatur yang jujur dan warga yang melek data,” pungkasnya. 

 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Setujui-RUU-Satu-Data-Indonesia-Sturman-Data-Jadi-Fondasi-Kebijakan-69849 

Baca Terusannya »»