Seskab Teddy: Presiden Prabowo Perintah Langsung Evakuasi Warga di Bitung hingga Batang Dua Dipercepat

 

 

Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua. Sejak pagi hari, Kepala Negara telah menerima laporan awal dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di propinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta pulau Batang Dua,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 2 April 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan langsung bergerak. Seskab Teddy menyebut unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

“Tim reaksi cepat BNBP daerah, Aparat TNI Polri dan Pemda sudah langsung mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak,” ungkap Seskab Teddy.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. “Ka BNPB sudah menghimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak,” kata Seskab Teddy.

Presiden Prabowo pun telah memberikan instruksi tegas agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Melalui Kepala BNPB, seluruh aparat dan tim penanganan bencana diminta memprioritaskan keselamatan warga di wilayah terdampak.

“Tadi pagi melalui Ka BNPB, Pak Presiden sudah langsung perintahkan seluruh aparat dan tim BNBP secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak. Dan hari ini Ka BNPB tiba di Sulawesi Utara dan Tim lainnya tiba di Maluku Utara,” jelas Seskab Teddy.

Dalam upaya memastikan penanganan berjalan optimal, Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah pusat juga telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah. “Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly dan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Yulius juga sudah kami hubungi,” pungkasnya.

Perintah Langsung Presiden Prabowo ini kembali menegaskan prinsip utama pemerintah bahwa negara harus hadir secepat mungkin di saat rakyat membutuhkan. Dalam situasi darurat, kecepatan, koordinasi, dan ketepatan menjadi kunci utama dan bergerak dalam satu komando untuk melindungi masyarakat.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/seskab-teddy-presiden-prabowo-perintah-langsung-evakuasi-warga-di-bitung-hingga-batang-dua-dipercepat/ 

 

Baca Terusannya »»  

Reaksi Cepat Prajurit TNI Tangani Dampak Gempa M 7,6 di Sulawesi Utara

 

(Puspen TNI). Reaksi cepat TNI ditunjukkan dengan segera mengerahkan prajurit pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026). Melalui prajurit Kodam XIII/Merdeka, TNI bergerak sigap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanganan dampak bencana.

Jajaran Korem 131/Santiago, dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak, khususnya di Kota Manado dan Kota Bitung. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari evakuasi korban, pendataan kerusakan, pembersihan puing-puing bangunan, hingga membantu masyarakat yang terdampak secara langsung.

Di wilayah Kota Manado, satu Satuan Setingkat Peleton (SST) gabungan dari Korem 131/Santiago bersama personel dari Kodim 1309/Manado dalam proses evakuasi korban serta pembersihan material bangunan yang rusak, termasuk di sekitar Gedung GOR KONI Sario. Selain itu, personel juga turut membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

Sementara itu, di Kota Bitung, satu SST dari Kodim 1310/Bitung bersama personel dari Yonif TP 916/BS turut diterjunkan untuk membantu penanganan dampak gempa. Kegiatan difokuskan pada penanganan rumah rusak berat serta pemberian imbauan kepada masyarakat pasca terjadinya gelombang tsunami kecil di wilayah pesisir Lembeh dan Kasawari.

Di wilayah Kodim 1302/Minahasa, masing-masing satu SST dikerahkan untuk wilayah Minahasa dan Minahasa Tenggara. Personel melaksanakan bantuan kepada warga terdampak, sekaligus melakukan pemantauan situasi guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat. "Kami telah mengerahkan personel di wilayah terdampak untuk membantu proses penanganan pasca gempa. Mulai dari evakuasi, pembersihan, hingga pendataan kerusakan dilaksanakan secara terpadu," ujar Pangdam.

Selain melaksanakan tugas penanganan, prajurit juga aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang namun waspada, serta selalu mengikuti arahan pemerintah dan informasi resmi dari BMKG.

Hingga saat ini, situasi di wilayah terdampak gempa secara umum berangsur kondusif dan aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan normal. Personel Kodam XIII/Merdeka terus melaksanakan pemantauan serta penanganan lanjutan di lapangan. TNI berkomitmen untuk terus hadir dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana gempa guna menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

 

 

Sumber : https://tni.mil.id/view-264489-reaksi-cepat-prajurit-tni-tangani-dampak-gempa-m-7-6-di-sulawesi-utara.html 

Baca Terusannya »»  

ASN Pemprov Jateng Diawasi Saat WFH, Presensi Berbasis Koordinat Dipantau BKD

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pengawasan ketat terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari rumah (work from home/WFH). Pegawai diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi Sinaga, dengan titik koordinat sesuai domisili dan pada waktu tertentu.

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Sekda Jateng, Dhoni Widianto, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, pemantauan kinerja ASN yang menjalankan WFH, diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/3/2026 yang terbit pada 1 April 2026.

 

Seperti pemerintah pusat, Pemprov Jateng menerapkan WFH satu kali dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Adapun aplikasi Sinaga (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian) digunakan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.

“Meskipun WFH atau bekerja di rumah, tetap wajib patuh absensi, pagi pukul 06.00–08.00 WIB dan sore pukul 14.00–16.00 WIB, dengan titik koordinat yang diatur BKD. Lokasinya di sekitar rumah, sehingga tidak perlu ke kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, komposisi pegawai yang menjalankan WFH dan work from office (WFO) diatur oleh kepala perangkat daerah. Sejumlah, posisi juga dikecualikan dari skema WFH.

Di antaranya, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama, unit layanan dan operasional pada DPMPTSP, rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan, Balai Kesehatan Masyarakat, satuan pendidikan, unit pelayanan pendapatan daerah (Samsat), serta unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain pengaturan WFH, surat edaran tersebut juga mengatur pilihan transportasi ASN ke kantor guna menghemat bahan bakar minyak (BBM). Pegawai yang tinggal sekitar 1,5 kilometer dari kantor, dianjurkan berjalan kaki. ASN dengan jarak tempat tinggal hingga 10 kilometer disarankan menggunakan sepeda kayuh atau sepeda listrik, terutama di wilayah dengan kontur relatif datar.

ASN juga diperbolehkan menggunakan angkutan umum dengan mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, dan ketersediaan layanan.

“Skema lain, jika beberapa ASN tinggal berdekatan, dapat menggunakan ride sharing atau carpooling untuk berangkat bersama,” paparnya.

Surat edaran itu juga mengatur penghematan listrik di tempat kerja, mulai dari penggunaan pendingin ruangan, lampu, hingga air. Selain itu, perjalanan dinas dalam negeri dibatasi hingga 50 persen, dan luar negeri 70 persen.

“Jangan sampai ada kesan saat WFH, ASN lepas tanggung jawab. Kunci utamanya tetap bekerja dari rumah dan dipantau atasan langsung, termasuk BKD,” tegas Dhoni.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/asn-pemprov-jateng-diawasi-saat-wfh-presensi-berbasis-koordinat-dipantau-bkd/ 

Baca Terusannya »»  

Pemprov Jateng Pastikan Stok BBM dan Elpiji Aman, Masyarakat Diminta Tidak “Panic Buying”

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tidak melakukan panic buying, serta tetap menggunakan energi secara bijak dan efisien.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto mengatakan, masyarakat diharapkan mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi penggunaan energi, baik BBM maupun elpiji. Efisiensi dapat dilakukan melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi. Untuk saat ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sedang melakukan kajian dan penghitungan berkait gerakan hemat energi BBM.

 

“Misalnya, jika jaraknya dekat bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dalam satu rumah untuk aktivitas sehari-hari,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (2/4/2026).

Lebih lanjut, Agus menegaskan berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina, stok BBM berbagai jenis, seperti Pertalite, Pertamax, Dexlite, Pertadex, Pertamax Turbo, serta LPG di Jawa Tengah, berada dalam kondisi aman. Dia mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi, yang belum jelas sumbernya di media sosial.

“Masyarakat diharapkan memperoleh informasi resmi dari instansi terkait. Untuk distribusi dan stok BBM maupun LPG, dapat langsung menghubungi pihak Pertamina wilayah Jawa Tengah dan DIY,” pungkasnya.

Agus juga mendorong pemanfaatan teknologi rapat daring, guna mengurangi mobilitas perjalanan dinas yang tidak mendesak. Menurutnya, penggunaan aplikasi pertemuan virtual dapat membantu menekan konsumsi energi, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.

“Rapat bisa dilakukan secara daring untuk efisiensi penggunaan energi, terutama BBM,” imbuhnya.

Terkait elpiji, Agus menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok masih mencukupi. Ia menilai, panic buying justru dapat mengganggu distribusi dan strategi pemerintah, dalam menjaga stabilitas pasokan energi.

“Penggunaan LPG tetap normal, namun lebih efisien. Misalnya penggunaan air panas secukupnya, tidak berlebihan, serta menghemat energi dalam aktivitas rumah tangga,” terangnya.

Selain efisiensi, Pemprov Jateng juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan dari limbah. Di antaranya, melalui pengolahan sampah plastik dengan pirolisis, limbah organik menjadi bioetanol, serta pemanfaatan kotoran ternak melalui digester untuk menghasilkan biogas. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus mengatasi permasalahan sampah.

Ditambahkan, program Desa Mandiri Energi juga terus digalakkan dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti aliran irigasi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta limbah industri kecil untuk biogas. Upaya itu diharapkan mampu menekan biaya produksi masyarakat, sekaligus meningkatkan kemandirian energi desa.

“Dengan kondisi pasokan yang terjaga, masyarakat diimbau tetap tenang, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta bersama-sama mendukung upaya penghematan energi demi keberlanjutan,” tandasnya. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-pastikan-stok-bbm-dan-elpiji-aman-masyarakat-diminta-tidak-panic-buying/ 

Baca Terusannya »»  

(UPDATE) Gempa bumi M 7,6 di Kota Bitung: Seorang Warga Meninggal Dunia dan Beberapa Infrastruktur Rusak

 

JAKARTA - Seorang warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung Koni, lapangan olah raga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi pada Kamis (2/4) pukul 05.48 WIB. Korban segera dievakuasi oleh tim gabungan bersama masyarakat sekitar.

Berdasarkan laporan perkembangan kaji cepat di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, kerusakan infrastruktur juga teridentifikasi yang meliputi satu unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

Guncangan gempa bumi yang dirasakan sangat kuat di wilayah Kota Bitung dan Kota Ternate dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik, telah menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait berbagai daerah saat ini terus melakukan monitoring, asesmen, serta koordinasi penanganan darurat.

 

Tsunami di Bawah 1 Meter

Fenomena gempa bumi ini juga telah memicu terjadinya tsunami dengan level ketinggian bervariasi di beberapa wilayah. Adapun level ketinggian tsunami di Halmahera Barat tercatat mencapai 0,3 meter, Bitung 0,2 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, dan Belang 0,68 meter.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa waktu tiba gelombang dapat berbeda dan gelombang pertama tidak selalu menjadi yang terbesar, sehingga masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan menjauhi area berisiko.

Hasil monitoring lanjutan BMKG, tercatat 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) hingga pukul 06.50 WIB, dengan magnitudo terbesar mencapai 5.5. Dua gempa susulan signifikan terjadi pada pukul 06.07 WIB (M 5.5) dan pukul 06.12 WIB (M 5.2), yang tidak berpotensi tsunami.

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap tenang namun waspada, segera menjauhi pantai dan muara sungai, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi apabila merasakan gempa kuat atau menerima peringatan resmi. Masyarakat diminta membantu kelompok rentan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dan informasi mengenai dampak gempa bumi ini akan diperbarui secara berkala.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/update-gempa-bumi-m-76-di-kota-bitung-seorang-warga-meninggal-dunia-dan-beberapa-infrastruktur-rusak 

Baca Terusannya »»  

ANALISIS GEOLOGI KEJADIAN GEMPA BUMI DI PERAIRAN LAUT MALUKU TANGGAL 2 APRIL 2026

 

 

ANALISIS GEOLOGI KEJADIAN GEMPA BUMI DI PERAIRAN LAUT MALUKU TANGGAL 2 APRIL 2026 

Informasi gempa bumi

Gempa bumi terjadi pada hari Kamis, 2 April 2026, pukul 05:48:16 WIB. Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi pusat gempa bumi terletak pada koordinat 1,27°LU - 126,26° BT, berjarak 127 km sebelah tenggara Bitung, dengan magnitudo M 7,2 pada kedalaman 61 km.

The United States of Geological Survey (USGS) Amerika Serikat, melaporkan bahwa pusat gempa bumi berada pada koordinat 1,117°LU - 126,297°BT, magnitudo M 7,4 dengan kedalaman 35 km. Sedangkan Geoforschung Potsdam GFZ Jerman, melaporkan pusat gempa bumi pada koordinat 1,25°LU - 126,29°BT, magnitudo M 7,4 dengan kedalaman 34 km.

Hingga laporan ini dibuat, sedikitnya 40 gempa bumi susulan dengan magnitudo M 3,2 - M 5,8 dilaporkan masih mengguncang wilayah Kepulauan Halmahera dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan terus bertambah (Tabel 1).

Berdasarkan parameter sumber gempa bumi baik dari BMKG, USGS maupun GFZ, gempa bumi ini memiliki mekanisme sesar naik, berarah relatif barat daya – timur laut dengan kemiringan ke arah timur. Sumber gempa bumi diperkirakan berasal dari aktivitas subduksi ganda Punggungan Mayu di Laut Maluku.

Kondisi geologi dan penyebab gempa bumi

Laut Maluku dan sekitarnya dipengaruhi oleh sistem subduksi ganda yang menunjam ke kedua arah yang berlawanan, yaitu ke arah barat ke Kepulauan Sangihe dan ke arah timur ke Kepulauan Halmahera. Kondisi ini membuat perairan ini memiliki kondisi geologi yang rumit dan intensitas kegempaan yang sangat tinggi. Konsekuensi pergerakan lempeng tektonik ke kedua arah tersebut, telah menghasilkan proses pelelehan sebagian lempeng yang menunjam, sehingga memunculkan rangkaian gunung api di kedua sisi, yaitu di Kepulauan Sangihe dan di Kepulauan Halmahera. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 2 April 2026 tersebut, berasosiasi dengan aktivitas zona subduksi ganda ini, yang seringkali disebut sebagai Zona Subduksi Ganda Punggungan Mayu.

Berdasarkan kondisi geologinya, wilayah terdampak tersusun oleh litologi batuan gunung api berumur Tersier hingga Kuarter, batuan sedimen dan karbonat berumur Tersier hingga Kuarter serta endapan alluvium berumur Holosen (Gambar 1). Batuan yang telah 

mengalami pelapukan dan sedimen permukaan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi. Kekerasan batuan permukaan dipengaruhi oleh umur dan jenis batuan. Batuan yang berumur lebih muda atau yang telah mengalami pelapukan mempunyai kekerasan lebih rendah begitu juga sebaliknya

Wilayah terdekat dengan pusat gempa bumi diklasifikasikan ke dalam kelas tanah keras (C), tanah sedang (D), hingga lunak (E) (Gambar 2). Wilayah terdampak memiliki morfologi bervariasi dari dataran, berombak, bergelombang, perbukitan hingga pegunungan (Gambar 3).

Dampak gempa bumi

Guncangan gempa bumi ini dirasakan di beberapa daerah terdampak, diantaranya; Ternate dengan intensitas V-VI Skala MMI, Ibu V Skala MMI, Manado IV – V Skala MMI, dan Gorontalo, Bone, Bolango, Gorontalo Utara III Skala MMI. Gempa bumi ini terekam oleh Pos Pengamatan Gunung Api PVMBG di Tangkoko dan Mahawu degan intensitas IV-V Skala MMI, Karangetang pada III-IV Skala MMI, serta Dukono dan Ambang dengan intensitas III Skala MMI.

Berdasarkan peta Kawasan rawan bencana gempa bumi, wilayah terdampak termasuk ke dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi rendah hingga tinggi (Gambar 4).

Beberapa kerusakan pada bangunan diantaranya Gedung KONI yang ambruk di Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kerusakan pada bangunan Gereja Kalvari di Kelurahan Lelewi dan gereja GPM Mayau, di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Gambar 5). Kerusakan juga dialami oleh banyak rumah warga (Gambar 6), dan masih dilakukan inventarisasi lebih lanjut oleh BPBD setempat.

Gempa bumi ini selain menimbulkan kerusakan pada bangunan, juga telah menimbulkan korban jiwa satu orang meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan bangunan dan satu orang terluka saat sedang menyelamatkan diri. Warga sempat diungsikan ke dataran tinggi untuk mengantisipasi terjadinya tsunami.

Beberapa stasiun pencatat pasang surut Badan Informasi Geospasial merekam gelombang tsunami dengan ketinggian 20 cm hingga 80 cm.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Berdasarkan laporan dampak kerusakan yang dijumpai di Pulau Ternate dan daerah Sario, Kota Manado, yang keduanya berada pada kelas tanah lunak (Kelas E), terutama daerah Sario berada pada lahan reklamasi yang memiliki sifat tanah terurai, lepas dan tidak kompak, sehingga jika terkena guncangan gempa bumi akan mengalami penguatan (amplifikasi).
2. Gempa bumi ini berpotensi menimbulkan bahaya ikutan seperti retakan pada permukaan tanah, likuefaksi dan gerakan tanah, sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Ketinggian gelombang tsunami yang terbaca di beberapa stasiun pencatat pasang surut berkisar antara 20 – 80 cm, diharapkan ketinggian tsunami tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan di wilayah terdampak.
4. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat, dan tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.
5. Masyarakat diimbau untuk menjauhi pantai untuk sementara waktu, mengantisipasi adanya tsunami, hingga peringatan tsunami dicabut atau menunggu informasi lebih lanjut dari BPBD setempat.
6. Masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan mandiri terkait kondisi bangunan setelah terjadi gempa bumi.
7. Masyarakat diimbau untuk mengamati dan mematuhi rambu evakuasi.
8. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah tebing yang berpotensi terjadi gerakan tanah.
9. Bangunan di daerah rawan gempa bumi diharapkan dapat mengikuti kaidah bangunan tahan gempa, guna menghindari risiko kerusakan, serta dilengkapi dengan jalur evakuasi.

 

 

Sumber :  https://vsi.esdm.go.id/kajian-kejadian/analisis-geologi-kejadian-gempa-bumi-di-perairan-laut-maluku-tanggal-2-april-2026

Baca Terusannya »»  

Gempa M7,3 Guncang Sulut, Warga Diminta Tetap Tenang dan Waspada

 

JAKARTA - Masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya merasakan guncangan gempa bumi berkekuatan M7,3 pada Rabu (2/4) pagi. Gempa yang berpotensi memicu gelombang tsunami ini turut dirasakan hingga Ternate, Manado, Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara.

"Pada 2 April 2026 pukul 05.48.14 WIB telah terjadi gempa bumi di perairan Laut Maluku, dengan pusat gempa di 1,21?LU-126,25?BT. Berdasarkan informasi BMKG, gempa ini memiliki magnitudo M7,3 pada kedalaman 18 km. Guncangannya terekam di Pos PGA Dukono dan Ambang pada skala III MMI, Karangetang pada skala III-IV MMI, serta Tangkoko dan Mahawu pada skala IV-V MMI," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria di Bandung, Rabu (2/4).

Ia menjelaskan, setelah gempa utama, terjadi gempa susulan pada pukul 06.07.23 WIB di koordinat 1,15?LU-126,47?BT dengan magnitudo M5,5 dan kedalaman 10 km. Beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 06.12.34 WIB, gempa susulan kembali terjadi di koordinat 1,23?LU-126,33?BT dengan magnitudo M5,2 dan kedalaman 27 km. Menurutnya, jumlah gempa susulan masih berpotensi bertambah.

Lana juga menegaskan bahwa gempa ini menimbulkan tsunami di Bitung setinggi 20 cm, Gita setinggi 24 cm, Minahasa Utara 75 cm, Belang setinggi 68 cm, Bumbulan setinggi 13 cm, Halmahera Barat setinggi 30 cm dan Sidangoli setinggi 35 cm. Saat ini juga dilaporkan adanya kerusakan bangunan serta korban meninggal dunia dan korban luka.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas BPBD setempat, serta terus memantau informasi resmi.

Masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan gempa susulan dan untuk sementara menjauhi area pantai hingga dinyatakan aman oleh BPBD. 

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/gempa-m73-guncang-sulut-warga-diminta-tetap-tenang-dan-waspada 

Baca Terusannya »»  

Gempa bumi Magnitudo 7,6 di Bitung, terdeteksi gelombang tsunami kecil

 

JAKARTA - Gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut di tenggara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis, (2/4) pukul 05.48 WIB. Berdasarkan data pemutakhiran, pusat gempa berada pada koordinat 1,25 LU dan 126,25 BT dengan kedalaman 62 kilometer. Guncangan dirasakan sangat kuat selama 10 hingga 20 detik di Kota Bitung dan sekitarnya, serta juga dirasakan kuat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang menyebabkan masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah.

Hingga pukul 07.00 WIB, tercatat dua gempa susulan masing-masing berkekuatan magnitudo 5,5 pada pukul 06.07 WIB dan magnitudo 5,2 pada pukul 06.12 WIB. Kedua gempa susulan tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami, namun tetap dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak.

Dampak awal yang berhasil dihimpun menunjukkan adanya kerusakan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate. Sebanyak satu unit tempat ibadah (gereja) di Kecamatan Pulau Batang Dua dilaporkan terdampak, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan mengalami kerusakan. Sementara itu, di Kota Bitung, pendataan masih terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Berdasarkan pemantauan sistem peringatan dini, telah terdeteksi gelombang tsunami dengan ketinggian relatif kecil, yakni sekitar 0,3 meter di wilayah Halmahera Barat pada pukul 06.08 WIB dan 0,2 meter di Bitung pada pukul 06.15 WIB. Meskipun relatif kecil, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan karena potensi gelombang susulan masih dapat terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap menjauhi pantai dan tidak kembali ke area rawan sebelum ada pernyataan resmi aman dari pemerintah. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari aparat setempat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemantauan dan pembaruan informasi akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/berita/gempa-bumi-magnitudo-76-di-bitung-terdeteksi-gelombang-tsunami-kecil 

Baca Terusannya »»  

Wapres Sambut Kepulangan Presiden Prabowo Usai Kunjungan Ke Jepang Dan Republik Korea

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto usai merampungkan rangkaian kunjungan ke Jepang dan Republik Korea, pada Rabu malam (01/04/2026), sekitar pukul 23.55 WIB.

Wapres menyambut Kepala Negara di bawah tangga pesawat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

Selama di Jepang, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Naruhito, bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi, serta menghadiri forum bisnis Indonesia – Jepang yang menghasilkan komitmen kerja sama senilai 23,63 miliar dolar AS (sekitar Rp401,71 triliun).

Adapun di Republik Korea, Presiden Prabowo bersama Presiden Lee Jae Myung sepakat meningkatkan kemitraan komprehensif ke tingkat lebih tinggi. Kunjungan ini juga menghasilkan 27 nota kesepahaman (MoU), terdiri dari 10 MoU antarlembaga pemerintah dan 17 antarpelaku usaha, dengan nilai sekitar 10,268 miliar dolar AS (Rp174 triliun).

Secara keseluruhan, rangkaian kunjungan Kepala Negara ke dua negara tersebut mencatat komitmen investasi sekitar Rp575 triliun, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian nasional.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/wapres-sambut-kepulangan-presiden-prabowo-usai-kunjungan-ke-jepang-dan-republik-korea/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Rampungkan Kunjungan ke Jepang dan Republik Korea

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai merampungkan kunjungan ke dua negara, Jepang dan Republik Korea. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 1 April 2026 sekitar pukul 23.55 WIB.

Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo tampak disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

Selama berada di Jepang, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito hingga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadiri forum bisnis Indonesia-Jepang yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama bernilai total sebesar 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp401,71 triliun.

Sementara itu, di Republik Korea, Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung sepakat untuk mendorong perluasan kemitraan komprehensif Indonesia-Republik Korea ke tingkat tertinggi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo kali ini menjadi momentum penting untuk meraih capaian bersejarah melalui peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus.

Tak hanya itu, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Republik Korea juga membawa hasil yang signifikan dalam sektor investasi yang ditandai dengan penandatanganan 10 nota kesepahaman (MoU) antara lembaga pemerintah, serta 17 MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,268 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp174 triliun.

Hal tersebut melengkapi capaian investasi dari kunjungan sebelumnya ke Jepang, sehingga kunjungan Presiden Prabowo ke dua negara sahabat di Asia ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp575 triliun.

Kunjungan ini menegaskan keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi realisasi investasi konkret yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tiba-di-tanah-air-usai-rampungkan-kunjungan-ke-jepang-dan-republik-korea/

Baca Terusannya »»  

Seskab Teddy: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 2 April 2026, Seskab Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai USD 33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar USD 23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai USD 10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Seskab Teddy.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam dialog dengan para pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,” tambahnya.

Seskab juga memastikan bahwa pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Sumber ;  https://setkab.go.id/seskab-teddy-kunjungan-presiden-prabowo-subianto-ke-jepang-dan-korea-hasilkan-komitmen-bisnis-rp575-triliun/

Baca Terusannya »»  

Pansel Umumkan 81 Calon Anggota KPI Pusat Lanjut ke Tahap Wawancara

 

Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029 memanggil 81 peserta yang telah lulus Seleksi Asesmen Psikologis untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029 Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu s.d. Jumat, 8 s.d. 10 April 2026 bertempat di Shangri-La Jakarta.

"81 peserta berhak untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara," katanya di Jakarta Pusat, Rabu (01/04/2026).

Pihaknya meminta peserta hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa Kartu Pendaftaran yang dapat diunduh melalui laman https://seleksi.komdigi.go.id beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas.

"Peserta diminta hadir sesuai jadwal sesi wawancara masing-masing, kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta," jelasnya.

Pihaknya menegaskan keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026–2029 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dokumen Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029 tentang Pengumuman Pemanggilan Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2026-2029 dapat diunduh pada tautan ini.

 

 

Sumber :  https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pansel-umumkan-81-calon-anggota-kpi-pusat-lanjut-ke-tahap-wawancara

Baca Terusannya »»  

Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun Jadi Sentra Ekonomi Dimulai

 

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai penataan kawasan kumuh Menteng Tenggulun, Jakarta, dengan melakukan groundbreaking. Program ini menjadi langkah awal transformasi kawasan padat menjadi lingkungan layak huni sekaligus produktif secara ekonomi Rabu (1/4/2026).

Penataan kawasan yang ditandai dengan membunyikan kentongan ini akan berlangsung selama 75 hari, mulai 1 April hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 152 rumah tidak layak huni akan direnovasi, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Astra sebanyak 100 unit, serta kontribusi dari Boy Thohir dan Lawrence Barki masing-masing 25 unit.

Tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, penataan Menteng Tenggulun juga mencakup pembenahan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga pembangunan boulevard kawasan yang dilengkapi ruang terbuka hijau, area komunal, dan taman bermain.

Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. “Percuma kita perbaiki rumah dan jalan kalau ekonominya tidak kita perbaiki. Saya minta Ladies Bankers membina UMKM agar ada contoh keberhasilan yang bisa ditiru warga,” ujar Menteri Ara.

Sebanyak 35 pelaku UMKM akan dibina secara intensif oleh Ladies Bankers dari sejumlah perbankan, antara lain Artha Graha, CIMB Niaga, BNI, Hi Bank, Nobu Bank, BTN, BRI, Bank Jago, dan BCA.

Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, mengapresiasi program tersebut karena dinilai menyentuh berbagai aspek sekaligus. “Jarang ada program yang sekomplit ini. Saya melihat warga sangat bersemangat, dan ini berpotensi membawa kesejahteraan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Muhammad Ali, menyatakan keterlibatan TNI AL sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. “Ini juga bagian dari perintah Presiden agar TNI hadir membantu masyarakat. Harapannya program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, pemerintah berharap Menteng Tenggulun dapat menjadi model penataan kawasan kumuh di perkotaan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas hunian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/penataan-kawasan-kumuh-menteng-tenggulun-jadi-sentra-ekonomi-dimulai 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP-BP BUMN Gerak Cepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Manfaatkan Lahan Milik BUMN

 

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, sekaligus melanjutkan langkah konkret pasca peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI yang akan ditentukan oleh PT KAI. “Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menjawab arahan Presiden. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.

Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah tanggung. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya relokasi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara nyata dan berkelanjutan. 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-bp-bumn-gerak-cepat-relokasi-warga-bantaran-rel-manfaatkan-lahan-milik-bumn 

Baca Terusannya »»  

Bakal Berlakukan WFH, Pemprov Jateng Matangkan Instrumen Pengendalian Kinerja ASN

 

 

 

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya. Hal itu sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ.

Edaran Mendagri itu mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan skema WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, dan mulai berlaku pada 1 April 2026.

“Untuk kebijakan WFH sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Ini kami lagi menyusun surat edaran yang berlaku untuk di Jawa Tengah, dengan mendasarkan yang ada di surat edaran Menteri Dalam Negeri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, seusai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (1/4/2026).

Kebijakan itu, kata dia, juga sejalan dengan kebijakan penyesuaian kerja ASN di tingkat pusat, yang tertuang dalam SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

Menurut dia, Pemprov Jateng untuk sementara berencana mengikuti pola yang diatur pemerintah pusat, yakni pelaksanaan WFH pada Jumat. Pertimbangannya, Jumat memiliki waktu kerja yang lebih pendek karena dijeda salat Jumat.

Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng masih mematangkan instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja ASN selama WFH. Menurut dia, penerapan WFH di pemerintah provinsi lebih kompleks dibanding kementerian atau lembaga, karena cakupan urusan pelayanan di daerah jauh lebih luas.

Sumarno menjelaskan, bila kementerian atau lembaga pada umumnya hanya menangani satu bidang urusan, pemerintah provinsi mengelola berbagai layanan publik lintas sektor. Karena itu, pengawasan, pembagian kerja, dan ukuran capaian kinerja ASN, harus disiapkan secara rinci sebelum kebijakan diterapkan.

Dalam SE Mendagri, lanjut dia, juga sudah diatur klasifikasi bidang atau jenis layanan yang dapat menerapkan WFH dan yang tidak dapat melaksanakannya sama sekali. Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan umum, rumah sakit, dan Samsat dipastikan tetap berjalan secara langsung.

Selain itu, pejabat tinggi madya dan pratama juga tidak diperbolehkan menjalankan WFH. Edaran Mendagri itu juga mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaannya.

Sumarno menegaskan, konsep yang tengah disiapkan Pemprov Jateng mewajibkan ASN yang menjalankan WFH benar-benar bekerja dari rumah, dan tidak diperkenankan bekerja dari lokasi lain. Mekanisme presensi, kata dia, akan dirancang untuk memastikan ASN melakukan presensi dari rumah masing-masing.

“Nanti konsepnya adalah di work from home, mereka di rumah, tagging-nya mereka juga di rumah. Nanti kalau ada kekhawatiran pergi itu juga pasti terhindari, karena dia harus tagging di rumah. Dia tidak bisa di tempat-tempat (selain di rumah),” katanya.

Terkait pengawasan, Pemprov Jateng akan mengukur efektivitas WFH dari dua aspek, yakni hasil kerja dan kedisiplinan. Hasil kerja akan dilihat dari produk atau keluaran pekerjaan, sedangkan pengawasan dilakukan melalui presensi dan instrumen kontrol lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan, pelaksanaan WFH harus tetap mengutamakan pelayanan publik. Menurut dia, sistem pengawasan atas WFH pada dasarnya sudah tersedia, dan kebijakan tersebut bukan hal baru karena sebelumnya juga telah dibahas Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB.

Dia juga menilai, skema WFH satu hari per pekan dapat menjadi bagian dari upaya penghematan energi, tetapi harus diterapkan secara selektif.

Ditegaskan, sektor-sektor pelayanan yang tidak dapat digantikan melalui digitalisasi maupun komputerisasi harus tetap berjalan normal, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Yang tidak bisa tergantikan pelayanan itu lewat digitalisasi atau lewat komputerisasi, ya harus selektif. Jangan sampai rakyat ditinggalkan atau masyarakat ditinggalkan gara-gara WFH,” tegasnya.

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/bakal-berlakukan-wfh-pemprov-jateng-matangkan-instrumen-pengendalian-kinerja-asn/

Baca Terusannya »»  

Menteri PANRB Terbitkan Ketentuan Transformasi Budaya Kerja ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tertuang dalam surat edaran (SE) ini merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis kinerja.

“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (01/04/2026).

Menteri PANRB menambahkan, SE ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi.

Sesuai ketentuan SE, penyesuaian pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja, yaitu empat hari kerja di kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home (WFH) pada hari Jumat.

Rini menegaskan, kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN, melainkan penyesuaian cara kerja yang tetap berorientasi pada capaian kinerja.

“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,” ujarnya.

Di dalam SE ditegaskan, pejabat pembina kepegawaian (PPK)/pimpinan instansi pemerintah di masing-masing instansi diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai dan mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan.

"Pejabat pembina kepegawaian/pimpinan instansi pemerintah mengatur proporsi jumlah pegawai ASN dan mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan instansi masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan dan jenis layanan pemerintah serta pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi," disebutkan dalam SE.

Menteri PANRB menekankan, penyesuaian ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, instansi wajib memastikan layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan kedaruratan harus tetap berjalan optimal, termasuk dengan memastikan layanan yang ramah bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong langkah-langkah efisiensi dalam operasional instansi, antara lain melalui pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta penggunaan energi perkantoran secara lebih bijak.

Penerapan teknologi digital dan sistem informasi juga menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, termasuk dalam aspek kehadiran dan pelaporan kinerja ASN.

“Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, setiap instansi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Menteri PANRB.

Hasil evaluasi tersebut, kata Rini, wajib disampaikan kepada Menteri PANRB, dan bagi pemerintah daerah juga kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), paling lambat pada tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Panduan teknis lebih lanjut bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah akan ditetapkan oleh Mendagri guna memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Menutup pernyataannya, Menteri PANRB memastikan bahwa kanal pengaduan publik tetap terbuka sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan.

“Melalui kebijakan ini, kami memastikan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi konsep, tetapi terimplementasi secara nyata dalam pola kerja ASN sehari-hari,” pungkasnya.

 

Sumber :  https://www.setneg.go.id/baca/index/menteri_panrb_terbitkan_ketentuan_transformasi_budaya_kerja_asn

Baca Terusannya »»  

Inilah Edaran Menaker tentang WFH dan Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja yang ditandatangani pada Selasa, 31 Maret 2026. Surat edaran (SE) yang ditujukan pada para pimpinan perusahaan/pelaku usaha di seluruh Indonesia ini dikeluarkan dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

"Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) diimbau untuk menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan," ujar Menaker.

Adapun ketentuan WFH yang dituangkan dalam SE adalah, pertama, upah/gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan.

Kedua, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan.

Ketiga, bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya.

Keempat, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga.

Kelima, pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik), sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah), sektor ritel/perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat perbelanjaan), sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality), sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner), sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman), sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek).

"Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," ditegaskan dalam peraturan ini.

Melalui SE, Menaker juga mendorong sektor swasta, BUMN, dan BUMD untuk melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, yang mencakup, antara lain, pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi; penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak; serta pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan ini.

"Diimbau untuk melibatkan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi; membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak; dan mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi," kata Menaker. 

 

 

Sumber :  https://www.setneg.go.id/baca/index/inilah_edaran_menaker_tentang_wfh_dan_optimasi_pemanfaatan_energi_di_tempat_kerja

Baca Terusannya »»  

Menaker Terbitkan Edaran WFH Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu. Imbauan yang disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker.

Di dalam SE disebutkan bahwa pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja, dengan upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan.

"Bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan seusai dengan tugas dan kewajibannya. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga," kata Yassierli.

Menaker menekankan, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, Menaker juga mengimbau perusahaan untuk melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Lebih lanjut, Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi. 

"Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," pungkas Yassierli. 

 

 

 

 

Sumber :  https://setneg.go.id/baca/index/menaker_terbitkan_edaran_wfh_perusahaan_swasta_bumn_dan_bumd

 

 

 

Baca Terusannya »»  

Universitas Diponegoro (Undip) Jajaki Program Beasiswa Kurang Mampu untuk Warga Pati

 

PATI, 1 April 2026 — Universitas Diponegoro (Undip) menjajaki peluang beasiswa penuh bagi warga kurang mampu, sekaligus menjajaki pengembangan kampus di daerah, dalam pertemuan dengan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, hari ini. 

Hal itu dilakukan UNDIP sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dan Direktur Akademik UNDIP, Siswo Sumardiono. 

Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penjajagan peluang kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pati.

“Jadi, rencana kami adalah bagaimana putra-putra terbaik Pati yang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi nanti mendapatkan beasiswa dari Kabupaten Pati untuk bisa menempuh pendidikan di Jepara yang notabene jaraknya relatif lebih dekat,” ujar Siswo Sumardiono.

Selain beasiswa, imbuhnya, pembahasan juga mengarah pada peluang pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di wilayah Pati.

Opsi ini, dinilai relevan untuk mendekatkan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat serta menyesuaikan kebutuhan daerah.

“Kami ingin memastikan akses pendidikan tinggi semakin terbuka dan merata, khususnya bagi masyarakat Pati,” terangnya. 

Di sisi lain, kerja sama tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan. Diskusi, lanjutnya, juga mencakup isu strategis daerah, seperti pengelolaan sumber daya air dan penanganan wilayah rawan kekeringan maupun banjir.

“Kolaborasi ini tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga bagaimana kampus dapat hadir memberi solusi nyata bagi persoalan daerah,” imbuh Siswo.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pembangunan unit desalinasi sebagai alternatif penyediaan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. 

Inisiatif ini dipandang sebagai langkah inovatif yang dapat mendukung ketahanan lingkungan di Kabupaten Pati.

“Ke depan, kami membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Pemerintah Kabupaten Pati,” pungkas Siswo Sumardiono.

 

 

 

Sumber : https://patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/S0lsZm5HZTJRMFBON3NLSEJCSzkwQT09 

Baca Terusannya »»  

Di Tengah Tekanan Global, Kemenpar Siapkan Strategi Jaga Target Pariwisata 2026

 

Jakarta, 1 April 2026 – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR, Saleh P Daulay. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja sektor pariwisata tetap solid, meskipun menghadapi tantangan global yang dinamis.

Dalam paparannya, Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa program prioritas Kemenpar tahun 2026 diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan wisata rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Pariwisata berkualitas akan terus diperkuat dengan terus melanjutkan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia dan pengembangan digitalisasi pariwisata Indonesia melalui program Torism 5.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2025.

Dinamika Global dan Pariwisata Indonesia

Di tengah upaya penguatan program tersebut, sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional—Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat—yang berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan. Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menteri Pariwisata.

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Strategi tersebut antara lain melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menteri Pariwisata.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata.

Dalam pandangannya Ketua Komisi VII, Saleh Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Di sisi lain Komisi VII meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini.

Sementara itu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata untuk mempelajari pola shifting akibat perubahan strategi ini, karena ada perbedaan behaviour antara wisatawan yang long haul (Eropa dan Amerika) dan medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan) dan short haul (ASEAN).

Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia agar shifting strategi Kementerian Pariwisata ini menjadi kebijakan nasional. 

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Autralia”, kata Putra Nababan.

 

 

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-di-tengah-tekanan-global-kemenpar-siapkan-strategi-jaga-target-pariwisata-2026 

Baca Terusannya »»  

Dongkrak PAD, Pemprov Jateng Ubah Skema Optimalisasi Aset

 

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya, melakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki. Caranya, dengan mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat, agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi, adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.

Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sementara, pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kurang optimal.

“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/ kota,” kata Sumarno, seusai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/ kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.

“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.

Sumarno menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah. Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.

“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD, kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.

Karena itu, Pemprov Jateng berharap skema baru tersebut dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum menghasilkan kontribusi signifikan bagi PAD. Sumarno mengatakan, aset idle perlu segera dioptimalkan, agar dapat memberi nilai tambah bagi keuangan daerah.

Diakui, dibandingkan sektor perpajakan, kontribusi pemanfaatan aset memang tidak serta-merta besar. Namun, aset yang selama ini menganggur tetap perlu dikelola lebih produktif, agar bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.

“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” tandas dia.

 

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/dongkrak-pad-pemprov-jateng-ubah-skema-optimalisasi-aset/

Baca Terusannya »»  

BUMD Diminta Jadi Pengungkit Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya, agar menjadi pengungkit pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengawasan terhadap BUMD dan bank daerah, di Ghradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).

Luthfi membeberkan, BUMD kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sebanyak 122 entitas, terdiri atas 33 BUMD lembaga keuangan, 54 BUMD aneka usaha, dan 35 BUMD air minum.

Menurut dia, hingga 2025 kinerja mereka menunjukkan tren positif. Total aset tercatat Rp15,445 triliun, laba bersih Rp587,684 miliar, dan Return on Asset (ROA) 3,80%, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 173 dewan komisaris, 186 direksi, dan 11.625 pegawai.

Sementara untik BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 41 entitas. Hingga 2025, total aset BUMD provinsi mencapai Rp118,038 triliun, laba bersih Rp1,775 triliun, dan ROA 1,50%. Pada tahun yang sama, dividen hasil usaha tercatat Rp732,388 miliar, dengan Return on Investment (ROI) 18,31%.

Berdasarkan hasil Rakor RPJMD pada 13 Maret 2025, target setoran dividen 2026–2030 juga diproyeksikan terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 10,58%.

“Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegas Luthfi.

Gubernur menyebut Bank Jateng menjadi tulang punggung penguatan keuangan daerah di Jawa Tengah. Selain menopang transaksi keuangan pemerintah daerah, Bank Jateng juga didorong mendukung sektor produktif, UMKM, ketahanan pangan, pembiayaan perumahan, hingga digitalisasi layanan keuangan daerah.

Luthfi  juga menunjukkan keberpihakan BUMD keuangan terhadap UMKM. Sebaran kredit PT BPR BKK (Perseroda) pada 2025 mencapai Rp10,823 triliun, dengan komposisi 71% kredit produktif dan 29% kredit lainnya. Sementara penjaminan produktif tercatat Rp1,630 triliun, dengan porsi terbesar untuk sektor UMKM.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai, BUMD di Jateng, terutama yang bergerak dalam bidang perbankan, berpeluang menjadi percontohan nasional  apabila mampu menjaga kinerja tetap sehat, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurut dia, bank daerah tidak boleh dipandang sebagai institusi perbankan yang mengejar keuntungan semata. Namun, juga sebagai alat pembangunan daerah, penggerak ekonomi lokal, mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, penopang pembiayaan sektor produktif, sekaligus sumber kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah.

“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa, yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” kata Aria Bima.

Dia menilai, ukuran keberhasilan bank daerah tidak cukup hanya dilihat dari laba dan setoran dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Karena itu, mereka mendorong agar kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar sehat, berkelanjutan, serta diperoleh melalui tata kelola yang baik, ekspansi usaha yang prudent, dan manajemen risiko yang kuat.

Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu menambahkan, Jawa Tengah berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan BUMD.

“Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk melihat bagaimana bank daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan strategisnya, baik dari aspek fiskal maupun sosial kepada publik,” ujarnya.

Menurut Edy, Jawa Tengah memiliki peluang besar melahirkan daerah percontohan yang mampu bertahan, tumbuh, dan mandiri secara fiskal di tengah tantangan nasional.

Dia menambahkan, tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, kepala daerah didorong memiliki visi besar, inovasi, dan sense of entrepreneurship dalam menjalankan pemerintahan, termasuk mengaktifkan aset-aset daerah, agar dapat memberi kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja itu, Komisi II DPR RI berharap Jawa Tengah dapat terus memperkuat tata kelola BUMD dan bank daerah, sekaligus menjadikannya instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan PAD, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Sumber:  https://jatengprov.go.id/publik/bumd-diminta-jadi-pengungkit-pendapatan-daerah-dan-pertumbuhan-ekonomi/

Baca Terusannya »»  

Presiden Lee Jae Myung Tegaskan Era Baru Kemitraan Indonesia– Republik Korea

 

 

Presiden Republik Korea Lee Jae Myung menyampaikan kegembiraannya dapat kembali bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam suasana yang istimewa, bertepatan dengan musim semi di Korea dan momentum Idulfitri di Indonesia yang melambangkan awal baru. Hal tersebut disampaikan Presiden Lee dalam pengantarnya saat menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu, 1 April 2026.

“Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya bertemu Presiden Prabowo pada musim gugur tahun lalu, dan sekarang di musim semi Korea, ketika seluruh alam kembali hidup, dan tepat setelah Lebaran Indonesia, yang menandai awal yang baru, sungguh suatu kehormatan besar dapat menyambut Presiden Prabowo sebagai tamu negara kami,” ujar Presiden Lee.

Presiden Lee menegaskan bahwa hari tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan kedua negara, ditandai dengan peningkatan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus. Lebih lanjut, Presiden Lee menekankan bahwa peningkatan kemitraan ini akan memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan hingga ekonomi, inovasi, serta budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lee juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo terhadap perusahaan-perusahaan Republik Korea yang berinvestasi di Indonesia. Presiden Lee turut menyoroti potensi besar kerja sama investasi strategis, termasuk melalui Danantara Fund yang dinilai memiliki skala global.

“Saya juga menantikan kerja sama investasi strategis yang kuat yang dilakukan melalui Danantara, yang telah berkembang menjadi sovereign fund berskala global,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Lee turut menyinggung keberhasilan kerja sama pengembangan pesawat tempur bersama sebagai simbol pembukaan peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk di sektor maritim dan teknologi kecerdasan buatan. Presiden Lee menekankan kesamaan visi kedua pemimpin dalam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, serta komitmen untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Presiden Prabowo dan saya memiliki banyak kesamaan pandangan, yaitu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan kami,” kata Presiden Lee.

Menggambarkan kedekatan hubungan Indonesia dan Republik Korea, Presiden Lee mengutip peribahasa Indonesia yang mencerminkan keterikatan yang erat dan saling menguatkan. Presiden Lee pun optimistis terhadap masa depan hubungan kedua negara yang semakin kokoh dan saling menguntungkan.

“Dengan membangun di atas fondasi ini, saya yakin bahwa persahabatan, kepercayaan, dan kerja sama antara kedua negara kita akan membuahkan hasil yang gemilang. Saya mendoakan Presiden Prabowo kesehatan yang baik, dan saya berharap masa depan di mana Korea dan Indonesia akan bersinar dan makmur bersama,” pungkas Presiden Lee.

 

 

Sumber :  https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-lee-jae-myung-tegaskan-era-baru-kemitraan-indonesia-republik-korea/

Baca Terusannya »»