Jaga Sepak Bola Indonesia, I.League Dorong Sanksi Tegas hingga Pengurangan Poin

 

JAKARTA — I.League menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam merespons berbagai insiden kekerasan yang mencederai sepak bola Indonesia. Sebagai langkah konkret, I.League siap mendorong penguatan regulasi dan Kode disiplin bersama PSSI, termasuk kemungkinan penerapan sanksi yang lebih berat hingga pengurangan poin .

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menambahkan bahwa ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk melindungi klub, kompetisi, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia, sekaligus menjaga momentum positif yang telah dibangun bersama.

"Kami sepenuhnya mendukung sikap Ketua Umum PSSI. Sepak bola Indonesia sedang berkembang ke arah yang semakin baik. Kompetisi semakin kompetitif, atmosfer stadion semakin hidup, dan suporter tim tamu akhirnya kembali bisa hadir. Semua kemajuan ini harus kita jaga. Jangan sampai tindakan kekerasan justru membawa sepak bola kita kembali mundur," ujar Ferry Paulus.

I.League menyayangkan berbagai insiden kekerasan yang terjadi belakangan ini, termasuk yang menimpa rombongan pemain EPA U18 Persib Bandung dan suporter Persija Jakarta. Rivalitas sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang mengancam keselamatan siapa pun.

Menurut Ferry, perkembangan positif kompetisi harus diikuti peningkatan tanggung jawab klub dan seluruh elemen suporter. Karena itu, penguatan ketentuan disiplin perlu dipertimbangkan agar mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah potensi konflik yang lebih besar.

"Melihat perkembangan dan potensi konflik yang mulai muncul, kami berpandangan bahwa ketentuan hukuman perlu diperkuat. Sanksi tidak boleh hanya berhenti pada denda atau hukuman yang tidak memberikan efek jera. Kami siap berkoordinasi dengan PSSI untuk mendorong sanksi yang lebih berat, termasuk pengurangan poin bagi klub apabila terjadi pelanggaran serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Ferry.

I.League juga menekankan pentingnya membedakan pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan pertandingan dengan tindakan kriminal di luar cakupan pertandingan.

Pelanggaran keamanan dan ketertiban di stadion maupun area yang tercakup dalam regulasi pertandingan menjadi bagian dari mekanisme disiplin sepak bola, dengan tanggung jawab klub dan konsekuensi yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, tindakan kriminal di luar cakupan penyelenggaraan pertandingan, seperti penyerangan dan penganiayaan, merupakan ranah penegakan hukum oleh Kepolisian. Setiap kemungkinan konsekuensi disiplin bagi klub tetap harus memiliki dasar regulasi dan pembuktian yang sah.

 

Jaga Kesempatan Suporter Tamu

Ferry menegaskan bahwa penguatan sanksi justru bertujuan melindungi keberlanjutan kebijakan kehadiran suporter tim tamu yang kembali diterapkan musim ini.

Kebijakan tersebut merupakan hasil proses panjang dan pembangunan kepercayaan bersama PSSI, FIFA, Kepolisian, klub, serta seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran suporter tamu telah memberikan dampak positif terhadap atmosfer dan daya tarik kompetisi.

"Kami ingin suporter tamu tetap bisa hadir. Justru karena itulah aturan harus ditegakkan lebih tegas. Jangan sampai kesempatan yang sudah diperjuangkan bersama selama ini kembali hilang hanya karena tindakan segelintir orang. Kami tidak ingin klub dan mayoritas suporter yang sudah tertib ikut menjadi korban," jelas Ferry.

Sebagai tindak lanjut, I.League akan memperkuat evaluasi kepatuhan klub, mitigasi risiko pertandingan, koordinasi keamanan, serta pembinaan dan komunikasi dengan komunitas suporter. Penguatan ketentuan disiplin akan dikoordinasikan bersama PSSI melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

"Ketegasan ini bukan untuk menghukum sepak bola Indonesia, melainkan untuk melindungi masa depannya. Kami ingin kompetisi terus maju, stadion semakin ramai, dan suporter bisa mendukung klub kebanggaannya dengan aman. Sepak bola kita sudah melangkah maju, dan kita tidak boleh membiarkannya mundur lagi," tutup Ferry Paulus.

 

 

Sumber : https://ileague.id/press/detail/jaga-sepak-bola-indonesia--i-league-dorong-sanksi-tegas-hingga-pengurangan-poin 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Keamanan Ekonomi Digital, Pemerintah Dorong Kesiapan Indonesia Hadapi Era Komputasi Kuantum

 

Ekonomi digital kian menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditopang oleh peningkatan transaksi digital, pengembangan infrastruktur pusat data, serta pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Seiring dengan perkembangan tersebut, keamanan siber menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dalam ekosistem digital sekaligus memastikan Indonesia mampu memanfaatkan peluang inovasi teknologi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

“Mewakili Bapak Menko Perekonomian, saya menyambut baik Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional, sekaligus mempersiapkan Indonesia memanfaatkan ruang ekonomi dan inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi kuantum,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography dengan tema Strategizing Indonesia's Digital Defense in the Quantum Era, di Jakarta, Kamis (15/10).

Pada kesempatan tersebut, Deputi Ali menyampaikan bahwa besarnya aktivitas ekonomi digital Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga keamanan dan kepercayaan pada layanan digital. Nilai gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya, dan diproyeksikan mencapai USD 340 miliar pada 2030. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada Triwulan III tahun 2025, tumbuh 38,08% secara tahunan.

Dalam hal pengembangan AI, Indonesia terus mendorong kolaborasi internasional untuk memperluas pemanfaatan teknologi dan peluang inovasi. Kolaborasi dilakukan dengan mitra dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas Indonesia dalam pengembangan teknologi tersebut.

Selain pengembangan AI, integrasi ekonomi digital kawasan juga menjadi bagian dari agenda penguatan ekosistem digital Indonesia. Deputi Ali menyampaikan bahwa penandatanganan ASEAN DEFA direncanakan pada November mendatang. Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi digital ASEAN. Dalam penjelasannya, Deputi Ali menyebut potensi peningkatan nilai ekonomi digital dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun seiring implementasi kesepakatan tersebut.

Di tengah perkembangan teknologi tersebut, komputasi kuantum membawa tantangan baru bagi sistem kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi informasi digital. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah Harvest Now Decrypt Later (HNDL), yakni praktik mengumpulkan data terenkripsi saat ini untuk kemudian mencoba mendekripsinya ketika kemampuan teknologi telah memungkinkan. Risiko ini menunjukkan bahwa persiapan keamanan digital perlu dilakukan sejak dini, sebelum kemampuan komputasi kuantum berpotensi mengancam sistem perlindungan data yang digunakan saat ini.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Post-Quantum Cryptography (PQC) menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mempersiapkan sistem kriptografi menghadapi kemajuan komputasi kuantum. Kesiapan PQC tidak hanya berkaitan dengan penggantian algoritma, tetapi juga membutuhkan perencanaan, pemetaan sistem dan data yang perlu dilindungi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor. Langkah antisipatif ini penting untuk menjaga keberlangsungan layanan digital Pemerintah maupun aktivitas ekonomi yang semakin bergantung pada teknologi.

Lebih lanjut, Deputi Ali menekankan bahwa penguatan keamanan siber yang termasuk dalam salah satu pilar Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital perlu berjalan seiring dengan upaya membangun kemandirian teknologi nasional. Kolaborasi internasional dapat menjadi sumber pembelajaran dan mempercepat penguasaan teknologi, tetapi Indonesia juga perlu mengembangkan kapasitas serta platform keamanan siber yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Boleh kita belajar dari mereka yang sudah duluan, tapi kita juga harus punya kemandirian dalam menyiapkan platform teknologi cyber security kita,” tegas Deputi Ali.

Melalui penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan AI, integrasi ekonomi digital kawasan, serta persiapan menghadapi perkembangan komputasi kuantum, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan ketahanan dan kemandirian keamanan siber. Koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan digital, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi digital yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tjahjo Khurniawan, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Toni Nainggolan, Managing Partner IBM Consulting Indonesia Juvanus Tjandra, Head of Quantum Enterprise ASEAN dan India IBM Julian Tan, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum BSSN Kalamullah Ramli, Ketua Kelompok Kerja Teknis Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum BSSN Pratama Dahlian Persadha, Ketua Kelompok Kerja Industri dan Pengembangan Talenta Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum BSSN Ricardo Irwan Rei, serta perwakilan dari sejumlah Kementerian/Lembaga dan akademisi.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7160/perkuat-keamanan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong-kesiapan-indonesia-hadapi-era-komputasi-kuantum 

Baca Terusannya »»  

Kemenko Perekonomian Perkuat Kesiapan Aksesi Indonesia ke CPTPP melalui Koordinasi Lintas K/L dan Dialog dengan Negara Anggota

 

Pemerintah Indonesia terus memperkuat persiapan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan penguatan dialog dengan negara-negara anggota. Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop on Advancing Indonesia’s CPTPP Accession: Updates, Perspectives, and Technical Guidance yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam sambutan pembuka, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, menegaskan bahwa Indonesia memandang CPTPP sebagai peluang strategis untuk memperdalam kemitraan ekonomi, memperluas perdagangan dan investasi, serta memperkuat sistem perdagangan global yang tertib dan adil.

“Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Deputi Edi.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia berpotensi memperkuat jangkauan ekonomi CPTPP dan meningkatkan konektivitas antara kawasan Indo-Pasifik dan Amerika Latin. Keanggotaan CPTPP juga diharapkan dapat mendukung diversifikasi rantai pasok serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha di sektor manufaktur, jasa, dan investasi.

Pada workshop yang menghadirkan perwakilan negara anggota CPTPP termasuk diantaranya Duta Besar dari Chili, Meksiko dan Peru tersebut, Deputi Edi menekankan bahwa kesiapan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh komitmen untuk bergabung, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar tinggi CPTPP melalui kebijakan yang kredibel, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan implementasi yang konsisten. Persiapan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara, perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Indonesia menyambut baik keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab, sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles. Tahap ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan, dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Pembentukan Accession Working Group (AWG) selanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP.

Kegiatan workshop ini menghadirkan pertukaran pengalaman dan pandangan negara-negara anggota CPTPP mengenai proses aksesi, implementasi perjanjian, serta ekspektasi terhadap calon anggota. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia memahami pengalaman praktis negara anggota dalam memenuhi dan melaksanakan komitmen CPTPP.

Melalui kegiatan ini, Kemenko Perekonomian turut mendorong seluruh K/L untuk memperkuat sinergi dalam menyiapkan respons Indonesia yang lengkap, konsisten, dan transparan terhadap dokumen indicative checklist, yang memuat penilaian terhadap kesesuaian kebijakan, hukum, dan regulasi Indonesia dengan ketentuan CPTPP. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi sekaligus memastikan bahwa peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dapat mendukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7159/kemenko-perekonomian-perkuat-kesiapan-aksesi-indonesia-ke-cptpp-melalui-koordinasi-lintas-kl-dan-dialog-dengan-negara-anggota 

Baca Terusannya »»  

Awali Tugas Usai Pelantikan, Para Wakil Menteri Berkomitmen Sukseskan Program Strategis Pemerintah

 

Para wakil menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen untuk memperkuat pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan dalam keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Para wakil menteri menegaskan kesiapan untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Di bidang pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan Richard Taruli Horja Tampubolon menjelaskan bahwa pembagian tugas bersama Wakil Menteri Yusuf Jauhari.

“Kebetulan kami sebagai Wamenhan I, beliau sebagai Wamenhan II. Intinya kalau di Wamenhan I itu bagaimana strategi, doktrin, dan pengembangan kekuatan pertahanan. Beliau (Yusuf) industri dan logistik pertahanan, tapi ini tetap berkolaborasi. Kita bekerja sama membantu semua tugas-tugas Bapak Menteri Pertahanan,” ujar Richard.

Sementara itu, Wamenhan Yusuf menegaskan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan TNI sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Wamenhan Yusuf juga mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertahanan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

“Kita mendorong seluruh industri pertahanan untuk berkontribusi dalam memperkuat TNI kita. Dan itu harapannya tidak hanya kekuatan TNI, tapi bagaimana juga ekonomi bergerak. Demikian juga teknologi transfer maupun pemanfaatan teknologi, baik secara pertahanan maupun berkolaborasi dengan kepentingan yang lain,” kata Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pentingnya diversifikasi kerja sama pengadaan alutsista untuk memperkuat kemandirian logistik pertahanan nasional. “Memang kompleksitas manajemen logistik menjadi ada. Tetapi kita mendorong juga industri pertahanan kita untuk berpartisipasi, menopang supaya kekuatan ini terus terwujud sehingga tidak hanya sebagai kekuatan militer saja, tetapi juga kekuatan yang menopang seluruh kelangsungan bangsa ini,” lanjutnya.

Sementara itu di bidang pertanian, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Alim Setiawan Slamet menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dalam mewujudkan program strategis nasional. Dengan latar belakang sebagai akademisi, Wamentan berharap dapat mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian nasional.

“Karena saya berasal dari kalangan perguruan tinggi tentu saya juga punya harapan agar hasil-hasil riset, inovasi dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa membantu tadi untuk menyukseskan program swasembada dan juga hilirisasi terutama untuk meningkatkan nilai tambah,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/awali-tugas-usai-pelantikan-para-wakil-menteri-berkomitmen-sukseskan-program-strategis-pemerintah/ 

Baca Terusannya »»  

Usai Dilantik Presiden, BPGMN Tegaskan Fokus Tekan Karhutla dan Pulihkan Ekosistem Gambut

 

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama badan yang dipimpinnya, terutama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang saat musim kemarau panjang. Hal tersebut disampaikannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Satyawan menjelaskan, kebakaran gambut yang kerap terjadi saat musim kemarau ekstrem, termasuk fenomena El Niño, perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun kesehatan. Satyawan menyebut arahan Presiden Prabowo menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.

“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tuturnya.

Selain pengelolaan gambut, Satyawan menuturkan, BPGMN juga bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran maupun kerusakan. Upaya pemulihan tersebut ditujukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem agar berfungsi dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, Satyawan menekankan pentingnya dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. BPGMN juga akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, hingga sosial ekonomi, serta tenaga ahli di bidang mangrove.

“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu entitas yang terlibat dalam upaya penanganan tersebut sehingga koordinasi perlu diperkuat.

“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sriyanto menekankan pentingnya kemampuan mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan secara dini, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi dan proyeksi untuk menentukan langkah penanganan. Sriyanto mencontohkan kondisi permukaan air gambut sebagai salah satu indikator yang perlu dipantau untuk mengantisipasi risiko kebakaran.

“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/usai-dilantik-presiden-bpgmn-tegaskan-fokus-tekan-karhutla-dan-pulihkan-ekosistem-gambut/ 

Baca Terusannya »»  

Usai Dilantik Presiden Prabowo, Kepala BNPB Prioritaskan Kolaborasi dan Respons Cepat Penanganan Bencana

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kristomei dalam keterangannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ucapnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPB menyatakan akan memprioritaskan penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, kompleksitas tantangan bencana membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan terpadu.

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” kata Kristomei.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kristomei menganalogikan kerja sama tersebut seperti tali tambang yang kekuatannya terbentuk dari keterpaduan seluruh bagian.

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.

Kepala BNPB turut menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebagai langkah awal, Kepala BNPB menyebut akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari sekaligus memastikan upaya penanganan bencana berjalan cepat dan optimal.

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/usai-dilantik-presiden-prabowo-kepala-bnpb-prioritaskan-kolaborasi-dan-respons-cepat-penanganan-bencana/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

 

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-jenderal-tandyo-budi-revita-sebagai-ksad-di-istana-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.

“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-maruli-simanjuntak-sebagai-wakil-panglima-tni-merangkap-kepala-badan-nasional-pengelola-perbatasan-dan-daerah-terpencil/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Kepala BNPB serta Kepala dan Wakil Kepala BPGMN

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Satyawan Pudyatmoko dan Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan Kristomei Sianturi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, pengangkatan Satyawan Pudyatmoko dan Sriyanto didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Kedua Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah janji jabatan para pejabat yang dilantik. Para pejabat mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Rangkaian acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya.

 

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-kepala-bnpb-serta-kepala-dan-wakil-kepala-bpgmn/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Empat Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan para wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta masing-masing satu wakil menteri di Kementerian Pertanian dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun empat pejabat yang dilantik yakni:

1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi;
2. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan;
3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian; serta
4. M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Para wakil menteri yang dilantik mengikuti dan mengucapkan sumpah secara serentak sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah serta tanggung jawab kenegaraan yang dipercayakan kepada mereka.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para wakil menteri yang baru dilantik. Penandatanganan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para undangan yang hadir.

Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para wakil menteri yang baru mengemban amanah. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi yang pertama menyampaikan ucapan selamat, disusul oleh para undangan yang hadir.

Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, serta undangan lainnya.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-empat-wakil-menteri-kabinet-merah-putih-di-istana-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Besok, Kemnaker Buka Layanan Mitra MagangHub bagi Perusahaan di Jabodetabek

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran mitra penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub) Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 bagi perusahaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, desk layanan ini disediakan agar perusahaan dapat berkonsultasi dan mendapat pendampingan langsung, serta mengatasi kendala administrasi maupun penggunaan sistem selama pendaftaran melalui platform MagangHub.

"Melalui desk layanan ini, perusahaan dapat berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran MagangHub, pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta penyelesaian kendala teknologi informasi. Kami ingin perusahaan memperoleh pendampingan sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (15/10/2026).

Layanan dibuka satu hari, pukul 09.00–16.00 WIB, di Aula Gedung Vokasi, Jalan Gatot Subroto Kavling 44, Jakarta Selatan. Perusahaan yang ingin hadir dapat mengonfirmasi kehadiran melalui kode QR pada flyer kegiatan.

Menurut Darmawansyah, keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting dalam program pemagangan yang dirancang untuk memberi pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Perusahaan dapat berkontribusi mengembangkan kompetensi talenta muda sekaligus mengenali kandidat potensial yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Bagi perusahaan, program ini membuka akses ke talenta muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Keterlibatan sebagai mitra juga dapat mendukung rekrutmen, penyiapan calon tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas dan inovasi perusahaan.

Pada Batch 3, Kemnaker menyediakan kuota 70.000 peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan sarjana, diploma, dan pendidikan profesi yang baru lulus (fresh graduate), paling lama satu tahun setelah kelulusan.

Selama enam bulan pemagangan, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya peserta, yakni uang saku senilai upah minimum, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai ketentuan program.

Pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3 Angkatan II berlangsung pada 28 September hingga 22 Oktober 2026. Kemnaker mengimbau perusahaan yang berminat segera mendaftar dan menyiapkan kesempatan pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan pendaftaran dapat diakses melalui platform MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id serta situs resmi Kemnaker di kemnaker.go.id.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/besok-kemnaker-buka-layanan-mitra-maganghub-bagi-perusahaan-di-jabodetabek 

Baca Terusannya »»  

Bantuan Masjid dan Musala 2026 Dibuka, Catat Syarat dan Jadwalnya

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala tahun 2026 pada 12–25 Oktober 2026. 

Melalui program ini, masjid dapat mengajukan bantuan sebesar Rp50 juta, sedangkan musala sebesar Rp35 juta. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muchlis Hanafi, mengatakan, bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah masyarakat.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu masjid dan musala memenuhi kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi sehingga masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Menurut Muchlis, pengajuan perlu disiapkan dengan cermat agar kebutuhan tempat ibadah tergambar secara jelas dalam proposal. Pengurus masjid dan musala perlu memastikan rencana penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi yang diajukan.

Muchlis menyebut, pendaftaran berlangsung hingga 25 Oktober 2026. Setelah masa pengajuan berakhir, Kemenag menjadwalkan penetapan calon penerima pada 26 Oktober 2026. Tahap verifikasi dan penyaluran bantuan secara bertahap dimulai pada 30 Oktober 2026. Pengurus perlu memperhatikan tenggat tersebut agar dokumen dapat disiapkan dan diajukan tepat waktu.

Kasubdit Kemasjidan, Nurul Badruttamam, menjelaskan, salah satu persyaratan utama adalah masjid atau musala sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag. 

Pengurus dapat memeriksa data tempat ibadah melalui laman https://simas.kemenag.go.id sebelum mengajukan permohonan.

“Pengurus masjid dan musala perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, mulai dari status pendataan, kelengkapan administrasi, hingga dokumen pendukung proposal. Kelengkapan ini penting agar permohonan dapat diproses sesuai ketentuan,” kata Nurul.

Selain terdaftar di SIMAS, Nurul menjelaskan, masjid atau musala harus memiliki rekening bank atas nama tempat ibadah tersebut. Rekening ini menjadi salah satu dokumen wajib dalam pengajuan bantuan. Karena itu, pengurus perlu memastikan nama pemilik rekening sesuai dengan identitas masjid atau musala yang mengajukan permohonan.

Dikatakannya, pemohon juga harus menyiapkan surat permohonan bantuan dan proposal dalam format PDF. Dokumen ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan tembusan kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. Proposal dilengkapi surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau kantor wilayah Kemenag provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lanjutnya, dokumen administrasi lain yang perlu dilampirkan meliputi salinan surat keputusan kepengurusan atau panitia, RAB, serta foto kondisi bangunan yang menunjukkan kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi. Pengurus perlu memastikan foto dan rincian anggaran menggambarkan kondisi serta rencana pekerjaan yang diajukan.

Lebih lanjut Nurul menjelaskan, pemohon juga wajib menyertakan salinan dokumen status tanah, yang dapat berupa sertifikat tanah, akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf, dokumen hibah, maupun dokumen hak pakai sesuai status lahan. Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas status tanah tempat masjid atau musala berdiri.

Persyaratan berikutnya yaitu salinan buku rekening bank atas nama masjid atau musala dan surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan benar. Surat pernyataan tersebut dibubuhi meterai Rp10.000 dan ditandatangani ketua pengurus atau pihak yang berwenang.

Contoh dokumen persyaratan dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan, sedangkan pengurus dapat memeriksa data masjid atau musala melalui laman https://simas.kemenag.go.id dan memastikan mekanisme pengajuan sesuai petunjuk resmi.

Pengurus masjid dan musala dapat mengajukan permohonan bantuan melalui layanan SIMAS di https://simas.kemenag.go.id dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenag mengimbau calon pemohon memeriksa kembali kelengkapan berkas sebelum mengirimkan pengajuan, mengingat pendaftaran ditutup pada 25 Oktober 2026.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/bantuan-masjid-dan-musala-2026-dibuka-catat-syarat-dan-jadwalnya-ktNsW 

Baca Terusannya »»  

Soal Halal-Haram Aset Kripto, Kemenag: Rujukan Utama Tetap Fatwa MUI

 

Jakarta (Kemenag) –- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penetapan status halal-haram, termasuk atas aset kripto, merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini disampaikan Menag kepada wartawan usai seminar Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Sharia di Jakarta, sejalan dengan sambutannya di forum tersebut.

Menag menjelaskan cara kerja penetapan hukum secara umum. Statusnya bertumpu pada kajian yang objektif, dan penilaian ulama berpijak pada ada atau tidaknya dharar (bahaya/kerugian) dan gharar (ketidakpastian).

“Urusan halal-haram itu urusan yang sudah lama. Tapi sepanjang itu tidak ada dharar-nya, tidak ada gharar-nya…Jadi urusan halal-haram itu ditentukan oleh objektivitasnya,” ucap Menag, Kamis (15/10/2026).

Menag juga menyampaikan bahwa penilaian bisa bergerak atau berkembang seiring dengan temuan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip lama kaidah fikih, bahwa hukum mengikuti ‘illat-nya, yaitu sebab yang melandasi suatu penetapan.

“Boleh jadi hari ini mungkin haram, tetapi besok ada (kejelasan) semuanya, tidak ada lagi masalahnya, itu bisa menjadi halal. Dan bisa juga sebaliknya. Hari ini halal, tapi ternyata ada temuan besok yang mendatangkan (mudarat). Itu juga bisa jadi haram,” imbuh Menag.

Fatwa MUI sebagai Rujukan Utama

Saat memberikan sambutan pada seminar tersebut, Menag juga menekankan bahwa rujukan utama terkait aset kripto ini adalah hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021. Menag memastikan bahwa pemerintah tetap menghormati dan merujuk pada ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama.

“The 2021 Ijtima Ulama of the Majelis Ulama Indonesia Fatwa Commission declared that crypto as a currency is haram because it contains gharar and dharar. As a commodity, it may only be traded if it meets the requirements of sil’ah, tradable goods with clear underlying benefit.” (Terjemahan: “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan bahwa kripto sebagai mata uang adalah haram karena mengandung gharar dan dharar. Sebagai komoditas, kripto hanya boleh diperdagangkan bila memenuhi syarat sil’ah, yaitu barang yang dapat diperdagangkan dengan manfaat dasar yang jelas)," tegas Menag dalam sambutannya.

Kemenag sebagai Jembatan, Saling Mengawasi dengan Baik

Di akhir penjelasannya, Menag menggambarkan hubungan pemerintah dan ulama sebagai kerja sama yang saling mengawasi dengan baik. Kementerian Agama berperan sebagai penghubung atau jembatan strategis (bridging) antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas fatwa. 

"Kementerian Agama itu menjadi bridging antara Majelis Ulama dengan Kementerian Keuangan tentang hal-hal yang berdasarkan keuangan. Asas yang kita anut itu adalah sepanjang tidak ada mudarat, tidak ada masalah dharar, dan tidak ada masalah gharar," pungkas Menag.

 

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/soal-halal-haram-aset-kripto-kemenag-rujukan-utama-tetap-fatwa-mui-RKGnx 

Baca Terusannya »»  

Dialog Kemenag dan Kemenkeu: Tegaskan Pajak adalah Amanah Publik

 

Jakarta (Kemenag) --- Kesejahteraan umat tidak akan pernah terwujud jika negara dan agama berjalan di lorong yang saling membelakangi. Kesadaran inilah yang mendasari gelaran lokakarya kolaboratif antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tema utama "Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Sharia".

Forum ini hadir untuk mengurai pernyataan di tengah masyarakat yang kerap mempertentangkan kewajiban perpajakan dengan ketaatan beragama, sekaligus menegaskan bahwa pajak sejatinya adalah napas penggerak kemaslahatan umat.

Di hadapan sekitar 300 peserta dari kementerian, lembaga, ormas, akademisi, hingga mahasiswa, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka dengan apresiasi atas ruang dialog yang dibuka Ditjen Pajak untuk pertanyaan yang telah lama bergema di tengah umat.

“I thank the Director General of Taxes for taking the initiative to open space for dialogue on a question that has long lived among the ummah. (Terjemahan: “Saya berterima kasih kepada Direktur Jenderal Pajak yang berinisiatif membuka ruang dialog atas pertanyaan yang sudah lama hidup di tengah umat.”), ujar Nasaruddin saat memberikan keynote speech di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Jakarta, (Kamis, 15/10/2026).

Wujud Nyata Maslahah

Harmoni antara pajak dan syariat ini dipertegas oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.

"First, taxation does not contradict Sharia principle. It is a shared contribution that funds schools, education, hospitals, health, social protection, and infrastructure," (Pertama, perpajakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini adalah kontribusi bersama yang mendanai sekolah, pendidikan, rumah sakit, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur), papar Bimo.

Dalam kacamata ini, pajak tidak lagi dimaknai sebagai beban, melainkan "a common good to the ummah and to the wider society" (kebaikan bersama bagi umat dan masyarakat luas).  Dampak nyata dari kebaikan bersama ini disoroti secara puitis oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholis Ibnu Aman.

Meminjam konsep dari diskursus Islam, ia mengingatkan bahwa esensi kebijakan fiskal terletak pada wujud kebaikan publik yang dihasilkan. "I learned that in Islamic thought, there is this idea of Maslaha. It speaks to the public good. The truth is, behind every rupiah collected, there's a child who needs a safe education, a teacher who wants to have a proper working environment," (Saya belajar bahwa dalam pemikiran Islam, ada gagasan tentang Maslahah. Ini berbicara tentang kebaikan publik. Kenyataannya, di balik setiap rupiah yang dikumpulkan, ada seorang anak yang membutuhkan pendidikan yang aman, seorang guru yang mendambakan lingkungan kerja yang layak), urai Wamenkeu berbicara soal perpajakan.

Salah satu wujud nyata dari maslahah ini pada institusi pendidikan di bawah naungan Kemenag, yaitu MTsN 1 Bogor. Madrasah unggulan yang menjadi best practice pendidikan berkarakter ini mampu menyediakan fasilitas modern, lingkungan belajar yang aman, serta mencetak generasi juara. Hal tersebut tak lepas dari sokongan dana negara yang bersumber dari pajak, membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan umat pada akhirnya kembali untuk mencerdaskan anak-anak umat itu sendiri.

Pajak adalah Amanah Publik

Pajak yang mengalir menjadi gedung madrasah dan fasilitas publik , dalam pandangan agama, adalah sebuah titipan suci. Menag memberikan peringatan keras bahwa keabsahan pajak dalam Islam tidak diukur dari otoritas penguasa, melainkan dari tujuannya.

"The legitimacy of taxation in Islam does not lie in the power to collect, but in the trust or amanah to bring prosperity. Every rupiah of tax is a trust. Misery is gulul, a betrayal of public wealth," (Legitimasi perpajakan dalam Islam tidak terletak pada kekuasaan untuk memungut, melainkan pada kepercayaan atau amanah untuk mewujudkan kesejahteraan. Setiap rupiah dari pajak adalah amanah. [Menyalahgunakannya] adalah ghulul, sebuah pengkhianatan terhadap kekayaan publik), pesan Menag.

Data APBN KiTa mencatat penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.409 triliun, tumbuh 24,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Di balik angka tersebut, ada hak untuk guru madrasah yang menerima tunjangan, hak siswa untuk mendapat beasiswa dan ruang kelas yang nyaman, hingga rumah ibadah yang dibenahi.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/dialog-kemenag-dan-kemenkeu-tegaskan-pajak-adalah-amanah-publik-WM3sp 

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Nurkholisoh Tegaskan Pentingnya Keadilan Pajak di Era Ekonomi Digital dan Kripto

 

 

Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menekankan pentingnya keadilan pajak di era ekonomi digital dan aset kripto saat ini yang terus berkembang. Dalam seminar "Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah" di Jakarta pada Kamis (15/10), ia menyoroti bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan aset kripto di Indonesia, yang mencapai lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital pada Agustus 2026, membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan mudah dipahami.

"Teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Toko kecil dapat melayani pelanggan yang jauh. Perusahaan asing dapat menyediakan layanan tanpa harus mendirikan kantor di Indonesia. Namun, keadilan tetap penting, bahkan cara-cara baru dalam beroperasi tetap membutuhkan perlakuan yang adil," ucap Wamenkeu  Nurkholisoh di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wamenkeu pun menyampaikan tiga prioritas utama dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia, yaitu aturan yang adil dan kemudahan kepatuhan bagi pelaku usaha lokal maupun asing, kejelasan peran serta akuntabilitas antarlembaga di bidang keuangan, serta penguatan kerja sama dan pertukaran informasi lintas batas melalui adopsi kerangka kerja OECD Crypto Asset Reporting Framework (CARF).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa esensi dari pengumpulan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar mengejar angka pendapatan, melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

"Pajak harus adil, uang publik harus digunakan dengan baik, dan rakyat kita harus dapat melihat manfaatnya secara jelas. APBN kita bukanlah sekadar kumpulan angka, meskipun kelihatannya demikian. Ingatlah, di balik angka-angka ini ada anak-anak, jutaan dari mereka yang membutuhkan pendidikan, keluarga yang membutuhkan dukungan, dan komunitas yang membutuhkan layanan publik yang lebih baik,” ujar Wamenkeu Nurkholisoh.

Sebagai contoh nyata, dana dari APBN telah dialokasikan untuk merenovasi lebih dari seribu madrasah di Indonesia yang sebelumnya mengalami kerusakan, serta memberikan dukungan subsidi bagi jemaah haji Indonesia.

Menutup pidatonya, Wamenkeu Nurkholisoh berharap seminar tersebut dapat memperkuat dialog antara pembuat kebijakan dan para cendekiawan syariah dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamen-Nurkholisoh-Pentingnya-Keadilan-Pajak 

Baca Terusannya »»  

Peringati Dies Natalis ke-73 UKI, Kemenkes Komit Perkuat SDM dan Akselerasi PPDS

 

Jakarta, 15 Oktober 2026 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong perguruan tinggi swasta untuk berperan aktif dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai langkah nyata, Kemenkes berkomitmen mendukung penguatan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK UKI), salah satunya melalui rencana pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) guna sebagai upaya pemenuhan dokter spesialis di Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus saat menghadiri perayaan Dies Natalis ke-73 UKI di Auditorium FK UKI, Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam sambutannya, Wamenkes Benny mengimbau civitas academica UKI untuk mengingat kembali jejak sejarah panjang kampus. UKI merupakan universitas ketujuh yang berdiri di Indonesia—lahir pada 15 Oktober 1953—mendahului sejumlah perguruan tinggi negeri besar seperti Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

"Hari ini ada ratusan, bahkan ribuan universitas di Indonesia. Namun, UKI adalah universitas ketujuh yang lahir di republik ini. Jika kita tidak bangga dengan sejarah ini, kita salah," ujar Wamenkes yang juga merupakan alumnus FK UKI tersebut.

Di luar faktor historis, Wamenkes Benny menyoroti tantangan fenomena Bonus Demografi pada 2030, ketika diproyeksikan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif. 

Menurutnya, jika momentum yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah bangsa ini tidak diimbangi dengan kualitas SDM dan lapangan kerja yang mumpuni, kondisi tersebut berpotensi menjadi beban sosial berupa pengangguran massal.

Tantangan demografi ini berkelindan dengan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Saat ini, dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil di Indonesia Timur masih mengalami kekurangan tenaga ahli.

Guna menjawab kesenjangan ini, Kemenkes menyelenggarakan program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Gratis. Hingga angkatan (batch) ke-4, hampir 90 persen penerima manfaat berasal dari wilayah Indonesia Timur.

"Saya berharap alumni UKI juga mengambil program ini. Kami sekolahkan gratis dan kalian akan ditempatkan di rumah sakit daerah yang membutuhkan," kata Wamenkes Benny di hadapan para mahasiswa.

Untuk itu, Kemenkes tengah menjajaki kerja sama intensif dengan Yayasan dan Rektorat UKI untuk mempercepat pembukaan PPDS di FK UKI. 

"Kehadiran saya di UKI bukan sekadar seremoni, melainkan untuk membangun perubahan bersama. Kami berkomitmen bersama Ketua Yayasan dan Rektor untuk segera mewujudkan program pendidikan dokter spesialis agar FK UKI bisa lebih maju," tegasnya.

Di penghujung sambutannya, Wamenkes Benny mengingatkan bahwa usia 73 tahun bukan sekadar angka, melainkan representasi dari warisan intelektual, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab moral yang harus terus dijaga oleh seluruh civitas academica UKI. Ia berpesan agar kampus yang berdiri sejak era Dewan Gereja-gereja Indonesia ini tetap mempertahankan marwahnya sebagai institusi yang mencetak lulusan unggul sekaligus berintegritas.

"Mari kita buktikan bahwa UKI bisa melahirkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter dan beriman," pungkasnya.

 

 

Sumber : https://kemkes.go.id/id/peringati-dies-natalis-ke-73-uki-kemenkes-komit-perkuat-sdm-dan-akselerasi-ppds 

Baca Terusannya »»  

Wamenpar Titipkan Tiga Pesan Bekal Masa Depan untuk 359 Lulusan Poltekpar Palembang

 

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa berpesan kepada 359 lulusan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berani bersaing di tingkat global, serta menjadikan kekayaan budaya dan identitas bangsa sebagai kekuatan dalam membangun masa depan pariwisata Indonesia.

^{Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat sambutan pada Upacara Wisuda Poltekpar Palembang secara daring dari Jakarta, Kamis (15/10/2026).}

Pesan tersebut disampaikan Wamenpar Ni Luh Puspa saat menghadiri Upacara Wisuda Poltekpar Palembang secara daring dari Jakarta, Kamis (15/10/2026).

"Kita tidak harus meninggalkan identitas untuk menjadi bagian dari dunia. Sebaliknya, identitas itulah yang membuat kontribusi kita memiliki nilai dan keunikan," ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Wamenpar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pimpinan, dosen, sivitas akademika Poltekpar Palembang, serta para orang tua yang telah mendampingi dan mendukung perjalanan pendidikan para wisudawan hingga berhasil menyelesaikan studi.

Menurut Wamenpar, kelulusan bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal bagi para lulusan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Bekal tersebut diharapkan dapat menghasilkan karya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan pariwisata Indonesia.

Sebanyak 359 mahasiswa yang diwisuda berasal dari jenjang Diploma III dan Sarjana Terapan (Diploma IV), yang mencakup empat program studi, yakni Pengelolaan Konvensi dan Acara, Divisi Kamar, Tata Hidang, dan Seni Kuliner.

Wamenpar menilai setiap bidang keahlian tersebut memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menghadirkan pengalaman wisata berkualitas, meningkatkan standar pelayanan, serta membangun ekosistem pariwisata nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Di balik kesiapan para lulusan memasuki dunia profesional, Wamenpar juga menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan vokasi dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi komitmen Poltekpar Palembang dalam menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang relevan dengan perkembangan industri, sekaligus menanamkan karakter dan nilai-nilai budaya Indonesia kepada para mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar Ni Luh Puspa juga mengajak para lulusan untuk menyambut masa depan dengan optimisme seiring dengan pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional yang membuka semakin banyak peluang bagi tenaga profesional dan wirausaha muda.

Wamenpar juga mengajak para lulusan untuk menyambut peluang di sektor pariwisata dengan optimisme. Sepanjang 2025, Indonesia mencatatkan 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), serta devisa pariwisata sebesar 18,27 miliar dolar AS.

Tren tersebut berlanjut pada Januari–Agustus 2026. Kunjungan wisman mencapai 10,58 juta atau tumbuh 5,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisnus mencapai 842,15 juta atau meningkat 4,29 persen secara tahunan. Pada semester pertama 2026, devisa pariwisata tercatat sebesar 8,43 miliar dolar AS.

“Capaian ini mencerminkan semakin besarnya peran pariwisata dalam menggerakkan perekonomian. Namun, masa depan pariwisata Indonesia tentu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga oleh kualitas pengalaman yang dihadirkan. Di sinilah adik-adik memiliki peran penting dalam membentuk masa depan pariwisata Indonesia,” kata Wamenpar.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan pariwisata harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadirkan pelayanan profesional, pengalaman wisata berkesan, serta manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat.

Wamenpar juga mengingatkan bahwa perjalanan setelah kelulusan tidak selalu berjalan mudah. Para lulusan akan menghadapi berbagai tantangan, pilihan sulit, dan kesempatan baru yang membutuhkan keberanian, ketekunan, serta kemampuan untuk terus belajar.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, ia berpesan agar seluruh pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Poltekpar Palembang dijadikan fondasi untuk mengambil keputusan dan menentukan arah masa depan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan waktu yang berbeda untuk mencapai keberhasilan. Karena itu, para lulusan tidak perlu terburu-buru membandingkan pencapaian diri dengan orang lain, melainkan terus bertumbuh dengan keyakinan, kerja keras, dan kesetiaan pada nilai-nilai yang telah membentuk karakter mereka.

“Sekali lagi, selamat menyongsong masa depan dan berbagai kesempatan baru yang menanti. Semoga perjalanan adik-adik semua senantiasa dipenuhi dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk menghadirkan karya yang bermakna bagi masyarakat, bagi bangsa, dan tentunya bagi pariwisata Indonesia,” ujar Wamenpar.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan Abadi, berharap para lulusan Poltekpar Palembang tidak hanya menjadi tenaga profesional yang kompeten, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menurutnya, kemampuan berwirausaha menjadi salah satu bekal penting bagi lulusan pendidikan vokasi pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah potensi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.

Kurniawan juga mengajak para lulusan menjadi generasi yang berani melampaui batas, teguh menjaga warisan budaya, dan siap memperkenalkan keunggulan Indonesia kepada dunia.

Ia berpesan agar ilmu pengetahuan dijadikan bekal, karakter sebagai kekuatan, budaya sebagai identitas, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tujuan dalam meniti perjalanan profesional.

“Mari kita jadikan momentum wisuda ini sebagai langkah bersama untuk membangun pariwisata Sumatera Selatan agar semakin dikenal, semakin berdaya saing, dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan,” kata Kurniawan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Poltekpar Palembang Iwan Riyadi menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan kepada Poltekpar Palembang dalam mendidik dan mempersiapkan generasi muda untuk berkiprah di industri pariwisata.

Iwan menjelaskan bahwa sebanyak 359 mahasiswa resmi diwisuda pada tahun ini. Lulusan program Diploma III terdiri atas 120 mahasiswa Program Studi Seni Kuliner, 104 mahasiswa Program Studi Divisi Kamar, dan 90 mahasiswa Program Studi Tata Hidang.

Sementara itu, Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara pada jenjang Diploma IV meluluskan 39 mahasiswa.

Para lulusan tersebut mencatatkan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 3,61, yang mencerminkan capaian akademik memuaskan selama menjalani pendidikan.

Capaian membanggakan lainnya adalah sebanyak 140 mahasiswa telah berhasil memperoleh pekerjaan di industri sebelum mengikuti prosesi wisuda. Hal ini menunjukkan adanya keterhubungan antara pendidikan vokasi yang diselenggarakan Poltekpar Palembang dan kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Iwan berharap para lulusan mampu memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk menghadirkan inovasi, menjaga profesionalisme, dan memberikan kontribusi positif bagi industri serta masyarakat.

“Anak-anakku sekalian, ketika keluar dari ruangan ini, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jadilah pribadi yang rendah hati, tetapi berani. Berlayarlah melampaui batas, selalu berpijak pada nilai kebudayaan, dan taklukkan dunia. Atas nama seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Palembang, saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian,” ujar Iwan. 

 

 Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-wamenpar-titipkan-tiga-pesan-bekal-masa-depan-untuk-359-lulusan-poltekpar-palembang

Baca Terusannya »»  

Menteri Kebudayaan RI Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Fiji Melalui Pelindungan Warisan Budaya dan Pengembangan Industri Kreatif

 

Yogyakarta, 15 Oktober 2026 — Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mendorong penguatan kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Fiji melalui pelindungan warisan budaya, pertukaran seniman, serta pengembangan industri budaya dan kreatif. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Multi-Etnis, Kebudayaan, Warisan, dan Seni Fiji, Charan Jeath Singh, di sela-sela penyelenggaraan Indonesia-Pacific Cultural Connect 2026 guna memperkuat hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 52 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Menbud Fadli Zon menekankan pentingnya membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kesamaan tradisi dan potensi kebudayaan kedua negara. Salah satu peluang yang dibahas ialah penjajakan nominasi bersama tradisi budaya takbenda ke UNESCO, termasuk tradisi memasak bersama menggunakan batu panas yang dikenal sebagai bakar batu di sejumlah wilayah Indonesia dan memiliki kemiripan dengan praktik seremonial di Fiji.

“Indonesia dan Fiji memiliki hubungan yang telah terjalin lama dan menyimpan banyak potensi kerja sama di bidang kebudayaan. Kita dapat memperkuat hubungan ini melalui pembaruan atau penyusunan kembali nota kesepahaman di bidang kebudayaan dan warisan budaya, yang menjadi payung bagi berbagai program bersama ke depan,” ucap Menbud.

Menbud menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui penguatan kemitraan antarlembaga, program residensi dan pertukaran seniman, produksi karya kolaboratif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Indonesia juga terbuka untuk memperluas keterlibatan Fiji dalam platform kemitraan kebudayaan Indonesia-Pasifik dan berbagai festival kebudayaan di kawasan.

“Sebagai anggota Komite Antarpemerintah UNESCO untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda, Indonesia mendukung kerja sama internasional yang bermakna untuk memperkuat pelindungan warisan budaya takbenda dan peningkatan kapasitas, termasuk di negara-negara kepulauan. Kita dapat menjajaki nominasi bersama atas tradisi yang memiliki kesamaan, sekaligus memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pelestarian kebudayaan,” lanjutnya.

Selain warisan budaya takbenda, Menbud Fadli Zon turut menyoroti potensi bambu sebagai bidang kerja sama yang dapat menghubungkan pengetahuan tradisional, keterampilan kriya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman dalam pemanfaatan bambu untuk berbagai produk, mulai dari bahan bangunan hingga alat musik dan kerajinan, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan industri bambu di Fiji.

“Pengembangan bambu perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemanfaatannya menjadi produk bernilai tambah. Melalui pertukaran tenaga ahli dan penguatan keterampilan masyarakat, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan kriya, membuka peluang ekonomi kreatif, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat kedua negara,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Urusan Multi-Etnis, Kebudayaan, Warisan, dan Seni Fiji, Charan Jeath Singh, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Fiji untuk memperluas kerja sama di bidang kebudayaan. Ia menyebut hubungan bilateral yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade sebagai landasan penting untuk mempererat hubungan antarmasyarakat serta mengembangkan kemitraan di bidang warisan budaya, seni, dan industri kreatif.

“Fiji sangat menghargai hubungan jangka panjang dengan Indonesia dan dukungan yang telah diberikan di berbagai bidang. Kami melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama kebudayaan, khususnya dalam pelestarian warisan budaya, pengelolaan museum, dokumentasi budaya, serta pelindungan pengetahuan dan praktik tradisional bagi generasi mendatang,” jelas Charan Jeath Singh.

Charan juga menyoroti peluang pengembangan industri kreatif berbasis komunitas, termasuk pemanfaatan bambu dan kerajinan tradisional. Menurutnya, kolaborasi dapat diwujudkan melalui pelatihan, pertukaran tenaga ahli, pengembangan produk, serta promosi karya budaya di pasar regional dan internasional. Ia berharap kerja sama tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi perajin, perempuan, dan generasi muda untuk berpartisipasi dalam ekonomi kreatif.

“Kami ingin membangun kerja sama yang terarah dan berkelanjutan dengan Indonesia, mulai dari pertukaran seniman dan pelaku budaya hingga peningkatan kapasitas, kemitraan antarlembaga, serta pengembangan usaha kreatif. Kami berharap berbagai peluang yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi lembaga kebudayaan, komunitas, dan masyarakat kedua negara,” harapnya.

Pertemuan bilateral ini turut dihadiri Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T. D. Retnoastuti; Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori; serta Dewan Penasihat Menteri Bidang Pengembangan Strategi dan Optimalisasi Pengelolaan Museum, Putu Supadma Rudana.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Fiji melalui kerja sama kebudayaan yang berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan berkomitmen menindaklanjuti peluang kolaborasi yang telah dibahas untuk memperkuat pelindungan warisan budaya, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan industri kreatif kedua negara.

 

 

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/menteri-kebudayaan-ri-dorong-penguatan-kerja-sama 

Baca Terusannya »»  

Wujudkan Keadilan Pajak Ekonomi Digital dan Aset Kripto, Kementerian Keuangan Tegaskan Tiga Prioritas Utama

 

 

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan perdagangan aset kripto. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman dalam Keynote Speech yang disampaikan dalam acara International Seminar: Taxes, Digital Economy, and Cryptoassets di Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Batas fisik dalam dunia usaha kini makin terkikis, namun prinsip dasar keadilan perpajakan (tax fairness) harus tetap dijaga. Hingga Agustus 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai 23 juta akun. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan pentingnya kepastian dan kejelasan regulasi bagi seluruh pengguna dan pelaku usaha.

Untuk merespons perkembangan ekonomi digital dan perdagangan aset kripto, Kementerian Keuangan menekankan tiga prioritas utama dalam tata kelola perpajakan digital. Pertama, menciptakan ketentuan perpajakan yang adil dan mudah dipatuhi melalui kejelasan kewajiban, kemudahan pembayaran, serta layanan bantuan bagi wajib pajak. Kedua, memperkuat kejelasan kewenangan dan akuntabilitas antarlembaga, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan perdagangan aset kripto sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketiga, memperkuat pertukaran informasi lintas negara melalui penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pertukaran data yang akurat dan aman.

Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyediaan barang dan layanan publik sesuai dengan konsep islam yaitu Maslahah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk memberikan manfaat riil bagi kemaslahatan masyarakat, seperti program renovasi 1.397 madrasah senilai hampir USD 220 juta pada periode 2025–2026 serta efisiensi biaya ibadah haji hingga USD 180 lebih terjangkau bagi 221.000 jemaah haji Indonesia.

"Perpajakan yang adil sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan," tutup Wamenkeu Nurkholisoh.
 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Keadilan-Pajak-Ekonomi-Digital 

Baca Terusannya »»  

Pariwisata Indonesia Tumbuh Tangguh, Investasi dan Peluang Usaha Menguat

 

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, penguatan konektivitas, daya saing, dan ketahanan kebijakan menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan pariwisata Indonesia sekaligus memperluas peluang usaha dan investasi.

Fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid menjadi modal penting bagi pengembangan sektor pariwisata. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi pada September 2026 terkendali di angka 3,28%, sementara investasi meningkat 7,2% menjadi Rp1.010,6 triliun, yang lebih dari separuhnya terealisasi di luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di atas 5% selama 5 kuartal berturut-turut mencerminkan ketahanan permintaan domestik dan keberlanjutan investasi yang mendukung pengembangan pariwisata nasional.

“Bagi sektor pariwisata, stabilitas ekonomi sangat penting karena daya beli masyarakat yang lebih kuat mendorong perjalanan domestik, sementara investasi mendukung pembangunan infrastruktur, akomodasi, dan peningkatan layanan,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo saat membacakan keynote speech Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026 di Jakarta, Kamis (15/10).

Di tengah tekanan yang dihadapi industri pariwisata global, pariwisata Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif tangguh. Pada semester I 2026, kunjungan wisatawan internasional secara global hanya tumbuh 0,4%, sementara kawasan Timur Tengah mencatat penurunan 22%, dan Asia Tenggara mengalami kontraksi 1%. Sebaliknya, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,71%. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta kunjungan, meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mendekati 99% dari tingkat kunjungan pada periode yang sama sebelum pandemi. Capaian ini menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata Indonesia terus berlanjut dan semakin mendekati tonggak pencapaian penting.

Kontribusi pariwisata juga tercermin dari pergerakan ekonomi domestik, penerimaan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Sepanjang tahun 2025, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan, menghasilkan devisa pariwisata sebesar USD18,28 miliar, serta mendukung 25,91 juta lapangan kerja. Sektor ini berkontribusi langsung sebesar 3,97% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara nilai investasi sektor ini mencapai Rp73,55 triliun.

Momentum positif tersebut berlanjut pada tahun 2026, di mana perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta perjalanan hingga Agustus, meningkat 4,29%, dengan devisa pariwisata pada semester I 2026 mencapai USD8,43 miliar. Investasi sektor pariwisata juga tumbuh 16,64%, lebih dari dua kali lipat laju pertumbuhan investasi nasional. Capaian tersebut semakin menegaskan potensi pariwisata dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah menempatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak strategis pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pada 2026, sektor pariwisata ditargetkan menarik 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan berkontribusi sebesar 4,5–4,7% terhadap PDB. Pencapaian target-target tersebut tentu membutuhkan kebijakan terkoordinasi yang mampu mendorong permintaan sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata.

Guna mendorong permintaan dan memperkuat konektivitas, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun, mencakup diskon transportasi dan insentif perpajakan untuk mendorong perjalanan wisata domestik. Dukungan lainnya mencakup pemberian keringanan PPh bagi 552.000 pekerja sektor perhotelan, pengembangan keterampilan bagi 400.000 tenaga kerja pariwisata setiap tahun, serta perluasan akses visa dan konektivitas udara. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterjangkauan, aksesibilitas, dan kualitas layanan pariwisata.

“Kami juga ingin menyoroti betapa mendesaknya inovasi dan efisiensi di sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah akan mengembangkan ekosistem yang mendorong pelaku usaha pariwisata untuk menghasilkan desain produk kreatif dengan harga yang kompetitif,” imbuh Wamenko Dradjad.

Selain memperkuat permintaan, pengembangan pariwisata membutuhkan inovasi produk, efisiensi usaha, dan peningkatan kualitas pengalaman wisata. Kekayaan alam dan budaya Indonesia perlu dioptimalkan melalui penawaran wisata yang kreatif dan kompetitif, termasuk penyelenggaraan acara yang memadukan pariwisata dengan olahraga, musik, serta industri kreatif untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas. Pemerintah juga mendorong penguatan industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dengan menarik lebih banyak acara bisnis internasional dan menghubungkan penyelenggara dengan pelaku usaha lokal. Upaya tersebut memerlukan kolaborasi erat antara Pemerintah dan industri agar potensi destinasi dapat diterjemahkan menjadi peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja yang lebih luas.

“Visi kita sangat jelas. Pariwisata perlu menciptakan lapangan kerja berkualitas, memberdayakan masyarakat lokal, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani, Ketua Steering Committee WITF Budi Tirtawisata, Asperkeu Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, dan Ketua IHLC Sapta Nirwandar.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7158/pariwisata-indonesia-tumbuh-tangguh-investasi-dan-peluang-usaha-menguat 

Baca Terusannya »»