Permudah Layanan Pajak Kendaraan Bermotor, Jateng Berlakukan Pembayaran Tanpa KTP Pemilik Lama

 

SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah memperlakukan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik lama. Kebijakan itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, tanpa mengubah ketentuan dasar kepemilikan dan registrasi kendaraan bermotor.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, kebijakan Tim Pembina Samsat Jateng itu berlaku mulai 24 April hingga 31 Desember 2026, sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pembina Samsat seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada 22–23 April 2026 di Semarang.

Ditambahkan, kebijakan tersebut difokuskan pada kemudahan pembayaran pajak tahunan, tanpa mengesampingkan kewajiban administrasi kendaraan.

“Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pembayaran PKB tahunan, khususnya bagi kendaraan yang belum dilakukan balik nama, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi,” ujarnya, saat dikonfirmasi Sabtu (25/4/2026).

Masrofi menegaskan, kemudahan itu bersifat terbatas, dan tidak mengubah status kepemilikan kendaraan maupun kewajiban registrasi yang berlaku.

“Pelayanan ini hanya memfasilitasi pembayaran pajak tahunan. Status kepemilikan kendaraan tetap mengacu pada dokumen yang sah, dan kewajiban balik nama tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, terang Masrofi, wajib pajak tetap diminta memenuhi persyaratan administratif, antara lain menunjukkan STNK asli, melampirkan identitas diri, serta menandatangani surat pernyataan kepemilikan kendaraan.

“Surat pernyataan tersebut memuat kesanggupan untuk melakukan proses balik nama pada tahun berikutnya, serta menjadi bagian dari penataan administrasi kendaraan,” jelasnya.

Ditambahkan, kebijakan pembayaran PKB tanpa KTP pemilik lama tersebut sekaligus menjadi langkah transisi, untuk mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor secara bertahap.

“Kami tegaskan kebijakan ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Setelah itu, pelayanan kembali mengikuti ketentuan yang berlaku, dan masyarakat diharapkan telah melakukan proses balik nama,” tegas Masrofi.

Menurutnya, kebijakan itu juga menjawab kendala yang kerap dihadapi masyarakat, khususnya pada kendaraan yang telah berpindah tangan namun belum dilakukan balik nama. Sehingga dapat mendorong kepatuhan pembayaran pajak.

Masrofi juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan itu secara optimal, seiring adanya dukungan kebijakan yang mendorong percepatan penataan administrasi kendaraan.

Layanan pembayaran PKB tanpa KTP pemilik lama saat ini tersedia melalui Samsat secara langsung, dengan tetap mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku. Evaluasi akan terus dilakukan, untuk memastikan layanan berjalan optimal, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Melalui kebijakan ini, Tim Pembina Samsat Jawa Tengah menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, terukur, dan tetap selaras dengan ketentuan administrasi kendaraan bermotor.

Sebelumnya, Gubernur Ahmad Lutfhi juga nenberikan kemudahan melalui relaksasi pajak. Salah satunya, memberikan potongan langsung sebesar 5% dari nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ada pula pembebasan bea balik nama untuk kendaraan bekas. Melalui kemudahan tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/permudah-layanan-pajak-kendaraan-bermotor-jateng-berlakukan-pembayaran-tanpa-ktp-pemilik-lama/ 

Baca Terusannya »»  

Panggil Menaker Yassierli, Presiden Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi

 

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Menaker melaporkan perkembangan dari program strategis ketenagakerjaan khususnya di bidang pengembangan kompetensi dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja nasional.

“Pertama kan Magang Nasional itu sudah selesai batch satu sebanyak 14 ribu sekian orang. Tadi saya laporkan, termasuk hasil evaluasi,” ujar Menaker.

Yassierli menjelaskan bahwa hasil dari magang nasional yakni para peserta mendapatkan sertifikasi secara gratis yang ada di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi peserta magang batch satu sekarang sedang menyiapkan diri untuk melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Itu saya sampaikan, alhamdulillah respons beliau baik,” katanya.

Terkait rencana penambahan kuota magang nasional, Menaker menyampaikan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari program yang telah berjalan telah disampaikan. “Nanti akan tentu di-follow up dengan kementerian teknis yang lainnya, Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, dan seterusnya,” tambahnya.

Selain program magang nasional, Menaker juga melaporkan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional batch satu yang saat ini tengah berjalan. Yassierli menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau dua kelompok sasaran.

“Jadi kita punya program untuk lulusan perguruan tinggi dan kita juga punya program untuk lulusan SMA dan SMK. Jumlahnya 10.500 orang, tadi saya juga laporkan,” jelasnya.

Menaker menekankan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja nasional. Hal ini turut didukung dengan sebaran balai pelatihan Kemnaker yang ada di berbagai daerah.

“Kita sudah punya sekian skema dan seterusnya, dan alhamdulillah beliau dukung. Dan ini akan menjadi salah satu program prioritas kita di tahun 2026 ini,” tandasnya.

Hal ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, sekaligus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/berita-lainnya/panggil-menaker-yassierli-presiden-prabowo-terima-laporan-capaian-program-magang-nasional-dan-pelatihan-vokasi/ 

Baca Terusannya »»  

Usai Dilantik, Jumhur Hidayat Siap Benahi Isu Pengelolaan Sampah

 

 

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/04/2026). Usai menjalani prosesi pelantikan, Jumhur menyampaikan bahwa terdapat sejumlah agenda yang siap untuk segera dijalankan. 

“Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah, kita juga secara bertahap berarti akan mengikuti global standard, berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu,” ujarnya kepada awak media. 

Jumhur pun menyatakan optimismenya dalam mengemban tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Apalagi menurutnya, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan hidup. 

“Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik,” katanya. 

Selain agenda teknis dan regulasi, Jumhur juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jumhur pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berkampanye demi menjadikan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari keseharian hidup.

“Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup mulai di habit di hati kita, habit of our heart tentang lingkungan hidup. Kalau itu terjadi insyaallah dampaknya akan makin baik ke depan,” tuturnya.



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/usai_dilantik_jumhur_hidayat_siap_benahi_isu_pengelolaan_sampah

Baca Terusannya »»  

Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari Siap Perkuat Strategi Komunikasi Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/04/2026), termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari. Usai pelantikan, keduanya menyampaikan komitmen untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar semakin efektif dan tepat sasaran.

Dalam keterangannya, Hasan menjelaskan bahwa dirinya akan berperan sebagai penasihat strategis yang membantu Presiden dalam memperkuat arah komunikasi dan substansi pesan pemerintah. Hasan menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita, pemahaman, atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah,” ujar Hasan kepada awak media usai pelantikan.

Sementara itu, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah merupakan tanggung jawab besar. Hal tersebut disampaikan Qodari seiring dengan banyaknya program pemerintah yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat secara komprehensif.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) insyaallah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari. 

Selain itu Qodari menyampaikan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan mendasar, sehingga membutuhkan upaya komunikasi yang masif dan terkoordinasi dengan baik. Qodari juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan kehadiran media sosial yang turut memengaruhi arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkap Qodari.

Lebih lanjut Qodari juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, serta insan media. Qodari optimistis, dengan kerja sama yang erat, komunikasi pemerintah dapat semakin optimal dalam menyampaikan berbagai kebijakan dan program kepada publik



Sumber : https://setneg.go.id/baca/index/hasan_nasbi_dan_muhammad_qodari_siap_perkuat_strategi_komunikasi_nasional

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-kepala-staf-kepresidenan-kepala-badan-komunikasi-pemerintah-dan-kepala-badan-karantina-indonesia/ 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Lantik Hanif Faisol Nurofiq, Mohammad Jumhur Hidayat, dan Hasan Nasbi

 

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian menandatangani berita acara pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 dan penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-hanif-faisol-nurofiq-mohammad-jumhur-hidayat-dan-hasan-nasbi/ 

Baca Terusannya »»  

Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara di Istana Negara

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/04/2026). Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan struktur pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional.

Pada kesempatan tersebut, Presiden melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026.

Selain itu, Presiden juga melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi berdasarkan Keppres Nomor 53/P Tahun 2026.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, berdasarkan Keppres Nomor 52/P Tahun 2026. Sementara itu, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026.

Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan, yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran kepada para pejabat yang baru dilantik.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/wapres-gibran-dampingi-presiden-prabowo-lantik-sejumlah-pejabat-negara-di-istana-negara/ 

Baca Terusannya »»  

Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital

 

 

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, termasuk transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta peluang kerja baru di sektor green jobs (pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi).

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan jabatan bertajuk Future-Proofing Your Career: Navigating the Green Job Wave 2026 yang diikuti mahasiswa dan alumni Polteknaker di Jakarta, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Estiarty.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurut Estiarty, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, yang tercermin dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industri maupun kewirausahaan.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat. Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).

Estiarty menilai, generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear.
“Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.  “Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah,” ujar Yoki.

Melalui pembekalan tersebut, Kemnaker berharap lulusan Polteknaker semakin siap menghadapi transformasi dunia kerja dan perkembangan green jobs dengan kompetensi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing.

 

 

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perkuat-pembekalan-mahasiswa-hadapi-green-jobs-dan-dunia-kerja-digital 

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM, Pastikan Stabilitas Energi Nasional di Tengah Geopolitik Global

 

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pemerintah terus memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan juga tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi global.

“Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin. Dari semua spek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi, alhamdulillah sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dengan Selat hormuz, kita masih stabil,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil menyebut pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman dengan stok yang berada di atas batas minimum nasional. “Menyangkut dengan crude kita dalam rangka pengembangan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi, relatif nggak ada masalah,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Menurut Bahlil, saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

“Sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG (compressed natural gas). Tapi ini masih dalam pembahasan. Saya harus finalisasi dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita dari sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” ungkap Bahlil.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjalankan strategi besar dalam menghadapi potensi krisis energi global, antara lain dengan mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel seperti B50 untuk mengurangi impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol seperti E20 untuk bensin.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol. E20. Itu adalah bagian salah satu strategi,” imbuh Bahlil.

Dengan kombinasi stabilitas pasokan jangka pendek dan transformasi energi jangka panjang, pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin mandiri dalam menghadapi dinamika energi dunia.

 

 

Sumber : https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-panggil-menteri-esdm-pastikan-stabilitas-energi-nasional-di-tengah-geopolitik-global/ 

Baca Terusannya »»  

Terima Silaturahmi Ponpes Miftahul Huda II Ciamis, Wapres Dukung Digitalisasi di Lingkungan Pesantren

 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima silaturahmi keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda II Bayasari, Ciamis, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (27/04/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren, serta pemanfaatan teknologi digital.

Audiensi yang dipimpin oleh Dewan Kiai K.H. Iqbal Syihabudin tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kiai Iqbal menyatakan bahwa tujuan kedatangan mereka untuk mengundang Wapres menghadiri reuni alumni yang rutin diselenggarakan melalui Himpunan Alumni Miftahul Huda II (HAMIDU). Kegiatan tahun ini direncanakan berlangsung pada 29–31 Mei 2026.

“Kami dari pesantren itu suka mengadakan rutinitas reuni alumni. Namanya itu Himpunan Alumni Miftahul Huda II (HAMIDU). Kebetulan, itu kita adakan di akhir bulan Mei, tanggal 29, 30, sampai 31. Itu berbagai rangkaian acara nanti digelar dan kami kirimkan undangan ke Pak Wapres untuk bisa memberikan pengarahan dan silaturahim kepada para santri di Miftahul Huda II,” jelas Kiai Iqbal Syihabudin usai pertemuan.

Selain menghadiri kegiatan reuni alumni, Wapres juga diharapkan dapat meresmikan perguruan tinggi yang tengah dalam proses pendirian sebagai bagian dari pengembangan pendidikan formal di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Huda II.

“Kebetulan kami pun dari Pesantren Miftahul Huda II lagi proses pendirian perguruan tinggi. Nah, itu kami ingin nanti Pak Wapres bisa meresmikan Perguruan Tinggi An-Nawawi yang akan di-launching pada acara reuni alumni,” imbuhnya.

Wapres menyambut baik berbagai inisiatif pendidikan tersebut, termasuk penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) bagi santri serta masyarakat.

“Dia [Wapres] menerima kami dengan bahagia dan dia punya program kan untuk anak didik dengan program AI-nya, dengan program digital hari ini. Nah, dia sangat menyambut antusias karena nanti yang akan diberikan pengarahan di pesantren itu adalah program dia langsung dengan anak didik dan masyarakat,” urai Kiai Iqbal.

Turut hadir dalam audiensi, Koordinator Alumni K.H. Ade Hidayat, Ketua Gerakan Santri Indonesia (GSI) Jawa Barat Dian Prayoga, dan Ikin Syodikin.

 

Sumber : https://www.wapresri.go.id/terima-silaturahmi-ponpes-miftahul-huda-ii-ciamis/ 

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Targetkan 3.000 Rumah Subsidi di Papua 2026, Kolaborasi Diperkuat

 

Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua dalam mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau, Minggu (26/4/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.

Menteri Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, pemerintah telah menyiapkan kuota rumah subsidi untuk wilayah Papua pada tahun 2026 sebanyak 3.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan pelaku usaha terkait tantangan serta peluang pembangunan perumahan di Papua, mulai dari aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir menyampaikan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-targetkan-3000-rumah-subsidi-di-papua-2026-kolaborasi-diperkuat

Baca Terusannya »»  

Kementerian PKP Bedah 607 Rumah di Kota Sorong Dari Total 22.000 Rumah Dibedah di Papua

 

Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Papua dengan Kota Sorong sebagai lokasi peluncuran. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia, Sabtu (25/4/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Menteri Ara.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri PKP juga melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima bantuan BSPS untuk memastikan kondisi di lapangan serta kesiapan pelaksanaan program. Peninjauan dilakukan di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Anggota DPR RI Komisi V Faujia Helga sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Ara juga memaparkan peningkatan signifikan alokasi BSPS di wilayah Papua, khususnya Kota Sorong. “Tahun lalu alokasi BSPS untuk Kota Sorong hanya 40 unit, tahun 2026 ini kita tingkatkan menjadi 607 unit. Secara keseluruhan, di Papua terdapat 42 kabupaten/kota, dan kita pastikan setiap kabupaten/kota minimal mendapatkan 500 unit. Dengan demikian, total alokasi BSPS di seluruh Papua kurang lebih mencapai 22.000 unit,” tegasnya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Menteri Ara juga menemukan adanya sejumlah rumah yang secara kondisi layak menerima bantuan, namun belum dapat lolos verifikasi administrasi.

“Dari hasil peninjauan, ada beberapa rumah yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, tetapi belum bisa lolos verifikasi karena kekurangan dokumen administrasi. Saya minta kepada Wali Kota untuk membantu melengkapi persyaratan tersebut agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Simulasi dilakukan untuk 7 penerima bantuan dengan total biaya awal pembelian bahan bangunan sebesar Rp150.500.000.

Dari proses tersebut, diperoleh efisiensi sebesar 10,34 persen sehingga nilai belanja menjadi Rp134.934.000. Dengan demikian terdapat selisih efisiensi sebesar Rp15.566.000 yang dikembalikan kepada masyarakat untuk dibelikan tambahan bahan bangunan guna meningkatkan kualitas rumah yang dibangun.

Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan bahwa kebutuhan penanganan RTLH di wilayahnya masih cukup besar. “Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Sorong saat ini diperkirakan mencapai sekitar 18.000 unit. Oleh karena itu, program BSPS ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Menteri Ara menegaskan bahwa pendekatan program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. “Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan rasa memiliki,” jelasnya.

Peluncuran program di Kota Sorong ini diharapkan menjadi momentum percepatan pelaksanaan BSPS di wilayah Papua secara lebih luas, mengingat masih tingginya kebutuhan penanganan RTLH di kawasan tersebut.

Kementerian PKP memastikan pelaksanaan program dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan. Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui penggunaan bahan bangunan lokal serta pelibatan tenaga kerja setempat.

Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar masyarakat dapat merasakan manfaat hunian yang layak dan berkelanjutan. 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pkp-bedah-607-rumah-di-kota-sorong-dari-total-22000-rumah-dibedah-di-papua

Baca Terusannya »»  

Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI

 Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyatakan  bahwa ijazah akademik bukan lagi jaminan tunggal untuk memenangkan persaingan  di pasar kerja global yang kian dinamis. Menaker mengimbau para lulusan  perguruan tinggi untuk membekali diri dengan strategi "Triple Readiness" (Tiga Kesiapan) guna menghadapi disrupsi teknologi,  khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina yang bertajuk "Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju" di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dalam orasinya, Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran  lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn, ia menyebutkan bahwa 80 persen judul pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu.  Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan  terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah  standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," ujar Yassierli di hadapan para wisudawan.

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy. Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Menaker menjelaskan, lulusan  perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan  dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced  digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs). Ia  mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, Human  Skills Readiness. Di  tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills  seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

"AI  tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI," tambahnya.

Ketiga, Market  Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karenanya, Ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

Dalam acara tersebut, Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI.  Berdasarkan survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak  akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI. Hal ini  sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia  Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

​"Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami  melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih  mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir," tegasnya.

Di akhir orasinya, Menaker menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan  akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa. Melalui 44 Balai  Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling. 

​"Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas  dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi," pungkas Menaker.

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-lulusan-perguruan-tinggi-harus-miliki-strategi-triple-readiness-hadapi-era-ai

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Bangun Hunian Layak bagi Warga Pinggir Rel Pasar Senen, Seskab Teddy Tinjau Langsung

 

Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan pinggir rel kereta api. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat perkotaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan hunian difokuskan antara lain di kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta, yang selama ini masih terdapat warga yang tinggal dalam kondisi terbatas.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah sedang membangun hunian yang layak dan nyaman bagi warga yang selama ini masih harus tinggal tepat di pinggir rel kereta api, khususnya di kawasan Pasar Senen, hanya 2 km dari pusat ibu kota,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Pada Sabtu pagi, 25 April 2026, Seskab Teddy bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Bobby Rasyidin, meninjau langsung perkembangan pembangunan hunian tersebut. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Seskab juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut pada 26 Maret 2026, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang tinggal di sekitar rel kereta.

“Bapak Presiden sendiri sempat mendadak mengunjungi lokasi pemukiman warga tersebut, tepat 1 bulan lalu, pada 26 Maret 2026,” ungkapnya.

Hunian baru yang tengah dibangun berlokasi sekitar 500 meter dari rel kereta Pasar Senen. Kawasan ini dirancang dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain tempat tinggal yang layak, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), akses air bersih, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak.

“Pembangunan pun dilaksanakan dengan cepat, berkat kerja sama yang erat antara Kementerian Perumahan dan beberapa BUMN terkait,” lanjut Seskab.

Program penataan kawasan ini tidak hanya difokuskan di Pasar Senen, tetapi juga akan diperluas ke wilayah lain secara bertahap. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas permukiman warga secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kurang layak.

“Penataan pemukiman menjadi lebih layak juga akan dilakukan di tempat lain secara bertahap dan berkala,” pungkas Seskab.

Dari pinggir rel menuju hunian bermartabat, ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi lompatan peradaban. Negara hadir, bekerja, dan memastikan bahwa setiap warga berhak atas kehidupan yang lebih baik.

Sumber : https://setkab.go.id/pemerintah-bangun-hunian-layak-bagi-warga-pinggir-rel-pasar-senen-seskab-teddy-tinjau-langsung/

Baca Terusannya »»  

Hari Keempat Operasional Haji 2026, 15.349 Jemaah Telah Diberangkatkan

 

Jakarta (Kemenhaj) — Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari keempat sebanyak 40 kelompok terbang (kloter) dengan total 15.349 jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, 9.884 jemaah yang tergabung dalam 25 kloter telah tiba di Madinah.

"Hingga hari keempat operasional, 40 kloter dengan 15.349 jemaah sudah diberangkatkan, dan 9.884 jemaah telah tiba di Madinah. Kami memastikan seluruh proses berjalan lancar dengan layanan yang terus dioptimalkan,” ujar Ichsan Marsha, Juru Bicara Kemenhaj.

Kementerian Haji dan Umrah juga mencatat perkembangan layanan kesehatan di Daerah Kerja (Daker) Madinah. Sebanyak 93 jemaah menjalani rawat jalan, 2 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 1 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

"Kami menaruh perhatian serius pada aspek kesehatan. Setiap laporan menjadi dasar penguatan layanan agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” lanjut Ichsan.

Kemenhaj turut menyampaikan duka cita atas wafatnya satu jemaah haji asal kloter SOC-3, Rodiyah (68), akibat serangan jantung. Pemerintah memastikan pemenuhan hak jemaah, termasuk pelaksanaan badal haji.

Dalam rangka menjaga kondisi fisik jemaah, Kemenhaj menegaskan kepada PPIH embarkasi untuk meminimalisir kegiatan seremonial saat pelepasan.

Sementara itu, jemaah yang telah berada di Madinah diimbau mewaspadai kondisi cuaca yang diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius dengan kelembapan sekitar 25 persen.

"Kami mengimbau jemaah menjaga stamina, memperbanyak minum, dan mengikuti arahan petugas. Cuaca cukup panas, sehingga penting menjaga kondisi tubuh,” tegas Ichsan.

Kementerian juga menegaskan komitmennya menghadirkan layanan Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan, sebagai bentuk keberpihakan negara dalam pelayanan ibadah haji.

 

Sumber :  https://haji.go.id/berita/hari-keempat-operasional-haji-2026-15349-jemaah-telah-diberangkatkan-1777014983521

Baca Terusannya »»  

Panggil Kapolri, Presiden Prabowo Bahas Keamanan Nasional dan Program Strategis Polri

 

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 April 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait keamanan nasional serta kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor.

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dan Kapolri juga membahas penguatan sinergi antara Kepolisian dengan berbagai lembaga dan sektor terkait dalam mendukung program-program nasional.

“Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Seskab Teddy.

 

Sumber :  https://presidenri.go.id/berita-lainnya/panggil-kapolri-presiden-prabowo-bahas-keamanan-nasional-dan-program-strategis-polri/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Terima Menteri Investasi, Dorong Percepatan Hilirisasi di 13 Lokasi di Tanah Air

 

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/04/2026

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di tanah air.

Selain itu, Seskab juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. 

“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral. Presiden Prabowo memerintahkan program hilirasasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.

“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab.

Langkah ini menegaskan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir. 

 

Sumber; https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_terima_menteri_investasi_dorong_percepatan_hilirisasi_di_13_lokasi_di_tanah_air

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Tinjau Menteng Tenggulun, Penataan Kawasan Dikebut, Hunian Ditingkatkan, Ekonomi Didorong

 

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung progres penataan kawasan permukiman di Menteng Tenggulun, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target serta menjaga kualitas hasil pembangunan di lapangan.

Penataan kawasan Menteng Tenggulun dilaksanakan melalui skema kolaborasi lintas sektor tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari target 152 unit rumah, saat ini sebanyak 101 unit telah dalam proses pengerjaan.

“Kita ingin memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan hasilnya benar-benar berkualitas. Ini bukan hanya soal membangun rumah, tapi membangun lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Ara.

Selain renovasi rumah, penataan kawasan juga mencakup pembangunan boulevard sepanjang kurang lebih 300 meter yang dilengkapi area parkir, ruang komunal, taman bermain, ruang terbuka hijau, serta fasilitas dasar seperti toilet bersama. Pembangunan jembatan penyeberangan juga dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan kenyamanan warga.

Menteri Ara menegaskan bahwa penataan kawasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga visual dan sosial. Kehadiran mural bertema budaya Indonesia di kawasan menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas lingkungan sekaligus menciptakan ruang yang lebih hidup dan edukatif.

Lebih lanjut, kawasan ini juga diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan kawasan kuliner. Ia mengimbau agar pelaku UMKM dilibatkan secara aktif, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial (CSR) dan penggunaan material dari UMKM lokal.

“Merenovasi rumah sekaligus menumbuhkan ekonominya. Kita jangan ragu memberikan kesempatan bagi UMKM. Libatkan program CSR, bahkan material seperti genteng bisa dari UMKM,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan material bangunan yang aman bagi kesehatan.

“Jangan pakai asbes lagi. Ini untuk kebaikan kesehatan, tidak ada kompromi,” tambahnya.

Lebih jauh, Menteri Ara menegaskan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan pada keberlanjutan kawasan.

“Jangan hanya fokus pada fisik, tapi juga pemberdayaan SDM. Bangun kawasan yang terjaga Kebersihan, keamanan, parkirnya, juga perawatan yang baik. Ini harus menjadi percontohan dari kawasan kumuh menjadi kawasan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru muncul setelah pembangunan selesai.

“Yang paling sulit adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kawasan ini setelah dibangun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut berdialog dengan warga untuk memastikan proses penataan berjalan partisipatif dan memberikan manfaat nyata. 
Penataan kawasan bantaran sungai juga menjadi perhatian, termasuk upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penataan Menteng Tenggulun hingga tuntas, serta menjadikannya sebagai model penataan kawasan berbasis kolaborasi yang terintegrasi antara peningkatan kualitas hunian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-tinjau-menteng-tenggulun-penataan-kawasan-dikebut-hunian-ditingkatkan-ekonomi-didorong

Baca Terusannya »»  

Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja

 

 

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja guna menghadapi transformasi dunia kerja yang kian cepat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja.

Dalam konteks tersebut, ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain penguatan kompetensi, Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja. Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan rekomendasi terbaik dari forum ini,” tuturnya.

Sumber : https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ajak-serikat-pekerja-perkuat-kompetensi-hadapi-transformasi-dunia-kerja

Baca Terusannya »»  

Jaga Ketahanan Pangan, Jateng Perkuat Regenerasi Petani dan Inovasi

TEMANGGUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan regenerasi petani dan melakukan inovasi sektor pertanian, demi menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.

Sebab, regenerasi petani merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, dan menjaga ketahanan pangan yang lebih kuat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada Apel Siaga Penyuluh Pertanian dan Petani Milenial Jawa Tengah, di Agro Center Soropadan, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jumat (24/4/2026).

Sumarno mengapresiasi konsistensi petani milenial dan para alumni pelatihan pertanian, yang terus berkontribusi nyata di lapangan, sekaligus mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bentuk kontribusi nyata di lapangan. Yang lebih penting, bagaimana teman-teman ini mampu mendorong anak-anak muda untuk mau bertani,” ujarnya.

Sekda menyebut, saat ini Jawa Tengah memiliki sekitar 630 ribu petani milenial. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan regenerasi petani, mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun.

“Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan sumber daya manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif,” kata Sumarno.

Dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian, Pemprov Jawa Tengah juga tengah memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian, melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kebijakan itu untuk memastikan lahan pertanian tetap terjaga, dan tidak mudah beralih fungsi. Ke depan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian akan dilindungi secara ketat.

“Kami sedang berproses bersama kabupaten/kota untuk memastikan lahan pertanian terlindungi. Ini penting agar keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga,” jelasnya.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Pemprov Jateng mendorong peningkatan kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya daerah tangkapan air yang berperan penting dalam sistem pertanian.

Ketua Umum Petani Milenial, Rayndra Syahdan Mahmudin menyampaikan, apel ini diikuti oleh 300 penyuluh pertanian dari 17 kabupaten/kota, serta 300 Duta Petani Milenial.

Kegiatan itu diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara petani milenial dan penyuluh, dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

“Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata, bukan hanya di Jawa Tengah tetapi juga secara nasional,” ujarnya.

Rayndra menambahkan, pengembangan petani milenial terus menunjukkan tren positif. Jaringan petani muda di Jawa Tengah kini telah berkembang hingga hampir 35 ribu orang sejak 2019.

Upaya perubahan stigma juga terus dilakukan, agar sektor pertanian semakin diminati generasi muda, sebagai profesi yang produktif dan menjanjikan.

“Stigma anak muda terhadap pertanian memang identik dengan kotor, kucel, kumuh, tidak keren gitu ya. Nah itulah upaya kami dari Duta Petani Milenial untuk mengubah stigma itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares menyampaikan, program swasembada pangan 2026 sejalan dengan visi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Target luas tanam padi pada 2026 ditetapkan mencapai 2,38 juta hektare, dengan realisasi hingga saat ini sebesar 683.782 hektare.

“Setiap hari, penambahan tanam mencapai rata-rata 7.000 hingga 8.000 hektare” ujarnya.

Dikatakan, produksi padi hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 4,69 juta ton gabah kering giling (GKG), dari target total 10,55 juta ton GKG.

Selain padi, berbagai komoditas lain juga terus didorong. Produksi cabai tercatat 80.892 ton, bawang merah 144.705 ton, serta daging sapi 245.747 ton.

“Jawa Tengah juga menjadi kontributor utama produksi bawang putih nasional dengan capaian 63,9 persen,” ucapnya.

Untuk mendukung percepatan produksi, diterapkan berbagai strategi, antara lain peningkatan indeks pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem percepatan tanam berkelanjutan atau pola “sepur”, yang mengintegrasikan proses panen hingga tanam secara cepat guna mengoptimalkan lahan.

“Ini adalah optimalisasi lahan untuk intensifikasi dan percepatan luas tambah tanam di Jawa Tengah,” pungkasnya

 

Sumber ;  https://jatengprov.go.id/publik/jaga-ketahanan-pangan-jateng-perkuat-regenerasi-petani-dan-inovasi/

 

Baca Terusannya »»  

Pimpin Persiapan Porprov Jateng, Taj Yasin Tekankan Perkuat Kebersamaan Berbagai Pihak

 

SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah (Jateng) XVII 2026, agar melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, supaya penyelenggaraannya berjalan dengan lancar dan sukses.

“Porprov ini saya rasa sangat istimewa. Di tengah-tengah efisiensi dan lain sebagainya, tetapi kami punya semangat untuk bagaimana ini benar-benar bisa sukses,” ujarnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Panitia Besar Porprov Jateng XVII, di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jateng, Kota Semarang, Jumat (24/4/2026).

Taj Yasin menekankan, kunci utama menghadapi tantangan tersebut adalah memperkuat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan olahraga. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, hingga pengurus cabang olahraga dan dukungan dunia usaha.

Selama ini, lanjutnya, kolaborasi dengan sektor nonpemerintah telah berjalan, dan perlu terus diperkuat.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kebersamaan dan kolaborasi dari semua pihak, agar pelaksanaan Porprov ini bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Dijelaskan, selain memastikan kelancaran penyelenggaraan, Pemprov Jateng juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pembinaan atlet. Porprov diharapkan menjadi ruang lahirnya atlet-atlet berprestasi, yang memiliki kedisiplinan dan komitmen untuk terus membawa nama Jawa Tengah di ajang yang lebih tinggi.

Sebagai bentuk dukungan jangka panjang, imbuh wagub, pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi dengan kabupaten/ kota, dalam membuka peluang bagi atlet berprestasi untuk memperoleh jaminan masa depan.

“Para atlet ini adalah aset daerah. Kita ingin memastikan mereka tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki jaminan masa depan yang baik,” imbuhnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, semangat kolaborasi itu juga dalam hal penyelenggaraan acara. Dikatakan, pembiayaan Porprov bersumber dari dua jalur utama.

“Pertama, semua biaya yang timbul dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat,” jelasnya.

Menurut Sujarwanto, skema tersebut membuka ruang partisipasi luas dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk turut berkontribusi menyukseskan Porprov, sekaligus memanfaatkan momentum sebagai ajang promosi.

“Artinya kita juga menerima partisipasi dari semua unsur yang ingin menyukseskan Porprov ini, sekaligus menjadi ajang promosi berbagai produk dunia usaha,” imbuhnya.

Selain itu, Sujarwanto juga mendorong pembentukan tim-tim teknis penyelenggaraan, yang melibatkan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan, guna memastikan seluruh aspek pelaksanaan berjalan efektif dan terkoordinasi.

Sebsgsi informasi, Porprov XVII Jateng dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Oktober 2026 di wilayah Semarang Raya, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Grobogan, dan Demak, dengan sebagian cabang olahraga juga digelar di Blora.

Ajang empat tahunan ini akan mempertandingkan 59 cabang olahraga, dengan 830 nomor pertandingan. Dari jumlah itu, setidaknya akan melibatkan 10.528 orang atlet dan pelatih.

Dengan semangat kebersamaan dan penguatan kolaborasi, Pemprov Jateng optimistis Porprov 2026 tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses dalam melahirkan atlet-atlet unggulan, yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/pimpin-persiapan-porprov-jateng-taj-yasin-tekankan-perkuat-kebersamaan-berbagai-pihak/

Baca Terusannya »»  

Sesmenpora Lantik 52 CPNS Menjadi PNS, Tekankan Integritas, Dedikasi, dan Kreativitas

 

Jakarta: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora), Gunawan Suswantoro, melantik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), bertempat di Auditorium Wisma Kemenpora, Jumat pagi (24/4).

Sebanyak 52 CPNS resmi dilantik menjadi PNS berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2026. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji PNS, serta penandatanganan Surat Keputusan yang disaksikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Umum, Mulyani Sri Suhartuti, dan Inspektur Kemenpora, Agus Widaryanto.

Dalam sambutannya, Sesmenpora Gunawan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang resmi diangkat menjadi PNS. Ia menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

“Hari ini saudara-saudara telah sah menjadi PNS di Kemenpora. Saya percaya saudara mampu menjadi penerus yang amanah dan jujur dalam mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia juga mendorong para PNS yang baru dilantik untuk terus mengembangkan kreativitas dan pola pikir yang konstruktif dalam bekerja.

“Kembangkan kreativitas dan pola pikir yang baik. Jangan lupa bekerja dengan cerdas dan ikhlas. Insya Allah karier akan mengikuti. Yang terpenting adalah niat tulus dalam mengabdi,” pesannya.

Sesmenpora Gunawan menambahkan bahwa kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif menjadi nilai tambah penting dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu PNS yang baru dilantik, Lusiana, Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya.

“Informasi pelantikan ini saya terima pada malam hari sebelumnya. Saya tidak menyangka dapat dilantik hari ini. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus belajar hal baru, dan mengabdikan diri secara penuh kepada negara,” tuturnya.

Sementara itu, Febrian Ramadani, Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, juga menyampaikan rasa syukurnya atas pelantikan yang berjalan tepat waktu.

“Setelah pelantikan ini, saya akan berusaha bekerja dengan lebih semangat dan semaksimal mungkin mendukung Kemenpora dalam menjalankan program-program prioritas yang diamanatkan Presiden,” ungkapnya.

Keduanya juga menyampaikan semangat kepada rekan-rekan ASN yang baru dilantik agar terus menjaga komitmen, tidak cepat berpuas diri, dan senantiasa memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol, Yulia Mahmuddin; Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Andry Manuella Ginting; Plt. Kepala Biro SDMO, Rizki Kurniawan; Plt. Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Ruli Giri Kusumaningtyas; serta Plt. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Setiyana Djafar. 

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6720/sesmenpora-lantik-52-cpns-menjadi-pns-tekankan-integritas-dedik

Baca Terusannya »»  

Perkuat Layanan dan Respons Pengaduan di Tanah Suci, Kemenhaj Hadirkan Aplikasi Kawal Haji

 

Jakarta (Kemenhaj) - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghadirkan aplikasi Kawal Haji, sebuah platform digital yang memungkinkan jemaah dan petugas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung, cepat, dan terintegrasi.
‎
‎Aplikasi Kawal Haji dapat diakses melalui laman resmi kawal.haji.go.id dan dirancang dengan fitur yang memudahkan pengguna, baik jemaah maupun petugas, dalam melaporkan berbagai kendala di lapangan, memantau tindak lanjut laporan, hingga memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang ada.
‎
‎Kepala Pusdatin, Farosa, menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

‎“Aplikasi Kawal Haji kami hadirkan sebagai sarana pengaduan yang transparan dan responsif. Jemaah maupun petugas dapat langsung melaporkan kejadian di lapangan secara real time, lengkap dengan lokasi dan bukti pendukung,” ujarnya.
‎
‎Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat laporan dengan memilih kategori pengaduan, menuliskan judul serta deskripsi, menentukan titik lokasi kejadian pada peta, serta mengunggah hingga lima foto sebagai bukti pendukung.
‎
‎Tidak hanya itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian laporan yang memungkinkan pengguna melihat berbagai pengaduan yang telah masuk, baik berdasarkan kategori maupun parameter lainnya. Khusus bagi petugas, pencarian dapat difilter lebih spesifik berdasarkan status, embarkasi, hingga kelompok terbang (kloter).
‎
‎Selain fitur pelaporan, aplikasi Kawal Haji juga menyediakan menu riwayat pengaduan yang memungkinkan pengguna memantau status laporan serta melihat tanggapan yang diberikan.

‎“Kami ingin memastikan setiap laporan tidak hanya tercatat, tetapi juga ditindaklanjuti. Melalui fitur riwayat dan tanggapan, pengguna dapat memantau sejauh mana penanganan pengaduan dilakukan,” jelas Farosa.
‎
‎Aplikasi ini juga dapat dengan mudah diinstal pada perangkat pengguna melalui browser (chrome) dengan mengklik fitur Add to Home Screen yang dapat dilakukan setelah mengakses web Kawal Haji, sehingga memberikan kemudahan instalasi tanpa perlu mengunduh melalui toko aplikasi.
‎
‎Dengan hadirnya Kawal Haji, Kementerian Haji dan Umrah berharap proses pengawasan dan peningkatan layanan haji dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

‎“Kami mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk memanfaatkan aplikasi ini secara aktif. Partisipasi semua pihak sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik,” pungkas Farosa.

 

Sumber :  https://haji.go.id/berita/perkuat-layanan-dan-respons-pengaduan-di-tanah-suci-kemenhaj-hadirkan-aplikasi-kawal-haji-1776811898548

Baca Terusannya »»  

Transformasi Kemenhaj: Faturoh Digital Perkuat Pengawasan dan Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

 

Madinah (Kemenhaj) — Distribusi konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah tahun 2026 kini diperkuat dengan sistem digital guna meningkatkan ketertiban dan akurasi penyaluran makanan.

Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026, Indri Hapsari, menjelaskan bahwa pengelolaan konsumsi memanfaatkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Haji dan Umrah yang terintegrasi dengan faturoh digital berbasis web. Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi dilakukan secara real-time oleh petugas.

“Dengan memanfaatkan bantuan dari Pusdatin, pengawasan distribusi konsumsi bisa dilakukan secara real-time. Ini membantu memastikan setiap jemaah mendapatkan haknya sesuai ketentuan,” ujarnya, Kamis (23/04).

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan, pengambilan konsumsi dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu di masing-masing hotel. Proses tersebut menggunakan sistem pemindaian (scan) sehingga distribusi tercatat secara digital dan lebih tertib.

“Pengambilan konsumsi dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu dengan menggunakan sistem scan. Jadi semua tercatat dan bisa dipantau,” kata Indri.

Menurutnya, penerapan sistem digital ini juga menjadi upaya untuk meminimalkan kesalahan distribusi serta meningkatkan transparansi layanan kepada jemaah.

Di sisi lain, kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama. Konsumsi jemaah diproduksi oleh dapur katering yang telah memenuhi standar dan didistribusikan secara terjadwal ke hotel-hotel tempat jemaah menginap.

Dengan dukungan teknologi dan sistem pengawasan yang terintegrasi, layanan konsumsi di Madinah diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah.

 

 

Sumber ;  https://haji.go.id/berita/transformasi-kemenhaj-faturoh-digital-perkuat-pengawasan-dan-distribusi-konsumsi-jemaah-haji-1776948465456

Baca Terusannya »»