Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026: Memantapkan Langkah Organisasi Menuju Indonesia Emas 2045

 

Jakarta, (Kwarnas Pramuka) — Menyambut peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka secara resmi meluncurkan logo peringatan yang sarat makna dan mencerminkan semangat pembaruan organisasi dalam menjawab tantangan masa depan.

Logo Hari Pramuka ke-65 ini merepresentasikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang tangguh, adaptif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus siap menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Secara visual, angka “65” didesain dengan garis melengkung yang menyerupai aliran air dan kepak sayap. Elemen ini melambangkan fleksibilitas, dinamika pergerakan, serta semangat progresif Gerakan Pramuka untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan.

Unsur Visual Khas Pramuka

Logo ini juga memuat elemen-elemen identitas Gerakan Pramuka, antara lain:

• Tunas kelapa, sebagai simbol utama yang melambangkan setiap anggota Pramuka, adalah tunas bangsa yang tangguh, bermanfaat, dan mampu tumbuh serta beradaptasi di berbagai kondisi.
• Lingkaran kepramukaan dunia menegaskan bahwa Pramuka Indonesia merupakan bagian dari persaudaraan global dan aktif dalam gerakan kepanduan internasional.

Makna Warna dalam Logo

Penggunaan warna dalam logo turut memperkuat pesan yang ingin disampaikan:

• Merah dan Putih melambangkan keberanian, kesucian, serta jati diri bangsa Indonesia.
• Emas (kuning) mencerminkan kejayaan, kemuliaan, dan optimisme menuju Indonesia Emas 2045.
• Hijau toska menggambarkan kesegaran, semangat pembaruan, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan Hari Pramuka tahun ini menegaskan arah gerak organisasi yang semakin strategis dan relevan dengan agenda pembangunan nasional.

Makna Tema

Tema tersebut mengandung beberapa pesan utama:

• Memantapkan langkah organisasi yang mencerminkan upaya transformasi Gerakan Pramuka menjadi organisasi yang modern, profesional, dan tertata.
• Mendukung Swasembada Pangan, sebagai bentuk komitmen nyata Pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
• Menuju Indonesia Emas 2045, yang menegaskan peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda agar siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

Peluncuran logo ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat seluruh anggota Gerakan Pramuka di berbagai tingkatan untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

 

 

Sekilas Gerakan Pramuka

 
Gerakan Pramuka mulai diperkenalkan secara resmi pada 14 Agustus 1961 yang merupakan organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Orang Muda yang Suka Berkarya. Gerakan Pramuka tingkat nasional dikelola langsung oleh Kwartir Nasional (Kwarnas). Saat ini jumlah satuan dalam Gerakan Pramuka yaitu, 1 Kwartir Nasional, 35 Kwartir Daerah, 514 Kwartir Cabang, 5.277 Kwartir Ranting, dan 239.877 Gugus Depan.

 

 

Sumber : https://pramuka.or.id/peluncuran-logo-hari-pramuka-ke-65-tahun-2026-memantapkan-langkah-organisasi-menuju-indonesia-emas-2045/ 

Baca Terusannya »»  

Bapanas Ungkap Anomali Beras Fortifikasi, Harga Tak Wajar Turut Tekan Pasar Beras

 

JAKARTA — Temuan pemerintah terkait adanya produk beras fortifikasi tidak memenuhi syarat yang dipatok dengan harga tidak wajar, turut menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga beras di pasaran. Ini karena produsen beras fortifikasi ditengarai memproses dari beras kualitas biasa dan melakukan katrol harga produknya dengan alasan karena beras fortifikasi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) mengutarakan produk harga beras fortifikasi yang menjadi temuan pihaknya bahkan ada yang meningkatkan harga hingga 300 persen dari seharusnya. Tentunya ini cukup mendistorsi harga beras di pasaran karena perilaku tersebut tidak hanya pada 1 produk beras fortifikasi saja.

"Ada banyak faktor. Faktor pertama, fortifikasi yang palsu (karena) menaikkan harga (per kilogram) yang seharusnya (dari) Rp 12.000 atau Rp 13.000, dijual Rp 22.000 (bahkan) Rp 42.000. Rp 22.000 average, ada Rp 26.000, ada Rp 27.000, ada Rp 28.000, sampai Rp 42.000. (Jadi) nipu Rp 30.000," ujar Amran dikutip di Jakarta pada Rabu (12/8/2026).

"Kira-kira naik tidak harga di pasar kalau begini? Kalau yang Rp 42.000, itu (artinya) dinaikkan 300 persen dari Rp 12.000. Total dipermainkan 39 sampai 40 persen. 10 persen saja dimainkan bisa menaikkan harga," tambah Kepala Bapanas Amran.

Untuk diketahui, produsen beras fortifikasi tentunya mengambil pasokan gabah dari petani lokal yang kemudian digiling dan diproses menjadi beras yang diklaim punya tambahan zat gizi tertentu. Dalam beberapa waktu terakhir, pasokan produk beras fortifikasi semakin intensif disalurkan, terutama pada ritel modern.

Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan Bapanas pada akhir Juli lalu mengenai temuan 80 persen sampel beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, mulai tampak memberikan efek psikologis pada pasar beras nasional. Rerata harga beras memperlihatkan penurunan dalam seminggu terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan sampai pada pekan pertama Agustus, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas harga beras hanya terjadi di 106 kabupaten/kota. Ini menurun cukup drastis dibanding pekan terakhir Juli yang sempat terjadi kenaikan IPH beras di 155 kabupaten/kota.

Di samping implementasi penindakan tegas oleh pemerintah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut memastikan pelaksanaan program intervensi perberasan akan terus berjalan. Instrumen berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras terus digerojok ke masyarakat.

"Sekarang dilepas SPHP. Kami minta lepas. Ada juga bantuan pangan, (hampir) 1 juta ton. SPHP juga (targetnya) kurang lebih 1 juta ton. Ini kan dikirim dengan harga Rp 12.500 per kilogram (di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium)," terang Amran.

Adapun penggelontoran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)  sampai minggu pertama Agustus telah mencapai 1,49 juta ton. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai 8 Agustus tahun ini yang telah mencapai 610,31 ribu ton dan juga ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Ini belum termasuk rencana salur bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi 3 bulan. Dengan begitu, pemerintah bersama Perum Bulog nantinya dapat menyalurkan CBP hingga lebih dari 2 juta ton dari total stok saat ini yang masih ada di angka 5,25 juta ton.

Amran pun memandang melalui implementasi penindakan tegas dan program intervensi pemerintah seperti ini akan memukul para pelaku anomali perberasan. Pemerintah tidak akan mundur dalam upaya memberantas praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

"Ini berpengaruh, orang yang menipu ini, mafia. (Pangsa pasarnya) 40 persen, berarti dia berpengaruh. Makanya tolong masyarakat, dengan segala kerendahan hati. Bantulah kami. Kami kerja untuk rakyat, untuk petani, untuk rakyat Indonesia. Kami tidak akan mundur setapak pun, memberantas mafia ini," pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Juli lalu Bapanas telah mengungkap temuan adanya ketidaksesuaian pada beberapa merek beras fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta. Dari 15 sampel merek yang menjadi hasil pengawasan Bapanas tersebut berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang.

15 sampel merek beras jenis khusus terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil laboratorium menunjukkan 80 persen sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Ditemukan pula harga beras fortifikasi terlampaui jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Bahkan didapati hanya memuat kandungan 2 jenis zat gizi saja yang tertera pada label kemasan. 

Sebagai tindak lanjut, Bapanas telah mengumpulkan sampel lebih dari 100 merek hingga pekan pertama Agustus. Seluruh sampel tersebut atas nama dari 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT). Pemerintah akan melaksanakan pengawasan peredaran beras fortifikasi secara tuntas dan komprehensif.

 

 

Sumber : https://badanpangan.go.id/blog/post/bapanas-ungkap-anomali-beras-fortifikasi-harga-tak-wajar-turut-tekan-pasar-beras 

Baca Terusannya »»  

Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan

 

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria memenuhi undangan Pimpinan DPR RI dalam Rapat Koordinasi yang membahas Konflik Agraria di Kawasan Parlemen, Senayan, Selasa (11/8/2026).

Hasil koordinasi data Kementerian Kehutanan, BIG, dan Kemendagri menunjukkan terdapat 35.974 wilayah kawasan hutan dan 34.323 desa yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Penyebutan ini bersifat pemetaan awal dan belum dengan sendirinya menentukan status hukum setiap bidang tanah.

"Sebaran ini menunjukkan skala persoalan yang harus kita kelola bersama. Terdapat 34.323 desa dan sekitar 72,28 juta penduduk yang tercatat berada di dalam atau bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, dengan variasi yang sangat besar antardaerah," kata Mendes Yandri.

 

Dari berbagai kasus, konflik agraria di desa dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk utama. 

Pertama, desa berhadapan dengan kawasan hutan. 

Kedua, masyarakat berhadapan dengan pemegang HGU perkebunan. 

Ketiga, plasma atau kemitraan tidak berjalan.

Keempat, masyarakat berhadapan dengan pemegang izin sektoral. Kelima, masyarakat adat berhadapan dengan negara atau korporasi.

Keenam, tanah atau aset desa berhadapan dengan proyek, Bank Tanah, atau barang milik negara. 

Ketujuh, konflik horizontal di dalam desa atau antardesa mengenai batas, tanah ulayat, dan sumber daya alam.

 

Tipologi ini membantu untuk mengenali pihak, objek, dan kewenangan yang berbeda pada setiap kasus. Penyelesaiannya harus melibatkan kementerian atau lembaga yang berwenang atas status tanah, kawasan, izin, atau aset, sedangkan Kemendes memastikan dampaknya terhadap pemerintahan desa, pelayanan dasar, penghidupan, dan kehidupan sosial turut dipulihkan.

Penyelesaian konflik agraria ini, kata Mendes Yandri, lebih efektif apabila setiap kementerian bergerak sesuai kewenangannya, tetapi terhubung pada tujuan yang sama.

Menteri ATR/Kepala BPN memegang kepastian hak atas tanah, HGU, HPL, reforma agraria, serta penataan aset. Menteri Kehutanan memegang kepastian status dan batas kawasan hutan, termasuk mekanisme pelepasan, perubahan batas, dan perhutanan sosial.

"Kemendes memegang dampak pada pemerintahan desa, pelayanan, penghidupan, pemulihan ekonomi, dan pencegahan konflik sosial. Rapat koordinasi perlu menghasilkan satu kasus, satu pembagian tugas, satu target waktu, dan satu hasil akhir berupa desa yang pulih," kata Mendes Yandri.

Hasil akhir, kata Mendes Yandri adalah desa dan masyarakatnya benar-benar pulih. Kepastian dan keadilan harus diperoleh; pemerintahan dan pelayanan kembali berjalan; sumber penghidupan pulih; pembangunan dapat dilanjutkan; dan konflik yang sama tidak berulang.

Ukuran keberhasilan harus mencakup lima hal yaitu status tanah dan kawasan yang jelas; administrasi serta pelayanan yang normal; pendapatan warga yang kembali; perlindungan sosial bagi kelompok rentan; dan tata kelola kolaboratif yang mencegah konflik baru.

"Kita perlu menetapkan kasus prioritas berdasarkan skala persoalan, jumlah warga terdampak, risiko sosial, dan kesiapan dokumen," kata Mendes Yandri.

Rekomendasi selanjutnya, selama proses penyelesaian berlangsung, pelayanan dasar dan kegiatan produktif masyarakat perlu dilindungi agar keputusan administratif tidak memperbesar kerentanan.

Ketiga, setiap keputusan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan harus langsung dihubungkan dengan rencana pemulihan desa yang terukur, termasuk pelayanan, penghidupan, dan indikator hasil.

Keempat, dibentuk mekanisme tindak lanjut bersama antara ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kemendes, DPR RI, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. 

Pimpinan DPR bersama pemerintah akan mencari solusi yang terbaik  supaya pembangunan desa dikawasan hutan bisa berjalan dengan baik.

Hadir juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy.

 

 

Sumber : https://kemendesa.go.id/berita/rakor-konflik-agraria-mendes-yandri-rekomendasikan-solusi-desa-dalam-kawasan-hutan-id 

Baca Terusannya »»  

Polri Gelar Apel Serentak Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Seluruh Indonesia

 

Jakarta – Polri menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2026 secara serentak di seluruh Polda jajaran, Selasa (11/8/2026). Kegiatan terpusat dilaksanakan di Lapangan Apel Korps Sabhara Baharkam Polri, Jakarta, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Apel di Mako Korps Sabhara Baharkam Polri dipimpin Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Dr. M. Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan sebanyak 420 personel, terdiri dari 360 personel Polri, 20 personel Basarnas, 20 personel Damkar Kota Depok, dan 20 personel BPBD.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M. Nazly Harahap mengatakan apel tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman Karhutla, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi.

“Apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dan komitmen bersama dalam menghadapi Karhutla. Penanganan Karhutla membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Nazly di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data yang ada, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan daerah lainnya.

Menurutnya, kondisi cuaca panas, kekeringan, angin kencang, serta aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya Karhutla.

“Kita tidak boleh menunggu api membesar. Deteksi dini, patroli, pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta respons cepat harus menjadi langkah utama dalam penanganan Karhutla,” tegasnya.

Nazly menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat.

“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Polri siap bekerja bersama seluruh stakeholder untuk melakukan pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui apel serentak tersebut diharapkan seluruh jajaran memiliki kesamaan persepsi, kesiapan operasional, serta komitmen yang sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita ingin memastikan seluruh personel di lapangan siap memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjaga hutan dan lahan Indonesia dari ancaman kebakaran,” pungkas Nazly.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2501187-polri-gelar-apel-serentak-kesiapsiagaan-penanganan-karhutla-di-seluruh-indonesia 

Baca Terusannya »»  

Kapolri Bersama Menko Polkam dan Pimpinan Lembaga Negara Perkuat Kebersamaan di Mabes TNI AL

 

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (11/8/2026). 

Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU. Kapolri didampingi Kabaintelkam Polri dan Kabareskrim Polri.   

Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja yang selama ini terbangun dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Interaksi antarpimpinan menjadi penting untuk menjaga keterhubungan dan keselarasan dalam merespons berbagai kepentingan strategis nasional.

Dalam menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis, keterpaduan antarunsur negara dibutuhkan agar pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Hubungan kelembagaan yang kuat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan nasional.

Bagi Polri, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama yang semakin efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kepentingan bangsa serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi setiap tantangan bangsa. Dengan komunikasi yang terpelihara dan kerja sama yang semakin erat, seluruh unsur negara diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaik serta menghadirkan manfaat yang nyata, sehingga kehadiran negara semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

 

 

Sumber : https://humas.polri.go.id/news/detail/2500982-kapolri-bersama-menko-polkam-dan-pimpinan-lembaga-negara-perkuat-kebersamaan-di-mabes-tni-al 

Baca Terusannya »»  

Mentrans Iftitah: Kampus Masuk Kawasan Transmigrasi, Ilmu Jadi Solusi, Masyarakat Naik Kelas

 

Makassar – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong perguruan tinggi untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang penerapan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Kehadiran kampus diharapkan mampu menjawab persoalan nyata, mengembangkan potensi lokal, serta menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan Menteri Iftitah saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (11/8). Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang kuliah, jurnal, atau laboratorium, tetapi harus hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Tidak ada jalan lain selain menghadirkan sumber daya manusia unggul dalam transformasi transmigrasi. Harus ada banjir ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan kawasan transmigrasi,” kata Menteri Iftitah.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan kampus satelit dengan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai living laboratory atau laboratorium hidup. Di sana, mahasiswa dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dapat melakukan riset, menguji pengetahuan, dan menghasilkan inovasi berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Kolaborasi itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, ekonomi, teknologi, hingga lingkungan.

“Bukan hanya kesehatan dan kedokteran. Kita ingin menghadirkan berbagai disiplin ilmu di kawasan transmigrasi, salah satunya melalui Tim Ekspedisi Patriot,” tegasnya.

Menteri Iftitah mencontohkan pengembangan komoditas kopi. Untuk menghasilkan kopi berkualitas dan bernilai jual tinggi, masyarakat membutuhkan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan sejak tahap pembibitan, perawatan, pemetikan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran.

Pendekatan serupa dapat diterapkan terhadap berbagai komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Dengan demikian, kekayaan alam tidak berhenti dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat.

“Kalau di sana tumbuh kegiatan ekonomi, ekosistemnya juga harus dibangun. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi hadir di tanahnya sendiri,” ujar Menteri Iftitah.

Karena itu, investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Warga lokal harus dipersiapkan menjadi tenaga terampil, pelaku usaha, pemasok, bahkan bagian dari kepemilikan ekosistem ekonomi yang berkembang di wilayahnya.

Melalui transformasi tersebut, masyarakat di kawasan transmigrasi diharapkan mengalami peningkatan keterampilan, produktivitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan dasar. Pada saat yang sama, semakin banyak kesempatan kerja dan usaha yang dapat dinikmati masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan talenta, Indonesia juga dapat mempelajari praktik brain circulation yang diterapkan Tiongkok. Pelajar dan tenaga ahli diberi kesempatan belajar serta melakukan riset di luar negeri, kemudian kembali membawa pengetahuan, pengalaman, dan jejaring untuk membangun negaranya.

Menteri Iftitah juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga lingkungan dan menghormati budaya masyarakat setempat.

Ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian kawasan tersebut kini berkembang menjadi hutan dan area konservasi orangutan serta beruang madu, sekaligus memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Pembangunan kawasan harus berkelanjutan. Tidak ada yang instan. Pembangunan juga tidak boleh mengabaikan lingkungan dan budaya masyarakat setempat,” tuturnya.

Menteri Iftitah menjelaskan bahwa transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk. Transmigrasi telah diarahkan menjadi strategi untuk mempertemukan talenta, ilmu pengetahuan, investasi, dan potensi lokal guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Bagi perguruan tinggi, kawasan transmigrasi menjadi ruang riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi mahasiswa, kawasan tersebut menjadi tempat memperoleh pengalaman nyata sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi dunia usaha, tersedia potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara terencana. Sementara bagi masyarakat, transformasi transmigrasi membuka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri.

“Transmigrasi bukan sekadar program, tetapi strategi untuk mewujudkan Indonesia maju. Semakin berilmu, semakin mampu kita melihat potensi, mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : https://www.transmigrasi.go.id/mentrans-iftitah-kampus-masuk-kawasan-transmigrasi-ilmu-jadi-solusi-masyarakat-naik-kelas/

Baca Terusannya »»  

Kemdiktisaintek Dorong Kolaborasi Riset dan Industri untuk Pengembangan Teknologi Energi

 

Jakarta — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto bertemu dengan Direktur Utama PT Medco Energy, Hilmi Panigoro serta jajaran PT Pertamina (Persero) untuk membahas peluang kolaborasi riset dan pengembangan teknologi di bidang energi, khususnya pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan, Selasa (11/8).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pembahasan turut mencakup penguatan ekosistem riset dan industri melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dan peneliti.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah bahan baku untuk pengembangan bahan bakar terbarukan turut dibahas, antara lain used cooking oil (UCO), tandan kosong kelapa sawit (TKKS), molasses, dan singkong, termasuk peluang pengembangan teknologi second-generation biofuel. Pembahasan juga mencakup tantangan ketersediaan bahan baku serta kebutuhan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Mendiktisaintek, Brian Yuliarto menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaborasi yang mempertemukan kebutuhan industri, dengan kapasitas riset dan teknologi. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan konsorsium dan pilot project, sebagai ruang untuk menguji teknologi secara bertahap.

“Kita bikin seperti konsorsium. Mungkin bisa jadi pilot teknologi. Sehingga ada pembelajaran,” ujar Menteri Brian.

Pengembangan pilot project menjadi bagian dari proses pengujian dan pembelajaran dalam pengembangan teknologi. Melalui pengujian secara bertahap, hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan teknologi pada tahap berikutnya.

Bagi Kemdiktisaintek, keterhubungan antara perguruan tinggi, peneliti, dan dunia industri merupakan bagian penting dari arah kebijakan Diktisaintek Berdampak. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong riset dan inovasi agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta tantangan pembangunan nasional.

Pertemuan Mendiktisaintek dengan PT Medco Energy, dan PT Pertamina (Persero) ini menjadi salah satu ruang untuk memperkuat komunikasi dan membuka peluang kolaborasi antara ekosistem riset dan industri, khususnya dalam pengembangan teknologi energi. Kemdiktisaintek akan terus mendorong ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang kolaboratif agar hasil riset dan inovasi dapat terus dikembangkan menuju pemanfaatan yang memberikan dampak bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia.

 

Sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/kemdiktisaintek-dorong-kolaborasi-riset-dan-industri-untuk-pengembangan-teknologi-energi 

Baca Terusannya »»  

Seleksi Calon Anggota Kominsi Informasi Jateng Tanpa Pungutan Biaya

 

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2027-2031. Dipastikan, seluruh tahapan seleksi tanpa pungutan biaya alias gratis.

“Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. Karena itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses seleksi, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Asisten Administrasi Sekda Jawa Tengah selaku Ketua Tim Seleksi, Dhoni Widianto.

Dia menjelaskan, dokumen pendaftaran dapat dikirim secara langsung maupun melalui jasa pengiriman kepada Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, Semarang.

Penerimaan dokumen pendaftaran, imbuh Dhoni,  berlangsung mulai 13 Agustus hingga 28 Agustus 2026. Untuk dokumen yang dikirim melalui jasa pengiriman, batas waktu mengikuti cap pos, resi pengiriman, atau bukti jasa pengiriman online. Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada 4-10 September 2026. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 14 September 2026, sedangkan tahapan seleksi berikutnya akan diumumkan kemudian.

Ditambahkan, calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela, tidak pernah dipidana karena tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik. Peserta juga harus memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik, bersedia bekerja penuh waktu, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, serta sehat jasmani dan rohani.

Sejumlah dokumen yang harus disiapkan meliputi surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, foto terbaru, salinan KTP beralamat di Jawa Tengah, ijazah minimal S1 atau sederajat, SKCK, surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di badan publik apabila terpilih, serta surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu.

Peserta wajib melampirkan surat dari tim pemeriksa kesehatan rumah sakit pemerintah yang menerangkan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba. Informasi dan formulir pendaftaran dapat diakses melalui laman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Peserta juga dapat memperoleh informasi secara langsung di Sekretariat Tim Seleksi di Diskomdigi Jateng.

Informasi selengkapnya, bisa diakses di https://jatengprov.go.id/rilis/pendaftaran-seleksi-calon-anggota-komisi-informasi-jateng-periode-2027-2031, atau https://kipjateng.jatengprov.go.id/home/pengumuman-seleksi-komisioner/. 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/seleksi-calon-anggota-kominsi-informasi-jateng-tanpa-pungutan-biaya/ 

Baca Terusannya »»  

Kemenag Segera Bentuk Tim Pangawas Baznas

 

Jakarta (Kemenag) ---- Kementerian Agama menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah ini menjadi mandat dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Regulasi yang diundangkan pada 4 Agustus 2026 itu menjadi landasan baru untuk memperkuat tata kelola zakat nasional melalui sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, Dewan Pengawas akan memberikan opini dan melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan serta operasional Baznas.

“Satu hal yang sudah kami siapkan, insyaallah dalam waktu dekat kami akan membentuk Tim Pengawas Baznas, agar ada pihak yang memberikan opini dan pengawasan, sehingga Baznas tidak terkesan memonopoli peran sebagai regulator sekaligus operator sekaligus,” ungkap Menag saat memberikan arahan melalui Zoom Meeting dalam sosialisasi PMA Nomor 15 Tahun 2026, Selasa (11/8/2026).

“Kementerian Agama akan diwakili dalam Tim Pengawas tersebut untuk mengawasi pendayagunaan dan operasional Baznas,” tegasnya.

Terbit PMA Nomor 15 Tahun 2026, Regulasi Baru Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Zakat

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, PMA Nomor 15 Tahun 2026 menjadi instrumen Kemenag untuk meningkatkan kepatuhan, tata kelola, akuntabilitas, profesionalitas, dan kinerja lembaga zakat.

“Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, fungsi pembinaan dan pengawasan harus kita perkuat,” katanya.

Abu Rokhmad juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis data dan hasil evaluasi. Hasil pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola lembaga zakat.

“Pengawasan jangan berhenti pada pemeriksaan atau penilaian saja. Hasil pengawasan dan evaluasi harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, sehingga kita bisa melihat peningkatan kinerja lembaga zakat secara nyata,” tegasnya.

PMA 15/2026 mengatur pembentukan Tim Pengawas yang dibentuk Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tim tersebut bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan zakat, rencana kerja dan anggaran tahunan, pertimbangan syariat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tim Pengawas beranggotakan paling banyak tujuh orang yang berasal dari unsur Kementerian Agama, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat. Seluruh anggota harus memiliki kompetensi di bidang kebijakan pengelolaan zakat dan fikih zakat, serta memiliki wawasan kebangsaan dan komitmen terhadap moderasi beragama.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-segera-bentuk-tim-pangawas-baznas-Jm82U 

Baca Terusannya »»  

Menhan Tinjau Yonif TP 899/BSG, Tekankan Prajurit Harus Dekat dan Dicintai Rakyat

 

Depok – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 899/Bata Satya Gardapati (BSG), Depok, Selasa (11/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan satuan dan memberikan motivasi kepada prajurit Yonif TP 899/BSG yang dalam waktu dekat akan menempati bangunan baru.

Kegiatan diawali dengan paparan satuan dan peninjauan pembangunan batalyon, termasuk lahan pertanian dan peternakan yang dikembangkan satuan. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Menhan kepada para prajurit.

Dalam arahannya, Menhan menekankan bahwa keberadaan Yonif TP 899/BSG merupakan kepercayaan rakyat. Para prajurit harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membantu kesulitan rakyat di wilayah sekitar.

Menhan juga mendorong prajurit untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kemampuan melalui latihan, menjaga kesehatan, serta membangun kekompakan dan semangat berprestasi. Menhan mengingatkan bahwa prestasi tidak hanya ditunjukkan dengan meraih juara, tetapi juga melalui kedisiplinan dan kemampuan memberikan pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa.

Mengakhiri arahannya, Menhan berpesan agar seluruh prajurit tetap memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta menjadi prajurit yang andal, profesional, dan dicintai rakyat.

Turut hadir Wapang TNI, Wakasad, Pangdam Jaya, Kabaloghan, Karo TU dan Protokol, Danrem 051, serta para PJU Kodam Jaya.

 

 

Sumber ; https://www.kemhan.go.id/2026/08/11/menhan-tinjau-yonif-tp-899-bsg-tekankan-prajurit-harus-dekat-dan-dicintai-rakyat-2.html 

Baca Terusannya »»  

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani: Sidang Tahunan MPR RI Digelar 14 Agustus 2026

 

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan Sidang Tahunan MPR RI akan diselenggarakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai sebelum pelaksanaan Salat Jumat.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan MPR RI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Hadir pula pimpinan fraksi di MPR RI, Ketua Kelompok DPD di MPR RI, pimpinan Alat Kelengkapan MPR RI, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sidang Tahunan MPR RI Jadi Momentum Penguatan Sinergi Antarlembaga

Ahmad Muzani menjelaskan, Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum konstitusional yang setiap tahun menjadi momentum penyampaian laporan pelaksanaan tugas konstitusional lembaga-lembaga negara sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Agenda Sidang Tahunan MPR RI meliputi Pidato Ketua MPR RI, Pidato Ketua DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara," ujar Ahmad Muzani.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sidang, MPR RI akan mengundang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, para ketua umum partai politik, serta berbagai unsur masyarakat.

Menurut Ahmad Muzani, Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah memfinalisasi seluruh persiapan teknis sekaligus mendistribusikan undangan kepada para tamu negara dan undangan kehormatan agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 berjalan dengan tertib, khidmat, dan lancar.

Selain membahas kesiapan Sidang Tahunan MPR RI, rapat gabungan juga mengevaluasi sejumlah agenda kelembagaan lainnya, termasuk perkembangan penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan persiapan peringatan Hari Konstitusi.

 

 

Sumber : https://mpr.go.id/berita/sidang-tahunan-mpr-ri-14-agustus-2026-ahmad-muzani 

Baca Terusannya »»  

Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI : Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut berjalan lancar, termasuk kesiapan protokol dan kepastian kehadiran para tamu undangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI sekaligus Deputi Bidang Persidangan Suprihartini mengatakan, koordinasi antara tiga kesekretariatan jenderal terus dilakukan melalui berbagai tahapan persiapan menjelang pelaksanaan sidang.

"Alhamdulillah untuk persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus ini, kami dari tiga Kesekretariatan Jenderal, MPR, DPR, dan DPD, sudah melakukan terus koordinasi dan tahap-tahap persiapan," ujar Suprihartini saat ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, persiapan tersebut juga telah mendapatkan arahan dari pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Selain koordinasi internal, jajaran kesekretariatan turut memastikan kesiapan melalui komunikasi dengan protokol kementerian dan lembaga, khususnya untuk mengonfirmasi kehadiran para tamu undangan.

"Kami sudah melakukan semua persiapan dan mendapatkan juga arahan dari pimpinan, baik pimpinan MPR, pimpinan DPR, maupun pimpinan DPD. Hari ini Sekretaris Jenderal DPR juga melaksanakan rapat dengan seluruh protokol kementerian/lembaga untuk memastikan kehadiran tamu-tamu undangan dapat kami dapatkan konfirmasinya sebelum hari pelaksanaan," jelasnya.

Suprihartini menambahkan, salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama tahun ini adalah kehadiran delapan penerima manfaat program pemerintah. Mereka nantinya akan ditempatkan di balkon bersama para penerima penghargaan atau teladan serta peserta terbaik Program Parlemen Remaja.

"Pada Sidang Gabungan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, pemerintah akan menghadirkan delapan penerima manfaat dari pemerintah. Nanti yang akan dihadirkan ditempatkan di balkon bersama dengan para teladan dan juga peserta Parlemen Remaja yang terbaik," ungkapnya.

Ia menjelaskan, delapan penerima manfaat tersebut merupakan masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari berbagai program pemerintah. Namun, hingga saat ini nama-nama penerima manfaat tersebut belum disampaikan kepada publik.

"Iya, dari penerima manfaat, nanti namanya," kata Suprihartini.

Kehadiran penerima manfaat tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya menghadirkan perspektif masyarakat dalam agenda kenegaraan yang mempertemukan pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Di sisi lain, koordinasi lintas kesekjenan terus dilakukan untuk memastikan aspek persidangan, protokol, keamanan, pelayanan tamu, hingga dukungan teknis dapat berjalan secara terpadu.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI berkomitmen memastikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026 dapat berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan agenda kenegaraan yang telah ditetapkan. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Sidang-Tahunan-MPR-DPR-DPD-untuk-Rakyat-Hadirkan-Penerima-Manfaat-hingga-Teladan-67917 

Baca Terusannya »»  

Perkuat Kredibilitas Pasar Modal, Pemerintah Dorong Kinerja dan Tata Kelola Emiten

 

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, penguatan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum investasi dan ekspansi usaha di Indonesia. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat dan pasar modal yang terus berkembang, Pemerintah mendorong penguatan kualitas serta kedalaman pasar modal agar semakin mampu mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/08).

Sejalan dengan fundamental ekonomi tersebut, pasar modal Indonesia juga telah berkembang dengan basis investor dan perusahaan tercatat yang semakin besar. Hingga Juni 2026, jumlah perusahaan tercatat mencapai 957 perusahaan, jumlah investor mencapai 28,9 juta, dan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp9.897 triliun. Di tingkat ASEAN, Indonesia tercatat memiliki jumlah investor terbesar, jumlah perusahaan tercatat terbesar kedua, kapitalisasi pasar terbesar ketiga, serta rata-rata nilai transaksi harian terbesar kedua.

Namun demikian, Pemerintah memandang penguatan pasar modal ke depan tidak lagi semata-mata berfokus pada peningkatan skala, melainkan juga pada peningkatan kualitas, kedalaman, likuiditas, dan kepercayaan investor. Dari sisi supply, hingga Juli 2026 secara year-to-date terdapat tujuh perusahaan baru tercatat dengan dana IPO sekitar Rp2,16 triliun, sehingga masih terdapat ruang untuk memperkuat pipeline emiten berkualitas dan pembiayaan jangka panjang. Pada saat yang sama, investor semakin memperhatikan likuiditas, struktur kepemilikan, adequate free float, transparansi, tata kelola, serta kualitas keterbukaan informasi.

Pemerintah juga terus memperkuat reformasi pasar modal melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan instrumen investasi, termasuk PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Di luar pasar modal, penguatan iklim investasi juga dilakukan melalui deregulasi dan penyelesaian hambatan investasi lintas Kementerian/Lembaga. Melalui Satgas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 telah diterima 170 aduan pelaku usaha dan 124 di antaranya telah diselesaikan, mencakup isu perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah menciptakan enabling environment dan memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

“Penguatan kepercayaan investor perlu diikuti peningkatan kualitas perusahaan tercatat sebagai penghubung antara pasar keuangan dan sektor riil. Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” tambah Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono, serta jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7050/perkuat-kredibilitas-pasar-modal-pemerintah-dorong-kinerja-dan-tata-kelola-emiten 

Baca Terusannya »»  

Tunaikan Janji Pascabencana, Menag Letakkan Batu Pertama Pembangunan MIN 5 Pidie Jaya

 

Jakarta (Kemenag) --- Janji yang pernah disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kepada masyarakat Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, mulai diwujudkan. Delapan bulan setelah bencana hidrometeorologi menghancurkan bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, pembangunan gedung madrasah baru resmi dimulai.

Menag meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru MIN 5 Pidie Jaya. Di hadapan masyarakat, guru, orang tua, dan para siswa, Menag kembali mengingat janji yang disampaikannya ketika berkunjung ke bekas lokasi MIN 5 Pidie Jaya, Desember tahun lalu.

“Ketika setelah kejadian saya datang ke tempat ini, saya menjanjikan kepada warga masyarakat setempat, insyaAllah sekolah yang hilang mudah-mudahan akan datang penggantinya lebih baik lagi,” ujar Menag, Selasa (11/8/2026).

Janji itu kini mulai berwujud. Gedung baru MIN 5 Pidie Jaya dirancang dua lantai dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan bangunan sebelumnya.

Menurut Menag, desain gedung disiapkan dengan melibatkan tim dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK). Kompleks madrasah tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tetapi juga dirancang sebagai lingkungan pendidikan yang terintegrasi.

“Di situ ada masjidnya, dan di situ ada perumahan gurunya. Di situ juga lengkap dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan, termasuk laboratorium, perpustakaan, halaman-halaman, dan kantinnya,” jelasnya.

MIN 5 Pidie Jaya hancur dan hanyut diterjang banjir sehingga hanya menyisakan satu blok pagar beton. Selama menunggu pembangunan kembali madrasah, siswa MIN 5 Pidie Jaya menjalani proses belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang berlojasi di belakang masjid. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru karena ruang belajar yang terbatas harus menyesuaikan dengan fungsi masjid.

Karena itu, bagi Menag, pembangunan gedung baru bukan sekadar membangun kembali bangunan yang hilang. Lebih dari itu, pembangunan tersebut menjadi upaya menghadirkan kembali ruang belajar yang layak bagi anak-anak Pidie Jaya.

“Semoga secepatnya bisa menempati sekolah baru yang indah, yang kuat, yang berkah,” harapnya.

Menag berharap pembangunan dapat selesai kurang dari satu tahun. Ia menyebut dukungan pembiayaan untuk pembangunan telah tersedia sehingga proses pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat.

“Kalau bisa sih tidak sampai satu tahun. Saya yakin kalau ini uangnya sudah tersedia, seperti yang kita janjikan tadi. Jadi, makin cepat lebih baik supaya anak-anak kita nanti bisa menempati sekolah yang lebih memadai,” katanya.

Menag mengaku masih mengingat kuat kondisi Aceh ketika pertama kali datang melihat langsung dampak bencana. Pemandangan yang ia saksikan saat itu, sangat menyentuh.

“Terutama Aceh yang saya menyaksikan sendiri waktu itu saya menangis betul menyaksikan pemandangan yang sangat memilukan hati,” ungkapnya.

Karena itu, kunjungannya ke Pidie Jaya kali ini memiliki makna khusus. Ia menyebut kehadirannya bukan hanya untuk meletakkan batu pertama, tetapi juga untuk memenuhi janji pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.

“Hari ini saya datang memenuhi janji saya, janji pemerintah pada waktu itu bahwa insya Allah, berdoa kita, mudah-mudahan segera kita akan bangun,” tuturnya.

Dalam prosesnya, pembangunan sempat menghadapi kendala terkait pengadaan tanah. Namun, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia menyebut pembangunan MIN 5 Pidie Jaya sebagai buah dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Inilah buah dari kerja sama antara warga masyarakat, sekolah, dan pemerintah,” pungkasnya.

Penanganan pascabencana dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bentuk penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas, mulai dari rehabilitasi hingga pembangunan kembali.

“Seluruh Aceh dan kita juga membangun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada yang direnovasi, ada yang dibangun baru seperti ini,” ujarnya.

Selain madrasah, Kementerian Agama juga melakukan pembangunan dan pemulihan masjid serta sejumlah fasilitas umum masyarakat yang terdampak bencana. “Jadi banyak sekali, dan kami memang di Kementerian Agama ini memberikan perhatian khusus terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Azhari menjelaskan, pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya untuk tahap pembangunan gedung utama dialokasikan anggaran sebesar Rp12.364.805.000.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan gedung ruang kelas belajar (RKB), kantor, kantin dan mobiler termasuk komputer, belum mencakup seluruh fasilitas yang direncanakan dalam kompleks madrasah baru.

Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kembali fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi siswa MIN 5 Pidie Jaya setelah bangunan madrasah sebelumnya hancur diterjang bencana.

 

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/tunaikan-janji-pascabencana-menag-letakkan-batu-pertama-pembangunan-min-5-pidie-jaya-6vqks 

Baca Terusannya »»  

Minta UIN Jadi Pusat Peradaban Islam Modern, Menag: Bisa Dimulai di Aceh

 

Banda Aceh (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam modern.

Menurutnya, upaya membangun pusat peradaban Islam tersebut dapat dimulai dari Aceh yang memiliki modal sejarah, intelektual, dan posisi geografis strategis. Hal itu disampaikan Menag saat memberikan kuliah umum sekaligus pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Auditorium Prof Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry di Banda Aceh. 

Menag menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran dalam perkembangan ilmu dan peradaban Islam dunia. Menurutnya, pusat pengembangan peradaban Islam ke depan tidak harus selalu bertumpu pada kawasan Timur Tengah.

Dalam konteks tersebut, Aceh dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu titik awal pengembangan peradaban Islam modern di Indonesia.

“Tempat yang paling aman untuk mengadopsi ilmu dan peradaban Islam adalah di Indonesia. Saya kira tempat yang paling strategis adalah di Aceh,” kata Menag, Selasa (11/8/2026).

Menurut Menag, Aceh memiliki jejak sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Nusantara. Posisi geografisnya di kawasan Asia Tenggara serta kedekatannya dengan Malaysia dan Brunei Darussalam juga menjadi modal untuk membangun jejaring keilmuan dan peradaban Islam yang lebih luas.

UIN memiliki tanggung jawab yang khas dibandingkan perguruan tinggi umum. Selain menjalankan fungsi akademik, UIN juga mengemban misi dakwah dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.

“UIN itu tidak murni sebagai lembaga akademik, tapi berbeban ganda menjadi institusi dakwah,” ujar Menag.

Karena itu, lulusan UIN menurutnya tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan. Mereka juga diharapkan mampu membawa nilai-nilai keagamaan dalam menjawab persoalan masyarakat.

Menag meminta UIN terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan metodologi akademik. Perguruan tinggi keagamaan Islam juga didorong berani melahirkan gagasan, pendekatan, dan temuan baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

“UIN tidak boleh ketinggalan zaman dalam metodologi. Beranilah membuat temuan-temuan baru,” tegasnya.

Menag juga mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam memperkuat tradisi kajian Al-Qur'an dengan pendekatan akademik dan keilmuan yang terus berkembang.

Menurutnya, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber pemahaman keagamaan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan sains dan teknologi dinilai membuka ruang semakin luas bagi akademisi untuk mengkaji kandungan Al-Qur'an dari berbagai perspektif.

“Jangan takut bersama Al-Qur'an. Sekarang pegangan ilmiah di Barat itu adalah Al-Qur'an,” ujarnya.

Menag turut mengajak sivitas akademika UIN Ar-Raniry meneladani tradisi intelektual para ulama dan tokoh Aceh yang dikenal memiliki keteguhan dalam keilmuan, pemikiran, dan prinsip.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal bagi UIN Ar-Raniry untuk memperkuat karakter akademik sekaligus mengambil peran yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengapresiasi perkembangan UIN Ar-Raniry sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terus berkembang.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mujiburrahman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Agama. Menurutnya, kehadiran Nasaruddin Umar memiliki nilai historis tersendiri bagi perjalanan UIN Ar-Raniry.

“Kehadiran Bapak Menteri Agama selalu berkesan bagi kami, mulai dari meresmikan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2014, hingga memberikan bantuan langsung bagi mahasiswa terdampak banjir akhir tahun lalu,” kata Mujiburrahman.

Mujiburrahman juga menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin UIN Ar-Raniry periode 2026–2030.

Ia menegaskan kesiapan UIN Ar-Raniry untuk terus memperkuat tata kelola kampus serta menyelaraskan pengabdian ASN dengan program prioritas pemerintah dan Kementerian Agama.

“Agar pengkhidmatan ASN sejalan dengan ASTA CITA Prabowo-Gibran dan ASTA PROTAS Kemenag, kami memohon bimbingan dan arahan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia,” ujarnya.

Kuliah umum dan pembinaan ASN tersebut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan UIN Ar-Raniry, ASN Kementerian Agama, dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika.

Dalam rangkaian kunjungannya, Menteri Agama juga menerima plakat Tugu Iqro dari Rektor UIN Ar-Raniry sebagai simbol pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dan spiritualitas di lingkungan kampus.

Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/minta-uin-jadi-pusat-peradaban-islam-modern-menag-bisa-dimulai-di-aceh-DKLSe

Baca Terusannya »»  

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK, LPS, dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026

 Jakarta, 11 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2025, di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.

Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (10/8).

SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Penghitungan  SNLIK Tahun 2026 mencakup seluruh lembaga di sektor jasa keuangan dan produk/layanan jasa keuangan, yaitu Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pinjaman Daring), Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), Penyelenggara Program Jaminan Sosial, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang meliputi lembaga sui generis, lembaga penjaminan, LJK bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), PT Pos Indonesia, dan lain-lain.

Metodologi Survei

SNLIK Tahun 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel SNLIK Tahun 2026 sebanyak 75.000 responden yang berusia 15 sampai dengan 79 tahun. Cakupan tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan lapangan SNLIK Tahun 2026 dilakukan mulai 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang dilakukan oleh 3.480 petugas.

Metode sampling yang digunakan adalah pengambilan sampel klaster (stratified multistage cluster sampling), dengan tahapan sebagai berikut:

    Pemilihan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan metode Probability Proportional to Size – Systematic Sampling, dengan ukuran jumlah keluarga dan memperhatikan keterwakilan daerah perkotaan/perdesaan, dengan implicit stratification berdasarkan strata stratifikasi indeks konsentrasi kesejahteraan.

    Pemilihan sepuluh rumah tangga yang memenuhi syarat pada setiap SLS menggunakan Systematic Sampling dengan implicit stratification berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

    Pemilihan satu responden yang memenuhi syarat dan berusia 15-79 tahun pada setiap rumah tangga sampel dilakukan secara acak dengan implicit stratification berdasarkan usia anggota rumah tangga menggunakan Kish Table.

SNLIK Tahun 2026 menggunakan parameter literasi keuangan, yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Hasil Penghitungan Komprehensif

Berdasarkan hasil penghitungan dengan cakupan pengukuran yang lebih komprehensif, karakteristik indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat adalah sebagai berikut:

    Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 72,54 persen dan 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, yakni masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen.

    Berdasarkan gender, indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki relatif setara dengan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 69,54 persen dan 69,61 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dan perempuan masing-masing 93,49 persen dan 93,73 persen.

    Berdasarkan kelompok umur, indeks literasi dan inklusi keuangan memiliki pola distribusi normal, di mana kelompok usia produktif (26-35 tahun) memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Indeks literasi keuangan kelompok umur 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 56,04 persen, 73,32 persen, 78,70 persen, 73,81 persen, dan 60,01 persen. Selanjutnya, indeks inklusi keuangan kelompok umur, 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 89,13 persen, 95,69 persen, 96,27 persen, 94,76 persen, dan 90,51 persen.

    Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, indeks literasi dan inklusi keuangan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangannya. Indeks literasi keuangan kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi masing-masing sebesar 45,23 persen, 59,67 persen, 67,72 persen, 79,17 persen, dan 93,46 persen. Selanjutnya, indeks inklusi keuangan kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi masing-masing sebesar 85,80 persen, 89,85 persen, 93,42 persen, 97,36 persen, dan 99,49 persen

    Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 85,15 persen, 85,12 persen dan 76,51 persen.

    Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pelajar/mahasiswa memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 53,89 persen, 59,75 persen dan 62,72 persen.

    Selanjutnya, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,54 persen, 98,89 persen dan 96,03 persen.

    Sebaliknya, kelompok petani/peternak/pekebun/nelayan, tidak/belum bekerja, dan pelajar/mahasiswa memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 87,82 persen, 89,59 persen dan 92,76 persen.

    Berdasarkan wilayah provinsi, tiga provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%). Sementara tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur.

    Indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi antara lain tercatat pada perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Indeks literasi keuangan perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial masing-masing sebesar 66,46 persen dan 65,13 persen, sedangkan indeks inklusinya masing-masing sebesar 70,64 persen dan 77,13 persen.

    Berdasarkan jenis keuangan konvensional dan syariah, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan konvensional sebesar 93,53 persen. Sementara indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen.

Hasil SNLIK Tahun 2026 menunjukkan bahwa fondasi pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan sudah terbentuk, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya terhubung dengan pengenalan terhadap LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, sementara hanya sebesar 46,31 persen yang mengenal LPS. Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan masih jauh lebih rendah, yaitu sebesar 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara  Program Jaminan Sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan LPS ke depan bukan hanya meningkatkan awareness, tetapi menghubungkan tiga pemahaman, yaitu tahu ada penjaminan, tahu LPS sebagai lembaga penjamin, dan memahami bagaimana penjaminan bekerja.

Analisis berdasarkan karakteristik responden menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan mengenai penjaminan dan LPS menurut pendidikan, pendapatan, nilai simpanan, wilayah, dan tingkat literasi keuangan.

Secara geografis juga terdapat kesenjangan yang jelas. Di antara 38 provinsi, terdapat 14 provinsi yang sudah relatif tinggi dalam hal pengetahuan penjaminan dan LPS, sementara pengetahuan untuk keduanya pada 14 provinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional. Provinsi lainnya menghadapi persoalan yang lebih spesifik, yaitu sudah mengetahui penjaminan tetapi belum cukup mengenal LPS, atau sebaliknya. Artinya, strategi literasi perlu dibedakan menurut kebutuhan masing-masing wilayah, bukan sekadar memperluas jumlah kegiatan.

Segmentasi nasabah memberikan arah yang lebih konkret. Sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS, sehingga membutuhkan pendalaman pemahaman. Sebanyak 23,7 persen sudah mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS, sehingga membutuhkan penguatan pengenalan dan peran LPS. Sebanyak 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan, sehingga membutuhkan edukasi mengenai fungsi dan manfaat penjaminan simpanan. Yang menjadi perhatian utama adalah 30 persen masyarakat yang belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok terakhir ini harus menjadi prioritas utama program literasi LPS.

Komitmen Bersama Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

SNLIK Tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil SNLIK Tahun 2026 juga menunjukkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:

    - Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan;

    - Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk berusia 15-17 tahun dan 51-79 tahun;

    - Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah  (tamat SMP/sederajat ke bawah);

    - Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, yakni petani/peternak/pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, tidak/belum bekerja, dan pekerja lainnya (selain pegawai/profesional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).​

Oleh karena itu, program literasi dan inklusi keuangan akan semakin diprioritaskan dan digencarkan bagi kelompok segmen tersebut.

Selain itu, analisis hasil SNLIK Tahun 2026 menunjukkan bahwa program literasi LPS ke depan perlu bergeser dari literasi massal menuju literasi yang terarah, tersegmentasi, dan terukur, dengan lima arah utama, yaitu:

    Tepat sasaran. Program literasi LPS perlu diprioritaskan bagi masyarakat berpendidikan SMA/sederajat atau lebih rendah, berpendapatan di kelompok bawah, serta daerah dengan awareness penjaminan dan LPS di bawah angka nasional.

    Tepat pesan. Pesan yang sederhana dan konsisten perlu digunakan. Setiap komunikasi mengenai keamanan simpanan harus secara eksplisit menghubungkan “simpanan dijamin" dengan “LPS yang menjamin", sesuai ketentuan program penjaminan simpanan. Untuk kelompok yang sudah memahami keduanya, edukasi dapat ditingkatkan pada pemahaman mekanisme dan ketentuan penjaminan.

    Tepat kanal dan lokasi Edukasi harus hadir di tempat masyarakat beraktivitas dan bertransaksi, seperti bank dan BPR/S, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah, serta pada titik interaksi nasabah seperti pembukaan rekening, aplikasi perbankan, ATM, dan kanal digital.

    Tepat pendekatan. Strategi komunikasi harus berbeda menurut segmen. Kelompok yang belum terjangkau membutuhkan edukasi dasar, sementara kelompok yang tahu penjaminan tetapi belum mengenal LPS membutuhkan penguatan branding. Adapun kelompok yang sudah teredukasi membutuhkan pendalaman pemahaman.

    Siapkan literasi Program Penjaminan Polis sejak dini. Awareness yang hanya sebesar 12,47 persen menunjukkan perlunya edukasi bertahap dan sistematis kepada masyarakat mengenai keberadaan, tujuan, dan mekanisme Program Penjaminan Polis, sehingga pemahaman publik terbentuk sebelum program berjalan penuh.​

Hasil SNLIK Tahun 2026 memberikan arah yang jelas, bahwa LPS tidak hanya sekadar memperbanyak kegiatan literasi, tetapi juga harus meningkatkan ketepatan sasaran, pesan, kanal, dan wilayah edukasi.

Program literasi harus bergerak dari “semakin banyak yang dijangkau" menjadi “semakin tepat yang dijangkau dan semakin paham setelah dijangkau." Keberhasilannya tidak cukup diukur dari seberapa banyak masyarakat mengenal nama LPS, tetapi dari semakin banyak masyarakat yang tahu simpanannya dijamin, mengenal LPS sebagai penjamin, memahami ketentuan penjaminan, serta percaya terhadap sistem keuangan.

Dengan demikian, literasi keuangan bagi LPS bukan sekadar program komunikasi publik, namun merupakan instrumen untuk membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, meningkatkan resiliensi simpanan, dan pada akhirnya mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK, LPS, serta pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat dan mengembangkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.




Sumber : https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx

Baca Terusannya »»  

Perkuat Pembinaan Atlet Muda dan Pemuda, Kemenpora Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Australia

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

Hal itu ditunjukkan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari Selasa (11/8) siang menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier dan rombongan di Media Center, Kemenpora, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut Menpora Erick 
membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur pembinaan atlet muda yang berkelanjutan serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara.

​Dalam pertemuan tersebut, Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput (grassroots), identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan (sport science).

​"Australia merupakan mitra penting bagi Indonesia. Kami melihat potensi besar untuk memperluas kolaborasi, khususnya dalam identifikasi bakat, pelatihan pelatih, tata kelola fasilitas olahraga, hingga penerapan sport science dan kedokteran olahraga," ujar Menpora Erick.  

​Sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual career (pendidikan dan karir) bagi para atlet muda melalui perluasan akses Beasiswa Australia Awards (AAS).

​​Selain sektor olahraga, pertemuan ini turut mendiskusikan finalisasi Kesepakatan (Arrangement) terkait Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP). Program pertukaran pemuda yang telah berjalan sejak 1982 ini saat ini sedang dalam tahap tinjauan akhir oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia sebelum memasuki tahap penandatanganan resmi oleh Plt. Deputi Bidang Pelayanan Pemuda Kemenpora, Hendro Wickaksono.

​Terkait pelaksanaan AIYEP 2026, kedua pihak berdiskusi intensif mencari solusi dan pendekatan desain program yang kreatif di tengah tantangan penyesuaian anggaran. Meskipun terdapat keterbatasan alokasi dana operasional untuk penyelenggaraan fase fisik tahun ini, Kemenpora dan Kedutaan Besar Australia tetap berkomitmen untuk terus berkonsultasi demi menjaga keberlanjutan hubungan antarmasyarakat (people-to-people ties) kedua negara.

​Pada saat yang sama, Kemenpora juga bersiap menyelenggarakan rangkaian kegiatan kepemudaan berskala nasional pada Oktober 2026 mendatang. Rangkaian agenda tersebut meliputi Wirasena Youth Camp (21–31 Oktober 2026) yang melibatkan 168 peserta, Indonesia Youth Summit (28–29 Oktober 2026) yang akan menghadirkan 5.000 pemuda, serta National Debate Competition (29–30 Oktober 2026) dengan 100 peserta.

​Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan Australia, guna mencetak generasi muda dan atlet yang berdaya saing global

 

 

Sumber ; https://www.kemenpora.go.id/detail/6937/perkuat-pembinaan-atlet-muda-dan-pemuda-kemenpora-jajaki-kerja-s 

Baca Terusannya »»