Wamenko Perekonomian Dorong Percepatan Penanganan Hambatan Usaha, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Domestik

 

Percepatan penanganan hambatan usaha menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Penguatan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga diperlukan agar berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dan industri dapat segera ditindaklanjuti, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, koordinasi kebijakan ekonomi perlu diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan berbagai agenda berjalan efektif dan persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.

“Tugas saya memang membantu Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam wawancara pada program Top Economy Metro TV dengan topik “Wamenko Perekonomian RI Bicara”, di Jakarta, Selasa (13/10).

Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat tindak lanjut atas sejumlah agenda dan persoalan di bidang perekonomian. Menurutnya, percepatan diperlukan agar berbagai kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dukungan terhadap aktivitas usaha di dalam negeri.

Dalam wawancara tersebut, Wamenko Dradjad juga menyoroti pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam memahami kondisi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibahas dalam pertemuan dengan instansi terkait, beliau menilai daya beli masyarakat tidak menunjukkan pelemahan secara menyeluruh, melainkan terdapat pergeseran pola konsumsi ke sejumlah sektor, seperti pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, serta layanan daring.

Potensi pertumbuhan juga dapat diperkuat melalui inovasi di tingkat daerah. Wamenko Dradjad mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mendorong pengolahan gabah di daerah sendiri. Langkah tersebut dapat menciptakan nilai tambah melalui aktivitas pengolahan yang sebelumnya dilakukan di daerah lain, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi setempat.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, koordinasi antarKementerian dan Lembaga juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang memengaruhi ketahanan pangan dan energi. Dalam sektor pangan, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa stok beras berdasarkan laporan yang diterima relatif aman. Meski demikian, risiko kemarau panjang tetap perlu diperhitungkan melalui mitigasi dan koordinasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Pada sektor energi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi perhatian, termasuk kebutuhan mempercepat pembangunan jaringan listrik antardaerah. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa meskipun ketersediaan listrik secara agregat mencukupi, keterbatasan interkoneksi dapat menyebabkan pasokan belum optimal di wilayah tertentu. Sementara itu, evaluasi kebijakan subsidi energi diperlukan untuk memastikan dukungan diberikan secara tepat sasaran dan pengelolaan energi berjalan lebih efisien.

Dari sisi fiskal, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian dari upaya menjaga ruang anggaran bagi program prioritas. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ruang yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menggali potensi penerimaan yang belum tergarap dan menyisir belanja yang masih dapat diefisienkan. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya mendukung investasi serta pembangunan daerah.

Dalam pembahasan mengenai investasi, Wamenko Dradjad turut menyoroti peran Danantara dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi melalui pendekatan korporasi. Beliau menjelaskan bahwa investasi Danantara diharapkan berkontribusi terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB), salah satu komponen dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB). Pencatatan kontribusi investasi badan usaha milik negara terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan disempurnakan agar dampaknya dapat dipantau secara lebih baik.

Wamenko Dradjad mengingatkan pelaku usaha agar mempertimbangkan data dan kondisi aktual dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, terdapat sumber-sumber pertumbuhan yang masih berjalan dan perlu dicermati untuk melihat peluang ekonomi secara lebih menyeluruh.

“It’s your money, it’s your decision. Tapi please do check the data. Karena kalau Anda lihat data, ternyata ada sumber-sumber pertumbuhan yang memang berjalan,” ungkap Wamenko Dradjad.

Sejalan dengan upaya memperkuat aktivitas usaha, kanal debottlenecking menjadi salah satu sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang menghambat kegiatan industri dan investasi. Wamenko Dradjad mengajak pelaku usaha memanfaatkan kanal tersebut agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaiannya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

“Jadi, masalah-masalah yang menghambat industri, yang menghambat pelaku-pelaku usaha, silakan sampaikan ke Kemenko Perekonomian. Kita akan ngebut untuk selesaikan. Jadi, debottlenecking insyaallah akan bisa mendorong pertumbuhan,” pungkas Wamenko Dradjad.

Melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan data, dan percepatan penanganan hambatan usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala di lapangan diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan dan mengoptimalkan potensi ekonomi di berbagai daerah.

Turut hadir mendampingi Wamenko Dradjad dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, serta Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bambang Wijanarko.

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7152/wamenko-perekonomian-dorong-percepatan-penanganan-hambatan-usaha-perkuat-pertumbuhan-ekonomi-domestik 

Baca Terusannya »»  

Bukan Sekadar Lari, Sprin Run 2027 Jadi Gerakan Peduli Kesehatan Perempuan

 

SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi inisiatif Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Semarang, yang mengemas olahraga sebagai gerakan kepedulian terhadap kesehatan perempuan.

Melalui gelaran Sprin Run 2027 bertajuk Every Step Saves A Life, kegiatan lari ini diharapkan tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tetapi juga memperluas edukasi tentang pencegahan penyakit, dan upaya menekan angka kematian ibu. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Januari 2027, dengan target 2.000 peserta.

Apresiasi itu disampaikan Sumarno saat menghadiri Grand Launching Sprint Run 2027, di Restoran Alam Indah, Kota Semarang, Selasa (13/10/2026). Dia mengatakan, persoalan kesehatan perempuan, termasuk angka kematian ibu, masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, keterlibatan POGI melalui kegiatan yang memadukan olahraga dan aksi sosial, dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman POGI yang peduli terhadap perempuan di Jawa Tengah. Permasalahan kesehatan perempuan memiliki tantangan yang tidak ringan, termasuk dalam upaya pemeriksaan dan pencegahan penyakit,” ujarnya.

Menurut sekda, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pengobatan. Langkah yang tidak kalah penting adalah mencegah masyarakat jatuh sakit melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, serta penerapan pola hidup sehat.

Dia menilai, olahraga dapat menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Melalui kegiatan lari, masyarakat diharapkan semakin menyadari pentingnya aktivitas fisik, sekaligus terdorong untuk menularkan kebiasaan positif tersebut kepada lingkungan sekitarnya.

Sumarno berharap,  komunitas pelari dapat berperan aktif mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, manfaat olahraga akan semakin besar ketika diiringi kepedulian dan kontribusi nyata bagi sesama.

“Olahraga itu positif. Akan lebih positif lagi ketika kita bisa berkontribusi dan memberikan manfaat kepada banyak orang,” tegas sekda.

Dia menambahkan, Pemprov Jateng terbuka untuk berkolaborasi dengan POGI dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk melalui kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan.

Ketua POGI Cabang Semarang, Edi Wibowo Ambari, mengatakan, kegiatan itu merupakan gerakan untuk menyelamatkan perempuan Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan organisasi profesi, angka kematian ibu di Jawa Tengah masih menjadi persoalan yang perlu ditangani bersama.

Dia menyebut, angka kematian ibu di Jawa Tengah pada 2025 masih berada di kisaran 300 kasus. Kondisi tersebut mendorong POGI untuk memperluas edukasi kesehatan, melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Prinsipnya, Sprin itu selamatkan perempuan Indonesia. Kegiatan ini bukan untuk hura-hura, tetapi menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, agar lebih memahami pentingnya kesehatan perempuan,” ujarnya.

Ketua Panitia Sprin Run 2027, Radith Aulia, menjelaskan, pembeda kegiatan ini dengan ajang lari pada umumnya adalah penekanan pada aksi amal atau charity. Konsep tersebut sejalan dengan program POGI untuk membantu menurunkan angka kematian ibu, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap perempuan yang berisiko mengalami kanker serviks maupun penyakit kandungan lainnya.

Dia mengatakan, seluruh keuntungan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut direncanakan dialokasikan untuk kegiatan sosial, dengan salah satu fokus awal berupa vaksinasi bagi perempuan yang berisiko terkena kanker serviks.

 

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/bukan-sekadar-lari-sprin-run-2027-jadi-gerakan-peduli-kesehatan-perempuan/ 

Baca Terusannya »»  

Bidik Perluasan Pasar Ekspor, Menko Airlangga Dorong Percepatan Implementasi CEPA

 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang telah maupun akan diimplementasikan guna membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Perjanjian yang menjadi perhatian utama antara lain tiga macam CEPA atau FTA yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Pemerintah mendorong agar keberadaan CEPA dan FTA tidak berhenti pada tersedianya akses preferensial semata, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan nyata utilisasi oleh eksportir Indonesia.

“Sejumlah perjanjian perdagangan memberikan peluang untuk memperluas pasar melalui penurunan atau penghapusan tarif, peningkatan kepastian akses pasar, serta pembukaan peluang perdagangan pada produk yang sebelumnya menghadapi tarif relatif tinggi,” ungkap Menko Airlangga.

Berdasarkan beberapa analisis dampak FTA/CEPA, I-EU CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga USD 10,9 miliar, I-CA CEPA berpotensi meningkatkan ekspor sekitar USD 1,6 miliar, dan I-EAEU FTA sekitar USD 2,2 milar – USD 2,89 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya memberikan manfaat berupa penurunan tarif, tetapi juga  membuka ruang ekspansi perdagangan yang dapat diarahkan pada komoditas yang memiliki kapasitas produksi dan potensi permintaan di negara mitra. 

Menko Airlangga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Export Potential Analysis menunjukkan bahwa pemanfaatan CEPA/FTA dapat diarahkan pada sejumlah komoditas yang memiliki export gap cukup besar. Export gap tersebut diperoleh dari selisih antara nilai ekspor existing (saat ini) dengan nilai ekspor yang secara potensial masih bisa dicapai di pasar mitra. 

Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.  

Untuk Kanada, peluang ekspor terutama terdapat pada mineral dan logam, produk kimia, kendaraan, kayu/karet, serta mesin dan peralatan elektronik. Sementara itu, makanan dan minuman, hasil laut, alas kaki, produk kayu olahan, elektronik, otomotif, dan produk kerajinan menjadi kelompok produk yang dapat didorong melalui I-CA CEPA.

Adapun di kawasan EAEU, peluang ekspor terutama berasal dari produk kimia, produk nabati, kendaraan, mineral dan logam, serta kayu, kertas, karet dan plastik. Pada tingkat komoditas, kelapa sawit, alas kaki, udang, karet alam, kopi, dan minyak atsiri termasuk produk yang memperoleh peluang tarif lebih baik melalui I-EAEU FTA.

“Ke depan, fokus Pemerintah adalah menyinergikan pemanfaatan CEPA dan FTA dengan komoditas unggulan yang memiliki basis produksi domestik kuat serta potensi pasar besar di negara mitra. Melalui strategi ini, manfaat kesepakatan dagang diharapkan langsung bertransformasi menjadi lonjakan kinerja ekspor nasional,”  pungkas Menko Airlangga

 

 

Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7150/bidik-perluasan-pasar-ekspor-menko-airlangga-dorong-percepatan-implementasi-cepa 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Dorong Investasi Swasta untuk Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas di Industri Sawit

 

Bangkok, 13 Oktober 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendorong mobilisasi investasi swasta di sektor kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Investasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan oleh EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10). Menkeu menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, mulai dari ekonomi perdesaan dan industri manufaktur hingga sektor pangan dan energi.

Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan sekitar 41% di antaranya dikelola oleh pekebun (smallholders). Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan industri sawit berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan yang telah ada menjadi prioritas agar pendapatan pekebun dapat meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.

“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Menkeu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkeu menekankan tiga langkah utama. Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari daya tarik investasi. Indonesia mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi produk. Pengembangan energi berbasis sawit, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline), juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industri.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk membuka peluang investasi yang belum dapat dikelola sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Instrumen berbagi Risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek dapat membantu menarik modal swasta untuk peremajaan perkebunan rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok (traceability), dan pengembangan industri hilir. Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mendukung penguatan sektor melalui peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur. Dukungan tersebut perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab secara fiskal.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit. Pekebun tidak hanya berperan sebagai pemasok di ujung rantai nilai, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha yang memiliki potensi untuk berpartisipasi lebih jauh dalam pengembangan industri. Dengan demikian, investasi di sektor sawit dapat membuka peluang kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan, memperbaiki kondisi kerja, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Peluang tersebut juga mencakup bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, serta rekayasa dan teknologi.

Menkeu juga menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Menkeu menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan. Melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan peran pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir, sektor kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” pungkas Menkeu.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menkeu-Dorong-Investasi-Swasta 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Tekankan Investasi SDM sebagai Kunci Optimalkan Bonus Demografi

 

 

 

Bangkok, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dimulai sejak dini untuk mengoptimalkan bonus demografi dan mengantisipasi penuaan penduduk (aging population). Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam World Bank Group Closed-Door Ministerial Roundtable yang mengusung tema “Transforming Demographic Transition into Human Capital Gains and Job Creation” di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10).

Menkeu menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 284 juta penduduk dan diproyeksikan mencapai 325 juta jiwa dalam 20 tahun mendatang. Namun, besarnya jumlah penduduk tidak serta-merta menjadi keuntungan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai.

“Persoalannya bukan pada jumlah penduduk, melainkan kualitas penduduk. Kita tidak bisa hanya berharap kualitas tersebut akan meningkat dengan sendirinya. Kita harus berinvestasi untuk meningkatkannya,” ungkap Menkeu.

Menurut Menkeu, tantangan demografi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tetapi juga perubahan struktur usia. Saat ini, sekitar 12 persen penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas dan hampir 8 persen berusia 65 tahun ke atas. Tren ini perlu diantisipasi agar penuaan penduduk tidak diikuti penurunan produktivitas dan peningkatan beban fiskal.

Menkeu menjelaskan bahwa investasi SDM perlu dilakukan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan, hingga memasuki dunia kerja. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas penduduk sekaligus membuka peluang memperoleh manfaat dari bonus demografi kedua (silver dividend), yaitu potensi kontribusi ekonomi dari penduduk berusia lanjut yang tetap sehat dan produktif.

“Untuk memperoleh manfaat bonus demografi kedua (silver dividend), kita harus berinvestasi pada kualitas SDM jauh sebelum seseorang memasuki usia lanjut, bahkan sejak sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan, hingga memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Menkeu mengingatkan bahwa penuaan penduduk dengan tingkat produktivitas rendah berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja negara sekaligus menekan penerimaan negara. Oleh karena itu, investasi SDM perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang, meskipun hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung.

Melalui investasi SDM yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan transisi demografi untuk mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus memitigasi risiko akibat penuaan penduduk. Dengan demikian, bonus demografi tidak hanya menjadi peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga fondasi bagi ketahanan fiskal jangka panjang.

 

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Tekankan-Investasi-SDM 

Baca Terusannya »»  

Menkeu: Investasi SDM Kunci Optimalkan Bonus Demografi

 

Bangkok, – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi tantangan penuaan penduduk (aging population) di masa mendatang. Hal tersebut ia sampaikan dalam World Bank Group Closed-Door Ministerial Roundtable dengan tema “Transforming Demographic Transition into Human Capital Gains and Job Creation” di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi transisi demografi yang signifikan. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 284 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi 325 juta jiwa dalam 20 tahun mendatang. Dengan kondisi tersebut, menurut Menkeu, tantangan utamanya bukan terletak pada jumlah penduduk, melainkan pada kualitas dan perubahan struktur penduduk yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan jangka panjang.

“Persoalannya bukan pada jumlah penduduk, melainkan kualitas penduduk. Kita tidak bisa hanya berharap kualitas tersebut akan meningkat dengan sendirinya. Kita harus berinvestasi untuk meningkatkannya,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut ia menerangkan, saat ini Indonesia mengalami tren peningkatan urbanisasi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tren penuaan penduduk (aging population), dimana 12 persen penduduk saat ini berusia 60 tahun ke atas, dan hampir 8 persen berusia 65 tahun ke atas. Kondisi tersebut, menurut Menkeu, perlu diantisipasi agar Indonesia dapat memperoleh manfaat bonus demografi kedua (silver dividend) melalui peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya investasi pada SDM sejak dini.

“Untuk memperoleh manfaat bonus demografi kedua (silver dividend), kita harus berinvestasi pada kualitas SDM jauh sebelum seseorang memasuki usia lanjut, bahkan sejak sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan, hingga memasuki dunia kerja,” ungkapnya.

Menkeu menekankan pentingnya investasi pada kualitas SDM sejak saat ini, meskipun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi risiko penuaan penduduk dengan produktivitas rendah, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja negara dan memberikan tekanan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah perlu menetapkan prioritas belanja secara cermat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan investasi jangka panjang.

Dengan investasi SDM yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan peluang dari transisi demografi untuk meningkatkan produktivitas penduduk, sekaligus memitigasi risiko fiskal akibat penuaan penduduk.

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Investasi-SDM-Kunci-Optimalkan-Bonus-Demografi

Baca Terusannya »»  

Menpar Widiyanti Putri Wardhana: Camino de Flores Perkuat Peran Pariwisata dalam Pemulihan Flores

 

Jakarta, 13 Oktober 2026 – Pariwisata berperan strategis dalam pemulihan Flores pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan potensi lokal. Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong “Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores” sebagai pola perjalanan wisata baru yang menghubungkan beragam daya tarik dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Pulau Flores.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, penyelenggaraan Camino de Flores menjadi langkah strategis untuk memperluas persebaran kunjungan wisatawan, sehingga partisipasi dan manfaat ekonomi pariwisata tidak hanya terpusat di satu destinasi, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Flores.

Hal tersebut disampaikan Menpar Widiyanti dalam konferensi pers peluncuran Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“Camino de Flores hadir sebagai bentuk pola perjalanan (travel pattern) baru yang strategis, mengingat kunjungan wisatawan selama ini cenderung terkonsentrasi di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Melalui Camino de Flores, kunjungan wisatawan diharapkan terdistribusi lebih merata ke kabupaten-kabupaten lain di daratan Flores dengan menghubungkan berbagai potensi, mulai dari situs religi, desa wisata, hingga lanskap alam serta event atau ritual pariwisata religi yang selama ini berkembang di Flores seperti Semana Santa, Festival Golokoe, ziarah, atau prosesi budaya lainnya,” kata Menpar Widiyanti.

Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores—A Spiritual Journey of Reflection and Recovery merupakan kegiatan wisata jalan kaki (Flores Walk) yang menyasar segmen khusus (niche market), seperti komunitas peziarah (faith-based community) dan pencari wisata ketenangan (mindfulness tourism).

Pada tahap awal, Kemenpar dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menetapkan kegiatan pada 23–27 Oktober 2026 sebagai proyek percontohan (pilot project) Etape Tengah. Sebanyak sekitar 70 peserta dari komunitas karitatif akan menyusuri rute Bajawa–Boawae–Ende sejauh sekitar 70 kilometer, yang memadukan refleksi spiritual, sejarah, dan interaksi masyarakat.Ke depan, pengembangan Camino de Flores juga mencakup Etape Barat (Labuan Bajo–Ruteng) dan Etape Timur (Maumere–Larantuka), bahkan memungkinkan penggabungan seluruh etape sesuai dengan permintaan (demand).

Menpar Widiyanti menegaskan bahwa pelaksanaan proyek percontohan ini tidak sekadar menjadi ajang promosi, melainkan juga instrumen evaluasi untuk mengukur kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan destinasi, serta tingkat partisipasi para pihak dan masyarakat secara aktual.

“Kemenpar melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama BPOLBF telah menyusun dokumen Risk Assessment dan Emergency Response Plan yang detail. Kami memastikan kesiapan infrastruktur keselamatan dan keamanan, mulai dari penyiagaan road marshal, pos kesehatan, water station mobile, hingga mitigasi cuaca dan elevasi rute yang menantang,” tegas Menpar Widiyanti.

Perjalanan ini juga mengintegrasikan kegiatan sosial dan penggalangan kepedulian bagi masyarakat Flores. Hasil penggalangan dana direncanakan untuk mendukung renovasi rumah sakit, gereja, serta sarana budaya dan pariwisata, termasuk penyediaan fasilitas sanitasi dan akses air bersih.

Menpar Widiyanti mengapresiasi inisiatif Mari Elka Pangestu bersama tim yang menghadirkan Camino de Flores. “Perjalanan ini tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi mengintegrasikan spiritualitas, budaya, sejarah, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam satu pengalaman yang bermakna,” ucapnya.

Guna memastikan keberlanjutan rute peziarahan ini pada masa depan, Kemenpar juga mendorong pembentukan tata kelola lintas wilayah yang solid. Kolaborasi ini melibatkan pembagian peran yang jelas, yang akan diformalkan melalui mekanisme kerja sama atau nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Pariwisata, BPOLBF, Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten di Ngada, Nagekeo, dan Ende, keuskupan se-Flores, serta komunitas lokal.

Melalui konsep perjalanan yang lebih lambat dan mendalam, wisatawan memiliki kesempatan untuk tinggal lebih lama (length of stay), yang secara langsung diharapkan meningkatkan perputaran ekonomi di desa-desa yang dilalui. Kehadiran jalur ini membuka peluang usaha bagi pengelola homestay, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perajin tenun, serta pemandu wisata lokal.

Perjalanan Camino de Flores juga diharapkan membuka ruang bagi wisatawan untuk mengenal identitas dan kehidupan masyarakat Flores melalui tradisi tenun ikat, kekayaan kuliner lokal, serta sisi religius dan spiritual yang mengakar dalam keseharian.

Kain tenun menyimpan identitas budaya dan nilai adat, serta hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, proses menenun dan pemasaran hasilnya menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, terutama perempuan penenun. Sementara itu, kuliner menyimpan pengetahuan lokal dan tradisi yang diwariskan lintas generasi.

Dipadukan dengan pengalaman spiritual dan interaksi langsung bersama masyarakat, ketiganya menjadikan Camino de Flores bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi juga sarana memahami kekayaan budaya Flores sekaligus memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat setempat.

“Evaluasi dari operasional pilot project ini akan menghasilkan peta rute final, standar kelayakan, dan profil risiko yang menjadi landasan pengembangan Camino de Flores menjadi paket wisata yang berkelanjutan, untuk selanjutnya diperkenalkan kepada mitra industri sebagai salah satu potensi pengembangan paket wisata berbasis spiritual tourism yang dapat dipasarkan oleh travel agent dan tour operator. Kami berharap Camino de Flores menjadi magnet baru yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia,” kata Menpar Widiyanti.

Mari Elka Pangestu selaku inisiator menjelaskan bahwa Camino de Flores terinspirasi dari Camino de Santiago de Compostela di Spanyol, rute ziarah yang telah berlangsung sejak abad ke-9 (813 M), ketika makam Rasul Santo Yakobus ditemukan di Galicia. Rute tersebut menjadi salah satu rute ziarah agung dunia dan telah diakui UNESCO serta Dewan Eropa.

Pada 2024–2025, rute tersebut mencatat rekor dengan hampir 500–530 ribu peziarah dari lebih dari 160 negara setiap tahunnya. Camino de Flores mengadaptasi semangat tersebut untuk Flores, NTT, sebagai perjalanan ziarah berjalan kaki yang berkelanjutan dengan memadukan iman, alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Saya berpikir Indonesia bisa punya Camino-nya sendiri, dan Flores adalah tempat yang sempurna untuk itu. Camino de Flores mengadaptasi semangat Camino de Santiago untuk Flores sebagai wisata spiritual yang juga berkelanjutan, yang memadukan spiritualitas, alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebuah perjalanan wisata berjalan kaki menelusuri jalur situs-situs religi yang menggabungkan unsur spiritual, ekonomi kreatif, juga aspek budaya,” kata Mari Elka.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011–2014 tersebut mengatakan bahwa Camino de Flores akan menjadi pola perjalanan baru yang mendistribusikan wisatawan secara lebih luas, mengingat kunjungan selama ini masih terkonsentrasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Camino de Flores menghubungkan berbagai daya tarik wisata di sepanjang daratan Flores, mulai dari situs religi, desa wisata, lanskap alam, hingga berbagai kegiatan dan ritual budaya yang telah berkembang di masyarakat.

“Melalui konsep yang kita kembangkan, yaitu wisata berjalan kaki melewati berbagai keindahan alam, budaya, dan situs-situs religi, diharapkan memberikan pengalaman (experience) yang berbeda dan lebih mendalam. Diharapkan wisatawan tinggal lebih lama dan tentu perputaran ekonomi terjadi langsung di desa-desa yang dilalui. Inilah pariwisata yang inklusif, yang berbasis masyarakat, dan yang berkelanjutan,” ujar Mari Elka.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik hadirnya Camino de Flores yang dinilai akan memperkuat daya tarik wisata di Flores. Menurutnya, daya tarik kegiatan ini dapat menjadi contoh untuk dikembangkan lebih luas di NTT.

“Kita bisa buat Camino de NTT. Jadi di Flores buat sendiri, Timor buat sendiri, Sumba buat sendiri sesuai dengan daya tarik, cerita dan keunikan masing-masing,” ujar Emanuel.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa semangat solidaritas dan kebersamaan yang diusung dalam Camino de Flores juga akan menjadi pengungkit bagi Flores untuk bangkit dari dampak gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Camino de Flores akan memberikan dampak yang nyata bagi kami di provinsi. Tema spiritualitas dan pemulihan di Flores ini sangat tepat dan menjadi momentum yang kuat buat kami di Flores ini untuk bisa bangkit kembali,” kata Emanuel.

Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menpar-camino-de-flores-perkuat-peran-pariwisata-dalam-pemulihan-flores

Baca Terusannya »»  

Menko PMK Sugiono Percepat Upaya Rehab-Rekom Pascabencana Aceh-Sumatra dan Penanganan Bencana Karhutla

 

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono terus memastikan kehadiran negara dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh dan Sumatra, serta penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui dua pertemuan strategis bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (13/10/2026).

Memasuki tahap pemulihan yang berpedoman pada Rencana Induk 2026–2028, Menko PMK mendorong penyelarasan program yang solid antara kementerian/lembaga dengan kebutuhan mendesak di daerah. Bersama Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatra, fokus diarahkan pada kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi lahan relokasi hunian yang aman dan berkepastian hukum.

Sejalan dengan penyiapan lahan tersebut, Menko PMK juga mengawal eksekusi fisik bersama Kepala BNPB. Saat ini, pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak Sumatra terus dikebut dengan target 5.000 unit selesai pada 2026, diiringi penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar.

“Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit,” tegas Menko PMK Sugiono.

Selain kesiapan lahan dan infrastruktur, Menko PMK menyinggung pelaksanaan program pemulihan yang berpacu dengan batas waktu tahun anggaran 2026. Ia menggarisbawahi perlunya jaminan keberlanjutan pendanaan agar eksekusi program lintas kementerian/lembaga di lokasi bencana tidak terhenti di tengah jalan akibat transisi menuju tahun 2027.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” tambahnya.

Di samping penuntasan pemulihan pascabencana Sumatra, Menko PMK juga memfokuskan pertemuan pada langkah penanganan dan antisipasi risiko Karhutla di berbagai wilayah. Sebagai pembina daerah, Kemendagri didorong untuk menginstruksikan jajaran kepala daerah agar memperketat pengawasan di akar rumput.

Instruksi kebijakan di tingkat daerah tersebut berjalan beriringan dengan langkah operasional BNPB di lapangan, di mana operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dikerahkan untuk meredam sisa titik api secara nasional.

Sementara itu, menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan, serta penanganan bencana lain seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan, Menko PMK memastikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan mitigasi yang tengah dilakukan oleh BNPB.

"Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat," ujar Sugiono memberikan jaminan kelancaran operasional.

Melalui orkestrasi dan sinergi kebijakan lintas sektor ini, Menko PMK memastikan pemerintah tidak hanya sekadar merencanakan di atas kertas, tetapi langsung bertindak agar ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana dapat terbangun secara utuh demi mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang unggul.

 

 

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-sugiono-percepat-upaya-rehab-rekom-pascabencana-aceh-sumatra-dan-penanganan-bencana 

Baca Terusannya »»  

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 13 Oktober 2026

 

 

 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan bencana pada periode Senin hingga Selasa, 12-13 Oktober 2026. Sejumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan serta banjir masih menjadi atensi pemerintah pusat maupun daerah pada periode ini.

Adapun laporan peristiwa yang pertama, karhutla terjadi di Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara serta Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Minahasa, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 25 hektare, dengan rincian 10 hektare di Desa Taraitak dan 15 hektare lahan perkebunan cengkeh dan kelapa di Desa Karor. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Minahasa bersama tim gabungan untuk melakukan penanganan menggunakan mobil pemadam.  Hingga Senin (12/10), api telah berhasil dipadamkan.

Peristiwa serupa dilaporkan terjadi di Jalan Malaja 2, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (12/10). BPBD Kota Palopo melaporkan satu hektare lahan terbakar. BPBD berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama pukul 14.40 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Masih di Sulawesi Selatan, kebakaran lahan juga terjadi di Dusun Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada Senin (12/10) pukul 13.45 WITA. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare. TRC BPBD Kabupaten Pinrang bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat setempat melakukan pemadaman menggunakan satu unit mobil tangki air. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama. 

Kebakaran lahan yang berikutnya terjadi di Kelurahan Saran Matallo, Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (12/10) sekitar pukul 21.00 WITA. Kejadian tersebut mengakibatkan sekitar dua hektare lahan terbakar. BPBD Kabupaten Toraja Utara bersama satgas gabungan melakukan pemadaman darat. Api berhasil dipadamkan pada Selasa (13/10) pukul 02.00 WITA. Penyebab kejadian masih dalam proses penyelidikan.

Sementara itu di Provinsi Jawa Timur, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang pada Senin (12/10). Laporan kejadian diterima Pos Pemadam Kebakaran Ngoro pada pukul 10.37 WIB setelah seorang warga melaporkan terjadi kebakaran lahan di Desa Ngampungan. Pos Damkar Ngoro kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran beserta personel untuk melakukan pemadaman dan pembasahan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai dua hektare. Api berhasil dipadamkan pada pukul 12.00 WIB.

Di wilayah lain, kekeringan melanda Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, akibat tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama sehingga sumber mata air mengering. Kejadian ini berdampak pada sekitar 400 KK atau 1.450 jiwa yang tersebar di empat kecamatan, yakni Ciater, Cipeundeuy, Cisalak, dan Subang.

BPBD Kabupaten Subang melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak setempat, serta menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Senin (12/10), distribusi air bersih sebanyak 5.000 liter dilakukan di Kampung Babakan Waru, RT 08/RW 08, Desa Palasari, Kecamatan Ciater. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih terus diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

Selain fenomena kekeringan, anomali cuaca terjadi di Pulau Sumatra. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit sungai meluap dan tanggul Paya Bunder jebol sehingga air masuk ke pemukiman warga di Kabupaten Langkat pada Minggu (11/10) pukul 19.15 WIB. Banjir merendam wilayah di empat kecamatan, yakni Kecamatan Besitang (Desa Sekoci, Desa Aras Napal dan Kelurahan Kampung Lama), Kecamatan Padang Tualang (Desa Tebing Tanjung Selamat dan Tanjung Putus), Kecamatan Salapian (Desa Ujung Teran) dan Kecamatan Sirapit (Desa Tanjung Keriahan). Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 835 kepala keluarga (KK) atau 3.439 jiwa terdampak, dengan sekitar 310 KK mengungsi akibat kejadian ini. Tercatat banjir juga berdampak pada sekitar 835 unit rumah, dua jembatan, serta jaringan listrik.

BPBD Kabupaten Langkat bersama BPBD Provinsi Sumatera Utara bersama Basarnas, TNI, dan Polri melakukan koordinasi, pemantauan, evakuasi warga ke tempat yang lebih aman, serta penyaluran bantuan logistik. Selain itu, satu orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh tim Basarnas di lapangan. Hingga Senin (12/10), tinggi muka air masih bertahan sekitar 50–150 sentimeter.

Banjir juga melanda Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (12/10) sekitar pukul 00.30 WIB. Kenaikan tinggi muka air Sungai Bingai yang dilaporkan mencapai sekitar 310 sentimeter sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, meliputi Kelurahan Rambung Timur dan Mecirim di Kecamatan Binjai Selatan serta Kelurahan Setia, Tangsi, dan Berngam di Kecamatan Binjai Kota.

Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada sekitar 1.222 KK atau 4.554 jiwa. Selain itu, sekitar 1.222 unit rumah dan dua fasilitas umum turut terdampak. BPBD Kota Binjai melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Hingga Selasa (13/10), penanganan banjir masih berlangsung.

Menyikapi berbagai peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi lahan yang kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas setempat agar dapat ditangani sedini mungkin.

Menghadapi dampak kekeringan, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak, menyimpan cadangan air bersih selama pasokan masih tersedia, serta memanfaatkan sumber air secara efisien. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat berkoordinasi untuk memastikan distribusi air bersih menjangkau warga yang membutuhkan.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir juga diharapkan tetap waspada terhadap hujan dengan intensitas tinggi dan kenaikan muka air sungai. Warga diminta mengikuti arahan petugas, mengutamakan keselamatan saat evakuasi, serta memantau informasi dan peringatan dini dari sumber resmi, termasuk BNPB, BPBD, dan BMKG.

Sumber : https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-13-oktober-2026

 

 

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong Gentengisasi Berkualitas, Perkuat Peran UMKM Lokal di Tiga Provinsi

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya menjaga kualitas material dalam pelaksanaan Gerakan Gentengisasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui pemanfaatan genteng produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sekaligus memperkuat daya saing industri genteng dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan gentengisasi bersama pemerintah daerah di Kantor BRI PKP, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Rapat membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan, kapasitas produksi, pemenuhan standar kualitas, jadwal peluncuran, serta mekanisme distribusi genteng untuk mendukung Program Bedah Rumah.

Menteri PKP menekankan bahwa pemberdayaan UMKM perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu produk. Seluruh genteng yang digunakan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mendorong pengrajin dan pelaku usaha lokal untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya.

Selain itu, Menteri PKP meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan gentengisasi dilakukan secara terukur, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kesiapan produksi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka atas kesiapan pelaksanaan gentengisasi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 pukul 15.00 WIB.

Jawa Barat menyampaikan kesiapan sebanyak 2,4 juta keping genteng atau setara dengan 600 truk. Sebanyak 34 UMKM genteng telah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM telah lolos uji mekanis. Harga genteng melalui koperasi tercatat sebesar Rp2.500 per keping.

Dari sisi regulasi, kualitas material, serta kesiapan teknis dan estetika, Jawa Barat menyampaikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi. Sementara itu, mekanisme distribusi 2,4 juta keping genteng masih dikoordinasikan lebih lanjut bersama Balai P3KP Jawa II, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Program Bedah Rumah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memaparkan skema pelaksanaan gentengisasi yang menghubungkan pengrajin, koperasi, dan UMKM dengan kebutuhan material perumahan. Skema tersebut mencakup pembinaan dan akses permodalan bagi pelaku usaha, sertifikasi serta penjaminan kualitas genteng, hingga verifikasi dan validasi sasaran penerima manfaat.

Melalui skema tersebut, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk mendukung Program Bedah Rumah, program perbaikan rumah tidak layak huni oleh pemerintah daerah, serta dukungan perumahan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kebutuhan material bangunan masyarakat.

Sementara itu, Jawa Tengah menyampaikan kesiapan sebanyak 1 juta keping genteng bersertifikat keandalan untuk kegiatan gentengisasi yang dijadwalkan pada 4 Desember 2026 di Kabupaten Kebumen. Persiapan tersebut telah dikoordinasikan dan disepakati bersama Gubernur Jawa Tengah.

Untuk Jawa Timur, persiapan gentengisasi diarahkan pada penyediaan sebanyak 800 ribu keping genteng dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi keandalan. Kabupaten Trenggalek menjadi lokasi yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan, sementara jadwal peluncuran masih dalam tahap koordinasi.

Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan berbagai aspek persiapan, khususnya terkait kualitas dan keandalan produk genteng. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya untuk menyelaraskan kesiapan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan.

Genteng yang disiapkan dalam agenda peluncuran di ketiga provinsi tersebut diarahkan untuk mendukung Program Bedah Rumah. Melalui pemanfaatan produk UMKM lokal yang memenuhi standar mutu, Kementerian PKP mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi pengrajin genteng di daerah.

Koordinasi antara Kementerian PKP dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk memastikan kesiapan produksi, pemenuhan standar kualitas, serta distribusi genteng berjalan secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Turut hadir dalam rapat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Aeron Randi, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan, serta jajaran dinas terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kabupaten Majalengka, Purwakarta, dan Trenggalek, bersama jajaran Kementerian PKP.

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-gentengisasi-berkualitas-perkuat-peran-umkm-lokal-di-tiga-provinsi 

Baca Terusannya »»  

Kementerian Kebudayaan Lakukan Pemugaran Yasti dan Konservasi Mahastupa Candi Borobudur

 

Jakarta, 13 Oktober 2026 — Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya (MCB) melakukan pemugaran yasti dan konservasi Mahastupa Candi Borobudur untuk menjaga kestabilan struktur serta menangani pelapukan dan penggaraman batu. Pekerjaan ini dilakukan setelah monitoring dan kajian teknis pada Agustus 2026 lalu yang mengidentifikasi adanya pergeseran susunan batu, rongga, dan rekahan pada bagian yasti dan harmika, serta kerusakan material pada stupa induk.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam taklimat media bertajuk “Pemugaran Yasti Mahastupa Candi Borobudur” yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, menjelaskan bahwa pemugaran yasti difokuskan pada pemulihan kestabilan struktur dengan tetap mengutamakan keaslian material. Menurutnya, penanganan ini penting karena yasti berada di bagian paling atas stupa induk sehingga kondisi strukturnya perlu dijaga untuk mendukung keutuhan bangunan.

“Pemugaran ini dilakukan berdasarkan temuan dan kajian teknis di lapangan, dengan mengutamakan penggunaan material asli. Setiap batu didokumentasikan, diberi nomor, dan dipasang kembali pada posisi semula. Hingga saat ini, belum ada batu yang diganti karena setiap tindakan harus didasarkan pada pemeriksaan yang cermat dan sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya,” ungkap Menbud Fadli.

Selain pemugaran Yasti, Kementerian Kebudayaan juga melakukan konservasi Mahastupa untuk menangani pelapukan batu, rongga, rekahan, dan penggaraman yang dapat memengaruhi ketahanan material. Menbud Fadli menekankan bahwa perubahan kondisi lingkungan, termasuk dampak perubahan iklim dan paparan cuaca dalam jangka panjang, menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan dalam upaya pelestarian Candi Borobudur.

“Pelestarian Candi Borobudur membutuhkan pemantauan dan penanganan yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah, dengan mempertimbangkan kondisi material dan riwayat penanganannya. Dengan demikian, keutuhan struktur dan nilai penting Borobudur sebagai warisan budaya dapat terus dijaga untuk generasi mendatang,” tambah Menbud.

Lebih jauh, Menbud juga menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan turut menerima aspirasi umat Buddha terkait rencana pemasangan chattra di puncak Mahastupa. Rencana tersebut masih “Kami menghargai aspirasi umat Buddha dan memandang pentingnya dialog dalam membahas rencana tersebut. Setiap langkah perlu melalui kajian yang cermat dan memperhatikan ketentuan pelestarian Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia,” ungkap Menbud Fadli.

Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, turut menegaskan bahwa pelestarian Candi Borobudur perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Wamen Giring juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi risiko perubahan iklim dan bencana yang dapat memengaruhi kelestarian cagar budaya.

“Borobudur merupakan mahakarya peradaban Nusantara yang menjadi warisan Indonesia sekaligus warisan dunia. Karena itu, upaya pelestariannya harus didukung kajian ilmiah dan perencanaan yang matang, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim serta berbagai risiko bencana. Pada saat yang sama, pelestarian juga perlu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Borobudur melalui pengembangan ekonomi budaya yang berkelanjutan,” ucap Wamen Giring.

Pakar sekaligus Ketua Tim Penyusun Heritage Impact Assessment (HIA), Ali Akbar, juga menjelaskan bahwa kebutuhan pemugaran diketahui melalui serangkaian pemeriksaan teknis terhadap kondisi yasti. Tim menggunakan sejumlah metode, termasuk Ground Penetrating Radar (GPR), pemindaian ultrasonik, dan hammer test untuk mengidentifikasi kondisi struktur dan material.

“Pemeriksaan dengan berbagai metode menunjukkan bahwa bagian yasti masih utuh, tetapi kondisinya rapuh dan memiliki sejumlah rongga serta rekahan yang perlu ditangani. Karena posisinya berada di puncak Mahastupa, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemugaran yang terukur dan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis. Penanganan ini juga menjadi kesempatan untuk memahami lebih jauh kondisi bagian atas Borobudur yang sudah lama tidak mendapatkan pemugaran menyeluruh,” kata Ali Akbar.

Pemugaran Yasti dan konservasi Mahastupa dilaksanakan oleh tim gabungan Kementerian Kebudayaan melalui MCB dengan melibatkan tenaga ahli di bidang arkeologi, konservasi, teknik sipil dan struktur, serta metalurgi. Pekerjaan dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan, dokumentasi, dan analisis material sebelum tindakan lanjutan ditentukan. Pendekatan ini bertujuan memastikan penanganan sesuai dengan kondisi aktual bangunan serta tetap mempertahankan keaslian material.

Candi Borobudur telah melalui sejumlah pekerjaan pemugaran dan konservasi sejak dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 M. Pemugaran besar pertama berlangsung pada 1907–1911 di bawah pimpinan arkeolog Theodoor van Erp, sedangkan pemugaran besar berikutnya dilaksanakan pada 1973–1983 melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNESCO. Pada 2010, penanganan intensif juga dilakukan setelah erupsi Gunung Merapi menyebabkan abu vulkanik menyelimuti kawasan candi dan mengganggu sistem drainase.

Pemugaran Yasti kali ini menjadi penanganan pada bagian Mahastupa yang telah lama tidak tersentuh pemugaran. Selain memperkuat struktur, pekerjaan ini juga menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap material dan metode penanganan terdahulu berdasarkan perkembangan ilmu konservasi.

Selama pekerjaan berlangsung, Candi Borobudur tetap dibuka untuk pengunjung dengan penyesuaian jalur demi menjaga keselamatan pengunjung dan pekerja. Kunjungan reguler dan pilgrim dapat mengakses candi hingga lantai 8 atau teras 1, sedangkan kunjungan sunrise dan sunset tetap dapat berlangsung hingga lantai 9 atau teras 2. Pelataran utara ditutup sementara dan digunakan sebagai zona kerja.

Pekerjaan ditargetkan selesai pada 24 Oktober 2026, dengan kemungkinan penyesuaian berdasarkan kondisi teknis di lapangan. Pembukaan kembali area yang ditutup akan dilakukan secara bertahap setelah pemeriksaan akhir memastikan area aman untuk dikunjungi.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama, Supriyadi. Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan,  Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Ridwan; Direktur Warisan Budaya, Agus Widiatmoko; Direktur Promosi Kebudayaan, Undri; serta Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estiyanti Nurjadin.

Melalui pemugaran yasti dan konservasi Mahastupa, Kementerian Kebudayaan berkomitmen menjaga keutuhan struktur, keaslian material, dan nilai penting Candi Borobudur melalui penanganan yang berbasis kajian ilmiah serta sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Upaya ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pelestarian Borobudur sebagai Warisan Dunia sekaligus menjaga warisan peradaban tersebut agar tetap dapat dipelajari dan diapresiasi oleh generasi mendatang.

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/kementerian-kebudayaan-lakukan-pemugaran-yasti-dan

Baca Terusannya »»  

Resmikan Galeri Prajnaparamita di Museum Nasional Indonesia, Menteri Kebudayaan Dorong Museum Sebagai Ruang Edukasi Inklusif dan Modern

 

Jakarta, 13 Oktober 2026 – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa hadirnya Galeri Prajnaparamita dengan huruf Braille serta tata pamer imersif merupakan langkah strategis dalam melestarikan warisan budaya sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi yang inklusif dan modern. Hal tersebut disampaikan saat Peresmian Galeri Prajnaparamita di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Arca Prajnaparamita merupakan mahakarya tiga dimensi abad ke-13 M dari kawasan percandian Singasari, Jawa Timur. Arca ini melambangkan sosok dewi kebijaksanaan tertinggi sebagai personifikasi dari naskah sutra Buddha Mahayana. Diciptakan pada masa kejayaan Kerajaan Singasari saat ajaran Hindu dan Buddha berkembang harmonis, arca ini dipahat dengan kehalusan luar biasa dalam posisi meditasi vajrasana, dengan kedua tangan membentuk sikap dharmacakra mudra, serta diapit bunga teratai penopang naskah sutra di sisi kirinya. Raut wajahnya yang tenang dengan pandangan terpusat ke ujung hidung memancarkan kekhusyukan batin, keanggunan, dan ketenangan yang kini dihadirkan khusus bagi pengunjung Museum Nasional Indonesia.

Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa Arca Prajnaparamita yang dipamerkan merupakan artefak asli, sehingga publik dapat melihat langsung keanggunan mahakarya Nusantara secara utuh. Galeri Prajnaparamita turut dilengkapi dengan deskripsi berhuruf Braille, serta replika miniatur arca yang memungkinkan pengunjung merasakan langsung tekstur dan proporsi arca melalui sentuhan. Kehadiran informasi Braille, objek edukasi taktil, dan miniatur yang dapat disentuh menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengenal warisan budaya terbuka bagi semua orang.

“Galeri Prajnaparamita ini menampilkan arca asli, bukan replika, secara khusus mahakarya dari nenek moyang kita. Salah satu pencapaian artistik dan estetika yang tertinggi. Bahkan kalau boleh dibilang, arca Prajnaparamita ini adalah Monalisa-nya Indonesia, Monalisa dari Jawa. Selain itu, dalam upaya pengembangan museum yang inklusif, termasuk bagi kalangan disabilitas terutama disabilitas netra, tersedia narasi dalam huruf braille, kemudian juga ada miniatur yang bisa dipegang. Jadi kira-kira bisa meraba bagaimana bentuk Arca Prajnaparamita,” kata Menbud.

Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa tata pamer Galeri Prajnaparamita dirancang dinamis dengan memadukan teknologi digital serta tata cahaya modern untuk menarik minat generasi muda. Hal ini diselaraskan dengan tata ruang artistik berupa pendaran lampu berbentuk kelopak bunga lotus (padmasana) imersif yang menjadi pedestal atau dudukan persemayaman Arca Prajnaparamita.

Galeri Prajnaparamita diharapkan dapat menjadi salah satu signature serta point of interest utama di Museum Nasional Indonesia. Peninggalan bersejarah asal Candi Singasari, Jawa Timur, dari masa kejayaan Raja Kertanegara ini disajikan secara memikat guna menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan menikmati pengalaman belajar sejarah secara lebih mendalam. Aktivasi melalui pameran temporer dan pameran artefak baru ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan Museum Nasional Indonesia lebih dinamis dan interaktif.

“Galeri Prajnaparamita, Monalisa-nya dari Jawa atau Monalisa-nya Nusantara ini bisa menjadi suatu atraksi di Museum Nasional untuk mengapresiasi, menghargai karya dari nenek moyang kita yang menghadirkan sebuah arca yang begitu indah, menarik, dan luar biasa. Ke depannya juga diharapkan dapat melahirkan kajian yang semakin banyak,” ungkap Menteri Kebudayaan.

Hadir dalam acara peresmian Galeri Prajnaparamita yaitu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi. Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Ridwan; Direktur Warisan Budaya, Agus Widiatmoko; serta Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estiyanti Nurjadin.

Melalui peresmian Galeri Prajnaparamita Museum Nasional Indonesia diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berkunjung serta menjadi lebih dinamis melalui penyajian artefak-artefak baru. Pengembangan galeri ini turut mengedepankan prinsip aksesibilitas dan inklusivitas sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/resmikan-galeri-prajnaparamita-di-museum-nasional

Baca Terusannya »»  

Kementerian Kebudayaan dan Cita Tenun Indonesia Siapkan Strategi Pengusulan Tenun Indonesia ke UNESCO

 

Jakarta, 13 Oktober 2026 — Kementerian Kebudayaan RI berkolaborasi dengan Cita Tenun Indonesia (CTI) mendorong pengakuan tenun Indonesia di tingkat internasional, melalui penjajakan strategi pengusulan ke UNESCO. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dengan perwakilan CTI, yang membahas sejumlah langkah strategis.

Dalam pertemuan tersebut, CTI menyampaikan upaya yang telah dilakukan untuk menyiapkan dokumen pengajuan tenun Indonesia ke UNESCO, termasuk menghimpun dukungan komunitas dari sejumlah daerah. Dokumen pengajuan tersebut mencakup khazanah tenun Indonesia secara menyeluruh dengan keragaman teknik, seperti ikat, songket, rangrang, sobbi, dan teknik lainnya yang berkembang di berbagai wilayah Nusantara.

Menteri Fadli Zon menekankan pentingnya menyusun strategi pengusulan yang mempertimbangkan mekanisme UNESCO, termasuk kemungkinan nominasi bersama (joint nomination) atau perluasan pengakuan (extension). Pendekatan tersebut menjadi opsi yang dibahas untuk memperkuat peluang pengusulan, dengan tetap menampilkan kekayaan dan keragaman teknik tenun Indonesia dalam dokumen nominasi.

Menteri Fadli turut menyampaikan kekayaan tenun Indonesia tidak hanya terlihat dari ragam motif dan teknik, tetapi juga dari keberlanjutan praktiknya di tengah masyarakat. Menurutnya keragaman tersebut perlu didokumentasikan dan diperkenalkan secara lebih luas sebagai bagian dari identitas kebudayaan Indonesia.

“Karena itu, penyusunan dokumen pengajuan perlu berjalan seiring dengan penguatan data, pengetahuan, dan bukti mengenai keberadaan serta keberlanjutan tradisi tenun di berbagai daerah,” tambah Menbud.

Salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan adalah kebutuhan akan basis data tenun nasional yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelusuran kembali data yang pernah dihimpun sebelumnya menjadi langkah penting agar informasi mengenai teknik, motif, sejarah, persebaran, komunitas, dan perajin tenun di berbagai daerah dapat terdokumentasi dengan lebih baik.

“Tenun Indonesia memiliki keragaman teknik yang sangat kaya. Karena itu, kami ingin mendorong pengusulan tenun secara keseluruhan ke UNESCO, bukan hanya satu teknik tertentu. Indonesia memiliki beragam teknik tenun yang berkembang di berbagai daerah, dan kekayaan tersebut perlu ditampilkan secara utuh,” ucap Pengurus Bidang Pengendalian Mutu CTI, Sjamsidar Isa.

Selain dokumentasi digital, penguatan literasi mengenai tenun Indonesia turut menjadi perhatian. Penerbitan buku dokumentasi yang mengangkat ragam tenun daerah, terutama yang menghadapi risiko kepunahan, dinilai penting untuk memperluas pengetahuan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian tradisi. Dokumentasi tersebut juga dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti, pelaku budaya, desainer, dan generasi muda yang ingin mengenal lebih jauh kekayaan wastra Nusantara.

“Kita perlu memperkuat dokumentasi dan memperbanyak literasi tentang wastra Indonesia. Berbagai jenis tenun dari daerah perlu diangkat melalui buku dan dokumentasi yang baik agar kekayaan budaya tersebut semakin dikenal,” pungkas Menteri Fadli Zon.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Pengurus Bidang Pelatihan dan Pembinaan, Koestriastuti; Marketing Communication, Dewi Ivo Rajasa; serta Ketua Bidang Sertifikasi LSP Tenun Indonesia, Tommy Utama. Turut mendampingi Menteri Kebudayaan dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual, Putri Woelan Sari; serta Direktur Warisan Budaya, Agus Widiatmoko.

Kementerian Kebudayaan dan CTI akan melanjutkan koordinasi untuk mematangkan dokumen pengajuan, menelaah pilihan strategi nominasi UNESCO, serta menjajaki tindak lanjut penguatan basis data dan kompetensi profesi wastra. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi, mengembangkan, dan memperkenalkan kekayaan tenun Indonesia sebagai warisan budaya yang hidup dan diwariskan lintas generasi.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Kementerian Kebudayaan mendorong agar upaya pengusulan tenun Indonesia ke UNESCO dapat berjalan seiring dengan kerja nyata dalam menjaga keberlangsungan tradisi tenun di masyarakat.

Sumber : https://kemenbud.go.id/publikasi/berita/kementerian-kebudayaan-dan-cita-tenun-indonesia-si

Baca Terusannya »»  

Menteri PKP Dorong Percepatan Program Bedah Rumah, Perkuat Koordinasi dengan Kepala Daerah

 

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Percepatan dilakukan dengan mengatasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari verifikasi penerima bantuan, ketersediaan tenaga kerja, hingga penyelesaian pembangunan rumah.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah bupati dan wali kota yang dilaksanakan secara langsung dan melalui konferensi video di Kantor BRI PKP, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi progres pelaksanaan Program Bedah Rumah menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP meninjau perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bandung, Blora, Banyumas, Brebes, Jember, Kota Surabaya, Kota Medan, serta sejumlah wilayah administrasi DKI Jakarta. Pembahasan difokuskan pada progres pembangunan fisik, pencairan bantuan, dan penyelesaian kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target.

Di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima bantuan telah mencapai 100 persen. Pemerintah Kabupaten Bandung akan memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan mempercepat pelaksanaan program. Berdasarkan laporan Kementerian PKP per 13 Oktober 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi 3.047 unit rumah, dengan 334 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp19,28 miliar atau 31,64 persen.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan langkah koordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mengawal pelaksanaan program agar selesai tepat waktu. Kabupaten Blora memiliki alokasi 2.560 unit rumah, dengan 719 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp34,20 miliar atau 66,80 persen.

Di Kabupaten Banyumas, Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Bedah Rumah turut melibatkan gotong royong masyarakat. Sejumlah keluarga penerima bantuan berpartisipasi langsung dalam pembangunan, termasuk melalui penyediaan tenaga kerja maupun material seperti kayu dan bambu. Menteri PKP mengapresiasi semangat gotong royong tersebut. Kabupaten Banyumas memperoleh alokasi 2.239 unit rumah, dengan 117 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp16,42 miliar atau 36,67 persen.

Pembahasan juga mencakup Kabupaten Brebes yang memperoleh alokasi 1.545 unit rumah, dengan 148 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp3 miliar atau 9,71 persen. Jajaran balai terkait menyampaikan perlunya percepatan pekerjaan fisik serta pembaruan data progres di lapangan agar pelaksanaan dapat dipantau secara akurat.

Di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah. Koordinasi dengan jajaran balai telah membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendamping, sehingga pelaksanaan program pada November dan Desember diarahkan untuk berfokus pada pekerjaan fisik. Kota Surabaya memperoleh alokasi 2.000 unit rumah, dengan 39 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp4,34 miliar atau 10,85 persen.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan harapan agar alokasi Program Bedah Rumah dapat ditingkatkan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengembangkan aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan bedah rumah yang mendapat apresiasi dari Menteri PKP. Kabupaten Jember memiliki alokasi 1.907 unit rumah, dengan 58 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp7,70 miliar atau 20,19 persen.

Di Kota Medan, Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah. Koordinasi dengan balai dan satuan kerja terus diperkuat, termasuk dalam pemenuhan tenaga pendamping serta penyelesaian administrasi penerima bantuan. Kota Medan memiliki alokasi 898 unit rumah, dengan 11 unit telah terbangun dan realisasi anggaran fisik sebesar Rp4,46 miliar atau 24,83 persen.

Untuk wilayah DKI Jakarta, pembahasan turut mencakup percepatan pembangunan dan pencairan bantuan. Berdasarkan laporan Kementerian PKP, Jakarta Selatan mencatat 45 unit terbangun, Jakarta Utara 32 unit, Jakarta Timur 43 unit, dan Jakarta Barat 33 unit dari alokasi masing-masing 2.000 unit rumah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah juga menyampaikan rencana penyelesaian pencairan pada 26 Oktober 2026 dan pekerjaan fisik pada 28 Desember 2026.

Selain perkembangan di masing-masing daerah, rapat juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan operasional tenaga pendamping masyarakat (TPM), termasuk penyediaan tempat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta pemenuhan tenaga tukang untuk pelaksanaan pembangunan secara serentak.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PKP mencatat adanya percepatan pelaksanaan program dengan dukungan pemerintah daerah. Pemantauan secara harian terus dilakukan untuk memastikan perkembangan pencairan bantuan dan penyelesaian fisik dapat dikawal hingga akhir tahun.

Koordinasi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, balai pelaksana, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian Program Bedah Rumah sekaligus memastikan bantuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

 

 

 

Sumber : https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-dorong-percepatan-program-bedah-rumah-perkuat-koordinasi-dengan-kepala-daerah 

Baca Terusannya »»  

Menkeu Suahasil Tegaskan Kredibilitas Fiskal dan Perkuat Kemitraan Strategis dengan World Bank Group

 

Jakarta, 13/10/2026 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin pengelolaan anggaran dan penguatan kemitraan strategis dengan World Bank Group. Komitmen tersebut menjadi fondasi untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujar Menkeu dalam pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group, Ajay Banga, di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10).

Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prioritas tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, penguatan usaha kecil dan menengah, serta hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah mendorong pendalaman sektor keuangan dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur perekonomian nasional, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu juga menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengembangan sektor keuangan. Pendalaman dan inklusi keuangan perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi agar sektor keuangan dapat berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

World Bank Group menyambut baik agenda pengembangan sektor keuangan Indonesia, termasuk melalui dukungan teknis untuk pendalaman pasar modal domestik. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pasar keuangan dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan kegiatan produktif.

Selain sektor keuangan, World Bank Group juga menyatakan dukungan terhadap agenda hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Pertemuan bilateral ini mencerminkan pentingnya kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan World Bank Group dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat sektor keuangan, dan mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah terus mendorong fondasi ekonomi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perkuat-Kemitraan-dengan-World-Bank-Group 

Baca Terusannya »»