JEPARA – Pemkab Jepara
menerima ribuan usulan yang terangkum dalam Rencana Kegiatan Pembangunan
Derah (RKPD) dengan kalkulasi pembiayaan yang fantastis. Hal itu
terungkap saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
tingkat kabupaten di Pendapa Kabupaten Jepara, Selasa (21/3).
Secara detail, ada 2.435 usulan kegiatan
dengan jumlah pembiayaan yang diproyeksi mencapai Rp 4,1 triliun.
Usulan itu didapati dari proses Musrenbangdes, Musrenbangcam dan forum
OPD.
Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Jepara Edy Sujatmiko
menjelaskan, banyaknya usulan tersebut serta proyeksi pembiayaan yang
ada, maka harus dipilah mana kegiatan yang menjadi skala prioritas.
Terlebih proyeksi kapasitas anggaran
riil pada 2018 sebesar Rp 1,396 triliun. ”Sementara secara umum,
proyeksi pendapatan daerah pada 2018 sebesar Rp 2,1 triliun lebih dengan
proyeksi belanja sebesar Rp 2,09 triliun lebih,” terang Edy.
Proses penyusunan RKPD sendiri akan
berlangsung hingga Kamis (23/3) mendatang di ruang rapat I dan II Kantor
Bapelitbangda Jepara. Proses penyusunan selain melibatkan OPD, juga
ormas, LSM dan stakeholder terkait.
Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Jepara Anwar Haryono memaparkan
proyeksi ideal kemampuan keuangan daerah tahun 2018. Kemampuan keuangan
yang sehat bisa tercapai jika tren prestasi keuangan yang setiap
tahunnya meningkat.
Yakni 10 % di bidang belanja dan 5 %
untuk pendapatan, kebijakan pengalokasian belanja yang berorientasi
terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi
daerah lebih dari 5% dan tingkat inflasi kurang dari 5%.
Kewenangan
”Kondisi itu juga dipengaruhi dengan
pengalihan kewenangan dari pemkab menjadi kewenangan Pemprov
berimplikasi pada pengalihan aset, personil maupun dokumen,” tuturnya.
Terkait pos pendapatan 2018, BPPKAD Jepara berbeda data dengan
Bapelitbangda.
BPPKAD memproyeksi pendapatan hanya Rp
1,970 triliun lebih. Dari PAD sebesar Rp 276 miliar, DAU sebesar Rp 1
triliun, DAK Rp 319 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 44,25
miliar.
Sementara itu, Sekda Jepar Sholih menandaskan, tahun depan pembangunan difokuskan pada infrastruktur dan pariwisata.
Sehingga RKPD harus menyesuaikan dengan target tersebut, mengingat APBD yang meski tiap tahun meningkat tapi tetap terbatas.
”Kecermataan harus ada dalam penyusunan
program dan kegiatan. Tanggap terhadap isu pembangunan yang ada. Cermat
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Sholih.
Wakil Ketua DPRD Jepara Purwanto
menandaskan, hasil Musrenbang diharapkan mampu menghasilkan sejumlah
kegiatan yang bisa menyelesaikan persoalan warga. Belum lama ini, Dewan
melakukan reses dan menemukan banyak keluhan sekaligus saran dari warga.
”Masalah-masalah yang ada yakni
kerusakan jalan, irigasi, drainase kesehatan dan pendidikan. Untuk
kesehatan masih banyak keluhan jika pasien BPJS dinomorduakan,” tegas
Purwanto.Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/rp-41-triliun-untuk-2-435-usulan/