BLORA – Keseriusan DPRD
memperjuangkan Kabupaten Blora untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH)
minyak dan gas Blok Cepu patut dipertanyakan.
Hingga saat ini belum ada tanda-tanda
lembaga wakil rakyat tersebut membentuk panitia khusus (pansus). Padahal
rencana pembentukan pansus itu sudah disepakati sejak 13 Maret 2017.
Bahkan nama anggota dewan dari
masing-masing fraksi yang seharusnya sudah disetorkan untuk menjadi
anggota pansus belum juga diajukan oleh fraksi.
Sehingga pembentukan pansus yang
disepakati akan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD, Abdullah Aminudin,
itupun belum mendapatkan surat keputusan (SK).
Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin tak
banyak memberikan komentar terkait masalah tersebut. Namun, dia
menyatakan jika nanti ada perkembangan akan memberikan kabar lebih
lanjut.
’’Kalau ada perkembangan, akan kami
kabari,’’ kata Abdullah, kemarin. Wacana pembentukan pansus DBH migas
Blok Cepu di DPRD sebenarnya sudah mengemuka sejak tahun lalu.
Namun hingga kini wacana itu tak kunjung
terealisasi. Padahal pansus tersebut akan bertugas menyikapi
permasalahan ketidakadilan pembagian DBH migas Blok Cepu yang diterapkan
pemerintah pusat.
Meski sebagian wilayah Blora masuk kawasan Blok Cepu namun hingga kini Blora tidak mendapatkan DBH migas Blok Cepu.
Mulut Sumur Hal itu disebabkan oleh
pembagian DBH didasarkan pada keberadaan mulut sumur dalam satu wilayah
provinsi. Cara pembagian ini diatur dalam UU No 33/2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang di dalamnya
mengatur DBH Migas.
Mengacu pada UU tersebut, daerah yang
mendapatkan DBH migas Blok Cepu miliaran rupiah setiap tahun adalah
Kabupaten Bojonegoro (daerah penghasil migas Blok Cepu) serta kabupaten
dan kota lainnya di Jatim.
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD,
Radjiman Santarko mengatakan, dari kesepakatan dibentuknya kembali
pansus DBH Migas Blok Cepu pada Maret lalu hingga saat ini belum ada
satupun nama anggota dewan yang disodorkan kepada Banleg.
Sehingga, pihaknya belum bisa membahas
lebih lanjut karena pansus DBH migas masih belum di-SK-kan. ’’Tapi kelak
tetap akan kami bahas,’’ tandasnya. Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pembentukan-pansus-dbh-migas-belum-jelas/