Hasil FP1 MotoGP Autralia 2025: Jack Miller Tercepat

 

SPORT.DETIK.COM Phillip Island - Jack Miller berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi free practice (FP1) MotoGP Australia 2025. Pebalap Pramac Yamaha ini mengungguli Alex Marquez dan Pedro Acosta.

FP1 MotoGP Australia 2025 digelar di Sirkuit Phillip Island, Jumat (17/10) pagi WIB. Pedro Acosta sempat menjadi yang tercepat di awal sesi dengan catatan waktu 1 menit 30,538 detik.

Brad Binder melesat ke posisi pertama dengan waktu 1 menit 28,654 detik. Alex Marquez menggeser posisi rider KTM itu dengan waktu terbaik 1 menit 28,317 detik.

Jack Miller yang berhasil menutup sesi FP1 MotoGP Australia 2025 dengan waktu terbaik. Dia menorehkan waktu tercepat 1 menit 28,281 detik di akhir sesi, unggul 0,036 detik dari Alex Marquez.

Hasil FP1 MotoGP Australia 2025

Posisi	Rider	Team	Waktu Tercepat
1	Jack Miller	Pramac Yamaha (YZR-M1)	1'28.281s
2	Alex Marquez	BK8 Gresini Ducati (GP24)	+0.036s
3	Pedro Acosta	Red Bull KTM (RC16)	+0.135s
4	Fermin Aldeguer	BK8 Gresini Ducati (GP24)*	+0.185s
5	Fabio Quartararo	Monster Yamaha (YZR-M1)	+0.239s
6	Marco Bezzecchi	Aprilia Racing (RS-GP25)	+0.251s
7	Francesco Bagnaia	Ducati Lenovo (GP25)	+0.275s
8	Johann Zarco	Castrol Honda LCR (RC213V)	+0.337s
9	Fabio Di Giannantonio	Pertamina VR46 Ducati (GP25)	+0.350s
10	Brad Binder	Red Bull KTM (RC16)	+0.373s
11	Raul Fernandez	Trackhouse Aprilia (RS-GP25)	+0.479s
12	Joan Mir	Honda HRC Castrol (RC213V)	+0.596s
13	Luca Marini	Honda HRC Castrol (RC213V)	+0.695s
14	Franco Morbidelli	Pertamina VR46 Ducati (GP24)	+0.705s
15	Enea Bastianini	Red Bull KTM Tech3 (RC16)	+0.738s
16	Pol Espargaro	Red Bull KTM Tech3 (RC16)	+0.757s
17	Alex Rins	Monster Yamaha (YZR-M1)	+0.958s
18	Miguel Oliveira	Pramac Yamaha (YZR-M1)	+1.048s
19	Lorenzo Savadori	Aprilia Factory (RS-GP25)	+1.510s
20	Somkiat Chantra	Idemitsu Honda LCR (RC213V)*	+2.028s
21	Michele Pirro	Ducati Test Rider (GP25)	+2.364s
22	Ai Ogura	Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*	+2.474s

 

 

 

Sumber :  https://sport.detik.com/moto-gp/d-8164712/hasil-fp1-motogp-autralia-2025-jack-miller-tercepat

Baca Terusannya »»  

Pameran KIP 2025 Resmi Ditutup, BRIN dan KKP Raih Penghargaan Badan Publik Paling Transparan

 

Jakarta, InfoPublik.id – Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia secara resmi menutup rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Momen puncak acara ini ditandai dengan pengumuman penerima Information Transparency Award 2025, yang menobatkan sejumlah badan publik paling transparan dan inovatif di Indonesia.

Penutupan pameran berlangsung hangat dan meriah, dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, serta organisasi publik dari berbagai daerah. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KIP RI sekaligus Ketua Dewan Juri, Rospita Vici Paulyn, menegaskan bahwa penghargaan keterbukaan informasi bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga simbol kolaborasi lintas institusi dalam memperkuat transparansi nasional.

“Keterbukaan informasi bukan hanya membantu panduan terhadap regulasi dan inovasi, tetapi juga menjadi cara mengomunikasikan pesan secara efektif kepada publik,” ujar Vici dalam sambutannya.

Vici menjelaskan, penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh dewan juri dengan mengukur empat aspek utama, yaitu substansi informasi, kejelasan pesan, interaksi dengan pengunjung, serta inovasi dan strategi komunikasi publik.

“Kami tidak hanya menilai tampilan visual, tapi juga kualitas komunikasi dan sejauh mana badan publik menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain agar terus berkomitmen memperkuat prinsip good governance dan pelayanan publik berbasis transparansi.

Ketua KIP RI Donny Yoesgiantoro menyampaikan apresiasi atas semangat dan kreativitas peserta pameran yang selama tiga hari menghadirkan ide dan inovasi dalam penyajian informasi publik.

“Ruang pameran terasa hidup. Betapa kaya dan beragamnya gagasan yang dihadirkan untuk memperkuat keterbukaan informasi di era digital,” ujarnya.

Donny menilai, kegiatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik kini berkembang menjadi gerakan bersama yang melahirkan berbagai solusi digital. “Pameran ini bukan penutup, tetapi awal dari kolaborasi yang lebih luas,” tegasnya.

Ia menambahkan, KIP akan terus memperkuat perannya melalui pengembangan aplikasi digital dan sistem monitoring keterbukaan informasi berbasis data nasional agar setiap badan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai rumah bersama — rumah bagi publik dan bangsa,” tutup Donny.

Daftar Penerima Information Transparency Award 2025

Berikut daftar lengkap penerima penghargaan tahun ini:

1. Booth Terinformatif

• Juara 1: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

• Juara 2: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

• Juara 3: Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

2. Penyedia Informasi Terbaik

• Juara 1: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

• Juara 2: Badan Informasi Geospasial (BIG)

• Juara 3: PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

3. Strategi Komunikasi (Strakom) Terbaik

• Juara 1: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

• Juara 2: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

• Juara 3: BPJS Kesehatan

4. Badan Publik Terinovatif

• Juara 1: PT Pertamina (Persero)

• Juara 2: PT PLN (Persero)

• Juara 3: Bank Indonesia

5. Badan Publik Terfavorit

• Juara 1: Kementerian Komunikasi dan Digital

• Juara 2: Kementerian PANRB

• Juara 3: Kementerian Agama

Pameran KIP 2025 menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat implementasi Asta Cita, khususnya cita ke-6 tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Melalui kegiatan ini, KIP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif — sejalan dengan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

 

Sumber :  https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/942703/pameran-kip-2025-resmi-ditutup-brin-dan-kkp-raih-penghargaan-badan-publik-paling-transparan

Baca Terusannya »»  

Tim Indonesia Siapkan Kontingen Dengan Maksimal Menuju SEA Games 2025, Menpora Erick: Terima Kasih Bapak Presiden

 

Jakarta: Angin segar dirasakan kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2025 Thailand. Pasalnya, anggaran yang semula hanya Rp 10 Miliar dengan hanya bisa memberangkatkan 120 atlet, kini meningkat menjadi Rp 60 Miliar sehingga dapat memberangkatkan hingga 700 sampai 800 atlet.

Peningkatan jumlah anggaran tersebut disampaikan langsung Menpora Erick pada acara konferensi pers di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Kamis (16/10) malam. 

Menpora Erick menyampaikan kenaikan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand tahun ini adalah berkat arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Menteri Keuangan Purbawa Yudhi Sadewa.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan dukungan penuh terhadap  para atlet kontingen SEA Games 2025 dan upaya kita semua untuk meningkatkan prestasi olahraga sehingga anggaran yang semula hanya Rp 10 Miliar kini meningkat menjadi hampir Rp 60 Miliar," kata Menpora Erick. 

"Dengan peningkatan anggaran ini, kita bisa memberangkatkan sekitar 700 atlet ke SEA Games 2025 Thailand, dari yang sebelumnya hanya sekitar 120 atlet," tambahnya. 

Dengan peningkatan anggaran yang diberikan, Menpora Erick menegaskan bahwa selanjutnya tim verifikasi akan memastikan setiap atlet yang berangkat harus memiliki target terukur. 

Capaian prestasi memang menjadi pertimbangan utama dalam memberangkatkan atlet menuju Thailand, jika tidak ada target yang terukur, maka kemungkinan besar tidak perlu diberangkatkan menuju SEA Games 2025.

“Tim verifikasi akan memastikan setiap atlet yang diberangkatkan memiliki target yang jelas. Jika tidak memiliki target yang terukur, maka tidak perlu diberangkatkan. Setiap penggunaan anggaran harus sejalan dengan target prestasi yang telah ditetapkan," pungkas Menpora Erick.

Menanggapi peningkatan tersebut, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menpora Erick yang bisa meningkatkan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand.

"Peningkatan anggaran ini pasti akan membawa semangat bagi para atlet. Saya sendiri juga sudah bertemu atlet kick boxing, bahkan atletnya langsung berani menargetkan 8 medali emas," kata Raja Sapta Oktohari. 

Sementara  Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Djokosoetono mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dengan adanya peningkatan anggaran untuk SEA Games tahun ini. 

"Terima kasih Pak menteri, saya mengucapkan apresiasi dengan adanya peningkatan anggaran ini. Saya sudah berkelilig di beberapa cabor, dan mereka semua memiliki semangat yang sama untuk bisa mengharumkan nama Indoneia," ujar Bayu Priawan.

 

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6501/tim-indonesia-siapkan-kontingen-dengan-maksimal-menuju-sea-games-2025-menpora-erick-terima-kasih-bapak-presiden

Baca Terusannya »»  

Pemerintah Tepati Janji, Terangi Listrik Desa di Musi Banyuasin

 

MUSI BANYUASIN - Implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rumah-rumah yang dulu hanya diterangi cahaya redup lampu minyak atau dengungan genset kini terpancar lebih terang.

Bagi Ruslan, 52 tahun, seorang petani sawit, cahaya lampu itu bukan sekadar penerangan. Itu merupakan perubahan kehidupan. "Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan. Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin," ujarnya sambil tersenyum lebar.

Ruslan adalah satu dari ribuan warga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga ke pelosok negeri.

Bantuan itu diberikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Program BPBL menyediakan pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sebelum listrik masuk ke rumahnya, Ruslan bergantung pada genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. Bahan bakarnya mahal, suaranya bising, dan hanya cukup untuk menyalakan satu-dua bohlam di ruang tengah. Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir.

"Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya," tuturnya.

Bagi Ruslan, listrik berarti lebih dari sekadar terang. Itu artinya waktu belajar anak-anak bisa lebih lama, istrinya bisa menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. "Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka," katanya berharap.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami betul arti kehadiran listrik bagi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia. "Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan," kata Bahlil saat mengunjungi lokasi rumah Ruslan.

Ia menambahkan, program ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

"Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik," ujarnya.

Bahlil berbicara dengan nada lirih saat mengenang masa kecilnya. Ia tahu persis bagaimana rasanya hidup dalam gelap. "Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang. Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ceritanya.

Program BPBL dan Listrik Desa sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, program tersebut menargetkan puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia agar dapat menikmati akses penerangan listrik.

Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Sementara untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sebanyak 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara sekitar 2.500 lainnya masih menunggu usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

 

 

 

Sumber : https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-tepati-janji-terangi-listrik-desa-di-musi-banyuasin

Baca Terusannya »»  

Pertanian, Ekonomi, dan Pendidikan Jadi Fokus Arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Kertanegara

 

Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis, 16 Oktober 2025, memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menteri untuk segera mengambil langkah konkret. Di bidang pertanian, Presiden menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi.

“Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy.

Selain bidang pertanian, Presiden juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan perbankan. Menurut Seskab, Presiden menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE).

“Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

Sementara di bidang pendidikan, Presiden memberikan perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bekerja di sejumlah sektor strategis nasional. “Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tutupnya.

Arahan Kepala Negara pada bidang-bidang tersebut menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional melalui peningkatan produksi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia unggul.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pertanian-ekonomi-dan-pendidikan-jadi-fokus-arahan-presiden-prabowo-dalam-rapat-terbatas-di-kertanegara/

Baca Terusannya »»  

Kementerian Pariwisata dan BPJPH Perluas Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di 1.500 Desa Wisata

Kepulauan Riau, 16 Oktober 2025 –Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (16/10/2025), menjelaskan bahwa program sertifikasi halal telah dijalankan sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal.

“Kini kolaborasi ini kami perluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Desa Penyengat atas semangat kolaborasi yang terjalin. Saat ini, Desa Wisata Pulau Penyengat telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM.

“Desa ini menjadi contoh nyata integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal,” ucap Menteri Widiyanti.

Ia juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut demi mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim.

Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan bahwa pariwisata halal kini telah menjadi mesin ekonomi baru yang tumbuh pesat, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga sebagai simbol kesehatan, kualitas, dan transparansi. 

Ia menyebutkan bahwa sejumlah negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah mulai mengembangkan pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo sedang mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM, dengan tujuan agar proses sertifikasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan transparan bagi semua pelaku usaha,” tutur Haikal.

Ia menegaskan, BPJPH akan terus mendampingi Kementerian Pariwisata dalam memperluas sertifikasi halal ke 15 provinsi dengan target 1.500 desa wisata.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenpar dan BPJPH dalam mengembangkan ekosistem pariwisata halal di daerahnya. 

Ia mengungkapkan Kepulauan Riau telah meraih sejumlah pengakuan penting, termasuk sebagai “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination” melalui pengembangan Desa Wisata Pulau Penyengat. Selain itu, provinsi ini juga memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam.

“Kita meyakini bahwa industri halal, terutama di sektor kuliner, kini telah menjadi salah satu ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi,” kata Ansar.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH Haikal Hasan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP).

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kunjungan ini, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji.

 Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kementerian-pariwisata-dan-bpjph-perluas-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-di-1500-desa-wisata

Baca Terusannya »»  

Menkeu Hadiri Town Hall DJPK : Peran Anda Nggak Main-Main

 

Jakarta, Kemenkeu – Untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) mengadakan Town Hall Meeting pada Kamis (16/10). Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyapa seluruh pegawai DJPK.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan bahwa DJPK memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal nasional dan memperkuat kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana setiap kebijakan perimbangan keuangan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

DJPK  juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa berjalan efektif. Keputusan mengenai alokasi dan pemotongan dana harus dilakukan secara cermat karena berdampak langsung pada stabilitas politik dan ekonomi di daerah. 

“Jadi Anda, peran Anda nggak main-main. Itung betul kalo apa ada permintaan dana atau pemotongan dana,” ungkap Menkeu di Jakarta.

Di akhir acara, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran DJPK yang terus bekerja keras dalam menjaga kesinambungan fiskal nasional. DJPK akan terus menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah.

 Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Hadiri-Town-Hall-DJPK

Baca Terusannya »»  

Kemenpora Gelar Penyusunan Deregulasi Permenpora

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Gelar Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan pendekatan Omnibus Law di Grand Mercure Harmoni Jakarta, Kamis (16/10).

Pada rapat tersebut Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) menyampaikan bahwa, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) yang berjumlah 191 peraturan sejak tahun 2009 ini akan disederhanakan minimal menjadi 5 Peraturan dan maksimal menjadi 20 Peraturan, hal tersebut dilakukan mengingat banyak Permenpora yang sudah out of date. 

Sesmenpora berharap bahwa proses deregulasi ini bukan menjadi tanggung jawab Biro Hukum saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama-sama sehingga sehingga dateline yang diberikan oleh Pak Menteri bisa dilaksanakan dengan baik.

"Saya harapkan penyusunan deregulasi permenpora ini akan selesai pada bulan Desember 2025, prosesnya nanti dibagi menjadi 5 klaster bidang yang terdiri dari bidang sekretariat, bidang pelayanan kepemudaan, bidang pembudayaan olahraga, bidang prestasi olahraga dan bidang industri olahraga," pesan Sesmenpora.

Sejalan dengan paparan Sesmenpora, Staff Khusus Menteri Hukum dan Regulasi Togi Pangaribuan juga menyampaikan bahwa, deregulasi ini merupakan arahan langsung dari Menpora Erick Tohir, salah satu tujuannya karena Permenpora ini sudah out of date, ada yang tumpang tindih dan sudah tidak lagi substantif.

Sementara itu Pakar Hukum Dr. Fitriani Ahlan Sjarif dari Universitas Indonesia menyampaikan ada beberapa pilihan konsep dalam penyusunan deregulasi permenpora yang bisa dipilih antara lain omnibus law, kompilasi, atau konsolidasi dengan tujuan utamanya yaitu simplifikasi. 

"Masalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu adalah obesitas dan tidak ada harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip harmonisasi dan tumpang tindih ini menjadi prinsip utama yang harus dibereskan bersama-sama," ujarnya.

 

 

Sumber ;  https://www.kemenpora.go.id/detail/6499/kemenpora-gelar-penyusunan-deregulasi-permenpora

Baca Terusannya »»  

PSSI dan Tim Kepelatihan Timnas Sepakat Akhiri Kerja Sama Lebih Awal

 

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination.

Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun.

Penghentian kerja sama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Tim Kepelatihan tersebut tidak lagi menangani Timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20.

PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional.

 

Sumber :  https://www.pssi.org/news/pssi-dan-tim-kepelatihan-timnas-sepakat-akhiri-kerja-sama-lebih-awal

Baca Terusannya »»  

Mensos Gus Ipul Ajak Bupati Bintan Dirikan Sekolah Rakyat

 

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong Pemerintah Kabupaten Bintan segera menyelenggarakan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berasrama gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama jajaran pemerintah daerah di Ruang Rapat Menteri, Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

“Ini kesempatan, Presiden luar biasa (programnya). Kalau tidak ikut program ini rugi, karena yang bisa sekolah di sini itu ya mereka-mereka yang ada di kabupaten tersebut dan paling miskin. Sekolah rakyat ini memuliakan orang miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul menegaskan, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Mereka yang penghasilannya di bawah Rp1 juta, rumahnya tidak layak huni. Kadang pinjam, kadang sewa, maka dibantu rumahnya. (Misal) buruh serabutan, kuli bangunan, buruh tani, nelayan, dan mereka yang memang susah,” jelasnya.

Berbeda dari sekolah reguler, Sekolah Rakyat menjadi bagian implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. Program ini terintegrasi dengan sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Program Tiga Juta Rumah.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumah tidak layak huninya dibantu. Mereka nanti dapat bansos lengkap, seluruh keluarganya dapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka didorong untuk Cek Kesehatan Gratis dan juga dapat dukungan MBG. Jadi ini istimewa,” ujar Gus Ipul.

Selain pendidikan akademik, siswa juga dibekali pendidikan karakter, keterampilan, dan kedisiplinan. Mereka mendapat delapan set seragam, perlengkapan belajar, hingga satu laptop per siswa. Setiap anak juga menjalani tes DNA talent mapping berbasis berbasis akal imitasi (AI) untuk memetakan potensi mereka.

Hasil pemetaan menunjukkan 1.828 siswa (37,4 persen) memiliki bakat di bidang (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) STEM, 1.938 (39,6 persen) di bidang sosial, dan 1.123 siswa (23 persen) di keterampilan bahasa. Berdasarkan itu, mereka diarahkan untuk melanjutkan kuliah atau masuk dunia kerja. Gus Ipul menyebut, Universitas Ary Ginanjar telah menjamin 35 anak mendapatkan beasiswa, tujuh di antaranya diterima bekerja sesuai potensi.

“Nanti kita akan bekerja sama dengan banyak perusahaan, BUMN maupun swasta. Dengan begitu anak-anak lulusan sekolah kita akan dikawal untuk kuliah atau dapat pekerjaan. Memuliakan orang miskin ya seperti ini, sampai tuntas,” tegasnya.

Saat ini, terdapat 165 titik Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi dan 108 titik lain mulai proses lelang untuk pembangunan. Kemensos menargetkan penambahan 100 titik baru pada 2026.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Pemda Bintan akan menyiapkan gedung untuk Sekolah Rakyat rintisan dan menyiapkan lahan sebagai langkah awal pembangunan.

“Kita sudah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat,” kata Roby.

Hadir dalam pertemuan, Direktur Jaminan Sosial Kemensos Faisal, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika dan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Wan Affandi. Kemudian Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Supriyono, Inspektur Daerah Irma, Kadis Sosial Samsul, Kadis Pendidikan Nafriyon, Kadis Kominfo Didi Kurniardi dan Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi.

 

 

Sumber :  https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Gus-Ipul-Ajak-Bupati-Bintan-Dirikan-Sekolah-Rakyat

Baca Terusannya »»  

Miliki Fondasi Ekonomi yang Kuat, Indonesia Menjadi Bright Spot di Tengah Ketidakpastian Global

 

Memasuki masa satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah diterapkan berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan solid ekonomi nasional dengan capaian 5,12% pada kuartal II 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20, serta inflasi yang tetap terkendali di rentang 2,5±1% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20.

“Lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Talkshow Metro TV yang bertema “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran – Optimism on 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Selain itu, defisit APBN juga terjaga di bawah 3% PDB dengan rasio utang terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Peringkat kredit Indonesia dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga berada di kategori Investment Grade dengan outlook stabil. Kemudian, IHSG mampu mencetak rekor all time high pada level 8.200 dan disertai cadangan devisa nasional yang mampu mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai USD157 miliar pada bulan Maret 2025. Pemerintah juga merealisasikan Bullion Bank, menempatkan Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM sektor produktif sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil.

Dari sisi investasi, pada semester I-2025 mencapai Rp942,9 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun menjadi 8,47% dan menjadi terendah sepanjang sejarah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, jumlah orang bekerja pada Februari 2025 sebesar 145,77 juta orang, jumlah tambahan orang yang bekerja pada Februari 2025 sebesar 3,59 juta orang, serta tingkat pengangguran yang saat ini tercatat 4,76% atau menjadi yang terendah sejak 1998.

Pemerintah juga telah menyalurkan akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan sepanjang Januari–September 2025. Reformasi struktural juga terus didorong melalui deregulasi kemudahan berusaha dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sejak 5 Oktober 2025, yang diharapkan akan mendorong proses perizinan berusaha menjadi semakin cepat, mudah, dan pasti. Setelah penyaluran stimulus pada semester I-2025, Pemerintah melanjutkan pada semester II-2025 dengan meluncurkan Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan stimulus lainnya, termasuk Program Magang Nasional, yang diharapkan akan meningkatkan konsumsi dan menciptakan multiplier effect.

Selain mendorong investasi strategis melalui hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan semikonduktor, Indonesia juga terus memperkuat posisi ekonomi di tataran global dengan bergabung ke BRICS dan menurunkan tarif resiprokal dengan AS dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan I-EU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA juga akan membuka akses pasar yang lebih luas.

“Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat,” tutup Menko Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang turut hadir menjadi narasumber dalam talkshow sesi 1 menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan investasi sangat signifikan dan semakin berkualitas. “PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83%. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8%, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dari sisi capaian kerja sama internasional, Indonesia memiliki mesin penggerak digitalisasi melalui perjanjian ASEAN DEFA. Hal ini juga didukung oleh penerapan Local Currency Transaction (LCT) yang kini telah digunakan di berbagai negara, termasuk kawasan ASEAN, Uni Emirat Arab, dan Jepang. “Hingga saat ini jumlah pemegang QRIS telah mencapai sekitar 56 juta pengguna yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif beradaptasi dengan sistem keuangan digital,” pungkas Jubir Haryo.

 

 

Sumber :  https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6603/miliki-fondasi-ekonomi-yang-kuat-indonesia-menjadi-bright-spot-di-tengah-ketidakpastian-global

Baca Terusannya »»  

Wamenkeu Suahasil: APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita dan Dukung Penciptaan Iklim Investasi

 Jakarta,  Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal ini disampaikan dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).

“Kementerian Keuangan itu mengerjakan APBN, mengelola APBN. APBN-nya kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi,” kata Wamenkeu Suahasil.

Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan. 

“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara sebesar 14 persen berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.

Menutup diskusi, Wamenkeu menegaskan bahwa kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.

“Ini kita lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Wamenkeu.

 

 

Sumber :  https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-untuk-Asta-Cita-dan-Iklim-Investasi

Baca Terusannya »»  

Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2025 Tumbuh Melambat

 

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar 431,9 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 2,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2% (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar 213,9 miliar dolar AS, tumbuh sebesar 6,7% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0% (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7%), Konstruksi (12,3%), Transportasi dan Pergudangan (9,0%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1% (yoy) pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,6% (yoy) dan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi sebesar 0,8% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0% pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025 yaitu 29,9%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap terkini dan metadata mengenai ULN Indonesia dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2025​ pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

 

Sumber ;  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2724425.aspx

Baca Terusannya »»  

Peringati “World Polio Day”, Rotary Gandeng Pemprov Jateng Bakal Gelar “Fun Run”

SEMARANG – Dalam rangka memperingati World Polio Day 2025, Rotary Club D3420 akan menggelar kegiatan Fun Run serentak di kawasan Awanncosta Semarang, 26 Oktober 2025

Kegiatan itu ditargetkan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), sebagai kegiatan penyuluhan polio terbanyak, yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia.

District Governor Rotary D3420, Dyah Anggraeni menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan lembaganya terhadap pemberantasan folio.

“Rotary adalah organisasi nonpolitik dan nonagama, yang memiliki tujuh fokus pengabdian, salah satunya tentang kesehatan. Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang pentingnya imunisasi polio,” ujar Dyah.

Ditambahkan, kegiatan Fun Run di Jateng akan melibatkan sekitar 1.300 peserta di Semarang, dengan rute sejauh 3 km, 5 km, dan 10 km. Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga mengikuti berbagai aktivitas edukatif terkait pencegahan polio.

Acara akan dimulai pukul 06.00 WIB. Seluruh peserta di Jawa Tengah akan terhubung secara daring dengan sekitar 5.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam acara tersebut, juga akan dilakukan penetesan vaksin polio secara simbolis. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye imunisasi, dan ajakan kepada masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi.

“Harapannya, semua ibu yang memiliki bayi, dapat memastikan anaknya mengikuti vaksinasi polio di seluruh Jawa Tengah,” ucap Dyah.

Rotary juga mendorong peran aktif para kepala daerah, untuk mendukung pemberantasan polio.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengapresiasi antusiasme Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi yang sudah sejak lama ikut serta dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan Rotary.

“Beliau menyampaikan dukungan penuh, dan akan mengajak semua kepala daerah untuk berpartisipasi aktif,” ujarnya.

Dyah menambahkan, Rotary berperan dalam dua hal penting, yakni sebagai kampanye (campaign) dan penggalangan dana (fundraising) untuk mendukung eradikasi polio, baik di tingkat nasional maupun global.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, agar kegiatan ini bisa disinergikan dengan program yang sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, dukungan penuh terhadap kegiatan Rotary. Dia menegaskan, program Rotary memiliki kesamaan visi dengan program pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kesehatan dan sanitasi.

“Saya akan hadir. Program-program Rotary ini mirip dengan yang sedang kami jalankan, termasuk terkait sanitasi. Kemudian yang terkait kesehatan ada speling,” kata Luthfi.

Melalui peringatan World Polio Day 2025 ini, diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi contoh provinsi yang bebas polio, tangguh dalam imunisasi, serta peduli terhadap kesehatan anak-anaknya.

 Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/peringati-world-polio-day-rotary-gandeng-pemprov-jateng-bakal-gelar-fun-run/

Baca Terusannya »»  

Wujudkan Kontribusi Peserta PPAN di Daerah, Kemenpora RI Fasilitasi Post Programme Innovation

 

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI akan memfasilitasi dukungan kepada para peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) untuk bisa berkontribusi pada daerahnya masing-masing selepas mengikuti program. Dalam hal ini, para peserta PPAN akan terus dipantau dan mendapatkan pendampingan setelah kembali ke Tanah Air.

Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Kepemudaan Global Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Esa Sukmawijaya menerangkan, selain menonjolkan budaya Indonesia, program-program PPAN seperti Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) dan Ship for Southeast Asian-Japanese Youth Program (SSEAYP) akan dibekali dengan Post Programme Innovation (PPI).

Kata Asdep, penerapan PPI ini mengadopsi program Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif (Inspirasi) yang merupakan kerja sama dengan Selandia Baru. Dalam program Inspirasi ini, Selandia Baru merekrut 10 pemuda wilayah timur Indonesia untuk belajar di negara tersebut selama setahun, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing.

Ketika kembali ke daerahnya masing-masing, para pesertanya mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Selandia Baru untuk menjalankan proyek sosial sebagai tindak lanjut dari program pelatihan yang telah diikuti selama setahun sebelumnya.

“Semua pendanaan dari Selandia Baru, yang sekarang programnya sudah masuk tahun ketujuh. Program ini penguatannya kepada proyek sosial project, proyek aksi setelah berjalannya program,” beber Asdep Esa seusai Courtesy Call AIYEP dan SSEAYP 2025 di Teater Wisma Kemenpora, Kamis (16/10) pagi.

“Nah kalau pola PPAN kita, baik AIYEP dan SSEAYP, sebenarnya juga ada program proyek sosial, tetapi masih butuh penguatan. Karena kita sebelumnya lebih cenderung pada diplomasi halus dalam konteks budaya,” imbuhnya.

Karena itu Asdep Pengembangan Kepemudaan Global Kemenpora RI ke depan akan membuat program senada dengan program Inspirasi dari Selandia Baru yang dinilai komprehensif dengan berbagai pendekatan yang digunakan. Misalnya program ini bukan hanya merekrut lulusan baru, melainkan juga pendiri dari komunitas yang telah aktif kegiatannya di masyarakat. 

“Bahasa Inggris tidak menjadi kewajiban yang utama, yang penting mereka mau bicara, punya kegiatan komunitasnya. Misalnya masalah pemberdayaan pemuda, pemberdayaan disabilitas, pemberdayaan perempuan, atau perubahan iklim,” jelas Asdep Esa perihal program Inspirasi.

Menurut Asdep, pola program Inspirasi ini dipandang bagus untuk diterapkan dalam PPAN yang ada saat ini. Dalam hal ini Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mendorong peserta PPAN untuk memiliki inovasi pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing setelah selesai menjalani program. 

“Itu yang akan kami dorong setelah programnya selesai dalam bentuk yang lebih utuh. Jadi bukan sekadar pre-departure training (PDT), berangkat, lalu pulang ke Indonesia, setelah itu selesai, masing-masing jalan sendiri-sendiri, bukan seperti itu. Nantinya akan kami kondisikan, kita akan pantau,” terangnya. 

PPI ini menurut Asdep Esa telah mulai dilakukan pada PPAN Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Programme (SIYLEP). Sebanyak 16 peserta SIYLEP yang telah kembali ke Indonesia saat ini tengah menjalankan PPI sesuai proyek mereka. 

“Kami pantau, kita akan terus lakukan pendampingan dan dukungan kepada mereka melakukan proyek aksi. Untuk AIYEP dan SSEAYP juga akan kita lakukan, ada nominal yang akan kita alokasikan,” tegas Asdep. 

 

 

 

Sumber ; https://www.kemenpora.go.id/detail/6500/wujudkan-kontribusi-peserta-ppan-di-daerah-kemenpora-ri-fasilitasi-post-programme-innovation

Baca Terusannya »»  

Courtesy Call di Kemenpora RI, Delegasi PPAN AIYEP dan SSEAYP Tampilkan Pertunjukan Tari Tradisional Indonesia

 

Jakarta: Delegasi program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2025 melakukan Courtesy Call di Gedung Teater Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Kamis (16/10) pagi. Courtesy Call ini merupakan bagian dari Pre-Departure Training (PDT) PPAN 2025 yang berlangsung selama sepekan pada 12-18 Oktober 2025.

Para peserta PPAN yang hadir dalam Courtesy Call ini meliputi 21 delegasi Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) dan 16 delegasi Ship for Southeast Asian-Japanese Youth Program (SSEAYP). Mereka sebelumnya telah melewati serangkaian seleksi dari tingkat daerah hingga nasional untuk kemudian mengikuti program PPAN masing-masing.

Kedatangan para delegasi AIYEP dan SSEAYP ini disambut Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah dan Internasional Kemenpora RI Suyadi Pawiro mewakili Menpora Erick Thohir. Suyadi menyebut forum PPAN ini diharapkan bisa menjadi batu pijakan, bukan hanya untuk para pesertanya, melainkan juga untuk bangsa Indonesia secara luas.

“Tentu saja harapan kami di Kemenpora kepada teman-teman, ketika kembali ke Tanah Air bisa memberikan kontribusi kepada daerahnya masing-masing, berkontribusi besar dan nyata di lapangan,” jelas Staf Ahli Suyadi.

Menurut Suyadi, tidak sedikit alumni dari program-program PPAN ini yang kembali ke daerah dan membangun daerahnya masing-masing. Mereka berkontribusi di lapangan secara nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

“Pernah dengar We Save di Dompu? Yayasan yang dibangun alumni program PPAN dengan Malaysia (IMYEP) Agus Setiawan bersama alumni program PPAN Australia (AIYEP), Yani Aryanto. Mereka kemudian membangun Kampung Dompu, menjadi salah satu model kontribusi yang luar biasa,” bebernya.

Suyadi memaparkan, Menpora Erick Thohir sebelumnya sudah memberikan beberapa arahan terkait kepemudaan. Ke depan Kemenpora akan lebih fokus pada kepemudaan terutama bagaimana mendorong program kegiatan yang membangun karakter pemuda kita.

Lebih lanjut disampaikan, dalam rangka menuju Generasi Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Pasalnya pembangunan SDM Indonesia yang lebih bagus menjadi poin utama bila ingin menjadi bangsa yang maju.

Karena itu Suyadi mengucapkan selamat mengikuti program kepada para delegasi AIYEP dan SSEAYP, untuk menjalin pertemanan dengan para pemuda dari negara-negara sahabat yang terlibat. Menurutnya, persahabatan lintas negara sangat penting dan bermanfaat baik bagi individu masing-masing dan juga bangsa Indonesia hingga ke tahun-tahun yang akan datang.

“Selamat menjalani program, nikmati banyak hal yang teman-teman bisa pelajari selama perjalanan,” sebut Suyadi.

Sementara itu Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Kepemudaan Global Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Esa Sukmawijaya menjelaskan, courtesy call ini merupakan audiensi menjelang keberangkatan dua delegasi PPAN setelah mengikuti pembekalan atau PDT. Delegasi AIYEP direncanakan berangkat pada Jumat (17/10) besok, sementara delegasi SSEAYP berangkat pada pertengahan Januari tahun depan.

“Mereka pamit kepada para pejabat Kemenpora, yang diwakili Pak Staf Ahli Suyadi Pawira. Jadi courtesy call ini dalam rangka mengantarkan mereka, memberikan semangat pada mereka, bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia untuk berangkat ke negara sahabat,” terang Asdep Esa.

Dalam courtesy call ini, para delegasi menampilkan pertunjukkan budaya tari tradisional Indonesia. Delegasi AIYEP menampilkan Tari Saman dari Aceh sementara delegasi SSEAYP menyajikan Teatrikal Tari Biteya dari Gorontalo. Kedua penampilan ini dihadirkan sarat makna kebersamaan untuk mencapai satu tujuan sebagaimana yang akan dilakukan para delegasi dua program PPAN ini.

“Penampilan ini semacam pemanasan, karena di malam inagurasi mereka juga akan menampilkan hal yang sama. Selama kegiatan PPAN di Australia (AIYEP) dan SSEAYP, mereka akan menampilkan budaya kita pada sesi-sesi tertentu, menunjukkan sebagian kecil dari budaya yang kita angkat di forum-forum PPAN. Karena budaya itu adalah ciri khas Indonesia di pentas global,” urai Asdep Esa.

 

Sumber :  https://www.kemenpora.go.id/detail/6498/courtesy-call-di-kemenpora-ri-delegasi-ppan-aiyep-dan-sseayp-tampilkan-pertunjukan-tari-tradisional-indonesia

Baca Terusannya »»  

Bupati Pati Tegaskan Komitmen Pemkab untuk Dukung Kebangkitan Persipa

 

PATI, 16 Oktober 2025 – Bupati Pati, Sudewo, menerima kunjungan dari manajemen Persipa Pati di Kantor Bupati Pati. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penegasan komitmen Pemkab untuk mendukung kebangkitan klub kebanggaan masyarakat Pati tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan tekadnya untuk membawa Persipa bangkit dan naik kelas.

"Kami bertekad untuk Persipa Kabupaten Pati bangkit. Sekarang ini liga 3, kita upayakan maksimal untuk naik kelas menjadi liga 2,” ujarnya.

Sudewo juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur dan tata kelola manajemen dalam pengembangan sepak bola daerah. Ia menyampaikan bahwa Stadion Joyokusumo akan direnovasi menjadi stadion yang representatif dan sesuai standar FIFA.

"Stadion Joyokusumo kita benahi, kita renovasi menjadi stadion yang indah dan bagus standar FIFA,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan klub yang profesional. Ia menyampaikan bahwa manajemen Persipa saat ini berada di tangan yang tepat.

“Manajemen pengelolaan sepak bola Kabupaten Pati, Persipa juga kita tangani secara baik, secara serius di bawah kepemimpinan Bapak Saiful Arifin,” katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen Persipa, Sudewo optimis bahwa sepak bola di Kabupaten Pati akan kembali berjaya.

“Kami optimis, sepak bola Kabupaten Pati melalui Persipa akan bangkit kembali membawa nama baik Kabupaten Pati,” pungkasnya.

 

 

Sumber :  http://humas.patikab.go.id/berita/detail/bupati-tegaskan-komitmen-pemkab-untuk-dukung-kebangkitan-persipa-

Baca Terusannya »»  

Aduan Penerimaan Siswa SMA/SMK Negeri Jateng Berkurang, Ombudsman Apresiasi Pemprov Jateng

 

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima hasil kajian cepat (rapid assessment) perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan potensi maladministrasi penggunaan Data Terpadu (DT) Jawa Tengah, dalam prasyarat seleksi jalur afirmasi, sistem penerimaan murid baru di Jawa Tengah.

Hasil kajian cepat tersebut diserahkan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jiweng, beserta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025).

“Kami menyampaikan hasil reviu sistemik Ombudsman terkait dengan proses penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat provinsi, berarti tingkat SMA dan SMK,” kata Robert, seusai menyerahkan hasil kajian cepat kepada Gubernur Ahmad Luthfi.

Menurut Robert, sistem penerimaan murid baru di Jawa Tengah semakin bagus. Aduan terkait permasalahan penerimaan murid baru 2025, jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Turunnya aduan itu, tentu saja tidak lepas dari keberadaan data yang valid, khususnya seleksi jalur afirmasi bagi murid tidak mampu dan difabel.

Namun demikian, dari hasil kajian cepat tersebut, ditemukan beberapa kendala. Antara lain kendala dalam proses verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten/ kota, karena belum ada payung hukum yang kuat.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI merupakan bentuk investigasi eksternal, demi kesehatan organisasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Dia meminta Sekda Jateng dan OPD terkait, untuk membentuk tim kecil yang menangani data terpadu, terutama berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Data ini memang sangat penting. Maka harus ada cara atau langkah agar mendapatkan data yang valid,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno mengatakan, DT Jateng yang digunakan dalam verifikasi dan validasi sistem penerimaan murid baru, sebenarnya lebih presisi daripada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk itu dia berterima kasih kepada Ombudsman RI, yang mendorong agar ada payung hukum yang jelas terkait penggunaan DT Jateng.

“Kami akan konsultasikan dengan kementerian terkait hal itu,” katanya.

Sumarno menambahkan, pemerintah pusat saat ini mengarahkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi satu-satunya data terpadu yang digunakan. Namun proses pemadanan dari DTKS ke DTSEN butuh waktu yang panjang. Di sisi lain, proses atau kerja di lapangan terkait kebijakan, harus terus berjalan. (Humas Jateng)*ul

 

Sumber :  https://jatengprov.go.id/publik/aduan-penerimaan-siswa-sma-smk-negeri-jateng-berkurang-ombudsman-apresiasi-pemprov-jateng/

Baca Terusannya »»  

Bupati Pati Lepas Kafilah Lomba Mapsi ke Tingkat Provinsi

 

PATI, 16 Oktober 2025 – Bupati Pati, Sudewo, secara resmi melepas kafilah peserta Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (Mapsi) tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Oktober 2025 di Kabupaten Purbalingga. Acara pelepasan digelar di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa bangga dan harapannya kepada seluruh peserta agar dapat mengharumkan nama Kabupaten Pati di tingkat provinsi.

“Kali ini saya melepas para kafilah peserta lomba MAPSI untuk tingkat provinsi yang akan diselenggarakan 17 sampai 19 Oktober 2025 di Kabupaten Purbalingga. Ada 13 cabang lomba. Insya Allah nanti akan menjadi juara 1, saya doakan dan kita doakan bersama,” ujarnya.

Kafilah Kabupaten Pati sendiri akan mengikuti berbagai cabang lomba, di antaranya lomba pengetahuan pendidikan agama Islam, praktik wudu dan salat, tilawatil quran, hifzil quran, adzan dan iqamah, seni khitabah, seni macapat Islami, hingga seni musik rebana. 

Peserta yang dilepas terdiri dari puluhan siswa-siswi terbaik dari berbagai sekolah yang telah melalui seleksi ketat di tingkat kabupaten.

Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan MAPSI bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembinaan karakter, penanaman nilai-nilai keislaman, serta penguatan pendidikan moral bagi generasi muda. 

Ia berharap para peserta tidak hanya berjuang untuk menang, tetapi juga menjadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga dalam membentuk akhlak dan semangat keagamaan.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pati, para peserta MAPSI dilepas dengan doa dan harapan agar mampu menorehkan prestasi gemilang, sekaligus membawa pulang gelar juara umum bagi Kabupaten Pati.

 

Sumber :  https://diskominfo.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/Q2RtWWl0V3RNa2puNGdtYVUyTUtCdz09

Baca Terusannya »»  

Di Forbes Global CEO Conference, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Ekonomi Nasional

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian dan keberanian Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam sesi dialog “A Meeting of Minds” pada acara Forbes Global CEO Conference 2025, di Hotel The St.Regis, pada Rabu, 15 Oktober 2025, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Presiden Prabowo mengungkapkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah memberikan pengampunan bagi utang-utang lama para petani dan pelaku usaha kecil yang sudah tidak realistis untuk ditagih. “Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi. Dan pada dasarnya saya memahami bahwa sebenarnya di bank, setelah 25 tahun, sebagian besar utang itu sudah dihapuskan dalam pembukuan bank,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti capaian penting tim ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, antara lain melalui penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pasar Indonesia di tengah situasi perdagangan global yang semakin kompetitif.

“Saya juga menyaksikan penandatanganan CEPA dengan Kanada dan saya pikir kita semakin berupaya menjalin kesepakatan seperti ini dengan banyak pasar lain, termasuk Amerika Latin, RCEP, dan CPTPP, dan sebagainya,” imbuh Presiden.

Selain memperluas kerja sama internasional, Kepala Negara juga menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menciptakan efek berganda yang besar terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bahkan dengan program makan gratis ini saja, kami sudah menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja, langsung. Ada 30.000 dapur, masing-masing mempekerjakan 50 orang. Dengan dua atau tiga shift, jadi 50 orang kali 30.000, itu 1,5 juta. Para ahli ekonomi mengatakan kepada saya bahwa pertumbuhan 1% menciptakan 400.000 lapangan kerja. Nah, kami sudah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. Itu setara dengan 3%. Dan itu belum termasuk 81.000 koperasi,” ungkap Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada tumbuhnya wirausaha lokal dan peningkatan konsumsi masyarakat, yang menjadi pendorong utama ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menata ulang badan usaha milik negara (BUMN) agar lebih efisien dan berdaya saing global.

“Jadi saya telah memberikan arahan kepada Ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional. Saya yakin tingkat pengembalian 1% atau 2% bisa dan harus meningkat,” pungkas Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa keberhasilan ekonomi nasional harus dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi. “Jika Anda tidak memahami ekonomi, Anda bisa dengan mudah dipermainkan oleh para ekonom. Anda tidak boleh merasa takut oleh apa yang disebut para ahli. Saya berbicara kepada generasi muda saya,” imbuh Presiden.

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/di-forbes-global-ceo-conference-presiden-prabowo-paparkan-strategi-ekonomi-nasional/

Baca Terusannya »»  

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

 

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadinya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian menuturkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.

Meski demikian, dalam praktiknya, Presiden Prabowo mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Ia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerja sama.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.

“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.

Selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.

“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.

“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.

Penegakan hukum yang tegas memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing.

 

 

Sumber :  https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-penegakkan-hukum-dan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/

Baca Terusannya »»