PATI – Keminiman 
anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pati tahun 
ini menjadi perhatian DPRD. Para wakil rakyat tersebut akan mengupayakan
 penambahan alokasi anggaran.
“Faktanya memang kurang. Maka perlu 
penambahan alokasi sekitar Rp 6-7 miliar. Nanti bisa dialokasikan pada 
APBD Perubahan 2017,” ujar Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul, 
kemarin.
Menurutnya, penambahan tersebut sangat 
penting diberikan. Mengingat, Jamkesda merupakan program yang 
bersentuhan langsung terhadap masyarakat.
Pihaknya mengakui, telah membahas hal 
tersebut dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Hasilnya, muncul estimasi 
besaran tambahan anggaran senilai Rp 6 hingga 7 miliar.
Atas penambahan itu, maka total dana 
untuk program Jamkesmas mencapai Rp 16-17 miliar. Sebelumnya, Jamkesmas 
tahun ini hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar.
“Kalau tetap Rp 11 miliar akan utang 
terus. Dampaknya akan banyak warga miskin yang tidak bisa tercover dalam
 program itu,” jelasnya.
 Tak Terpenuhi
Pada 2016, jasa pelayanan Jamkesda yang 
belum terbayarkan pernah mencapai Rp 5,3 miliar. Tanggungan tersebut 
tersebar di sejumlah unit usaha pelayanan, seperti RSUD RAA Soewondo, 
RSUP Kariadi Semarang, RSJD Amino Gondohutomo Semarang, dan BKPM Pati.
Pada tahun tersebut, pengajuan tambahan 
anggaran senilai lebih dari Rp 11 miliar tidak bisa dipenuhi. Pasalnya, 
keuangan daerah tidak memungkinkan lantaran ada kebijakan rasionalisasi.
Hal tersebut sebagai akibat penundaan 
penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat. 
Mussalam yang juga anggota Fraksi PKB ini menambahkan, Jamkesda selalu 
menjadi perhatian serius legislatif.
Tak hanya berkait penganggaran, 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi pengawasan 
serius. “Mengenai penambahan anggaran tidak ada masalah. Tetapi 
pelayanan juga harus lebih baik lagi, terutama dalam pengurusan 
Jamkesda,” ucapnya.Sumber Berita : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/dprd-upayakan-tambahan-anggaran-jamkesda/





