Hingga hari Senin (15/7) ini, dari data yang berhasil dikumpulkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa,
kecamatan berjumlah 556, kabupaten sejumlah 79 kabupaten yang terdampak
kekeringan.
“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” kata Kepala BNPB Doni
Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat
Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin (15/7) sore.
BNPB sendiri, menurut Doni, telah mendapatkan permohonan dari para
kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan
sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.
“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama
dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,”
ujar Doni.
Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga
tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat
mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.
Untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku
telah saya melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon
agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.
Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu
itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. “Jadi
kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun
itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air
di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” ungkapnya.
Kebakaran Hutan dan Lahan
Kengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo
mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. “Mencegah jauh
lebih baik dibandingkan operasi pemadaman,” ujarnya mengutip Presiden.
Menurut Kepala BNPB itu, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan
arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik
TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para
ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan
dilibatkan.
“Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan.
Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya
pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian
besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia,” terang
Doni seraya menambahkan kalau terjadi akan sangat sulit dipadamkan
ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita
kedalamannya lebih dari 20 meter. Bahkan ada beberapa daerah yang lahan
gambutnya itu mencapai 36 meter.
Setiap personil yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni,
mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan
tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap
di desa. Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada
masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.
Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh
ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian, dan diharapkan
penegakan hukum adalah langkah yang terakhir manakala upaya-upaya
pencegahan ini tidak maksimal.
Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, sejauh ini sudah ada 5 provinsi
yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu
Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Sumber : https://setkab.go.id/permintaan-hujan-buatan-mengalir-bnpb-1-963-desa-di-79-kabupaten-terdampak-kekeringan/