Pernyataan
tegas disampaikan Retno, menyusul adanya fakta bahwa pandemi Covid-19
tidak menghentikan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Data
yang ada bahkan menunjukkan sebaliknya, dimana konflik semakin
meningkat.
“Pandemi Covid-19 menambah
penderitaan penduduk di wilayah konflik dan semakin mempersulit upaya
kita dalam melindungi warga sipil", ujar Menlu Perempuan Pertama
Indonesia ini.
Dalam pernyataannya
di hadapan negara-negara anggota DK PBB, Menlu RI menekankan tiga hal
penting yang perlu dilakukan saat ini guna menjawab tantangan
perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di tengah pandemi
COVID-19.
Pertama, pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan
di masa pandemi COVID-19. Indonesia mendukung seruan Sekjen PBB untuk
melakukan gencatan senjata global di seluruh situasi konflik, termasuk
di Afghanistan. “Indonesia bersama dengan Norwegia, Jerman, Qatar dan
Uzbekistan meluncurkan Joint Statement yang mendukung gencatan senjata di Afghanistan," ujar Menlu RI.
Kedua, memastikan ketaatan terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Konflik Palestina merupakan contoh konkret dimana hukum humaniter
sangat dibutuhkan. “Palestina tidak hanya menghadapi pandemi COVID-19,
namun juga harus menghadapi aneksasi yang masih terus dilakukan. Oleh
karenanya, masyarakat internasional harus mencegah aneksasi lebih lanjut
terhadap Palestina" tegas Menlu RI.
Ketiga, pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam perlindungan warga sipil.
Perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan
dan implementasi strategi perlindungan warga sipil. Menlu RI juga
berbagi pengalaman ketika melakukan kunjungan ke Kabul dan memimpin
dialog antara perempuan Indonesia dan Afghanistan pada bulan Februari
2020. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam meningkatkan jumlah
pasukan perdamaian perempuan yang saat ini berjumlah 154 orang.
Pertemuan
Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil
dalam Konflik Bersenjata adalah pertemuan tahunan yang pada tahun ini
dipimpin Estonia, selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2020, dihadiri oleh
Sekjen PBB.
Menlu Retno memimpin pertemuan serupa di tahun sebelumnya, pada saat Indonesia menjadi Presiden DK PBB bulan Mei 2019.Sumber : https://kemlu.go.id/portal/id/read/1338/berita/pertemuan-dewan-keamanan-pbb-lindungi-warga-sipil-menlu-retno-serukan-gencatan-senjata-di-seluruh-wilayah-konflik-selama-pandemi