Jakarta - Kepala BMKG didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BMKG menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kamis (3/6) dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA. 2022 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mendukung fokus pembangunan RKP 2022 dengan Tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", khususnya dalam bidang pariwisata, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pembangunan rendah karbon.
"Selain itu BMKG juga mendukung program Prioritas Nasional antara lain memeperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, memperkuat infrastruktur, serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim," lanjutnya.
Dwikorita menambahkan, untuk kebijakan tahun 2020-2024, BMKG memfokuskan pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing, organiasi yang adaptif dan efisien, pemenuhan layanan informasi MKG, penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional, dan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.
"Fokus tersebut akan kita wujudkan dengan peningkatan kualitas SDM berbasis sistem merit menuju smart ASN, penguatan organisasi BMKG, mengimplementasikan Quality Management System, modernisasi infrastruktur peralatan dan jaringan, serta pemanfaatan AI dan Big Data dalam menunjang layanan MKG terkini. Ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi," imbuhnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN tentang PAGU Indikatif Belanja K/L Tahun 2022, BMKG mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp 3,108 Triliun. Sementara itu, usulan RKA BMKG Tahun 2022 berdasarkan Renstra BMKG 2020-2024 adalah sebesar Rp 3,584 Triliun, sehingga masih terdapat backlog sebesar Rp 476,014 Miliar.
"Untuk itu kami mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI dalam pemenuhan backlog anggaran tahun 2022 tersebut sehingga BMKG dapat menjalanan program pembangunan dengan maksimal," kata Dwikorita.
Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPR RI sepakat dan akan turut memperjuangkan kenaikan anggaran berdasarkan usulan RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.