Pemerintah menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan seluler generasi kelima atau 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan pilihan tersebut mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi.
"Pemerintah telah menempatkan pilihan teknologi 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat tergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan pilihan teknologinya," ujarnya dalam Peresmian 5G Telkomsel di Kantor Walikota Surakarta, Surakarta, Kamis (03/06/2021).
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu, sehingga memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan.
"Untuk itu, tentu saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi ke-5 telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur maupun di operasionalnya, tentu itu kita harapkan," jelasnya.
Menurut Menkominfo pemilihan teknologi 5G akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar. Menteri Johnny menyontohkan pemilihan microcells untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmiter akan membutuhkan ruang deployment yang memadai.
"Karenanya kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan mudah dilakukan. Misalnya, microcell bisa dipasang tidak saja melalui menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik bahkan di lampu-lampu lalu lintas," tandasnya.
Guna menjaga kenyamanan dan keasrian kota, Menteri Johnny menegaskan kebutuhan regulasi agar pembangunan infrastruktur TIK tidak
tumpang tindih. “(Memastikan) sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik. Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.
"Jangan sampai kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.
“Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communcation harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa," tegasnya.
Fondasi Penyebaran Ideologi Pancasila
Dalam kesempatan tersebut Menkominfo mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Terutama yang berkaitan dengan dampak pembangunan infrastruktur teknologi 5G.
"Harus kita perhatikan dampaknya dan kita mitigasi resikonya, agar deploy atau penerapan 5G di Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita,” tegasnya.
Secara spesifik, Menteri Johnny menyatakan Presiden juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai 100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.
"Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita," tandasnya.
Menkominfo mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Johnny Didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; Ahmad Ramli, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, dan juga hadir Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan.
Hadir juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Komisaris Utama PT. Telkomsel Wishnutama Kusubandolio, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dan jajaran komisaris PT. Telkomsel.
