Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya terhadap forum koalisi antar
Menteri Keuangan dari berbagai negara anggota dalam mengelola kebijakan
fiskal dan manajemen keuangan publik dalam menghadapi perubahan iklim,
baik di tingkat domestik hingga di tingkat global.
“Kegiatan ini sangat produktif dalam pertukaran pengalaman dan informasi
terkait kebijakan fiskal dan ekonomi yang berkorelasi dengan perubahan
iklim,” ungkap Menkeu dalam acara ‘The Role Ministries of Finance
Tackling Climate Change’, Kamis (30/06) secara daring.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa dampak akibat pandemi sangatlah
signifikan terhadap perekonomian. Meski saat ini pandemi masih belum
berakhir, namun dunia kembali dihadapkan oleh ketegangan geopolitik
yaitu perang di Ukraina. Hal itu menciptakan tantangan baru yang sangat
dinamis terhadap dunia terutama dari sisi harga energi.
“Pertemuan atau Koalisi antar Menteri ini menunjukkan dukungan dan
persatuan kami untuk mempercepat transisi hijau guna mencapai ketahanan
Energi,” terang Menkeu.
Menkeu menekankan bahwa pendekatan kebijakan jangka panjang dalam
mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan
ekonomi dan krisis energi. Menkeu mengakui bahwa hal tersebut tidak
mudah dan sangat menantang. Oleh karenanya diperlukan reformasi dan
penciptaan perangkat kebijakan yang baik, serta adanya kolaborasi yang
konstruktif dan pertukaran pengetahuan untuk memastikan energi transisi
yang adil dan merata secara global.
“Berbagai proposal multilateral dan regional untuk koordinasi penetapan
harga karbon telah dibahas pada April lalu dengan menekankan perlunya
inisiatif terbuka, kolaboratif, inklusif serta harus sejalan dengan
strategi transisi masing-masing negara,” lanjut Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi
antar Menteri Keuangan untuk bersama-sama menyuarakan pendapat dan
memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah ini.
“Kami juga menyelaraskan dengan kebijakan pemulihan Covid-19 dan
transisi keuangan, khususnya di G20 Sustainable Finance Working group,
dimana Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah Presidensi G20, dan kami
menempatkan kerjasama keuangan yang berkelanjutan merupakan bagian yang
sangat penting,” terang Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu berpesan bahwa ketegangan geopolitik serta
pandemi yang terjadi saat ini tidak menghilangkan risiko dan ancaman
perubahan iklim. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama dan diskusi dalam
mempersiapkan dan mengembangkan kebijakan, regulasi, serta instrumen
yang tepat bagi para Menteri Keuangan untuk mengatasi tantangan
perubahan iklim.
“Mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskal kita sangat penting, tetapi saya mengerti itu tidak selalu mudah. Ini adalah ujian dan tugas yang menantang. Ini tidak berarti hanya perlu komitmen politik, terutama dalam proses sistem demokrasi, namun kita juga harus mampu menjadi teknokrat yang kompeten dalam merancang kerangka fiskal yang tepat. Saat ini kita dihadapka pada ruang fiskal yang sebenarnya menyempit dan menjadi sangat terbatas setelah dua tahun pandemic, dan itulah mengapa sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan yang tepat di bawah ruang fiskal yang sangat terbatas,” tutup Menkeu.