Tribratanews.polri.go.id –
Jakarta. Polri dalam tahap transformasi menuju Presisi, yang merupakan
visi Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Presisi
adalah akronim dari kata prediktif, responsibilitas transparansi dan
berkeadilan.
Di masa transformasi menuju Presisi, tercatat,
sejumlah capaian Polri. Tepat di Hari Bhayangkara atau Hari Ulang Tahun
Polri ke-76, Jumat (1/7/2022), berikut catatan keberhasilan Polri yang
terangkum:
1. Penurunan Angka Kejahatan
Disebutkan,
terjadi penurunan laporan kejahatan sebesar 19,3 persen atau 53.360
perkara sepanjang tahun 2021. Hal itu diungkap Kapolri dalam acara Rilis
Akhir Tahun Polri pada Jumat, 31 Desember 2021. Sementara itu jumlah
kasus yang telah dituntaskan oleh Polri peningkatan.
"Penyelesaian
(perkara) terjadi peningkatan sebesar 6,1 persen," ujar Kapolri saat
itu di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.
Kapolri juga menyampaikan kejahatan paling dominan
sepanjang 2021 adalah kejahatan konvensional. Jumlahnya sebanyak 174.043
perkara atau 79 persen dari seluruh jumlah kejahatan. Bila dibandingkan
2020 yakni sebanyak 199.725 perkara, jumlah kasus kejahatan menurun.
Selain
kejahatan konvensional, dia juga menuturkan kejahatan transnasional
yang terjadi selama 2021 sebanyak 40.562 perkara. Dibanding 2020,
kejahatan transnasional di 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan
sebanyak 45.425 perkara.
Kemudian, pada jenis kejahatan terkait
kekayaan negara, Polri menangani 4.018 perkara sepanjang 2021. Jumlah
perkara, ucap mantan Kabareskrim Polri ini menurun dibanding 2020, yang
jumlahnya 4.372 perkara.
2. Jumlah Teroris yang Diamankan Meningkat-Aksi Teror Turun
Selain
itu, masih dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2021, Kapolri menyebut terjadi
peningkatan jumlah terduga teroris yang diamankan sepanjang 2021.
Berdasarkan data Polri, jumlahnya meningkat sebanyak 138 orang atau
setara 42,7 persen jika dibandingkan dengan 2020.
"Terkait terorisme ada 370 tersangka yang diamankan," ucap Kapolri.
Kapolri
menjelaskan pihaknya mengedepankan pencegahan kasus terorisme dengan
melakukan penangkapan sebelum pelaku beraksi jika telah cukup bukti,
atau preventive strike. Pencegahan dikedepankan agar tak muncul korban
dari aksi teror.
"Sehingga jangan sampai muncul korban," ucap dia.
Sigit
menegaskan kepolisian akan bertindak sebelum peristiwa penyerangan
terjadi. Sigit menyampaikan Polri berkomitmen memberantas terorisme.
"Beberapa
penangkapan telah kita lakukan dan kita terus bergerak, demikian ini
tentunya tidak harus membuat masyarakat merasa tidak aman," terang
mantan Kadiv Propam ini.
Kapolri memaparkan pada 2020 terdapat
232 tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap. Meningkatnya
jumlah terduga teroris yang ditangkap membuahkan hasil di mana aksi
teror menurun sebanyak 7 kasus atau 53,8 persen.
Pada 2021, tercatat terjadi 6 aksi teror. Sementara 2020 terdapat 13 aksi terorisme.
3. Restorative Justice
Kapolri
juga menjelaskan peningkatan penyelesaian perkara 6,1 persen dan
penurunan jumlah kasus 19,3 persen memiliki relasi, yakni karena
dikedepankannya restorative justice.
"Kami laporkan bahwa terjadi
penurunan sebesar 19,3 persen atau 53.360 perkara. Namun ditingkat
penyelesaian terjadi peningkatan sebesar 6,1 persen," kata Kapolri.
Di
masa transformasi menuju Presisi, Kapolri memang menginstruksikan
pendekatan-pendekatan secara restorative justice untuk menyelesaikan
masalah, khususnya pada kasus yang dinilai dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat.
"Karena justru masyarakat menginginkan
ini bisa diselesaikan khususnya masalah-masalah kecil. Kalau dinaikkan
memunculkan polemik dimana rasa keadilan, khususnya masyarakat harusnya
kita bantu," ungkap dia.
"Hanya karena kepastian hukum berjalan,
akhirnya bermunculan kasus memunculkan pandangan yang tidak bagus
terkait rasa keadilan yang harus diperjuangkan khususnya masyarakat
kecil," sambungnya.
4. Kontribusi Penanganan Pandemi Covid-19
Dipaparkan
juga, sepanjang 2021, capaian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polri
serta jajarannya hingga tingkat polsek mencapai 61,24 persen dosis 1 dan
41,46 persen untuk dosis 2.
Kontribusi Polri dalam upaya
Pemerintah menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebesar
17,73 persen dosis 1 dan 16,79 persen dosis 2.
Polri mencatat
pelayanan vaksinasi di tingkat pusat hingga jajaran dengan menggunakan
jenis vaksin Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Coronavac, Biovac sebanyak
lebih dari 30 juta kali kegiatan sepanjang 2021.
Pelayanan
vaksinasi ini turut serta membuat Polri meningkatkan fasilitas kesehatan
di 52 rumah sakit Bhayangkara. Sehingga rumah-rumah sakit milik Polri
mampu merawat pasien Covid-19.
Dalam upaya vaksinasi selama 2021,
Polri mengerahkan tenaga medis yang terdiri dari 128 dokter, 162 bidan,
dan 360 hingga 7.534 vaksinator.
5. Operasi Nemangkawi: 27 Orang Ditangkap, 26 Menyerahkan Diri
Berdasarkan
data Polri, sepanjang 2021 sebanyak 27 anggota kelompok kriminal
bersenjata (KKB) ditangkap. Sementara 26 anggota KKB lainnya menyerahkan
diri pada aparat.
6. Operasi Madago Raya: 7 Teroris MIT Ditangkap
Sepanjang
2021, sebanyak 7 teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
ditangkap dan ditindak tegas. Salah satunya adalah Ali Kalora, yang
merupakan pimpinan MIT Poso pengganti Santoso.
Sementara itu 6 anggotanya yang telah ditangkap adalah:
- Khairul alias Irul alias Aslam
- Alvin alias Adam alias Mus'ab alias Alvin Ansor
- Abu Alim alias Ambo
- Qatar alias Farel alias Anas
- Rukli
- Jaka Ramdhan alias Ikrima alias Rama.
7. Dimulainya Pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
Dalam
acara Rilis Akhir Tahun, Sigit juga mengumumkan proses pembentukan
Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri.
"Kemudian
terkait dengan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, tadi
selintas disampaikan di kaleidoskop tentu ini jadi perhatian kami,
bagaimana di dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua
kali, dan ini tentu menjadi consent kami," ujar dia.
"Karena itu kami terus mengembangkan dan kami akan besarkan subdit PPA menjadi Direktorat sendiri di Mabes," lanjut Kapolri.
Kapolri
mengatakan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak tersebut mayoritas
akan ditangani oleh polisi wanita. Direktorat itu akan melakukan
pendampingan psikologi kepada korban.
"Dan kemudian ditangani
tentunya mayoritas wanita sehingga korban yang akan melaporkan akan
merasa nyaman, dan tentunya juga ada pendampingan psikologi dan juga
tentunya didampingi polisi-polisi wanita," ujar Kapolri.
"Sehingga
betul-betul bisa memberikan perlindungan, memberikan pendampingan yang
baik sehingga bisa mengembalikan suasana yang psikis dari korban yang
terdampak atau jadi korban kekerasan perempuan dan anak," imbuhnya.
Lebih
lanjut, Kapolri kembali menegaskan adanya peningkatan terhadap kasus
kekerasan perempuan dan anak. Pihaknya mempersiapkan Direktorat
Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai organisasi khusus untuk melayani
masyarakat dalam hal korban kekerasan perempuan dan anak.
"Kemudian
juga dengan beberapa peningkatan terkait dengan pengembangan
organisasi, disesuaikan dengan kebutuhan tantangan tugas yang ada di
Bareskrim," tegasnya.
"Tentunya akan kami sampaikan terkait
dengan tantangan tugas menghadapi meningkatnya potensi kekerasan
terhadap perempuan dan anak, yang tentunya ini juga mau tidak mau kita
siapkan ke depan satu organisasi khusus yang kemudian bisa memberikan
pelayanan yang lebih baik terhadap korban-korban yang akan melapor
khususnya terkait dengan masalah kekerasan perempuan dan anak," papar
dia.
Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2021
yang ditangani Polri telah tuntas sebanyak 5.637 dari total 7.059 kasus.
Sementara itu, pada kasus kejahatan anak, Polri telah menyelesaikan
2.483 kasus dari total 4.957 kasus.
8. Peningkatan Peran Polwan
Satu
nama perwira tinggi menjadi sorotan dalam mutasi jabatan perdana di
awal kepemimpinan Kapolri, Kamis (19/2/2021). Perwira tinggi itu adalah
Brigjen. Pol. Ida Oetari Poernamasari.
Brigjen. Pol. Ida Oetari
Poernamasari dipercaya Kapolri menduduki jabatan sebagai Wakapolda
Kalimantan Tengah (Kalteng). Di kesempatan berbeda, Brigjen. Pol. Ida
Oetari Poernamasari mengakui Kapolri telah menunjukkan komitmen terkait
gender di Polri, dengan meneken Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengarusutamaan Gender.
"(Tindak lanjut dari Perkap) ini harus
segera dilakukan karena Pak Kapolri, Pak As SDM, punya komitmen yang
sangat luar biasa untuk ini. Maka kesempatan ini harus diambil," ungkap
Brigjen. Pol. Ida Oetari Poernamasari pada saat menjadi narasumber dalam
focus group discussion (FGD) 'Peningkatan Peran Polwan' di Kemang,
Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2022).
Brigjen. Pol. Ida Oetari
Poernamasari lalu membeberkan rencana peningkatan peran Polwan
sebenarnya sudah lama dia susun dan ajukan, sekitar 20 tahun lalu. Namun
baru Sigit-lah yang membuktikan komitmen terhadap isu gender.
"Bayangkan
10 tahun yang lalu perkap ini sudah kami ajukan, tapi baru Pak Kapolri
ini, beliau mau menandatangani. Artinya, beliau punya komitmen, jadi
Polwan harus mengambil golden age-nya ini" ucap Brigjen. Pol. Ida Oetari
Poernamasari.
Di lingkungan Polda Metro Jaya pun, terdapat 8
polwan yang diberikan kepercayaan menjadi Kapolsek. Polwan dinilai mampu
menyelesaikan permasalahan hukum khususnya yang melibatkan anak-anak.
Para
polwan diharapkan lebih mampu mengayomi masyarakat demi mencegah
terjadinya kejahatan. Polwan diyakini lebih mampu membedakan antara
penyakit masyarakat, kenakalan remaja, dan kelompok kriminal.
Delapan polwan yang dilantik sebagai kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya yaitu:
- Kapolsek Cisauk dijabat AKP Syabillah Putri Ramadhani
- Kapolsek Menteng dijabat Kompol Netty Rosdiana Siagian
- Kapolsek Cimanggis dijabat Kompol Siti Fatimah Said Martandu
- Kapolsek Cakung dijabat Kompol Syarifah Chaira Sukma
- Kapolsek Penjaringan dijabat Kompol Ratna Quratul Aini
- Kapolsek Cinere dijabat Kompol Jun Nurhaida Tampubolon
- Kapolsek Sunda Kelapa dijabat Kompol Riza Sativa
- Kapolsek Tajur Halang dijabat Iptu Tamar Bekti Widiasih Jalmi.
Polda
Maluku juga mengangkat tiga polwan dalam jabatan strategis di tingkat
Polsek dan Polres. Diketahui, promosi jabatan ketiga polwan tertuang
dalam ST/192/KEP./2022 dan ST/193/KEP./2022.
Dalam surat telegram
tersebut tertulis Kompol Helda Misse Siwabessy yang sebelumnya menjabat
Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Itwasda Polda
Maluku diangkat jadi Wakapolres Seram Bagian Barat.
Kemudian Ipda
Sofia Christina Ester Alfons, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek
Baguala, mendapat promosi sebagai Kapolsek Leihitu Barat.
Selanjutnya adalah AKP Meity Jacobus sebelumnya menjabat Kasat Binmas, ditunjuk dalam jabatan baru Kapolsek Baguala.
Dalam
telegram terakhir Kapolri, juga bermunculan nama polwan yang
dipromosikan jabatan dan pangkatnya. Rotasi dan mutasi itu tertuang
dalam surat telegram No ST/1214/VI/KEP./2022. Sebanyak 120 personel
Polri dirotasi.
Dari jumlah yang dirotasi itu, terdapat satu
orang Polwan yang mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal
(Irjen) bintang dua, yaitu Brigjen Juansih. Dia dipromosikan menjabat
Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri.
Tak
hanya Brigjen Juansih, terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai
Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang Polwan mendapat promosi menjadi
Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.
Selain
itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2
Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda
Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni
Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda
Banten.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan
penempatan Polwan di posisi strategis ini merupakan komitmen Kapolri
dalam kesetaraan gender.
"Penempatan Polwan merupakan komitmen
Bapak Kapolri terhadap kesetaraan gender," kata Kadiv Humas Polri,
Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., dalam
keterangannya, Selasa (21/6) lalu.
Kadiv Humas Polri mengatakan,
Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan. Dia menambahkan
kesetaraan gender akan terus diperjuangkan. Oleh karena itu, Dedi
mengatakan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi
dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.