Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mengalami kenaikan seiring dengan guncangan yang dirasakan oleh masyarakat. Realisasi perlinsos semester I tahun 2022 yaitu sebesar Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen dibandingkan tahun lalu.
“Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri dari kenaikan yang non-Covid maupun yang Covid related atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (01/07).
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi baik dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Realisasi belanja K/L antara lain program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, pelaksanaan penyaluran program keluarga harapan (PKH). Sedangkan pada realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan realisasi subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, listrik dan LPG, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa.
“Program pra kerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita,” jelas Menkeu.
Adapun yang menikmati perlinsos ini yaitu program pra kerja diterima oleh 1,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa diterima 7,5 Juta KPM, dan subsidi bunga KUR untuk 3,7 juta debitur.
“Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut untuk shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang adalah guncangan kenaikan harga,” pungkas Menkeu.