Jakarta, – Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan
beberapa kebijakan yang terangkum dalam Merdeka Belajar. Literasi
menjadi salah satu episode dalam Merdeka Belajar yang diluncurkan pada
bulan Februari lalu, yaitu Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan
Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada
pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.
.jpg)
Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem
Anwar Makarim, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI menyampaikan
bahwa tahun 2022 Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta
eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk
lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.
Dari buku-buku bacaan bermutu tersebut, pemanfaatannya telah dirasakan
di beberapa daerah.
“Kami sudah mendengar cerita yang luar biasa
di lapangan, dari buku bacaan bermutu yang disediakan Kemendikbudristek
tahun lalu, anak-anak SD Tefila Rote-Ndao, Nusa Tenggara Timur
memanfaatkan buku untuk kegiatan membaca mandiri. Selain itu, SDN 7
Kesiman, Denpasar, memanfaatkan proyektor dan platform digital untuk
menggantikan big book. Ini merupakan hal yang cukup revolusioner,” ujar Mendikbudristek, di Jakarta, Rabu (29/3).
Menanggapi
itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi
upaya konkret yang dilakukan Kemendikbudristek. Menurutnya, ketersediaan
buku-buku berkualitas merupakan langkah tepat yang ditunggu-tunggu
masyarakat.
“Saya juga sempat mengecek website, mudah diakses.
Bukunya keren-keren, visualisasinya menarik anak-anak, temanya juga
menarik termasuk di dalamnya sudah ada isu kesehatan dan kebencanaan.
Saya salut dengan kebijakan literasi ini,” ungkap Hetifah.
Zainuddin
Maliki, Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa
Timur X, mendukung kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23 yang
digulirkan Kemendikbudristek. Dikatakan Zainuddin, perubahan literasi
akan lebih efektif jika disertai dengan buku bacaan bermutu.
“Kemampuan
membaca dan mendengar anak-anak akan lebih efektif jika disertai buku
bacaan bermutu, semoga kebijakan ini dapat dinikmati oleh para pegiat
literasi,” tutur Zainuddin.
Eva Stevanny Rataba, Anggota Komisi X
DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, turut mengapresiasi upaya
Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23.
“Kami
sangat apresiasi upaya Kemendikbudristek terkait buku bacaan dalam
program literasi, mulai dari melakukan kajian kesenjangan literasi di
daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), intervensi khusus dalam
Asesmen Nasional (AN) untuk pemilihan buku yang sesuai minat siswa,
hingga melakukan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam membaca dan mendengar,” ujar Eva.
Program Vokasi Makin Berdampak
Selanjutnya,
pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek menjelaskan Program Merdeka
Belajar Episode ke-8: SMK Pusat Keunggulan yang telah diluncurkan pada
tahun 2021. Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan katalis
perwujudan visi pendidikan Indonesia melalui transformasi SMK, salah
satunya dengan pemadanan dukungan industri. Hasilnya, pada tahun 2022
program SMK PK telah menjangkau 27,7 persen dari total siswa SMK di
Indonesia, meningkat sebanyak 9,18 persen dari Program SMK PK dibanding
tahun sebelumnya. Selain itu, sebanyak 1.401 SMK PK telah tersebar di 34
Provinsi dan telah menjangkau 365 kabupaten/kota.
“Tahun 2023,
secara akumulatif akan dikembangkan SMK PK yang diproyeksikan mencakup
30,50 persen dari total siswa SMK di Indonesia di sekitar 1.551 SMK PK,
dan di tahun 2024 target kami mencapai 41 persen. Kemendikbudristek
memprioritaskan SMK PK berdasarkan seberapa besar jumlah muridnya, dan
ini cara kami melihat bahwa resource kita digunakan secara efektif untuk
membantu masyarakat,” imbuh Mendikbudristek.
Dari program SMK PK
yang telah dijalankan, Mendikbudristek mengungkapkan beberapa
kontribusi tertinggi dari satu industri. PT. Panasonic Manufacturing
Indonesia (Panasonic) memberikan skema pemadanan dana (SPD) pada 20 SMK
PK dengan total investasi sebesar Rp7,2 M untuk memperkuat pool
talenta tenaga kerja. Kemudian, PT. Profesional Telekomunikasi
Indonesia (Protelindo) memberikan total investasi Rp5 M untuk SMK PK
Wisudha Karya Kudus dalam rangka mengembangkan KK Mekatronika.
“Selain
itu, industri juga memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan SMK,
contohnya PT Astra Internasional Tbk. (Astra Internasional) yang
melibatkan anak perusahaannya. Revitalisasi SMK (SMKS PGRI 2 Ponorogo
dan SMKS Muhammadiyah 1 Kepanjen) tidak hanya pada kompetensi keahlian
yang menjadi Pusat Keunggulan, melainkan juga pada kompetensi keahlian
lain di SMK yang sama,” tutur Mendikbudristek.
Tahun lalu,
dijelaskan Mendikbudristek bahwa sebanyak 373 SMK PK yang dipilih
industri dikurasi dan ditetapkan mendapatkan SPD. Selain itu, 349
industri ditetapkan menjadi mitra SPD, dan total komitmen invetasi
industri mencapai Rp439,25 M.
“Tahun ini, 557 SMK telah dikurasi,
527 industri yang nilai investasinya telah dikurasi, dan nilai hasil
kurasi per 27 Maret mencapai Rp403 M. Ini adalah investasi yang
dilakukan industri,” ujar Mendikbudristek.
Berikutnya, pada Merdeka Belajar Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi, Mendikbudristek menyampaikan bahwa program Competitive Fund
Vokasi telah menjaring 519 mitra di tahun 2022. Salah satu praktik baik
dilakukan oleh Politeknik Negeri Jakarta, prodi S.Tr Teknik menerapkan
metode Project Based Learning (PBL) pada bidang energi
terbarukan melalui magang industri satu semester di PT. Indonesia Power.
“Di sini, industri berkontribusi dalam pengembangan buku kompetensi
yang digunakan sebagai rujukan kompetensi mahasiswa,” tutur
Mendikbudristek.
Pada program Macthing Fund Vokasi,
Mendikbudristek menyampaikan bahwa tahun 2022 sebanyak 172 proposal
disetujui dari 652 proposal yang diajukan dengan melibatkan 167
Perguruan Tinggi Vokasi, 3.451 dosen, dan 503 mitra dengan pembiayaan
mencapai Rp133,01 M.
Program Matching Fund kampus Vokasi
telah memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN). Beberapa peningkatan jumlah produk dalam
negeri dan siap komersialisasi, diantaranya pada pengembangan produk Electrical Door Engine Controller Kereta Api bekerja sama Politeknik Negeri Madiun dan PT. INKA dengan TKDN sebanyak 45 persen. Pengembangan CNC Training Unit, melalui kolaborasi antara Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dan PT. CNCCI menghasilkan TKDN 35 persen.
Program-program
vokasi mendapatkan apresiasi dari Komisi X DPR RI. Andreas Hugo
Pareira, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur I,
mengapresiasi program-program Kemendikbudristek terkait pendidikan
vokasi yang terangkum dalam Merdeka Belajar. Menurutnya, saat ini banyak
SMK yang sedang mengusulkan untuk menjadi SMK PK, dan hal tersebut
didukung minat masyarakat pada SMK yang semakin tinggi.
“Luar
biasa, minat anak-anak muda dan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK
jauh lebih banyak dibanding ke SMA, dan ini menunjukkan perkembangan
yang baik di SMK,” terang Andreas.
Senada dengan Andreas, Fahmi
Alaydroes, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Barat V,
mengapresiasi program SMK PK. Dikatakan Fahmi, SMK PK identik dengan
Sekolah Penggerak karena memberikan dampak baik bagi sekolah lain.
“Semoga
SMK reguler lainnya juga segera terdorong untuk menjadi SMK PK sehingga
akan lebih banyak lagi peserta didik yang menerima dampak positifnya,”
harap Fahmi.