JAKARTA -
Memasuki akhir triwulan pertama di 2023, Kementerian Sosial dihadapkan
pada beberapa tantangan dan isu-isu aktual dalam penanganan
kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah bencana alam dan kekerasan
pada anak.
Pernyataan
di atas disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri
rapat kerja bersama Anggota Komisi VIII DPR RI membahas pelaksanaan
program dan anggaran tahun 2023, di Gedung DPRI RI, Senayan, Jakarta
Pusat, pada Selasa (28/3).
Salah
satu yang disoroti Mensos adalah bantuan bencana. Hingga saat ini,
realisasi realisasi bantuan kedaruratan atau dapur umum sudah mencapai
87% dari pagu senilai Rp25,5 milyar. Sehingga sisa anggaran kedaruratan
adalah Rp3,2 milyar. Sedangkan buffer stock berupa bantuan makanan dan
keluarga masih tersisa Rp149 milyar. Tahun lalu, kebutuhan buffer stock
per bulan adalah senilai Rp17,3 milyar, sehingga pagu saat ini
diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 8,6 bulan.
"Jadi
jumlah pagu buffer stock Rp 149 miliar. Jadi estimasi buffer stock yang
dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6 bulan," kata
Mensos.
Buffer
stock adalah hal yang sangat krusial dalam penanganan bencana. Mensos
mencontohkan kesulitan dalam pendistribusian bantuan ke pulau-pulau
kecil. “Misal Pulau Selayar, Nias, Mentawai. kalau kejadian (bencana)
dari daerah-daerah jauh tidak mungkin mempercepat agar bantuan sampai ke
lokasi. Kalau Natuna ke Pulau Selasar bawa barang 27 jam, sehingga
memang kemarin agak terlambat," katanya.
Oleh
karena itu, Mensos menggencarkan pendirian lumbung-lumbung sosial di
daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk mengantisipasi keadaan darurat
akibat bencana.
Isu
aktual lain yang disoroti adalah kasus kekerasan pada anak. Kasus anak
yang ditangani oleh Kemensos meningkat tajam sejak tahun 2021. Sejumlah
148 kasus anak ditangani pada 2021, dan pada 2022 jumlahnya meroket ke
angka 763. Sedangkan per Februari 2023, Kemensos sudah menangani 135
laporan terkait perlindungan anak.
"Selama
Januari sampai Februari 2023, sudah ada 2.034 kasus yang masuk dan
telah ditindaklanjuti. Salah satu yang terbanyak adalah kasus anak,"
kata Mensos.
Respon
kasus dilakukan oleh 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehabilitasi
Sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun terdapat
penurunan anggaran pada Ditjen Rehsos di tahun 2023 senilai Rp480
milyar. Penurunan ini mencakup hilangnya bantuan permakanan bagi 100.000
lansia dan 33.774 penyandang disabilitas, serta bantuan bagi 378.745
anak yatim piatu non covid.
Anggaran
lain yang mendapat pemotongan adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)
yang mengalami penurunan target dan indeks. Di tahun 2022, target adalah
8.500 penerima manfaat (PM) dengan indeks bantuan senilai Rp6 juta.
Sedangkan pada mata anggaran 2023, target turun menjadi 7.500 dengan
indeks 5 juta per PM. Selain itu, Program bantuan bagi Komunitas Adat
Terpencil (KAT) juga turun dari Rp90 milyar menjadi Rp69 milyar. Hal ini
juga menyebabkan penurunan target ke 2.847 KK, dimana sebelumnya
program ini menargetkan 3.500 KK.
Dalam
kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebijakan
automatic adjustment atau pemblokiran anggaran yang juga dihadapi
Kemensos. Adapun program utama yang terdampak kebijakan tersebut adalah
Program PENA, pemberdayaan KAT, Bansos Kearifan Lokal, Keserasian
Sosial, Bantuan Stimulan Kebencanaan, dan honor pendamping.
Komisi
VIII menyayangkan pemblokiran pada anggaran Kemensos dan meminta agar
Mensos mengambil langkah-langkah strategis agar blokir bisa dibuka.
“Saya sedih anggaran dikurangi dan diblokir. Apalagi yang diblokir
adalah justru program-program untuk memberdayakan masyarakat miskin,”
kata Endang Maria Astuti.
Adapun
rapat dengan Komisi VIII DPR RI menyimpulkan bahwa DPRI memahami
reaslisasi anggaran sebanyak 18,54% atau sekitar Rp14,5 trilyun dari
pagu senilai Rp78,1 trilyun.