Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil
Nazara menekankan bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari kondisi global, termasuk dalam hal ini tingginya tingkat inflasi di
Amerika Serikat dan konflik di Timur Tengah yang berpotensi
mempengaruhi perdagangan dan sektor keuangan dunia. Untuk itu,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI)
dan lembaga keuangan lainnya untuk tetap waspada dan turut menjaga
stabilitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu pada Rapat
Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2024 secara virtual, Kamis,
(18/04).
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menguraikan tantangan jangka
menengah yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan
digitalisasi serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan
dunia. Namun demikian, hal itu dikatakan Wamenkeu merupakan sebuah
tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi
baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia.
Tentu tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045.
Memang tidak mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan stabilitas ekonomi yang terus mapan,” tuturnya.
Untuk itu, Wamenkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat
ditingkatkan melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja
berkualitas, dan produktivitas yang tinggi. Ia juga menyatakan bahwa
kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan
untuk mendorong pertumbuhan tersebut.
“Kita akselerasi pertumbuhan ekonomi, kita perkuat well being atau human
capital, dan kita pastikan konvergensi antar daerah menjadi tujuan kita
di dalam mengelola pembangunan," ungkapnya.
Di sisi lain, Wamenkeu juga menyoroti pentingnya investasi dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang
berasal dari APBN, APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan
untuk mencapai target pertumbuhan. Dalam hal ini, Kemenkeu berperan
menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi perpajakan, digitalisasi,
serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi.
“Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi -
kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan
industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk
membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka
pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” ujar Wamenkeu.
Sebagai penutup, Wamenkeu juga menyoroti perlunya mengelola belanja
pemerintah dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan
untuk mendorong produktivitas dan membuat program perlindungan sosial
yang kuat. Ia juga berharap, agar desain rencana kerja pemerintah
kedepannya dapat bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.
“Rancangan kerja yang ada di tingkat pusat kita harapkan bisa bersinergi
dengan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” tukasnya.
Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Hadiri-Rakorbangpus-2024