.jpg)
Jakarta, Kemenkeu – Dalam menghadapi dinamika global yang
sangat dinamis dan menantang, Indonesia tetap menunjukan pertumbuhan
yang relatif stabil secara nasional di atas 5 persen selama lebih dari
10 kuartal berturut-turut. Seiring dengan membaiknya pertumbuhan
ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,
Selasa (11/6).
“Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi, artinya
kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran
sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi,” ungkapnya.
Dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia juga mampu menurunkan defisit
secara sangat cepat dan menurunkan rasio utang, sehingga stabilitas
ekonomi tetap terjaga menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi
Indonesia dalam menghadapi guncangan. Dalam hal ini, APBN digunakan
sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia
menghadapi berbagai guncangan tersebut. Oleh karenanya, selain APBN
digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga
secara prudent agar tetap sehat.
“APBN juga mendukung banyak sekali perbaikan struktural di Indonesia,
dari kualitas SDM yang menjadi sasaran paling penting dalam pembangunan
kita, meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta efisiensi perekonomian.
(Adapun) meningkatkan berbagai indikator kualitas SDM dari mulai
sekolah, stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim dan daya
saing perekonomian Indonesia,” tutur Menkeu.
Untuk menjaga APBN tetap sehat, Menkeu mengatakan bahwa APBN harus
dikelola dengan 3 pilar utama, yaitu dari sisi pendapatan yang harus
terus ditingkatkan, spending better belanja yang berkualitas, serta
pembiayaan yang prudent dan inovatif.
Selain itu, harmonisasi pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis
menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana. Indonesia terus mendorong
pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan, dan menciptakan
kesempatan kerja, termasuk diantaranya keberpihakan insentif fiskal
kepada daerah-daerah tertinggal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
di seluruh negeri.
“Sinergi APBN dan APBD ini tentu tujuannya adalah untuk terus mendorong
pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan di
semua daerah, mempercepat konvergensi yang artinya daerah yang
tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan pengelolaan fiskal daerah yang
tetap prudent untuk mendorong stabilitas dan transformasi,” tukas
Menkeu.