Jakarta (27 Desember 2024) –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo
Priyono bahas sinergi program kerja Kementerian Sosial bersama ratusan
perwakilan dari pemerintah daerah meliputi dinas sosial provinsi, dinas
sosial kabupaten dan dinas sosial kota di seluruh Indonesia. Dalam
pertemuan daring yang diadakan Jumat (27/12/2024) tersebut, menteri yang
akrab disapa Gus Ipul itu mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama
membangun sinergi guna mewujudkan Asta Cita.
“Sebagai
penyelenggara negara, pemerintah sebagai lokomotif pembangunan harus
melakukan kolaborasi besar-besaran,” ujar Gus Ipul pada pertemuan yang
dihadiri lebih dari 300 perwakilan dinas sosial dari berbagai daerah
tersebut.
Dalam memperkuat kolaborasi tersebut,
Gus Ipul memaparkan beberapa arah kebijakan kerja Kemensos tahun 2025
yang hendaknya diselaraskan dengan pemerintah daerah. Pertama ialah
memastikan sinergi kebijakan dan strategi antara Kemensos dan Dinas
Sosial. Keselarasan itu harus didukung juga dengan adanya ruang lingkup
kerja yang sama, mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, serta pemberdayaan sosial. Ketiganya mencakup seluruh fase
kehidupan masyarakat.
“Kementerian Sosial
memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia,
terutama dalam memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat. Program
ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam semua fase kehidupan
rakyat Indonesia,” lanjut Gus Ipul.
Pemerintah
daerah melalui dinas sosial dihimbau untuk dapat meningkatkan kontribusi
dalam lingkup rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saat
ini, Kemensos tengah mengupayakan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari
berbagai daerah untuk bisa menunjang pemenuhan target rehabilitasi
sosial.
Kini, Kemensos sedang berupaya untuk
menggeser fokus perlindungan dan jaminan sosial menjadi pemberdayaan
sosial. Karenanya, Kemensos membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,
khususnya dinas sosial untuk menggalakkan program pemberdayaan di
daerah. Salah satu upaya yang bisa ditempuh ialah dengan memaksimalkan
pendamping dan pilar-pilar sosial yang ada di daerah.
Dalam
pertemuan daring tersebut, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya graduasi
agar bantuan sosial tidak menjadi sebuah ketergantungan bagi para
penerima manfaat. Ia mengajak pemerintah daerah untuk memberikan lebih
banyak skema pemberdayaan mandiri.
Hal ini
juga penting untuk mendukung target graduasi yang diberikan Gus Ipul
bagi masing-masing pendamping. Ia menargetkan setiap pendamping untuk
meluluskan 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya. Jika
target tersebut tercapai, maka sebanyak 340.000 KPM bisa lulus dari
program bansos setiap tahunnya.
Senada dengan
Gus Ipul, Wamensos Agus Jabo juga menegaskan bahwa graduasi KPM
merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama upaya
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Karenanya, dibutuhkan kerjasama
dari berbagai pihak.
“Jadi bagaimana kemudian
kita bisa berkoordinasi, bersinergi agar apa yang diperintahkan oleh
Bapak Presiden dalam pengentasan kemiskinan itu bisa dilaksanakan
bersama-sama sehingga target waktu, target penurunan kemiskinan bisa
tercapai,” kata Wamensos Agus Jabo
Selain
menyelaraskan arah kerja, Gus Ipul juga mengajak seluruh pemerintah
daerah untuk bersama-sama mengawal penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN) yang saat ini sudah mencapai pemadanan tahap akhir di
Badan Pusat Statistik. “Kita sebagai pemerintah, baik pusat, provinsi
maupun daerah harus satu suara untuk mensinergikan pelaksanaan program
sosial,” pungkasnya.