BATAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaksanakan Rapat
Koordinasi (Rakor) terkait Transmigrasi Lokal di Rempang pada Selasa
(18/3/2025) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Menko AHY menegaskan bahwa pengembangan Rempang Eco-City harus dilakukan
dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat. Proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi motor
pertumbuhan ekonomi di Batam, sekaligus meningkatkan kualitas hidup
masyarakat setempat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan.
"Ingat, Batam dirancang sejak awal menjadi etalase ekonomi bangsa,
dihadap-hadapkan dengan tetangga kita yang juga menjadi negara maju
dalam sekian dekade," ujar Menko AHY.
Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, Rempang Eco-City dirancang
untuk menekan angka kemiskinan hingga 60,42% dan mengurangi tingkat
pengangguran hingga 70,46%. Pengembangan kawasan ini akan berfokus pada
industrialisasi berbasis pengolahan dan manufaktur, menciptakan peluang
investasi, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Selain sektor industri, Menko AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah
berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan
infrastruktur pendukung, khususnya bagi masyarakat pesisir yang
menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.
Untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan, pemerintah akan
membangun dermaga pelabuhan ikan di dekat permukiman baru. Dermaga ini
akan dilengkapi dengan fasilitas pelelangan ikan, cold storage, serta
penyediaan kapal nelayan berkapasitas 5 GT, 10 GT, dan 30 GT. Selain
itu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan dibangun bekerja
sama dengan Pertamina untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
pesisir.
"Misalkan masyarakat nelayan, nanti kita siapkan bantuan untuk kapal,
kemudian pembangunan berbagai sarana perikanan seperti cold storage dan
tempat ekosistemnya," ungkap Menko AHY.
Selain itu, Menko AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan skema
relokasi dan transmigrasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
"Kalau relokasi hanya betul-betul memindahkan rumah tinggal, setelah itu
terserah masing-masing dan sifatnya wajib. Kalau transmigrasi itu
sifatnya sukarela, jadi harus ada kesediaan dari masyarakat. Kemudian
ada pendampingan dari pemerintah pusat, ada insentif dari pemerintah
pusat," jelas Menko AHY.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat
terdampak, melalui Kementerian Transmigrasi.
Selain itu, pemerintah juga terus mengoordinasikan berbagai dukungan
tambahan, termasuk program bantuan dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) bagi masyarakat pesisir. Sebagai tindak lanjut dari
pertemuan ini, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memastikan
pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Intinya, pada saat ratas di Istana beberapa waktu lalu, beliau
(Presiden) sangat ingin Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan ini bisa mengorkestrasi banyak urusan pembangunan dan
pengembangan wilayah, termasuk di Kepri ini," ungkap Menko AHY.
Menko AHY optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan partisipasi
aktif masyarakat, Rempang Eco-City dapat menjadi contoh sukses dalam
pembangunan kawasan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
"Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini membawa manfaat nyata bagi
masyarakat, daerah, dan ekonomi nasional," pungkas Menko AHY.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Transmigrasi,
Iftitah Sulaiman; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan;
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faisal; serta Staf
Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, beserta pejabat terkait lainnya.