MEDAN (11 April 2025) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf
(Gus Ipuĺ) memaparkan strategi pengentasan kemiskinan yang menjadi
program prioritas Presiden dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara
(Sumut). Yaitu, lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan
Sekolah Rakyat.
Dengan mengacu pada
DTSEN, maka program-program bansos serta pemberdayaan akan tepat
sasaran, efektif dan efisien. Sementara Sekolah Rakyat akan memutus mata
rantai kemiskinan antar generasi.
"Dalam Asta
Cita Presiden yang ditekankan adalah peningkatan kesejahteraan sosial,
salah satunya pengentasan kemiskinan," kata Gus Ipul dalam dialog Pilar
Sosial dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor
Gubernur Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025).
Dua
strategi di atas, kata Gus Ipul, membutuhkan sinergi dari berbagai
pihak agar berhasil. Termasuk dalam hal ini sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah. Menilik pada data yang ada, Gus Ipul bersyukur
angka kemiskinan di Sumut berada di bawah rata-rata nasional. Artinya,
Sumut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Saya
ingin menyampaikan rasa bangga, apresiasi, rasa hormat atas capaian
Sumut selama ini yang sebagian prestasinya menopang dan berkontribusi
terhadap kemajuan Indonesia," katanya. Namun Gus Ipul mengingatkan
masih ada pekerjaan rumah di Sumut terkait penurunan angka kemiskinan
ekstrem. Solusinya adalah memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah
dengan menggunakan dua pendekatan di atas.
"Selama ini pengentasan kemiskinan diwarnai ego sektoral," kata Gus Ipul. Ia
pun mengajak agar kebiasaan membuat data sendiri dan "menepuk tangan"
sendiri dihilangkan pelan-pelan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo
sehingga lahirlah DTSEN.
"Data ini dikumpulkan, divalidasi, dipadankan dengan NIK, diolah sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya. Ia
pun meminta agar DTSEN benar-benar dijadikan pedoman bagi pemerintah
daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab dalam DTSEN, ada perankingan
berdasarkan desil.
"Kita sasar di desil
1, desil 2, jika sudah tidak ada diluaskan ke desil 3. Itu data
masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Akan kami serahkan ke
gubernur, bupati, dan wali kota," kata Gus Ipul.
Gus
Ipul mengatakan semua pihak kini juga bisa berkontribusi memutakhirkan
DTSEN yang menjadi acuan penyaluran bansos dan program-program lain,
agar terjaga akurasinya. "Lewat jalur formal yang melibatkan
lurah, RT/RW. Kalau tidak bisa tembus di sini bisa lewat jalur
partisipasi lewat aplikasi cek bansos," katanya.
Lebih
lanjut, Gus Ipul juga menyebut tujuan utama Sekolah Rakyat yang digagas
presiden adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur
pendidikan. Dia pun lega karena gagasan ini bisa ditangkap dengan baik.
"Saya
bahagia setelah berdiskusi dengan Pak Gubernur Mas Bobby Nasution,
serta bupati dan wali kota yang secara keseluruhan visi misinya sama
dengan Presiden. Arahan presiden membuka akses seluas-luasnya untuk
anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,"
katanya.
Dalam hal ini Gus Ipul berterimakasih
karena pemerintah Provinsi Sumut ikut berkontribusi menyediakan lahan
bagi Sekolah Rakyat. Aset dari Pemprov nantinya akan direvitalisasi.
Pada
kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution
mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut berkomitmen
penuh mendukung gagasan mulia Presiden Prabowo Subianto lewat Sekolah
Rakyat. Ia yakin program ini akan memutus mata rantai kemiskinan.
"Sebelum Pak Menteri datang sudah ada 20 kabupaten/kota yang memberikan usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," kata Bobby.
Ia
menuturkan saat Mensos Gus Ipul sudah datang ke Sumut, ada tambahan
usulan Sekolah Rakyat lagi dari kabupaten/kota. Ia pun yakin Sekolah
Rakyat akan mengatasi masalah kemiskinan.
"Sesuai
dengan pesan Pak Presiden, warga miskin harus bisa senyum, salah
satunya anak mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan
layak," katanya.
Ia menyebutkan tahun ini,
Sumut akan mulai mengoperasikan 4 Sekolah Rakyat. Dua berlokasi di
Sentra Kemensos, satu dari Kabupaten Tebing Tinggi, dan satu lagi dari
Pemrov Sumut.
