Jakarta (14 April 2025) – Percepat
persiapan Sekolah Rakyat, Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi pimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan
prasarana (sarpras) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin (14/4/2025).
Prasetyo
mengungkapkan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan
dimulai pada tahun ajaran 2025/2025. 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut
merupakan aset dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten dan juga pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia.
“53 ini yang sudah bangunan sudah
ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang
punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita
optimalkan,” ujar Prasetyo.
Penyediaan
fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat
miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai
kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada,
tetap diperlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.
“Tapi
tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan
fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar,” imbuh
Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan pada tahun 2025,
rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah
Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan
dibangun bangunan baru.
“Untuk tahun ini
direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik.
Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an,” katanya.
Sekolah
Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu
kepada data sebaran kantong kemiskinan. Dengan mempertimbangkan hal
tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar
dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Selain
Prasetyo, rapat koordinasi percepatan penyediaan sarpras tersebut juga
dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri
Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Umum Dody Hanggodo,
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan perwakilan dari
Kementerian Badan Usaha Milik Negara.