Di sela-sela UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 yang berlangsung di Bangkok, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria melakukan pertemuan bilateral dengan Prof. David Leslie, Direktur Riset Etika dan Inovasi Bertanggung Jawab dari The Alan Turing Institute, Inggris.
Pertemuan ini membahas kolaborasi dalam mengembangkan tata kelola AI yang inklusif, etis, dan berpihak pada masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Nezar menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment dan tengah mempersiapkan AI Roadmap Nasional.
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan publik dalam sistem AI yang berkembang sangat cepat, termasuk kemunculan sistem Agentive AI, yaitu sistem AI yang mampu bertindak secara otonom atas nama pengguna.
“Kami menyadari pentingnya membangun kerangka tata kelola AI yang tidak hanya berbasis risiko, tetapi juga berbasis hak, inklusi, dan nilai-nilai lokal,” ujar Nezar Patria.
Prof. David Leslie lantas menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan bifokal dalam tata kelola AI, yakni:
- EX-Ante governance: dengan penilaian risiko dan dampak sosial sebelum sistem diluncurkan.
- Ex-Post governance: dengan audit dan mekanisme remediasi setelah sistem berjalan.
Ia juga menyoroti perlunya kerangka regulasi yang menyeimbangkan hard law dan soft law, serta membangun budaya desain dan inovasi yang bertanggung jawab melalui norma profesional dan praktik baik.
“Kami percaya bahwa regulasi AI yang efektif bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal membangun norma budaya dan kapasitas institusional. Di Inggris, misalnya, telah membangun praktik soft law selama satu dekade terakhir,” ujar Prof. Leslie.
Dalam diskusinya, Indonesia dan The Alan Turing Institute sepakat untuk mengeksplorasi kolaborasi dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik etika AI, riset bersama untuk sistem AI yang inklusif dan tanggap konteks Global South, kegiatan pelibatan publik seperti citizen assemblies dan co-design labs, serta penilaian dampak berbasis hak asasi dan keadilan sosial.
Wamenkomdigi juga mengundang Prof. Leslie untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka workshop bersama pembuat kebijakan guna memperkuat arsitektur tata kelola AI nasional.
Undangan ini disambut antusias oleh Prof. Leslie.
Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan, serta membuka peluang sinergi antarnegara ASEAN dalam menciptakan pendekatan regional terhadap tata kelola AI berbasis nilai-nilai Asia.