.jpg)
Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 secara hati-hati,
kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global. Hal ini
disampaikan Menkeu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait Laporan dan
Pengesahan Hasil Pembahasan Panja Perumus Kesimpulan dalam rangka
Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II
Pelaksanaan APBN TA 2025 di Jakarta, Rabu (3/7).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan pemerintah menyadari bahwa
pelaksanaan APBN 2025 dihadapkan pada tantangan besar akibat dinamika
lingkungan global yang berubah sangat cepat, serta munculnya
prioritas-prioritas baru dari Presiden.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah
sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari
Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan
meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Menkeu.
Di tengah ketidakpastian global yang masih akan berjalan, pemerintah
memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga
stabilitas ekonomi nasional. Menkeu mengatakan peranan APBN akan sangat
diandalkan untuk menjadi alat penyeimbang atau stabilizer, shock
absorber, sekaligus motor penggerak melalui kebijakan countercyclical
dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi,
melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung
transformasi perekonomian,” ujar Menkeu.
Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk
mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama
yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah,
pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah
Putih, serta pembangunan perumahan.
“Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan
harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian,
serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara
berkelanjutan,” kata Menkeu.
Apresiasi juga Menkeu sampaikan kepada Banggar DPR RI atas dukungan dan
persetujuan terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen
terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut diharapkan dapat
menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus
melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari
perekonomian global. Persetujuan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga
keberlanjutan fiskal.
Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja
pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan
efektivitas belanja. Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya
maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
“Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan
tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif
mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” ujar
Menkeu.