PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang. Hal tersebut disampaikan Utut dalam konferensi pers usai rapat kerja Komisi I bersama Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
“Yang jelas, Komisi I sepakat bahwa kita harus menjaga betul persatuan
dan kesatuan. Bapak Presiden, sebagaimana disampaikan di Batujajar,
nafasnya adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Beliau
menginginkan kita ke depan maju tanpa saling menyalahkan,” ujar Utut.
Selain membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan Tahun 2026, Utut
mengungkapkan Komisi I DPR RI bersama mitra kerja juga menyampaikan duka
cita atas jatuhnya korban jiwa wafatnya anggota masyarakat dalam
peristiwa 28–31 Agustus 2025. “Kemarin tentu semua sudah
terinformasikan, kita doakan mereka semua khusnul khotimah,” ucap Utut.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Donny Ermawan
Taufanto menambahkan Pemerintah prihatin atas maraknya tindakan anarki
dalam beberapa hari terakhir. Wamenhan menegaskan, Presiden telah
memberikan arahan agar TNI dan Polri bertindak tegas dan terukur menjaga
ketertiban.
“Penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, silahkan disampaikan ke DPR
atau kementerian sesuai mekanisme. Namun jangan ditunggangi hingga
menimbulkan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun
mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Wamenhan.
Lebih lanjut, Wamenhan juga mengajak seluruh masyarakat untuk
bersama-sama membangun kondusifitas nasional. “Jangan biarkan para
penunggang yang akan membuat negara ini kacau. Jangan kita biarkan,
jangan kita beri kesempatan,” seru Wamenhan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi
Revita menegaskan bahwa TNI tetap tegak pada konstitusi dalam menjaga
keamanan negara. Ia membantah isu yang berkembang di media sosial
mengenai kemungkinan penerapan darurat militer. “Kalau ada anggapan
seperti itu tentunya itu sangat salah jauh dari apa yang kita lakukan.
Kita taat konstitusi,” tandas Wakil Panglima TNI.