Pontianak -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara dialog
Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Pelayanan Terpadu
Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu
(22/10/2025) siang.
Kepada
perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial,
Pilar-Pilar Sosial, Guru serta Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat yang
hadir, Gus Ipul menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan program.
"Taruhan
kita ini pada data, Sekolah Rakyat, Bansos dan program-program lain
itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya
program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program
kita akan akurat," kata Gus Ipul saat memberikan arahannya.
Acara
dialog turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Harisson, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamton, Pendamping PKH, Guru,
Tenaga Kependidikan, orangtua, dan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi
(SRT) 53 Pontianak.
Sebelum
memberikan arahan, Gus Ipul disambut dengan penampilan siswa SRT 53
Pontianak. Mereka tampak semangat menampilkan tarian tradisional, paduan
suara, dan puisi dihadapan Gus Ipul. "Ini kata kunci
pertama, soal data yang perlu menjadi perhatian bersama, sesuai dengan
arahan dan instruksi Presiden, ini penting untuk saya sampaikan di
depan," ujar Gus Ipul.
Ia
menjelaskan, ditengarai masih terdapat penyaluran bansos yang tidak
tepat sasaran. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran
data. "Maka sejak lahir Inpres Nomor 4 Tahun 2025,
Kementerian Sosial beserta BPS melakukan ground check dengan sumber daya
yang ada, kita uji coba apakah yang namanya data ini itu di lapangan
sesuai atau tidak," ungkapnya.
Pemutakhiran
data sangat krusial dilakukan, mengingat dengan data yang akurat, maka
intervensi akan tepat sasaran. Proses ini dilakukan oleh Kemensos
melalui pendamping di lapangan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPS
setempat.
"Ada 10 juta lebih
keluarga penerima manfaat itu yang kita datangi, 1,9 juta dinyatakan
tidak memenuhi kriteria, Artinya bansosnya tidak tepat sasaran, Ini baru
uji-coba, Jadi kita temukan di lapangan kenyataan bansos itu tidak
tepat sasaran," jelasnya.
Lebih
lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN dikelola oleh BPS, sedangkan Kemensos
dan Pemerintah Daerah berperan melakukan pemutakhiran data yang
dinamis.
"Mari kita lakukan
pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak,
Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang
lain. Kalau kita lakukan secara konsisten, Insya Allah data kita makin
akurat," kata Gus Ipul.
Pemutakhiran
data dilakukan dengan dua jalur. Pertama adalah jalur formal melalui
musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat. Jalur kedua, yaitu
jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Selain
itu, saat ini Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah
mengembangkan program digitalisasi bansos, sehingga masyarakat bisa
lebih mudah mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi.
"Kita
sudah menyiapkan aplikasi, untuk memberikan kesempatan kepada siapapun
mengusulkan menerima bansos atau mengusulkan dirinya untuk mendapatkan
bansos, yang akan memilih dan memilah nanti sistem," pungkasnya.
Pontianak -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara dialog
Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Pelayanan Terpadu
Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu
(22/10/2025) siang.
Kepada
perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial,
Pilar-Pilar Sosial, Guru serta Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat yang
hadir, Gus Ipul menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan program.
"Taruhan
kita ini pada data, Sekolah Rakyat, Bansos dan program-program lain
itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya
program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program
kita akan akurat," kata Gus Ipul saat memberikan arahannya.
Acara
dialog turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Harisson, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamton, Pendamping PKH, Guru,
Tenaga Kependidikan, orangtua, dan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi
(SRT) 53 Pontianak.
Sebelum
memberikan arahan, Gus Ipul disambut dengan penampilan siswa SRT 53
Pontianak. Mereka tampak semangat menampilkan tarian tradisional, paduan
suara, dan puisi dihadapan Gus Ipul. "Ini kata kunci
pertama, soal data yang perlu menjadi perhatian bersama, sesuai dengan
arahan dan instruksi Presiden, ini penting untuk saya sampaikan di
depan," ujar Gus Ipul.
Ia
menjelaskan, ditengarai masih terdapat penyaluran bansos yang tidak
tepat sasaran. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran
data. "Maka sejak lahir Inpres Nomor 4 Tahun 2025,
Kementerian Sosial beserta BPS melakukan ground check dengan sumber daya
yang ada, kita uji coba apakah yang namanya data ini itu di lapangan
sesuai atau tidak," ungkapnya.
Pemutakhiran
data sangat krusial dilakukan, mengingat dengan data yang akurat, maka
intervensi akan tepat sasaran. Proses ini dilakukan oleh Kemensos
melalui pendamping di lapangan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPS
setempat.
"Ada 10 juta lebih
keluarga penerima manfaat itu yang kita datangi, 1,9 juta dinyatakan
tidak memenuhi kriteria, Artinya bansosnya tidak tepat sasaran, Ini baru
uji-coba, Jadi kita temukan di lapangan kenyataan bansos itu tidak
tepat sasaran," jelasnya.
Lebih
lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN dikelola oleh BPS, sedangkan Kemensos
dan Pemerintah Daerah berperan melakukan pemutakhiran data yang
dinamis.
"Mari kita lakukan
pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak,
Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang
lain. Kalau kita lakukan secara konsisten, Insya Allah data kita makin
akurat," kata Gus Ipul.
Pemutakhiran
data dilakukan dengan dua jalur. Pertama adalah jalur formal melalui
musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat. Jalur kedua, yaitu
jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Selain
itu, saat ini Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah
mengembangkan program digitalisasi bansos, sehingga masyarakat bisa
lebih mudah mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi.
"Kita
sudah menyiapkan aplikasi, untuk memberikan kesempatan kepada siapapun
mengusulkan menerima bansos atau mengusulkan dirinya untuk mendapatkan
bansos, yang akan memilih dan memilah nanti sistem," pungkasnya.






