.jpg)
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya sertifikasi produk halal. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat muslim, dalam mengakses produk yang aman sesuai syariat.
“Akan tetapi pekerjaan rumah kita saat ini adalah, bagaimana keberlanjutannya,” katanya, saat membuka Halaqah Ulama, Penguatan UKM Halal Binaan Baznas dan Deklarasi Hari Halal Nasional, di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kamis (16/10/2025).
Kegiatan itu bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Provinsi Jateng.
Taj Yasin menjelaskan, keberlanjutan yang dimaksud adalah pengawasan rutin, terhadap produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Pengawasan perlu dilakukan oleh penyelia halal, baik internal maupun eksternal.
“Masyarakat atau pelaku usaha tak berhenti sebatas resmi melabelkan halal saja. Akan tetapi, bagaimana jaminan halal itu juga bisa bertahan,” ujarnya.
Menurut wagub, setiap produk halal yang telah disertifikasi, harus terus dipastikan kehalalannya. Produk makanan yang sudah bersertifikat halal, harus dijaga agar tidak tercampur dengan bahan nonhalal, atau dimasak dengan menggunakan peralatan yang sama dengan produk nonhalal.
“Maka dari itu, keberlanjutan sertifikat halal yang sudah dikeluarkan ini, harus dijaga,” tegasnya.
Gus Yasin, sapaan akrab wagub, juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keterjaminan produk halal di sekitar mereka. Misalnya, ikut mengontrol rumah makan yang sudah bersertifikat halal, agar konsistensinya tetap terjaga.
“Laporkan kepada kami, ada MUI. Sehingga nanti bisa diaudit, apakah kehalalannya ini masih bisa dipertahankan atau tidak,” terangnya.
Sementara itu, Ketua MUI Jateng, Ahmad Darodji, mengatakan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka jaminan produk halal sangat dibutuhkan masyarakat.
Dari sisi kekuatan ekonomi, imbuh dia, potensinya sangat besar. Apalagi di Jateng 96 persen masyarakatnya muslim, sehingga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi syariah.
“Jadi, kita perlu menguatkan literasi masyarakat, tentang produk halal khususnya,” tandas Darodji.