.jpg)
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, fase transformasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar jargon. Ia menekankan pelantikan pejabat baru adalah bukti komitmen perubahan menyeluruh dalam tata kelola birokrasi, sistem kinerja, dan mekanisme pelayanan publik yang lebih modern, efisien, serta akuntabel.
“Semangat yang sudah digaungkan oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki
fase transformasi itu bukanlah sebuah basa-basi, bukan sekadar idiom
dalam komunikasi publik, tapi sungguh-sungguh harus kita lakukan secara
baik,” tegas Indra saat memimpin agenda pelantikan JPT Pratama dan
Administrator di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Indra menjelaskan, saat ini DPR tengah memasuki babak baru reformasi kelembagaan, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju world class parliament,
sebuah konsep parlemen berkelas dunia yang ditopang oleh birokrasi yang
efisien dan berbasis digital. Ia mengungkapkan, komitmen ini sudah
menjadi kesepakatan bersama antara Sekretariat Jenderal dan pimpinan DPR
RI.
Indra menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR harus meninggalkan pola
kerja lama yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menilai,
perubahan cara berpikir dan bekerja adalah syarat mutlak agar Setjen DPR
mampu menopang peran parlemen modern. “Kita di Sekretariat Jenderal
tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan cara-cara yang biasa. Kita
harus berani keluar dari pandangan-pandangan yang biasa,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh unit kerja untuk
memastikan setiap pejabat mampu menyesuaikan diri dengan semangat
transformasi yang digaungkan oleh pimpinan DPR. “Jika di antara kita ada
yang tidak bisa menyesuaikan dengan semangat transformasi ini, tentu
evaluasi akan menjadi catatan kami untuk memberikan tanggung jawab dalam
bentuk yang berbeda,” katanya.
Indra menambahkan, peta jalan (roadmap) perubahan sudah
disiapkan secara sistematis, dan lembaganya tidak akan mundur dari
agenda tersebut. “Kita tidak akan mundur dengan transformasi ini,”
ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan struktural bukan semata
posisi administratif, tetapi amanah negara yang melekat dengan tanggung
jawab menjaga integritas, loyalitas, dan kredibilitas. ASN, terangnya,
harus mampu bekerja baik di mana pun ditugaskan, dengan visi yang sama
untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR sebagai lembaga negara yang
profesional, modern, dan akuntabel.
“Karena apapun unit kerja, semua memiliki tujuan yang sama: mewujudkan
Sekretariat Jenderal (DPR) sebagai lembaga negara yang profesional,
modern, dan akuntabel,” pungkas Indra.
Para pejabat yang dilantik diantaranya Kepala Biro Keuangan Indra
Pahlevi, Kepala Biro Protokol dan Humas Rudi Rochmansyah, Kepala Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat Lidya Suryani Widayati, dan Kepala Biro
Pemberitaan Parlemen M. Najib Ibrahim.
Lalu, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan
Hak Asasi Manusia Lidya Suryani Widayati, Kepala Bagian Administrasi
Keuangan Mardi Harjo, dan Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi
ASN Sam Karya Nugraha.