Jakarta - Kementerian Perhubungan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (11/12). Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang apresiasi sekaligus evaluasi layanan informasi publik pada unit kerja yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Melalui AKIP 2025 ini diharapkan informasi terkait kebijakan dan layanan transportasi dapat diterima publik secara jelas, cepat, dan dapat dipercaya.
"Kegiatan AKIP ini dilaksanakan sebagai
tanggung jawab PPID Utama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap pelayanan seluruh PPID di lingkup Kemenhub. Kami berbahagia dan
berbangga atas AKIP Kemenhub 2025 yang mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya, baik dalam sisi keterlibatan peserta dan
juga pada sisi perolehan nilainya,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi.
Sejak 2022, Kementerian Perhubungan secara rutin melakukan
penilaian internal terhadap kinerja keterbukaan informasi di setiap unit
kerja. Mulai 2024, penilaian itu dikemas dalam bentuk Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik.
Penilaian AKIP dilaksanakan terhadap Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja Kemenhub se-Indonesia. Di
tahun ini, terdapat total 511 unit kerja yang mengikuti penilaian
informasi publik, terdiri atas 503 PPID UPT an 8 PPID Pelaksana. Jumlah
ini mencapai 93,7% dari total 537 PPID UPT dan 8 PPID Pelaksana yang ada
di bawah naungan PPID Kementerian Perhubungan.
Tim penilai dalam anugerah ini berasal dari juri internal dan
juri eksternal. Juri eksternal terdiri dari Tenaga Ahli Komisi Informasi
Pusat, Freedom of Infromation Network (FOINI), dan Indonesian Center
Environmetal for Law.
Hasil penilaian juri, sebanyak 40 unit kerja yang mendapatkan
predikat "menuju informatif" dengan nilai 80-89 dan 40 unit kerja
berhasil mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 90-100. Tiga
penilaian tertinggi diperoleh oleh Politeknik Penerbangan Palembang,
Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Ditjen Integrasi Transportasi
dan Multimoda.
Penilaian AKIP 2025 mencakup sejumlah aspek, antara lain
kelengkapan dan pembaruan informasi yang disajikan, kecepatan respon
atas permohonan informasi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses
layanan. Inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan kanal daring, integrasi
data, dan penyajian informasi yang sederhana namun komprehensif, juga
menjadi perhatian utama.
Titis menambahkan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan bagian dari pelayanan publik yang harus
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan
teknologi, masyarakat menuntut pemerintah makin terbuka dan mudah
diakses. Rangkaian kegiatan AKIP ini menegaskan komitmen seluruh jajaran
Kementerian Perhubungan untuk membangun budaya informatif demi
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,”
katanya.
Ia berharap, keterbukaan informasi publik ini dapat dijadikan
budaya di seluruh lingkup Kemenhub. Ia juga mengajak insan perhubungan
untuk memanfaatkan teknologi informasi agar informasi dapat diakses
masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah diakses.
"Kita harapkan adanya perubahan terus menerus dalam hal
karakter, mentalitas, dan pola pikir yang menempatkan keterbukaan
infomasi sebagai budaya organisasi. Manfaatkan juga teknologi informasi
demi meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik," sebut Titis.
Apresiasi juga disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi
Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail. Menurutnya anugerah ini menunjukkan
tingginya kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab Kemenhub atas
pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Terlebih lagi, momen
ini dilaksanakan secara berkelanjutan tiap tahunnya.
"Komisi Informasi Pusat sangat mengapresiasi Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Kemenhub. Keterbukaan
informasi menjadi esensi demokrasi yang sehat bagi terselenggaranya tata
kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Somratunnajah.
Turur hadir dalam acara ini Inspektur Jenderal Kemenhub Arif
Toha, Kepala BPSDMP Djarot Tri Wardhono beserta para Pejabat PPID
Pelaksana dan PPID UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Sumber : https://dephub.go.id/post/read/beri-apresiasi-keterbukaan-informasi-publik,-kemenhub-gelar-akip-2025