Jakarta, Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi
Sadewa menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrumen shock absorber di
tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski volatilitas
pasar keuangan dan harga komoditas energi dunia sangat dinamis, ia
menegaskan kembali bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada
dalam posisi yang sangat kuat.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di,
Jakarta pada Rabu (11/3). Ia mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak
mentah Indonesia (ICP) hingga Maret 2026 masih berada di level US$68 per
barrel meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level US$100
per barrel. Angka ini masih berada di bawah asumsi APBN 2026 yang
ditetapkan sebesar US$70 per barel.
"Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko
kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan
menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam
berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah
khawatir," ujar Purbaya.
Optimisme pemerintah didorong oleh performa sektor riil yang menunjukkan
tren penguatan signifikan. Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia pada
Februari 2026 mencapai level 53,8, angka tertinggi dalam dua tahun
terakhir. Posisi ini menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan
negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.
"Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat.
Jadi teman-teman tidak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak
negatif gejolak global ke depan," tambahnya.
Indikator daya beli masyarakat juga tercatat solid. Mandiri Spending
Index meningkat ke level 360,7% pada Februari, diikuti dengan
pertumbuhan penjualan mobil yang mencapai dua digit (12%). Menkeu juga
menepis anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah, merujuk pada Indeks
Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi di atas level 100.
Terkait inflasi yang mencapai 4,76% (yoy) pada Februari, Menkeu
menjelaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh faktor temporer low
base effect diskon listrik tahun lalu. Tanpa faktor tersebut, inflasi
diperkirakan hanya sebesar 2,59%, masih di bawah target sasaran. Menkeu
juga menyoroti keberhasilan koordinasi fiskal-moneter antara Pemerintah
dan Bank Indonesia. Penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun
terbukti mampu menjaga likuiditas perbankan, sehingga suku bunga kredit
turun menjadi 8,8% pada Januari 2026.
Hingga akhir Februari 2026, APBN mencatatkan kinerja Pendapatan Negara
sebesar Rp358 triliun (11,4% dari target), tumbuh 12,8% (yoy).
Penerimaan pajak tumbuh sangat kuat sebesar 30,4%. Sementara itu,
belanja negara mencapai Rp493,8 triliun (12,8% dari pagu), melonjak
41,9% dibandingkan tahun lalu. Akselerasi belanja ini merupakan strategi
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata
sejak awal tahun. Defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau
0,53% dari PDB, yang dinilai masih sangat terkendali.
"Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh
positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta
defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan
optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan
ekonomi nasional," tutup sang Bendahara Negara.