JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menerima penghargaan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026, pada Program Sampah dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Penghargaan itu diterima Ahmad Luthfi, dalam acara Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026, di Kemendes PDT, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
“Kita dapat penghargaan terkait dengan lingkungan hidup,
yaitu program (pengelolaan) sampah,” kata Ahmad Luthfi, seusai menerima
penghargaan.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki
88 Desa Mandiri Sampah. Puluhan desa tersebut menjadi prototipe untuk
dikembangkan di desa-desa lain. Melalui program itu diharapkan agar
desa-desa kita bisa mandiri dalam mengolah sampah. Dengan begitu,
pengelolaan sampah bisa selesai di tingkat desa atau kelurahan.
“Jumlahnya akan kita tambah. Itu adalah salah satu
penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah
tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa,” jelas Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di Jawa Tengah sekitar 6,3
juta ton per tahun. Setiap tahunnya timbulan sampah meningkat sekitar
8-11%. Maka penyelesaian sampah di tingkat desa atau kelurahan tersebut
merupakan salah satu roadmap (peta jalan) penuntasan masalah sampah di
Jawa Tengah. Di mana masyarakat harus memiliki kesadaran tentang memilah
dan memilih sampah dari rumah.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga
sudah membentuk Satgas Sampah, dan sudah direplikasi sampai tingkat
kabupaten/ kota. Terkait pengolahan sampah, setidaknya ada 18 kabupaten/
kota yang mengolah menggunakan sistem refuse derived fuel (RDF).
Pengelolaan RDF itu juga menggandeng pabrik-pabrik semen yang ada di
Jawa Tengah. Selain itu, juga ada pengolahan sampah menjadi energi
listrik .
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi juga telah
menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota, untuk
mengakselerasi penuntasan sampah di wilayahnya. Di dalam surat edaran
tersebut salah satunya adalah dengan membentuk desa mandiri sampah,
serta menyiapkan peraturan desa terkait penanganan sampah.
“Jadi, ada aturan di tingkat lokal, supaya tidak
membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada
pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah, ada personel dan satgas
sampah tingkat desa itu juga penting, untuk mendukung terbentuknya desa
mandiri sampah,” imbuhnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes
PDT) RI, Yandi Susianto mengatakan, keterlibatan CSR dari perusahaan
sangat penting dalam membangun desa. Dia juga menggandeng kementerian
lain dalam penilaian penghargaan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan
2026 ini.
“Perusahaan juga jangan asal memberikan CSR kemudian
pergi, tapi benar-benar membangun dari desa. Kerja sama lintas
kementerian, juga untuk mempercepat pembangunan dari desa tersebut,”
katanya.
Sementara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Dias
Faisal Malik mengatakan, kontribusi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi
sangat besar, untuk membersihkan lingkungannya dari sampah. Sudah ada
ada enam TPA yang tidak open dumping lagi, seperti di Grobogan, Jepara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo.