Jakarta (Kemenhaj) - Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui partisipasi aktif dalam Kick-Off Meeting Penyusunan Desain Besar Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan kerangka strategis nasional guna mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan umrah sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki nilai transaksi besar serta melibatkan berbagai rantai industri, baik di dalam maupun luar negeri.
Penyusunan desain besar ini selaras dengan RPJMN 2025-2029, khususnya transformasi penyelenggaraan haji dan umrah, serta mendukung agenda prioritas Presiden dalam pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan dan ekonomi haji dan umrah.
Sejalan dengan hal tersebut, penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah diarahkan untuk memperluas dampak ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari amanah Menteri Haji dan Umrah untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha nasional, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjumlah lebih dari 64 juta.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global haji dan umrah.
“Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah harus mampu meningkatkan nilai tambah domestik serta memperkuat peran pelaku usaha nasional dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berdampak nyata.
“Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, ekosistem ekonomi haji diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan ibadah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.
Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah akan terus berperan aktif dalam proses penyusunan desain besar ini, termasuk dalam memastikan keterlibatan pelaku usaha nasional serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.