Kota Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua dalam mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau, Minggu (26/4/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menteri Ara.
Menurutnya,
keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam
mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal.
“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi
penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan
di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
Menteri
Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk
mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk melalui dukungan
pembiayaan jangka panjang dan subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua
bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan
berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, pemerintah telah menyiapkan kuota rumah subsidi untuk wilayah Papua pada tahun 2026 sebanyak 3.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi
wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan pelaku usaha
terkait tantangan serta peluang pembangunan perumahan di Papua, mulai
dari aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan
infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir
menyampaikan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional
melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan
masyarakat lokal.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.
