_20260410_221548_0001.jpg)
Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil
Nazara menegaskan pentingnya memahami sektor publik Indonesia,
khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut
disampaikan dalam kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (FEB UI) pada Jumat (10/4).
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa mahasiswa perlu
memahami sektor publik Indonesia secara kontekstual, tidak hanya dari
perspektif teori ekonomi, tetapi juga praktik kebijakan di Indonesia.
Menurutnya, APBN merupakan cerminan kebijakan pemerintah sekaligus
proyeksi arah pembangunan ke depan.
Wamenkeu memaparkan bahwa pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga pilar
utama yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan,
stabilitas, dan distribusi. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam
perumusan kebijakan publik, khususnya di sektor fiskal.
“Bagaimana menciptakan pertumbuhannya lebih tinggi, bagaimana
mendistribusikan lebih baik, dan bagaimana menjaga stabilitas,” kata
Wamenkeu.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan sektor publik pada dasarnya adalah
pengelolaan “uang rakyat” yang dihimpun melalui pajak dan penerimaan
negara lainnya. Oleh karena itu, seluruh entitas pemerintah, termasuk
kementerian dan pemerintah daerah, merupakan bagian dari sektor publik
yang harus dikelola secara akuntabel.
“Selama dibiayai oleh uang yang dikumpulkan dari masyarakat, itu adalah sektor publik,” tegasnya.
Untuk itu, Wamenkeu menegaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan secara
optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta
memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang
kredibel dan transparan, APBN diharapkan mampu menjadi instrumen utama
dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjaga
keberlanjutan pembangunan nasional.
