Jakarta (Kemenhaj) — Sebanyak 169 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di lingkungan Kemenhaj resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa (5/5/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan secara luring dan daring dari Masjid Lantai 2 Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat. Prosesi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho.
Dalam arahannya, Teguh menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PNS bukan sekadar perubahan status kepegawaian, melainkan amanah untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dan umrah.
“Sebagai pegawai negeri sipil, saudara-saudara adalah pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Setiap pelaksanaan tugas harus berorientasi pada kepentingan publik dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme,” ujar Teguh.
Ia menekankan, setiap aparatur Kemenhaj harus memahami bahwa layanan haji dan umrah menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, seluruh pegawai dituntut bekerja responsif, disiplin, dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan jemaah.
“Menjadi PNS itu melekat 24 jam. Bukan hanya di kantor, tetapi dalam setiap sikap dan perilaku sebagai representasi institusi,” katanya.
Pelantikan ini berlangsung di tengah operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang telah memasuki hari kelima belas. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari upaya Kemenhaj menghadirkan layanan yang aman, tertib, nyaman, dan terlindungi bagi jemaah.
Menurut Teguh, penyelenggaraan haji dan umrah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja cepat, melayani dengan empati, serta menjaga kepercayaan publik di setiap lini layanan.
“Pengambilan sumpah ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tengah penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin kompleks dan dinamis,” ujarnya.
Teguh juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
“Dengan bersikap adaptif terhadap teknologi dan digitalisasi, layanan akan semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Dari total 169 PNS yang dilantik, sebanyak 80 orang bertugas di instansi pusat dan 89 lainnya ditempatkan pada instansi vertikal, meliputi kantor wilayah, kantor kementerian kabupaten/kota, serta asrama haji di seluruh Indonesia.
Rangkaian pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara sumpah oleh perwakilan PNS yang baru dilantik.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Biro SDM Muhammad Arif, para pejabat eselon II, serta saksi pelantikan, yakni Marliza sebagai Saksi I dan Yusuf Prasetyo sebagai Saksi II.
Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh PNS yang telah resmi dilantik.