Jakarta, Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda
Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi
faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang
inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi
Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas
Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai
ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya
dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya bertumpu
pada aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra
UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Oleh
karena itu, penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi
lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas
sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi
nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi
nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.
Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wamenkeu menyoroti tiga
tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah, yaitu perlunya
diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan
keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Banyak daerah masih bergantung
pada sektor komoditas primer serta transfer dari pemerintah pusat,
sementara belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih
didominasi belanja pegawai dan barang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian
Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui transfer ke
daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan pendapatan asli daerah
(PAD). Hingga April 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp256 triliun
atau sekitar 37 persen dari pagu.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembangunan daerah
melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah
melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan
infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan
pariwisata.
Menutup sambutannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia
usaha dalam memperkuat ekonomi nasional.
“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang
kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat
adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan
menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata
Wamenkeu.
Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Sinergi-Fiskal-Pusat-dan-Daerah