“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” ujar Menkeu usai pertemuan di Kantor AIIB, Rabu (17/06).
Menkeu menjelaskan bahwa pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB. Meskipun sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di Tanah Air. AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB sehingga semakin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.
“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” kata Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menegaskan bahwa AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.
“Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” ujar Menkeu.
Selanjutnya, pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan Tiongkok. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung, hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah.