Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya melakukan akselerasi dan peningkatan kesadaran (awareness) masyarakat terkait implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi syariah Indonesia dinilai sangat masif, namun masih memerlukan dorongan kuat dari sisi pemahaman masyarakat agar berdampak nyata pada ketahanan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menag saat memimpin Rapat Rutin Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, beserta jajaran pengurus pusat IAEI.
"Kita hidup di negara dengan populasi Muslim terbesar. Saya kira kesadaran akan ekonomi syariah harus jauh lebih baik dan terus ditingkatkan. Sebagai bangsa yang besar, tantangan kita tentu banyak dan majemuk, ditambah lagi dengan dinamika geopolitik serta keadaan global yang tidak menentu saat ini," ujar Menag.
Menag kemudian memberikan komparasi objektif mengenai indeks literasi ekonomi syariah. Ia mencontohkan Malaysia yang populasi Muslimnya berada di angka sekitar 20 juta jiwa, namun tingkat kesadaran ekonomi syariahnya sudah menyentuh angka 60 hingga 70 persen. Sementara Indonesia, dengan basis populasi Muslim mencapai 210 juta jiwa, tingkat kesadaran riilnya dinilai masih di kisaran 0,5 persen.
"Kesenjangan data ini adalah tantangan sekaligus peluang besar. Dengan jumlah (populasi) yang besar ini, potensi kita sangat luar biasa. Kami sangat optimis, jika kesadaran ini berhasil kita tingkatkan, ekonomi syariah di Indonesia dipastikan akan memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap industri dan pertumbuhan ekonomi nasional," lanjutnya.
Untuk mengembangkan praktik ekonomi syariah yang akuntabel dan substantif, Menag menekankan bahwa kuncinya terletak pada penguatan hulu, yakni pendidikan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memerlukan talenta-talenta muda yang tidak hanya paham teori, tetapi juga menguasai implementasi praktis ekonomi syariah.
Senada dengan Menag, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat bahwa langkah strategis jangka panjang negara adalah memburu dan memaksimalkan potensi "bibit unggul" di seluruh pelosok negeri untuk dididik secara optimal. Purbaya menggarisbawahi bahwa pemahaman syariah yang dibangun haruslah bersifat substantif.
"Kita harus mencari bibit-bibit unggul, talenta-talenta canggih yang diciptakan Tuhan di luar sana. Mereka yang memiliki potensi luar biasa ini harus kita latih, kita maksimalkan pendidikannya, dan kita sekolahkan setinggi mungkin. Itulah cara fundamental untuk membuat suatu negara maju,” tegas Purbaya.
Ia melanjutkan bahwa dalam ekosistem ekonomi syariah, masyarakat dan pelaku ekonomi wajib memahami sistem tersebut secara utuh agar praktik yang dijalankan benar-benar berbasis syariah yang autentik, bukan sekadar tempelan merek.
”Terkait ekonomi syariah, pemahamannya harus betul-betul mendalam dan syariah yang beneran, bukan sekadar label," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa talenta hebat seringkali lahir dari latar belakang yang sederhana. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan akses pendidikan seluas-luasnya.
"Orang pintar itu tidak selalu lahir dari keluarga kaya. Jika ada bibit unggul, kirim ke kita, kita fasilitasi melalui beasiswa LPDP," imbuhnya.
Menkeu Purbaya sempat membagikan analogi menarik mengenai perubahan mindset (pola pikir) ekonomi yang ia temukan saat melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Di Jerman, bank komersial besar hanya menguasai sekitar 20 persen pangsa pasar perbankan. Sisanya dikuasai oleh bank-bank komunitas (community bank) dan bank daerah berskala kecil yang secara de facto menjalankan prinsip-prinsip kemitraan yang menurutnya selaras dengan nilai syariah.
"Masyarakat di sana lebih mengutamakan stabilitas ekonomi jangka panjang dibanding mengejar bunga tinggi. Di bank-bank kecil itu, masyarakat mungkin hanya mendapat imbal hasil (bunga) 1 persen, namun saat bank memberikan pinjaman ke sektor riil, bunganya hanya 2 persen,” terangnya.
Hal tersebut dinilai memberikan dampak signifikan bagi industri di Jerman yang akhirnya bisa memperoleh sumber dana yang sangat terjangkau. Purbaya menilai kondisi ini sebagai contoh riil bagaimana sebuah bangsa dapat maju dengan mengandalkan prinsip keadilan serta stabilitas, di mana kedua poin tersebut juga menjadi esensi dari sistem ekonomi syariah.
“Dampaknya, industri di Jerman memiliki akses ke sumber dana yang sangat murah. Ini adalah contoh konkret bagaimana prinsip keadilan dan stabilitas bisa memajukan sebuah bangsa," pungkas Purbaya.
Menag berharap paparan komprehensif dari Menteri Keuangan tersebut dapat menjadi katalisator untuk mengubah wajah dan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia ke depan.