Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum tegas kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan
dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin langsung Mentan
Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026),
dan dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan
refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.
“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik
seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa?
Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi
minimal sama dengan seperti semula,” kata Mentan Amran.
Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi beberapa waktu
terakhir merupakan sebuah anomali. Di tengah kenaikan harga CPO dunia
dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap
rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17
persen di sejumlah wilayah.
“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik
lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak
ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10
persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan
praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang
dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang
menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.
“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di
Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs
naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal,” ungkap
Mentan Amran.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan harga TBS bahkan menjadi perhatian
langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat menunaikan ibadah haji
beberapa waktu lalu, Mentan Amran mengaku dua kali dihubungi Presiden
Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani
sawit.
“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus
kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti
pergerakan kurs dan harga dunia,” ujarnya.
Hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di
berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan
pemulihan penuh dalam waktu segera.
“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.
Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data
perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh
Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan
yang ditetapkan gubernur.
Sementara, dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan petani dari
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Banten menyampaikan bahwa harga di
tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) mulai mengalami kenaikan, namun belum
seluruhnya diteruskan kepada petani. Beberapa daerah bahkan melaporkan
masih adanya selisih cukup besar antara harga yang diterima petani
dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah
hadir sebagai penengah untuk memastikan seluruh pelaku dalam rantai
usaha sawit memperoleh manfaat yang adil.
“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat. Petani sejahtera,
pengusaha juga sejahtera. Kita tumbuh bersama. Pemerintah hanya menjadi
wasit agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Mentan Amran menambahkan, sawit merupakan salah satu instrumen
strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali pasar
minyak sawit dunia. Melalui program hilirisasi dan penguatan bioenergi,
termasuk implementasi B50 dan pengembangan bioetanol, pemerintah terus
mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Kita produsen sawit terbesar dunia. Mimpi besar Presiden adalah
menjadikan Indonesia pengendali pasar CPO dunia melalui hilirisasi dan
pemanfaatan sawit untuk energi. Karena itu petani harus menjadi pihak
pertama yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.