Pemerintah menyiapkan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan percontohan penerapan teknologi masa depan, mulai dari layanan publik berbasis kecerdasan artifisial (AI) hingga sistem kota pintar yang terintegrasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa IKN bukanlah sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan menjadi simbol lahirnya kota berkelas dunia untuk semua.
Dengan dukungan pendanaan internasional untuk perencanaan smart city yang mencapai Rp2,49 juta USD pada awal 2026, IKN dirancang menjadi laboratorium hidup bagi teknologi di masa depan.
“Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi laboratorium hidup bagi teknologi masa depan. Mulai dari autonomous vehicle, sistem energi yang pintar, hingga layanan publik berbasis AI yang inklusif,” ungkapnya dalam Pembukaan Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Mitra Pemerintah Kota Balikpapan dan Mitra Pemerintah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026).
Sebagai gerbang utama IKN, Balikpapan juga dinilai memiliki peran penting sebagai penyangga digital sehingga juga harus memiliki standar layanan publik yang setara dan terintegrasi.
“Balikpapan sebagai gerbang utama IKN, memegang peran yang sangat penting sebagai penyangga digital yang harus punya standar layanan publik yang setara dan terintegrasi,” lanjut Wamen Nezar.
Pembangunan tersebut krusial karena berdasarkan data dari IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025, Indonesia masih memiliki tantangan dalam aspek kesiapan teknologi dan pengetahuan yang harus segera diakselerasi.
Selain pembangunan tersebut, Kementerian Komdigi juga berupaya melakukan akselerasi di aspek pengetahuan para pemimpin baik pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang diadakan untuk menghasilkan para pemimpin digital yang lebih unggul dalam People centricity, Agile Strategy, dan Agile Execution.
Program DLA tersebut memiliki kurikulum yang komprehensif, mencakup 10 kompetensi utama yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)-nya pada level 9, setara dengan CIO, CKO, CTO, dll., sehingga bisa disertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).
“Program DLA 2026 dirancang dengan kurikulum yang komprehensif yang mencakup 10 kompetensi utama selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita tidak hanya bicara tentang cloud computing atau cyber security, tapi juga tentang enterprise architecture yang menjamin integrasi data lintas instansi serta pemanfaatan AI untuk pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya.
Wamen Nezar mendorong agar para peserta DLA 2026 menggunakan kesempatan tersebut untuk memperluas cakrawala mereka, membangun jejaring kolaborasi, serta merubah pola pikir agar lebih progresif dan transformatif.
Ia menambahkan bahwa pola pikir menjadi hal utama yang harus diubah karena digitalisasi tidak hanya terbatas pada menciptakan aplikasi untuk membantu secara administratif saja.
“Mindset kita yang pertama harus diubah karena digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tetapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, mencari solusi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.