Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama menyiapkan penguatan penyampaian informasi layanan keagamaan dan pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini diarahkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi layanan yang akurat, lengkap, dan sesuai kebutuhan.
Penguatan tersebut dibahas Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama pimpinan Detikcom di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Pertemuan membahas kebutuhan penyajian informasi layanan dalam format yang lebih mudah dipahami serta pentingnya menjaga akurasi dan konteks dalam pemberitaan isu keagamaan.
“Komunikasi publik tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memberikan edukasi dan informasi yang menjernihkan,” ujar Menag.
Menag mengatakan, Kementerian Agama memiliki berbagai program dan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Layanan tersebut antara lain dilaksanakan melalui madrasah, perguruan tinggi keagamaan, kantor urusan agama, penyuluh agama, serta satuan kerja Kemenag di berbagai daerah.
“Informasi mengenai layanan tersebut perlu disampaikan secara aktif agar masyarakat mengetahui jenis layanan, manfaat, serta cara mengaksesnya,” ungkapnya
Menag menilai isu keagamaan memiliki sensitivitas yang tinggi. Karena itu, informasi perlu disajikan secara akurat, proporsional, dan disertai konteks yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperuncing perbedaan.
“Kementerian Agama ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang,” kata Menag.
Ia menjelaskan, informasi yang tidak lengkap atau kehilangan konteks dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dari substansi kebijakan maupun pelayanan yang disampaikan. Karena itu, Menag meminta jajaran Kemenag memperkuat koordinasi dan lebih proaktif menyediakan data, penjelasan, serta informasi layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan merespons isu, menurutnya, harus tetap diikuti ketepatan data dan kejelasan konteks.
Sejalan dengan itu, Pimpinan Redaksi Detikcom Ardhi Suryadi menyampaikan pentingnya informasi mengenai layanan pendidikan, pembinaan umat, pemberdayaan masyarakat, dan program prioritas Kemenag disajikan secara ringkas dan mudah dipahami melalui beragam kanal komunikasi publik. Pertemuan juga membahas penguatan ruang komunikasi antara Kemenag dan media dalam penyediaan data, narasumber, serta klarifikasi, dengan tetap menghormati independensi redaksi.
Menag juga menekankan bahwa sumber informasi Kemenag tidak hanya berasal dari kegiatan pimpinan maupun program di tingkat pusat. Berbagai pelayanan dan pengabdian aparatur berlangsung langsung di tengah masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses.
Ia mencontohkan salah seorang penyuluh agama yang memilih tetap bertugas di wilayah kepulauan karena masyarakat setempat masih membutuhkan pendampingan dan pelayanan ibadah.
“Kalau kami meninggalkan pulau ini, tidak ada salat Jumat lagi dan tidak ada lagi imam,” kata Menag, menirukan alasan penyuluh tersebut.
Menurut Menag, kisah tersebut merupakan salah satu contoh pengabdian aparatur Kemenag di daerah. Informasi semacam itu perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui keberadaan layanan sekaligus memahami tantangan yang dihadapi petugas di lapangan.
Direktur Utama Detikcom Abdul Aziz menyampaikan bahwa media perlu tetap menghadirkan informasi secara proporsional tanpa meninggalkan fungsi kritisnya.
“Memberitakan dengan suasana yang sejuk, lalu mengkritik, kritiknya konstruktif,” ujarnya.
Menag menyambut terbukanya ruang komunikasi tersebut. Menurutnya, hubungan pemerintah dan media perlu dibangun melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menghormati independensi redaksi.
Melalui penguatan penyampaian informasi tersebut, Kemenag berharap masyarakat semakin mudah mengetahui dan mengakses layanan keagamaan maupun pendidikan yang tersedia di tingkat pusat dan daerah.